Xcloud.id

Topik: Bantuan Sosial

  • 5 Instruksi Megawati Kepada Kader PDIP Sikapi Hasil Pilkada Serentak 2024

    5 Instruksi Megawati Kepada Kader PDIP Sikapi Hasil Pilkada Serentak 2024

    Bisnis.com, JAKARTA – Pasangan calon kepala daerah yang diusung PDIP di empat provinsi dalam pilkada serentak, terpantau kalah untuk sementara.

    Berdasarkan hasil quick count di sejumlah lembaga survei, paslon yang diusung Partai Banteng seperti di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sumatra Utara kalah suara.

    Menyikapi kekalahan hasil suara quick count tersebut, Ketua Umum PDIP Megawati memberikan imbauan kepada para kader PDIP.

    “Terus jaga semangat perjuangan. Kita tidak pernah menyerah. Kita terus melakukan perlawanan secara terukur dalam koridor hukum, meskipun kita tahu, sekarang ini hukum semakin dibuat jauh dari keadilan,” ujar Megawati dalam video yang dibuatnya usai pilkada serentak digelar hari ini.

    Berikut lima imbauan Megawati kepada para kader PDIP usai hasil quick count pilkada diumumkan.

    Pertama, dia mengimbau untuk seluruh kader agar tetap jaga dan amankan setiap suara rakyat dengan sebaik-baiknya.

    Kedua, kumpulkan setiap bukti intimidasi aparatur negara, terutama juga money politics. Ketidak-netralan penjabat kepala daerah, dan juga tekanan yang diberikan kepada kepala desa.

    Ketiga, kumpulkan berbagai bukti yang menunjukkan mobilisasi bansos yang dilakukan secara masif dan praktik-praktik, sekali lagi money politics yang terjadi.

    Keempat, kumpulkan berbagai fakta penghadangan, seperti yang terjadi di daerah Banten yang menyebabkan ketidakadilan.

    Kelima, terus galang kekuatan rakyat agar berani menyuarakan kebenaran.

  • Surat Terbuka Megawati Terkait Pilkada Serentak

    Surat Terbuka Megawati Terkait Pilkada Serentak

    GELORA.CO – Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menerbitkan surat terkait penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 pada Rabu (27/11/2024).

    Assalamualaikum warahmatulahi wabarakatuh,

    Salam damai sejahtera untuk kita semua, syaloom

    Om swasti astu,

    Namo budaya,

    Salam kebajikan,

    Rahayu.

    Marilah terlebih dahulu kita pekikkan salam nasional kita: Salam Pancasila!!! Merdeka!!! Merdeka!!! Merdeka!!!

    Saudara-saudara, seluruh rakyat indonesia yang saya cintai dan banggakan,

    Pada hari ini seluruh rakyat indonesia telah berpartisipasi memberikan suaranya pada pilkada.

    Pilkada cermin peradaban bangsa. Dalam pilkada ini, saya selalu menyerukan bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan, vox populi vox dei. Ungkapan bijak ini menegaskan, betapa berbahayanya sekiranya pemilu hanya dijadikan alat kekuasaan.

    Saudara-saudara sekalian,

    Indonesia merdeka mengandung semangat pembebasan dari berbagai bentuk penjajahan.

    Dengan merdeka, rakyat Indonesia memiliki kedaulatan untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapatnya secara bebas sesuai hati nuraninya.

    Amanat inilah yang saya jalankan pada saat Pilpres 2004 yang dikenal sebagai pemilu yang paling demokratis tanpa campur tangan kekuasaan.

    Pada tahun 2004, selaku Presiden Republik Indonesia, saya menyelenggarakan pemilu secara langsung yang pertama. Dalam pemilu itu rakyat sungguh berdaulat, lalu mengapa kedaulatan rakyat itu kini dimanipulasi hanya karena kekuasaan?

    Saya sangat khawatir bahwa hal ini akan terus berjalan di kemudian hari. Oleh karena itu saya bertanya, di manakah sebenarnya hak dan keadilan dan kedaulatan seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai.

    Saudara-saudara sekalian,

    Demokrasi kini terancam mati akibat kekuatan yang menghalalkan segala cara. Kekuatan ini mampu menggunakan sumber daya dan alat-alat negara.

    Hal ini nampak di beberapa wilayah yang saya amati terus menerus seperti Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra Utara, hingga Sulawesi Utara dan berbagai provinsi lainnya.

    Di Jawa Tengah misalnya, saya mendapatkan laporan betapa masifnya penggunaan penjabat kepala daerah, hingga mutasi aparatur kepolisian demi tujuan politik elektoral.

    Ini tidak boleh dibiarkan lagi, mengingat Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan penting bahwa aparatur negara yang tidak netral, bisa dipidanakan.

    Saudara-saudara sekalian,

    Saya mengenal baik Jawa Tengah dengan baik. Saya terpilih sebagai anggota DPR RI tiga kali. Jawa Tengah bukan hanya “kandang banteng”, namun menjadi tempat persemaian gagasan nasionalisme dan patriotisme. Saya melihat energi pergerakan rakyat, simpatisan, dan kader yang militan dan seharusnya tidak akan terkalahkan jika pilkada dilakukan secara fair, jujur, dan berkeadilan.

    Namun dalam situasi ketika segala sesuatu bisa dimobilisasi oleh kekuasaan, maka yang terjadi adalah pembungkaman. Apa yang terjadi saat ini sudah diluar batas-batas kepatutan etika, moral dan hati nurani.

    Karena itulah kepada seluruh simpatisan, anggota dan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan serta seluruh rakyat Indonesia, saya serukan terus menerus: “Jangan pernah takut untuk menyuarakan kebenaran”.

    PDI Perjuangan tidak akan pernah lelah berjuang bagi keadilan dan melawan berbagai bentuk intimidasi kekuasaan.

    Ingat, bahwa pilkada seharusnya mencerminkan peningkatan peradaban, etika, moral, hari nurani harus jelas tergambarkan.

    Saudara-saudara sekalian,

    Terus jaga semangat perjuangan. Kita tidak pernah menyerah. Kita terus melakukan perlawanan secara terukur dalam koridor hukum, meskipun kita tahu, sekarang ini hukum semakin dibuat jauh dari keadilan.

    Berkaitan dengan hal tersebut, pertama, jaga dan amankan setiap suara rakyat dengan sebaik-baiknya.

    Kedua, kumpulkan setiap bukti intimidasi aparatur negara, terutama juga money politics. Ketidak-netralan penjabat kepala daerah, dan juga tekanan yang diberikan kepada kepala desa.

    Ketiga, kumpulkan berbagai bukti yang menunjukkan mobilisasi bansos yang dilakukan secara masif dan praktik-praktik, sekali lagi money politics yang terjadi.

    Keempat, kumpulkan berbagai fakta penghadangan, seperti yang terjadi di daerah Banten yang menyebabkan ketidakadilan.

    Kelima, terus galang kekuatan rakyat agar berani menyuarakan kebenaran.

    Wassalamualaikum warah matulahi wabarakatuh,

    Om santi-santi-santi om. Rahayu

    Merdeka! Merdeka! Merdeka!

  • Luhut Khawatir Jika BLT Dijadikan Untuk Judi Online

    Luhut Khawatir Jika BLT Dijadikan Untuk Judi Online

    GELORA.CO –  Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Indonesian Luhut Binsar Pandjaitan khawatir jika stimulus diberikan secara tunai, akan disalahgunakan oleh penerima salah satunya untuk judi. Untuk itu bentuknya akan subsidi listrik.”Karena kalau diberikan (BLT) ke rakyat takut dijudikan lagi nanti,” kata diaSebelumnya, Pemerintah berencana mengguyur bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat sebelum memberlakukan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%. Namun bansos tersebut tidak berbentuan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

    Rencananya, stimulus tersebut akan diberikan sebelum kebijakan PPN naik 12% diberlakukan. Bantuan itu akan diberlakukan untuk masyarakat terdampak PPN 12% baik kelas kecil maupun menengah.”PPN 12% itu sebelum itu jadi, harus diberikan dulu stimulus kepada rakyat yang ekonominya susah, mungkin lagi dihitung dua bulan, tiga bulan. Ada hitungannya (untuk kelas menengah) tapi diberikan itu ke listrik,” jelasnya.DEN sendiri tengah menghitung bagaimana stimulus itu akan diberikan dalam bentuk subsidi listrik. Pihaknya tentu akan menentukan kriteria rumah dengan besaran listrik berapa yang akan mendapatkan stimulus tersebut.

    “Kalau listrik itu kan datanya lengkap. Jadi mungkin saya lagi dihitung ya apakah dari 1.300 sampai 1.200 Watt ke bawah. Ya orang-orang yang mungkin udah nggak bayar 2-3 bulan, lagi dihitung lah ya,” terangnya.Terkait anggaran untuk bantuan terkait PPN 12% itu, Luhut menyebut kemampuan negara sangat cukup. Menurutnya ada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih senilai ratusan triliun yang dapat digelontorkan untuk bantuan PPN 12%.”Ya di APBN cukup banyak, kita penerimaan pajak bagus kok. Saya kira masih ada berapa ratus triliun yang bisa (digunakan). Nggak ada isu itu, hanya sekarang inginnya Presiden itu lebih efisien, lebih efektif, targeted, apa yang diberikan itu,” jelasnya.

    Sementara terkait rencana PPN jadi 12% akan diundur, Juru Bicara Ketua DEN, Jodi Mahardi memberikan penjelasan. Dia menerangkan kebijakan tersebut saat ini masih dalam kajian.”Kami perlu menyampaikan bahwa kebijakan tersebut masih dalam tahap kajian mendalam,” kata Jodi dalam keterangannya kepada detikcom.Menurutnya, saat ini dunia maupun Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang akan berdampak pada ekonomi. Tantangan itu salah satunya dampak dari terpilihnya Donald Trump menjadi Presiden Amerika Serikat (AS).”Dalam menghadapi berbagai tantangan global maupun domestik, seperti potensi dampak Presidensi Trump 2.0, pelemahan ekonomi China, serta melemahnya daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah, Pemerintah tetap berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” terangnya.

  • Apindo Ungkap Harapan Pengusaha ke Kepala Daerah Pemenang Pilkada 2024

    Apindo Ungkap Harapan Pengusaha ke Kepala Daerah Pemenang Pilkada 2024

    Bisnis.com, JAKARTA – Dunia usaha mengharapkan agar pemerintah baru fokus terhadap program-program pro pertumbuhan ekonomi, usai kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

    Analis Kebijakan Ekonomi Apindo Ajib Hamdani menyampaikan, kepala daerah baru perlu mengelaborasi program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan membuat target pertumbuhan yang akseleratif.

    “Harapan dunia usaha, pemerintah selanjutnya fokus dengan program-program yang pro dengan pertumbuhan,” kata Ajib kepada Bisnis, Rabu (27/11/2024).

    Adapun, pertumbuhan ekonomi di 2025 sementara dipatok mencapai 5,2%. Kendati begitu, Kepala Negara memiliki narasi pertumbuhan ekonomi sampai dengan 8% pada 2028-2029.

    Menurutnya, pertumbuhan ekonomi agregat 2024 menjadi kunci, mengingat ini akan menjadi pondasi pertumbuhan ekonomi di tahun selanjutnya.

    “Dunia usaha mempunyai harapan, tahun 2024 ini bisa mencapai lebih dari 5%,” ujarnya. 

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Mohammad Faisal meyakini, momen Pilkada tetap mendorong pertumbuhan ekonomi walaupun tidak signifikan.

    Dalam catatan Bisnis, dia melihat, dampak Pilkada yang lebih terbatas ketimbang ajang Pemilihan Presiden (Pilpres) yang berlangsung pada awal tahun ini. 

    “Walaupun dilakukan serempak, tetapi secara agregat tidak melebihi dampak Pilpres,” ujarnya, Rabu (27/11/2024). 

    Faisal menilai hanya ekonomi di segelintir daerah yang terdampak signifikan dari ajang Pilkada tersebut. Sekalipun saat kampanye para calon kepala daerah membagikan bantuan sosial (bansos), efeknya terhadap dorongan pertumbuhan ekonomi tidak akan besar.

  • PPN Naik 12% Bisa Gerus Daya Beli

    PPN Naik 12% Bisa Gerus Daya Beli

    Jakarta –

    Kebijakan pemerintah terkait kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% dinilai mempengaruhi kekuatan daya beli masyarakat. Kebijakan tersebut juga akan berpengaruh terhadap perekonomian dalam negeri.

    Ketua Umum Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Indonesia (IKAFEB UKI) Haryara Tambunan mengatakan, jika pemerintah tetap menggulirkan kebijakan ini secara tidak langsung akan memangkas daya beli masyarakat, khususnya menengah kebawah.

    Dengan demikian akan berdampak langsung kepada keengganan masyarakat tersebut untuk membeli produk-produk ataupun jasa yang selama ini telah tersedia oleh para pelaku UMKM.

    “Sebaiknya pemerintah perlu mengkaji ulang kenaikan ini (PPN 12%), karena jika ini benar-benar terjadi, pastinya daya beli masyarakat khususnya menengah kebawah akan turun dan akan berdampak juga pada kemampuan pelaku UMKM dalam memproduksi produk dan jasa mereka” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (27/11/2024)

    Di sisi lain Haryara yang juga ketua umum Himpunan Putra Putri Keluarga Angkatan Darat (HIPAKAD) mengapresiasi pernyataan dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan yang mengatakan kenaikan tarif PPN 12% hampir pasti ditunda.

    “Bagus itu dan harus kita dukung serta apresiasi pak luhut yang mau mendengarkan suara rakyat” tambahnya.

    Sebelumnya, Mantan Menko Marvest Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan penundaan ini dilakukan karena tingginya gelombang penolakan masyarakat terkait peraturan tersebut.

    Saat ini, pemerintah masih menghitung jumlah masyarakat kelas menengah yang bakal menerima bansos terkait kenaikan tarif PPN. Soal kapan akan diberlakukan, ia belum memastikan.

    “PPN 12 itu sebelum itu jadi, harus diberikan dulu stimulus kepada rakyat yang ekonominya susah,” terangnya.

    (hns/hns)

  • Pengamat: Pemerintah Perlu Kaji Bentuk Bansos untuk Kelas Menengah

    Pengamat: Pemerintah Perlu Kaji Bentuk Bansos untuk Kelas Menengah

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menilai pemerintah perlu menentukan bentuk bantuan sosial atau bansos bila akan memberikan kepada kalangan kelas menengah.

    Bansos berupa kebutuhan pokok, seperti beras, dinilai tak efektif dalam membantu daya beli kelas menengah.

    Direktur Eksekutif MUC Tax Research Institute Wahyu Nuryanto menyampaikan pemerintah perlu mengkaji apakah bantuan yang diberikan cukup untuk menjaga daya beli, ketika terjadi kenaikan harga sebagai dampak penerapan PPN 12%.

    “Saya pikir, bantuan sosial belum tentu bisa mendongkrak daya beli kelas menengah bila nanti bentuknya berupa kebutuhan pokok,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (27/11/2024).

    Menurutnya, keperluan kelas menengah lebih kepada uang tunai untuk meningkatkan konsumsi. Meski demikian, efektivitas bansos tersebut akan bergantung pada nilai bantuannya.

    Pemerintah perlu menentukan barang atau jasa yang memang jadi kebutuhan sehari-hari masyarakat menengah ke bawah.

    Wahyu melihat usulan pemberian bantuan berupa insentif internet berupa pulsa maupun internet gratis dapat menjadi pilihan karena sudah menjadi kebutuhan harian.

    Di sisi lain, pemerintah juga perlu memperhatikan penerima bansos. Apakah benar penerima bantuan merupakan kelas menengah atau bukan, agar tepat sasaran.

    Permasalahan yang saat ini terjadi, bansos untuk masyarakat kelas bawah pun nyatanya tidak tepat sasaran. Terlebih belum ada kriteria kelas menengah seperti apa yang mungkin mendapatkan bansos penguatan daya beli.

    Pasalnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat fenomena penurunan jumlah kelas menengah hingga 9,48 juta orang ke kelas menuju kelas menengah dan rentan miskin.

    Direktur Pengembangan Big Data Indef Eko Listiyanto menjelaskan kelas menengah tidak bisa diberi bantuan sosial (bansos) yang bersifat sembako karena ditujukan untuk kelas bawah.

    Oleh sebab itu, dia menyarankan agar kompensasi untuk kelas menengah berupa insentif sektor transportasi, internet, hingga pendidikan.

    “Misal tarif angkutan umum tidak naik dulu, itu sudah insentif bagus. Agak lebih advance, misalnya pulsa atau memperbanyak wifi gratis, itu bagian dari insentif bisa hemat pulsa,” jelas Eko usai acara Seminar Nasional Proyeksi Ekonomi Indonesia 2025 di Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2024).

    Selain itu, sambungnya, sektor pendidikan juga perlu insentif berupa penurunan biaya pendidikan karena kerap menjadi salah satu kelompok pengeluaran terbesar kelas menengah. Lagi pula, Eko menekankan pentingnya investasi ke sumber daya manusia.

    Sementara Kementerian Keuangan justru ingin menghindari pemberian insentif yang bersifat bantuan sosial alias bansos kepada kelas menengah. Pemerintah pun mendorong agar kelas menengah menjadi peserta BPJS.

  • Genjot Daya Beli, Ditjen Pajak Bantah Tak Beri Insentif ke Kelas Menengah

    Genjot Daya Beli, Ditjen Pajak Bantah Tak Beri Insentif ke Kelas Menengah

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak alias Ditjen Pajak Kementerian Keuangan menegaskan bahwa pemerintah telah memberikan sederet insentif bagi masyarakat kelas menengah untuk mendukung daya beli. 

    Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Dwi Astuti menuturkan saat ini terdapat beberapa insentif sebagai skema penguatan daya beli, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP). 

    Seperti halnya PPN DTP Perumahan untuk pembelian rumah tapak dengan harga sampai dengan Rp5 miliar. Bukan hanya itu, pemerintah juga menanggung PPN untuk pembelian mobil listrik.

    “Apakah benar masyarakat yang golongan menengah ini tidak diberi insentif? Ada skema penguatan daya beli masyarakat, misalnya PPN DTP. Ini skema insentif kepada masyarakat dengan penghasilan menengah ke atas,” ujarnya dalam kanal YouTube Direktorat Jenderal Pajak, Selasa (26/11/2024). 

    Kedua industri properti dan otomotif dinilai menjadi sektor yang plaing berdampak karena memiliki jumlah tenaga kerja yang besar. 

    Alhasil, pemberian insentif diharapkan dapat mendorong permintaan barang—dalam hal ini rumah dan kendaraan—dan memberikan efek berganda kepada industri yang mendukung sektor tersebut.

    Sebut saja dengan meningkatnya permintaan rumah akan mendorong permintaan rumah baru dan membuat permintaan pasir, batu bata, kaca, hingga perabotan rumah ikut meningkat.

    Insentif lainnya yang pemerintah berikan bagi kelas menengah, yakni beragam subsidi mulai dari listrik, solar, minyak tanah, LPG, hingga Bahan Bakar Minyak (BBM). Per 2023 saja, pemerintah mengeluarkan Rp68,7 triliun untuk subsidi listrik. 

    “Pertalite yang juga masih disubsidi oleh pemerintah. Yang punya motor pasti golongan menengah ke atas. Ini adalah belanja-belanja subsidi yang memang disiapkan,” tutur Dwi Astuti. 

    Selain itu, sebelumnya Dwi Astuti juga menyebutkan bahwa pemerintah telah memberikan kelonggaran perpajakan terhadap Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP) Waupun Badan. Seperti Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari sebelumnya Rp50 juta per tahun, menjadi Rp60 juta. Kemudian juga PPh Badan yang turun dari 25% menjadi 22%.

    Meski demikian, suntikan yang pemerintah berikan tersebut dinilai kurang dalam menopang daya beli masyarakat kelas menengah, terlebih dengan adanya kenaikan PPN menjadi 12%.

    Direktur Pengembangan Big Data Indef Eko Listiyanto menyebutkan bahwa pemerintah perlu memberi tambahan berbagai insentif untuk kelompok masyarakat kelas menengah sebagai kompensasi apabila PPN naik jadi 12% pada tahun depan. 

    Pasalnya, kelas menengah tidak cukup miskin untuk menadapat bantuan sosial (bansos) yang bersifat sembako. Oleh sebab itu, dia menyarankan agar kompensasi untuk kelas menengah berupa insentif sektor transportasi, internet, hingga pendidikan. 

    Sementara sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit meminta pemerintah untuk memberikan dukungan yang lebih seimbang terhadap berbagai kelas ekonomi.

    Dolfie mengatakan bahwa pemberian insentif fiskal selama ini lebih banyak difokuskan pada masyarakat kelas bawah dan atas. Padahal, kondisi kelas menengah turut mempengaruhi kondisi perekonomian domestik. 

    “Selama ini [intervensi] yang paling banyak adalah [untuk masyarakat] miskin, rentan miskin. Kelas menengah, menuju kelas menengah mungkin tergantung dari tetesan dari kelas atas,” katanya dalam siaran pers, Kamis (29/8/2024).

  • Luhut: Penerapan PPN 12 Persen Hampir Pasti Ditunda hingga Ada Stimulus untuk Kelas Menengah

    Luhut: Penerapan PPN 12 Persen Hampir Pasti Ditunda hingga Ada Stimulus untuk Kelas Menengah

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memberikan sinyal pemerintah akan menunda penerapan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen yang semula dijadwalkan pada 1 Januari 2025.

    “Ya, hampir pasti diundur,” ujar Luhut di Jakarta, Rabu (27/11/2024).

    Menurut Luhut, keputusan untuk menunda kenaikan PPN ini diambil karena pemerintah berencana memberikan stimulus atau insentif terlebih dahulu kepada masyarakat. Stimulus akan diberikan khususnya kepada masyarakat kelas menengah, melalui bantuan sosial.

    “PPN 12 persen harus diundur karena sebelum itu, pemerintah harus memberikan dulu stimulus kepada rakyat yang ekonominya terpuruk,” tambahnya.

    Luhut menjelaskan bahwa bantuan sosial yang akan diberikan bukan berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT), melainkan subsidi energi ketenagalistrikan.

    “Bantuan sosial itu diberikan ke listrik, karena kalau diberikan langsung ke rakyat, bisa saja disalahgunakan,” katanya.

    Selain menyebut PPN 12 persen diundur, Luhut juga menyatakan anggaran untuk bantuan sosial ini sudah disiapkan oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan rancangan penyalurannya akan segera diselesaikan.

    Terkait dengan penolakan kenaikan PPN 12 persen yang muncul di media sosial, Luhut menilai hal tersebut disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat mengenai struktur kenaikan pajak. 

    “Ya, karena orang kan belum tahu ini, struktur ini,” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025 tetap akan dijalankan sesuai dengan mandat Undang-Undang (UU). Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Sri Mulyani menjelaskan bahwa kebijakan perpajakan ini disusun dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kondisi sektor ekonomi dan kebutuhan masyarakat.

    Wacana kenaikan PPN menjadi 12 persen tertuang dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang disusun pada 2021. Ketika itu, pemerintah mempertimbangkan dampak pandemi Covid-19 terhadap sektor kesehatan dan kebutuhan pokok masyarakat. Pernyataan Luhut memberikan sinyal pemerintah akan menunda penerapan PPN 12 persen ditunda.

  • Lawan Dolar AS, Rupiah Hancur Lebur Hari Ini

    Lawan Dolar AS, Rupiah Hancur Lebur Hari Ini

    Jakarta: Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada penutupan perdagangan hari ini mengalami pelemahan.
     
    Mengutip data Bloomberg, Selasa, 26 November 2024, nilai tukar rupiah terhadap USD ditutup di level Rp15.934 per USD. Mata uang Garuda tersebut melemah 53 poin atau setara 0,34 persen dari posisi Rp15.881 per USD pada penutupan perdagangan hari sebelumnya.
     
    “Pada perdagangan sore ini, mata uang rupiah ditutup melemah 53 poin walaupun sebelumnya sempat melemah 60 poin di level Rp15.934 per USD dari penutupan sebelumnya di level Rp15.881 per USD,” kata analis pasar uang Ibrahim Assuaibi dalam analisis hariannya.
    Sementara itu, data Yahoo Finance juga menunjukkan rupiah berada di zona merah pada posisi Rp15.925 per USD. Rupiah jatuh sebanyak 61 poin atau setara 0,38 persen dari Rp15.864 per USD di penutupan perdagangan hari sebelumnya.
     
    Sedangkan berdasar pada data kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), rupiah berada di level Rp15.930 per USD. Mata uang Garuda tersebut turun sebanyak 66 poin dari perdagangan sebelumnya di level Rp15.864 per USD.
     

     

    Ramalan ekonomi hingga kenaikan PPN

    Ibrahim mengungkapkan, ambruknya kurs rupiah terhadap dolar lantaran para pelaku pasar yang mencerna prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pada tahun ini tidak akan mencapai 5,1 persen secara tahunan (yoy).
     
    “Kemungkinan (pertumbuhan ekonomi Indonesia) hanya berada pada level 5,0 persen (yoy). Ini karena belanja di akhir tahun meningkat, tetapi belum tentu akan mendongkrak angka pertumbuhan ekonomi karena merupakan faktor musiman,” jelas Ibrahim.
     
    Pada kuartal IV-2024, PDB seharusnya akan flat atau ada soft acceleration karena belanja. Di kuartal III sebelumnya, belanja bansos meningkat tetapi efeknya belum terlihat ke konsumsi. Pilkada di kuartal keempat tahun ini akan membantu belanja.
     
    Sementara itu, di 2025 ada sejumlah faktor yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia, jika pemerintah menaikkan tarif Pajak Penambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen, pertumbuhan ekonomi secara tahunan bisa berada di angka 4,91 persen hingga 4,96 persen.
     
    “Angka itu jauh dari target tahun depan yang mencapai 5,2 persen,” tutur dia.
     
    Kemudian, kondisi global yang belum tentu pulih akan menjadi tantangan tersendiri. Salah satu yang perlu diwaspadai misalnya kebijakan tarif dari presiden terpilih AS Donald Trump bisa berdampak terhadap banjir barang dari Tiongkok ke Indonesia.
     
    “Akibatnya harga tertekan dan persaingan dengan produsen lokal, sehingga likuiditas menjadi tantangan tersendiri untuk pertumbuhan ekonomi,” terang Ibrahim.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • PDIP harap rakyat salurkan hak suara secara bebas dan tanpa intimidasi

    PDIP harap rakyat salurkan hak suara secara bebas dan tanpa intimidasi

    Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, saat memberikan keterangan kepada awak media di kawasan Kebagusan, Jakarta, Rabu (27/11/2024). ANTARA/Narda M Sinambela

    PDIP harap rakyat salurkan hak suara secara bebas dan tanpa intimidasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Rabu, 27 November 2024 – 11:19 WIB

    Elshinta.com – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (DPP), Hasto Kristiyanto, berharap masyarakat Indonesia dapat menyalurkan hak suara secara bebas dan tanpa intimidasi pada Pilkada Serentak 2024.

    “Kami berharap agar rakyat betul-betul dapat menggunakan hak pilihnya secara bebas, merdeka, tanpa intimidasi dan juga tanpa suatu pengaruh dari bantuan sosial yang akan digunakan sebagai bagian dari politik uang yang terjadi,” katanya, saat ditemui awak media di kawasan Kebagusan, Jakarta, Rabu.

    Ia berharap pelaksanaan pilkada kali ini dapat mencerminkan peningkatan kualitas demokrasi Indonesia.

    Selain itu, dia mengungkapkan bahwa partai berlambang banteng moncong putih itu terus melakukan pemantauan di seluruh Indonesia melalui forum yang dimiliki. “Tentu saja kami memantau pelaksanaan pilkada serentak ini,” ujarnya.

    Data dari KPU, Pilkada Serentak 2024 akan diikuti oleh 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.

    Total pasangan calon yang akan berkompetisi dalam Pilkada Serentak ini mencapai 1.557 pasangan calon, yang terdiri dari 1.169 pasangan calon bupati dan wakil bupati serta 285 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota.

    Sumber : Antara