Xcloud.id

Topik: Bantuan Sosial

  • Jaminan Sosial Dinilai Punya Peran Penting Dorong Pertumbuhan Ekonomi

    Jaminan Sosial Dinilai Punya Peran Penting Dorong Pertumbuhan Ekonomi

    Jakarta –

    Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI), Teguh Dartanto mengatakan jaminan sosial memegang peranan penting dalam meningkatkan produktivitas pekerja, guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut dipaparkan dalam sebuah diskusi pada Social Security Summit 2024, Selasa (26/11).

    “Untuk meningkatkan produktivitas salah satunya adalah dengan jaminan sosial ketenagakerjaan. Ini adalah sebuah korelasi antara produktivitas dan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan, ternyata memang ada korelasi positif,” jelasnya dikutip dalam siaran pers, Jumat (29/11/2024).

    Teguh menekankan bahwa perluasan cakupan kepesertaan jaminan sosial bakal meningkatkan produktivitas pekerja. Meski demikian, diperlukan gagasan baru untuk mengoptimalkan upaya tersebut.

    Pihaknya melihat selama ini masyarakat Indonesia hanya diberikan bansos dan terus didorong untuk produktif tanpa adanya perlindungan.

    “Kalau orang berkegiatan secara produktif, itu juga ngomong pemerintah selalu ngasih agar produktif, kita ngasih bansos, iya. Tapi, orang harus dikasih pelampung (jamsostek) ketika mancing (bekerja) agar kalau kepeleset nggak mati,” kata Teguh.

    Teguh menjelaskan saat ini jaminan sosial sangat diperlukan, sebab hampir 60 persen pekerja di Indonesia adalah informal. Sebab sektor pekerja tersebut rentan jatuh ke dalam jurang kemiskinan saat mengalami risiko kecelakaan kerja maupun gejolak ekonomi.

    Dalam beberapa studi, jaminan sosial terbukti sangat berperan dalam peningkatan ekonomi untuk jangka panjang. Sehingga perluasan cakupan kepesertaan jaminan sosial sangat diperlukan.

    “Dalam jangka panjang, cakupan itu bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menurunkan ketimpangan, dan juga bisa memberikan kepuasan kepada tenaga kerja. Konsep inilah yang perlu kita bangun di Indonesia, karena masih belum komprehensif,” ujarnya.

    (prf/ega)

  • Prabowo Ungkap Anggaran Makan Bergizi Gratis Jadi Rp 10.000 Per Porsi

    Prabowo Ungkap Anggaran Makan Bergizi Gratis Jadi Rp 10.000 Per Porsi

    Prabowo Ungkap Anggaran Makan Bergizi Gratis Jadi Rp 10.000 Per Porsi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden
    Prabowo Subianto
    mengungkapkan anggaran program
    makan bergizi gratis
    menjadi Rp 10.000 per porsi.
    Hal ini diungkapkan Prabowo usai mengumumkan kenaikan upah minimum sebesar 6,5 persen tahun 2025 di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).
    “Kalau kita rinci, program bergizi ini nanti rata-rata minimumnya atau rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp 10.000 per hari, kurang lebih,” kata Prabowo, Jumat.
    Prabowo menuturkan, sejatinya pemerintah ingin menganggarkan program tersebut Rp 15.000 per porsi.
    Namun, pemerintah menilai paket makanan bergizi dengan alokasi anggaran Rp 10.000 per porsi sudah cukup layak dan bergizi untuk dikonsumsi.
    “Kita ingin Rp 15.000 (per porsi), tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi,” ucap Prabowo.
    Kepala Negara mengungkapkan, program makan bergizi gratis merupakan salah satu program yang bertujuan untuk menambah kesejahteraan rakyat, termasuk para buruh.
    Prabowo bilang, satu keluarga yang berada dalam desil terbawah biasanya memiliki 3-4 anak yang harus diberi makan.
     
    Dengan demikian, lewat program makan bergizi gratis, satu keluarga bisa menerima Rp 30.000 – Rp 40.000 per hari.
    “Berarti tiap keluarga bisa menerima minimal atau rata-rata bisa Rp 30.000 per hari. Ini kalau satu bulan bisa Rp 2,7 juta,” kata Prabowo.
    Ia pun menegaskan bahwa pemerintah juga bakal menyalurkan beragam bentuk bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan.
    “Jadi kalau ini semua dengan bantuan-bantuan bansos dan tunjangan sosial lainnya, termasuk PKH dan bantuan-bantuan lainnya saya kira upaya pemerintah untuk mengamankan semua lapisan masyarakat, di antaranya kelompok buruh saya kira sudah sangat maksimal pada saat ini, tentunya kita ingin perbaiki di saat-saat mendatang,” kata Prabowo.
    Sebelumnya, Kepala
    Badan Gizi Nasional
    (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan, anggaran program makan bergizi gratis yang masuk
    APBN
    senilai Rp 15.000 per porsi.
    Namun, praktiknya bersifat fleksibel menyesuaikan harga bahan pangan di daerah.
    “Hitungan APBN adalah Rp 15.000 per anak, tapi nanti kan fleksibel tergantung tingkat kemahalan di daerah,” kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2024).
    Ia tak menutup kemungkinan bakal ada subsidi silang dengan mengalihkan sisa anggaran dari daerah dengan biaya bahan pangan rendah ke daerah yang lebih mahal.
    “Mungkin ada yang kurang dari (Rp 15.000) itu, kelebihannya kita kirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan budget lebih. Jadi ditentukan di APBN per anak sekian, tapi implementasinya tergantung dari pelaksanaan di daerah masing-masing,” tutur dia.
    Namun, Prabowo lantas menyampaikan bahwa anggaran makan siang menjadi Rp 10.000 per porsi.
     
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pencairan KJP Plus dan KJMU Tahap 2 Terlambat, Disdik Jakarta Minta Maaf – Page 3

    Pencairan KJP Plus dan KJMU Tahap 2 Terlambat, Disdik Jakarta Minta Maaf – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pencairkan bantuan sosial (bansos) biaya pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) tahap II 2024 mengalami keterlambatan. Atas hal itu Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta menyampaikan permohonan maaf.

    Pelaksana tugas (Plt) Kepala Disdik DKI Jakarta Purwosusilo mengatakan, saat ini pihaknya sedang dalam proses memastikan kesesuaian data penerima bantuan sosial (bansos). Dengan begitu, penyaluran bantuan diharapkan tepat sasaran.

    Hal ini, kata Purwo, juga sesuai dengan Surat Edaran (SE) Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 800.1.12.4/5814/SJ tentang Penundaan Penyaluran Bantuan Sosial. Sebab, adanya pemungutan untuk Pilkada Serentak pada 27 November 2024.

    “Untuk itu, kami mohon maaf atas keterlambatan pencairan KJP Plus dan KJMU di DKI Jakarta. Namun kami pastikan anggaran bantuan sosial ini nanti dapat diterima masyarakat yang membutuhkan secara tepat sasaran,” kata Purwo dalam keterangan tertulis, diterima Jumat (29/11/2024).

    Purwo menyebut, Disdik DKI Jakarta menunda penyaluran bansos yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selama tahapan Pilkada Serentak 2024. Adapun hal itu untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan bantuan sosial sebagai alat politik.

    “Bantuan sosial bidang pendidikan dapat meningkatkan mutu pendidikan para pelajar di Jakarta yang berasal dari keluarga tidak mampu. Sehingga, warga Jakarta mendapatkan pendidikan berkualitas untuk membangun Generasi Emas 2045,” ucap Purwo.

    Meski begitu, Purwo tidak menyampaikan secara rinci kapan KJP Plus dan KJMU tahap 2 dicairkan. Dia bilang, informasi mengenai bantuan sosial biaya pendidikan dapat dipantau melalui situs dan media sosial resmi Disdik DKI Jakarta.

    “Pantau melalui @disdikdki atau Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P40P) Disdik Provinsi DKI Jakarta yaitu @upt.p40p,” kata dia.

    Presiden Joko Widodo gencar membagikan bansos saat masa kampanye tengah berlangsung. Bansos yang dibagikan Presiden dikritisi berbagai pihak, karena dipolitisasi untuk salah satu pasangan calon. Benarkah bagi-bagi bansos dipolitisasi Jokowi? Berikut …

  • Pengamat Politik: Ada Pengerahan Kepala Desa dan Bansos di Balik Kemenangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin – Page 3

    Pengamat Politik: Ada Pengerahan Kepala Desa dan Bansos di Balik Kemenangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin – Page 3

    Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra Jawa Tengah, Sudaryono mengatakan bahwa narasi ‘Rambo vs Sambo’ yang digaungkan tidak berpengaruh signifikan di Pilgub Jateng 2024.

    “Saya kira masyarakat bisa menilai, narasi itu relevan apa tidak relevan, tentu saja kita bisa lihat dari hasil coblosan,” katanya.

    Sudaryono mengungkapkan, pihaknya merasa kecewa dengan narasi yang merugikan Ahmad Luthfi tersebut. Pasalnya, tidak ada hubungan antara Pilgub Jateng dengan narasi ‘Rambo vs Sambo’, apalagi status Andika dan Luthfi sudah purnawirawan.

    “Tapi mungkin narasi itu part of the game, cara orang melakukan framing, kan tidak ada aturan undang-undang yang dilanggar, tidak ada pidana,” ungkapnya.

    Sudaryono menilai bahwa hasil Pilgub Jateng berdasarkan real count internal dan quick count sejumlah lembaga survei, membuktikan Ahmad Luthfi-Yasin keluar sebagai pemenang setelah suaranya melampaui Andika Perkasa-Hendrar Prihadi.

    “Tapi ya so far Jawa Tengah 28 juta pemilih membuktikan bahwa narasi itu tidak begitu relevan apalagi narasi perang bintang dan ini adalah hak konstitusional, di mana semua masyarakat punya kekuasaan paling tinggi, siapa yang dia pilih dan dia suka,” ujarnya.

  • PDIP Dikalahkan dengan Amplop dan Bansos

    PDIP Dikalahkan dengan Amplop dan Bansos

    GELORA.CO –  Terkait Pilkada 2024, Ketua Tim Pemenangan Nasional Pilkada PDI Perjuangan (PDIP), Adian Napitupulu menyebut pihaknya mengendus politik uang digunakan untuk menumbangkan calon kepala daerah yang diusung PDIP.

    Adian memantau mahalnya cost politik untuk mengalahkan PDIP. Kata dia, para lawan PDIP ini mengerahkan bansos dan amplop.

    “Semua ini kan biaya yang sangat besar, yang sangat mahal. Dampaknya apa? Dampaknya nanti mereka akan mencari penggantinya kemungkinan besar kalau tidak dari APBN, ya dari APBD,” kata Adian dalam jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis, 28 November 2024.

    Adian mencurigai pada tahun depan akan banyak anggaran negara dan daerah yang tersedot untuk mengganti biaya politik yang sangat tinggi.

    Menurutnya, ini terjadi akibat permainan-permainan bansos, amplop dan sebagainya dalam Pilkada 2024.

    Kondisi ini terjadi saat yang sama pajak naik 12 persen.

    “Pada saat yang sama juga kemudian kita mencicil hutang dan bunganya lah Rp400 triliun. Sementara kita cuma mampu meminjam Rp450 triliun. Nah semua akumulasi ini akan bermuara di tahun 2025 dan 2026. Itu akan secara merata dirasakan rakyat kita,” ujar Adian.

    Sehingga Adian memandang Pilkada justru menghadirkan masalah baru.

    Padahal ajang demokrasi itu diharapkan rakyat mendatangkan solusi.

    “Artinya bahwa pemilu yang tadinya harus menjadi jalan keluar bagi rakyat, pada berikutnya ketika dilakukan dengan salah itu menjadi masalah baru, yang berkesinambungan pada rakyat,” tutup Wasekjen PDIP ini.

  • Goodie Bag Bantuan Wapres Gibran Viral, Netizen: APBN atau Uang Pribadi?

    Goodie Bag Bantuan Wapres Gibran Viral, Netizen: APBN atau Uang Pribadi?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Bantuan sosial yang dikemas dalam goodie bag bertuliskan “Bantuan Wapres Gibran” menjadi sorotan publik setelah muncul di media sosial (Medsos).

    Salah seorang pengguna X (dulu Twitter) dengan akun @itsquaileggs mempertanyakan sumber dana bantuan tersebut.

    “Ini pake uang pribadi Gibran kah? Atau pake APBN atau uang rakyat?” tulis @itsquaileggs dalam unggahannya (29/11/2024).

    Unggahan itu memancing netizen lainnya untuk berkomentar, ia mengaitkan pola ini dengan cara mantan Presiden Jokowi (dikenal dengan nama kecil Mulyono) mengelola bantuan sosial di masa lalu.

    “Kalau pake APBN berarti memang persis Mulyono (Jokowi) dulu,” cetusnya.

    Ia menyoroti bantuan sosial dari pejabat publik yang kerap menjadi perhatian, terutama terkait transparansi sumber pendanaannya.

    Pengemasan bantuan yang mencantumkan nama pejabat dapat memunculkan persepsi bahwa dana tersebut bersumber dari pribadi, meskipun kenyataannya berasal dari anggaran negara.

    “Bansos untuk rakyat yang sumbernya dari uang rakyat tapi diklaim bansos Jokowi seolah-olah itu berasal dari kedermawanan Mulyono,” tandasnya.

    Sebelumnya, unggahan mengenai sembako bertuliskan “Bantuan Wapres Gibran” mendadak viral di media sosial (Medsos).

    Sembako tersebut diketahui berasal dari Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, dan diberikan kepada warga terdampak banjir di Kampung Melayu, Jakarta Timur.

    Dalam foto yang beredar, bantuan itu dikemas dalam sebuah tas jinjing berwarna biru dengan logo Istana Wakil Presiden. Di bawah logo tersebut, tertulis “Bantuan Wapres Gibran.”

  • Kenaikan PPN 12 Persen Resmi Diundur, Bansos Kembali Meluncur

    Kenaikan PPN 12 Persen Resmi Diundur, Bansos Kembali Meluncur

    GELORA.CO – Rencana penetapan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen yang awalnya akan berlaku pada 1 Januari 2025 nanti kini secara resmi telah ditunda.

    Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan.

    Dalam keterangannya, Luhut menyebutkan bahwa keputusan untuk menunda kenaikan PPN 12 persen didasari oleh keinginan Pemerintah untuk dapat memberikan stimulus berupa bantuan sosial (bansos) terlebih dahulu kepada masyarakat.

    “Sebelum itu jadi (PPN 12 persen), harus diberikan stimulus dulu untuk rakyat yang ekonominya susah,” ujar Luhut dalam keterangan tertulis resminya pada Kamis 28 November 2024.

    Kendati begitu, Luhut juga menambahkan bahwa keputusan akhir mengenai penetapan kebijakan PPN 12 persen sepenuhnya masih berada di tangan Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Hampir pasti diundur. Tapi keputusan tetap di tangan pak Presiden Prabowo. Intinya, pak Presiden tidak mau beban rakyat ditambah,” ucap Luhut.

    Selain itu, Luhut juga menambahkan bahwa bantuan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berjumlah lebih dari ratusan triliun dinilai lebih dari cukup untuk dapat digelontorkan untuk bantuan PPN 12 persen.

    “Anggarannya banyak, APBN cukup banyak, penerimaan pajak kita juga bagus,” kata Luhut.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengumumkan bahwa kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen secara resmi akan berjalan mulai pada 1 Januari 2025 nanti.

    Dalam keterangannya, Menkeu Sri Mulyani menyatakan bahwa rencana penerapan PPN 12 persen ini sudah merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

  • PDIP Soroti Sisi Gelap Demokrasi RI: Ada Cawe-Cawe hingga Partai Coklat

    PDIP Soroti Sisi Gelap Demokrasi RI: Ada Cawe-Cawe hingga Partai Coklat

    Bisnis.com, JAKARTA – PDI Perjuangan (PDIP) menyinggung soal sisi gelap demokrasi RI, seperti dari cawe-cawe Jokowi hingga Partai Coklat (Parcok). 

    Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menuturkan bahwa menurut PDIP, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 27 November 2024 kemarin sangat mengkhawatirkan lantaran terdapatnya sisi-sisi gelap demokrasi.

    “Di mana sisi-sisi gelap ini digerakkan oleh suatu ambisi kekuasaan yang tidak pernah berhenti yang merupakan perpaduan dari tiga aspek. Pertama adalah Ambisi Jokowi sendiri, kemudian yang kedua adalah gerakan parcok, partai coklat, dan yang ketiga PJ kepala daerah, dan ini terjadi kejahatan terhadap demokrasi” tutur Hasto dalam konferensi pers yang digelar di kantor DPP PDIP, Kamis (28/11/2024).

    Kemudian, para ketua DPP mulai menjelaskan soal ‘kegelapan demokrasi’ yang dimaksud secara bergantian. Contohnya, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat menuturkan soal kecurangan Bobby Nasution.

    “Berbagai macam cara dilakukan untuk bisa memenangkan Bobby Nasution melalui kecurangan-kecurangan yang menggunakan partai coklat, bansos, PJ kepada daerah-daerah dan desa,” terangnya.

    Djarot kemudian menyebutkan soal intimidasi parcok kepada pemerintah desa di Sumatra Utara untuk menjadi timses di pemungutan suara dan oknum di polsek untuk mengamankan suara. Mereka juga tak berani bercerita.

    Kemudian, ketua DPP PDIP Ahmad Basarah juga menuturkan bahwa ia menemukan sejumlah anomali yang terjadi di Pilkada Banten, yakni pada pasangan Airin Rachmy Diany-Ade Sumardi.

    Diungkapkan olehnya, Atas arahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Basarah akan bersikap atas anomali-anomali yang diberikan dengan melakukan legal action.

    Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus juga menuturkan bahwa Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo harus dievaluasi. Ia mengatakan bahwa Listyo adalah orang yang paling bertanggungjawab usai oknum aparat kepolisian cawe-cawe dalam Pilkada Serentak 2024.

    “Budaya politik buruk ini kami menamakan sebagai budaya Jokowisme, karena bermula pada saat seorang penguasa bernama Jokowi dengan segala cara, dengan segala kekuasaan yang dimilikinya, melakukan upaya-upaya untuk menghasilkan pemilu sesuai keinginannya,” ucap Deddy.

    Dia juga menuturkan bahwa di dalam DPR, baik pada Komisi II maupun pada Komisi III sudah mensinyalir hal ini.

    “Jadi ini bukan sesuatu yang baru. Kami di PDI Perjuangan terus terang sedih, karena yang dimaksud Partai Coklat ini sudah barang tentu adalah oknum-oknum kepolisian. Cuma karena tidak hanya satu, tidak hanya satu tempat, mungkin sebaiknya kita tidak menyebut oknum-oknum,” ucapnya.

    Ketua Tim Pemenangan Nasional Pilkada PDI Perjuangan Adian Napitupulu juga sempat menuturkan soal potensi kerugian negara lantaran adanya politik uang pada Pilkada 2024. Dikatakan, dia mendeteksi politik uang digunakan untuk menumbangkan calon kepala daerah yang diusung PDIP.

  • Kenaikan PPN tunggu keputusan Presiden Prabowo

    Kenaikan PPN tunggu keputusan Presiden Prabowo

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    DPR RI: Kenaikan PPN tunggu keputusan Presiden Prabowo
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 28 November 2024 – 23:25 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Wihadi Wiyanto menyatakan jadi atau tidaknya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dinaikkan dari 11 persen menjadi 12 persen pada awal 2025 menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto.

    “Semuanya kita akan menunggu keputusan Presiden, karena itu kewenangan eksekutif. Kami sendiri sebagai legislatif menunggu keputusan eksekutif,” katanya dalam kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim), di Surabaya, Kamis (28/11).

    Selain itu, Wihadi mengatakan keputusan dinaikkannya PPN menjadi 12 persen yang nantinya akan diikuti dengan pemberian bantuan sosial (bansos) juga menunggu keputusan Presiden Prabowo.

    Meski demikian, ia memastikan beberapa sektor tidak akan dikenakan kenaikan PPN tersebut, yakni di antaranya kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, jasa perhotelan, jasa kesenian dan hiburan, serta jasa keagamaan.

    “Pengenaan PPN itu ada bidang-bidang yang tidak dikenakan PPN, seperti bidang kesehatan, bahan pokok, pendidikan,” ujarnya pula.

    Penjabat (Pj) Gubernur Jatim Adhy Karyono memastikan pihaknya mengikuti keputusan pemerintah pusat, karena hal tersebut juga akan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.

    “Pada prinsipnya kami menunggu dari pimpinan di pusat, Kementerian keuangan, apa pun yang telah diinstruksikan dan sudah berdasarkan analisis tentu akan kami lakukan,” katanya lagi.

    Kepala Kanwil DJP I sekaligus Kepala Perwakilan Kemenkeu Jatim Sigit Danang Joyo menuturkan kenaikan PPN sudah dibahas sejak 2018 dengan melibatkan hampir semua stakeholder.

    “Kemudian 2021 sudah diketok menjadi undang-undang (UU), jadi kita mengikuti amanah UU yaitu per 1 Januari 2025,” katanya pula.

    Di sisi lain, ia menjelaskan mayoritas stakeholder seperti asosiasi dan pengusaha saat ini meminta untuk menunda kenaikan PPN lantaran kondisi perekonomian sedang berat.

    “Tapi penundaan itu kan harus dengan DPR ya dan leveling-nya UU atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu). Kita lihat saja respons dari pusat, apa pun yang ada kita sampaikan,” kata Sigit.

    Sumber : Antara

  • Timses Bobby Siap Hadapi Laporan PDIP soal Dugaan Kecurangan Pilkada Sumut

    Timses Bobby Siap Hadapi Laporan PDIP soal Dugaan Kecurangan Pilkada Sumut

    Jakarta –

    Ketua Tim Pemenangan Bobby Nasution-Surya di Pilgub Sumut 2024, Hinca Pandjaitan, merespons rencana PDI Perjuangan (PDIP) melapor ke Bawaslu terkait dugaan kecurangan di Pilkada Sumatera Utara (Sumut). Hinca siap menghadapi laporan tersebut.

    “Biasa saja. Kita hadapi,” kata Hinca kepada wartawan, Kamis (28/11/2024).

    Hinca mengatakan pihaknya akan mengikuti prosesnya. Dia mempersilakan kubu PDIP membuktikan dugaan kecurangan di Pilkada Sumut tersebut.

    “Proses yang ada kita ikuti. Silahkan saja. Siapa yang mendalilkan dia membuktikan,” ucapnya.

    Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menyebutkan ada sejumlah dugaan kecurangan di Pilkada Sumut. PDIP segera melaporkan dugaan kecurangan itu ke Bawaslu.

    “Teman-teman di Sumatera Utara sudah mengumpulkan bukti-bukti baik itu beberapa bentuk video rekaman kemudian surat menyurat rencananya semua dan melaporkan kepada Bawaslu,” kata Djarot dalam konferensi pers di DPP PDIP, Jakarta, Kamis (28/11).

    “Persoalannya adalah di dalam memenangkan proses demokrasi dalam negara apakah kira-kira demokrasi nilai-nilai demokrasi, norma-norma negara itu bisa dilaksanakan dengan baik atau tidak, apakah di dalam memenangkan pasangan calon tertentu itu juga menempatkan ada etika moral dalam diri seseorang,” tuturnya.

    Adapun dugaan kecurangan yang dimaksud Djarto dalam Pilkada Sumut terkait penggunaan bansos. Selain itu, dia juga menyebutkan ada sejumlah tekanan kepada paslon usungan PDIP, yaitu Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala.

    (fas/aud)