Xcloud.id

Topik: Bantuan Sosial

  • Alasan Dinsos Kepahiang Gunakan Kata "Keluarga Miskin" di Stiker yang Ditempel di Rumah Penerima Bansos Regional 30 Oktober 2025

    Alasan Dinsos Kepahiang Gunakan Kata "Keluarga Miskin" di Stiker yang Ditempel di Rumah Penerima Bansos Regional 30 Oktober 2025

    Alasan Dinsos Kepahiang Gunakan Kata “Keluarga Miskin” di Stiker yang Ditempel di Rumah Penerima Bansos
    Tim Redaksi
    BENGKULU, KOMPAS.com
    – Tulisan “Keluarga Miskin” di stiker yang ditempel di rumah-rumah penerima bansos di Kabupaten Kepahiang, Bengkulu, dalam beberapa hari terakhir menuai sorotan.
    Masukan muncul menyoal penggunaan kata “Keluarga Miskin” yang dianggap dapat menyinggung perasaan dan martabat harga diri penerima manfaat seperti bansos.
    Menanggapi kritik dan masukan ini, Kepala Dinas Sosial, Kabupaten Kepahiang, Helmi Johan, menanggapi positif masukan tersebut.
    “Iya, kami menerima masukan dan kritik dari masyarakat soal penggunaan kata ‘Keluarga Miskin’. Kami terbuka dan terus berbenah,” ujarnya menanggapi melalui konfirmasi telepon, Kamis (30/10/2025).
    Ia mengatakan, program pemasangan stiker ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bansos menargetkan penerima yang dianggap tidak layak tetapi masih tetap ingin menerima.
    “Ke depan, kata itu bisa saja kami ubah, ini kegiatan untuk sosialisasi dan edukasi. Target utamanya KPM yang dianggap sudah tidak layak lagi menerima,” ucap dia.
    Ia melanjutkan, alasannya menggunakan kata “Keluarga Miskin” berdasarkan istilah yang digunakan Kementerian Sosial (Kemensos).
    “Di Kemensos jelas-jelas disampaikan, apa pun bentuk bansos tersebut untuk masyarakat miskin. Kami berpegangan pada itu. Namun, penggunaan kata ‘Keluarga Miskin’ akan kami pertimbangkan lagi,” ungkapnya.
    Sebelumnya diberitakan, sebanyak 500 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial (bansos) di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, mengundurkan diri sejak dinas sosial menggelar pemasangan stiker “Keluarga Miskin” di rumah warga.
    Program pemasangan stiker tersebut digelar sejak Senin (20/10/2025) dan dipimpin oleh Kepala Dinas Sosial, Kabupaten Kepahiang, Helmi Johan.
    Pemasangan stiker bersifat sampel dan random dilakukan di seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Kepahiang.
    Banyak hal mengejutkan saat pemasangan stiker berlangsung. Ada penerima bansos yang sudah membaik ekonominya, ada yang memiliki mobil, rumah berlantai keramik, dan lainnya.
    Masifnya pemasangan stiker di rumah-rumah berimbas pada ratusan KPM yang mengundurkan diri.
    “Ada yang mengundurkan diri spontan saat akan dipasang stiker. Ada juga yang datang ke kantor secara inisiatif minta mundur karena perekonomiannya dirasa membaik,” ujar Helmi.
    Menurutnya, mundurnya KPM bansos akan dialihkan pada penerima lain yang dianggap layak dan membutuhkan.
    “Ada yatim piatu, disabilitas, keluarga miskin lain yang juga memerlukan bantuan yang sama. Maka, KPM yang merasa ekonominya membaik lalu mundur, tentu memberi kesempatan pada yang lain,” ujarnya.
    Secara keseluruhan, jumlah penerima Bansos PKH di Kabupaten Kepahiang tahun 2025 mencapai 8.782 KPM, sedangkan penerima Bansos Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebanyak 12.896 KPM.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bansos dan BPJS Warga Miskin Kulon Progo Diblokir karena Suami Judi Online, padahal Istri Sedang Kemoterapi Yogyakarta 30 Oktober 2025

    Bansos dan BPJS Warga Miskin Kulon Progo Diblokir karena Suami Judi Online, padahal Istri Sedang Kemoterapi Yogyakarta 30 Oktober 2025

    Bansos dan BPJS Warga Miskin Kulon Progo Diblokir karena Suami Judi Online, padahal Istri Sedang Kemoterapi
    Tim Redaksi
    KULON PROGO, KOMPAS.com
    — Satu keluarga miskin di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, harus menghadapi nasib pahit.
    Di tengah perjuangan sang istri melawan kanker dan menjalani cuci darah rutin, bantuan sosial mereka justru diblokir karena sang suami pernah bermain judi online.
    Kasus ini menjadi salah satu dari tiga laporan warga penerima bantuan sosial (bansos) di Kulon Progo yang terblokir karena terdeteksi terlibat judi online.
    “Kebetulan ke sini (kantor Dinsos) benar-benar bersama suaminya. Suaminya sendiri mengakui memang pernah judi online. Mereka benar-benar warga miskin, istrinya harus kemoterapi dan cuci darah rutin. Anaknya juga masih kecil-kecil,” ujar Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Dinsos PPPA Kulon Progo, Ika Dwi Wahyuning Kusumastuti, Kamis (30/10/2025).
    Menurut Ika, pemblokiran bantuan tidak dilakukan secara mendadak.
    Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) lebih dulu melakukan pemadanan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) penerima bansos dengan data perbankan — baik konvensional maupun digital.
    “Dari situ terlihat ada aliran dana ke rekening yang terhubung dengan judi online. Jadi bukan dari Dinsos langsung, tapi hasil pemadanan PPATK yang disampaikan ke Kemensos,” jelas Ika.
    Akibatnya, bantuan sosial dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) langsung dinonaktifkan.
    Tak hanya itu, dalam dua bulan berikutnya, kepesertaan BPJS Kesehatan (PBI) milik keluarga tersebut juga ikut diblokir.
    Meski demikian, Dinas Sosial Kulon Progo memastikan bantuan bisa segera diaktifkan kembali setelah dilakukan verifikasi lapangan.
    “Begitu datang ke kelurahan dan kita cek datanya, ternyata memang orang tidak mampu. Hari itu juga kami bantu buatkan surat permohonan dan SKTM untuk usulan PBI-PMD. Langsung aktif kembali,” ujar Ika.
    Ia menegaskan, peristiwa ini menjadi pengingat keras bagi masyarakat bahwa judi online tidak hanya merusak ekonomi dan moral, tetapi juga bisa mencabut hak-hak dasar warga miskin.
    “Warga penerima bansos harus hati-hati. Kalau sampai tersangkut judi online, dampaknya besar. Riskan bagi mereka,” tegas Ika.
    Ika menyebut, bagi keluarga miskin, bansos bukan sekadar uang bantuan, melainkan sumber utama untuk bertahan hidup.
    “Kalau biasanya kebutuhan keluarga sepuluh, dengan bansos bisa berkurang jadi tujuh. Jadi bansos itu mengurangi beban pengeluaran. Ketika bansos hilang, bebannya makin berat,” tuturnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK Periksa 8 Saksi CSR BI-OJK di Cirebon, Telusuri Aset Tersangka Satori

    KPK Periksa 8 Saksi CSR BI-OJK di Cirebon, Telusuri Aset Tersangka Satori

    Bisnis.com, JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri aset salah satu tersangka kasus CSR Bank Indonesia-Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Satori (ST) usai memeriksa 8 saksi pada Selasa (28/10/2025).

    Para saksi diperiksa di Polres Cirebon Kota. Budi mengatakan, penelusuran aset Satori adalah upaya lembaga antirasuah untuk memaksimalkan aset recovery yang akan menjadi milik negara.

    “Penyidik meminta keterangan kepada para saksi terkait kepemilikan aset Tersangka ST,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Rabu (29/10/2025).

    Adapun delapan saksi yang diperiksa Sarifudin selaku Petugas protokol PPATS Kec. Palimanan; Suhandi selaku Pemerintah Desa Panongan, Kec. Palimanan; Sandi Natalusuma sebagai Pemerintah Desa Panongan, Kec. Palimanan; Deni Harman Pemerintah Desa Pegagan, Kec. Palimanan

    Kemudian, Suhanto selaku Pemerintah Desa Pegagan, Kec. Palimanan; Mohammad Mu’min selaku pihak swasta; Abdul Mukti selaku pihak swasta; dan Kiki Azkiyatul selaku pihak swasta

    Kasus CSR BI-OJK

    Dalam perkara ini KPK telah menetapkan Heri Gunawan dan Satori, anggota Komisi XI DPR RI tahun 2019-2023 sebagai tersangka.

    Berdasarkan hasil pemeriksaan, Heri Gunawan menerima total Rp15,86 miliar dengan rincian; Rp6,26 miliar dari BI melalui kegiatan Program Bantuan Sosial Bank Indonesia; Rp7,64 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan; serta Rp1,94 miliar dari Mitra Kerja Komisi XI DPR RI lainnya.

    Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan Heri Gunawan diduga melakukan dugaan tindak pidana pencucian uang, dengan memindahkan seluruh uang yang diterima melalui yayasan yang dikelolanya, ke rekening pribadi melalui metode transfer. 

    Heri Gunawan kemudian meminta anak buahnya untuk membuka rekening baru, yang akan digunakan menampung dana pencairan tersebut melalui metode setor tunai.

    “HG menggunakan dana dari rekening penampung untuk kepentingan pribadi, di antaranya; pembangunan rumah makan; pengelolaan outlet minuman; pembelian tanah dan bangunan, hingga pembelian kendaraan roda empat,” jelasnya, Kamis (7/8/2025).

    Lalu, Satori menerima total Rp12,52 miliar yang meliputi Rp6,30 miliar dari BI melalui kegiatan Program Bantuan Sosial Bank Indonesia, Rp5,14 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan, dan Rp1,04 miliar dari Mitra Kerja Komisi XI DPR RI lainnya.

    Sama seperti Heri Gunawan, Satori menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan pribadi seperti deposito, pembelian tanah pembangunan showroom, pembelian kendaraan roda dua, dan aset lainnya.

    Satori melakukan rekayasa perbankan dengan cara meminta salah satu bank menyamarkan penempatan deposito sehingga pencairan tidak teridentifikasi di rekening koran.

  • Musim Hujan Tiba, Mensos Pastikan Bansos untuk Bencana Alam Tersedia

    Musim Hujan Tiba, Mensos Pastikan Bansos untuk Bencana Alam Tersedia

    Musim Hujan Tiba, Mensos Pastikan Bansos untuk Bencana Alam Tersedia
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memastikan bahwa Kementerian Sosial (Kemensos) telah menyiapkan bantuan sosial (bansos) untuk mengantisipasi berbagai bencana alam, termasuk potensi hujan deras dan banjir yang mulai melanda sejumlah daerah di Indonesia.
    “Tentu bantuan sosial disiapkan ya untuk bencana alam maupun bencana non-alam,” kata Gus Ipul di Jakarta, Selasa (28/10/2025).
    Ia menjelaskan, Kemensos terus menyalurkan berbagai bentuk bantuan dalam rangka perlindungan sosial dan rehabilitasi sosial, khususnya bagi masyarakat terdampak bencana.
    “Kita menyalurkan sangat banyak sekali dalam rangka perlindungan sosial dan rehabilitasi sosial ketika terjadi bencana,” ujarnya.
    Terkait potensi hujan deras di sejumlah wilayah seperti Sukabumi dan daerah lain yang mulai dilanda banjir, Gus Ipul mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan.
    “Mari kita bersama-sama waspada. Terus terang, kami mengimbau kepada masyarakat yang sedang di jalan saat hujan deras, terutama yang naik motor ataupun kendaraan roda empat, bisa berhenti sejenak mencari tempat aman,” ucapnya.
    Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak meremehkan kondisi cuaca ekstrem yang disertai angin kencang.
    “Kita tidak tahu apa yang terjadi apalagi kalau disertai dengan angin kencang. Hujan itu menimbulkan risiko-risiko yang berat. Untuk itu, kami imbau hati-hati di jalan, waspada, dan ikuti informasi tentang perubahan cuaca dari BMKG dengan baik,” tegas Gus Ipul.
    Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat bakal melanda beberapa wilayah Indonesia dalam sepekan ke depan.
    Saat ini, sekitar 43,8 persen zona musim (ZOM) di Tanah Air telah memasuki musim hujan.
    Sementara itu, BMKG Bandung memperkirakan bahwa Jawa Barat sudah memasuki musim hujan, kecuali di bagian kecil utara yang masih peralihan.
    “Saat ini sebagian besar Jawa Barat sudah memasuki musim hujan, kecuali sebagian kecil bagian utara masih dalam masa peralihan,” ucap Kepala BMKG Stasiun Bandung Teguh Rahayu, dalam keterangannya, Selasa (28/10/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cara Cek Bansos di Aplikasi dan Situs Resmi Kemensos

    Cara Cek Bansos di Aplikasi dan Situs Resmi Kemensos

    Jakarta: Pemerintah kembali memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sejumlah Rp900.000. Pengecekan status penerima BLT bisa dilakukan melalui platform resmi Kementerian Sosial (Kemensos).
     
    Melansir laman Staf Presiden, program ini memberikan bantuan sebesar Rp300.000 per bulan selama bulan Oktober-Desember 2025. Penyalurannya akan dilakukan secara sekaligus senilai Rp900.000 per keluarga penerima manfaat (KPM).
     
    Bantuan ini diharapkan dapat menjadi angin segar dan harapan baru bagi masyarakat rentan, serta bukti nyata keberpihakan pemerintah terhadap rakyat di tengah tantangan ekonomi global.

     

     
    Cara Cek Bansos di Aplikasi Resmi
    BLT akan dicairkan mulai 20 Oktober 2025, dan dapat diterima oleh KPM sesuai jadwal yang ditetapkan di masing-masing daerah. Untuk mengecek status penerima BLT, kamu hanya perlu menggunakan nomor KTP. Berikut caranya:
     

    Unduh aplikasi Cek Bansos Kemensos di App Store atau Google Play Store
    Buka aplikasi Cek Bansos Kemensos.
    Login menggunakan akun yang sudah diverifikasi.
    Pilih menu “Cek Bansos”.
    Masukkan data wilayah domisili dan nama lengkap sesuai KTP.
    Klik “Cari Data” untuk melihat hasil pengecekan.

     

     
    Cara Cek Bansos di Situs Resmi
    Selain lewat aplikasi, BLT Rp900.000 juga bisa dicek dengan mengunjungi situs resmi Kementerian Sosial RI. Ikuti langkah-langkah berikut:
     

    Buka website https://cekbansos.kemensos.go.id.
    Masukkan data sesuai dengan kolom isian:
    Provinsi
    Kabupaten/Kota
    Kecamatan
    Desa/Kelurahan
    Ketik nama lengkap sesuai KTP.
    Masukkan kode captcha yang muncul di layar.
    Klik tombol “Cari Data”,
    Sistem akan menampilkan status bansos apakah terdaftar sebagai penerima atau belum.

     

    Jakarta: Pemerintah kembali memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sejumlah Rp900.000. Pengecekan status penerima BLT bisa dilakukan melalui platform resmi Kementerian Sosial (Kemensos).
     
    Melansir laman Staf Presiden, program ini memberikan bantuan sebesar Rp300.000 per bulan selama bulan Oktober-Desember 2025. Penyalurannya akan dilakukan secara sekaligus senilai Rp900.000 per keluarga penerima manfaat (KPM).
     
    Bantuan ini diharapkan dapat menjadi angin segar dan harapan baru bagi masyarakat rentan, serta bukti nyata keberpihakan pemerintah terhadap rakyat di tengah tantangan ekonomi global.
     
     

     

    Cara Cek Bansos di Aplikasi Resmi

    BLT akan dicairkan mulai 20 Oktober 2025, dan dapat diterima oleh KPM sesuai jadwal yang ditetapkan di masing-masing daerah. Untuk mengecek status penerima BLT, kamu hanya perlu menggunakan nomor KTP. Berikut caranya:
     

    Unduh aplikasi Cek Bansos Kemensos di App Store atau Google Play Store
    Buka aplikasi Cek Bansos Kemensos.
    Login menggunakan akun yang sudah diverifikasi.
    Pilih menu “Cek Bansos”.
    Masukkan data wilayah domisili dan nama lengkap sesuai KTP.
    Klik “Cari Data” untuk melihat hasil pengecekan.

     

     

    Cara Cek Bansos di Situs Resmi

    Selain lewat aplikasi, BLT Rp900.000 juga bisa dicek dengan mengunjungi situs resmi Kementerian Sosial RI. Ikuti langkah-langkah berikut:
     

    Buka website https://cekbansos.kemensos.go.id.
    Masukkan data sesuai dengan kolom isian:
    Provinsi
    Kabupaten/Kota
    Kecamatan
    Desa/Kelurahan
    Ketik nama lengkap sesuai KTP.
    Masukkan kode captcha yang muncul di layar.
    Klik tombol “Cari Data”,
    Sistem akan menampilkan status bansos apakah terdaftar sebagai penerima atau belum.

     
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)

  • Menko Muhaimin optimistis Koperasi Merah Putih bangkitkan ekonomi desa

    Menko Muhaimin optimistis Koperasi Merah Putih bangkitkan ekonomi desa

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan peran Koperasi Desa Merah Putih sebagai penopang ekonomi rakyat dan benteng kemandirian desa.

    “Koperasi Desa Merah Putih hadir membangkitkan ekonomi desa yang kini lesu. Koperasi desa membawa harapan baru agar negara dan pemerintah hadir sehingga ekonomi desa menjadi kekuatan ekonomi baru,” ujar dia di Jakarta, Selasa.

    Dia mengatakan hal itu dalam forum bertajuk “Satu Tahun Pemberdayaan Masyarakat: Langkah Awal Transformasi Bangsa”.

    Ia mengatakan keberadaan koperasi desa bukan sebagai pesaing, melainkan simbol jalur pemberdayaan yang kolektif dan berkeadilan.

    Dalam kesempatan itu, ia juga mengapresiasi kepala daerah yang telah berusaha melindungi ekonomi masyarakat melalui peraturan daerah.

    “Apresiasi untuk bupati-bupati yang membuat perda-perda untuk meredam gurita ritel raksasa,” kata dia.

    Muhaimin Iskandar menjelaskan pemberdayaan ekonomi masyarakat kini menjadi paradigma baru dalam pembangunan nasional.

    Pemerintah tidak lagi menempatkan bantuan sosial sebagai ujung tombak pengentasan kemiskinan, melainkan mendorong perubahan melalui kolaborasi multisektor dan penguatan kapasitas masyarakat.

    “Pemberdayaan bukan proyek jangka pendek. Ini jalan panjang menuju kemandirian bangsa. Koperasi desa akan menjadi penopang ekonomi masyarakat desa” kata dia.

    Menurut dia, dengan paradigma baru pemberdayaan, di masa depan, penerima bantuan sosial hanya akan tersisa dua kelompok, yakni lansia dan difabel.

    “Dengan pemberdayaan ini diharapkan satu hari nanti yang menerima bantuan sosial hanya dua kelompok, lansia dan difabel. Sehingga masyarakat dari seluruh lapisan manapun tumbuh berkembang secara mandiri, produktif, inovatif, dan menjadi bagian dari ekonomi yang tumbuh,” kata Muhaimin Iskandar.

    Pewarta: Anita Permata Dewi
    Editor: M. Hari Atmoko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Cak Imin Ingin Anggaran Pemberdayaan Masyarakat Naik Jadi Rp 1.000 Triliun

    Cak Imin Ingin Anggaran Pemberdayaan Masyarakat Naik Jadi Rp 1.000 Triliun

    Cak Imin Ingin Anggaran Pemberdayaan Masyarakat Naik Jadi Rp 1.000 Triliun
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar berharap, anggaran pemerintah pada sektor pemberdayaan masyarkat dapat naik mencapai Rp 1.000 triliun pada tahun 2026.
    Cak Imin, sapaan akrabnya, menyebutkan bahwa anggaran sebesar itu bisa diperoleh dengan efisiensi program-program pemerintah, termasuk bantuan sosial (bansos) yang tidak tepat sasaran.
    “Dengan keterbatasan anggaran, kita terus memutus mata rantai kemiskinan yang ada. Hari ini Rp 508 triliun (untuk perlindungan sosial),” kata Cak Imin di Menara Danareksa, Jakarta, Selasa (28/10/2025).
    “Idealnya dengan efisiensi dan dengan mengubah orientasi, menggeser bansos-bansos yang tidak tepat sasaran, kita bisa yakin tahun kedua ini Rp 1.000 triliun akan menjadi bagian dari program pemberdayaan masyarakat,” ujar dia.
    Cak Imin menjelaskan, kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan pemerataan kesejahteraan melalui pemanfaatan sumber daya negara secara maksimal bagi rakyat miskin.
    Menurut dia, langkah ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam melaksanakan amanat konstitusi, di mana kekuasaan negara digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
    Cak Imin juga menekankan pentingnya sinergi antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar anggaran yang ada benar-benar efektif dalam mengangkat taraf hidup masyarakat miskin.
    “Setahun ini hambatan-hambatan bisa kita urai dan paradigma pemberdayaan telah menjadi cara kerja baru,” ujar ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa itu.
    Cak Imin menyebutkan, selama satu tahun terakhir.pemerintah telah memberikan perlindungan sosial langsung kepada 8,4 juta keluarga miskin dan rentan miskin.
    Pemerintah juga menyalurkan BLT Dana Desa kepada 1,3 juta keluarga, serta menjamin 96 juta masyarakat mendapatkan layanan BPJS Kesehatan secara gratis.
    “Bahkan sudah tidak ada lagi alasan orang miskin tidak boleh berobat. Orang miskin tidak boleh sakit. Hari ini semua boleh berobat dan boleh sehat, karena 96 juta sudah ditanggung oleh negara. Pak Ghufron (Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti) sudah dapat tambahan Rp 20 triliun untuk itu,” kata dia .
    Selain itu, sebanyak 3,7 juta pedagang kecil dan pelaku usaha rintisan telah mendapatkan pembiayaan dan pembinaan.
    Sementara, 15.000 anak putus sekolah kini kembali memperoleh kesempatan belajar melalui Sekolah Rakyat.
    Cak Imin juga mengeklaim program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah membuka 625.000 lapangan kerja baru, sekaligus menciptakan peluang usaha bagi masyarakat.
    “Kita ingin ekosistem menjadi bagian utama dari pelaksanaan program makan bergizi gratis. Bukan saja menyerap tenaga kerja, tetapi juga melahirkan pengusaha-pengusaha baru yang tangguh,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ultimatum Pramono ke Warga Terima Bansos tapi Main Judol

    Ultimatum Pramono ke Warga Terima Bansos tapi Main Judol

    Jakarta –

    Ribuan penerima bansos di Jakarta diduga terlibat judi online, bahkan beberapa diantaranya diduga penerima dana bantuan seperti KJP dan KJMU. Gubernur DKI Pramono Anung pun mengultimatum penerima bansos yang kedapatan bermain judol tersebut.

    Dirangkum detikcom, Selasa (28/10/2025), awalnya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap sebanyak 602.419 warga Jakarta terlibat permainan judi online (judol). Bahkan angka transaksi mencapai Rp 3,12 triliun.

    “Berdasarkan data PPATK terdapat 602.419 orang warga DKI Jakarta mencakup 5 kota dan 1 kabupaten yang teridentifikasi sebagai pemain judi online pada periode 2024. Total nominal transaksi deposit judi online mencapai Rp 3,12 Triliun dalam 17,5 juta kali transaksi,” kata Ketua PPATK Ivan Yustiavandana kepada wartawan, Sabtu (26/7/2025).

    Ivan menyebut, dari jumlah tersebut, 15 ribu warga di antaranya tercatat sebagai penerima bantuan sosial (bansos). Data ini tercatat pada sepanjang 2024.

    “Di antara 602 ribu orang tersebut, terdapat 15.033 warga DKI Jakarta sebagai penerima bansos yang masuk ke daftar pemain judi online periode tahun 2024 tersebut,” katanya.

    Lebih lanjut, Ivan menyebut penerima bansos yang bermain judol itu transaksinya mencapai Rp 67 miliar.

    “Total nominal transaksi judol dari kelompok ini sejumlah Rp 67 miliar dalam 397 ribu kali transaksi sepanjang tahun 2024,” katanya.

    Ribuan Penerima Bansos Terlibat Judol

    Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno mengungkap sekitar 5.000 penerima bansos di Jakarta diduga terlibat judi online. Bahkan pelaku judol diduga menggunakan dana bantuan seperti KJP dan KJMU untuk aktivitas itu.

    “Berdasar penelusuran PPATK terungkap sekitar 602 ribu warga Jakarta terlibat judi online, 5.000 diantaranya diduga penerima bansos. Nah, yang ngeri ini, transaksinya mencapai Rp 3,12 triliun,” ujar Rano.

    Bakal Ditertibkan

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan Pemprov DKI akan menertibkan penerima bantuan sosial (bansos) yang kedapatan bermain judi online (judol). Langkah ini dilakukan menyusul temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait ribuan penerima bansos yang terindikasi terlibat dalam aktivitas perjudian daring.

    Ia menegaskan Pemprov akan segera berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan penyaluran bansos tetap tepat sasaran.

    “Memang ada data dari PPATK. Kami akan segera tertibkan untuk itu,” kata Pramono di RS Sumber Waras, Jakarta Barat, Senin (27/10/2025).

    Halaman 2 dari 2

    (yld/yld)

  • Menkop Pede Percepatan Operasionalisasi Kopdes Bakal Bantu Pengendalian Inflasi

    Menkop Pede Percepatan Operasionalisasi Kopdes Bakal Bantu Pengendalian Inflasi

    JAKARTA – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih sebagai instrumen baru penguatan ekonomi desa sekaligus penopang stabilisasi inflasi nasional.

    Karena itu, diperlukan upaya percepatan pembangunan sarana gerai dan gudang serta sarana fisik lainnya di setiap Kopdes/Kel Merah Putih.

    Ferry menekankan, tahap percepatan pembangunan fisik menjadi kunci operasionalisasi koperasi desa secara nasional sebagaimana ditetapkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2025.

    Ditargetkan pada Maret 2026 seluruh aset fisik berupa gudang, gerai dan sarana pendukung lainnya sudah terbangun untuk kemudian dioperasikan.

    Dia meminta dukungan dari seluruh pemerintah daerah di Indonesia untuk membantu melakukan inventarisasi tanah yang akan digunakan sebagai tempat berdirinya gerai dan gudang tersebut sejalan dengan Inpres No. 17 Tahun 2025.

    Guna mencapai target tersebut, setiap harinya dibutuhkan pendataan tanah minimal 1.000 titik tanah di daerah-daerah agar pembangunan tersebut dapat segera dilakukan.

    Di sisi lain, Menkop juga meminta agar para Kepala Daerah memaksimalkan perannya untuk monitoring dan intervensi inflasi, menjaga stabilitas ekonomi dari desa untuk Indonesia.

    “Setiap hari kita harus inventarisasi minimal 1.000 data tanah karena pada Rapat Kabinet Paripurna, Presiden menyampaikan target seluruh pembangunan fisik Koperasi Desa bisa selesai dan siap beroperasi pada Maret 2026,” kata Ferry Juliantono dalam keterangan kepada media, Senin, 27 Oktober.

    Menkop Ferry mengungkapkan, hingga Oktober 2025, sebanyak 82.223 koperasi desa telah berstatus badan hukum dengan 1,12 juta anggota.

    Dari jumlah tersebut, sekitar 68.603 koperasi sudah memiliki akun Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (Simkopdes), dan 18.049 di antaranya aktif memperbarui datanya termasuk data terkait status kepemilikan gerai yang beroperasi.

    “Setelah peresmian, kami bergerak cepat membangun fisik gudang dan gerai. Saat ini kami fokus pada pembangunan fisik sebagai prasyarat operasionalisasi (Kopdes),” jelasnya.

    Menkop Ferry menegaskan, setelah Kopdes/Kel Merah Putih beroperasi, dipastikan akan menjadi saluran baru bagi pemerintah untuk melakukan upaya stabilisasi harga pangan hingga inflasi.

    Kopdes juga dapat menjadi lembaga ekonomi terbawah yang dapat langsung menjadi channel distribusi terhadap program-program pemerintah yang terkait dengan penyaluran bantuan sosial ataupun subsidi ke masyarakat.

    “Ketika operasionalisasi koperasi ini berjalan maka proses monitoring terhadap inflasi akan lebih detail dan komplit dan intervensi pemerintah (untuk mengendalikan inflasi) bisa langsung dilakukan melalui Koperasi Desa,” kata Menkop Ferry.

    Selain itu, Ferry juga kembali menegaskan bahwa Kopdes/Kel Merah Putih juga dapat berfungsi sebagai offtaker dari hasil produksi masyarakat baik dari sektor perkebunan, pertanian hingga kerajinan.

    Produk-produk dari masyarakat tersebut dapat disimpan di dalam gudang yang dikelola oleh Kopdes untuk kemudian produk tersebut dapat didistribusikan kembali kepada masyarakat ketika terjadi gejolak harga.

    Di sinilah Kopdes/Kel Merah Putih dapat menjadi salah satu instrumen untuk mengendalikan dan melakukan stabilisasi harga.

    “(Contohnya) gabah dari petani bisa dibeli oleh Koperasi kemudian disimpan di gudang. Ini juga dalam rangka untuk membantu menjaga stok dan mencegah lonjakan harga,” katanya.

  • Kemenko PM Akan Paparkan Capaian Setahun Kinerja dari Lintas Kementerian

    Kemenko PM Akan Paparkan Capaian Setahun Kinerja dari Lintas Kementerian

    Jakarta –

    Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) akan menggelar ‘Satu Tahun Pemberdayaan Masyarakat: Langkah Awal Transformasi Bangsa’ sebagai momentum refleksi capaian lintas kementerian dan penegasan arah baru kebijakan pemberdayaan masyarakat di Indonesia.

    “Acara ini akan diselenggarakan pada Selasa, 28 Oktober 2025 di Menara Danareksa, Jakarta, dengan lebih dari 400 peserta dari unsur kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pelaku usaha mikro, pekerja migran, media, serta organisasi masyarakat,” tulis Kemenko PM dalam siaran pers, Senin (27/10/2025).

    Selama satu tahun terakhir, agenda pemberdayaan masyarakat menjadi pilar penting dalam pembangunan nasional.

    Di bawah koordinasi Kemenko PM, enam kementerian teknis: Kementerian Sosial, Kementerian Desa dan PDT, Kementerian Koperasi, Kementerian UMKM, Kementerian Ekonomi Kreatif, dan Kementerian P2MI telah menjalankan berbagai program kolaboratif untuk memperkuat ekonomi rakyat, menciptakan lapangan kerja, dan mempercepat pengentasan kemiskinan.

    Forum ini menjadi wadah untuk memaparkan capaian lintas kementerian dan praktik baik pemberdayaan masyarakat di berbagai wilayah.

    Kemenko PM mengungkapkan pengentasan kemiskinan tidak dapat diselesaikan hanya dengan bantuan sosial, tetapi melalui pemberdayaan yang berkelanjutan.

    Arah strategi pemberdayaan masyarakat ke depan difokuskan pada tiga hal utama: pengurangan beban masyarakat, peningkatan pendapatan, dan penghapusan kantong-kantong kemiskinan di tingkat lokal.

    Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dijadwalkan menyampaikan paparan utama mengenai strategi lintas sektor dalam memperkuat pemberdayaan masyarakat, yang mencakup capaian dan sinergi lintas kementerian

    (prf/ega)