Xcloud.id

Topik: Bantuan Sosial

  • PSI Minta PDI-P Tak Salahkan Orang Lain Usai Calon yang Diusung Gagal Unggul di Pilkada

    PSI Minta PDI-P Tak Salahkan Orang Lain Usai Calon yang Diusung Gagal Unggul di Pilkada

    PSI Minta PDI-P Tak Salahkan Orang Lain Usai Calon yang Diusung Gagal Unggul di Pilkada
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Juru Bicara DPP PSI, Wiryawan, meminta
    PDI-P
    tidak menyalahkan orang lain usai gagal unggul di berbagai daerah dalam perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (
    Pilkada
    ) 2024.
    Ia meminta partai tersebut berlapang dada dan ikhlas menerima, alih-alih menuding pihak luar.
    Hal ini menanggapi ucapan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto yang mengatakan ada sisi gelap demokrasi yang digerakkan oleh ambisi kekuasaan.
    “Kalah di banyak
    pilkada
    kok menyalahkan orang lain? Kayak tantrum. Cobalah belajar menerima dengan lapang dada dan ikhlas,” kata Wiryawan, dikutip dari siaran pers, Sabtu (30/11/2024).
    Menurutnya, PDI-P semestinya mengintrospeksi diri untuk mencari tahu alasan mengapa banyak kandidatnya yang tidak unggul di dalam kontestasi daerah tersebut.
    “Jadi, merenunglah. Jangan justru menghasut rakyat, melempar agitasi tanpa dasar, yang ujung-ujungnya hanya ingin membuat kekacauan di ruang percakapan publik,” jelas Wiryawan.
    Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto menyinggung soal sisi gelap demokrasi yang digerakkan ambisi kekuasaan.
    “Sisi gelap demokrasi ini digerakan oleh suatu ambisi kekuasaan yang tidak pernah berhenti yang merupakan perpaduan dari tiga aspek, pertama adalah ambisi Jokowi sendiri, kedua gerakan
    parcok
    ,
    partai cokelat
    dan ketiga adalah pj kepala daerah,” ujar Hasto di Jakarta, melansir Kompas TV, Kamis (28/11/2024).
    Sebelumnya, Hasto sempat menyinggung soal gerakan “partai cokelat” yang perlu diantisipasi di Pilkada 2024.
    “Di Jawa Timur relatif kondusif, tetapi tetap kami mewaspadai pergerakan partai cokelat ya, sama dengan di Sumatera Utara juga,” ujar Hasto di kediaman Megawati Soekarnoputri, Rabu (27/11/2024).
    Berdasarkan hasil pemantauan internal PDI-P, kata Hasto, pelaksanaan Pilkada serentak di beberapa wilayah menghadapi sejumlah tantangan.
    Meski begitu, Hasto berharap seluruh rakyat Indonesia bisa menggunakan hak suaranya pada Pilkada Serentak 2024, tanpa intervensi dari pihak mana pun.
    “Kami berharap agar rakyat betul-betul dapat menggunakan hak miliknya secara bebas, merdeka. Tanpa intimidasi dan juga tanpa suatu pengaruh dari bansos yang akan digunakan sebagai bagian dari
    money politics
    yang terjadi,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pengusaha Tekstil Tolak Kenaikan PPN Jadi 12%

    Pengusaha Tekstil Tolak Kenaikan PPN Jadi 12%

    Jakarta –

    Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menolak rencana pemerintah untuk menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%. Kebijakan ini rencananya akan diterapkan per 1 Januari 2025.

    Ketua Umum API Jemmy Kartiwa Sastraatmadja menilai kebijakan pemerintah untuk menaikkan PPN menjadi 12% tahun depan bukan langkah yang tepat. Apalagi mengingat dunia sedang dilanda ketidakpastian dalam beberapa waktu belakangan.

    “Yang utamanya, satu lagi PPN. Kita harus dorong PPN 12% ini, saya pikir sangat tidak tepat untuk diterapkan saat ini,” kata Jemmy dalam Forum Anggota Luar Biasa (ALB) Pra-Rapimnas Kadin 2024 di Hotel Mulia, Jakarta, Sabtu (30/11/2024).

    Selain itu, ia juga mengomentari tentang rencana pemerintah dalam memberikan stimulus atau bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat sebagai ganti kenaikan PPN. Menurutnya, bantuan tersebut tidak diperlukan.

    “Kalau saya pikir BLT itu bukan solusi, malah saya pikir lebih baik tidak ada BLT, tapi PPN tidak naik, jadi 12%. Kalau BLT itu hanya se’saat, dan kontrolnya, efektifitasnya, di mana? Setelah BLT-nya habis, beban 12% itu harus dipatahkan,” ujarnya.

    Sebagai informasi, kebijakan kenaikan PPN menjadi 12% ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Artinya, kebijakan itu dirumuskan 3 tahun lalu.

    Rencana penerapan bansos ini sebelumnya diungkapkan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan. Dia menyebut, bantuan itu akan diberikan untuk masyarakat terdampak PPN baik kelas kecil maupun menengah.

    “PPN 12% itu sebelum itu jadi, harus diberikan dulu stimulus kepada rakyat yang ekonominya susah, mungkin lagi dihitung dua bulan, tiga bulan. Ada hitungannya (untuk kelas menengah) tapi diberikan itu ke listrik. Karena kalau diberikan (BLT) ke rakyat takut dijudikan lagi nanti,” kata dia ditemui di TPS 004 Kelurahan Kuningan Timur, Jakarta Selatan, Rabu (27/11/2024).

    DEN sendiri tengah menghitung bagaimana stimulus listrik itu akan diberikan dalam bentuk subsidi. Pihaknya tentu akan menentukan kriteria rumah dengan besaran listrik berapa yang akan mendapatkan stimulus tersebut.

    “Kalau listrik itu kan datanya lengkap. Jadi mungkin saya lagi dihitung ya apakah dari 1.300 sampai 1.200 Watt ke bawah. Ya orang-orang yang mungkin udah gak bayar 2-3 bulan, lagi dihitung lah ya,” terangnya.

    Luhut memastikan, jika akan ada bansos kepada masyarakat yang terdampak PPN 12%, anggaran negara cukup untuk digunakan. Karena menurutnya, Prabowo tidak ingin masyarakat terbebani.

    Lihat Video: PPN Bakal Naik Jadi 12% Bikin Resah

    (shc/fdl)

  • Pemprov DKI fasilitasi warga kolong jembatan pindah ke Rusunawa KS Tubun

    Pemprov DKI fasilitasi warga kolong jembatan pindah ke Rusunawa KS Tubun

    Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Marullah Matali saat mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia Maruarar Sirait meninjau kolong jembatan Jalan Tomang Raya, Jakarta Pusat dan Rusunawa K. S. Tubun, Jakarta Barat, pada Jumat (29/11/2024) malam. ANTARA/HO-Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

    Pemprov DKI fasilitasi warga kolong jembatan pindah ke Rusunawa KS Tubun
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 30 November 2024 – 10:46 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memfasilitasi warga warga kolong jembatan Jalan Tomang Raya, Jakarta Pusat pindah ke rumah susun sewa (Rusunawa) K. S. Tubun, Jakarta Barat dengan fasilitas yang layak.

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Maruarar Sirait berharap warga di kolong jembatan bisa pindah dengan sukarela  ke sejumlah Rusunawa yang telah disediakan Pemprov DKI Jakarta karena lahan yang mereka tempati merupakan aset milik Pemprov DKI.

    “Lahan yang mereka tempati itu punya Pemprov DKI. Kemudian, Pemprov DKI sudah menyiapkan tempat di sini. Ada pelatihan di rusunawa ini dan fasilitasnya bagus. Saya minta Pemprov DKI dapat mengedepankan pola pendekatan dialog dengan warga agar mereka mau pindah dengan sukarela,” kata Maruarar di Jakarta, Sabtu.

    Maruarar meminta Pemprov DKI Jakarta melakukan pendekatan dialog sekaligus mengajak warga melihat langsung unit yang akan dihuni di Rusunawa. Hal ini untuk membuat warga kolong jembatan semakin tertarik untuk pindah secara sukarela.

    Terlebih lagi, Pemprov DKI Jakarta sudah menyiapkan tempat yang bagus dengan banyak pemberdayaan, pelatihan, dan kegiatan positif bagi warga penghuni rusun.

    “Saya minta Pak Sekda ajak warga ke rusun, ajak lihat dan survei tempat serta kegiatannya. Bagaimana unit dan fasilitasnya, di sini kegiatannya banyak yang positif. Karena, yang saya dengar tempat ini (Rusunawa K. S. Tubun) banyak peminatnya, orang berebut tinggal di sini,” ujar Maruarar.

    Dari hasil tinjauan langsung ke sejumlah lantai di Rusunawa K. S. Tubun pada Jumat (29/11) malam, Maruarar turut mengapresiasi Pemprov DKI yang membangun dan mengelola Rusunawa dengan fasilitas yang sangat bagus.

    “Fasilitas di rusun ini terbaik dan orang-orang yang mengelolanya punya hati dan profesional. Tadi saya lihat langsung, air dan semua fasilitasnya bagus. Pemprov DKI beserta jajarannya, termasuk pengelola rusun, semua bekerja dengan hati,” ucap Maruarar.

    Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Marullah Matali menyebut pihaknya akan mengajak warga untuk melihat langsung fasilitas dan kondisi Rusunawa yang akan mereka tempati.

    “Kami akan memberikan kesempatan kepada warga untuk melihat langsung ke Rusunawa K. S. Tubun. Sehingga, mereka bisa melihat fasilitasnya, kondisi unit rumah dan suasana di Rusunawa. Kita akan fasilitasi untuk pindah,” kata Marullah.

    Marullah menjelaskan, sejumlah kemudahan yang akan diberikan kepada warga yang akan pindah ke Rusunawa mulai pelatihan keterampilan sehingga dapat membuka usaha sendiri, mendapatkan bantuan sosial, dan biaya sewa unit digratiskan selama 6 bulan.

    “Kami bantu untuk membangun usaha sendiri dan bisa bekerja. Sehingga, dapat semakin meningkatkan kesejahteraan mereka,” ucap Marullah.

    Turut mendampingi kegiatan tersebut, Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta Afan Adriansyah Idris, Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Premi Lasari, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Purwosusilo.

    Kepala Satpol PP Provinsi DKI Jakarta Satriadi Gunawan, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta Elisabeth Ratu Rante Allo, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta Kelik Indriyanto, dan Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin.

    Sumber : Antara

  • Soal Isu Partai Coklat di Pilkada, MKD Bakal Panggil Anggota DPR yang Terlibat

    Soal Isu Partai Coklat di Pilkada, MKD Bakal Panggil Anggota DPR yang Terlibat

    Soal Isu Partai Coklat di Pilkada, MKD Bakal Panggil Anggota DPR yang Terlibat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR Nazaruddin Dek Gam memastikan akan memeriksa siapa pun anggota Dewan yang dilaporkan dan terbukti untuk dimintai keterangannya.
    “Intinya begini, siapa pun yang masuk laporan ke MKD pasti kita periksa,” kata Nazaruddin kepada
    Kompas.com
    , Sabtu (30/11/2024).
    Ketua Komisi III DPR Habiburokhman sebelumnya mengungkap bahwa ada seorang anggota DPR yang dilaporkan usai melontarkan tudingan terkait pengerahan
    partai coklat
    (
    parcok
    ) atau pengerahan aparat kepolisian pada Pilkada 2024.
    Namun, politikus Gerindra itu enggan mengungkap identitas anggota DPR yang dimaksud.
    Sementara itu, Nazaruddin menegaskan, pihaknya tak memandang latar belakang partai politik anggota Dewan yang dilaporkan. Menurutnya, siapa pun anggota Dewan yang dilaporkan, akan dimintai keterangannya jika memang terbukti terlibat.
    “Siapa pun dia, dari partai apa pun, kasus apa pun, pasti akan kita undang untuk kita minta klarifikasinya. Jadi kita enggak mandang apakah dari partai PDI-P, Gerindra, atau siapa pun,” ujar dia.
    Sebelumnya, anggota DPR yang juga Ketua DPP PDI-P Deddy Sitorus mengatakan bahwa wilayah kekuasaan mereka atau yang dijuluki “Kandang Banteng” kini sudah bukan lagi di Jawa Tengah selepas Pilkada 2024.
    Dia bilang, di Jawa Tengah, calon gubernur-wakil gubernur usungan PDI-P, Andika Perkasa-Hendrar Prihadi, diprediksi kalah dari Ahmad Luthfi-Taj Yasin yang diusung 14 partai politik.
    “Sekarang rekan-rekan wartawan semua mulai hari ini bisa menyebut Jawa Tengah bukan sebagai kandang banteng lagi, tapi sebagai kandang bansos dan parcok,” kata Deddy dalam jumpa pers di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Kamis (28/11/2024).
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Soal “Partai Coklat”, PKB Minta Polri Koreksi Internal

    Soal “Partai Coklat”, PKB Minta Polri Koreksi Internal

    Soal “Partai Coklat”, PKB Minta Polri Koreksi Internal
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid meminta institusi Polri mengoreksi diri terkait munculnya istilah “Partai Coklat” (Parcok) atau pengerahan aparat kepolisian pada pemilihan umum (pemilu), baik pilpres, pileg, maupun pilkada.
    “Kalau hari ini kemudian tidak dipercaya atau publik banyak dugaan berpolitik, ada sebutan parcok-lah, parpol-lah, itu menurut saya itu koreksi, harus didengar ini oleh institusi kepolisian,” kata Jazilul usai acara Musyawarah Nasional (Munas) V Perempuan Bangsa yang digelar di Jakarta, Jumat (29/11/2024) malam.
    Menurut dia, ada kemungkinan istilah Partai Coklat tidak terbukti. Meski begitu, Polri diminta mengoreksi diri lantaran isu ini kerap muncul.
    Jazilul mengakui tak menemukan bukti konkret juga soal tudingan keterlibatan Polri dalam pemilu. Namun, Jazilul mengaku pernah mendengar isu terkait hal ini.
    “Bahkan saya pernah dengar langsung ada seorang kepala desa begitu untuk memenangkan tertentu itu dipanggil, ditakut-takuti dengan kasus. Katanya begitu yang disampaikan ke saya,” kata dia.
    Anggota Komisi III DPR RI ini menilai Polri perlu melakukan koreksi di internal agar ke depannya isu tersebut tidak menjadi kegaduhan publik.
    Dia berpandangan, jangan sampai Polri yang seharusnya menjaga keamanan ketertiban, justru membuat ketidaktertiban publik.
    “Hari ini mungkin bisa ditangani, suatu saat enggak bisa ditangani akan terjadi masalah,” kata Jazilul.
    “Lebih baik menurut saya koreksi saja secara internal perbaiki, lakukan evaluasi supaya tidak lagi berpolitik, ini domainnya partai-partai dan juga partai-partai jangan ditarik-tarik institusi itu menjadi institusinya partai,” imbuh dia.
     
     
    PKB dalam posisi menghormati profesionalitas kepolisian.
    Menurutnya, PKB juga mengapresiasi jajaran kepolisian yang telah memastikan pilkada tahun ini berjalan lancar.
    “Meskipun ada dugaan penggunaan aparat dan semacam dugaan-dugaan seperti itu, tetapi pada umumnya sukseslah kerja yang dilakukan kepolisian,” tuturnya.
    Diberitakan sebelumnya, isu soal “Partai Coklat” pernah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto. Ia menyinggung soal pergerakan “partai coklat” yang perlu diantisipasi.
    Hasto menyampaikan ini ketika menegaskan seluruh jajaran PDI-P memantau pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Serentak 2024, Rabu (27/11/2024).
    Menurut Hasto, Pilkada di sejumlah daerah, misalnya Jawa Timur, berlangsung kondusi.
    “Di Jawa Timur relatif kondusif, tetapi tetap kami mewaspadai pergerakan partai coklat ya, sama dengan di Sumatera Utara juga,” ujar Hasto di kediaman Megawati Soekarnoputri, Rabu (27/11/2024).
    Berdasarkan hasil pemantauan internal PDI-P, kata Hasto, pelaksanaan Pilkada serentak di beberapa wilayah menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya, hujan deras dan banjir di wilayah Sumatera Utara.
    Selain itu, dia mengaku mendapatkan laporan adanya ketegangan antarkelompok masyarakat di tengah pelaksanaan Pilkada 2024 di wilayah Surakarta dan Boyolali, Jawa Tengah.
     
    Meski begitu, Hasto berharap seluruh rakyat Indonesia bisa menggunakan hak suaranya pada Pilkada Serentak 2024, tanpa intervensi dari pihak mana pun.
    “Kami berharap agar rakyat betul-betul dapat menggunakan hak miliknya secara bebas, merdeka. Tanpa intimidasi dan juga tanpa suatu pengaruh dari bansos yang akan digunakan sebagai bagian dari
    money politics
    yang terjadi,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemkot Ajak Pelaku Usaha Bangun Kota Malang Lewat TSP

    Pemkot Ajak Pelaku Usaha Bangun Kota Malang Lewat TSP

    Malang (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) mengajak para pelaku usaha untuk membangun Kota Malang. Apalagi, keberhasilan pembangunan Kota Malang tak lepas dari peran banyak pihak. Untuk itu, mereka berupaya menguatkan jalinan kerja sama dengan dunia usaha, sebagai wujud kolaborasi hexahelix melalui forum bertajuk ‘Ngalam Berkolaborasi’, pada Kamis (28/11/2024) kemarin.

    Ngalam Berkolaborasi menjadi sebuah wadah menumbuhkembangkan semangat dan kesadaran untuk memajukan Kota Malang di segala sektor. Salah satunya, melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (TSP) atau coorporate social responsibility (CSR).

    Penjabat Wali Kota Malang Iwan Kurniawan menegaskan bahwa pembangunan akan berhasil jika ada dukungan dari berbagai pihak, salah satunya pelaku usaha.

    “Saya yakin Pemkot Malang tidak bisa melakukan pembangunan secara optimal tanpa adanya kolaborasi dengan pelaku usaha yang mencari nafkah di Kota Malang, dan memiliki komitmen dalam mendukung pembangunan Kota Malang,” ujar Iwan.

    Forum Ngalam Berkolaborasi dihadiri ratusan pelaku usaha di Kota Malang dan sekitarnya. Momen ini menjadi kesempatan Iwan menyampaikan 11 program prioritas yang telah dicanangkannya berdasarkan hasil belanja masalah dan diskusi bersama seluruh perangkat daerah serta mitra strategis lainnya.

    Program prioritas tersebut yakni revitalisasi Pasar Besar Malang, Pembangunan TPS, penanganan banjir di kawasan Sukarno-Hatta, pengadaan lahan parkir Kayutangan Heritage, pengembangan MCC dan UMKM, rehabilitasi gedung SD-SMP, pemberian bantuan sosial terpadu, percepatan realisaai anggaran, optimalisasi pajak bumi dan bangunan (PBB), dan revitalisasi Alun-alun Merdeka.

    11 program prioritas ini diharapkan menjadi solusi atas beberapa problematika dan kebutuhan masyarakat Kota Malang.

    “TSP harus identik dan berkolaborasi dalam rangka mendukung program prioritas Kota Malang. Untuk menjalankan program prioritas tersebut, telah kami petakan mana program yang dananya bersumber pada APBN, APBD provinsi, APBD Kota Malang, juga termasuk program mana yang bersumber dari tanggung jawab sosial para pelaku usaha,” ujar Iwan.

    Iwan menyebut, beberapa program prioritas yang diproyeksikan didukung oleh pendanaan yang bersumber dari TSP adalah penyelenggaraan Porprov Jatim 2025. Kemudian pembangunan TPS, pemberdayaan UMKM melalui optimalisasi MCC, rehabilitasi SD dan SMP, hingga pemberian bantuan sosial terpadu.

    “Terima kasih. Di luar dugaan, dana CSR yang dihimpun pada malam ini mencapai Rl400 juta yang masuk, dan ada komitmen yang belum terdata sehingga bisa lebih dari itu. Ini pembelajaran luar biasa untuk bisa meningkatkan kolaborasi pemerintah dengan swasta,” ujar Iwan.

    Iwan mengajak pelaku usaha untuk memberikan kontribusi dalam pembangunan yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

    “Saya mengajak para pelaku usaha untuk ikut partisipasi membangun Kota Malang. Pembangunan yang dilakukan oleh Pemkot Malang ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Mari berkolaborasi dengan Pemkot untuk pembangunan Kota Malang yang lebih baik,” ujar Iwan. (luc/but)

     

  • DKI Kemarin, kelurahan BABS di Jakbar hingga partisipasi pemilih Jakut

    DKI Kemarin, kelurahan BABS di Jakbar hingga partisipasi pemilih Jakut

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita seputar DKI Jakarta pada Jumat (29/11) masih layak untuk disimak hari ini, mulai dari 23 dari 56 kelurahan di Jakbar sudah tidak ada warga BABS hingga penyebab partisipasi pemilih di Jakarta Utara rendah.

    Berikut ulasan selengkapnya:

    1. Di 23 dari 56 kelurahan di Jakbar sudah tidak ada warga BABS

    Di 23 dari 56 kelurahan di Jakarta Barat telah dinyatakan tidak lagi warga yang Buang Air Besar Sembarangan (BABS” atau “Open Defecation Free” (ODF).

    Baca di sini
    ​​​​​​
    2. DLH DKI tidak cari untung dari retribusi sampah
    ​​​​​
    Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto menegaskan ​​​​​bahwa pihaknya tidak mencari untung dari kebijakan retribusi sampah.

    Baca di sini

    3. Disdik DKI Jakarta segera cairkan KJP Plus dan KJMU Tahap II

    Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta segera mencairkan bantuan sosial (bansos) biaya pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) Tahap II Tahun 2024.

    Baca di sini

    4. DLH DKI gandeng Disdik tingkatkan edukasi pilah sampah ke anak-anak

    Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta menggandeng Dinas Pendidikan serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) untuk meningkatkan edukasi memilah sampah sejak usia sekolah.

    Baca di sini

    5. Ini penyebab partisipasi pemilih di Jakarta Utara rendah

    Badan Pengawas Pemilu Jakarta Utara mengungkapkan sejumlah penyebab rendahnya partisipasi pemilih di wilayah tersebut pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2024.

    Baca di sini

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2024

  • Presiden Prabowo Subianto Tetapkan Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp 10.000 Per Anak

    Presiden Prabowo Subianto Tetapkan Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp 10.000 Per Anak

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menetapkan anggaran untuk program makan bergizi gratis (MBG) sebesar Rp 10.000 per hari untuk setiap anak dan ibu hamil. Penetapan anggaran ini bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat, khususnya bagi kelompok ekonomi bawah.

    Dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat (29/11/2024), Prabowo menjelaskan bahwa program ini akan memberi indeks minimal sebesar Rp10.000 per hari kepada anak-anak dan ibu hamil. 

    “Kalau kita perincikan program bergizi ini nanti rata-rata minimumnya kita ingin memberi indeks per anak per ibu hamil itu Rp 10.000 per hari,” ungkap Prabowo.

    Awalnya, Prabowo berharap anggaran yang dikeluarkan dapat mencapai Rp15.000 per anak dan ibu hamil. Namun, setelah dihitung lebih matang, jumlah tersebut dirasa tidak memungkinkan.

    “Rp 10.000, kami hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi,” tambahnya.

    Prabowo juga merinci bahwa anggaran sebesar Rp 10.000 per hari dapat memberikan dampak positif bagi keluarga penerima manfaat, khususnya bagi keluarga di kelompok ekonomi bawah. Dengan anggaran ini, rata-rata tiga hingga empat anak per keluarga akan mendapatkan manfaat tambahan, yang dapat meningkatkan pendapatan keluarga hingga Rp 30.000 per hari atau sekitar Rp 2,7 juta per bulan.

    Selain itu, Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus memperkuat berbagai program bantuan sosial, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan perlindungan sosial lainnya. 

    “Dengan bansos dan perlindungan sosial lainnya, termasuk PKH, pemerintah berupaya mengamankan semua lapisan masyarakat. Saya kira ini sudah sangat maksimal pada saat ini. Tentunya kita ingin memperbaiki di saat-saat mendatang,” jelas Prabowo.

    Program makan bergizi gratis ini, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan ibu hamil di daerah-daerah miskin.

  • DKI Kemarin, kelurahan BABS di Jakbar hingga partisipasi pemilih Jakut

    Disdik DKI Jakarta segera cairkan KJP Plus dan KJMU Tahap II

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta segera mencairkan bantuan sosial (bansos) biaya pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) Tahap II Tahun 2024.

    Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Purwosusilo di Jakarta, Jumat, mengatakan, saat ini proses pencairan tersebut sedang dalam tahap memastikan kesesuaian data penerima bantuan sosial agar penyaluran tepat sasaran.

    Selain itu, berdasarkan Surat Edaran (SE) Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 800.1.12.4/5814/SJ tentang Penundaan Penyaluran Bantuan Sosial, Disdik Provinsi DKI Jakarta menunda penyaluran bansos yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga setelah pemungutan suara Pilkada pada 27 November 2024.

    Hal itu dilakukan untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan bantuan sosial (bansos) sebagai alat politik.

    ”Untuk itu, kami mohon maaf atas keterlambatan pencairan KJP Plus dan KJMU di DKI Jakarta. Namun kami pastikan anggaran bantuan sosial ini nanti dapat diterima masyarakat yang membutuhkan secara tepat sasaran,” kata Purwosusilo.

    Dinas Pendidikan (Disdik) DKI berharap bantuan sosial bidang pendidikan dapat meningkatkan mutu pendidikan para pelajar di Jakarta yang berasal dari keluarga tidak mampu. “Sehingga warga Jakarta mendapatkan pendidikan berkualitas untuk membangun Generasi Emas 2045,” katanya.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pengusaha Konstruksi Minta PPN 12% Tak Cuma Ditunda, Tapi Dibatalkan

    Pengusaha Konstruksi Minta PPN 12% Tak Cuma Ditunda, Tapi Dibatalkan

    Bisnis.com, JAKARTA – Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) menanggapi rencana pemerintah untuk menunda realisasi kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025. 

    Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Gapensi, Andi Rukman Karumpa, menjelaskan bahwa keputusan untuk menunda kenaikan PPN itu perlu dilakukan guna memastikan dunia usaha tetap terjaga dalam menunjang target pertumbuhan ekonomi.

    “Saat ini, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Untuk mencapai target tersebut, perlu ada keseimbangan antara upaya peningkatan penerimaan negara dan penguatan daya saing pelaku usaha dalam negeri,” kata Andi kepada Bisnis, dikutip Jumat (29/11/2024).

    Andi juga menambahkan, bila pemerintah tetap bersikeras meningkatkan pendapatan negara lewat PPN 12%, maka hal itu secara langsung bakal memengaruhi bisnis konstruksi dalam negeri.

    Pasalnya, kenaikan itu bakal berdampak pada biaya material dan jasa konstruksi, yang pada akhirnya meningkatkan harga keseluruhan proyek. Andi menyebut, hal ini akan memberatkan para pelaku usaha konstruksi, terutama UMKM, karena mereka sering kali beroperasi dengan margin yang sangat tipis.

    “Tarif PPN yang lebih tinggi dapat menyebabkan anggaran proyek yang telah direncanakan sebelumnya menjadi tidak mencukupi. Dampaknya dirasakan paling besar oleh kontraktor kelas kecil yang memiliki keterbatasan akses terhadap modal tambahan untuk menutup selisih biaya tersebut,” tegasnya. 

    Lebih jauh, Andi Rukman bahkan menilai pemerintah sebaiknya juga mengkaji kemungkinan pembatalan kenaikan PPN bukan hanya menunda.

    “Saran kami dibatalkan saja rencana kenaikan pajak tersebut” pungkasnya.

    Untuk diketahui sebelumnya, Ketua DEN Luhut B. Pandjaitan mengatakan pemerintah tengah menggodok stimulus bantuan sosial kepada rakyat, khususnya kelas menengah, sebelum tarif PPN 12% diterapkan.  

    “Ya hampir pasti diundur [kenaikan PPN jadi 12%], biar dulu jalan tadi yang ini [bantuan sosial],” kata Luhut kepada wartawan, Rabu (27/11/2024). 

    Luhut menegaskan, pemerintah harus memberikan insentif kepada masyarakat guna memulihkan daya beli konsumen dan ekonomi rakyat yang dinilai masih sulit.

    Kendati demikian, hingga saat ini Luhut menyebutkan bahwa pemerintah masih menggodok perhitungan jumlah masyarakat yang berhak mendapatkan bansos tersebut.