Xcloud.id

Topik: Bantuan Sosial

  • Daftar 5 Bansos yang Akan Cair Bulan Desember 2024

    Daftar 5 Bansos yang Akan Cair Bulan Desember 2024

    JABAR EKSPRES – Bulan Desember merupakan bulan terakhir tutup buku tahunan yang biasanya banyak bantuan sosial (Bansos) yang akan cair.

    Setidaknya ada 5 bansos yang diperkirakan akan cair pada bulan Desember 2024 ini. Bagi kamu penerima bansos bisa segera mengecek, apakah nama kamu menjadi salah satu penerimanya.

    Pemerintah biasanya akan menyalurkan bantuan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti menjelang puasa Ramadhan, menjelang Lebaran, menjelang tahun ajaran baru dan juga menjelang akhir tahun seperti saat ini.

    Baca juga : Kenapa Bansos PKH Tahap 4 dan BPNT Bulan November 2024 Belum Cair? Ini Alasannya

    Untuk bulan Desember ini, pemerintah akan menyalurkan 5 bansos yang diperkirakan akan cair secara seretak di bulan ini, berikut daftarnya:

    1. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
    2. Program Keluarga Harapan (PKH)
    3. Program Indonesia Pintar (PIP)
    4 Atensi YAPI
    5. Bantuan beras 10 kilogram.

    Bagi yang sudah terdaftar sebagai penerima dari lima bansos tersebut, segera siapkan persyaratan
    untuk bisa melakukan pencairannya.

    Bagi yang belum pernah terdaftar sebagai menerima bansos dari pemerintah, kamu bisa mengajukannya agar masuk dalam DTKS, karena penerima bansos dari pemerintah harus sudah terdaftar dalam DTKS Dinas Sosial.

    Baca juga : Cara Cairkan Bansos KLJ Tahap 4 2024 Melalui ATM Bank DKI Hari Ini

    Untuk mendaftar DTKS, kamu bisa memilih salah satu ari dua cara berikut ini :

    1. Pendaftaran Offline

    Cara untuk melakukan pendaftaran offline adalah :

    – Daftar ke desa/kelurahan melalui usulan RT/RW setempat.
    – Usulan akan dibawa ke musyawarah desa atau kelurahan.
    – Usulan tersebut akan di input ke aplikasi bansos.
    – Dinas sosial akan melakukan verifikasi dan validasi usulan.
    – Hasil verifikasi akan di finalisasi oleh dinas sosial kabupaten/kota.
    – Kepala daerah akan melakukan pengesahan.

    2. Pendaftaran Online DTKS:

    Sedangkan pendaftaran ecara online bisa dilakukan dengan cara berikut ini:

    – Unduh Aplikasi Cek Bansos Kemensos di PlayStore.
    – Buat akun baru di aplikasi tersebut.
    – Masukkan data diri seperti Nomor KK, NIK, dan nama lengkap sesuai KK serta KTP.
    – Unggah foto KTP dan swafoto memegang KTP.
    – Setelah registrasi berhasil, akses menu ‘Daftar Usulan’ di aplikasi.

  • Wacana Bansos untuk Kelas Menengah, Pemerintah Masih Matangkan Data

    Wacana Bansos untuk Kelas Menengah, Pemerintah Masih Matangkan Data

    Wacana Bansos untuk Kelas Menengah, Pemerintah Masih Matangkan Data
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sosial (Mensos)
    Saifullah Yusuf
    mengungkapkan, pemerintah sedang mematangkan data masyarakat yang berhak menerima
    bantuan sosial
    (Bansos).
    Hal itu disampaikan Mensos saat ditanya mengenai wacana pemerintah menyiapkan bansos untuk masyarakat yang terdampak kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen.
    “Kita sedang mematangkan data-datanya. Nanti kalau sudah selesai pasti akan disampaikan kepada publik lah siapa saja yang berhak mendapatkan dukungan dari pemerintah, dan siapa yang tidak,” ujar Saifullah kepada wartawan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Minggu (1/12/2024).
    Menurut Saifullah, penyaluran bansos untuk masyarakat
    kelas menengah
    tidak dapat sembarang dilakukan tanpa ada kepastian data para penerimanya.
     
    Pasalnya, tak semua masyarakat masuk turun kelas ketika kebijakan
    PPN 12 persen
    diberlakukan.
    “Ya kita lihat kan masuk atau tidak, kan nanti akan terlihat itu kan. Nanti ada kriteriannya, dan yang membuat kriteria adalah BPS,” kata Saifullah.
    “Nanti ada ukuran-ukurannya, siapa yang masuk kelas menengah dan, turun, mana yang dari bawah naik kelas. Kan ada yang turun kelas, ada yang naik kelas. Jadi dinamis sekali data itu,” ujar dia.
    Dia pun enggan berspekulasi soal memungkinkan atau tidaknya wacana bansos untuk kelas menengah tersebut bisa direalisasikan.
    Mensos hanya menegaskan bahwa hal terpenting adalah mematangkan data-data masyarakat yang berhak menerima bantuan pemerintah.
    “Saya belum berani beranda-anda ya Tapi yang jelas kita pastikan datanya dulu, setelah itu baru kita susun intervensinya. Tidak hanya Kementerian Sosial, tapi juga bersama Kementerian dan lembaga yang lain,” kata Saifullah.
    “Jadi kita tidak bisa hanya sekedar hanya berdasarkan bayangan kita angan-angan kita. Tapi benar-benar berdasarkan data-datanya ini, sekarang sedang digodok oleh BPS Sabar dulu ya,” ujar dia.
    Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengungkapkan rencana pemerintah untuk menggelontorkan bansos kepada masyarakat yang terdampak kenaikan PPN menjadi 12 persen.
    Meski begitu, Cak Imin menyebut pemerintah masih dalam proses merumuskan teknis kebijakan itu, utamanya melihat kondisi kelas menengah dan masyarakat yang rentan mengalami kemiskinan.
    “Sampai hari ini, kategori kelas menengah dan rentan miskin itu harus diwaspadai. Nah, soal jenis dan polanya (bansos), misalnya berbagai keringanan-keringanan yang harus diberikan,
    on-going process
    ,” ujar Cak Imin di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/11/2024).
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cara Dapat Saldo DANA Rp600 Ribu Modal KTP

    Cara Dapat Saldo DANA Rp600 Ribu Modal KTP

    JABAR EKSPRES – Bagi Anda yang sedang mencari informasi seputar pencairan saldo dana Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk bulan November-Desember 2024, artikel ini akan menjelaskan semua detail penting.

    Mulai dari jadwal pencairan, nominal bantuan, hingga cara mendaftar dan mencairkannya, berikut ulasan lengkapnya.

    PKH adalah program bantuan sosial bersyarat yang dirancang untuk membantu keluarga kurang mampu memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Program ini merupakan salah satu andalan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

    Setiap tahun, bantuan PKH disalurkan dalam empat tahap agar keluarga penerima manfaat (KPM) dapat memanfaatkan dana tersebut secara optimal. Untuk tahun 2024, tahap keempat menjadi momen terakhir pencairan bantuan, berlangsung dari Oktober hingga Desember.

    Baca juga : Cara Menghasilkan Saldo DANA Gratis Langsung Cair ke Rekening

    Berikut jadwal pencairan PKH sepanjang tahun 2024:

    Tahap 1: Januari – Maret 2024Tahap 2: April – Juni 2024Tahap 3: Juli – September 2024Tahap 4: Oktober – Desember 2024

    Untuk tahap keempat, pencairan akan dimulai pada Oktober dan diperkirakan sebagian besar dana cair pada pertengahan November. Jangan lewatkan kesempatan ini karena ini adalah pencairan saldo dana bantuan terakhir di tahun 2024.

    Besaran bantuan saldo dana dari program PKH ini berbeda-beda tergantung pada kategori penerima manfaat. Berikut rinciannya:

    Ibu hamil/nifas: Rp750.000 per tahap atau Rp3.000.000 per tahunAnak usia dini (0–6 tahun): Rp750.000 per tahap atau Rp3.000.000 per tahunSiswa SD/sederajat: Rp225.000 per tahap atau Rp900.000 per tahunSiswa SMP/sederajat: Rp375.000 per tahap atau Rp1.500.000 per tahunSiswa SMA/sederajat: Rp500.000 per tahap atau Rp2.000.000 per tahunPenyandang disabilitas berat: Rp600.000 per tahap atau Rp2.400.000 per tahunLanjut usia (di atas 70 tahun): Rp600.000 per tahap atau Rp2.400.000 per tahun

     Cara Daftar Online untuk PKH

    Jika Anda merasa memenuhi syarat tetapi belum terdaftar, berikut langkah-langkah pendaftaran PKH secara online:

    Melalui Aplikasi atau Website Cek BansosUnduh aplikasi Cek Bansos dari Google Play Store.Daftar akun baru menggunakan nomor KTP dan data diri sesuai e-KTP.Pilih menu “Daftar Usulan”.Masukkan data pribadi seperti nama lengkap, alamat, dan NIK.Pastikan data Anda sesuai dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

  • Lokasi Pencairan Bansos KLJ Tahap 4 Bulan Desember 2024

    Lokasi Pencairan Bansos KLJ Tahap 4 Bulan Desember 2024

    JABAR EKSPRES – Catat, inilah lokasi pencairan bantuan sosial Kartu Lansia Jakarta atau bansos KLJ tahap 4 bulan Desember 2024.

    Memasuki bulan Desember 2024, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menyalurkan Bantuan Sosial Kartu Lansia Jakarta (KLJ) tahap 4.

    Program ini ditujukan untuk membantu para lansia yang kurang mampu agar dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka.

    Jika Anda atau keluarga Anda merupakan penerima manfaat KLJ, penting untuk mengetahui lokasi dan mekanisme pencairan bantuan ini. Simak informasi lengkapnya di bawah ini!

    Kartu Lansia Jakarta (KLJ) adalah program bantuan sosial yang diberikan kepada warga lanjut usia berusia 60 tahun ke atas yang tergolong tidak mampu secara ekonomi.

    BACA JUGA: Cara Cek Penerima Bansos PKH Tahap 4 dan BPNT Bulan Desember 2024 di Link Resmi Kemensos

    Bantuan tunai sebesar Rp600.000 per bulan, yang disalurkan setiap triwulan, untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, kesehatan, dan kebutuhan lainnya.

    Jadwal Pencairan KLJ Tahap 4

    Untuk tahap 4 ini, pencairan dilakukan pada bulan Desember 2024. Dana bantuan disalurkan ke rekening penerima melalui Bank DKI.

    Pemerintah melalui Dinas Sosial DKI Jakarta sudah menjadwalkan pencairan bansos KLJ tahap 4 ini mulai dari bulan Oktober hingga akhir Desember 2024. Biasanya dimulai pada awal hingga pertengahan bulan.

    Pastikan Anda memeriksa informasi lebih lanjut dari pihak kelurahan atau Dinas Sosial DKI Jakarta.

    Lokasi Pencairan Bansos KLJ

    Bansos KLJ dapat dicairkan di beberapa lokasi berikut:

    Kantor Cabang Bank DKI

    Anda bisa mencairkan dana secara langsung di kantor cabang Bank DKI terdekat. Pastikan membawa dokumen pendukung seperti:

    – Kartu Lansia Jakarta (KLJ).

    – Kartu Tanda Penduduk (KTP).

    – Buku tabungan atau kartu ATM Bank DKI.

    BACA JUGA: Cara Cairkan Bansos KLJ Tahap 4 Bulan Desember 2024 di Lembaga PenyalurMesin ATM Bank DKI

    Lansia yang telah memiliki kartu ATM Bank DKI dapat menarik dana bantuan langsung melalui mesin ATM. Berikut ini langkah-langkahnya:

    1. Masukkan kartu ATM ke mesin.

    2. Pilih opsi “Tarik Tunai.”

    3. Masukkan nominal yang akan ditarik.

    E-Warong Mitra Bank DKI

    Selain melalui Bank DKI, pencairan juga dapat dilakukan di e-warong yang bekerja sama dengan Bank DKI. Lansia dapat mencairkan dana sekaligus membeli kebutuhan pokok di lokasi ini.

  • Menunggu Sikap Prabowo di Tengah Arus Penolakan Tarif PPN 12%

    Menunggu Sikap Prabowo di Tengah Arus Penolakan Tarif PPN 12%

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Prabowo Subianto belum memberi kepastian mengenai rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12% pada tahun 2025.

    Kenaikan PPN menjadi 12% adalah mandat dari Upasal 7 ayat (1) Undang-undang No.7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Pasal itu mengatur bahwa PPN 12% mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025. Itu artinya, kenaikan PPN akan mulai diterapkan sebulan dari sekarang.

    Meski demikian, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan kemungkinan besar pemerintah akan menunda penerapan kenaikan tarif PPN. Menurut Luhut, pemerintah ingin memperbaiki daya beli masyarakat terlebih dahulu.

    Pemerintah, kata Luhut, tengah menggodok stimulus bantuan sosial kepada rakyat khususnya kelas menengah sebelum tarif PPN 12% diterapkan. 

    “Ya hampir pasti diundur [kenaikan PPN jadi 12%], biar dulu jalan tadi yang ini [bantuan sosial],” kata Luhut kepada wartawan, Rabu (27/11/2024). 

    Sementara itu, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan menyatakan akan menunggu keputusan final Presiden Prabowo Subianto.

    “Terkait hal tersebut [pernyataan Luhut], DJP [Direktorat Jenderal Pajak] senantiasa akan mengikuti keputusan pemerintah,” jelas Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Dwi Astuti kepada Bisnis, dikutip Sabtu (30/11/2024).

    Padahal, dalam rapat kerja antara Kementerian Keuangan dengan Komisi XI DPR pada Rabu (13/11/2024), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa kenaikan PPN menjadi 12% merupakan amanat UU HPP.

    Dia menyatakan bahwa pemerintah akan mencoba menjalankan rencana kenaikan tarif PPN tersebut meski banyak pihak yang menentangnya.

    “Kita perlu siapkan agar itu [kenaikan PPN menjadi 12%] bisa dijalankan, tapi dengan penjelasan yang baik,” ujarnya.

    Bahkan, usai pernyataan Sri Mulyani tersebut, Ditjen Pajak menyatakan akan memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi terkait dampak kenaikan PPN menjadi 12%. Ditjen Pajak tidak menampik belakangan terjadi gelombang penolakan rencana penerapan kebijakan tersebut.

    Hanya saja, Dwi Astuti meyakini dampak kenaikan tarif PPN nantinya akan dirasakan oleh masyarakat. Pemerintah, klaimnya, akan mengembalikan hasil kenaikan tarif PPN ke masyarakat melalui berbagai program kesejahteraan.

    “Upaya-upaya penyejahteraan tersebut antara lain melalui pemberian Bantuan Langsung Tunai [BLT], Program Keluarga Harapan [PKH], Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar [PIP], Kartu Indonesia Pintar [KIP] Kuliah, subsidi listrik, subsidi LPG 3 kg, subsidi BBM, dan subsidi pupuk,” kata Dwi kepada Bisnis, Jumat (22/11/2024).

    Dinilai Tak Transparan

    Ketidakjelasan posisi pemerintah tersebut ternyata direspons oleh Komisi Informasi Pusat. Lembaga negara yang mengawasi soal keterbukaan informasi tersebut menyatakan Kementerian Keuangan kurang terbuka terkait rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12% pada tahun depan.

    Komisioner Komisi Informasi Pusat Rospita Vici Paulyn menjelaskan bahwa berdasarkan UU No. 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), 90% informasi yang ada di badan publik harus terbuka. Hanya 10% informasi yang boleh ditutup, menyangkut rahasia negara, rahasia bisnis, dan rahasia pribadi.

    Komisi Informasi pun menyoroti polemik rencana kenaikan tarif PPN pada tahun depan. Komisi Informasi, jelas Rospita, mencatat bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kurang terbuka sehingga muncul gelombang keresahan masyarakat.

    “Pemerintah kan hanya bilang [kenaikan tarif PPN menjadi 12%] untuk kebutuhan APBN, kebutuhannya apa? Seperti apa? Bagian mana dari APBN yang perlu ditambah? Itu belum tersampaikan secara langsung kepada publik,” jelas Rospita dalam konferensi pers di Kantor Komisi Informasi Pusat, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2024).

    Lebih dari itu, sambungnya, masyarakat lebih membutuhkan informasi terkait pemanfaatan pajak oleh Kemenkeu. Dia mencontohkan, ke mana selama ini uang pajak masyarakat digunakan oleh pemerintah.

    Jika digunakan untuk memperbaiki fasilitas kesehatan maka harus dijabarkan fasilitas apa yang diperbaiki. Jika untuk memperbaiki kualitas pendidikan, maka harus didetailkan kebijakan seperti apa yang akan dikeluarkan.

    “Hal-hal seperti itu yang harus pemerintah sampaikan secara rinci sehingga masyarakat kemudian berpikir ulang, oh ternyata 1% yang akan ditambahkan ke pajak kami bermanfaat baik untuk kami maupun untuk banyak orang,” pungkas Rospita.

    Gelombang Penolakan

    Belakangan, memang muncul gelombang penolakan rencana penerapan kenaikan tarif PPN baik oleh pengguna media sosial, masyarakat sipil, pakar, bahkan kalangan pengusaha.

    Pada Selasa (19/11/2024), pengguna bernama Bareng Warga bahkan membuat petisi di laman change.org mengenai penolakan PPN 12%. Petisi itu bertajuk “Pemerintah, Segera Batalkan Kenaikan PPN!”.

    Dalam petisinya, akun Bareng Warga menilai bahwa rencana pemerintah untuk mengerek PPN menjadi 12% memperdalam kesulitan masyarakat. Pasalnya, harga berbagai jenis barang kebutuhan, seperti sabun mandi hingga Bahan Bakar Minyak (BBM) akan naik dan sangat memengaruhi daya beli.

    “Padahal keadaan ekonomi masyarakat belum juga hinggap di posisi yang baik,” tertulis dalam petisi tersebut, dikutip pada Kamis (28/11/2024).

    Hingga hari ini, Minggu (1/12/2024) pukul 13.20 WIB, petisi tersebut telah ditandatangani oleh 15.581 orang.

    Seiring terus bertambahnya jumlah orang yang menandatangani petisi untuk Prabowo tersebut, ditargetkan 25.000 tanda tangan dapat terkumpul ke depannya.

    Akun Bareng Warga meminta pemerintah untuk membatalkan kenaikan PPN yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

    “Sebelum luka masyarakat kian menganga. Sebelum tunggakan pinjaman online membasa dan menyebar ke mana-mana,” pungkasnya.

  • Prabowo Tetapkan Makan Bergizi Gratis Rp10 Ribu Per Anak, Cak Imin: Keuangan Negara Sangat Terbatas

    Prabowo Tetapkan Makan Bergizi Gratis Rp10 Ribu Per Anak, Cak Imin: Keuangan Negara Sangat Terbatas

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp10 ribu per anak per hari. Keputusan ini diumumkan usai rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan.

    Dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Prabowo menjelaskan bahwa penyesuaian anggaran dilakukan setelah mempertimbangkan kemampuan fiskal negara. Awalnya, pemerintah menaksir biaya per anak mencapai Rp15 ribu per hari, namun angka tersebut direvisi.

    “Program makan bergizi ini nanti rata-rata minimumnya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil, itu Rp10 ribu rupiah per hari,” kata Prabowo.

    Ia menambahkan, kebijakan ini dirancang untuk membantu keluarga menengah ke bawah yang rata-rata memiliki tiga hingga empat anak. Dengan demikian, setiap keluarga dapat menerima bantuan senilai Rp30 ribu hingga Rp40 ribu per hari, atau sekitar Rp2,7 juta per bulan.

    “Kalau ini semua digabungkan dengan bantuan sosial lainnya, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), saya kira upaya pemerintah untuk mengamankan seluruh lapisan masyarakat, termasuk buruh, sudah sangat maksimal,” ujar Prabowo.

    Program MBG, yang menjadi salah satu janji kampanye pasangan Prabowo-Gibran saat Pilpres 2024, bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan fokus pada pemenuhan gizi anak-anak dan ibu hamil. Pemerintah berencana menyediakan makanan bergizi untuk 82,9 juta anak setiap hari, dengan estimasi anggaran mencapai Rp400 triliun per tahun.

    Sebelumnya, program ini telah diuji coba di sejumlah daerah dengan porsi awal Rp15 ribu per anak per hari. Penyesuaian indeks menjadi Rp10 ribu diharapkan dapat menjaga keberlanjutan program tanpa membebani anggaran negara.

  • VIRAL TERPOPULER: Gaji Guru Honorer Sebenarnya Cuma Naik 500 Ribu – Siswa SMK Tewas di Dapur Rumah

    VIRAL TERPOPULER: Gaji Guru Honorer Sebenarnya Cuma Naik 500 Ribu – Siswa SMK Tewas di Dapur Rumah

    TRIBUNJATIM.COM – Berikut adalah berita viral terpopuler hari ini, Minggu (1/12/2024).

    Segmen berita terpopuler kali ini menyoroti gaji guru honorer, program makan siang gratis, dan siswa SMK.

    Pertama, gaji guru disebut-sebut naik dan disambut meriah.

    Namun, kenaikan gaji ini sebesar Rp500 ribu dan ada ketentuan lainnya.

    Kedua, anggaran program makan siang gratis dipangkas menjadi Rp10 ribu dari Rp15 ribu.

    Prabowo memastikan besaran anggaran itu sudah cukup bergizi.

    Ketiga, siswa SMK ditemukan tewas di dapur rumah rekannya.

    Ibu dari temannya itu menemukan jasadnya bersimbah darah.

    Selengkapnya, simak berita viral terpopuler hari ini di bawah ini.

    1. Gaji Guru Honorer Sebenarnya Cuma Naik Rp 500 Ribu, Bukan Rp 2 Juta, Simak Pula Syarat Dapatkannya

    Ternyata bukan Rp 2 juta, kenaikan gaji guru yakni Rp 500 ribu.

    Simak cara untuk mendapatkannya di artikel.

    Menurut informasi yang beredar, gaji guru naik Rp 2 juta mulai tahun 2025.

    Dimana kabar itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat Puncak Peringatan Hari Guru di Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur pada Kamis, (28/11/2024).

    “Hari ini saya agak tenang berdiri di hadapan para guru karena saya bisa menyampaikan bahwa kita walaupun baru berkuasa satu bulan, kami sudah bisa mengumumkan bahwa kesejahteraan guru bisa kita tingkatkan,” ujar Prabowo.

    Gaji guru naik di tahun 2025. (Shutterstock/Odua Images)

    Prabowo merinci, tambahan kesejahteraan sebesar satu kali gaji untuk guru ASN dan hingga Rp 2 juta untuk tunjangan guru non-ASN atau honorer yang telah mengikuti sertifikasi/pendidikan profesi guru (PPG).

    “Guru ASN mendapatkan tambahan kesejahteraan sebesar 1 kali gaji pokok. Guru-guru non-ASN nilai tunjangan profesinya ditingkatkan menjadi Rp 2 juta,” jelas Prabowo.

    Akan tetapi, pernyataan ini belakangan dinilai membuat salah informasi bagi masyarakat luas termasuk para guru.

    Karena sebenarnya, apabila dihitung, kenaikan tunjangan guru non-ASN hanya Rp 500 ribu per bulan.

    Hal itu disampaikan oleh Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) Aceh Utara, Provinsi Aceh, Qusthalani.

    “Sebenarnya kenaikan gaji itu hanya Rp 500.000 untuk guru non-ASN. 

    Baca selengkapnya

    2. Turun dari Rp15 Ribu, Anggaran Makan Siang Gratis Jadi Rp10 Ribu Per Porsi, Prabowo: Cukup Bergizi

    Anggaran program makan siang gratis yang semula Rp15.000, kini menjadi Rp10.000 per porsi.

    Hal ini diungkapkan Prabowo usai mengumumkan kenaikan upah minimum sebesar 6,5 persen tahun 2025.

    Tepatnya di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

    “Kalau kita rinci, program bergizi ini nanti rata-rata minimumnya atau rata-ratanya, kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp10.000 per hari, kurang lebih,” kata Prabowo, Jumat.

    Prabowo menuturkan, sejatinya pemerintah ingin menganggarkan program tersebut Rp15.000 per porsi.

    Namun pemerintah menilai, paket makanan bergizi dengan alokasi anggaran Rp10.000 per porsi sudah cukup layak dan bergizi dikonsumsi.

    Makan siang gratis program Prabowo per porsinya bakal dianggarkan Rp10.000 (YouTube/KOMPASTV)

    “Kita ingin Rp15.000 (per porsi), tapi kondisi anggaran mungkin Rp10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi,” jelasnya.

    Kepala Negara mengungkapkan, makan bergizi gratis merupakan salah satu program yang bertujuan untuk menambah kesejahteraan rakyat, termasuk buruh.

    Prabowo mengatakan, satu keluarga yang berada dalam desil terbawah biasanya memiliki 3-4 anak yang harus diberi makan.

    Dengan demikian, lewat program makan bergizi gratis, satu keluarga bisa menerima Rp30.000-Rp40.000 per hari.

    “Berarti tiap keluarga bisa menerima minimal atau rata-rata bisa Rp30.000 per hari. Ini kalau satu bulan bisa Rp2,7 juta,” kata Prabowo.

    Ia pun menegaskan bahwa pemerintah juga bakal menyalurkan beragam bentuk bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan.

    “Jadi kalau ini semua dengan bantuan-bantuan bansos dan tunjangan sosial lainnya, termasuk PKH dan bantuan-bantuan lainnya saya kira upaya pemerintah untuk mengamankan semua lapisan masyarakat, di antaranya kelompok buruh, saya kira sudah sangat maksimal pada saat ini,” kata Prabowo.

    “Tentunya kita ingin perbaiki di saat-saat mendatang,” tandasnya.

    Baca selengkapnya

    3. Ibu Kaget Pulang Kerja Lihat Siswa SMK Tewas di Dapur Rumahnya, Ternyata Korban usai Bertamu

    Bertamu di wilayah Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, siswa SMK bernama Agil Febriyan (19) malah ditemukan tewas.

    Agil ditemukan tewas bersimbah darah di rumah rekannya pada Jumat (29/11/2024), sekitar pukul 12.30 WIB.

    Kini polisi mengejar rekan korban.

    Saat itu, siswa SMK di Ciomas, Kota Bogor, ini bertamu ke rumah rekannya di wilayah Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor.

    “Jadi si ibu dari pemilik rumah itu pulang kerja siang, pintunya dikunci di depan,” kata Kapolsek Ciomas, Kompol Iwan Wahyudi, pada Sabtu (30/11/2024).

    “Lewat dapur ternyata banyak darah. Jadi si anak yang bertamu yang meninggal,” imbuhnya.

    Atas kejadian tersebut, pemilik rumah pun melaporkannya kepada pihak kepolisian untuk menindaklanjutinya.

    Seorang pelajar ditemukan tewas saat bertamu di wilayah Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor (ISTIMEWA)

    Kompol Iwan Wahyudi mengatakan, pihaknya saat ini sedang melakukan penyelidikan dan mencari keberadaan pelaku.

    Pelaku diduga merupakan rekan korban tersebut yang diketahui berinisial HS (29).

    Motif di balik penyebab tewasnya korban pun belum diketahui secara pasti.

    “Masih kita lakukan pendalaman, pelakunya masih kita kejar juga,” katanya.

    Korban yang ditemukan tewas di rumah temannya, di Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, adalah siswa kelas 3 di salah satu SMK di Ciomas, Kota Bogor. 

    Kerabat korban, Elina Febriani mengatakan, Agil Febriyan merupakan anak pertama dari dua bersaudara.

    “Agil punya adik perempuan,” kata Eliana.

    Baca selengkapnya

    —– 

    Berita Jatim dan berita viral lainnya.

    Informasi berita menarik lainnya di Google News TribunJatim.com

  • Tas Bertulis Bantuan Wapres Gibran Tampak Upaya Pencitraan, Bandingkan saat Anies Jabat Gubernur

    Tas Bertulis Bantuan Wapres Gibran Tampak Upaya Pencitraan, Bandingkan saat Anies Jabat Gubernur

    Fajar.co.id, Jakarta — Wakil Presiden Gibran membagikan bantuan dalam tas bertuliskan ‘Bantuan Wapres Gibran’ kepada warga korban banjir di Kampung Melayu, Jakarta Timur, pada Kamis (28/11/2024) lalu.

    Tas bantuan tersebut hingga kini masih viral di media sosial dan menuai beragam komentar.

    Dalam foto yang beredar, terlihat tas jinjing berwarna biru yang diberikan Gibran ke para korban banjir berlogo sebuah Istana, tempat putra sulung Jokowi itu berkantor dengan tulisan ‘Istana Wakil Presiden’ dengan tambahan “Bantuan Wapres Gibran”.

    Publik menilai, tulisan itu adalah upaya pencitraan karena baru kali ini bantuan sosial dari istana bertuliskan nama pejabat.

    Sorotan salah satunya datang dari pegiat media sosial bercentang biru @BosPurwa di X.

    “Coba perhatikan, paketan bansos yang dilakukan oleh Anies, ada list isi barang, knp coba?” tulisnya, sembari membagikan dua foto dimaksud.

    “Karena bansos ini sering jadi bancakan, banyak kasus komplain di daerah soal isi paket bansos hilang atau berkurang dan ya penerimanya gak bisa cek karena gak tahu harusnya yang lengkap kek gimana,” sambung @BosPurwa dikutip Minggu (1/12/2024).

    “Yang sebelah bansos karena ikhlas bantu warga, yang satu lg, bansos karena show off dan pencitraan demi 2029…🤭🤭🤭,” balas warganet di kolom komentar.

    “Beda level IQ Bos…pak Anies levelnya IQ tinggi dan Good Governancenya dijalankan agar tidak ada fitnah di kemudian hari,” ujar lainnya.

    “Ampon om, beda kelas. jgn dibandingin…bikin malu org,” kritik netizen lainnya.

    Sebelumnya diketahui, unggahan mengenai sembako bertuliskan “Bantuan Wapres Gibran” mendadak viral di media sosial (Medsos).

  • Polemik PPN 12 Persen, Cak Imin: Bansos Belum Dibahas

    Polemik PPN 12 Persen, Cak Imin: Bansos Belum Dibahas

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), menyatakan pemerintah belum pernah membahas rencana pemberian bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat terdampak jika pajak pertambahan nilai (PPN) dinaikkan menjadi 12 persen.

    “Belum pernah dibahas,” ujar Muhaimin saat menghadiri pembukaan Munas V Perempuan Bangsa di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (30/11/2024).

    Menurut Muhaimin, bansos dapat menjadi langkah antisipasi pemerintah untuk melindungi masyarakat terdampak kenaikan PPN menjadi 12 persen. Namun, pelaksanaannya harus memperhatikan ketersediaan anggaran negara.

    “Kalau ada anggaran, bansos bisa dijadikan bantalan antisipasi, terutama bagi mereka yang terancam jatuh ke dalam kemiskinan,” jelasnya.

    Cak Imin tidak memerinci bentuk bantuan yang akan diberikan, apakah berupa subsidi langsung atau skema lainnya. Ia menegaskan bahwa prioritas utama penerima bansos adalah masyarakat miskin, termasuk kategori miskin ekstrem, miskin, dan miskin relatif.

    “Bansos itu untuk masyarakat miskin. Ada tiga level, miskin ekstrem, miskin, dan miskin relatif. Ini yang menjadi prioritas utama,” ujarnya.

    Ketika ditanya lebih lanjut mengenai sejauh mana pembahasan di internal kabinet terkait wacana kenaikan PPN 12 persen dan pemberian insentif bagi masyarakat terdampak, Cak Imin mengaku tidak mengetahui detailnya dan menyerahkan sepenuhnya kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani.

    “Itu tanyakan langsung ke Bu Sri Mulyani, saya tidak tahu,” tutupnya.

  • Soal Kepastian PPN 12%, Ditjen Pajak Tunggu Putusan Final Prabowo

    Soal Kepastian PPN 12%, Ditjen Pajak Tunggu Putusan Final Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan akan menunggu keputusan final Presiden Prabowo Subianto terkait kepastian kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12% pada 1 Januari 2025.

    Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Dwi Astuti tidak menampik bahwa Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan sempat menyatakan kemungkinan besar kenaikan tarif PPN akan ditunda. Oleh sebab itu, pihaknya akan menunggu keputusan pasti.

    “Terkait hal tersebut [pernyataan Luhut], DJP [Direktorat Jenderal Pajak] senantiasa akan mengikuti keputusan pemerintah,” jelas Dwi kepada Bisnis, dikutip Sabtu (30/11/2024).

    Sebelumnya, Luhut menekankan bahwa pemerintah ingin memperbaiki daya beli masyarakat terlebih dahulu sebelum menaikkan tarif PPN.

    Oleh sebab itu, sambungnya, pemerintah tengah menggodok stimulus bantuan sosial kepada rakyat, khususnya kelas menengah, sebelum tarif PPN 12% diterapkan. 

    “Ya hampir pasti diundur [kenaikan PPN jadi 12%], biar dulu jalan tadi yang ini [bantuan sosial],” kata Luhut kepada wartawan, Rabu (27/11/2024). 

    Luhut mencontohkan, salah satu usulan bansos yang tengah digodok dapat berupa bantuan langsung tunai (BLT) untuk listrik yang sumber pendanaannya dari APBN.

    Kendati demikian, dia meminta setiap bersabar sebelum ada pengumuman resmi. Menurutnya, pemerintah masih menggodok perhitungan jumlah masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan tersebut. 

    “Mungkin lagi dihitung dua bulan, tiga bulan,” ujarnya.

    Sebagai informasi, kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% merupakan amanat UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sempat menyatakan pemerintah belum berencana menunda amanat UU HPP tersebut.