Topik: Bantuan Sosial

  • Disparbud Jabar Targetkan 92 Juta Wisatawan hingga Akhir Tahun

    Disparbud Jabar Targetkan 92 Juta Wisatawan hingga Akhir Tahun

    JABAR EKSPRES – Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat (Disparbud Jabar), saat ini telah menargetkan sebanyak 92 juta kunjungan wisatawan hingga akhir tahun 2024 nanti.

    Kepala Disparbud Jabar Benny Bachtiar mengatakan, target 92 kunjungan wisatawan ini optimis tercapai seiiring dengan akan berlangsungnya momentum libur Natal dan tahun baru (nataru).

    “Karena di triwulan kedua saja (6 bulan), terealisasi sekitar 48 juta (wisatawan), sehingga saya optimis kunjungan wisatawan ini bisa mencapai target di akhir tahun,” ucapnya, Selasa (3/12).

    BACA JUGA: KPU Sebut Rekapitulasi Hasil Pilkada Tingkat Kecamatan di Bandung Barat Belum Rampung

    Untuk saat ini, Benny mengaku bahwa pihaknya akan mengupayakan agar kunjungan wisatawan ke Jabar dapat terus meningkat.

    Salah satu upaya yang dilakukannya, ia menyebut Disparbud Jabar akan membentuk kegiatan seperti travel mart hingga family trip terutama yang berkunjung melalui Bandara Kertajati.

    “Ini salah satu upaya kita untuk bisa meningkatkan kunjungan wisata (di Jabar),” ujarnya.

    BACA JUGA: KUR BRI 2024 Tawarkan Pinjaman Rp50-100 Juta, Begini Cara Mengajukan dan Tabel Angsurannya

    Disparbud Jabar minta Wisata Alam Waspadai Potensi Bencana di musim penghujan.

    Di sisi lain, Benny mengatakan bahwa pihaknya akan meminta kepada pihak pengelola wisata terutama alam untuk terus memperhatikan potensi bencana di musim penghujan.

    Hal ini dilakukan, agar menurutnya seluruh wisatawan yang berkunjung ke Jabar nanti dapat tetap terjaga keselamatannya.

    BACA JUGA: Cek Bansos Pakai NIK KTP Anda Terdaftar Sebagai Penerima PKH Tahap 4 dan BPNT Bulan Desember 2024

    “Kalau seandainya memang itu tidak direkomendasikan untuk dikunjungi sebaiknya ditutup terlebih dahulu, karena ini menyangkut dengan keselamatan jiwa wisatawan yang hadir ke destinasi wisata tersebut,” ungkapnya.

    Tak hanya itu, Benny menuturkan, pihaknya juga akan meminta kepada seluruh kabupaten/kota terutama pemerintah daerah (Pemda) untuk segera membuat surat edaran kepada seluruh pengelola wisata khususnya alam.

    “Jadi kita menghimbau kepada seluruh kabupaten/kota terutama pemerintah daerah untuk segera membuat edaran kepada seluruh pengelola pariwisata agar berhati-hati dalam menerima menerima wisatawan (saat musim hujan),” imbuhnya.(San).

  • Info Bantuan KLJ, KAJ, KPDJ Tahap 4 Cair Kapan? Ini Jadwal dan Cara Cairkan Uangnya

    Info Bantuan KLJ, KAJ, KPDJ Tahap 4 Cair Kapan? Ini Jadwal dan Cara Cairkan Uangnya

    JABAR EKSPRES – Inilah informasi lengkap mengenai jadwal pencairan bantuan sosial KLJ, KAJ, dan KPDJ tahap 4 cair, simak juga cara cairkan uangnya di Lembaga penyalur.

    Pemerintah melalui Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta akan terus menyalurkan bansos KLJ, KAJ, dan KPDJ, termasuk untuk pencairan tahap 4 di bulan Desember ini.

    Terlebih, saat ini warga DKI Jakarta tengah menantikan pencairan bantuan KLJ, KAJ, dan KPDJ tahap 4 ini.

    Seperrti yang diketahui, jadwal pencairan bansos KLJ, KAJ, dan KPDJ tahap 4 ini dijadwalkan cair mulai bulan Oktober hingga Desember 2024.

    Program bantuan KLJ, KAJ, dan KPDJ meurpakan bagian dari bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) yang ditujukan untuk membantu lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas dari keluarga tidak mampu di Jakarta.

    BACA JUGA: Alhamdulillah Cair! Bansos KLJ Tahap 4 Mulai Cair Desember 2024 ke Pemilik KTP Ini

    Sasaran bansos KLJ ditujukan kepada penerima lansia tidak mampu secara ekonomi, KAJ untuk anak-anak dari keluarga miskin berusia 0 hingga 6 tahun, dan KPDJ ditujukan bagi penerima penyandang disabilitas.

    Meskipun jadwal pencairan ketiga bansos tahap 4 ini seharusnya mulai disalurkan sejak Oktober 2024, namun masih ada saja warga DKI Jakarta yang belum menerima bantuan ini.

    Lantas, kapan jadwal resmi pencairan bantuan KLJ, KAJ, dan KPDJ tahap 4 tersebut? Simak inilah ulasan lengkapnya.

    Untuk mengetahui jadwal pasti pencairan bansos KLJ, KAJ, dan KPDJ di bulan Desember 2024, Anda bisa mengeceknya melalui media sosial Dinsos DKI Jakarta.

    Sambal menunggu jadwal pencairan resmi dari Dinsos DKI Jakarta, ada baiknya Anda mengecek daftar nama penerima bansos melalui website resmi, dengan mengikuti langkah berikut ini.

    Cara Cek Penerima Bansos

    1.⁠ ⁠Akses website resmi siladu.jakarta.go.id.

    2.⁠ ⁠Masukkan NIK KTP dan nama lengkap penerima.

    3.⁠ ⁠Klik tombol Cek Penerima untuk mengetahui status penerima bansos di bulan Desember.

    BACA JUGA: Bantuan KJP Plus untuk Anak Sekolah Bakal Cair di Bulan Desember 2024, Catat Tanggalnya!

    Agar bantuan ini tepat sasaran, pemerintah telah menetapkan syarat dan kriteria penerima bansos KLJ, KAJ, dan KPDJ 2024.

  • Cek Bansos Pakai NIK KTP Anda Terdaftar Sebagai Penerima PKH Tahap 4 dan BPNT Bulan Desember 2024

    Cek Bansos Pakai NIK KTP Anda Terdaftar Sebagai Penerima PKH Tahap 4 dan BPNT Bulan Desember 2024

    JABAR EKSPRES – Segera cek bansos pakai NIK KTP, apakah Anda terdaftar sebagai penerima bansos PKH tahap 4 dan BPNT bulan Desember 2024 atau tidak.

    Pemerintah kembali menyalurkan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) tahap 4 dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) untuk bulan Desember 2024.

    Kabar baik ini diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar menjelang akhir tahun.

    Anda dapat memeriksa status penerimaan bansos ini dengan mudah menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di KTP.

    Berikut panduan lengkap cara cek, syarat penerima, dan informasi penyaluran bansos Desember 2024.

    Program Keluarga Harapan (PKH), adalah bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin atau rentan miskin yang memenuhi kriteria tertentu, seperti ibu hamil, anak usia sekolah, lanjut usia, dan penyandang disabilitas.

    BACA JUGA: Alhamdulillah Cair! Bansos KLJ Tahap 4 Mulai Cair Desember 2024 ke Pemilik KTP Ini

    Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), adalah bantuan berupa kebutuhan pokok seperti beras, telur, dan minyak goreng yang disalurkan dalam bentuk saldo pada kartu sembako.

    Cara Cek Penerima Bansos Pakai NIK KTP

    Untuk memastikan apakah Anda terdaftar sebagai penerima bansos, ikuti langkah-langkah berikut:

    1. Kunjungi situs https://cekbansos.kemensos.go.id.

    2. Masukkan nama wilayah (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan).

    3. Masukkan NIK KTP atau nama lengkap sesuai KTP.

    4. Ketik kode verifikasi yang muncul di layar.

    5. Sistem akan menampilkan informasi apakah Anda terdaftar sebagai penerima PKH tahap 4 atau BPNT bulan Desember 2024.

    Penerima juga bisa mengecek melalui aplikasi Cek Bansos, dengan mengunduh aplikasi Cek Bansos dari Kementerian Sosial melalui Play Store.

    BACA JUGA: Berapa UMP Jabar 2025? Ini Daftar Lengkap UMP 38 Provinsi Jika Naik 6,5 Persen

    Kriteria dan Syarat Penerima PKH dan BPNT

    Berikut adalah syarat utama untuk menjadi penerima bansos PKH dan BPNT:

    1. Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

    2. Kepala Keluarga memiliki NIK aktif yang sesuai dengan KTP.

    3. Memenuhi kriteria yang penerima bansos PKH, seperti ibu hamil atau menyusui, anak usia sekolah (SD, SMP, SMA/SMK), lansia (di atas 70 tahun), dan penyandang disabilitas berat.

  • Pengamat: Paslon harus punya solusi konkret jika di DKI dua putaran

    Pengamat: Paslon harus punya solusi konkret jika di DKI dua putaran

    Ciptakan pemilih umum yang membuat masyarakat antusias agar tidak membuat terkesan pilihan masyarakat nantinya tidak baik dan dianggap penuh kecurangan bansos dan lain-lain

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat politik dari Citra Institute Efriza melalui analisanya menyebut pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta harus bisa meyakinkan masyarakat dengan solusi yang lebih konkret terhadap persoalan di kota metropolitan jika pilkada berlangsung dua putaran.

    Menurut Efriza, paslon yang masuk ke putaran kedua nantinya jangan sampai memancing isu-isu sensitif yang membuat masyarakat enggan menggunakan hak pilihnya karena merasa demokrasi di Indonesia tidak damai dan kotor.

    Lalu, setiap paslon nantinya harus saling menjaga kedamaian Pilkada dan tidak menciptakan narasi buruk ke setiap paslon.

    Gagasan yang seharusnya dibentuk oleh setiap paslon yakni solusi yang masuk akal terhadap permasalahan banjir, kemacetan, pemukiman kumuh, transportasi, kemiskinan, dan lain sebagainya.

    Efriza juga menyoroti terkait adanya janji dari paslon soal peningkatan anggaran operasional RT dan RW. Menurut Efriza, iming-iming tersebut tidak memberikan solusi konkret tetapi terkesan membebani masyarakat dalam menyelesaikan masalah di Jakarta.

    Adapun pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno telah mendeklarasikan kemenangan satu putaran dalam Pilkada DKI Jakarta dengan perolehan suara sebanyak 50,07 persen.

    Sedangkan tim pemenangan pasangan cagub-cawagub DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) mengungkapkan bahwa Pilkada Jakarta 2024 akan digelar dalam dua putaran.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Update Pernyataan Teh Novi, Pilih Walk Out dari Mediasi dengan Agus, Densu Sorot Donasi 7 Turunan

    Update Pernyataan Teh Novi, Pilih Walk Out dari Mediasi dengan Agus, Densu Sorot Donasi 7 Turunan

    TRIBUNJATIM.COM – Berikut ini pernyataan terbaru dari Teh Novi.

    Teh Novi pilih walk out dari mediasi dengan Agus Salim.

    Kisruh masalah donasi untuk Agus Salim dengan Pratiwi Noviyanthi terus berlanjut.

    Terbaru, Novi ikut dipanggil oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.

    Gus Ipul ingin masalah donasi Agus Salim segera diselesaikan karena sudah melebar ke mana-mana.

    Sebelum pertemuan dengan Gus Ipul, Novi juga sempat menghadiri mediasi bersama Agus.

    Mediasi itu bermaksud untuk mendamaikan kedua pihak karena masalahnya.

    Pilih walk out

    Novi memilih walk out karena merasa tak setuju dengan nota perdamaian yang diajukan oleh pihak Agus.

    Novi juga merasa Denny Sumargo harus dilibatkan dalam pertemuan itu.

    “Kalau untuk itu saat ini aku belum bisa jawab ya, tapi intinya mungkin saya mengikuti hati nurani dan hati kecil dalam hati saya, makanya saya WO (walk out),” kata Novi.

    Sementara Farhat Abbas, kuasa hukum Agus, mempertanyakan mengapa Denny Sumargo harus dilibatkan dalam perdamaian itu.

    Garry Julian, kuasa hukum Novi, mengatakan Densu harus dilibatkan karena bertindak sebagai donatur yang pihak yang mengumpulkan donatur.

    “Bang Densu itu sebagai penyelenggara harus dihadirkan. Saat itu deadlock-nya karena pihak Densu telepon dimatiin, kan itu. Dan poin-poin dari Bang Densu untuk dimasukkan ke draf enggak diakomodir,” jelas Garry.

    Klausul perdamaian

    Agus Salim teriak nangis gagal damai sama Pratiwi Noviyanthi. (YouTube/Intens Investigasi)

    Klausul perdamaian Agus Salim dan Novi menjadi sorotan lantaran dipertanyakan poin-poinnya oleh Denny Sumargo.

    Salah satu yang Densu permasalahkan adalah donasi tujuh turunan.

    Draf perdamaian itu dibuat oleh Brian Praneda yang sebelumnya bertindak sebagai kuasa hukum Novi sebelum mengundurkan diri.

    “Jadi yang dimaksud itu adalah kenapa akan open donasi lagi ketika dananya habis,” kata Garry di Kementerian Sosial, Salemba.

    Pihak Novi menilai poin tersebut tidak tepat karena bantuan sosial untuk Agus Salim sudah dipertimbangkan matang-matang.

    “Kita sih ya so far oke-oke aja enggak ada masalah kalau itu mau dimasukin sama Om. Tapi kita sebenarnya dari yayasan sudah tahu habisnya akan berapa karena rencana tindakannya kan sudah kita pegang,” ucap Garry.

    “Yang (pengobatan) di JEC itu kan sekitar Rp 100 – 200 juta aja,” timpal Novi.

    Oleh sebab itu, Novi memilih walk out dari mediasi perdamaian dengan Farhat Abbas.

    Kasus Agus Salim dan Novi

    Ada pun kasus ini bermula dari Agus yang menceritakan nasib pilunya di podcast Denny Sumargo atas bantuan Novi.

    Agus menjadi korban penyiraman air keras sehingga matanya tak bisa melihat.

    Novi sendiri dikenal sebagai YouTuber yang kerap memberikan bantuan kepada orang membutuhkan.

    Cerita Agus di podcast Densu membuat banyak warganet bersimpati hingga berdonasi.

    Donasi terkumpul sekitar Rp 1,5 miliar. Namun, donasi itu ternyata tidak dimaksimalkan Agus untuk mengobati matanya, melainkan untuk membayar utang dan kebutuhan lain.

    Novi akhirnya meminta uang itu dikembalikan agar dikelola yayasan dan dapat digunakan untuk pengobatan Agus.

    Kondisi semakin parah ketika saling lapor polisi terjadi.

    Berita Viral dan Berita Jatim lainnya

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di GoogleNews TribunJatim.com

  • 2 Pria Berpakaian ASN di Mesuji Rampas Gelang Rp 35 Juta Milik Wanita Lansia

    2 Pria Berpakaian ASN di Mesuji Rampas Gelang Rp 35 Juta Milik Wanita Lansia

    Mesuji, Beritasatu.com – Dua pria berpakaian seragam aparatur sipil negara (ASN) di Mesuji, Lampung, merampas gelang emas puluhan gram senilai Rp 35 juta milik wanita lanjut usia (lansia).

    Wanita lansia malang itu bermama Kasih, warga Desa Wonosari, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, Lampung.

    Peristiwa penipuan yang dialami wanita berusia 71 tahun ini terjadi pada Jumat (29/11/2024) siang. Hingga kini, korban trauma dengan kejadian yang dialaminya.

    Kasus penipuan yang dilakukan dua pria berpakaian seragam ASN terhadap nenek Kasih ini bermula ketika pelaku mendatangi rumah korban. Pelaku mengaku sebagai pegawai dari Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mesuji.

    Saat kejadian, kedua pelaku mengaku akan membantu mengurus pencairan bantuan sosial milik korban. Korban yang saat itu hanya seorang diri di rumah kemudian mengambil kartu keluarga yang diminta para pelaku.

    Untuk meyakinkan korban, salah satu pelaku memberikan uang Rp 150.000 yang dikatakan oleh pelaku sebagai bantuan sosial.

    Saat korban lengah, salah satu pelaku langsung merampas gelang emas yang dipakai korban. Pelaku juga mengancam akan melukai korban jika tidak mau menyerahkan perhiasannya.

    Seusai merampas perhiasan gelang emas milik korban, kedua pelaku kabur menggunakan sepeda motor.

    Menurut Kasih, dia tidak mengenal kedua pelaku. Pelaku sebelumnya telah dua kali datang ke rumahnya sebelum melakukan aksinya.

    “Keduanya selalu memakai seragam dinas ASN setiap datang ke rumah saya dan mengaku petugas dinas sosial dari kecamatan,” ucap Kasih.

    Menurut Kasih, dirinya tidak menaruh curiga kepada kedua pelaku karena bahasanya sopan dan lembut. “Gelang emas yang dibawa kabur pelaku senilai Rp 35 juta,” ujar Kasih.

    Perampasan perhiasan yang dialami korban dibenarkan tokoh masyarakat Desa Wonosari, Dasuli. “Benar, kejadiannya menimpa wanita lansia bernama Kasih. Pelakunya dua orang,” ujar Dasuli.

    Menurut Dasuli, warga sempat mengejar pelaku, tetapi tidak terkejar karena kehilangan jejak.

    Saat melarikan diri, kedua pelaku yang mengendarai sepeda motor sempat terekam CCTV yang terpasang di rumah salah satu warga. Kasus penipuan yang dilakukan kedua pelaku berseragam ASN terhadap lansia itu telah dilaporkan ke Polres Mesuji, Lampung.
     

  • Nasib Pembatalan PPN 12% di 2025 Belum Pasti, Tunggu Sri Mulyani!

    Nasib Pembatalan PPN 12% di 2025 Belum Pasti, Tunggu Sri Mulyani!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah berencana menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% di tahun 2025, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso itu semua tergantung dengan Kementerian Keuangan.

    “Pak Menko sudah menyampaikan kita lagi mendata semuanya, kalau masalah pemberlakuannya iya atau tidak kan teman-teman Kementerian Keuangan yang, itu kan di Undang-Undang HPP, artinya sektornya dari Kementerian Keuangan,” kata Susiwijono di Kompleks Parlemen, Senin (2/12/2024).

    Pembahasan secara internal masih dilakukan di Kementeriannya. Terutama terkait pemberian insentif jika rencana ini dilakukan.

    “Belum, kan masih banyak hal yang harus kita masukan. Termasuk kalaupun naik ini insentifnya apa, sedang ini lah sedang proses pembahasan,” jelasnya.

    Rencana penerapan kebijakan ini ditolak dari masyarakat hingga pengusaha. Wakil Ketua Umum Badan Anggaran DPR RI Wihadi Wiyanto juga mengungkapkan keputusan penundaan ataupun melanjutkan amanat UU HPP itu juga berada di tangan Presiden Prabowo.

    Hal ini diungkapkan dalam pertemuan Badan Anggaran (Banggar) dengan jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur, Kamis lalu (28/11/2024).

    “Salah satu hal tadi juga yang disampaikan di dalam rapat yaitu kenaikan PPN 12 persen. Jadi, kami perlu menyampaikan bahwa PPN 12% ini memang sesuai dengan undang-undang. Namun segala keputusan daripada pelaksanaan undang-undang itu, tunggu daripada keputusan Presiden,” jelas Wihadi dikutip Minggu (1/12/2024).

    Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai Gerindra itu pun menambahkan bahwa apa yang disampaikan oleh kepala DEN (Dewan Ekonomi Nasional) Luhut Binsar Pandjaitan) bahwa akan ada penundaan kenaikan PPN dan bansos, tetap menunggu arahan dari Presiden Prabowo.

    “Jadi ini adalah kewenangan daripada eksekutif. Kewenangan eksekutif adalah Presiden. Kami sendiri sebagai legislatif menunggu daripada keputusan tersebut. Banggar sebagai Parlemen sifatnya masih menunggu yang sedang dikaji kembali oleh Kementerian Keuangan RI,” ucap Wihadi.

    Wihadi pun menyampaikan bahwa terdapat beberapa bidang yang memang tidak dikenakan kenaikan PPN 12 persen. Bidang tersebut antara lain, bidang kesehatan, pendidikan, bahan pokok dan juga jasa.

    “Ini memang sudah dibebaskan menurut Undang-Undang. Jadi dalam Undang-Undang itu memang disebutkan ada pembebasan juga untuk bidang-bidang tertentu,” katanya.

    (emy/mij)

  • Pemkot Kediri Gelar Webinar Pemanfaatan Aplikasi ArcGIS

    Pemkot Kediri Gelar Webinar Pemanfaatan Aplikasi ArcGIS

    Kediri (beritajatim.com) – Guna meningkatkan pemahaman, kapasitas dan kemampuan para pengelola data, Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan kegiatan webinar pemanfaatan data statistik sektoral dan data spasial pada aplikasi ArcGIS, Senin (2/12/2024).

    Secara daring, seluruh pengelola data dari berbagai OPD di Pemerintah Kota Kediri menyimak dan mengikuti jalannya bimtek dengan seksama. Bimtek diisi pemaparan materi oleh Angga Dwi Mulyanto, dosen Statistik dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam materinya, Angga menjelaskan secara detail mengenai fungsi dasar penggunaan aplikasi ArcGIS untuk memanfaatkan data statistik sektoral dan data spasial.

    Dalam keterangannya secara terpisah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri Apip Permana menerangkan bimtek ini dinilai penting sebagai upaya memberikan pelatihan bagi para pengelola data. Serta menambah pengetahuan mereka mengenai pengelolaan dan pemanfaatan data statistik sektoral dan data spasial dengan menggunakan aplikasi ArcGIS.

    “Teman-teman pengelola data ke depan bisa memanfaatkan aplikasi ini untuk menyajikan data mereka. Selain disajikan dalam bentuk data statistik sektoral di portal satu data ke depan bisa lebih di kemas dengan sempurna di aplikasi ArcGIS sehingga penyajian data atau publikasi data lebih menarik,” jelasnya.

    ArcGIS merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk membuat, menganalisis dan menyajikan data spasial. Data yang diinput di ArcGIS adalah data yang sudah diproduksi oleh semua perangkat daerah.

    “Untuk sementara data yang sudah ada di ArcGIS Kota Kediri ialah data profil kemiskinan, kesehatan stunting, dan data bantuan sosial. Nantinya data yang dihasilkan perangkat daerah bisa disusulkan untuk bisa masuk di ArcGIS Kota Kediri sehingga menambah kelengkapan informasi kondisi Kota Kediri,” terang Apip.

    Apip melanjutkan saat ini aplikasi ArcGIS sudah digunakan namun untuk pelaksaannya masih terbatas di beberapa petugas. Dengan adanya pelatihan ini Apip berharap semua perangkat daerah bisa memperoleh wawasan baru serta keterampilan praktis yang dapat diaplikasikan langsung dalam pekerjaan sehari-hari sehingga bisa digunakan dalam pengambilan keputusan yang lebih akurat dan efektif di berbagai sektor.

    “Dengan adanya bimtek ini semua pengelola data diharapkan bisa selalu mengikuti perkembangan teknologi karena aplikasi sekarang terus berkembang. Selain itu kita dituntut untuk bisa menggunakan aplikasi yang baru yang lebih tepat sasaran dan membantu pekerjaan kita,” harapnya. [nm/kun]

  • BI Ngebut Digitalisasi, Gubernur Perry Beberkan Kecanggihannya

    BI Ngebut Digitalisasi, Gubernur Perry Beberkan Kecanggihannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Bank Indonesia terus mengembangkan sistem pembayaran digital Indonesia yang dalam beberapa tahun terakhir telah melahirkan terobosan seperti QRIS dan BI Fast.

    Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memaparkan Bank Indonesia punya 5 inisiatif digitalisasi sistem pembayaran Indonesia. Rencana BI telah dituangkan dalam cetak biru sistem pembayaran Indonesia 2025-2030 yang telah diluncurkan pada Agustus 2024.

    “Kami luncurkan 1 Agustus 2024 yang lalu melalui 5 inisiatif pengembangan infrastruktur, industri, inovasi, internalisasi dan juga rupiah digital dengan semboyan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa,” kata Perry, akhir pekan lalu.

    Pertama adalah pengembangan infrastruktur BI Fast yang terus dikembangkan lewat interkoneksi dengan sistem industri pembayaran dan RTGS dengan dukungan standar nasional, pengembangan pusat data, serta payment ID dan BI payment info.

    Kedua, BI mendorong konsolidasi industri sesuai kemampuan transaksi, interkoneksi, kompetensi, manajemen risiko, dan infrastruktur untuk diklasifikasi menjadi PSP utama dan non-utama. 

    Ketiga, inovasi QRIS yang terus diperluas dengan target 58 juta pengguna dan 40 juta pedagang. “Kami juga akan berkolaborasi dengan ASPI [asosiasi sistem pembayaran Indonesia] untuk mendirikan Bank Indonesia Digital Innovation Center atau BIDIK,” kata Perry.

    Keempat, perluasan kerja sama QRIS dengan sejumlah negara baik di Asia maupun dengan negara di wilayah lain.

    “Tidak hanya di Asia tapi juga dengan Jepang, dengan Korea, dengan Uni Arab Emirat maupun dengan sejumlah negara lain,” kata Perry.

    Terakhir, Perry menjelaskan bahwa eksperimen rupiah digital sebagai alat pembayaran yang sah terus dilanjutkan.

    “Elektronifikasi transaksi keuangan pemerintah daerah juga kami akan teruskan melalui penyeluruhan bantuan sosial maupun juga untuk kartu kredit Indonesia segmen pemerintah.”

    (dem/dem)

  • Saldo DANA Rp 600 Ribu di Awal Desember, Langsung Klik Link Ini

    Saldo DANA Rp 600 Ribu di Awal Desember, Langsung Klik Link Ini

    JABAR EKSPRES – Pekerja pemilik NIK KTP berkesempatan dapat bantuan saldo dana Rp 600 ribu tahun 2024 cukup  dengan cek penerima tak di link ini.

    Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam membantu masyarakat, termasuk para pekerja, melalui berbagai program bantuan sosial. Salah satu bantuan yang menarik perhatian pada tahun 2024 adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) senilai Rp 600 ribu yang dapat diterima hingga empat kali dalam setahun melalui Program Keluarga Harapan (PKH).

    Cepat ambil saldo dana Rp 600 ribu, langsung cair dalam sekejap dengan Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang sebelumnya diberikan kepada pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan resmi dihentikan sejak tahun 2022. Penghentian ini terjadi karena anggaran dialihkan untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM) saat harga Pertalite dan Solar naik.

    Namun, meskipun BSU sudah tidak ada, para pekerja masih berkesempatan mendapatkan bantuan lain dari pemerintah, salah satunya melalui PKH. Program ini memungkinkan keluarga pekerja untuk menerima bantuan jika memenuhi kriteria tertentu.

    Baca juga : Dapatkan Saldo Dana Gratis Rp 400 Ribu dari Pemerintah, Cek via KTP

    PKH diberikan kepada keluarga yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial. Berikut kriteria yang harus dipenuhi:

    Warga Negara Indonesia (WNI) yang tergolong miskin atau rentan miskin.Bukan pegawai negeri sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), anggota TNI, maupun Polri.Terdaftar dalam DTKS Kemensos.

    Jika keluarga pekerja memenuhi syarat tersebut, maka mereka bisa menjadi penerima manfaat PKH, termasuk peluang mendapatkan BLT Rp 600 ribu.

    Cara Cek Penerima PKH Secara Online

    Untuk mengetahui apakah keluarga Anda terdaftar sebagai penerima PKH, Anda dapat memeriksa secara online melalui situs resmi Kemensos. Berikut langkah-langkahnya:

    Buka situs http://cekbansos.kemensos.go.id menggunakan browser di ponsel atau laptop.Masukkan data seperti nama lengkap, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa sesuai dengan alamat di KTP.Isi kode verifikasi yang muncul di layar.Klik tombol ‘Cari Data’.

    Jika terdaftar, Anda akan melihat status pencairan PKH, seperti ‘sudah proses Bank Himbara/PT Pos’.