Xcloud.id

Topik: Bantuan Sosial

  • Bansos pangan CBP di Langkat berakhir

    Bansos pangan CBP di Langkat berakhir

    Sumber foto: M Salim/elshinta.com.

    Bansos pangan CBP di Langkat berakhir
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 06 Desember 2024 – 18:59 WIB

    Elshinta.com – PT Pos Indonesia KCP Kecamatan Secanggang, mulai menyalurkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah (CBP) tahap III tahun 2024 sebanyak 6.312 karung. Untuk keluarga penerima manfaat (KPM) warga Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Hal itu disampaikan Kepala Kantor PT Pos Indonesia Cabang Pembantu Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Wahid Firmansyah, Jumat (6/12).

    Bantuan sosial pangan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) bekerjasama dengan Perum Bulog yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia (Persero) Kecamatan Secanggang ini alokasi untuk bulan Desember. “Kami menyalurkan ke penerima memerlukan waktu selama empat hari dan hari ini kami mulai menyalurkan bansos pangan untuk yang terakhir tahun 2024,” katanya.

    Sementara itu diketahui dari jumlah 6.312 karung beras tersebut dialokasikan untuk 17 desa dan 1 kelurahan di Kecamatan Secanggang. Khusus untuk Desa Jaring Halus itu beras akan diantar ke desa tersebut oleh pihak PT Pos Indonesia, guna memudahkan KPM mendapatkan beras tersebut.

    “Ya khusus untuk Desa Jaring Halus itu komunitas jadi kami antar beras ke desa pulau itu,” terang Wahid seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, M Salim, Jumat (6/12).

    Sementara itu data yang dikumpulkan dari PT Pos Indonesia  KCP Secanggang masing-masing Desa Selotong 617, Desa Karang Gading 445, Desa Kebun Kelapa 332 dan Desa Kwala Besar 123, Desa Cinta Raja 17, Desa Pantai Gading 585. 

    Selanjutnya Desa Karang Anyar 233, Kelurahan Hinai Kiri 364, dan Desa Tanjung Ibus 294, Desa Secanggang 716, Desa Suka Mulia 619, Perkotaan 178, Kepala Sungai 802, Teluk 325, Telaga Jernih 184, Sungai Ular 135 dan Desa Jaring Halus 341.

    Salah seorang penerima bansos pangan warga Desa Karang Gading Sri Dian Mulyani (64) mengungkapkan dirinya berharap bantuan ini berlanjut di tahun depan, karena dia merasa sangat terbantu dengan adanya bantuan beras ini.

    “Terima kasih sudah dibantu dan saya berharap bantuan semacam ini berlanjut di tahun depan,” katanya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • PANRB: Transformasi digital jalan menuju layanan publik berkualitas

    PANRB: Transformasi digital jalan menuju layanan publik berkualitas

    Mari terus semangat berkolaborasi membangun fondasi menuju pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan inklusif demi Indonesia jaya.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto mengatakan transformasi digital dan sinergi birokrasi adalah jalan menuju pelayanan publik yang berkualitas dan adaptif terhadap tantangan global.

    Hal itu disampaikannya pada Penutupan Rapat Koordinasi Paguyuban Kementerian PANRB dan Instansi Paguyuban di Bandung, Jawa Barat, Jumat (6/12).

    “Rakor ini merupakan langkah nyata untuk memperkuat koordinasi antarinstansi, memastikan pelayanan publik yang responsif dan inklusif serta mendukung visi Indonesia Emas 2045,” kata Purwadi dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Semua langkah ini pada dasarnya merupakan bagian integral dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045.

    Selanjutnya, dia juga menyoroti beberapa isu strategis instansi paguyuban Kementerian PANRB mencakup optimalisasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), pengembangan kompetensi ASN melalui Corporate University dan Future Leader Program serta integrasi arsip digital oleh ANRI ke dalam platform nasional.

    “Transformasi digital bukan hanya soal automasi, melainkan harus didukung oleh interoperabilitas sistem antarinstansi dan pemanfaatan teknologi digital seperti SPBE dan INA DIGITAL,” ujarnya.

    Purwadi menjelaskan bahwa sinergi adalah kunci untuk memastikan birokrasi tidak hanya responsif terhadap tantangan saat ini, tetapi juga mampu beradaptasi dengan masa depan.

    “Semoga hasil dari rakor ini dapat menjadi acuan dalam merancang kebijakan dan program yang konkret. Mari terus semangat berkolaborasi membangun fondasi menuju pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan inklusif demi Indonesia jaya,” kata Purwadi.

    Untuk memastikan hal tersebut, menurut dia, dibutuhkan strategi jejaring dalam penerapan sistem kerja dengan proses bisnis tematik dan transformasi digital.

    Pada pidatonya, 24 Oktober 2024, Presiden Prabowo menyampaikan beberapa hal prioritas di bidang digital, di antaranya transformasi digital untuk ketepatan sasaran bantuan sosial dan subsidi serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

    “Srategi pemerintah digital saat ini berfokus pada layanan digital prioritas dengan digital public infrastructure (DPI) sebagai fondasi keterpaduan,” tuturnya.

    Plt. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Imam Gunarto yang hadir menjadi narasumber dalam rakor tersebut juga menyampaikan paparan atas keberhasilan salah satu wujud SPBE, yakni Program SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi).

    Program tersebut, menurut dia, telah menghemat anggaran negara hingga Rp3,19 triliun.

    “SRIKANDI berhasil mendukung efisiensi birokrasi dalam melindungi arsip sebagai memori kolektif bangsa,” pungkas Imam.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Penyaluran Bansos KLJ Tahap 4 Bulan Desember 2024 Tanggal Berapa?

    Penyaluran Bansos KLJ Tahap 4 Bulan Desember 2024 Tanggal Berapa?

    JABAR EKSPRES – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya meningkatkan kesejahteraan warganya melalui berbagai program bantuan sosial, salah satunya Kartu Lansia Jakarta (KLJ) tahap 4.

    Menjelang akhir tahun 2024, banyak masyarakat yang penasaran dengan jadwal pencairan tahap 4 bansos KLJ.

    Baca juga : Dana KJP Plus dan KJMU Tahap 2 Disalurkan Mulai Hari ini

    Bansos KLJ adalah program bantuan keuangan dari Pemprov DKI Jakarta yang dirancang khusus untuk mendukung kebutuhan dasar warga lanjut usia (lansia) yang kurang mampu.

    Melalui bantuan ini, lansia yang tidak memiliki penghasilan tetap atau berpenghasilan sangat kecil diberikan bantuan tunai agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

    Program ini bertujuan untuk:

    Mengurangi angka kemiskinan di kalangan lansia.Memberikan kesejahteraan hidup yang lebih layak bagi penerima manfaat.

    Setiap penerima bansos KLJ akan mendapatkan dana sebesar Rp300.000 per bulan, yang diberikan secara akumulatif setiap tiga bulan sekali.

    Kapan Bansos KLJ Tahap 4 Cair?

    Bansos KLJ dicairkan sebanyak empat tahap dalam setahun. Pencairan terakhir untuk tahap 3 telah selesai dilakukan pada 19 September 2024.

    Saat ini, pencairan tahap 4 untuk periode Oktober-Desember 2024 sedang dipersiapkan.

    Namun, hingga kini belum ada pengumuman resmi mengenai tanggal pencairan tahap 4.

    Berdasarkan pola pencairan sebelumnya, diperkirakan dana KLJ tahap 4 akan cair pada *pertengahan Desember 2024*.

    Cara Mengecek Nama Penerima Bansos KLJ 2024

    Jika Anda ingin mengetahui apakah nama Anda terdaftar sebagai penerima bansos KLJ, ikuti langkah-langkah berikut:
    1. Buka browser di perangkat Anda.
    2. Akses situs resmi Pemprov DKI Jakarta di siladu.jakarta.go.id.
    3. Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Anda.
    4. Klik tombol Cek.
    5. Tunggu hingga sistem menampilkan informasi terkait status penerimaan Anda.

    Jumlah Dana yang Akan Diterima

    Setiap penerima manfaat (KPM) akan mendapatkan bantuan sebesar Rp300.000 per bulan.

    Untuk pencairan tahap 4, total yang diterima adalah Rp900.000, mencakup periode Oktober hingga Desember 2024.

    Bansos KLJ merupakan bantuan yang sangat dinanti oleh para lansia kurang mampu.

    Baca juga : Pencairan Bantuan PKH dan BPNT Desember 2024 Sudah Disalurkan Bertahap di Beberapa Wilayah

    Dengan pencairan yang diharapkan segera dilakukan, program ini diharapkan mampu meringankan beban hidup mereka menjelang akhir tahun.

  • Pemerintah belajar pengentasan kemiskinan dari Brasil dan China

    Pemerintah belajar pengentasan kemiskinan dari Brasil dan China

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Pemerintah belajar pengentasan kemiskinan dari Brasil dan China
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 06 Desember 2024 – 20:11 WIB

    Elshinta.com – Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sujatmiko mengatakan Pemerintah Indonesia tengah mempelajari keberhasilan Brasil dan China dalam mengentaskan kemiskinan untuk diterapkan dalam kebijakan nasional.

    Budiman mengatakan kedua negara tersebut dianggap berhasil dalam mengurangi angka kemiskinan berkat dua faktor utama, yakni data tunggal yang terintegrasi dan koordinasi yang solid antar-lembaga pemerintah.

    “Berkaca dari pengalaman dua negara yang baru saja dikunjungi Pak Presiden Prabowo, yaitu China dan Brasil, dua negara itu adalah dua negara yang dianggap berhasil atau sukses mengentaskan kemiskinan,” ujar Budiman usai rapat koordinasi di Kemenko PMK, Jakarta, Jumat.

    Ia menjelaskan ada dua mazhab atau cara dari masing-masing negara dalam mengurangi angka kemiskinan.

    Di Brasil, pengentasan kemiskinan lebih banyak mengandalkan perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai (BLT) cash transfer maupun bantuan sosial (Bansos), yang memberikan dukungan langsung kepada masyarakat miskin.

    Sementara di China lebih fokus pada pemberdayaan ekonomi dan pembangunan rakyat melalui program-program yang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

    Meskipun kedua negara memiliki pendekatan yang berbeda, Budiman menekankan bahwa mereka berhasil, karena memiliki satu kesamaan, yakni penggunaan data yang terintegrasi dan sinergi antara berbagai lembaga dari pusat hingga kabupaten/kota untuk mencapainya.

    “Mazhab pendekatan pengentasan kemiskinannya berbeda, tapi kenapa sama-sama sukses? Bukan karena soal pendekatannya berbeda, tapi mereka punya metode yang sama, metode yang apa? Data yang dipadukan jadi satu, tidak berserakan,” kata Budiman.

    Sebagai tindak lanjut dari kunjungan, Indonesia akan terus memperkuat integrasi data dan sinkronisasi antar-lembaga guna memastikan program pengentasan kemiskinan lebih efektif.

    “Semangat yang kami ambil dari Brasil dan China adalah pentingnya pengelolaan data yang terintegrasi dan keterpaduan antar-lembaga untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di Indonesia,” kata Budiman.

    Pemerintah berharap dengan langkah-langkah ini, kemiskinan di Indonesia dapat berkurang secara signifikan dalam waktu yang lebih cepat.

    Sumber : Antara

  • Kepala BP Taskin: Pemerintah Belajar Pengentasan Kemiskinan dari China dan Brazil – Halaman all

    Kepala BP Taskin: Pemerintah Belajar Pengentasan Kemiskinan dari China dan Brazil – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko mengungkapkan Pemerintah  mempelajari upaya pengentasan kemiskinan dari Brazil dan China.

    Kedua negara tersebut, kata Budiman, berhasil dalam mengurangi angka kemiskinan.

    Terdapat dua faktor utama yang membuat kedua negara tersebut berhasil dalam pengentasan kemiskinan, yakni data tunggal yang terintegrasi dan koordinasi yang solid antar lembaga pemerintah.

    “Berkaca dari pengalaman dua negara yang baru saja dikunjungi Pak Presiden Prabowo yaitu China dan Brazil, itu dua negara itu adalah dua negara yang dianggap berhasil atau sukses mengentaskan kemiskinan,” ujar Budiman usai memimpin Rapat Koordinasi Penyelarasan Data Terpadu di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Jumat (6/12/2024).

    Dirinya mengungkapkan pendekatan dua negara tersebut dalam mengurangi angka kemiskinan.

    Brazil, kata Budiman, dalam melakukan pengentasan kemiskinan lebih banyak mengandalkan perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai (BLT) cash transfer maupun Bansos.

    Sementara China lebih fokus pada pemberdayaan ekonomi dan pembangunan rakyat melalui program-program yang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

    “Mahzab pendekatan pengentasan kemiskinannya berbeda tapi kenapa sama-sama sukses? bukan karena soal pendekatannya berbeda tapi mereka punya metode yang sama metode yang apa? data yang dipadukan jadi satu, tidak berserahkan,” kata Budiman.

    Budiman mengungkapkan Pemerintah akan memperkuat integrasi data dan sinkronisasi antar lembaga untuk memperkuat pengentasan kemiskinan lebih efektif.

    “Semangat yang kami ambil dari Brazil dan China adalah pentingnya pengelolaan data yang terintegrasi dan keterpaduan antarlembaga untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di Indonesia,” pungkasnya.
     

  • Skema Bansos Mau Diubah, Ini Bantuan Buat Pengangguran dan Korban PHK

    Skema Bansos Mau Diubah, Ini Bantuan Buat Pengangguran dan Korban PHK

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pemerintah Indonesia tengah memutar otak dalam mencarikan pekerjaan untuk pengangguran alias orang miskin usia produktif dan menampung korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko mengatakan akan ada perubahan skema bantuan sosial (bansos). Ia menegaskan bantuan ke depan bakal disalurkan dengan pendekatan pemberdayaan dan pembangunan.

    “Bagi mereka yang punya kapasitas produktif, kita arahkan (mendapatkan pekerjaan dan penghasilan),” kata Budiman dalam Konferensi Pers di Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Jumat (6/12).

    “Kementerian Sosial pun sudah sangat ingin ada banyaknya graduasi. Lulus dari status miskin ekstrem dan miskin menjadi calon kelas menengah, atau calon wirausaha, atau calon pekerja upahan,” tegasnya.

    Ia menekankan pemberian bansos ke depan bakal lebih spesifik untuk kelompok-kelompok tertentu yang memang tidak mampu. Misal, untuk difabel, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), serta lanjut usia (lansia).

    Budiman mengklaim aspirasi serupa juga dikantongi dari Kementerian Ketenagakerjaan. Ia menyebut masalah ketenagakerjaan di Indonesia terlalu besar jika hanya diurus Kemnaker.

    “Ada persoalan-persoalan teknis di lapangan, ketika di sebuah industri ada PHK, di sebuah wilayah ada PHK. Bagaimana menampung orang yang terkena PHK?” beber Budiman soal isi rapat koordinasi dengan stakeholder terkait.

    “Kira-kira Kementerian Desa atau desa-desa di sekitar pabrik, di kawasan industri yang ada PHK itu, kira-kira bagaimana desa akan bergerak,” sambungnya.

    Ia juga mencontohkan kasus lain, seperti pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Budiman mengatakan pelaku UMKM mesti diberdayakan, termasuk dalam proyek-proyek jalan tol.

    Anak buah Presiden Prabowo Subianto itu menyebut UMKM bisa diberi porsi untuk berdagang di rest area sepanjang jalan tol. Upaya ini diklaim bakal melibatkan Kementerian UMKM.

    (skt/pta)

  • Disdik DKI Jakarta Mulai Cairkan KJP Plus dan KJMU Tahap 2, Cek Status Penerimaan di Sini – Page 3

    Disdik DKI Jakarta Mulai Cairkan KJP Plus dan KJMU Tahap 2, Cek Status Penerimaan di Sini – Page 3

    Pencairan bantuan sosial (bansos) biaya pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) tahap II 2024 mengalami keterlambatan. Atas hal itu Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta menyampaikan permohonan maaf.

    Pelaksana tugas (Plt) Kepala Disdik DKI Jakarta Purwosusilo mengatakan, saat ini pihaknya sedang dalam proses memastikan kesesuaian data penerima bantuan sosial (bansos). Dengan begitu, penyaluran bantuan diharapkan tepat sasaran.

    Hal ini, kata Purwo, juga sesuai dengan Surat Edaran (SE) Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 800.1.12.4/5814/SJ tentang Penundaan Penyaluran Bantuan Sosial. Sebab, adanya pemungutan untuk Pilkada Serentak pada 27 November 2024.

    “Untuk itu, kami mohon maaf atas keterlambatan pencairan KJP Plus dan KJMU di DKI Jakarta. Namun kami pastikan anggaran bantuan sosial ini nanti dapat diterima masyarakat yang membutuhkan secara tepat sasaran,” kata Purwo dalam keterangan tertulis, diterima Jumat (29/11/2024).

    Purwo menyebut, Disdik DKI Jakarta menunda penyaluran bansos yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selama tahapan Pilkada Serentak 2024. Adapun hal itu untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan bantuan sosial sebagai alat politik.

    “Bantuan sosial bidang pendidikan dapat meningkatkan mutu pendidikan para pelajar di Jakarta yang berasal dari keluarga tidak mampu. Sehingga, warga Jakarta mendapatkan pendidikan berkualitas untuk membangun Generasi Emas 2045,” ucap Purwo.

    Meski begitu, Purwo tidak menyampaikan secara rinci kapan KJP Plus dan KJMU tahap 2 dicairkan. Dia bilang, informasi mengenai bantuan sosial biaya pendidikan dapat dipantau melalui situs dan media sosial resmi Disdik DKI Jakarta.

    “Pantau melalui @disdikdki atau Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P40P) Disdik Provinsi DKI Jakarta yaitu @upt.p40p,” kata dia.

  • Cara Cek Bansos BPNT dari Kemensos

    Cara Cek Bansos BPNT dari Kemensos

    Bisnis.com, JAKARTA — Cara cek bansos BPNT atau Bantuan Pangan Non Tunai dari Kementerian Sosial (Kemensos) dapat dilakukan secara online. Selain cek bansos BPNT, Anda juga bisa mengusulkan untuk menjadi penerima bansos dari pemerintah jika memenuhi syarat.

    Bansos BPNT adalah bansos rutin yang disalurkan oleh Kemensos melalui bank Himbara dan kantor pos. Bansos BPNT biasanya cair 2 bulan sekali. Bagi Anda yang ingin memastikan masih terdata sebagai penerima manfaat bansos BPNT dapat mengakses laman resmi dtks.kemensos.go.id.

    Cara Cek Bansos BPNT

    Buka laman cekbansos.kemensos.go.id.
    Masukkan informasi tentang wilayah tempat tinggal kamu sesuai KK dan KTP.
    Masukkan nama Penerima Manfaat sesuai dengan data di Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang kamu miliki.
    Isi kode keamanan yang ditampilkan di layar.
    Klik tombol “CARI DATA” dan tunggu sejenak.
    Nama dan status kamu sebagai penerima bantuan akan muncul di hasil pencarian.

    Perlu diingat, penerima bansos BPNT ialah mereka yang terdata di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos.

    Jika belum terdata tetapi merasa memenuhi syarat, Anda bisa mengajukan usulan atau pengajuan untuk mendapat bantuan tersebut.

    Cara Usul Jadi Penerima Bansos 

    Saat ini, untuk mendaftar dapat dilakukan secara online melalui aplikasi Cek Bansos yang tersedia di Play Store. Melalui aplikasi ini diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dalam pengawalan bantuan sosial.

    Unduh aplikasi Cek Bansos di Play Store
    Apabila belum memiliki akun, pilih menu Buat Akun Baru
    Setelah aktivasi, masuk ke dalam akun
    Pilih menu Daftar Usulan. Pemilik akun dapat mendaftarkan dirinya, keluarga, atau masyarakat lain atau fakir miskin lain
    Isi data sesuai dengan data kependudukan (KTP dan KK)
    Pada menu Pilih Jenis Bantuan Sosial dapat diisi bila NIK sudah terdaftar pada DTKS
    Selesai

  • 4 iPhone Dihargai Rp 1 Jutaan Dilelang KPK, Siapa Mau?

    4 iPhone Dihargai Rp 1 Jutaan Dilelang KPK, Siapa Mau?

    Jakarta –

    Dilansir di situs KPK, Jumat (6/12/2024), barang rampasan terpidana kasus korupsi ini dilakukan dalam rangka acara puncak Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024.

    KPK mempublikasikan barang rampasan yang akan dilelang di situs resminya. KPK juga turut menyertakan foto barang yang dilelang berikut dengan detail kondisi barang.

    Barang rampasan yang dilelang ini merupakan aset milik terpidana kasus korupsi di antaranya terpidana kasus korupsi beras bansos Ivo Wongkaren dan Roni Ramdani. Ada juga barang rampasan dari terpidana kasus TPPU Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif, terpidana kasus gratifikasi eks Pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo dan juga Eks Kepala Bea Cukai Jogja Eko Darmanto yang juga dilelang.

    Ada beberapa barang yang dilelang, salah satunya iPhone. Untuk iPhone ini dilelang dalam satu paket dengan harga limit Rp 1.078.000 dengan beberapa tipe.

    Berikut detailnya:

    2. Satu perangkat elektronik jenis handphone
    Merek: iPhone
    Warna: Merah-Putih
    Model: A1784
    Kapasitas memori internal: 256 GB

    Untuk jenis iPhone ini ada softcase warna hitam dengan tulisan Loius Vuitton Paris

    Ada softcase warna hitam dengan tulisan Spigen

    4. Satu perangkat elektronik jenis handphone
    Merek: iPhone
    Warna: Hitam
    Model: A1784
    Kapasitas memori internal: 128 GB

    Handphone ini disertai hardcase warna hitam berlogo kuda. Namun, handphone ini dalam kondisi tidak baik

    Harga limit: Rp 1.078.000
    Uang jaminan: Rp 500.000

    Tak hanya itu, KPK juga melelang satu paket handphone merek iPhone 12 Pro Max hingga Samsung A03s. Harga lelangnya Rp 4.575.000. Berikut detailnya:

    1. Satu unit handphone
    Merek: iPhone 12 Pro Max
    Model: MGDE3PA/A

    2. Satu unit handphone
    Merek: iPhone
    Model: MLLC3PA/A

    3. Satu unit handphone
    Merek: Samsung A03s
    Nomor Model: SM-A037F/DS

    4. Satu unit handphone
    Merek: Samsung
    Model: SM-A505F/DS

    Keterangan: Objek lelang pada poin 1-4 dilelang dalam satu paket.

    Harga Limit: Rp 4.575.000
    Uang Jaminan: Rp 2.000.000

    (whn/dhn)

  • Warga kolong Tol Angke bisa terima bansos jika urus KTP di rusun

    Warga kolong Tol Angke bisa terima bansos jika urus KTP di rusun

    Jakarta (ANTARA) – Warga kolong Tol Angke, Jelambar Baru, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, yang terkena relokasi bisa menerima bantuan sosial (bansos) jika KTP-nya diurus di rusun yang ditempati.

    “Nanti setelah pindah baru kan jadi KTP rusun,” kata Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Barat Suprapto saat dihubungi di Jakarta pada Kamis.

    Setelah mendapatkan KTP di rusun, barulah didata. “Setelah itu kita masukkan ke DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan kalau memenuhi syarat ya baru terima bansos,” kata Suprapto.

    Adapun bansos tersebut, kata Suprapto, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan APBN. “Menerima bansos, baik bansos DKI maupun APBD atau juga APBN,” katanya.

    Adapun warga kolong Tol Angke direlokasi ke empat rusun di wilayah DKI Jakarta, yakni Rusun Rawabuaya, Rusun Tegal Alur, Rusun Daan Mogot serta Rusun PIK Pulogadung.

    “Untuk tiga rusun yang di wilayah Jakbar (Rusun Rawabuaya, Rusun Tegal Alur, Rusun Daan Mogot) nanti kita (Sudinsos Jakbar) yang menangani,” kata Suprapto.

    Terdapat 257 kepala keluarga (KK) dengan jumlah jiwa total 685 jiwa yang selama ini tinggal di kolong Tol Angke yang terkena relokasi.

    Dari 257 jiwa tersebut, ada 139 keluarga dengan KTP DKI Jakarta, 98 keluarga dengan KTP luar DKI Jakarta dan 20 tanpa KTP.

    Hingga kini, 139 kepala keluarga yang ber-KTP DKI Jakarta serta 20 keluarga tanpa KTP masih dalam proses pemindahan ke sejumlah rumah susun (rusun) yang ada di wilayah Jakarta.

    Sementara 98 keluarga ber-KTP luar DKI Jakarta tidak dipindahkan ke rusun namun diberikan biaya kompensasi sebesar Rp1,5 juta per keluarga untuk biaya sewa tinggal selama dua bulan.

    Dinas Sosial DKI Jakarta akan memfasilitasi pemberangkatan jika ada dari 98 keluarga tersebut yang hendak pulang ke daerah asal tanpa memotong biaya kompensasi.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024