Xcloud.id

Topik: Bantuan Sosial

  • Pramono Anung Bakal Akomodir Program RK dan Dharma Pongrekun

    Pramono Anung Bakal Akomodir Program RK dan Dharma Pongrekun

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Calon Gubernur Jakarta, Pramono Anung mengaku akan mengakomodir sejumlah program yang dicanangkan oleh Ridwan Kamil dan Dharma Pongrekun yang menjadi pesaingnya pada Pilgub Jakarta 2024.

    “Tentunya ada beberapa program yang baik dari paslon nomor 01 maupun nomor 02 yang akan kami tindak lanjuti karena secara prinsip tidak berbeda dengan apa yang ada di kami,” katanya dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Sabtu (14/12), dikutip dari Antara.

    Pramono menyebutkan salah satu contoh program mengenai sarapan pagi gratis yang sama dengan pasangan nomor urut 01 maupun 02, internet gratis dan sebagainya.

    Menurut Pramono saat ini dirinya dan Rano Karno akan fokus membangun Jakarta untuk masyarakat terlebih sudah ada ucapan selamat secara langsung dari pasangan RK-Suswono dan Dharma-Kun Wardana.

    “Juga paslon nomor 01 maupun 02 sudah menyampaikan ucapan selamat. Sehingga dengan demikian kita sekarang betul-betul berkonsentrasi untuk membangun Jakarta,” ujarnya.

    Kartu bansos Jakarta

    Di sisi lain, politikus PDIP mengaku bakal menyelesaikan persoalan kartu bantuan sosial (bansos) bagi warga Jakarta pada hari pertama setelah pelantikannya sebagai gubernur yang definitif.

    “Hal-hal yang berkaitan dengan Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Sehat, Kartu Lansia, difabel sebagainya,” katanya.

    Menurut Pramono, perbaikan data warga Jakarta adalah tindakan yang paling riil usai pelantikan dirinya dan wakilnya, Rano Karno.

    “Itu yang riil karena hampir dua tahun enggak punya gubernur definitif yang kemudian pendataan itu menurut saya perlu dilakukan perbaikan sehingga itu yang akan kami lakukan pertama kali,” ujarnya.

    Pramono juga bakal membentuk tim transisi yang akan bekerja melakukan mitigasi bencana yang terjadi di Jakarta.

    “Bahwa akan ada tim transisi yang akan bekerja menyiapkan sesuatunya tetapi kalau ditanya bulan Desember ini terjadi banjir bencana, ya karena belum jadi kewenangan saya,” katanya.

    Begitu tanggal 7 Februari 2025 dilantik, Pramono memastikan akan bekerja sesuai apa yang disampaikan kepada media dan publik.

    Pramono juga menjelaskan, tim transisi tersebut terdiri dari orang-orang yang selama ini membantunya berkaitan dengan substansi.

    “Jadi orang-orang yang tahu cara berpikir saya, apa yang saya inginkan dan sebagainya, nanti akan diumumkan secara resmi,” ujarnya.

    Sebelumnya, KPU DKI Jakarta menetapkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno atau Si Doel meraih suara terbanyak dalam Pilkada Jakarta 2024 yakni 2.183.239 suara.

    Pram-Doel dinyatakan mendapatkan suara terbanyak yakni 2.183.239 suara, sementara paslon lainnya yakni nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) mendapatkan 1.718.160 suara. Di posisi ketiga paslon nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana meraih 459.230 suara.

    (Antara/fra)

    [Gambas:Video CNN]

  • Sampoerna Punya 2 Pabrik Rokok Baru, Investasinya Capai 630 Miliar – Page 3

    Sampoerna Punya 2 Pabrik Rokok Baru, Investasinya Capai 630 Miliar – Page 3

    Danang menambahkan pihaknya juga belajar dari pemerintah lain yang memiliki DBHCHT yang cukup besar karena kehadiran pabrik dan gudang rokok.

    “Keinginan saya, kalau ada tambahan pabrik rokok di Sleman, sehingga DBHCHT yang dikembalikan ke daerah juga besar jadi manfaatnya bisa dinikmati oleh masyarakat setempat. Contohnya, bantuan sosial untuk buruh dan petani tembakau atau Perda terkait pemberantasan rokok ilegal,” ujarnya.

    Kehadiran pabrikan rokok legal di Sleman dinilai dapat mendorong penyerapan kerja yang lebih besar, sesuai dengan inisiatif Pemkab dalam mengurangi warga miskin di Sleman dengan mendapatkan akses pekerjaan.

    Tak hanya itu, pemerintah juga harus lebih serius dalam memberantas rokok ilegal yang marak di pasaran untuk turut menjaga keberlangsungan para pekerja rokok legal.

    “Khusus SKT itu butuh tenaga kerja yang kebanyakan adalah perempuan untuk menjadi pelinting, yang mempunyai keterampilan dan mau dilatih,” pungkasnya. Maka, pihaknya berkomitmen untuk terus menjaga keberlangsungan industri tembakau dan tenaga kerjanya, khususnya untuk SKT.

  • 1.695 Yapi di Banyuwangi Terima Bansos Antensi dari Kemensos yang Disalurkan PosIND

    1.695 Yapi di Banyuwangi Terima Bansos Antensi dari Kemensos yang Disalurkan PosIND

    Banyuwangi: Kementerian Sosial (Kemensos) kembali menyalurkan bantuan sosial (bansos) Atensi Yapi. Bantuan tersebut diberikan kepada anak yatim, piatu, dan yatim piatu di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.
     
    Agar berjalan lancar dan target penerima terpenuhi, Kemensos melakukan sinergi dengan PT Pos Indonesia (Persero) atau PosIND dalam melakukan penyaluran bantuan ini. Proses penyaluran bantuan Atensi Yapi dipersiapkan PosIND dengan matang. 
     
    Executive Manager Kantorpos Banyuwangi I Nyoman Adhi Widiana memastikan pihaknya sudah melakukan persiapan maksimal. Mulai dari persiapan internal hingga melibatkan tenaga eksternal.
    “Kami juga mengkoordinasikan dan sosialisasi dengan teman-teman di cabang supaya program yang dari kantor pusat bisa berjalan lancar sesuai dengan arahan tim Satgas pusat,” ujar Adhi.
     

    Dalam realisasi penyaluran bansos ini, Kantorpos Banyuwangi melakukan tiga mekanisme. Ketiganya yaitu, penyaluran melalui loket Kantorpos, komunitas, dan pengantaran langsung ke penerima bantuan (door to door).
     

    Executive Manager Kantorpos Banyuwangi I Nyoman Adhi Widiana (Foto:Dok.PosIND)
     
    Per tanggal 14 Desember 2024, Kantorpos Banyuwangi sudah menyalurkan bantuan Atensi Yapi sebesar Rp1,059 miliar dengan total penerima bantuan 1.695 penerima.
     
    “Tetapi, yang paling berperan di sini adalah pembayaran door to door dan juga pembayaran di loket-loket Kantorpos di seluruh Kabupaten Banyuwangi,” lanjut Adhy.
     
    Berbagai upaya lainnya pun dilakukan Kantorpos dalam menyalurkan bansos Yapi. Salah satunya, bersinergi dengan beberapa pihak seperti pendamping PKH dan Dinas Sosial daerah. Tujuannya agar penyaluran bantuan tepat sasaran.
     
    Pertama, Kantorpos Banyuwangi akan menerima data keluarga penerima manfaat (KPM) dari kantor pusat. Kemudian, mereka memverifikasi data tersebut dengan berkoordinasi dengan pendamping dan kelurahan.
     

     
    “Jadi data yang sudah kami terima dari kantor pusat kami koordinasikan dengan pihak pendamping PKH. Kemudian, kami konfirmasi kepada penerima bantuan untuk segera disalurkan,” ucap Adhi.
     
    Adhi pun mengapresiasi langkah Kemensos dalam penyaluran bansos ini. Menurutnya, Kemensos telah melakukan upaya maksimal agar bansos ini bisa tersalurkan tepat sasaran. Termasuk mengerahkan dinas sosial di Kabupaten Banyuwangi untuk berkoordinasi dengan Kantorpos.
     
    “Kemudian, ketika ada kendala verifikasi atau kebutuhan dokumen yang berkaitan dengan penyaluran bantuan maka akan dibantu atau diakomodir teman-teman kami dan juga pendamping PKH atau dinsos,” tutur Adhi.
     
    Saat melakukan penyaluran bansos, berbagai tantangan harus dihadapi para petugas juru bayar. Salah satunya, verifikasi data. Di mana para KPM belum melakukan update identitasnya baik dari KTP hingga KK.
     
    Hal tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Sebagai solusinya, Kantorpos bersama Dinsos melakukan verifikasi dokumen tambahan kepada kelurahan atau desa.
     
    “Untuk memverifikasi dokumen tersebut yang paling dibutuhkan data tambahan semacam surat keterangan dari kelurahan atau desa yang membuktikan bahwa anak tersebut memang betul-betul penerima atau layak menerima bantuan,” katanya.
     
    Pada kesempatan itu, Adhi juga mengungkapkan kegembiraannya terhadap program bansos YAPI ini. Menurutnya, program ini sangat bermanfaat untuk memberikan dukungan kepada para anak yatim, piatu, dan yatim piatu.
     

     
    “Ini bisa berdampak positif, artinya bisa memberikan motivasi juga kepada adik-adik kita untuk bisa bertumbuh lebih baik mencapai pendidikan yang lebih baik,” jelas Adhi.
     
    Bansos Atensi Yapi merupakan program inisiasi dari Kemensos. Dalam realisasinya, Kemensos mencalrkan bantuan Yapi dalam bentuk uang sebesar Rp200 ribu per bulan yang menjangkau seluruh anak yang kehilangan orang tuanya. Mereka pun bekerja sama dengan lembaga penyalur untuk menyalurkan bantuan Yapi.
     
    Bantuan Yapi dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan makanan, penambah daya tahan tubuh, pakaian, perlengkapan pendidikan, dan kebutuhan lain yang mendesak. Dengan adanya program Yapi, anak dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya secara optimal agar hidup tumbuh dan berkembang secara maksimal.
     

     

    Warga Rasakan Manfaat Bansos Yapi

    Manfaat dari bansos YAPI ini benar-benar dirasakan para penerima manfaat. Salah satu anak asal Banyuwangi, adalah Noah Ferdiansyah. Menurut wali atau bibi dari Noah, Ragil Tri Ernawati, bantuan tersebut sangat bermanfaat untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga pendidikan.
     

     
    “Saya juga senang karena bantuan Yapi ini membantu untuk memenuhi kebutuhan Noah, terutama untuk masalah pendidikan,” kata Ragil.
     
    Ragil pun mengaku tidak kesulitan ketika melakukan proses pengambilan bantuan ini. Ia yang mewakili Noah bercerita hanya diminta beberapa persyaratan berupa KK, akte kelahiran, dan KTP wali.
     
    Lebih lanjut, Ragil berharap program bantuan YAPI bisa terus dilanjutkan. Ia pun tak lupa mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang sudah membuat program ini.
     
    “Kami berharap program bantuan YAPI ini bisa berkelanjutan untuk kebutuhan ke depannya. Karena bantuan ini kami benar-benar terbantu. Baik dari pendidikan anak kami yang mana sudah dikategorikan sudah luar dari orang tuanya,” kata Ragil.
     
    “Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah membantu anak-anak yatim, anak piatu atau anak yatim piatu. Mereka membutuhkan bantuan. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kantorpos yang mana mempermudah kami untuk mendapatkan bantuan tersebut,” tuturnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Alasan Kenapa Dana KJP Plus Tidak Cair? Ini 5 Kriteria Khusus Penerima Tahap 2

    Alasan Kenapa Dana KJP Plus Tidak Cair? Ini 5 Kriteria Khusus Penerima Tahap 2

    JABAR EKSPRES – Pencairan dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus tahap II pada 6 Desember 2024 lalu menjadi sorotan banyak orang tua. Banyak yang mempertanyakan alasan pembatalan status penerima bantuan bagi sejumlah siswa. Berikut alasan kenapa dana KJP plus tidak cair karena kriteria khusus penerima tahap 2.

    Pada tahap kedua ini, Dinas Pendidikan DKI Jakarta menerapkan verifikasi data yang lebih ketat dan proses pembersihan data. Hasilnya, jumlah penerima bantuan mengalami pengurangan dibandingkan tahap sebelumnya. Dari total 533.649 penerima di tahap pertama, tahap kedua hanya menyasar 523.622 siswa.

    Pengurangan ini dilakukan karena adanya skala prioritas dalam penentuan penerima bantuan. Tujuannya untuk memastikan bahwa bantuan benar-benar diberikan kepada siswa yang paling membutuhkan sesuai kriteria yang telah ditetapkan.

    Jika Anda atau anak Anda tidak lolos sebagai penerima bantuan KJP Plus tahap 2, berikut adalah penjelasan tentang kriteria utama yang harus dipenuhi untuk masuk dalam skala prioritas.

    Baca juga : Cek Nasib Bansos KJP Plus yang Dibatalkan Karena Skala Prioritas, Ini Solusinya

    Kriteria Khusus Penerima KJP Plus Tahap 2

    Dinas Pendidikan DKI Jakarta menetapkan beberapa kriteria dan parameter utama untuk memverifikasi data calon penerima bantuan KJP Plus. Proses ini dilakukan melalui verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), status kependudukan, kondisi ekonomi keluarga, dan koordinasi dengan Dinas Sosial serta Badan Pendapatan Daerah.

    Berikut adalah lima kriteria utama penerima KJP Plus tahap 2:

    Warga DKI Jakarta

    Penerima bantuan harus memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) yang menunjukkan domisili di DKI Jakarta.

    Siswa Aktif

    Program ini ditujukan untuk siswa aktif di berbagai jenjang pendidikan formal maupun nonformal, termasuk:

    SD, SMP, SMA/SMKPendidikan nonformal seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)Anak Tidak Sekolah (ATS) yang telah kembali bersekolahAnak dari Panti Sosial, penyandang disabilitas, pengemudi Jaklingko, dan penerima Kartu Pekerja Jakarta.Terdaftar dalam DTKS

    Penerima harus terdaftar dalam DTKS, yaitu basis data keluarga kurang mampu yang berhak menerima bantuan sosial.

    Baca juga : Cairkan Saldo Dana Rp400 Ribu Hari Ini, Syaratnya Cuma NIK KTP

  • BLT DD tahap terakhir di Langkat cair, Desa Secanggang cair hari ini

    BLT DD tahap terakhir di Langkat cair, Desa Secanggang cair hari ini

    Sumber foto: M Salim/elshinta.com.

    BLT DD tahap terakhir di Langkat cair, Desa Secanggang cair hari ini
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 13 Desember 2024 – 17:14 WIB

    Elshinta.com – Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara mulai disalurkan. BLT DD tahap terakhir ini disalurkan dari bulan Oktober, November dan Desember senilai Rp900 ribu. BLT DD ini merupakan solusi bagi warga kurang mampu dan lanjut usia yang tidak mendapat bantuan sosial dari pemerintah pusat seperti PKH dan BPNT.   

    Seperti halnya di Desa Secanggang. Pemerintah Desa Secanggang, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, menyalurkan BLT DD yang terakhir di tahun 2024, kepada 69 penerima manfaat.  Hal itu disampaikan Kepala Desa Secanggang Tengku Syaiful Anhar, usai menyerahkan BLT DD di kantor Desa Secanggang, Jumat (13/12). 

    “Saya berharap kepada penerima  BLT DD yang terakhir di tahun ini, dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, semoga tahun berikutnya bisa bertambah penerimanya,” kata Tengku Syaiful.

    Dalam kesempatan itu Kepala Desa Secanggang Tengku Syaiful Anhar menyebut tiga hari kedepan genap setahun ia menjabat Kepala Desa Secanggang. Dia terus berharap dukungan dari warga masyarakat Secanggang dalam membangun dan memberikan pelayanan administrasi cepat.

    “Alhamdulillah, tiga hari lagi genap setahun saya menjabat kepala desa, saya berniat ingin membangun kampung halaman orang tua saya, yakni Desa Secanggang, semoga tahun mendatang Desa Secanggang bisa lebih baik dan berjaya,” ujarnya.

    Terkait program Presiden Prabowo Subianto untuk ketahanan pangan. Pemerintah Desa Secanggang sangat mendukung dengan harapan tiga tahun kedepan swasembada pangan dapat tercapai. Saat ini bantuan pupuk dan bibit sudah sampai ke tangan petani.

    “Berbagai bantuan sudah sampai ke desa, seperti pupuk dan benih, saya tegaskan jangan dijual, tapi manfaatkan sesuai penggunaannya,” tegas Tengku Syaiful seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, M Salim, Jumat (13/12). 

    Tengku Syaiful berharap masyarakat semakin solid dalam mendukung segala program kerja pemerintah desa. Apabila ada hal yang kurang pas bisa diberitahukan kepada perangkat desa.

    “Apabila ada kekurangan dan kesalahan kami tolong ingatkan, temui saya di rumah atau di kantor kita bicarakan baik-baik dan cari solusinya,” pungkas Tengku.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Logistik untuk pengungsi kebakaran Kemayoran tersedia

    Logistik untuk pengungsi kebakaran Kemayoran tersedia

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Teguh: Logistik untuk pengungsi kebakaran Kemayoran tersedia
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 13 Desember 2024 – 21:24 WIB

    Elshinta.com – Penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Teguh Setyabudi memastikan stok logistik untuk pengungsi korban kebakaran di Kemayoran tersedia dengan baik, serta bantuan sosial yang diberikan dapat tersalurkan tepat sasaran.

    “Fasilitas pendukung sudah tersedia dengan baik dan kebutuhan dasar untuk para korban juga masih aman. Kita akan terus memantau stok kebutuhan logistik di tenda pengungsian tersedia dengan baik. Saya berharap, seluruh bantuan yang disalurkan untuk para korban didistribusikan dengan adil dan tepat sasaran,” kata Teguh di Jakarta, Jumat (13/12).

    Hari ini, Teguh mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno meninjau posko pengungsian di Kemayoran, Jakarta Pusat.

    Kegiatan ini dilakukan guna melihat kondisi terkini para pengungsi pascakebakaran yang terjadi pada Sabtu (10/12).

    Dalam peninjauan tersebut, Teguh bersama Pratikno menemui korban kebakaran di Layanan Dukungan Psikososial dan tenda pengungsian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta.

    Teguh juga menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan moral dan material kepada korban kebakaran Kemayoran, Jakarta Pusat.

    “Bantuan ini merupakan wujud nyata para pemangku kepentingan (stakeholder) dalam membantu dan mengabdi kepada masyarakat. Banyak pihak yang memberikan bantuan dan kami sangat berterima kasih,” ujar Teguh.

    Sumber : Antara

  • Prabowo Usulkan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Dikhawatirkan Merusak Demokrasi

    Prabowo Usulkan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Dikhawatirkan Merusak Demokrasi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Rencana Presiden, Prabowo Subianto, untuk mengusulkan agar kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menuai kritik tajam di media sosial.

    Salah satu kritik keras datang dari akun Twitter @Anak Ogi, yang menyebut wacana tersebut berpotensi merusak demokrasi Indonesia.

    Menurut cuitan akun tersebut, usulan ini dinilai sebagai langkah mundur dalam demokrasi, di mana rakyat kehilangan kesempatan untuk memilih pemimpin yang berkualitas seperti Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Tri Rismaharini, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, atau Pramono Anung.

    Sebaliknya, pemimpin-pemimpin daerah dikhawatirkan hanya menjadi boneka yang tunduk kepada ketua DPD partai politik di daerah.

    “Prabowo bersama Koalisi Indonesia Maju (KIM) ingin merusak demokrasi Indonesia. Setelah gagal menciptakan kotak kosong di semua daerah, kini kepala daerah ingin dipilih DPRD. Itu artinya rakyat nggak akan dapat pemimpin seperti Ahok, Risma, Ganjar, Anies, dan Pram lagi,” tulis akun tersebut.

    Selain itu, wacana ini disebut hanya akan mendorong calon kepala daerah untuk mencari dukungan dari partai politik alih-alih mendekati rakyat.

    Hal ini memunculkan kekhawatiran bahwa politik uang, termasuk dalam bentuk bantuan sosial (bansos) dan amplop, justru akan semakin merajalela.

    Kritik ini menggambarkan keresahan publik bahwa wacana tersebut tidak akan menyelesaikan masalah pemilihan kepala daerah, melainkan menambah masalah baru.

    Calon kepala daerah diprediksi akan lebih fokus melobi partai politik ketimbang mendengar suara rakyat, sehingga tujuan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat terancam tergeser.

  • Strategi Akselerasi Digital untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia – Page 3

    Strategi Akselerasi Digital untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Diskusi IndoTelko Forum bertajuk ‘Sinergi Industri Digital Wujudkan Asta Cita’ baru saja digelar. Forum ini bertujuan mempercepat akselerasi transformasi digital Indonesia, sekaligus mendukung visi Indonesia 2045 dan menciptakan ekosistem digital yang inklusif.

    Sebagai keynote speaker dalam event ini, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan, kebijakan pemerintah akan fokus pada penyediaan infrastruktur digital yang merata serta memajukan regulasi yang mendukung pertumbuhan sektor digital.

    “Sinergi antara pemerintah, industri dan masyarakat akan menentukan sejauh mana Indonesia dapat memanfaatkan potensi ekonomi digital untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” tuturnya.

    Sementara itu, Pendiri IndoTelko Doni Ismanto Darwin menuturkan, sektor ekonomi digital memiliki peran strategis dalam pencapaian visi Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan pertumbuah ekonomi Indonesia sebesar 8 persen dalam lima tahun ke depan.

    “Sinergi antara pemerintah, industri, dan masyarakat sangat penting dalam mendorong transformasi digital yang akan memberdayakan UMKM dan mendorong investasi yang berdampak pada kesejahteraan rakyat,” kata Doni.

    Untuk mencapai tujuan tersebut, Dirgayuza Setiawan yang juga merupakan Editor Buku Strategi Transformasi Bangsa Prabowo Subianto, menyorot pentingnya RKP (Rencana Kerja Pemerintah) untuk periode 2024-2029.

    Menurutnya, RKP ini menargetkan dua tujuan yang ambisius, yakni menghapuskan kemiskinan ekstrem hingga 0 persen dan mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.

    “Mandat UUD 1945 menjadi pedoman kita dalam melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan ketertiban dunia,” tuturnya menjelaskan.

    Dalam hal ini, ia juga menyorot pentingnya pendidikan berkualitas untuk mendorong talenta digital, dengan target 99 persen siswa mendapatkan makanan bergizi gratis di sekolah, peningkatan gaji guru, renovasi sekolah, dan penggunaan smart board di setiap kelas.

    Selain itu, Indonesia harus mempercepat pengembangan talenta digital untuk mendukung transformasi ekonomi berbasis teknologi. Menurut Dirgayuza, fokus pada pendidikan berkualitas, termasuk pengiriman siswa ke universitas terbaik di dunia, sangat penting.

    “Kita bisa belajar dari India dan Tiongkok yang sukses membangun talenta digital lewat pendidikan di luar negeri. Sebagian besar pemimpin perusahaan teknologi besar mereka merupakan lulusan universitas top di Amerika Serikat,” ujar Dirgayuza.

    Ia juga menekankan pentingnya teknologi agar bisa memperbaiki kebijakan sosial. Sebagai contoh, Presiden mendorong tenaga ahli digital agar bisa membantu identifikasi penerima bantuan sosial secara akurat sehingga mengurangi kesalahan distribusi.

     

     

  • Bupati Jember Hendy Sebut Gaji Guru Ngaji Naik Rp2,5 Juta di Tahun 2025, Kini Didesak Minta Maaf

    Bupati Jember Hendy Sebut Gaji Guru Ngaji Naik Rp2,5 Juta di Tahun 2025, Kini Didesak Minta Maaf

    TRIBUNJATIM.COM – Pernyataan Bupati Jember Hendy Siswanto mengenai honor guru ngaji dianggap tidak akurat.

    Hendy menyatakan bahwa honor guru ngaji di Jember pada tahun 2025 akan naik dari Rp1,5 juta menjadi Rp2,5 juta.

    Hal itu disampaikan dalam acara penyerahan honor guru ngaji yang berlangsung di Pendopo Wahyuwibawagraha pada Kamis (12/12/2024).

    Saat itu, Bupati Hendy menyebutkan bahwa honor guru ngaji akan naik dari Rp1,5 juta menjadi Rp2,5 juta.

    Bupati Hendy menyatakan bahwa pemerintah telah memprogramkan kenaikan honorarium untuk guru ngaji menjadi sekitar Rp2,5 juta per tahun pada tahun 2025.

    “Kami sudah memprogramkan tahun 2025 ada kenaikan honor sebesar Rp2,5 juta per tahun,” ungkap dia.

    Namun pernyataan tersebut menuai kritik dari anggota DPRD yang menilai data yang disampaikan tidak akurat.

    Anggota Komisi D DPRD Jember, Alfian Andri Wijaya mengungkapkan bahwa dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkab Jember yang dibahas di Komisi D, jumlah anggaran untuk guru ngaji adalah Rp33 miliar untuk total 22.000 orang.

    “Artinya, per orang mendapatkan Rp1,5 juta sebagaimana RKA,” kata dia pada Jumat (13/12/2024).

    Alfian menilai, Bupati Hendy salah menyampaikan informasi mengenai honor guru ngaji.

    Hal ini perlu diluruskan.

    “Bupati hanya asal klaim, tidak mendasar karena yang benar adalah anggaran Rp33 miliar, dari 22.000 guru ngaji mendapatkan Rp1,5 juta per orang,” papar Alfian.

    Politisi Gerindra ini juga menambahkan bahwa jika maksud pernyataan Bupati tersebut hendak diterapkan pada Perubahan APBD 2025, maka sudah tidak memiliki kewenangan.

    “Karena PAPBD 2025 sudah menjadi kewenangan bupati baru yang terpilih,” ujarnya.

    Bupati Jember Hendy Siswanto (kiri) serahkan pencairan honor guru ngaji secara simbolis (Diskominfo Jember)

    Sementara itu, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jember juga meminta Bupati Henddy untuk meminta maaf kepada publik terkait kekeliruan pernyataan.

    Ketua DPC PKB Jember, Ayub Junaidi mengungkapkan keheranannya atas pernyataan Bupati tersebut.

    “Saya ingin meluruskan, bupati minta maaf lah, mungkin bupati keselip,” ujarnya di Jember, Jumat (13/12/2024), melansir Kompas.com.

    Ayub menjelaskan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jember untuk tahun 2025 telah ditetapkan oleh Penjabat (Pj) Bupati Jember, Imam Hidayat, bersama dengan DPRD.

    Dalam APBD tersebut, anggaran untuk honor guru ngaji tetap sebesar Rp1,5 juta, tanpa adanya kenaikan menjadi Rp2,5 juta.

    “Anggaran untuk guru ngaji Rp33 miliar untuk 22 ribu penerima, jadi tetap Rp1,5 juta,” tutur dia.

    Lebih lanjut Ayub mempertanyakan dasar dari pernyataan Bupati Hendy yang menyebutkan adanya kenaikan honor guru ngaji.

    Ia mengungkapkan bahwa banyak guru ngaji yang merasa bingung dan bertanya-tanya mengenai kebenaran informasi tersebut.

    “Ini informasi yang sensitif, ini akhirnya bikin resah, apa benar naik Rp2,5 juta?” kata dia.

    Ayub juga menyarankan agar Bupati tidak membuat kebingungan di kalangan guru ngaji terkait isu kenaikan honor.

    “Saya minta Bupati minta maaf pada masyarakat terkait hal itu.”

    “Agar tidak meresahkan warga,” pungkas Ayub.

    Ketua DPC PKB Jember, Ayub Junaidi, meminta Bupati Hendy meminta maaf karena dianggap salah menyebut honor guru ngaji yang akan naik menjadi Rp2,5 juta di tahun 2025. (Kompas.com/Bagus Supriadi)

    Diberitakan, Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, resmi mencairkan honor guru ngaji yang sempat tertunda akibat momen Pilkada 2024.

    Acara pencairan dilakukan secara simbolis di Pendopo Wahyawibawagraha, Jember, Kamis (12/12/2024).

    Bupati Jember Hendy Siswanto menjelaskan, pencairan honor ini menjadi penting mengingat polemik yang terjadi.

    “Selama ini memang cukup polemik, di ujung tahun, seharusnya ini bisa diselesaikan di bulan September, bahkan di bulan Agustus, tapi ini mundur,” ungkap Hendy usai acara penyerahan.

    Sebanyak 17.679 guru ngaji akan menerima honor senilai Rp1,5 juta.

    Selain itu, pencairan honor juga diberikan kepada 157 guru kitab non-Muslim dan 286 modin nikah.

    Hendy mengakui, keterlambatan pencairan terjadi karena proses honor tersebut dilakukan melalui Bank Jatim tanpa potongan administrasi.

    “Ini rekening khusus sehingga molor, tapi alhamdulillah bisa terselesaikan,” ucap dia.

    Ia menegaskan, pemberian honor bagi guru ngaji bukan merupakan bentuk bantuan sosial (Bansos), melainkan komitmen Pemkab Jember untuk memberikan dukungan setiap tahun.

    “Kami sudah memprogramkan tahun 2025 ada kenaikan honor sebesar Rp2,5 juta setiap tahun,” tambah dia.

    Hendy menyadari, honor tersebut masih belum sepadan dengan pengabdian para guru ngaji, namun ia berharap hal ini dapat meningkatkan semangat mereka.

    “Harapan kami pencairan pada tahun 2025 bisa diselesaikan lebih awal. Sehingga bulan Maret maupun April 2025 sudah bisa dicairkan,” ungkap dia.

    Bupati juga berharap agar jumlah murid yang belajar mengaji dapat meningkat.

    Tidak hanya dari kalangan anak-anak, tetapi juga orang dewasa hingga orangtua yang belum bisa mengaji.

    Sebelumnya, Sekretaris Daerah Pemkab Jember, Hadi Sasmito, sempat menghentikan pencairan honor guru ngaji selama momen Pilkada 2024.

    “Arahan saya, program berbasis kemasyarakatan itu dihentikan sementara,” ucap Hadi pada Senin (14/10/2024) silam.

    Ia menilai, penghentian sementara Bansos dan hibah tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga netralitas ASN pada saat Pilkada.

    “Arahan saya, program berbasis kemasyarakatan itu dihentikan sementara,” ungkap dia.

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com

  • Fahira Idris Salurkan Bantuan Pangan dan Sandang kepada Korban Kebakaran Kawasan Kebon Kosong Megapolitan 13 Desember 2024

    Fahira Idris Salurkan Bantuan Pangan dan Sandang kepada Korban Kebakaran Kawasan Kebon Kosong Megapolitan 13 Desember 2024

    Fahira Idris Salurkan Bantuan Pangan dan Sandang kepada Korban Kebakaran Kawasan Kebon Kosong
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    — Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) Daerah Pemilihan (Dapil) Daerah Khusus Ibu Kota (DKI)
    Jakarta

    Fahira Idris
    memberikan bantuan sosial berupa kebutuhan pangan dan sandang kepada korban
    kebakaran
    kawasan pemukiman padat Kebon Kosong.
    Bantuan tersebut disalurkan di tenda posko korban Jalan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2024).
    “Beberapa aspirasi warga yang menurut saya perlu segera ditindaklanjuti adalah kemudahan dalam mengurus berbagai dokumen administrasi kependudukan dan dokumen penting lainnya yang ikut terbakar,” katanya dalam keterangan tertulis, Jumat.
    Fahira mengungkapkan, tenda pengungsian harus dilengkapi fasilitas penanganan medis yang optimal dan ramah anak-anak, lansia, serta ibu hamil.
    “Pemerintah perlu segera mengambil langkah jangka pendek, misalnya penyediaan tempat tinggal sementara untuk warga, sekaligus segera menyusun rencana rekonstruksi atau membangun kembali rumah warga yang terbakar,” lanjutnya.
    Selain itu, Fahira turut menilai bahwa penataan lokasi kebakaran juga harus diperhatikan dengan cara membangun berbagai fasilitas, seperti
    septic tank
    komunal, sumur resapan, dan fasilitas lain yang dapat dimanfaatkan bersama.
    “Saya berharap Pemerintah Daerah Khusus Jakarta juga sudah mulai memikirkan dan merancang pembangunan kembali permukiman warga baik rumah yang lebih layak huni, sekaligus penataan lingkungan agar lebih tertata baik,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.