Xcloud.id

Topik: Bantuan Sosial

  • Daftar Bansos yang Kembali Cair 2025, Cek Syarat dan Cara Dapatnya di Sini!

    Daftar Bansos yang Kembali Cair 2025, Cek Syarat dan Cara Dapatnya di Sini!

    JABAR EKSPRES – Inilah daftar bantuan sosial (bansos) yang kembali cair di tahun 2025, cek syarat dan cara dapatnya di sini.

    Pemerintah kembali menyalurkan berbagai program bantuan sosial (bansos) pada tahun 2025 untuk membantu masyarakat kurang mampu.

    Ada lima program utama yang disiapkan dengan penyaluran yang lebih tepat sasaran, berkat adanya Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSE). Berikut penjelasan lengkapnya.

    Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSE) adalah basis data terintegrasi yang menggabungkan data dari berbagai sumber, termasuk Kementerian Sosial, PLN, Pertamina, dan hasil registrasi sosial ekonomi.

    DTSE digunakan untuk menyusun profil kesejahteraan sosial masyarakat secara komprehensif dan akurat.

    BACA JUGA: Syarat dan Ketentuan Diskon Tarif Listrik 50 Persen Awal Tahun 2025, Cek di Sini!

    Dengan data ini, penyaluran bansos dapat dilakukan dengan lebih efektif dan tepat sasaran.

    Deretan Bansos yang Dipastikan Cair di Tahun 2025

    Berikut daftar program bansos yang akan kembali cair pada tahun 2025:

    1. Makan Siang Bergizi Gratis

    Makan siang bergizi gratis ini sebelumnya sudah direncakan oleh calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo-Gibran.

    Rencana bantuan makan siang gratis ini akan terealisasikan di tahun depan, dengan sasaran Siswa dari PAUD hingga SMA.

    Adapun tujuan bantuan ini untuk meningkatkan gizi anak-anak sekolah dan mendukung proses belajar mengajar.

    2. Program Keluarga Harapan (PKH)

    Sebelumnya, program bantuan keluarga harapan (PKH) sudah cair ke keluarga penerima manfaat (KPM), yang termasuk keluarga miskin dengan anggota keluarga rentan, seperti ibu hamil, anak-anak usia dini, lanjut usia, dan penyandang disabilitas.

    Bantuan ini diberikan dalam bentuk uang tunai dengan nilai berbeda sesuai dengan kategori penerima untuk memenuhi kebutuhan dasar.

    3. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)

    Bantuan pangan non tunai (BPNT) akan kembali cair di tahun 2025, program BPNT atau kartu sembako dapat digunakan untuk membeli bahan pangan di agen atau toko yang telah ditunjuk.

    BACA JUGA: Cara Dapatkan Diskon Tarif Listrik 2 Bulan, Penuhi Syarat ini untuk Dapat Potongan 50 Persen

    Bantuan ini berjumlah Rp200.000 perbulan untuk setiap penerima yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Kemensos.

  • Bansos PKH dan Sembako Cair Bulan Ini, Ini Cara Mencairkan dan Cek Penerimanya – Halaman all

    Bansos PKH dan Sembako Cair Bulan Ini, Ini Cara Mencairkan dan Cek Penerimanya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kementerian Sosial (Kemensos) menyalurkan dua bantuan sosial (bansos) yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) pada bulan ini, Desember 2024.

    Para penerima bansos PKH dan Sembako diimbau untuk segera melakukan transaksi dan memanfaatkan bantuan sesuai ketentuan.

    Direktur Jaminan Sosial Kemensos, Faisal mengatakan, bansos PKH dan Sembako yang disalurkan melalui Himbara (Himpunan Bank Negara), sudah dapat digunakan karena telah masuk ke rekening.

    “Yang melalui PT Pos akan cair pada minggu ketiga Desember,” kata Faisal di Jakarta, Rabu (11/12/2024), dikutip dari kemensos.go.id.

    Cara Mencairkan Bansos PKH dan Sembako

    Masyarakat dapat mencairkan bantuan dengan mendatangi bank atau ATM terdekat. 

    Untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang bantuannya disalurkan melalui PT Pos, undangan pengambilan bantuan akan diberikan. 

    PT Pos menyediakan tiga metode penyaluran, yaitu pengambilan langsung di kantor pos, penyaluran melalui komunitas, dan penyaluran langsung ke rumah KPM.

    Pada metode penyaluran komunitas, petugas PT Pos akan mendatangi komunitas KPM yang lokasinya jauh dari kantor pos. 

    Biasanya, metode ini digunakan untuk KPM yang tinggal di wilayah terpencil seperti daerah 3T. 

    Penyaluran langsung ke rumah dikhususkan bagi KPM lanjut usia dan penyandang disabilitas yang tidak mampu secara fisik untuk mendatangi kantor pos.

    Pada bansos PKH, bantuan yang disalurkan mencakup Tahap III (periode Juli, Agustus, September) dan Tahap IV (periode Oktober, November, Desember). 

    KPM yang menerima bantuan melalui Himbara akan mendapatkan bantuan Tahap IV, sedangkan KPM yang menerima bantuan melalui PT Pos akan mendapatkan bantuan Tahap III dan Tahap IV.

    Besaran bansos PKH yang diterima KPM berbeda-beda tergantung kriteria atau kategorinya.

    Segini besaran bantuan PKH setiap tahunnya:

    Kategori Ibu Hamil/Nifas: Rp 3 juta/tahun atau Rp 750 ribu/tiga bulan
    Kategori Anak Usia Dini 0 s.d. 6 Tahun: Rp 3 juta/tahun atau Rp 750 ribu/tiga bulan
    Kategori Lanjut Usia: Rp 2,4 juta/tahun atau Rp 600 ribu/tiga bulan
    Kategori Penyandang Disabilitas berat: Rp 2,4 juta/tahun atau Rp 600 ribu/tiga bulan
    Kategori Pendidikan Anak SMA/Sederajat: Rp 2 juta/tahun atau Rp 500 ribu/tiga bulan
    Kategori Pendidikan Anak SMP/Sederajat: Rp 1,5 juta/tahun atau Rp 375 ribu/tiga bulan
    Kategori Pendidikan Anak SD/Sederajat: Rp 900 ribu/tahun atau Rp 225 ribu/tiga bulan

    Sementara bansos BPNT/Sembako, bantuan yang cair pada bulan Desember mencakup periode Juli-Desember bagi KPM yang menerima melalui PT Pos.

    Bagi KPM yang menerima melalui Himbara, bansos BPNT/Sembako yang cair adalah periode November-Desember.

    Setiap KPM BPNT/Sembako menerima bantuan sebesar Rp 200.000 per bulan.

    Cara Cek Penerima Bansos PKH dan Sembako

    Masyarakat dapat melakukan pengecekan secara mandiri apakah dirinya terdaftar sebagai penerima bansos periode Desember 2024.

    Caranya dengan mengakses situs cekbansos.kemensos.go.id lalu mengetikkan nama dan alamat sesuai KTP.

    Dalam situs cekbansos.kemensos.go.id, masyarakat juga bisa mengetahui status penerima bansos Desember 2024.

    Berikut cara cek status penerima bansos PKH dan Sembako pada Desember 2024 di cekbansos.kemensos.go.id.

    Cek Status Penerima Bansos PKH dan Sembako

    Akses situs https://cekbansos.kemensos.go.id/ atau klik link ini.
    Masukkan Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan.
    Masukkan nama Penerima Manfaat (PM) sesuai KTP.
    Ketikkan 4 huruf kode yang tertera dalam kotak kode.
    Jika huruf kode kurang jelas, klik icon Refresh untuk mendapatkan huruf kode baru.
    Klik tombol CARI DATA.
    Situs akan memunculkan hasil pencarian apakah nama Anda masuk dalam daftar sebagai Kelompok Penerima (KP).

    Catatan: Sistem Cek Bansos Kemensos akan mencari Nama PM sesuai wilayah yang diinputkan.

    Jika bansos Desember 2024 sudah disalurkan, maka pada kolom “Status” akan bertuliskan “Ya”.

    Begitu juga dengan kolom “Ket” dan “Periode”.

    Kolom “Ket” merujuk pada metode penyaluran bansos apakah lewat bank, kantor pos, atau pengurus.

    Sementara “Periode” merujuk pada periode pencairan. Jika tertulis “PKH NOV-DES 2024” artinya bansos BPNT periode November-Desember 2024 sudah cair.

    Jika masih bertuliskan “PKH AGT – OKT 2024”, maka bansos PKH periode Desember 2024 belum cair.

    Faisal juga mengimbau masyarakat untuk melakukan transaksi paling lambat 31 Desember 2024 dan memanfaatkan bantuan sesuai kebutuhan. 

    “Kami mengingatkan agar bantuan digunakan secara bijak dan tidak untuk membeli rokok atau barang-barang yang tidak produktif,” ujarnya.

    (Tribunnews.com/Sri Juliati)

  • Mensos Serahkan Langsung Bantuan Sembako dan PKH di Kantor Pos Sleman

    Mensos Serahkan Langsung Bantuan Sembako dan PKH di Kantor Pos Sleman

    Jakarta –

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyerahkan langsung bantuan program sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 180 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kantor Pos Sleman, Yogyakarta, hari ini. Bantuan tersebut untuk menguatkan solidaritas dalam momentum Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) 2024.

    Saat bertemu langsung dengan seluruh KPM penerima bantuan, Saifullah berpesan untuk menggunakan bantuan yang telah diberikan sesuai peruntukkan.

    “Bantuan yang diberikan jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak penting, apalagi untuk judol sama sekali tidak ada manfaatnya,” kata Saifullah dalam keterangan tertulis, Rabu (18/12/2024).

    Dia menjelaskan bahwa penyaluran bantuan PKH, Sembako, ATENSI YAPI (Yatim/Piatu/YatimPiatu), serta bantuan untuk permakanan dan lansia melalui dua jalur yaitu melalui Himbara dan PT Pos.

    “Dua-duanya jalan, Alhamdulillah, dan kali ini juga disaksikan secara langsung oleh Direktur PT Pos, pak Haris, di Kantor Pos Sleman,” ujarnya.

    Dia mengatakan, di tahun 2025 nanti setelah ada monitoring dan evaluasi akan dilakukan perbaikan terhadap pola-pola penyaluran bantuan sosial agar hambatan-hambatan yang ada di tahun 2024 dapat diperbaiki di tahun 2025.

    “Ketika kebutuhan dasarnya terpenuhi, para KPM ini akan naik kelas sehingga diharapkan dapat diajukan untuk dilakukan graduasi atau dikeluarkan dari penerima bantuan program perlindungan jaminan sosial. Selanjutnya akan kami siapkan untuk menerima bantuan pemberdayaan seperti modal usaha atau pelatihan-pelatihan,” tuturnya.

    Pada kesempatan tersebut Saifullah menyatakan untuk kedepannya dengan adanya kolaborasi ini program-program dari Kementerian Sosial dapat selalu tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran.

    Kedepannya, Kemensos menginginkan untuk kolaborasi yang dilakukan akan menciptakan kinerja yang lebih baik lagi.

    “Pertumbuhan ekonomi yang baik, efeknya kemiskinan kita akan berkurang dan yang paling penting solidaritas kita untuk menuju Indonesia emas,” ujarnya.

    Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia Haris yang turut hadir dalam acara tersebut mengatakan PT Pos sejak tahun 2020 telah mengemban amanah untuk menyalurkan bantuan untuk KPM.

    “Dari kami ada tiga pola penyaluran, bapak ibu kami panggil untuk datang ke kantor pos, melalui komunitas atau bapak ibu yang tidak dapat hadir misal lansia atau sedang sakit petugas kami akan mendatangi ke rumah,” tutup Haris.

    Sebagai informasi, bantuan PKH yang diterima sesuai dengan komponen yang terdaftar dan diterima oleh KPM dalam kurun waktu per tiga bulan. Pada komponen kesehatan, ibu hamil dan anak usia 0-6 tahun masing-masing menerima Rp 750.000. Untuk komponen pendidikan, anak sekolah dasar atau sederajat menerima Rp 225.000, anak SMP atau sederajat mendapat Rp 375.000, dan anak SMA atau sederajat memperoleh Rp 500.000.

    Selanjutnya, komponen kesejahteraan sosial mencakup penyandang disabilitas berat dan lanjut usia 60 tahun ke atas, yang masing-masing dialokasikan menerima Rp 600.000 per tiga bulan. Setiap KPM BPNT/sembako menerima bantuan sebesar Rp 200.000 per bulan.

    (akd/ega)

  • Dishub Jakarta Siapkan 10 Kapal untuk Distribusikan Pangan ke Kepulauan Seribu

    Dishub Jakarta Siapkan 10 Kapal untuk Distribusikan Pangan ke Kepulauan Seribu

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo memastikan telah menyiapkan 10 unit kapal untuk mendistribusikan pasokan pangan kepada warga di Kepulauan Seribu.

    “Saat ini kami sudah siapkan total sebanyak 10 unit kapal. Sepuluhnya itu tentu bisa operasional sesuai cuaca yang disampaikan BMKG,” ucapnya di Balai Kota Jakarta, Rabu (18/12/2024).

    Hanya saja, Syafrin menyebut, operasional sepuluh kapal tersebut sangat tergantung dengan kondisi cuaca.

    Ia pun tak menampik bila kapal-kapal tersebut tak bisa beroperasi selama beberapa hari terakhir ini.

    “Memang tiga hari ini dari hasil pantauan terjadi gelombang tinggi sampai 2,5 meter dan tentu sangat membahayakan penumpang,” ujarnya.

    Anak buah Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi ini bilang, pihaknya tak bisa berbuat banyak bila kondisi cuaca buruk.

    “Terakhir ada satu kapal yang memaksakan (jalan), kapal barang dan berujung karam kapalnya. Upaya kami memitigasi berupa menunda keberangkatan,” tuturnya.

    Gandeng TNI AU

    Banjir rob yang terjadi di Jakarta turut menerjang permukiman warga yang ada di wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu.

    Warga di perairan Jakarta itu pun sempat terisolasi akibat banjir dan tingginya gelombang air laut yang menyebabkan kapal-kapal dari daratan Jakarta sulit berlayar menuju Kepulauan Seribu.

    Kondisi ini pun dikhawatirkan menyebabkan warga Kepulauan Seribu kekurangan pangan.

    Untuk mengatasi masalah ini, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi menyebut, pihaknya bakal berkoordinasi dengan TNI Angkatan Udara.

    Teguh menjelaskan, sejatinya Dinas Perhubungan (Dishub) DKI memiliki armada kapal yang bisa digunakan untuk mendistribusikan bantuan ke Kabupaten Kepulauan Seribu, hanya saja, bila cuaca semakin tak memungkinkan, maka pemerintah bakal minta bantuan TNI AU.

    “Kalau cuaca jelek sekali kami akan berkoordinasi dengan TNI AU. Pasti Insyaallah, tidak ada masalah,” ucapnya di Balai Kota Jakarta, Selasa (17/12/2024).

    Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Maruli Sijabat menjelaskan, pihaknya telah menempatkan personel dan menyiapkan lokasi cadangan pangan (buffer stock) untuk mengatasi kekurangan pangan warga Kepulauan Seribu akibat cuaca ekstrem.

    “Personel kami disana, beserta dengan peralatannya, termasuk juga buffer stock yang kami siapkan, bila mana terjadi peningkatakan kebutuhan terkait dengan pangan maupun sandang,” ujarnya.

    Kepala Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta Premi Lasari pun memastikan, pihaknya sudah mengalokasikan anggaran untuk mendistribusikan bantuan kepada masyarakat Kepulauan Seribu.

    “Terkait dengan bansos, kami sudah siap. Termasuk juga nanti kalau dari Kabupaten Pulau Seribu membutuhkan, kami bekerjasama dengan Dinas Perhubungan, langsung bisa mensuplai bantuan sosial,” kata dia.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • Hari Pertama Penyaluran BPNT dan PKH Tahap III dan IV di Kota Kediri

    Hari Pertama Penyaluran BPNT dan PKH Tahap III dan IV di Kota Kediri

    Kediri (beritajatim.com) – Program bantuan sosial sembako dan Penerima Keluarga Harapan (PKH) Tahap III dan IV Tahun 2024 di Kota Kediri kembali disalurkan ke masyarakat. Penyaluran yang dilakukan melalui PT Pos ini dijadwalkan terlaksana selama seminggu hingga Selasa (24/12/2024) pekan depan.

    Bantuan menyasar 8.335 penerima dengan rincian 2.659 penerima dari Kecamatan Kota, 3.076 penerima dari Kecamatan Mojoroto dan 2.600 penerima dari Kecamatan Pesantren.

    “Penerima sembako BPNT dan PKH ini adalah masyarakat yang masuk dalam DTKS. Bantuan sosial yang diserahkan untuk masing-masing penerima sebesar Rp. 1,2 juta dari nominal bantuan sebesar 200 ribu per bulan yang diterimakan dalam kurun waktu 6 bulan,” terang Kepala Dinas Sosial Paulus Luhur Budi saat dihubungi melalui telepon.

    Sedangkan untuk penyaluran PKH, masing-masing penerima manfaat mendapat nominal berbeda tergantung syarat dan komponen seperti ibu hamil, balita, anak sekolah, lansia, serta disabilitas.

    “Kriteria penerima bansos sembako dan PKH pun berbeda. Untuk bansos sembako kriterianya yakni masyarakat miskin yang masuk data DTKS sedangkan PKH kriterianya yaitu memiliki 1 dari 5 komponen yakni lansia, balita, ibu hamil, anak sekolah dan disabilitas,” terangnya.

    Paulus menambahkan Dinas Sosial dalam kegiatan ini berperan untuk melakukan monitoring dan menerima aduan dari masyarakat jika terjadi ketidaksesuaian data dengan kondisi penerima.

    “Data bantuan sosial itu dinamis. Tidak selamanya yang menjadi penerima terus menjadi penerima dan begitu sebaliknya. Untuk itu masyarakat bisa ikut memantau dengan melaporkan penerima bantuan yang mungkin tidak tepat sasaran,” katanya. Aduan tersebut bisa disampaikan melalui kelurahan masing-masing atau melalui aplikasi cek bansos milik Kemensos.

    Guna kelancaran kegiatan penyaluran ini, Paulus mengaku pihaknya menerjunkan beberapa tim dengan dibantu relawan dari Tim Reaksi Cepat (TRC). Sekaligus dalam kesempatan tersebut Paulus menghimbau kepada para penerima untuk membelanjakan bantuan yang diberikan sesuai dengan ketentuan.

    “Kalau untuk penerima sembako silahkan untuk dibelanjakan sesuai dengan ketentuan, dalam artian untuk pemenuhan bahan pokok, beras, lauk pauk, kemudian untuk PKH silahkan untuk dibelanjakan kebutuhan untuk pemenuhan nutrisi, keperluan penunjang untuk merawat lansia, gizi anak terutama untuk mengatasi stunting,” pesannya.

    Paulus berharap bantuan yang diberikan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membantu memenuhi kebutuhan dasar seperti bahan pangan, pendidikan dan kesehatan.

    Sementara itu, Lailatul Badriah salah satu penerima bantuan sembako asal Kelurahan Setonopande mengaku bersyukur. Ibu satu anak itu mengaku senang mendapat bantuan sembako karena dapat membantu keluarganya mencukupi kebutuhan sehari-hari. Bantuan rencananya akan langsung Ia belikan kebutuhan pokok seperti beras, telur dan minyak.

    “Program ini sangat bermanfaat dan membantu masyarakat. Salah satunya seperti saya yang sehari-harinya hanya sebagai ibu rumah tangga. Dengan bantuan ini tentu membantu meringankan ekonomi keluarga saya,” ungkapnya. [nm/beq]

  • Cara Cek NIK KTP Penerima Bansos PKH dan BPNT

    Cara Cek NIK KTP Penerima Bansos PKH dan BPNT

    Jakarta, Beritasatu.com – Pada Desember 2024, dua jenis bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial (Kemensos) akan disalurkan, yaitu program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan nontunai (BPNT). Penerima bansos ini dapat mengecek statusnya baik secara online maupun offline.

    Berikut ini cara untuk memeriksa status penerima bansos PKH dan BPNT.

    1. Melalui aplikasi Cek Bansos
    Untuk mengecek status penerima bansos melalui aplikasi, ikuti langkah-langkah berikut:

    – Unduh aplikasi Cek Bansos di Google Play Store atau App Store.
    – Buka aplikasi dan buat akun dengan mengisi data diri seperti nama, NIK, dan email.
    – Jika sudah terdaftar, lakukan login.
    – Pilih menu “Cek Bansos”.
    – Masukkan informasi alamat tempat tinggal, seperti provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan.
    – Tekan tombol “Cari Data” untuk melihat status penerima.

    2. Melalui situs web resmi Cek Bansos
    Selain aplikasi, Anda juga bisa mengecek status penerima bansos lewat sistus web resmi Cek Bansos. Caranya adalah:

    – Akses situs web cekbansos.kemensos.go.id.
    – Isikan informasi provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa.
    – Masukkan nama penerima manfaat sesuai dengan KTP.
    – Ketikkan kode yang muncul di layar.
    – Pilih “Cari Data” untuk melihat hasilnya.

    3. Mengunjungi Dinas Sosial setempat
    Jika mengalami kendala saat mengecek secara online, Anda dapat langsung mengunjungi Dinas Sosial (Dinsos) terdekat. Anda hanya perlu membawa KTP dan meminta petugas untuk memeriksa status penerima bansos Anda.

    Dengan cara-cara di atas, Anda dapat memastikan apakah terdaftar sebagai penerima PKH atau BPNT pada Desember 2024.

  • Pemprov Jateng Berhasil Borong 3 Penghargaan Pengelolaan Keuangan Daerah dari Kemendagri

    Pemprov Jateng Berhasil Borong 3 Penghargaan Pengelolaan Keuangan Daerah dari Kemendagri

    loading…

    JAKARTA – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meraih tiga penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam pegelolaan keuangan daerah. Tiga penghargaan tersebut meliputi ketegori pendapatan daerah tertinggi, kategori peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) tertinggi, dan kategori realisasi belanja daerah tertinggi.

    Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Keuangan Daerah dan Penganugerahan APBD Award Tahun 2024 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta pada Rabu (18/12/2024).

    Nana menyampaikan terima kasih kepada seluruh tim pengelola keuangan Provinsi Jateng, antara lain: Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan Badan Perencanaan Daerah (Bappeda), yang telah bekerja keras dalam mengelola keuangan daerah, sehingga mencapai hasil yang diharapkan.

    “Penghargaan ini menjadi pemicu motivasi kita untuk lebih meningkatkan kembali upaya-upaya yang perlu dilakukan ke depan,” tuturnya.

    Nana menyampaikan, pendapatan Provinsi Jateng hingga medio Desember 2024 mencapai Rp25,2 triliun atau 92,2 persen dari target sebesar Rp27 triliun. Untuk belanja daerah, capaiannya berada di angka 86,31 persen atau terealisasi Rp24,6 triliun.

    (Foto: Istimewa)

    Pengelolaan keuangan ini, menurut dia, menunjukkan indikator positif, karena pendapatan lebih besar dari belanja daerah.

    “Pendapatan harus lebih besar daripada nilai belanja, sehingga rasio kapasitas fiskal yang tinggi, akan sangat berpengaruh dengan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah,” ucap Nana.

    Pendapatan daerah di Provinsi Jateng, difokuskan untuk pembelanjaan di sektor-sektor prioritas. Antara lain bidang pendidikan Rp8,829 triliun, bidang kesehatan Rp3,739 triliun, dan bidang infrastruktur Rp5,815 triliun.

    Selanjutnya, untuk prioritas pengentasan kemiskinan melalui belanja hibah Rp2,276 triliun dan belanja bantuan sosial Rp45,008 miliar. Sementara bantuan keuangan kepada kabupaten/kota mencapai Rp2,743 triliun.

    Nana menandaskan, pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan dengan tertib, memenuhi peraturan perundang-undangan, dan transparan. Sebab, pengelolaan keuangan yang baik menjadi salah satu kunci utama untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

    (skr)

  • Saldo Dana Bantuan Pangan Non Tunai Rp400.000 Cair di Kantor Pos Hari Ini, Ini Alur Cairkan Dananya

    Saldo Dana Bantuan Pangan Non Tunai Rp400.000 Cair di Kantor Pos Hari Ini, Ini Alur Cairkan Dananya

    JABAR EKSPRES – Kabar baik bagi keluarga penerima manfaat (KPM) penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sudah mulai cair di kantor pos.

    Program ini bertujuan untuk mendukung kebutuhan pangan masyarakat kurang mampu sekaligus memberikan bantuan langsung yang dapat digunakan secara fleksibel.

    BPNT atau kartu sembakoadalah program bantuan sosial dari pemerintah yang disalurkan dalam bentuk saldo untuk membeli kebutuhan pangan.

    Porgram bantuan pangan non tunai atau kartu sembako ini disalurkan oleh Kementerian Sosial untuk KPM, dengan bantuan senilai Rp200.000 cair setiap bulan.

    BACA JUGA: Bansos KLJ, KAJ, KPDJ Tahap 4 Sudah Cair ke Rekening Penerima, Ini Besaran Uangnya

    Dengan bantuan ini, penerima dapat memperoleh bahan pokok seperti beras, minyak goreng, telur, dan kebutuhan pangan lainnya.

    KPM penerima bantuan pangan non tunai bisa mencairkan bantuan melalui kantor pos atau melalui Bank Himbara (Bank BNI, BRI, Mandiri, BTN, dan BSI).

    Di bulan ini, KPM akan menerima dana bantuan senilai Rp400.000 yang disalurkan untuk dua bulan sekaligus, yaitu untuk pencairan di bulan November dan Desember 2024.

    Syarat untuk Mencairkan Dana BPNT

    Agar bisa mencairkan dana BPNT di kantor pos, pastikan Anda memenuhi syarat berikut:

    1. Nama Anda harus terdaftar sebagai penerima bantuan sosial BPNT.

    2. Terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos.

    3. Bawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) yang sesuai dengan data penerima.

    4. Surat pemberitahuan atau undangan dari pihak terkait harus dibawa untuk proses pencairan.

    BACA JUGA: Pemerintah Berikan Diskon Harga Bahan Pokok hingga 70 Persen saat Natal 2024

    Alur Pencairan Dana di Kantor Pos

    Ikuti langkah-langkah berikut untuk mencairkan dana BPNT di kantor pos:

    1. Pastikan Anda datang ke kantor pos sesuai jadwal kedatangan.

    2. Sesampainya di kantor pos, ambil nomor antrian dan tunggu giliran Anda.

    3. Serahkan KTP, KK, dan undangan kepada petugas untuk diverifikasi.

    4. Petugas akan memeriksa data Anda di sistem.

    5. Setelah data diverifikasi, Anda akan menerima dana sebesar Rp400.000 dalam bentuk tunai.

    6. Pencairan saldo dana BPNT sebesar Rp400.000 kini semakin mudah dengan layanan di kantor pos.

  • KPK Tetapkan 2 Tersangka dan Sita Dokumen Bukti Dugaan Korupsi Dana CSR BI

    KPK Tetapkan 2 Tersangka dan Sita Dokumen Bukti Dugaan Korupsi Dana CSR BI

    JABAR EKSPRES – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI).

    Penetapan tersangka ini diungkapkan oleh Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Rudi Setiawan, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Selasa (17/12).

    “Tersangka yang terkait perkara ini ada. Kamis sudah dari beberapa bulan yang lalu telah menetapkan dua orang tersangka yang diduga memperoleh sejumlah dana yang berasal dari CSR-nya Bank Indonesia,” ujar Rudi Setiawan, sebagaimana mengutip dari ANTARA.

    Meski sudah menetapkan dua tersangka terkait dugaan korupsi dana CSR BI, Rudi belum memberikan keterangkat lebih lanjut soal siapa saja pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dan apa peran mereka dalam perkara tersebut.

    Untuk menguatkan bukti dugaan korupsi, penyidik KPK melakukan penggeledahan di Kantor Pusat Bank Indonesia, Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, pada Senin (16/12) malam.

    BACA JUGA: Bansos KLJ, KAJ, KPDJ Tahap 4 Sudah Cair ke Rekening Penerima, Ini Besaran Uangnya

    Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen penting dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan kasus ini.

    “Dokumen terkait berapa besaran CSR-nya siapa-siapa yang menerima dan sebagainya, tentunya itu yang kita cari,” tambah Rudi.

    Meski sudah menetapkan dua orang sebagai tersangka, KPK masih merahasiakan identitas mereka dan peran masing-masing dalam dugaan korupsi ini.

    Di sisi lain, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso, membenarkan adanya penggeledahan yang dilakukan oleh KPK di Kantor Pusat BI.

    Ia menegaskan bahwa Bank Indonesia akan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan bersikap kooperatif terhadap penyidikan.

    “Bank Indonesia menerima kedatangan KPK di kantor kami pada 16 Desember 2024. Kedatangan KPK ke Bank Indonesia untuk melengkapi penyidikan terkait dugaan penyalahgunaan CSR Bank Indonesia yang disalurkan,” jelas Denny.

    Ia menambahkan bahwa Bank Indonesia siap mendukung segala upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK dan menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada pihak berwenang.

    Kasus dugaan korupsi dana CSR Bank Indonesia ini menambah daftar panjang perkara korupsi yang tengah diselidiki oleh KPK.

  • Pemda DIY Mendapat Alokasi APBN 2025 Sebesar Rp21,3 T

    Pemda DIY Mendapat Alokasi APBN 2025 Sebesar Rp21,3 T

    Liputan6.com, Yogyakarta – Pemda DIY telah menerima alokasi APBN 2025 sebesar Rp21,3 T oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada Selasa (10/12) di Istana Negara, Jakarta, lalu menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2025 ke bupati dan wali kota.

    Gubernur DIY Sultan HB X mengatakan alokasi APBN 2025 tersebut terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp11,01 T dan alokasi Belanja Negara Tahun 2025 berupa TKD senilai Rp10,29 T.

    “Ini diharapkan sinergi kebijakan antara APBN pusat dan daerah, terus akan ditingkatkan. Tentu melalui harmonisasi belanja pusat dan daerah, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan yang berdimensi regional,” kata Sri Sultan Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Kamis 12 Desember 2024.

    Gubernur DIY Sri Sultan membagikan pesan Presiden kepada Bupati dan Walikota agar meningkatkan efisiensi, penghematan di semua bidang dalam penggunaan anggaran dan mengurangi kebocoran anggaran. Selain itu harus fokus pada strategi menjamin ketahanan pangan salah satunya dengan sembada pangan.

    “Lumbung pangan nasional, lumbung pangan provinsi, lumbung pangan kabupaten dan desa harus diciptakan.”

    Soal alokasi APBN 2025 pesan selanjutnya Presiden RI yaitu swasembada energi dan strategi transformasi pembangunan, penegakan hukum dan strategi hilirisasi semua komoditas. Selain itu pendidikan dan kesehatan, sebagai prioritas pembangunan, sehingga menjadi bagian tidak terpisahkan, dalam strategi pengentasan kemiskinan dan mewujudkan program peningkatan makanan bergizi terutama untuk anak-anak.

    “Bapak Presiden kemarin juga meluncurkan Katalog Elektronik versi 6.0. Hal ini diharapkan dapat mengurangi 20 sampai 30% biaya pengadaan, menurunkan biaya administrasi 40 sampai 50%, sehingga meningkatkan efisiensi dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan kita, sehingga nilai ICOR atau Incremental Capital Output Ratio kita bisa menurun,” ujar Sri Sultan.

    Gubernur DIY mengimbau para pemangku kepentingan agar mewujudkan pemerintah yang bersih, diantaranya dengan pengelolaan manajemen yang baik, leadership yang kuat serta pemanfaatan teknologi. Selain itu juga dengan upaya penegakan hukum.

    Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharan (DJPb) Provinsi D.I.Yogyakarta, Agung Yulianta, mengatakan, alokasi belanja Kementerian/ Lembaga sebesar Rp11,01 triliun terdiri atas belanja pegawai Rp4,97 triliun, belanja barang Rp3,64 triliun, belanja modal Rp2,38 triliun, dan belanja bantuan sosial Rp22,28 miliar. Alokasi Belanja Negara Tahun 2025 berupa TKD sebesar Rp10,29 triliun terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Rp320,35 miliar.

    “Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp5,85 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp337,48 miliar, DAK Nonfisik sebesar Rp1,95 triliun; Insentif Fiskal sebesar Rp106,43 miliar, Dana Keistimewaan DIY sebesar Rp1,2 triliun, dan Dana Desa sebesar Rp515,13 miliar.”

    Agung menjelaskan, penyerahan DIPA Petikan pada tahun ini juga dilakukan secara digital yang memberi simbolisasi pergeseran paradigma menuju era digital yang lebih modern. DIPA Petikan dan Buku Alokasi TKD Tahun 2025 telah melalui proses digitalisasi, semenjak dari perencanaan, penganggaran sampai melalui proses penandatanganan DIPA yang dilakukan secara elektronik. Proses bisnis pengesahan dari dokumen anggaran sebelum digitalisasi mengikuti dua belas proses yang sangat rumit. Saat ini hanya empat tahap dan menggunakan aplikasi digital SAKTI.

    “Dengan diserahkannya DIPA petikan dan Buku Alokasi TKD TA 2025 oleh Gubernur DIY, kami mengharapkan agar APBN 2025 dapat dilaksanakan lebih awal serta memperhatikan substansi dari program dan kegiatan yang tertuang pada DIPA. Ini agar memberikan nilai tambah secara optimal bagi percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat DIY,” katanya.

     

    Skandal Korupsi Bansos Covid-19, Ini Kata Paguyuban BUMDes Cilacap