Topik: Bantuan Sosial

  • Uskup Agung Jakarta: Bansos Sering Kali Mematikan Pemberdayaan
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        25 Desember 2024

    Uskup Agung Jakarta: Bansos Sering Kali Mematikan Pemberdayaan Megapolitan 25 Desember 2024

    Uskup Agung Jakarta: Bansos Sering Kali Mematikan Pemberdayaan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Uskup Agung Jakarta Ignatius
    Kardinal Suharyo
    mengingatkan pemerintah untuk mulai berhati-hati dalam memberikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat.
    Kardinal Suharyo beralasan, pembagian
    bansos
    kerap kali dapat mematikan
    pemberdayaan masyarakat
    .
    “Salah satu yang disampaikan kepada saya (soal) bansos langsung sering kali mematikan pemberdayaan, sering kali, (meski) tidak selalu,” ujar Kardinal Suharyo dalam konferensi pers di Gereja Katedral Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (25/12/2024).
    Ia menuturkan, sistem pemberdayaan masyarakat akan terhenti jika masyarakat terlalu sering menerima bansos.
    “Saya kira itu catatan yang penting, hati-hati dengan bantuan seperti itu karena ketika mendapat bantuan langsung, pemberdayaannya akan berhenti,” kata Kardinal Suharyo.
    Di samping itu, Usukup Agung Jakarta juga meningatkan pemerintah agar tidak menerapkan kebijakan-kebijakan yang menyulitkan banyak orang.
    Menurut dia, saat ini masyarakat juga mengalami penurunan daya beli karena lonjakan harga kebutuhan pokok.
    Kardinal Suharyo mengatakan, tantangan berat dalam pemerintahan baru Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka adalah bidang
    perekonomian
    yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
    “Tahun depan, beberapa hari lagi dimulai dengan tema yang berbeda, yaitu memberikan perhatian lebih kepada saudara-saudara kita yang kurang beruntung,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cak Imin Pastikan Tak Ada Bansos Khusus PPN 12 Persen

    Cak Imin Pastikan Tak Ada Bansos Khusus PPN 12 Persen

    Jakarta, CNN Indonesia

    Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar alias Cak Imin memastikan tidak ada bansos khusus untuk meredam dampak pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen.

    “Enggak ada (bansos khusus), PPN tidak ada kaitannya dengan bansos khusus, karena memang dari 11 persen naik menjadi 12 persen itu betul-betul sudah diseleksi ya,” ujar Cak Imin di kawasan Ragunan, Jakarta, seperti dikutip DetikFinance pada Rabu (25/12).

    Pemerintah, sambungnya, mempertimbangkan dengan baik kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen tahun depan.

    “Mana yang tidak boleh naik, mana yang naik. Sehingga memungkinkan untuk tetap tumbuh, ekonomi, melindungi dan memfasilitasi. Dan uang tambahannya untuk keperluan subsidi semua jenis,” terangnya.

    Ia pun mengklaim UMKM dan sektor pariwisata tidak terkena kenaikan PPN. Bahkan, ia juga kembali meyakinkan kenaikan PPN hanya untuk sektor barang mewah.

    “Ya, jadi UMKM dan wisata yang berkaitan dengan hajat orang banyak, itu nggak kena. Yang kena adalah sektor-sektor barang mewah, berbagai barang-barang yang di luar kebutuhan dasar,” jelasnya.

    Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan kenaikan PPN berlaku untuk seluruh barang dan jasa kecuali yang dikecualikan.

    Hanya ada 3 barang pokok yang tak terdampak kenaikan tarif PPN mulai 1 Januari 2025 yakni minyak goreng curah pemerintah dengan merek Minyakita, tepung terigu, serta gula industri. Ketiganya tetap dengan tarif lama 11 persen.

    “Untuk ketiga jenis barang tersebut, tambahan PPN sebesar 1 persen akan ditanggung oleh pemerintah (DTP). Sehingga penyesuaian tarif PPN ini tidak mempengaruhi harga ketiga barang tersebut,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti dalam rilis resmi, Minggu (21/12).

    Kendati demikian, ada sejumlah kebutuhan pokok lain yang mendapatkan fasilitas bebas PPN aliastarifnya0 persen, sama seperti yang berlaku saat ini.

    Barang dan jasa yang mendapatkan fasilitas bebas PPN di 2025 terbagi ke dalam tiga kelompok. Pertama, kebutuhan pokok antara lain beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran.

    Kedua, sejumlah jasa mulai dari jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa pendidikan. Kemudian, jasa angkutan umum di darat dan di air, jasa tenaga kerja, serta jasa persewaan rumah susun umum dan rumah umum.

    Ketiga, barang lain mencakup buku, kitab suci, vaksin polio, rumah sederhana, rumah susun sederhana milik (rusunami), listrik, dan air minum.

    Untuk meredam dampak kenaikan PPN, pemerintah menyiapkan sejumlah insentif mulai dari mulai dari diskon tagihan listrik 50 persen untuk pelanggan golongan 2.200 VA ke bawah hingga pembebasan pajak penghasilan untuk pekerja di industri padat karya dengan penghasilan di bawah Rp10 juta.

    Namun demikian, kebijakan kenaikan PPN terus mendapatkan kritikan dari masyarakat karena dilakukan di tengah pelemahan daya beli dan maraknya PHK.

    Bahkan, petisi penolakan atas kebijakan pemerintah itu menembus 193 ribu tanda tangan per Rabu (25/12). Petisi ini berjudul “Pemerintah, Segera Batalkan Kenaikan PPN!”.

    Petisi ini sudah tayang di situs change.org sejak 19 November 2024. Inisiator petisi menargetkan 200 ribu tanda tangan untuk petisi tersebut.

    (sfr/sfr)

  • Kemensos Kucurkan Bansos Rp5 Miliar untuk Banjir Sulsel, Makassar Kebagian Rp1,2 Miliar

    Kemensos Kucurkan Bansos Rp5 Miliar untuk Banjir Sulsel, Makassar Kebagian Rp1,2 Miliar

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Kementerian Sosial (Kemensos) salurkan Bantuan Sosial (Bansos) senilai Rp5 miliar untuk korban banjir di Sulawesi Selatan (Sulsel). Khusus Kota Makassar Rp1,2 miliar.

    Itu diungkapkan Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Saat meninjau lokasi pengungsian korban banjir di Masjid Jabal Nur, Kecamatan Manggala, Makassar pada Rabu (25/12/2024).

    “Kita mengucurkan lebih dari Rp5 Miliar untuk 13 kabupaten kota. Khusus untuk Makassar Rp1,2 miliar lebih,” kata Saifullah kepada jurnalis.

    Jumlah tersebut, kata pria yang karib disapa Gus Ipul itu, berbeda dari bantuan Pemerintah Daerah (Pemda). Baik Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Pemerintah Kota (Pemkot).

    “Disamping belum dukungan dari pak gubernur, bupati, walikota. Jadi ini hanya yang dari Kementerian Sosial dari yang lain lebih banyak lagi,” ujarnya.

    Ipul menjelaskan, bantuan yang dimaksud, tidak semuanya tunai. Ada yang berupa barang dan fasilitas.

    “Jadi kita berikan bantuan itu dalam bentuk natura, barang-barang tadi itu. Ada memang santunan jika ada yang meninggal, itu kita ada santunan, yang luka-luka juga kita ada santunan,” jelasnya.

    Secara teknis, bantuan barang dan fasilitas dimaksud berkenan dengan dukungan di masa darurat. Seperti tenda dan pakaian.

    “Mulai dari tenda, baik tenda pengusian maupun tenda keluarga. Pakaian untuk ibu-ibu khususnya sama sama anak-anak, kemudian juga ada kasur ada juga dapur umum makan cepat saji juga ada,” terangnya.

    (Arya/Fajar)

  • Eddy Bicara Bantalan Sosial-Insentif Fiskal Bagi yang Terdampak PPN 12%

    Eddy Bicara Bantalan Sosial-Insentif Fiskal Bagi yang Terdampak PPN 12%

    Jakarta

    Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengatakan penerapan PPN 12% telah disepakati sejak tahun 2022, melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang dibahas pada September 2021 silam. Menjelang pemberlakuan PPN 12%, masalah ini menjadi mengemuka kembali.

    Menurutnya, pemerintah dalam menyikapi berbagai suara yang muncul terkait kenaikan PPN 12%, di satu sisi tetap melaksanakan kenaikan PPN, sebab ini merupakan amanah undang-undang namun di sisi lain pemerintah akan memberi bantalan sosial.

    Dia mengatakan mereka yang diberi bantalan sosial itu adalah yang masuk dalam katagori ekonomi yang memang perlu dibantu kehidupan rumah tangganya dalam bentuk bansos.

    “Juga diberikan berbagai insentif fiskal,” ujarnya dalam keterangannya, Rabu (25/12/2024). Hal ini diungkapannya selepas menggelar ‘Focus Group Discussion’ (FGD) ‘Refleksi Akhir Tahun 2024’ bersama pimpinan redaksi dan redaktur dari berbagai media massa di Ruang Delegasi, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, (23/12).

    Lebih lanjut, kata dia, insentif fiskal itu seperti pembelian kendaraan Listrik dengan PPN 1%, untuk barang yang masuk katagori sembako PPN 0%, rumah tangga yang daya listriknya di bawah 2200 volt ampere sampai 50 vol ampere diberikan keringanan 50 persen.

    “Banyak bantalan sosial yang diberikan pemerintah sebagai kompensasi kepada mereka yang paling terdampak dari kenaikan PPN 12%,” ujar Anggota DPR dari Dapil Kota Bogor dan Cianjur, Jawa Barat itu.

    Ditegaskan oleh alumni UI itu bahwa kita tidak bisa menghindari adanya kesepakatan PPN 12%.

    Selain itu, Eddy juga membahas berbagai isu aktual terutama isu-isu yang akan dijadikan refleksi akhir tahun.

    “Perjalanan di tahun 2024 yang syarat dengan perhelatan demokrasi, baik pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pilkada,”, ungkapnya.

    “Isu wacana mengembalikan pilkada lewat DPRD juga menjadi bahasan FGD,” tuturnya.

    (akd/ega)

  • Daftar Bansos, PKH, dan Insentif yang Cair Mulai Januari 2025

    Daftar Bansos, PKH, dan Insentif yang Cair Mulai Januari 2025

    Jakarta

    Pemerintah menyiapkan berbagai skema bantuan yang akan cair mulai Januari 2025. Bantuan ini diberikan dari berbagai sektor, mulai dari pendidikan, sosial, hingga kesehatan.

    Skema berupa bantuan sosial (bansos), PKH, insentif, dan diskon ini diharapkan bisa menjaga daya beli serta kondisi keuangan negara. Berikut penjelasan lengkapnya dikutip dari kementerian terkait dan Portal Informasi Indonesia.

    Daftar Bansos, PKH, dan Insentif di 2025

    Berdasarkan catatan detikcom dan dari buku Informasi APBN 2025 Kementerian Keuangan, ada sejumlah program bantuan dari pemerintah berupa bantuan langsung, insentif, maupun subsidi. Berikut ini 7 jenis bansos di antaranya:

    1. Makan Bergizi Gratis

    Sesuai janji kampanyenya, pemerintahan Prabowo-Gibran akan memulai program makan bergizi gratis pada 2025. Program ini menyasar seluruh siswa di sekolah negeri dan swasta jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, serta pesantren.

    Di tahap awal, program ini diberikan untuk 3 juta anak dengan total anggaran Rp 71 triliun pada tahun 2025. Program makan bergizi gratis juga akan diberikan kepada ibu hamil, menyusui, difabel, dan lansia.

    2. Program Keluarga Harapan (PKH)

    PKH sudah diberikan bertahun-tahun dan kini masih berlanjut. Dikutip dari situs Kemensos, PKH diberikan kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Rencananya, jadwal penerimaan PKH dimajukan dari akhir triwulan I menjadi awal tahun.

    Adapun besaran PKH berbeda-beda sesuai dengan komponen yang terdaftar dan diterima KPM setiap tiga bulan. Misalnya pada komponen kesehatan, ibu hamil dan anak usia 0-6 tahun menerima Rp 750 ribu.

    Pada komponen pendidikan, siswa SD/sederajat menerima Rp 225 ribu, Siswa SMP/sederajat menerima Rp 375 ribu, dan siswa SMA/sederajat menerima Rp 500 ribu. Sedangkan pada komponen kesejahteraan sosial, mencakup penyandang disabilitas berat dan lansia 60 tahun ke atas, menerima Rp 600 ribu.

    PKH diberikan sesuai Basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Data ini diperlukan agar bantuan tepat sasaran dan bisa meningkatkan standar kesejahteraan penerimanya.

    3. Kartu Sembako

    Dikutip dari Informasi APBN 2025 dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Kartu Sembako termasuk program bansos yang dilanjutkan pada tahun 2025. Kartu Sembako sebelumnya adalah bantuan pangan non tunai yang bertujuan membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga miskin dan rentan.

    Bansos disalurkan pada 20 juta KPM dengan tiap keluarga menerima Rp 200 ribu per KPM per bulan. Jumlah ini naik dari sebelumnya sebesar Rp 150 ribu per KPM per bulan dengan total penerima 15,2 juta KPM. Jumlah anggaran yang disiapkan mencapai Rp 43,6 triliun.

    Bantuan nantinya disalurkan melalui rekening Himpunan Bank Negara (Himbara). Seperti bansos lain yang diberikan pemerintah pusat, penerima wajib terdaftar dalam DTKS. Calon penerima juga harus menjalani verifikasi data lebih dulu dari Kementerian Sosial, sebelum dinyatakan layak menerima bansos.

    4. Bantuan Pangan Beras 10 Kg

    Dalam situs Badan Pangan Nasional dijelaskan, pemerintah akan menggelontorkan bantuan pangan berupa beras 10 kg untuk setiap Penerima Bantuan Pangan (PBP). Bantuan akan disalurkan pada Januari-Februari 2025 untuk 16 juta PBP seluruh Indonesia.

    PBP adalah keluarga dengan tingkat kesejahteraan paling rendah dalam data Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Bantuan ini diharapkan dapat mendukung stabilitas harga pangan, menjaga daya beli masyarakat, dan memberikan stimulus ekonomi di tengah kenaikan PPN menjadi 12%.

    5. Penerima Bantuan Iuran-Jaminan Kesehatan (PBI-JK)

    Pemerintah juga menyalurkan bansos PBI-JK bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan, untuk menjamin akses kesehatan bagi semua warga tanpa kecuali. Sesuai Peraturan Direksi BPJS Kesehatan nomor 67 tahun 2021, bansos PBI-JK disalurkan pada BPJS Kesehatan dan tidak bisa dicairkan penerima. Sehingga, penerima bisa langsung memanfaatkannya di fasilitas kesehatan.

    Besar iuran PBI-JK adalah Rp 42 ribu per penerima per bulan yang ditanggung pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat menanggung PBI-JK dengan besaran berikut:

    Rp 39.800 untuk provinsi dengan kemampuan fiskal tinggi.Rp 39.900 untuk provinsi dengan kemampuan fiskal tinggi dan sedang.Rp 40.000 untuk provinsi dengan kemampuan fiskal rendah dan sangat rendah.

    Selebihnya dibayar pemerintah daerah sesuai kapasitas fiskal provinsi terkait.

    6. Program Indonesia Pintar (PIP)

    PIP ditujukan bagi pemegang KIP dari keluarga miskin, rentan, dan prioritas. Dalam situs Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbud Ristek dijelaskan, PIP menjamin akses pendidikan formal dan nonformal bagi seluruh siswa Indonesia tanpa kecuali.

    Melalui APBN 2025, PIP akan menyasar 20,4 juta siswa sehingga diharapkan tidak ada yang putus sekolah. Besar PIP yang disalukan adalah:

    Rp 450.000 per tahun untuk SD/SDLB/Paket A.Rp 750.000 per tahun untuk SMP/SMPLB/Paket B.Rp 1.800.000 per tahun untuk SMA/SMK/SMALB/Paket C.

    Dana PIP untuk pemegang KIP disalurkan langsung dan utuh ke rekening siswa. Bantuan ini digunakan untuk memenuhi biaya personal pendidikan tiap peserta didik misal membeli alat tulis, buku, transportasi, dan kursus.

    7. KIP Kuliah

    Seperti namanya, KIP ditujukan bagi siswa yang melanjutkan ke bangku kuliah. Peserta memperoleh biaya pendidikan per semester sesuai besaran biaya pendidikan di program studi (prodi) pada tahun pendidikan yang sama atau setahun sebelumnya. Besar biaya pendidikanya adalah:

    Rp 8 juta untuk prodi unggul, akreditasi A, atau internasional, khusus untuk kedokteran maksimal Rp 12 juta.Rp 4 juta untuk prodi baik sekali atau akreditasi B.Rp 2,4 juta untuk prodi baik atau akreditasi C.

    Peserta juga memperoleh biaya hidup sesuai perhitungan harga di wilayah tiap perguruan tinggi. Besaran biaya hidup dibagi menjadi lima klaster yaitu Rp 800 ribu, Rp 950 ribu, Rp 1,1 juta, Rp 1,250 juta, dan Rp 1,4 juta per mahasiswa per bulan.

    8. BLT Dana Desa

    Selanjutnya ada Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari dana desa (DD). Dana desa 2025 tidak hanya digunakan untuk operasional desa, tetapi juga untuk pemberian BLT DD. Penerima BLT DD adalah warga yang masuk dalam DTKS. Besaran BLT DD adalah Rp 300 ribu per KK.

    9. Diskon Tarif Listrik

    Pemerintah menetapkan potongan tarif listrik bagi pelanggan berdaya kurang dari hingga 2.200 VA. Diskon sebesar 50 persen ini dapat dinikmati pada Januari-Februari 2025. Potongan harga tidak berlaku bagi pelanggan lebih dari 2.200 VA.

    Jumlah pelanggan yang mendapatkan diskon tarif listrik adalah 24,7 juta di 450 VA, 900 VA sebanyak 38 juta pelanggan, 1.300 VA sebanyak 14,1 juta pelanggan, dan 2.200 VA sebanyak 4,6 juta pelanggan.

    10. Insentif untuk Rumah Tangga atau Keluarga

    Pemerintah menetapkan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) berupa 1% dari kebijakan PPN 12% untuk Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Bapokting) yaitu minyak Kita, tepung terigu, dan gula industri. Kebijakan ini penting untuk menjaga daya beli masyarakat terutama pada kebutuhan pokok.

    11. Insentif bagi Kelas Menengah

    Bantuan untuk kelas menengah dari pemerintah terdiri dari:

    PPN DTP Properti dengan harga jual mencapai Rp 5 miliar dan dasar pengenaan pajak hingga Rp 2 miliar.PPN DTP Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) atau Electric Vehicle (EV) roda empat dan bus tertentu.PPnBM DTP KBLBB atas impor roda empat secara utuh.Pembebasan Bea Masuk EV Completely Built Up (CBU).PPnBM DTP Kendaraan Bermotor Hybrid dan insentif PPh Pasal 21 DTP untuk pekerja padat karya dengan gaji mencapai Rp 10 juta per bulan.Jaminan Kehilangan Pekerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek bagi para pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).Diskon 50 persen untuk pembayaran iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) ke sektor industri padat karya.

    12. Insentif bagi Pelaku Usaha

    Para pelaku industri tidak luput dari pemberian bantuan menghadapi gonjang-ganjing fiskal di 2025. Insentif bagi pelaku usaha meliputi:

    Perpanjangan masa berlaku PPh final 0,5 persen hingga 2025 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) UMKM yang memanfaatkannya selama tujuh tahun dan berakhir di 2024.Pembebasan PPh bagi UMKM dengan omset kurang dari Rp 500 juta/tahun.Pembiayaan industri padat karya untuk perbaikan mesin yang meningkatkan produktivitas dengan skema subsidi bunga 5 persen.

    Bagi masyarakat yang berhak memperoleh bansos, PKH, potongan, dan bentuk insentif lain, wajib mengikuti jadwal pencairan bantuan. Masyarakat juga wajib update info di situs Cek Bansos Kemensos atau kementerian terkait untuk memastikan bantuan telah tersedia dan bisa diakses.

    (bai/row)

  • Budiman Sudjatmiko Jamin PPN 12 Persen Tak Akan Ganggu Daya Beli Masyarakat Miskin
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        24 Desember 2024

    Budiman Sudjatmiko Jamin PPN 12 Persen Tak Akan Ganggu Daya Beli Masyarakat Miskin Regional 24 Desember 2024

    Budiman Sudjatmiko Jamin PPN 12 Persen Tak Akan Ganggu Daya Beli Masyarakat Miskin
    Tim Redaksi
    KEBUMEN, KOMPAS.com –
    Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) RI,
    Budiman Sudjatmiko
    , menegaskan bahwa kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025 tidak akan berdampak buruk pada masyarakat miskin.
    Budiman menjelaskan, kenaikan
    PPN 12 persen
    hanya berlaku untuk barang mewah, bukan kebutuhan sehari-hari.
    Oleh karena itu, ia yakin masyarakat miskin yang jarang membeli barang mewah tidak akan terdampak.
    “PPN 12 persen kan hanya untuk barang mewah yang sudah ditetapkan menteri keuangan, untuk kebutuhan sehari-hari itu nol persen,” ujar Budiman saat kunjungan kerja ke Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, pada Selasa (24/12/2024).
    Menurut Budiman, kebijakan ini tidak akan mempengaruhi petani dan nelayan yang tidak mengonsumsi barang mewah.
    Bahkan, kebutuhan pokok masyarakat tetap bebas dari PPN 12 persen.
    “Masyarakat miskin nggak (terdampak), ini hanya untuk barang mewah. Petani-petani, nelayan-nelayan yang memang hampir tidak mampu mengkonsumsi barang mewah ya semuanya tidak terdampak,” lanjut Budiman.
    Selain itu, Budiman menyebutkan kemiskinan ekstrem di Indonesia saat ini telah berhasil ditekan hingga angka 0,8 persen.
    Keberhasilan ini, kata Budiman, sebagian besar didorong oleh bantuan sosial (bansos) dari pemerintah.
    “Bansos untuk kemiskinan ekstrem sangat sukses membantu. Sekarang Indonesia berhasil menekan kemiskinan ekstrem 0,8 persen. Targetnya 2026 kita ingin nol persen kemiskinan,” jelasnya.
    Budiman juga mengungkapkan, BP Taskin sedang menginventarisasi kantong-kantong kemiskinan di Indonesia, termasuk di Kabupaten Kebumen.
    BP Taskin berencana menggandeng pertanian, khususnya pertanian kelengkeng, sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan.
    “BP Taskin akan segera mengkolaborasikan pertanian terutama kelengkeng di Desa Lembupurwo sebagai alat pengentasan kemiskinan,” kata Budiman.
    Dalam upayanya, BP Taskin berfokus pada integrasi pertanian dengan melibatkan investor untuk mengelola pertanian bersama masyarakat miskin.
    “Nanti kita identifikasi dulu di mana kantong-kantong kemiskinan, setelah itu kita integrasikan dengan pertanian modern dengan menggaet investor,” ujar Budiman.
    Selain itu, Budiman mengatakan, BP Taskin akan mendorong investasi di kantong-kantong kemiskinan melalui sektor pertanian, seperti perkebunan kelengkeng di Kebumen, yang akan dijadikan model untuk daerah lainnya di Indonesia.
    “Kalau ini berhasil, akan menjadi contoh untuk komoditas lainnya di seluruh Indonesia,” tambahnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Profil Partai Politik Jerman Jelang Pemilu Dini 2025 – Halaman all

    Profil Partai Politik Jerman Jelang Pemilu Dini 2025 – Halaman all

    Uni Kristen Demokrat (CDU) dan Uni Kristen Sosial (CSU).

    Warna: Hitam

    Ketua: Friedrich Merz (CDU), Markus Söder (CSU)

    Pemimpin parlemen: Friedrich Merz (CDU)

    Anggota: CDU 363.100 (2024), CSU 131.000 (2024)

    Basis pemilih: Uni Kristen Demokrat, CDU, dan “partai bersaudara” di negara bagian Bayern, Uni Kristen Sosial, CSU, tergolong populer di kalangan warga berusia di atas 60 tahun, jemaat gereja, dan khalayak di pedesaan daripada daerah perkotaan. CDU juga secara umum lebih disukai oleh kalangan industri dan pemilik usaha kecil, serta banyak dipilih warga berpendidikan rendah atau menengah.

    Hasil pemilihan Bundestag 2021: 24,1% (2017: 32,9%)

    Sejarah: CDU didirikan di Jerman Barat pada tahun 1950 setelah Perang Dunia II dengan tujuan menarik semua pemilih konservatif Kristen di Jerman. CDU/CSU menjadi kekuatan politik paling dominan di era pascaperang, dan mendominasi pemerintahan selama beberapa dekade.

    Kanselir CDU Konrad Adenauer, yang memerintah dari tahun 1949 hingga 1963, adalah orang yang paling dekat dengan pendiri Republik Federal. Adenauer dan menteri ekonominya (dan penggantinya sebagai kanselir), Ludwig Erhard, yang memimpin “keajaiban ekonomi” Jerman Barat. Reputasi partai sebagai batu karang stabilitas moral dan ekonomi Jerman berlanjut di bawah kanselir CDU lain, Helmut Kohl, yang mendorong penyatuan kembali Jerman pada tahun 1990, sebuah momen bersejarah.

    Adapun Kanselir Angela Merkel (2005-2021) dikenal banyak mengadopsi program sosialis dan menggeser konservatisme CDU semakin ke tengah.

    Platform: CDU/CSU berjanji untuk mengurangi pajak perusahaan dan memberi manfaat bagi mereka yang berpenghasilan tinggi.

    Terkait migrasi, CDU/CSU menekankan komitmennya terhadap hak dasar untuk mendapatkan suaka, tetapi mereka menginginkan pembatasan yang lebih ketat terhadap siapa yang dapat mengajukan suaka, dan mereka menekankan perlunya mendeportasi pengungsi yang telah melakukan tindak pidana di Jerman.

    Mitra koalisi pilihan: Partai Liberal Demokrat (FDP)

    Partai Sosial Demokrat (SPD)

    Warna: Merah

    Ketua: Saskia Esken, Lars Klingbeil

    Hasil pemilihan Bundestag 2021: 25,7% (2017: 20,5%)

    Anggota: 365.000 (2024)

    Basis pemilih: SPD Sosial Demokrat yang berhaluan kiri-tengah secara tradisional menampung kelas pekerja dan serikat buruh. Seperti CDU, partai ini memiliki basis pemilih yang menua. Lumbung suara terbesar SPD tetap berada di kawasan industri padat penduduk di Jerman bagian barat, khususnya kawasan Ruhr di Rhine-Westfalen Utara, serta negara bagian Hesse dan Niedersachsen.

    Sejarah: SPD didirikan pada tahun 1875 dan merupakan partai politik tertua di Jerman. Pada dekade pertama abad ke-20 yang penuh gejolak, SPD bertindak sebagai organisasi payung bagi sejumlah gerakan kiri, serikat pekerja, dan komunis. Namun, dengan berdirinya Partai Komunis Jerman, KPD, pada tahun 1919, SPD menjadi rumah permanen bagi para reformis keadilan sosial, alih-alih kaum revolusioner.

    Banyak petinggi SPD yang kemudian dijebloskan ke kamp konsentrasi selama kekuasaan Nazi Jerman.

    Kanselir pertama SPD pascaperang, Willy Brandt, memerintah Jerman Barat dari tahun 1969 hingga 1974. Dia memperoleh reputasi internasional karena mendorong rekonsiliasi dengan Eropa Timur di tengah Perang Dingin. Dia digantikan oleh Helmut Schmidt, legenda lain SPD. Keduanya menjadi tokoh yang sangat dihormati dalam politik Jerman.

    Kader SPD, Gerhard Schröder memimpin pemerintahan bersama Partai Hijau dari tahun 1998 hingga 2005. SPD kemudian bermitra dengan CDU dalam koalisi dengan Kanselir Angela Merkel sebelum mengambil alih kendali pada tahun 2021 di bawah Kanselir Olaf Scholz. Di bawahnya, Jerman memiliki koalisi tiga partai pertama dengan Partai Hijau dan FDP.

    Platform: Program pokok SPD berkisar pada kebijakan sosial seperti upah minimum atau bantuan langsung tunai. SPD pernah meformasi pasar tenaga kerja di bawah Kanselir Schröder pada awal tahun 2000-an. Dia memperketat persyaratan bantuan negara bagi para pengangguran dan membatasi tunjangan serta bantuan sosial.

    Langkah ini memecah belah partai kaum konservatif. Di tubuh partai memuji dampak yang menguntungkan terhadap pertumbuhan lapangan kerja, sementara faksi di spektrum kiri mengecamnya sebagai kebijakan yang tidak manusiawi dan neoliberal.

    Saat ini para pemilih tradisional SPD, buruh industri, dan tenaga kerja berupah rendah mulai berpaling dari partai. Fenomena itu menjamur setelah SPD menjalin koalisi hampir dua dekade bersama partai konservatif CDU dan sebabnya dianggap telah kehilangan jati diri.

    Mitra koalisi pilihan: Partai Hijau

    Partai Hijau

    Warna: Hijau

    Ketua: Franziska Brantner, Felix Banaszak

    Hasil pemilihan Bundestag 2021: 14,8% (2017: 8,9%)

    Anggota: 150.000 (2024)

    Basis pemilih: Partai Hijau yang fokus pada isu lingkungan sangat bergantung pada demografi perkotaan yang berpendidikan tinggi sebagai basis pemilih mereka. Kebanyakan hidup di kota-kota besar di Jerman bagian barat, terutama di lingkungan universitas. Dari segi pendapatan, pemilih Partai Hijau saat ini cenderung berpenghasilan tinggi, bukan lagi dari kaum berupah rendah, seperti yang kini sedang diupayakan. Dalam pemilu terakhir, Partai Hijau memperoleh dukungan terbesar dari pemilih muda, diyakini karena terinspirasi gerakan lingkungan Fridays for Future dan kekhawatiran umum atas dampak perubahan iklim.

    Sejarah: Partai Hijau lahir dari peleburan berbagai gerakan sosial tahun 1980-an. Sebagian besar pendukung inti partai adalah pegiat lingkungan dan sosial yang memperjuangkan gerakan anti energi nuklir hingga kesetaraan hak bagi minoritas seksual. Keberhasilan Partai Hijau sejak didirikan pada 1980 adalah membawa isu-isu sosial progresif ke tatanan politik praktis.

    Partai Hijau menjadi sangat menonjol dalam politik Jerman antara tahun 1998 dan 2005, saat menjadi mitra koalisi junior bagi SPD di bawah Gerhard Schröder. Ketua umum partai saat itu, Joschka Fischer, menjabat sebagai menteri luar negeri dan wakil kanselir.

    Partai Hijau telah lama terbagi menjadi “realis” yang bersedia mengkompromikan tujuan partai untuk memiliki suara dalam pemerintahan, dan “fundamentalis” yang lebih berhaluan kiri, yang lebih dekat dengan akar budaya tandingan partai. Untuk pemilu dini 2025, Partai Hijau mengusung Menteri Perekonomian Robert Habeck sebagai kandidat kanselir.

    Platform: Partai Hijau menekankan pembangunan infrastruktur melalui pinjaman, dengan dalih bahwa beban ekonomi utang negara lebih kecil ketimbang infrastruktur yang tidak memadai.

    Partai Hijau juga mendorong elektrifikasi kendaraan hingga ekspansi produksi energi terbarukan untuk menghasilkan listrik dan pemanas. Dalam hal kebijakan sosial, Partai Hijau menganjurkan pembayaran pensiun minimum wajib yang disubsidi melalui peningkatan pendapatan pajak, sementara sistem baru ditetapkan di mana pegawai negeri juga akan memberikan kontribusi. Mereka juga mendukung “jaminan pendapatan”, peningkatan upah minimum.

    Dalam hal kebijakan luar negeri, mereka menginginkan pendekatan yang tegas berdasarkan nilai-nilai yang lebih langsung mengkritik Cina dan Rusia atas pelanggaran hak asasi manusia.

    Mitra koalisi pilihan: SPD

    Partai Liberal Demokrat (FDP)

    Warna: Kuning

    Ketua: Christian Lindner

    Anggota: 71.800 (2024)

    Basis pemilih: Sebagai partai neoliberal yang pro-pasar bebas, FDP secara tradisional memperoleh pemilih terbanyak di kalangan wiraswasta, terutama pemilik bisnis dan profesional seperti dokter gigi dan pengacara. Dukungan dari kelas pekerja sebaliknya tercatat sangat minim.

    Hasil pemilihan Bundestag 2021: 11,5% (2017: 10,7%)

    Sejarah: FDP telah menjadi penghuni tetap di parlemen Jerman sejak awal bedirinya Republik Federal. Namun, FDP mengalami kekalahan besar dalam pemilihan umum tahun 2013 karena gagal melewati ambang batas parlemen sebesar 5%. Kebangkitan kembali FDP tercatat di bawah pimpinan baru Christian Lindner.

    Didirikan pada bulan Desember 1948, FDP acap menjadi penentu kemenangan bagi CDU dan SPD di masa lalu. Partai ini berpartisipasi dalam pemerintahan federal selama total 41 tahun, lebih lama daripada partai lainnya. Akibatnya, partai ini menyediakan banyak menteri kabinet bagi partai-partai yang lebih besar, beberapa di antaranya, seperti menteri luar negeri jangka panjang Helmut Kohl, Hans-Dietrich Genscher, menjadi tokoh sejarah utama pascaperang.

    Platform: Kebebasan individu, dan pembatasan kekuasaan negara, telah menjadi prinsip panduan partai. FDP ingin memerangi perubahan iklim dengan mempromosikan teknologi baru dan telah berjanji untuk mempercepat upaya digitalisasi Jerman yang lamban.

    Program partai ini didasarkan pada prinsip kebebasan individu dan hak-hak sipil. Partai ini selalu berkampanye untuk lebih banyak pemotongan pajak. FDP menentang perampasan, pengendalian sewa, atau pembatasan sewa dan ingin melihat peningkatan jumlah rumah yang dimiliki pemiliknya. FDP menginginkan lebih banyak privatisasi, menentang batas kecepatan di jalan bebas hambatan, dan percaya bahwa teknologi akan mengatasi dampak buruk perubahan iklim.

    FDP adalah partai pro-Eropa dan ingin memungkinkan pekerja terampil untuk bermigrasi ke Jerman di bawah sistem poin berdasarkan model Kanada. Pengungsi perang akan diberikan status perlindungan sementara dengan birokrasi minimum dan harus segera kembali ke negara asal setelah konflik berakhir. Partai ini kritis terhadap Rusia dan Cina dan mendukung kemitraan Jerman dengan Amerika Serikat dan peran Jerman yang kuat di Uni Eropa.

    Mitra koalisi pilihan: CDU

    Alternatif untuk Jerman (AfD)

    Warna: Biru muda

    Ketua: Tino Chrupalla, Alice Weidel

    Anggota: 48.000 (2024)

    Basis pemilih: AfD telah menarik pemilih dari semua partai besar lainnya kecuali Partai Hijau, dan secara bersamaan berhasil memobilisasi banyak non-pemilih. AfD mendapat skor terbaik di antara pemilih berpendapatan menengah hingga rendah, dan pemilih dari berbagai kelas sosial. AfD terutama sangat sukses di Jerman Timur. Sementara itu, keanggotaannya memiliki satu fitur penting, yakni hanya 17% yang merupakan perempuan.

    Hasil pemilihan Bundestag 2021: 10,3%

    Sejarah: Alternatif untuk Jerman yang berhaluan kanan ekstrem telah melonjak menjadi terkenal sejak didirikan pada tahun 2013 sebagai partai Euroskeptis. Sejak saat itu, warga Jerman memilih AfD untuk parlemen federal dan juga di setiap negara bagian dalam pemilihan daerah serta parlemen Eropa.

    AfD awalnya dibentuk oleh sekelompok akademisi neoliberal sebagai protes terhadap mata uang tunggal Euro. Mereka marah khususnya atas keputusan Merkel untuk menyelamatkan Yunani pada tahun 2010 setelah krisis keuangan Eropa. Namun, setelah masuknya pengungsi terutama dari Suriah yang dilanda perang pada tahun 2015, partai tersebut menetapkan agenda nasionalis, anti-imigran, dan anti-Islam yang terang-terangan.

    AfD memiliki bagian ekstremis yang kuat yang diawasi oleh dinas intelijen domestik.

    Platform: AfD ingin mencegah pengungsi untuk masuk ke Jerman sama sekali. Partai ini ingin mendeportasi setiap pemohon suaka yang ditolak. Sejak tahun 2024, banyak anggota AfD yang menggunakan istilah “remigrasi” untuk merujuk pada deportasi massal dan pengusiran migran dan keturunan mereka.

    Partai ini bersikeras pada keutamaan budaya “tradisional” Jerman dan menolak Islam sebagai bagian dari masyarakat Jerman. Partai ini juga mempertanyakan gagasan bahwa perubahan iklim disebabkan oleh manusia, ingin menjunjung tinggi nilai-nilai keluarga, dan menentang isu-isu keberagaman dan gender.

    AfD ingin membatasi wilayah operasi NATO pada wilayah negara-negara anggotanya dan mengganti UE dengan organisasi baru.

    Partai ini menyangkal bahwa perubahan iklim dipengaruhi oleh manusia dan ingin Jerman kembali menggunakan energi nuklir.

    Aliansi Sahra Wagenknecht (BSW)

    Warna: Ungu

    Ketua: Sahra Wagenknecht, Amira Mohamed Ali

    Anggota: Sekitar 1.000

    Basis pemilih: Sebagian besar mantan pendukung Partai Kiri dan mantan pendukung AfD, sebagian besar di Jerman timur.

    Sejarah: Didirikan pada tahun 2024 oleh para pemberontak Partai Kiri

    Platform: Aliansi Sarah Wagenknecht yang populis berhaluan kiri dalam isu-isu ekonomi: keadilan sosial, jaminan kerja, upah yang lebih tinggi, tunjangan yang besar, dan sistem pajak yang dirubah. Aliansi ini dekat dengan sayap kanan dalam isu-isu seperti imigrasi dan topik-topik seperti keberagaman gender.

    BSW mengkritik pengiriman senjata ke Ukraina dan para pendukungnya dalam Perang Rusia-Ukraina, dan menyalahkan NATO karena memprovokasi konflik. Mengacu pada perang Israel-Hamas, Wagenknecht menggambarkan Jalur Gaza sebagai “penjara terbuka.”

    BSW menentang peralihan ke energi terbarukan termasuk kendaraan listrik.

  • Terapkan Kebijakan PPN 12% Mulai 2025, Pemerintah Siapkan Strategi Kurangi Beban Masyarakat

    Terapkan Kebijakan PPN 12% Mulai 2025, Pemerintah Siapkan Strategi Kurangi Beban Masyarakat

    Jakarta: Pemerintah menetapkan kebijakan baru terkait pajak pertambahan nilai (PPN), mulai 1 Januari 2025 naik dari 11 persen menjadi 12 persen. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan kenaikan PPN mulai 2025 sudah dirancang dengan matang oleh pemerintah.
     
    Menurutnya, kebijakan ini merupakan bagian dari rancangan pemerintah untuk mengatur APBN tahun depan yang juga didasari dengan berkeadilan.
     
    “Tahun 2025, kita merencanakan belanja negara yang jumlahnya Rp3.600 triliun lebih. Belanja negara Rp3.621 triliun lebih. Ini adalah belanja yang akan disalurkan melalui belanja kementerian, melalui transfer ke daerah, belanja untuk subsidi, belanja untuk kompensasi energi, belanja untuk subsidi listrik, dan berbagai macam yang lainnya,” ujar Suahasil dalam tayangan program Primetime News Metro TV, Jumat, 20 Desember 2024.
     
    “Untuk itu, kita mengumpulkan pendapatan negara. Ketika kita mengumpulkan pendapatan negara, kita mendesain pendapatan negara yang dikumpulkan. Salah satu perspektifnya adalah harus berkeadilan,” lanjutnya.
     
    Menurut Suahasil, berkeadilan yang dimaksud yakni kelompok masyarakat yang lebih mampu membayar lebih banyak, sementara kelompok masyarakat yang kurang mampu membayar lebih sedikit atau bahkan diberikan bantuan. Oleh karena itu, pemerintah juga memberikan bantuan perlindungan sosial, bantuan sosial yang merupakan bagian dari belanja negara.
     
    “Ketika kita mendesain APBN 2025, kita menjalankan seluruh undang-undang yang ada. Undang-undang mengenai harmonisasi peraturan perpajakan, yaitu UU Tahun 2021 itu sebagai bagian ketika kita mendiskusikan undang-undang itu dalam proses penetapannya bersama Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan bahwa tanggal 1 Januari 2025, kita akan memulai pengenaan tarif pajak pertambahan nilai sebesar 12 persen,” tutur Suahasil.
     

    Suahasil meyakini kebijakan kenaikan PPN menjadi 12 persen pada tahun depan tidak berdampak besar, terutama dalam hal menurunkan daya beli masyarakat. Optimisme tersebut muncul setelah melihat sejumlah indikator, salah satunya pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang tetap tumbuh 5 persen.
     
    “Bisa enggak ini kita konfirmasi? Kami melihat konfirmasinya salah satunya adalah dari pembayaran gaji. Kalau kita bekerja di perusahaan, kita bekerja di dunia usaha, kita itu biasanya dipotong pajak penghasilan. Pasal 20 PPh pasal 21 itu adalah potongan gaji kalau ada peningkatan, kalau ada pembayaran gaji,” jelasnya.
     
    “Nah kita melihat di bulan November ini ya artinya sepanjang tahun 2024 sampai dengan bulan November, ternyata potongan PPH 21 itu 20 persen lebih tinggi dibandingkan Januari sampai dengan November 2023, dibandingkan setahun yang lalu. Ini merupakan indikasi bahwa perekonomian, dunia usaha itu tetap bekerja, tetap berjalan dan tetap membayar gaji,” tambahnya.
     
    Berdasarkan hal tersebut, Suahasil menilai transaksi masyarakat itu juga terus meningkat. Di sisi lain, inflasi di Indonesia cukup terkendali. Di mana pada akhir November 2024, inflasinya berada di angka 1,55 persen.
     
    “Ini adalah indikasi bahwa kondisi ekonomi kita cukup resilien dan kita melihat bahwa pelaksanaan dari APBN itu sudah mampu memberikan bantalan-bantalan kepada masyarakat kalau tahun ini kita menjalankan perlindungan sosial, kita menjalankan program bantuan sosial, kita terus menggelontorkan untuk subsidi kompensasi BBM ,subsidi untuk listrik. Itu dalam rangka menjaga harga supaya daya beli masyarakat itu tetap bisa berlanjut ke depan,” jelasnya.
     
    Tentunya, pemerintah juga menyiapkan sejumlah strategi agar kebijakan kenaikan PPH ini juga tidak memberatkan masyarakat. Salah satunya dengan memberikan stimulus yang berasal dari APBN.
     
    Stimulus tersebut di antaranya, bantuan pangan hingga diskon biaya listrik hingga 50 persen dan bantuan beras 10 kilogram per bulan yang akan diberikan kepada 16 juta penerima bantuan pangan pada Januari hingga Februari 2025.
     
    Kemudian, PPN ditanggung pemerintah sebesar 1 persen dari kebijakan PPN 12 persen untuk kebutuhan pokok seperti Minyak Kita, tepung terigu, dan gula industri sehingga PPN tetap sebesar 11 persen. Selain itu, pemerintah akan memberikan diskon biaya listrik sebesar 50 persen pada Januari hingga Februari 2025 bagi pelanggan listrik dengan daya 2200 volt ampere ke bawah.
     
    Stimulus pemerintah ini nantinya paling banyak akan dinikmati masyarakat kelas menengah. Pertama pembelian rumah dengan harga jual sampai dengan Rp5 miliar dengan dasar pengenaan pajak sampai dengan Rp2 miliar.
     
    Selain itu, ada juga PPN yang ditanggung pemerintah untuk otomotif, khususnya kendaraan bermotor listrik atau hybrid. Insentif di sektor Ketenagakerjaan akan diberikan dalam bentuk insentif PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah untuk pekerja di sektor padat karya dengan gaji sampai dengan Rp10 juta per bulan.
     
    “Ini adalah desain kebijakan yang kita gelontorkan supaya bisa menjadi suatu paket menjalankan Undang Undang Perpajakan, namun juga dengan tetap menjaga kondisi masyarakat, ekonomi masyarakat kita,” jelas Suahasil.
     
    Lebih lanjut, Suahasil juga menjelaskan tentunya stimulus ini akan diterapkan dengan kebijakan berbeda-beda. Misalnya, diskon listrik dan bantuan pangan akan diberlakukan selama dua bulan. Kemudian insentif UMKM akan diberikan sepanjang tahun 2025.
     
    “UMKM itu saat ini mendapatkan yang namanya fasilitas untuk membayar pajak penghasilannya secara final. Pajak finalnya ini tarifnya adalah 0,5 persen dari omzetnya,” katanya.

    Untuk UMKM yang sudah menggunakan fasilitas ini selama 7 tahun, dapat terus mendapatkan insentif untuk tahun 2025. Bagi UMKM lain yang baru muncul dua atau tiga tahun yang lalu, mereka tetap bisa menggunakannya itu sampai untuk 7 tahun masa penggunaan fasilitas pajak UMKM final ini,” lanjutnya.
     

    Suahasil juga menjelaskan pemerintah sudah melakukan sejumlah kebijakan pajak yang tentunya mengurangi beban masyarakat. Misalnya, ada beberapa barang yang seharusnya terkena PPN, namun dibebaskan pajak oleh pemerintah. Salah satunya bahan kebutuhan pokok.
     
    “Bahan kebutuhan pokok itu tidak kena PPN kalau kita beli atau kita melakukan transaksi. Beras, jagung, kedelai, gula, susu dan yang lain-lain, barang hasil perikanan kelautan itu tidak terkena PPN. Saat ini sudah berlangsung, sudah di tidak terkena PPN,” ujar Suahasil.
     
    Kemudian, jasa angkutan umum, jasa freight forwarding, tarif khusus jasa pengiriman paket itu juga tidak terkena PPN. Saat ini sudah berlaku.
     
    “Jasa pendidikan, pelayanan kesehatan, penjualan buku pelajaran umum, kitab suci, buku pelajaran agama itu juga tidak terkena PPN,” tuturnya.
     
    Jasa keuangan dan jasa asuransi itu juga tidak terkena PPN. Lalu, pembayaran air bersih dan pembayaran listrik
     
    “Kecuali untuk rumah dengan daya yang 6.600 volt ampere ke atas, kalau di bawah 6600 tidak terkena PPN. Ini sudah tidak kena PPN sampai dengan saat ini,” paparnya.
     
    Jika dihitung, menurut Suahasil, barang-barang dan jasa tersebut diperkirakan menghasilkan sebesar Rp265 triliun jika dikenakan PPN pada tahun depan. Namun, pemerintah mengambil kebijakan agar barang-barang tersebut dibebaskan pajak.
     
    “Dengan dia dibebaskan berarti pemerintah tidak menerima, tidak mengumpulkan, tidak apa-apa, buat kita tidak apa-apa karena kita yakini bahwa uang Rp265 triliun itu juga ada di masyarakat dan akan menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi sebagai basisnya adalah konsumsi masyarakat maupun investasi masyarakat,” katanya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Dorong Peningkatan Literasi Keuangan, Bank Mandiri Kenalkan Produk Perbankan ke 93.000 Pelajar di Indonesia

    Dorong Peningkatan Literasi Keuangan, Bank Mandiri Kenalkan Produk Perbankan ke 93.000 Pelajar di Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Bank Mandiri terus berkomitmen mendorong peningkatan literasi keuangan masyarakat yang telah dicanangkan oleh regulator. Salah satunya melalui berbagai program edukasi finansial kepada kalangan pelajar. Hal ini juga menjadi salah satu inisiatif yang diharapkan dapat menopang keinginan pemerintah dalam membangun ekonomi kerakyatan. 

    Pada sepanjang tahun 2024, Bank Mandiri telah berperan aktif dalam memberi edukasi maupun sosialisasi keuangan kepada lebih dari 88.899 ribu pelajar di Indonesia melalui sekolah-sekolah termasuk Sekolah Luar Biasa (SLB). Dari jumlah tersebut, sebanyak 32 ribu pelajar turut mendapatkan bantuan sosial Program Indonesia Pintar (PIP).

    Salah satu upaya bank bersandi saham BMRI ini adalah menggencarkan kampanye Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) yang diinisiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan guna meningkatkan literasi keuangan para pelajar. Harapannya, program ini mampu mendorong tingkat inklusi keuangan Indonesia mencapai 87 persen di penghujung akhir 2024.

    SVP Retail Deposit Product and Solution Bank Mandiri Evi Dempowati menuturkan, Program KEJAR diharapkan dapat mendorong budaya menabung yang dapat menjadi kebiasaan baik bagi generasi muda. 

    “Kami percaya bahwa pengelolaan keuangan sejak dini dapat menciptakan generasi yang lebih inklusif dan bijak dalam hal keuangan,” kata Evi dalam keterangan resminya, Rabu (11/12/2024).

    Tak hanya mendukung program KEJAR, Bank Mandiri juga memiliki produk unggulan yang menyasar kalangan pelajar dari PAUD hingga SMA sederajat, yakni Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel). 

    Adapun, tabungan tersebut memiliki fitur transaksi yang dapat dilayani di kantor cabang maupun sekolah dengan setoran awal sebesar Rp5.000 dan setoran selanjutnya minimum Rp1.000.

    Melalui upaya tersebut, Bank Mandiri berhasil mencetak 204.918 nasabah baru dari kalangan pelajar per akhir November 2024. Tercatat, terdapat nasabah baru yang membuka rekening SimPel sebanyak 159.012 rekening serta tabungan anak lainnya sebanyak 45.906 rekening dalam kurun waktu tersebut.

    Adapun, upaya ini dilakukan oleh perseroan guna mendorong Gerakan Akselerasi Ekonomi Inklusif di kalangan pelajar difabel dengan menggandeng Yayasan Menembus Batas. 

    Dalam acara tersebut, Bank Mandiri menyediakan sejumlah produk tabungan, salah satunya Tabungan SimPel bagi penyandang difabel yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).

    Kegiatan tersebut tentunya selaras dengan prinsip Environmental, Social dan Governance (ESG) yang tengah diterapkan oleh perseroan. Dengan demikian, Bank Mandiri turut berperan aktif dalam memberikan akses keuangan di kalangan pelajar tak terkecuali pelajar difabel.

  • Badai PHK Masih Berlanjut, Apa Dampak Kenaikan PPN 12% Bagi Kalangan Menengah ke Bawah? – Page 3

    Badai PHK Masih Berlanjut, Apa Dampak Kenaikan PPN 12% Bagi Kalangan Menengah ke Bawah? – Page 3

    Kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% merupakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Sesuai kesepakatan Pemerintah dengan DPR, kenaikan tarif dilakukan secara bertahap, dari 10% menjadi 11% mulai 1 April 2022 dan kemudian dari 11% menjadi 12% pada 1 Januari 2025. 

    Kenaikan secara bertahap ini dimaksudkan agar tidak memberi dampak yang signifikan terhadap daya beli masyarakat, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Adapun berdasarkan pernyataan resmi yang dirilis oleh DJP, kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% tidak berdampak signifikan terhadap harga barang dan jasa. Jadi, kenaikan PPN 11% menjadi 12% hanya menyebabkan tambahan harga sebesar 0,9% bagi konsumen.

    “Kenaikan PPN menjadi 12% dianggap tinggi oleh sebagian masyarakat, meskipun dampaknya terhadap harga barang secara keseluruhan hanya diperkirakan sekitar 0,9%. Hal ini relatif kecil karena barang kebutuhan pokok seperti beras, daging, sayur, dan susu tetap dibebaskan dari PPN,” jelas Josua.

    Josua menambahkan, “Sebagian besar kenaikan PPN diterapkan pada barang mewah, seperti daging wagyu, pendidikan internasional, dan layanan kesehatan VIP. Kenaikan harga akibat PPN cenderung tidak signifikan terhadap daya beli mayoritas masyarakat karena insentif pemerintah seperti subsidi bahan pokok, bantuan sosial (bansos), dan pengurangan pajak bagi UMKM tetap diberikan.” 

    “Jadi, kenaikan PPN menjadi 12% kemungkinan besar tidak akan berdampak signifikan pada daya beli masyarakat secara keseluruhan, karena pertama, skema tarif progresif yang menargetkan barang dan jasa mewah. Kedua, upaya pemerintah dalam memberikan insentif dan subsidi yang mengimbangi dampak kenaikan PPN. Ketiga, tren inflasi yang tetap rendah berkat pengendalian harga dan langkah-langkah kebijakan lainnya,” pungkasnya.