Xcloud.id

Topik: Bantuan Sosial

  • Cairkan Saldo Dana Rp400 Ribu Pakai NIK KTP Gratis, Begini Alur dan Caranya!

    Cairkan Saldo Dana Rp400 Ribu Pakai NIK KTP Gratis, Begini Alur dan Caranya!

    JABAR EKSPRES – Cairkan saldo dana Rp400 ribu pakai NIK KTP tanpa dipungut biaya alias gratis, begini alur dan cara cairkan dana bansos BPNT.

    Program bantuan sosial (bansos) dari pemerintah terus memberikan manfaat bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

    Salah satu bansos yang cair di bulan Desember 2024 adalah pencairan bantuan pangan non-tunai (BPNT) atau yang dikenal juga dengan kartu sembako senilai Rp200 ribu.

    Dengan hanya menggunakan NIK KTP, masyarakat bisa mencairkan saldo ini secara gratis. Simak informasi lengkapnya di sini.

    BACA JUGA: Daftar Pakai No WA Dapat Saldo E-Wallet Rp460.000 dari Aplikasi Penghasil Uang

    BACA JUGA: Unduh Aplikasi Penghasil Uang Harian untung Rp90.000 Cair ke Akun e-Wallet

    Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) adalah program pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) yang bertujuan membantu keluarga kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka.

    BPNT atau kartu sembako cair setiap tahun, termasuk di tahun 2024 ini yang menyasar kepad keluarga penerima manfaat (KPM) senilai Rp200 ribu per bulan.

    Namun, di bulan Desember ini pihak Kemensos menyalurkan sekaligus 2 bulan, yakni untuk pencairan bulan November dan Desember.

    Sehingga, saldo dana yang akan diterima KPM senilai Rp400 ribu, dengan pencairannya menggunakan NIK KTP di lembaga penyalur.

    Syarat Pencairan Saldo Rp400 Ribu

    Sebelum mencairkan bantuan, pastikan Anda memenuhi syarat berikut:

    1. Telah terdaftar sebagai penerima bantuan, dengan memeriksa nama Anda melalui laman resmi cekbansos.kemensos.go.id.

    2. Sudah terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos.

    3. Kunjungi lembaga penyalur yang sudah disediakan oleh Kemensos atau tertera di situs web tersebut.

    4. Membawa dokumen resmi, yaitu KTP dan Kartu Keluarga (KK).

    5. Pastikan data NIK sesuai dengan yang terdaftar di DTKS.

    BACA JUGA: Cara Dapat Saldo E-wallet Rp100.000 Cuma Instal Game Penghasil Uang ini

    Jika Anda terdaftar sebagai penerima bantuan, silakan langsung ikuti alur pencairan saldo dana kartu sembako berikut ini.

    Cara Cairkan Saldo Dana Bantuan Rp400 Ribu

    Ikuti langkah-langkah berikut untuk mencairkan saldo dana bansos:

    1. Kunjungi lembaga penyalur, biasanya meliputi e-warong, kantor pos, atau agen bank yang telah bekerja sama dengan pemerintah.

  • Pemerintah Akan Batasi Jatah Waktu Penerima Bansos

    Pemerintah Akan Batasi Jatah Waktu Penerima Bansos

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul bakal membatasi jangka waktu penerima bantuan sosial (bansos) dengan merombak payung hukumnya pada tahun depan.

    Berdasarkan data Pusat Data dan Informasi (Pusdatin), Gus Ipul menyebut ada orang atau keluarga sudah belasan tahun terus menerima PKH dan bansos.

    Ia tak ingin hal itu terus terjadi karena banyak keluarga yang sudah tergraduasi atau lulus dari program itu.

    “Mereka yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial, lewat program PKH dan bansos itu harus ada batas waktunya,” kata Gus Ipul saat sambutan Hakordia di kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Jumat (27/12) dikutip Detiknews.

    “Saya minta data itu dari Pusdatin, ada mereka itu yang sampai 15 tahun tetap dalam program perlindungan sosial. Maka itu kita ingin ke depan lebih banyak yang tergraduasi, yang lulus, yang diwisuda,” imbuhnya.

    Ia menuturkan satu pendamping mendampingi minimal 10 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Saat ini, ada 34 ribu KPM yang terdaftar. Ke depan, Gus Ipul menargetkan ada 340 ribu KPM yang lulus sebagai penerima bansos larena sudah dianggap mampu dan tidak layak menerima bantuan.

    “Ke depan kita ingin per pendamping itu 10 orang minimal 10 KPM. Kita punya 34 ribu KPM, itu akan ada 340 ribu setiap tahunnya minimal itu tergraduasi. Itu harapan kita ke sana,” ujarnya.

    Menurutnya, perlindungan sosial (perlinsos) mengambil porsi anggaran terbesar dalam program-program Kemensos. Sementara, program lain seperti pemberdayaan, hanya dialokasikan sebanyak 20 persen.

    “Program kita itu di perlindungan 80 persen, itu di perlindungan sosial hanya berupa bansos dan PKH. Itu sudah Rp70 sekian triliun. Yang namanya PKH aja Rp28 triliun, bansos itu Rp44-45 triliun. Sisanya baru program kerja yang lain, termasuk pemberdayaan,” pungkasnya.

    (pta/pta)

  • Kemensos Akan Batasi Waktu Penerima PKH dan Bansos

    Kemensos Akan Batasi Waktu Penerima PKH dan Bansos

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf hendak mengatur regulasi penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial (Bansos) agar memiliki batas tertentu. Mensos menyebut, aturan itu rencananya bakal dilakukan pada 2025.

    “Bahwa mereka yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial, lewat program PKH dan bansos itu harus ada batas waktunya,” kata Gus Ipul saat sambutan Hakordia, di kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Jumat (27/12/2024).

    Gus Ipul baru mengetahui dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) jika ada orang atau keluarga sudah belasan tahun terus menerima PKH dan bansos. Dia tak ingin hal itu terus terjadi lantaran menurutnya banyak keluarga yang sudah tergraduasi dari program itu.

    “Saya minta data itu dari Pusdatin. Ada mereka itu yang sampai 15 tahun tetap dalam program perlindungan sosial. Maka itu kita ingin ke depan lebih banyak yang tergraduasi, yang lulus yang diwisuda,” jelas dia.

    Dia bercerita, beberapa hari lalu melakukan kunjungan ke Lampung untuk menggraduasi keluarga penerima manfaat (KPM). Selanjutnya, Gus Ipul menargetkan graduasi KPM semakin tinggi ke depannya.

    “Nah ke depan kita ingin per pendamping itu 10 orang minimal 10 KPM. Kita punya 34.000 KPM, itu akan ada 340.000 setiap tahunnya. Minimal itu tergraduasi dan harapan kita ke sana,” katanya.

    Gus Ipul menerangkan, selama ini Kemensos punya program paling besar di perlindungan sosial. Sementara itu program lain hanya dialokasikan sebanyak 20% seperti program pemberdayan.

    “Pogram kita itu di perlindungan 80%, itu diperlindungan sosial hanya berupa bansos dan PKH. Itu sudah Rp 70 triliun, yang namanya PKH saja Rp 28 triliun, bansos itu Rp 44 triliun sampai Rp 45 triliun. Sisanya baru program kerja yang lain termasuk pemberdayaan,” ungkap Gus Ipul.

  • Kemensos Akan Batasi Waktu Penerima PKH dan Bansos

    Kemensos Akan Batasi Waktu Penerima PKH dan Bansos

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf hendak mengatur regulasi penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial (Bansos) agar memiliki batas tertentu. Mensos menyebut, aturan itu rencananya bakal dilakukan pada 2025.

    “Bahwa mereka yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial, lewat program PKH dan bansos itu harus ada batas waktunya,” kata Gus Ipul saat sambutan Hakordia, di kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Jumat (27/12/2024).

    Gus Ipul baru mengetahui dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) jika ada orang atau keluarga sudah belasan tahun terus menerima PKH dan bansos. Dia tak ingin hal itu terus terjadi lantaran menurutnya banyak keluarga yang sudah tergraduasi dari program itu.

    “Saya minta data itu dari Pusdatin. Ada mereka itu yang sampai 15 tahun tetap dalam program perlindungan sosial. Maka itu kita ingin ke depan lebih banyak yang tergraduasi, yang lulus yang diwisuda,” jelas dia.

    Dia bercerita, beberapa hari lalu melakukan kunjungan ke Lampung untuk menggraduasi keluarga penerima manfaat (KPM). Selanjutnya, Gus Ipul menargetkan graduasi KPM semakin tinggi ke depannya.

    “Nah ke depan kita ingin per pendamping itu 10 orang minimal 10 KPM. Kita punya 34.000 KPM, itu akan ada 340.000 setiap tahunnya. Minimal itu tergraduasi dan harapan kita ke sana,” katanya.

    Gus Ipul menerangkan, selama ini Kemensos punya program paling besar di perlindungan sosial. Sementara itu program lain hanya dialokasikan sebanyak 20% seperti program pemberdayan.

    “Pogram kita itu di perlindungan 80%, itu diperlindungan sosial hanya berupa bansos dan PKH. Itu sudah Rp 70 triliun, yang namanya PKH saja Rp 28 triliun, bansos itu Rp 44 triliun sampai Rp 45 triliun. Sisanya baru program kerja yang lain termasuk pemberdayaan,” ungkap Gus Ipul.

  • Mensos Gus Ipul Ajak Jajarannya Saling Mengingatkan Hindari Korupsi

    Mensos Gus Ipul Ajak Jajarannya Saling Mengingatkan Hindari Korupsi

    Mensos Gus Ipul Ajak Jajarannya Saling Mengingatkan Hindari Korupsi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, yang akrab disapa
    Gus Ipul
    , mengajak seluruh jajaran Kementerian Sosial (
    Kemensos
    ) untuk saling mengingatkan dan tidak melakukan tindakan koruptif.
    Ajakan ini disampaikan dalam peringatan
    Hari Antikorupsi
    Sedunia (Hakordia) yang berlangsung di Gedung Aneka Bhakti, Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat, pada Jumat (27/12/2024) sore.
    “Setiap harinya kita harus
    fastabiqul khairat
    , saling mengingatkan satu sama lain agar terhindar dari perbuatan korupsi,” ujar Gus Ipul.
    Dalam kesempatan tersebut, Gus Ipul menekankan pentingnya kolaborasi dalam menciptakan lingkungan kerja yang berintegritas.
    Ia mengutip pernyataan Presiden Prabowo Subianto, yang menyatakan bahwa salah satu cita-cita bangsa adalah melihat wong cilik bisa tersenyum.
    “Konsolidasi ini bukan sekadar formalitas, tetapi langkah strategis untuk memastikan seluruh jajaran Kementerian Sosial bersinergi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dengan penuh tanggung jawab,” tambahnya.
    Gus Ipul juga menegaskan komitmen Kementerian Sosial untuk menginternalisasikan nilai-nilai antikorupsi kepada seluruh pegawai.
    Ia menilai Hakordia sebagai pengingat penting akan tugas bersama dalam menjaga
    integritas
    dan memberantas korupsi.
    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu mengajak jajarannya untuk mengangkat tangan dan berjanji agar nilai dalam Survei Penilaian
    Integritas
    (SPI) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat meningkat, setidaknya sama dengan periode 2021 atau lebih baik dari tahun tersebut.
    “Tantangan yang dihadapi Kementerian Sosial semakin besar dengan meningkatnya jumlah belanja bantuan sosial. Hal ini menjadi fokus kita agar tidak terjadi korupsi atau penyimpangan,” tegas Gus Ipul.
    Ia menambahkan bahwa konsolidasi menjelang 2025 merupakan langkah awal dari agenda besar untuk memperkuat tata kelola pemerintahan di lingkungan Kementerian Sosial.
    “Kita semua memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga integritas dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Konsolidasi ini adalah wujud komitmen kita bersama untuk Indonesia yang lebih maju,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tentang Makan Bergizi Gratis, Anggaran Dipotong Jadi Rp 10.000/Anak

    Tentang Makan Bergizi Gratis, Anggaran Dipotong Jadi Rp 10.000/Anak

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk memangkas anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Rp 15.000/anak menjadi Rp 10.000/anak. Hal itu dikarenakan anggarannya yang terbatas yakni Rp 71 triliun di 2025.

    “Rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp 10 ribu per hari, kurang lebih. Kita ingin Rp 15 ribu tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10 ribu saja, kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi,” kata Prabowo saat memberikan keterangan resmi di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

    Prabowo memaparkan hitungannya bila rata-rata keluarga yang mendapatkan bantuan Makan Bergizi Gratis punya sekitar 3-4 anak, artinya setiap keluarga bisa mendapatkan Rp 30 ribu dalam bentuk makanan bergizi. Jika dihitung sebulan bisa mencapai Rp 2,7 juta.

    “Katakan lah di desil-desil bawah itu kita perkirakan anaknya rata-rata 3-4, berarti tiap keluarga bisa menerima minimal atau rata-rata bisa Rp 30 ribu per hari, ini kalau satu bulan bisa Rp 2,7 juta,” beber Prabowo.

    Nah jika program ini ditambahkan dengan bantuan-bantuan sosial dan tunjangan sosial lainnya, dia yakin pemerintah bisa mengamankan semua lapisan masyarakat, di antaranya kelompok buruh.

    “Saya kira sudah sangat maksimal pada saat ini, tentunya kita ingin perbaiki di saat-saat mendatang,” sebut Prabowo.

    Sasar 3 Juta Orang di Tahap Awal

    Pelaksanaan program MBG akan menjangkau sekitar 3 juta penerima manfaat terlebih dahulu mulai 6 Januari 2025. Secara bertahap jumlah penerima akan terus ditingkatkan jika satuan pelayanan di daerah tersebut sudah siap.

    “Pokoknya 3 juta penerima manfaat. Kita mulai bertahap lah, 6 Januari (2025) kan pembukaan,” kata Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana saat ditemui wartawan usai Rakortas CPP 2025, Senin (23/12/2024).

    Dalam hal ini waktu pemberian MBG akan berbeda setiap jenjang pendidikan karena menyesuaikan waktu kepulangan. Makanan akan dibagikan satu kali sehari kepada anak sekolah dari tingkat PAUD hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).

    Untuk anak PAUD, TK sampai kelas 2 Sekolah Dasar (SD), makanan akan dibagikan pukul 08.00. Sementara sekitar 09.30 WIB dibagikan untuk anak kelas 3-6 SD.

    Lalu sekitar pukul 12.00 WIB, makanan akan dibagikan bagi anak SMP hingga SMA. Jadwal pemberian MBG ini dibuat sesuai dengan jadwal belajar mengajar di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia.

    Menu Makan Bergizi Gratis

    Dadan mengungkapkan menu MBG akan berbeda-beda setiap daerah. Terkait menu akan ditentukan oleh ahli gizi di setiap satuan pelayanan di daerah.

    “Menu itu tidak ditentukan Badan Gizi, tetapi Badan Gizi menentukan komposisi nutrisi secara nasional. Menunya nanti merupakan tanggung jawab dari ahli gizi di masing-masing satuan pelayanan, kan kita menempatkan satu ahli gizi di setiap satuan pelayanan,” kata Dadan kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/11).

    Dadan menyebut anggaran MBG setiap daerah bersifat fleksibel. Jika ada daerah yang anggarannya lebih rendah dari yang dianggarkan, maka kelebihannya akan dikirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan anggaran lebih besar.

    “Fleksibel tergantung setiap harga makanan di daerah. Mungkin ada yang kurang dari itu, kelebihannya kita kirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan budget lebih. Jadi hitungan untuk APBN per anak sekian, tapi nanti implementasinya tergantung dari pelaksanaan di daerah masing-masing,” bebernya.

    Dadan mengingatkan bahwa dalam program MBG ini pihaknya tidak membeli paket makanan, melainkan membeli bahan baku yang akan dimasak di setiap satuan pelayanan di daerah. Terkait menunya juga tergantung masing-masing daerah.

    “Menu itu tidak ditentukan Badan Gizi, tetapi Badan Gizi menentukan komposisi nutrisi secara nasional. Menunya nanti merupakan tanggung jawab dari ahli gizi di masing-masing satuan pelayanan, kan kita menempatkan satu ahli gizi di setiap satuan pelayanan,” jelasnya.

    Dalam program MBG, Dadan memastikan akan mengedepankan produk bahan pangan berbasis lokal. Pemerintah juga sudah membahas tentang ketahanan pangan terutama untuk menambah pasokan MBG.

    Tak semua anak sekolah bisa dapat susu di program Makan Bergizi Gratis. Klik untuk berita selengkapnya….

    Tidak Semua Dapat Susu

    Tidak semua anak sekolah akan mendapatkan susu dalam program MBG. Sebagai gantinya, anak-anak ini akan menerima lauk lainnya.

    Dadan mengatakan penyaluran susu untuk keperluan makan bergizi gratis akan difokuskan di daerah-daerah sentra sapi perah terlebih dahulu.

    “Susu itu akan diberikan di daerah-daerah yang memang di situ daerah peternakan. Kalau bukan di daerah peternakan kan, tidak usah dipaksakan,” ujar Dadan saat ditemui wartawan usai Rakortas CPP 2025, Senin (23/12).

    Sebagai contoh, Dadan mengatakan menu susu dapat diganti dengan telur untuk memenuhi kebutuhan protein anak peserta MBG. Sedangkan untuk kebutuhan kalsium dapat diganti dengan daun kelor.

    “(Menu susu) cukup bisa diganti dengan telur. Kalsiumnya bisa dengan kelor. Yang jauh dari susu dan logistiknya susah ya tidak usah dipaksakan. Bisa ada telur, bisa kelor,” terangnya.

    “Tapi di daerah-daerah dengan peternakan yang sapi perah yang cukup ya itu akan menjadi bagian dari makanan mereka,” tegas Dadan lagi.

  • UNCTAD Ramal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Capai 5,2% pada 2025

    UNCTAD Ramal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Capai 5,2% pada 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — United Nations Conference on Trade and Development alias UNCTAD memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 5,2% pada 2025.

    Dalam laporan terbarunya bertajuk Trade and Development Report 2024, UNCTAD mengestimasikan ekonomi Indonesia akan tetap tumbuh tinggi di tengah ketidakpastian global. Sepanjang 2024, UNCTAD meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,1%.

    UNCTAD mencatat tingginya suku bunga acuan di Indonesia buat pelaku usaha memperlambat ekspansi bisnisnya pada tahun ini. Untungnya, konsumsi rumah tangga yang cenderung masih tinggi bisa menopang pertumbuhan ekonomi.

    Untuk tahun depan, organisasi bawahan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) itu melihat adanya prospek penurunan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia. Oleh sebab itu, UNCTAD meyakini ekonomi Indonesia tumbuh lebih tinggi pada tahun depan.

    Selain prospek penurunan suku bunga acuan, UNCTAD mencatat ada tiga faktor utama yang membuat ekonomi Indonesia tumbuh mencapai 5,2% pada tahun depan yaitu peningkatan belanja pemerintah, pariwisata, dan ekspor logam dasar.

    “Peningkatan belanja fiskal untuk pembangunan infrastruktur dan bantuan sosial membantu mendukung pertumbuhan. Meningkatnya kedatangan wisatawan—terutama dari Asia—memperkuat ekspor jasa. Sementara peningkatan volume ekspor logam dasar—terutama nikel—meningkatkan keseimbangan sektor eksternal,” tulis UNCTAD dalam laporannya, dikutip Kamis (26/12/2024).

    Sebagai perbandingan, perekonomian Indonesia diproyeksikan akan tumbuh lebih tinggi dibandingkan rata-rata kawasan Asia Tenggara. UNCTAD memproyeksikan perekonomian kawasan Asia Tenggara akan tumbuh 4,4% pada 2025.

    Proyeksi itu tumbuh melambat dibandingkan tahun ini. Sepanjang 2024, UNCTAD memperkirakan pertumbuhan ekonomi Asia Tenggara mencapai 4,5%.

    “Kebijakan moneter yang ketat akan berkelanjutan di tengah kekhawatiran terjadinya arus keluar modal asing dan tekanan depresiasi mata uang lokal akibat perkembangan moneter di tempat lain—khususnya di Amerika Serikat—sehingga semakin menahan permintaan domestik di kawasan Asia Tenggara,” jelas laporan tersebut.

    Lebih spesifik, perekonomian Indonesia (5,2%) juga diproyeksikan tumbuh lebih tinggi dibandingkan Malaysia (4%) dan Thailand (2,9%) namun lebih rendah daripada Vietnam (5,4%) pada 2025.

    Lembaga Lain

    Sebelumnya, sejumlah lembaga internasional lain juga sudah merilis proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun depan.

    Dalam laporan World Economic Outlook edisi Oktober 2024, International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,1% pada 2025. Bahkan, angka tersebut diperkirakan stagnan hingga 2029.

    Sejalan, dalam laporan East Asia and Pacific Economic Update edisi Oktober 2024, Bank Dunia atau World Bank memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,1% pada 2025.

    Sementara itu, dalam laporan Economic Surveys Indonesia edisi November 2024, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memproyeksikan ekonomi Tanah Air akan tumbuh mencapai 5,2% pada 2025.

    Sedangkan dalam UU APBN 2025, pemerintah sendiri memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,2% pada tahun depan.

  • 6 Jenis Bansos yang Diguyur Prabowo pada 2025

    6 Jenis Bansos yang Diguyur Prabowo pada 2025

    Daftar Isi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pemerintah terus mengguyur masyarakat miskin dengan berbagai jenis bantuan sosial (bansos). Terbaru adalah bansos berupa beras 10 kilogram (kg) kepada 16 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang akan disalurkan di awal 2025.

    Demi memberikan bansos tersebut, pemerintah berencana mengalokasikan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp504,7 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

    Tak hanya itu, Presiden Prabowo Subianto juga berencana menyalurkan program bansos lain pada 2025 seperti makan bergizi gratis hingga bantuan pangan nontunai (BPNT).

    Berikut ini daftar jenis program bansos yang bakal cair pada 2025:

    1. Makan bergizi gratis (MBG)

    Pemerintah akan meluncurkan program makan bergizi gratis (MBG) mulai Januari 2025. Pada tahap awal, program ini menargetkan 3 juta anak di seluruh Indonesia.

    Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan uji coba program MBG akan dimulai pada Desember 2024 di 150 lokasi.

    Tujuan program ini adalah guna mendukung kesehatan siswa dan meningkatkan fokus mereka dalam belajar. Di samping itu, program ini juga diharapkan dapat menurunkan angka kekurangan gizi pada anak dan membantu generasi muda yang lebih sehat serta produktif.

    2. Program keluarga harapan (PKH)

    PKH adalah bantuan yang diberikan setiap tahun oleh pemerintah bagi KPM yang sudah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial (Kemensos).

    PKH akan dibagikan secara bertahap sebanyak empat kali setahun atau diberikan setiap kuartal kepada masyarakat kurang mampu.

    Nilainya pun beragam, untuk PKH Kesehatan diberikan tunai kepada ibu hamil dan anak balita Rp3 juta per tahun. Klaster pendidikan Rp900 ribu per tahun untuk SD, Rp1,5 juta per tahun untuk anak SMP, Rp2 juta per tahun untuk anak SMA.

    PKH lansia diberikan untuk yang berusia di atas 60 tahun sebesar Rp2,4 juta per tahun. Nilainya sama untuk penyandang disabilitas.

    3. Bantuan pangan nontunai (BPNT)

    Pencairan BPNT juga dilakukan secara bertahap. Melalui bansos ini, masyarakat akan mendapatkan bantuan Rp200 ribu per bulan yang diberikan setiap dua bulan atau Rp400 ribu sekali pencairan.

    Bansos ini diberikan dalam enam tahapan, atau dua bulan sekali per pencairan. Masyarakat menerima dalam bentuk uang tunai.

    Agar dapat menerima bantuan ini, masyarakat harus terdaftar dalam DTKS atau Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSE).

    4. Program Indonesia Pintar (PIP)

    Program Indonesia Pintar (PIP) adalah bantuan pendidikan yang diberikan oleh pemerintah kepada siswa dari keluarga kurang mampu. Program ini bertujuan untuk mendukung akses pendidikan agar siswa bisa terus bersekolah tanpa terkendala masalah biaya.

    Bantuan ini mencakup jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP, hingga SMA/SMK, termasuk pendidikan nonformal seperti kerja paket.

    5. Bansos beras

    Bantuan beras sebetulnya sudah dilaksanakan sejak dua tahun lalu dan direncanakan berlanjut di 2025 mendatang. Setiap keluarga yang terdaftar akan menerima 10 kg beras per bulan.

    Bansos beras 10 kg ini dipastikan akan berlanjut sampai Februari 2025. Setelahnya, pemerintah akan me-review kembali apakah bisa dilanjutkan atau tidak sampai akhir tahun.

    6. Iuran Jaminan Kesehatan

    Pemerintah menanggung iuran jaminan kesehatan BPJS sebesar Rp42 ribu per bulan untuk setiap individu dari keluarga berpenghasilan rendah. Penerima manfaat program ini harus terdaftar dalam DTKS serta memiliki data kependudukan yang valid.

    (del/asa)

    [Gambas:Video CNN]

  • Cak Imin: Tak Ada Bansos untuk Kompensasi PPN 12%

    Cak Imin: Tak Ada Bansos untuk Kompensasi PPN 12%

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin memastikan pemerintah tidak akan menggelontorkan bantuan sosial (bansos) khusus dalam menyikapi penerapan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12%.

    Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa itu mengatakan bahwa pemerintah telah mengkaji dengan baik segala antisipasi dari kenaikan PPN dari 11 ke 12 persen.

    Hal ini dia sampaikan saat melakukan peninjauan terhadap lokasi wisata Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru) di kawasan Ragunan, Jakarta, Rabu kemarin.

    “Enggak ada [bansos khusus], PPN tidak ada kaitannya dengan bansos khusus, karena memang dari 11 persen naik menjadi 12 persen itu betul-betul sudah diseleksi ya,” katanya kepada wartawan.

    Lebih lanjut, Cak Imin mengatakan bahwa tidak adanya bansos khusus untuk menyikapi tarif PPN 12% yang menyasar masyarakat, sebab pemerintah memiliki pertimbangan terhadap barang yang akan atau tidak terkena pajak.

    “Sudah ada mana yang tidak boleh naik, mana yang naik. Sehingga memungkinkan untuk tetap tumbuh, ekonomi, melindungi dan memfasilitasi. Dan uang tambahannya untuk keperluan subsidi semua jenis,” ucapnya.

    Termasuk, kata, Cak Imin bahwa untuk UMKM dan sektor pariwisata tidak terkena kenaikan PPN lantaran kenaikan pajak di 12% itu hanya akan dilakukan kepada barang mewah.

    “Ya, jadi UMKM dan wisata yang berkaitan dengan hajat orang banyak, itu nggak kena. Yang kena adalah sektor-sektor barang mewah, berbagai barang-barang yang di luar kebutuhan dasar,” pungkas Cak Imin.

  • Cairkan Saldo DANA Rp 600 Ribu dengan NIK KTP, Ini Caranya

    Cairkan Saldo DANA Rp 600 Ribu dengan NIK KTP, Ini Caranya

    JABAR EKSPRES – Bagi penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) 2024, saatnya untuk segera mengecek status dan mencairkan saldo dana bantuan sebesar Rp 600 ribu sebelum akhir tahun.

    Pemerintah memastikan bahwa penyaluran bantuan tetap berjalan meskipun ada pergantian presiden, dan dana ini bisa di cairkan melalui kantor pos atau menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

    Baca juga : Cara Cepat Dapat Saldo DANA Gratis Rp50.000, Hanya Butuh 1 Menit!

    Penyaluran dana PKH ini mencakup periode September hingga Desember 2024, dan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), sangat penting untuk segera melakukan pengecekan agar bantuan dapat dicairkan dengan lancar.

    Berikut adalah panduan untuk mengecek status dan mencairkan saldo dana Rp 600 ribu Anda.

    Langkah-langkah Cek Status dan Cairkan Dana PKH 2024
    Untuk memastikan apakah Anda terdaftar sebagai penerima bantuan PKH dan bagaimana cara mencairkan dana tersebut, berikut adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan:

    1. Melalui Aplikasi Cek Bansos

     Unduh dan Instal Aplikasi: Aplikasi Cek Bansos tersedia di Google Play Store dan dapat di unduh secara gratis.Login: Setelah mengunduh aplikasi, buat akun dengan data yang valid, lalu masukkan NIK KTP Anda.Cek Status: Setelah login, Anda akan mendapatkan informasi terkait status penerima bantuan dan jadwal pencairan dana yang akan diterima.

    2. Lewat Website Kemensos

    Kunjungi Situs Resmi: Akses halaman cekbansos.kemensos.go.id menggunakan browser di perangkat Anda.Masukkan Data: Isi NIK, nama, dan alamat sesuai dengan data yang terdaftar di KTP.Klik Pencarian: Tekan tombol “Cari” untuk mengetahui apakah Anda terdaftar sebagai penerima bantuan.

    3. Menggunakan Layanan di Desa

    Bagi Anda yang tidak memiliki akses internet, Anda bisa datang langsung ke kantor desa atau kelurahan terdekat.

    Petugas desa akan membantu memeriksa status bantuan dengan menggunakan data NIK Anda.

    Baca juga : Main 30 Menit, Cair Saldo DANA Gratis hingga Rp300.000

    Pastikan Data Anda Terverifikasi dan Valid
    Pemerintah melakukan proses verifikasi dan validasi data untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran.

    Pendamping PKH dan perangkat desa akan melakukan pengecekan dokumen seperti KTP dan Kartu Keluarga (KK) untuk memastikan data yang tercatat benar.