DIY Sedang Verifikasi Data 7.000 Penerima Bansos Terindikasi Judol, Terbukti Langsung Coret
Tim Redaksi
YOGYAKARTA, KOMPAS.com
– Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berencana memberikan sanksi pencoretan kepada penerima bantuan sosial (bansos) yang terbukti terlibat dalam judi online.
Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, menyatakan bahwa sebelum memberikan sanksi, pihaknya akan melakukan verifikasi untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.
“Kita di sini ada aplikasi yang berkaitan dengan verifikasi data-data yang ada di Kominfo. Tapi kita lihat dulu, kita juga tidak tahu apakah itu judi online atau apa, kita koordinasi lebih lanjut,” ujar Made pada Senin (3/11/2025).
Made menegaskan bahwa verifikasi sangat penting untuk memastikan pemanfaatan bansos sesuai dengan peruntukannya.
“Iya dong, kita harus tahu apakah benar pemanfaatannya untuk mengatasi kemiskinan atau justru menjerumuskan lebih dalam lagi (bansos digunakan untuk judi),” tambahnya.
Apabila terbukti, Made mengungkapkan bahwa penerima bantuan sosial yang terlibat judi online akan dicoret dari daftar penerima.
“Lha iya (dicoret), misalnya dia masuk desil 1 atau 2, kita bicara bansos direntang seperti apa. Kalau kemudian pemanfaatan tidak sesuai harapan, mestinya ada punishment dong, tidak bisa kita biarkan saja,” tegasnya.
Lebih lanjut, Made menyampaikan bahwa masih banyak warga yang membutuhkan bantuan sosial.
“Yang butuh kan banyak orang, sudah kita prioritaskan tapi tidak memanfaatkan itu jadi catatan kita,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial DIY, Endang Patmintarsih, mengungkapkan bahwa sekitar 7.000 penerima Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) terindikasi terlibat dalam judi online.
“Di DIY banyak, ada tujuh ribuan datanya,” ujarnya saat dihubungi melalui sambungan telepon pada Selasa (28/10/2025).
Endang menambahkan bahwa hingga saat ini belum diketahui secara pasti apakah penerima bantuan sosial yang terindikasi sudah dicoret dari daftar penerima.
“Saya belum tahu pasti dicoret atau belum karena saya baru minta data dari Kementerian Sosial, dan baru dikirim. Kami juga perlu ngecek lagi,” jelasnya.
Langkah selanjutnya dari Dinas Sosial DIY adalah melakukan pengecekan di setiap kabupaten atau kota untuk memastikan kebenaran data penerima bantuan yang terindikasi terlibat judi online.
Endang juga menyampaikan bahwa total penerima BLTS di DIY mencapai 221.962 orang, dengan rincian sebagai berikut: Kabupaten Kulon Progo sebanyak 32.386 penerima, Kabupaten Bantul 65.346, Kabupaten Gunungkidul 55.191, Kabupaten Sleman 54.804, dan Kota Yogyakarta 14.235.
Di daerah lain, seperti Karawang, ribuan penerima bantuan sosial juga terindikasi terlibat judi online.
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Karawang, Asep Ahmad Saepulah, mengungkapkan bahwa sebanyak 6.000 penerima bantuan sosial dicoret karena keterlibatan dalam judi online.
Total penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Karawang mencapai sekitar 50.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Topik: Bantuan Sosial
-

Tangis Haru Ansari Serahkan Bantuan Bagi Penyandang Disabilitas di Pamekasan
Pamekasan (beritajatim.com) – Anggota DPR RI Dapil Jatim XI Madura, Ansari menangis haru saat membagikan beragam bantuan berupa kursi roda, kaki palsu hingga alat bantu dengar bagi puluhan penyandang disabilitas di kabupaten Pamekasan, Senin (3/11/2025).
Program bantuan bagi para penyandang disabilitas yang merupakan bentuk kepedulian dari DPR RI bersama Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI), dibagikan secara langsung oleh Ansari kepada penerima manfaat di Rumah Aspirasi di Kelurahan Lawangan Dhaja, Kecamatan Pademawu, Pamekasan,
“Mohon maaf, kami sangat terharu melihat semangat bapak melangkah dengan alat bantu, mungkin kita yang sempurna secara fisik ini kurang bersyukur,” kata Ansari, usai memberikan bantuan kepada para penyandang disabilitas di Pamekasan.
Bahkan dalam kesempatan tersebut, pihaknya juga mengaku tidak kuasa menahan tangis dan sangat terharu melihat penyandang disabilitas yang menggunakan tongkat dan alat bantu untuk berjalan. “Sebagai wakil rakyat sekaligus aspirator bantuan dari Kemensos, kami menyerahkan secara langsung bantuan kepada penerima manfaat,” ungkapnya.
“Penyerahan bantuan ini sebagai bentuk nyata kepedulian dari komitmen, kami hadir di tengah masyarakat terutama bagi mereka yang membutuhkan bantuan, khususnya bagi para penyandang disabilitas,” sambung anggota Fraksi PDI Perjuangan.
Selain itu pihaknya menegaskan jika pembangunan sejati menitikberatkan pada pembangunan yang menyentuh hati dan kemanusiaan, serta bukan sekedar infrastruktur dan ekonomi semata. “Semoga bantuan ini bisa memberi manfaat bagi para penerima, serta menambah semangat dalam menjalani kehidupan sehari-hari,” harapnya.
Lebih lanjut disampaikan jika bansos tersebut juga dilengkapi dengan beragam paket bantuan, seperti kasur, bantal, sembako hingga perlengkapan kebersihan mandi dan lainnya. “Bantuan ini kita bagikan sesuai dengan usulan penerima,” tegasnya.
“Program bansos ini tidak hanya kami lakukan saat ini, sebab pada Maret 2025 lalu, kami juga sempat menyalurkan ratusan paket bantuan kepada masyarakat, khususnya para penyandang disabilitas di Madura,” pungkas wakil rakyat perempuan kelahiran Pamekasan. [pin/but]
-

Naik Transportasi Umum di Jakarta Bisa Gratis, Ini Syarat & Caranya!
Jakarta, CNBC Indonesia-Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membebaskan biaya layanan angkutan umum massal kepada golongan masyarakat tertentu alias gratis. Hal ini diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2025 dikutip Senin (3/11/2025).
Angkutan umum yang dimaksud adalah Sistem Bus Rapid Transit (BRT) seperti layanan angkutan umum pengumpan, layanan integrasi, layanan angkutan Transjabodetabek, layanan angkutan lainnya yang dikelola oleh Badan Usaha BRT. Kemudian Mass Rapid Transit (MRT) dan Light Rail Transit (LRT)
Adapun masyarakat golongan tertentu yang diberikan layanan angkutan umum massal gratis, meliputi:
Peserta Didik pemegang kart KJP Plus dan KJMU
Penerima Bantuan Sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak
Penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa
Tim Penggerak PKK dan Kelompok PKK
PJLP dan Pegawai Non-ASN Pemprov DKI Jakarta
ASN dan Pensiunan AN Provinsi DKI Jakarta
Penyandang Disabilitas
Penduduk Lanjut Usia
Veteran RI
Karyawan Swasta pemegang Kart Pekerja Jakarta
Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada PAUD
Penjaga Rumah Ibadah
Penduduk Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
Jumantik, Pengurus Karang Taruna, Dasawisma, atau Pengurus Posyandu
Anggota TNI dan Kepolisian Negara RIDalam aturan tersebut disebutkan masyarakat yang masuk kedalam lebih dari 1 (satu) golongan, hanya dapat mendaftarkan dir sebagai penerima Layanan Angkutan Umum Massal Gratis melalui mekanisme dari salah satu golongan.
Persyaratan dan Mekanisme Pendaftaran
Proses verifikasi dan validasi dokumen pengajuan Layanan Angkutan Umum Massal gratis dilaksanakan oleh PT Bank DKI (Bank Jakarta) dan Badan Usaha terkait berdasarkan data dukung dari Perangkat Daerah/Unit Kerja (PD/UKPD) pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
pendidikan
ketahanan pangan
perumahan
pemberdayaan masyarakat
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
sosial
ketenagakerjaan
pendidikan mental dan spiritualData dukung disampaikan oleh PD/UKPD untuk diteruskan ke PT Bank DKI (Bank Jakarta) dan Badan Usaha terkait, serta menyampaikan pembaharuan data dukung setiap 6 (enam) bulan sekali tau sewaktu-waktu jika diperlukan.
Dokumen pengajuan layanan angkutan umum massal gratis yang telah dilakukan verifikasi dan validasi, diteruskan oleh Badan Usaha ke PT Bank DKI (Bank Jakarta) untuk proses penerbitan kart layanan.
PT Bank DKI (Bank Jakarta) melakukan penerbitan kartu Layanan Angkutan Umum Massal Gratis, yang memuat nama, kategori kelompok, dan foto diri. Kart layanan berlaku selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang.
Ketentuan Penggunaan Kartu Layanan:
kartu layanan dapat digunakan pada sistem BRT, MRT, dan LRT.
kartu layanan hanya dapat digunakan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam kartu layanan.
dalam hal terjadi kehilangan kart layanan, pemegang kart wajib melaporkan kehilangan dan mengajukan pemblokiran kartu layanan kepada PT Bank DKI (Bank Jakarta) dalam jangka waktu 3×24 (tiga kali dua puluh empat) jam.Setiap penerima Layanan Angkutan Umum Massal gratis dilarang menyalahgunakan kartu layanan yang diterbitkan oleh PT Bank DKI (Bank Jakarta) berupa diperjualbelikan atau digunakan oleh orang atau pihak yang tidak berhak.
Setiap penerima yang melanggar larangan penyalahgunaan kartu Layanan Angkutan Umum Massal Gratis dikenakan sanksi berupa pencabutan fasilitas layanan dan bar dapat mendaftar kembali 1 (satu) tahun sejak dilakukan pencabutan fasilitas Layanan Angkutan Umum Massal Gratis.
(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]
-
/data/photo/2025/11/03/6907ee824db5e.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
6 Gibran: Kita Ingin Cetak Santri Ahli Blockchain, AI, Robotik dan Biotek Nasional
Gibran: Kita Ingin Cetak Santri Ahli Blockchain, AI, Robotik dan Biotek
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Presiden Gibran Rakabuming mengingatkan agar generasi muda GP Ansor tidak hanya memiliki akhlak yang baik dan pemahaman agama yang kuat, tapi juga melek teknologi.
“Anak-anak muda Ansor akhlaknya pasti baik, ngajinya baik, tapi harus diimbangi dengan ilmu-ilmu yang bisa menjawab tantangan zaman. Kita ingin mencetak santri-santri ahli blockchain, artificial intelligence, robotik, dan biotek,” kata Gibran saat menghadiri Pengukuhan Pengurus Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda (GP) Ansor Jawa Tengah Masa Khidmat 2025–2029 di Pondok Pesantren As Shodiqiyah, Jalan Sawah Besar, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, Jawa Tengah, Minggu (2/11/2025), melansir
Antara
.
Ia pun menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen membuka ruang kolaborasi yang luas bagi organisasi kepemudaan dan keagamaan seperti GP Ansor untuk mempercepat pencapaian target pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Menurutnya, kolaborasi diperlukan untuk mewujudkan tata kelola pembangunan yang partisipatif, inklusif, dan berlandaskan kekuatan sosial masyarakat. Selain itu, mewujudkan pelaksanaan program pemerintah yang efektif dan tepat sasaran.
“Mohon dikawal program-program seperti MBG, Cek Kesehatan Gratis, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, bantuan sosial, pastikan terdistribusi baik dan tepat sasaran,” katanya.
Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor Addin Jauharudin menegaskan bahwa GP Ansor akan terus menyiapkan kader muda yang tangguh, berdaya saing, dan adaptif terhadap perubahan zaman.
“Ruang lingkup kader Ansor, selain konsentrasi soal keagamaan dan kaderisasi, diarahkan pada soal bagaimana seluruh kader memiliki inovasi, SDM-nya maju dan menjadi katalisator pembangunan anak muda di daerahnya masing-masing,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar kehadiran Ansor benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Harus menjadi kader produktif penggerak kelompok usaha gotong royong dengan semua pihak, Dandim, Polsek, Kelurahan, Gubernur dan semua mitra sesuai dengan semangat undang-undang kita,” katanya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5400436/original/028572200_1762100033-Wapres_Gibran.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Wapres Gibran Ajak GP Ansor Perkuat Sinergitas, Wujudkan Pembangunan Nasional
Liputan6.com, Jakarta – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengatakan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya peran aktif organisasi kemasyarakatan (ormas) dalam mempercepat pelaksanaan program pembangunan nasional.
Menurut dia, kolaborasi antara pemerintah dan ormas diyakini menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pembangunan yang partisipatif, inklusif, dan berlandaskan kekuatan sosial masyarakat.
“Pemerintah butuh mitra yang mengakar kuat di masyarakat dan mau terjun ke masyarakat. Pemerintah butuh anak muda yang semangat kemajuan dan disinilah peran GP Ansor sudah terbukti sebagai organisasi anak muda yang memegang teguh nilai keislaman dan kebangsaan,” kata Gibran saat menghadiri Pengukuhan Pengurus Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda (GP) Ansor Jawa Tengah Masa Khidmat 2025–2029 di Pondok Pesantren As Shodiqiyah, Jalan Sawah Besar, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, Jawa Tengah, seperti dikutip dari siaran pers, Minggu (2/11/2025).
Gibran menegaskan, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam mewujudkan visi, misi, dan program-program pembangunan nasional. Ia menilai, kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk organisasi kepemudaan dan keagamaan seperti GP Ansor, merupakan langkah penting agar program pemerintah dapat berjalan efektif dan tepat sasaran
Lebih lanjut, putra sulung Joko Widodo itu mendorong GP Ansor untuk terus bersinergi mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah agar manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.
“Mohon dikawal program-program seperti MBG, Cek Kesehatan Gratis, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, Bantuan Sosial, pastikan terdistribusi baik dan tepat sasaran,” imbuhnya.
-

Menkomdigi Tiba-Tiba Sidak Kantor Pos di Bali, Ada Apa?
Jakarta, CNBC Indonesia — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor Pos Layanan Pos Universal (LPU) Blahkiuh di Abiansemal, Badung, Bali, pada Minggu (2/11/2025).
Kunjungan ini bertujuan untuk memeriksa kesiapan PT Pos Indonesia (Persero) dalam menyalurkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesejahteraan Rakyat, yang merupakan bagian dari paket kebijakan ekonomi 2025.
Program BLT ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang diluncurkan pada 17 Oktober 2025 di Kantor Pos Cikini. Pemerintah menargetkan bantuan ini menyasar total 35 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), atau setara dengan 140 juta jiwa di seluruh Indonesia.
Dari jumlah masif tersebut, PT Pos Indonesia mendapatkan tugas besar untuk menyalurkan bantuan kepada 17 hingga 18 juta KPM.
“Hari ini Komdigi datang untuk memeriksa kesiapan salah satu Kantor Pos LPU,” ujar Meutya di lokasi. “Kita perlu memastikan bahwa Kantor Pos siap untuk menjalankan perintah dari Bapak Presiden, yaitu untuk memberikan BLT yang secara total jumlahnya 35 juta Keluarga Penerima Manfaat atau setara dengan 140 juta jiwa,” katanya.
Pemilihan LPU Blahkiuh, menurut Meutya, bukan tanpa alasan. Kantor pos ini dipilih sebagai simbolisasi dari 2.400 LPU di seluruh Indonesia yang menjadi “kaki tangan” pemerintah untuk menjangkau masyarakat di daerah pelosok, termasuk daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Pemerintah memberikan tenggat waktu yang ketat, di mana Presiden meminta seluruh bantuan ini selesai disalurkan paling lambat 20 November 2025.
Meutya menjelaskan bahwa Kantor Pos mendapat mandat untuk menyalurkan bantuan kepada 17 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dengan target penyelesaian dari Presiden pada 20 November mendatang. Ia menyebut penyaluran baru dimulai pada 17 Oktober, sehingga waktu yang tersedia sekitar satu bulan.
Meutya juga menambahkan, tahap pertama yang berlangsung pada 27 Oktober berjalan lancar, dengan lebih dari 600 ribu KPM telah menerima bantuan.
Dalam kesempatan yang sama, Plt Direktur Utama PT Pos Indonesia, Haris, merinci tantangan data yang dihadapi dalam penyaluran ini. Ia menjelaskan bahwa dari total 35 juta KPM, sekitar 16 juta di antaranya merupakan penerima bansos reguler seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan program sembako. Sisanya merupakan data baru yang memerlukan validasi ketat.
“Sisanya ini, tadi kami sampaikan, ada 7,5 juta yang memang fixed tidak punya rekening di perbankan. Ada sekitar 11 juta yang diindikasikan punya rekening, namun perlu dipastikan apakah masih aktif atau tidak, karena mereka dulu menerima bansosnya sudah lama. Karena itulah kenapa tadi perlu validasi itu,” papar Haris.
Haris juga turut menepis anggapan bahwa PT Pos masih bekerja secara manual dalam penyaluran bantuan. Ia menegaskan bahwa pihaknya telah mengadopsi digitalisasi untuk mempercepat proses. Penyaluran ini menggunakan sistem rekening giro khusus yang dibuatkan untuk setiap KPM.
“Penerima manfaat ini kami beri namanya surat pemberitahuan yang di dalamnya ada barcode. Pada saat barcode di-scan oleh aplikasi kami, Pos Giro Cash namanya, itu secara otomatis kalau benar orangnya akan membuka blokir rekeningnya tadi. Baru kami salurkan secara tunai,” pungkasnya.
(mkh/mkh)
[Gambas:Video CNBC]
-

Negara Maju kalau Rakyatnya Produktif
Jakarta –
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zukifli Hasan atau Zulhas mengusulkan agar penyaluran bantuan sosial tidak selamanya dilakukan. Menurutnya, kunci menjadi negara maju adalah dengan meningkatkan produktivitas sumber daya manusia (SDM).
“Kami meyakini negara itu akan maju, kalau dia produktif. Tidak mungkin bangsa itu maju kalau tidak produktif rakyatnya. Kami buka tidak setuju bantuan sosial, tentu itu bagus. Tetap kalau bantuan sosial, orang susah kasih beras, orang susah kasih uang, berpuluh-puluh tahun, saya kira itu mesti dikaji,” kata dia dalam Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia & Indonesia Fintech Summit 2025 di JCC, Jakarta, Sabtu (1/11/2025).
Zulhas menyebut, sebenarnya Indonesia terus mengalami kemajuan. Pada era 1980-an, menurutnya Indonesia menjadi negara yang disegani, bahkan oleh China. Pada saat itu, Indonesia sudah punya perusahaan yang bisa membuat pesawat, pabrik pupuk, hingga manufaktur kapal.
Zulhas meyakini bukan tidak mungkin Indonesia dapat mencapai ekonomi 7-8%. Karena pada zaman reformasi, pertumbuhan ekonomi Indonesia pernah mencapai 7,5% selama puluhan tahun.
“Pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata 7,5% puluhan tahun, bukan satu tahun. Jadi, kalau kita punya target pertumbuhan 7-8%, dikatakan mustahil, kita pernah mengalami puluhan tahun,” jelasnya.
Namun, pekerjaan rumah (PR) Indonesia dalam meningkatkan perekonomian masih banyak tantangan. Kondisi perekonomian Indonesia diakui masih tertinggal dibandingkan China, Korea Selatan, bahkan Malaysia.
Ia menuturkan, saat ini pendapatan perkapita Malaysia telah mencapai US$ 12.000, dan Thailand US$ 8.000. Melihat ketertinggalan itu, menurut Zulhas kuncinya ada di produktivitas SDM.
“Kita masih US$ 4.000 lebih. Kenapa? (Tertinggal) karena mereka produktif,” tegasnya.
Oleh sebab itu, saat ini pemerintah sudah punya program peningkatan produktivitas ketahanan pangan dan program makan bergizi gratis (MBG).
“Kenapa makanan bergizi? Kenapa kita kalah cepat sama negara lain? Tentu kuncinya sumber daya manusia. Tidak mungkin negara itu maju atau miskin, itu tergantung cara ngelolanya, tergantung produktivitasnya. Artinya tergantung kepada manusianya, tergantung kepada sumber daya manusianya,” pungkasnya.
(ada/fdl)
/data/photo/2025/09/26/68d638457d255.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5400565/original/011736500_1762139694-Inovasi_RT.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)

