Topik: Bantuan Sosial

  • Pemkab Karanganyar Salurkan Bansos Dampak Bencana Kepada 110 KK

    Pemkab Karanganyar Salurkan Bansos Dampak Bencana Kepada 110 KK

    TRIBUNJATENG.COM, KARANGANYAR – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karanganyar menyalurkan bantuan sosial bagi 110 KK terdampak bencana.

    Bansos bersumber dari APBD 2024 tersebut disalurkan kepada warga terdampak bencana alam di wilayah Kabupaten Karanganyar selama periode September hingga Desember 2024. Bansos tersebut diserahkan kepada warga terdampak bencana secara simbolis oleh Pj Bupati Karanganyar, Timotius Suryadi di Ruang Anthurium Rumah Dinas Bupati Karanganyar pada Selasa (31/12/2024).

    Kalakhar BPBD Karanganyar, Hendro Prayitno menyampaikan, 110 KK yang menerima bansos tersebut tersebar di 17 kecamatan wilayah Kabupaten Karanganyar. Dari 110 KK tersebut, terangnya, ada 65 KK yang mengalami kerusakan ringan, 19 KK mengalami kerusakan sedang dan 26 KK mengalami kerusakan berat. Adapun nominal bantuan disesuaikan dengan dampak kerusakan.

    “Total bantuan yang disalurkan Rp 448 juta, paling banyak di wilayah Kecamatan Kerjo karena tanah longsor,” katanya kepada Tribunjateng.com  usai penyaluran bantuan.

    Sesuai prediksi dari BMKG, lanjut Hendro, musim hujan diprediksi terjadi hingga Februari 2025. Oleh karena itu, pihaknya mengimbau kepada masyarakat supaya waspada khususnya di wilayah rawan bencana longsor seperti di Kecamatan Tawangmangu, Ngargoyoso, Jatiyoso, Jenawi, Karangpandan dan Matesih.

    Dia menerangkan, BPBD Karanganyar telah mendirikan empat posko pemantauan selama momen Nataru. Posko tersebut tersebar di mako induk, Srandon Kecamatan Karangpandan, Kecamatan Matesih dan Tawangmangu.

    “Selain memantau kebencanaan juga membantu mengatur arus lain selama Nataru. Posko didirikan sampai 2 Januari 2025,” terangnya. (Ais).

  • Bansos Beras 10 Kg Diperpanjang Jadi 6 Bulan di 2025

    Bansos Beras 10 Kg Diperpanjang Jadi 6 Bulan di 2025

    Jakarta, CNN Indonesia

    Presiden Prabowo Subianto memperpanjang bantuan sosial (bansos) pangan berupa beras 10 kilogram (kg) menjadi enam bulan pada tahun depan.

    Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan bansos beras akan diberikan pada dua bulan pertama 2025. Lalu, empat bulan sisanya akan disesuaikan nanti.

    “Bapak Presiden Prabowo sudah merestui bantuan pangan beras selama enam bulan di tahun 2025. Jadi Januari, lalu Februari. Kemudian yang 4 bulan lagi, nanti disesuaikan kapan bulannya,” kata Arief dalam keterangan resmi, Selasa (31/12) dikutip Detikfinance.

    Menurutnya, Bulog siap mendistribusikan 960 ribu ton beras kepada 16 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) di 2025 selama 6 bulan.

    Arief menjelaskan bansos beras ini bagian paket kebijakan ekonomi dan bantalan bagi masyarakat berpendapatan rendah, sekaligus untuk menjaga hulu dan hilir.

    “Kita pahami untuk bantuan pangan beras di 2025, pemerintah terus mempertajam database penerima PBP. Untuk itu, kita fokuskan pada kelompok desil 1 dan 2, serta perempuan yang merupakan perempuan kepala keluarga yang miskin dan lansia tunggal,” ujarnya.

    Penentuan penerima bansos beras tahun depan, kata Arief, akan mengacu data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).

    Rinciannya, sebanyak 15,6 juta penerima desil 1 dan 2, lalu 400 ribu penerima perempuan kepala rumah tangga miskin dan lansia tunggal.

    Sebelumnya, pemerintah akan menyalurkan bansis beras 10 kg kepada 16 juta keluarga penerima manfaat (KPM) selama Januari hingga Februari 2025.

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyebut penyaluran bansos beras ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

    “Dua bantuan pangan Januari dan Februari sudah diperintahkan presiden kemarin, bahwa Bapanas akan menugaskan Bulog untuk menjalankan bantuan beras untuk 16 juta PBP (Penerima Bantuan Pangan), masing-masing 10 kg selama dua bulan, Januari-Februari 2025,” ujar Arief di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (16/12).

    Bantuan ini diberikan setelah pemerintah resmi menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025.

    Meski begitu, Arief memastikan sejumlah komoditas strategis seperti beras, jagung, kedelai, bawang merah, cabai, dan telur ayam tetap bebas PPN.

    (pta/pta)

  • Cantumkan NIK KTP dan KK Agar Dapat Dana Gratis Hingga Rp2 Juta

    Cantumkan NIK KTP dan KK Agar Dapat Dana Gratis Hingga Rp2 Juta

    JABAR EKSPRES – Awal tahun 2025 menjadi waktu yang tepat bagi kamu untuk mencoba berbagai peluang mendapatkan tambahan penghasilan berupa dana gratis hingga Rp2.000.000.

    Banyak kesempatan yang bisa kamu manfaatkan agar tahun 2025 nanti bisa terbebas secara finansial, minimal terhindar dari berbagai masalah keuangan.

    Caranya kamu harus lebih aktif mencari tahu informasi tentang peluang cara menghasilkan dana secara gratis. Manfaatkan teknologi semaksimal mungkin untuk mendapatkan informasi tersebut.

    Jika mencari secara online, kamu akan menemukan banyak sekali penawaran untuk mendapat penghasilan tambahan, namun kamu perlu waspada, karena tidak semua penawaran tersebut aman.

    Baca juga : Daftar Pake NIK dan KK Dapat DANA Gratis Rp 1,2 Juta, Begini Caranya

    Pastikan memilih penawaran dari website atau aplikasi yang resmi yang jelas legalitasnya dan dijamin keamanannya.

    Salah satu penawaran yang paling aman untuk mendapatkan dana gratis adalah dengan mencoba menjadi penerima bantuan dari pemerintah.

    Jika selama ini kamu tidak pernah terdaftar sebagai penerima bantuan, padahal kamu layak mendapatkannya, karena kondisi ekonomi yang pas-pasan. Kamu bisa mencoba mengajukan diri agar namamu terdata di dalam Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)di Kemensos.

    Syarat untuk mengajukan diri agar terdaftar sebagai penerima bantuan, cukup dengan mencantumkan NIK KTP dan Kartu Keluarga (KK), bisa mengajukan secara langsung melalui kelurahan atau secara online.

    Ada beberapa bantuan yang sudah diberikan oleh pemerintah, dan diduga akan berlanjut pada tahun 2025 mendatang. Karenanya, saat ini menjadi momen yang tepat untuk mendaftar sebagai penerima, agar pada tahun 2025 nanti namamu sudah masuk sebagai penerima.

    BAca juga : BARU, Cara Cepat Dapat Uang Rp125.000 Dari Internet

    Berikut daftar bansos yang bisa kamu coba ajukan :

    1. Program Keluarga Harapan (PKH)

    PKH adalah bantuan tahunan yang diberikan pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdaftar di Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)di Kemensos. Mengutip laman Indonesiabaik, PKH bertujuan untuk membantu masyarakat tidak mampu, khususnya dalam aspek pendidikan, kesejahteraan, dan pendidikan. Adapun besaran yang diberikan adalah sebagai berikut”

  • Dapat Saldo Dana Rp1,2 Juta Awal Tahun 2025, Begini Cara Daftarnya Pakai KTP dan KK

    Dapat Saldo Dana Rp1,2 Juta Awal Tahun 2025, Begini Cara Daftarnya Pakai KTP dan KK

    JABAR EKSPRES – Dapat saldo dana sebesar Rp1,2 juta awal tahun 2025, begini cara daftarnya pakai NIK KTP dan KK.

    Kabar baik bagi Anda yang merupakan pelaku UMKM, karena ada bantuan pemerintah yang disalurkan Kementerian Koperasi UKM (Kemenkop UKM).

    Kabarnya, Kemenkop UKM akan kembali menyalurkan program bantuan Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) di tahun 2025.

    Pelaku usaha nantinya akan dapat saldo dana bantuan senilai Rp1,2 juta jika memenuhi syarat sebagai penerima.

    BACA JUGA: Spesifikasi dan Harga iPhone 16, Sudah Siap Rilis Awal Tahun 2025 di Indonesia?

    BACA JUGA: Siapkan NIK KTP! Pelaku UMKM Segera Daftar Bansos BPUM 2025, Begini Cara Daftarnya

    Sebagaimana diketahui, BPUM merupakan salah satu bantuan produktif pemerintah yang diluncurkan sejak tahun 2020 saat pandemi Covid-19.

    Program BPUM diluncurkan untuk membantu pelaku usaha yang terdampak pandemi Covid-19.

    Kabarnya, di tahun ini pemerintah akan kembali menyalurkan dana BPUM Rp1,2 juta.

    Meski belum ada jadwal resmi terkait pembukaan program BPUM 2025, Anda bisa simak syarat dapat saldo dana BPUM Rp1,2 juta di tahun 2025 mendatang.

    Syarat Dapat Saldo Dana BPUM Rp1,2 Juta di Tahun 2025

    1. Merupakan Warga Negara Indonesia (WNI)

    2. Memiliki NIK Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik

    3. Memiliki usaha mikro yang berdomisili di tempat penerima tinggal, yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya

    4. Bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Pegawai BUMN atau pegawai BUMD.

    5. Format surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya.

    BACA JUGA: Berlaku 1 Januari 2025! Begini Cara Dapat Diskon Listrik 50 Persen untuk Masyarakat

    Nah, bagi Anda yang dirasa sudah memenuhi syarat di atas, silakan lengkapi dokumen yang harus disiapkan berikut ini.

    Dokumen Daftar BPUM

    – Surat Keterangan Usaha (SKU)

    – Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP elektronik

    – Kartu Keluarga (KK)

    – Surat keterangan domisili

    – Dokumen usaha lainnya.

    Dokumen tersebut nantinya diserahkan saat daftar penerima BPUM 2025 di Dinas Koperasi UKM terdekat saat verifikasi data.

    Berikut ini cara dan alur pendaftaran penerima BPUM 2025 bagi pelaku usaha di Dinas Koperasi UKM.

  • Ketua Komisi XI DPR Pastikan Dana CSR BI Tidak Disalurkan Lewat Anggota Dewan

    Ketua Komisi XI DPR Pastikan Dana CSR BI Tidak Disalurkan Lewat Anggota Dewan

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi XI DPR Misbakhun merespons pernyataan anggota DPR Satori bahwa dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) mengalir ke seluruh anggota komisi keuangan. 

    Satori sebelumnya diperiksa sebagai saksi oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada kasus dugaan korupsi CSR BI, Jumat (27/12/2024). Selain politisi Partai Nasdem itu, penyidik turut memeriksa politisi DPR Fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan. 

    Adapun Misbakhun menjelaskan bahwa CSR BI, atau yang dikenal sebagai Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) sudah ada sejak puluhan tahun. Dana tersebut dianggarkan setiap tahunnya secara khusus oleh bank sentral guna membangun relasi kepedulian dan pemberdayaan masyarakat. 

    PSBI, terang Misbakhun, bisa diakses oleh kelompok masyarakat, organisasi masyarakat (ormas) dan organisasi sosial lainnya. Penyalurannya melalui organisasi yang mengajukan proposal langsung ke BI. 

    Politisi Partai Golkar itu mengemukakan bahwa Komisi XI DPR hanya menyaksikan penyaluran PBSI ke penerima yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) asal masing-masing anggota dewan. 

    “Tidak ada aliran dana dari program sosial Bank Indonesia yang disalurkan melalui rekening anggota DPR RI atau diambil tunai, semuanya langsung dari rekening Bank indonesia disalurkan ke rekening yayasan yang menerima progam bantuan PSBI tersebut,” ujarnya kepada Bisnis melalui pesan singkat, Minggu (29/12/2024). 

    Tidak hanya itu, Misbakhun menyebut setiap yayasan atau kelompok yang mengajukan proposal CSR ke BI harus melalui proses verifikasi dan validasi dalam bentuk survei oleh tim independen. 

    Adapun usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (27/12/2024), anggota DPR Satori mengatakan telah secara kooperatif menjelaskan kepada penyidik perihal kegiatan program CSR BI. 

    Berdasarkan penelusuran Bisnis, Satori menduduki jabatan sebagai anggota Komisi XI DPR pada periode 2019-2024. Kini, dia terpilih lagi ke Senayan namun bertugas di Komisi VIII.

    Dia mengakui bahwa seluruh anggota Komisi XI DPR mendapatkan program CSR dari BI. Namun, dia membantah adanya dugaan rasuah pada penyaluran dana sosial dari bank sentral itu. 

    “Anggarannya semua sih semua anggota Komisi XI itu programnya dapat,” ujarnya kepada wartawan. 

    Satori pun menyebut dia tak menerima dana CSR. Dana bantuan sosial yang diketahui olehnya dialirkan ke yayasan dalam bentuk program untuk penerima di daerah pemilihan (dapil) asalnya. 

    “Semua kepada yayasan. Ya yayasan yang ada untuk penerimanya itu,” ucapnya. 

    Di sisi lain, Heri Gunawan menyampaikan bahwa program CSR BI itu merupakan program biasa yang diberikan selayaknya dari mitra kerja pemerintah setiap komisi DPR. 

    “Itu kan program biasa dari mitra di setiap komisi, mungkin baik ke penyidik aja karena itu masuk ke materi, takutnya saya enggak enak nanti,” katanya.

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menjelaskan bahwa Satori dan Heri Gunawan diperiksa oleh penyidik KPK dalam kapasitas sebagai saksi. Dia menyebut lembaganya belum menetapkan siapapun sebagai tersangka lantaran surat perintah penyidikan (sprindik) yang diterbitkan masih bersifat umum. 

    Namun, dia mengakui penyidik mendalami pengetahuan Satori dan Heri atas dugaan rasuah CSR BI itu. 

    “Kita masih pendalaman karena kembali lagi sprindik- sprindik umum yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi akan didalami keterlibatannya,” paparnya kepada wartawan, Jumat (27/12/2024).

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, tim penyidik KPK telah menggeledah ruangan di kantor BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mencari bukti kasus dugaan korupsi dana CSR BI. 

    Salah satu ruangan yang digeledah penyidik di kantor BI, MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2024), adalah ruangan Gubernur BI Perry Warjiyo. Sementara itu, ada satu ruangan di salah satu direktorat di OJK yang ikut digeledah penyidik tiga hari setelahnya, Kamis (19/12/2024). 

    KPK menyebut akan meminta klarifikasi atas bukti-bukti yang ditemukan saat proses penggeedahan. Proses penggeledahan juga berpeluang untuk dilakukan lagi guna melengkapi alat bukti perkara dugaan rasuah di lingkungan bank sentral itu.

  • Fraksi PKS menaruh optimisme yang sangat besar kepada Prabowo

    Fraksi PKS menaruh optimisme yang sangat besar kepada Prabowo

    “Kami ingin mengakhiri tahun 2024 dan mengawali tahun 2025 dengan semangat optimisme yang kuat. Kita telah melewati pergantian kepemimpinan yang smooth (mulus). Demokrasi berjalan relatif baik dan transisi kepemimpinan berjalan lancar,”

    Jakarta (ANTARA) – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI menaruh optimisme yang sangat besar kepada Presiden Prabowo Subianto dan kabinetnya.

    Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini dalam keterangannya di Jakarta, Senin menyatakan PKS siap mendukung penuh dan berharap semua pihak memberikan kesempatan dan dukungan kepada beliau.

    “Kami ingin mengakhiri tahun 2024 dan mengawali tahun 2025 dengan semangat optimisme yang kuat. Kita telah melewati pergantian kepemimpinan yang smooth (mulus). Demokrasi berjalan relatif baik dan transisi kepemimpinan berjalan lancar,” kata Jazuli.

    Prabowo dinilai Fraksi PKS sebagai pemimpin yang kuat, kharismatik, sekaligus transformatif yang dibutuhkan Indonesia saat ini.

    “Pemilu telah usai dan Pak Prabowo menjadi pemimpin bagi kita semua. Prabowo Subianto juga menunjukkan kepemimpinan yang kolaboratif dengan mengajak seluruh elemen bangsa bersatu membangun bangsa,” ucapnya.

    Di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian, perang Rusia-Ukraina, agresi Israel di Palestina dan Timur Tengah yang kian memanas, perang dagang China-AS, ekonomi dan keuangan global yang tidak menentu serta turbulensi politik di sejumlah negara, Indonesia memerlukan kepemimpinan nasional yang kuat dan determinatif.

    “Kita menyaksikan Presiden Prabowo yang baru menjabat dua bulan menunjukkan kepemimpinan yang kuat dan determinan di pentas global ketika berbicara pada sejumlah konferensi internasional serta bertemu dengan negara adidaya seperti Rusia, China, dan Amerika Serikat. Presiden menunjukkan dignity sebagai bangsa termasuk sikap yang tegas dalam membela kemerdekaan Palestina,” kata Jazuli.

    Rakyat Indonesia, lanjut anggota Komisi I DPR itu, juga menaruh kepercayaan yang sangat tinggi kepada Presiden Prabowo Subianto. Beragam survei menunjukkan di atas 80 persen rakyat percaya Prabowo bisa membawa Indonesia jauh lebih baik.

    “Tingkat kepuasan dan kepercayaan rakyat ini tertinggi diantara pemimpin yang pernah ada. Hal ini menandakan tingginya basis legitimasi sekaligus ekspektasi publik kepada Pak Prabowo dan kabinetnya,” ucap Jazuli.

    Menurutnya, tingkat kepercayaan tersebut sejalan dengan komitmen Pak Prabowo yang kuat untuk membantu rakyat, melayani rakyat, meringankan beban rakyat, dan menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa termasuk dalam upaya memajukan ekonomi dan membangun kemandirian nasional.

    “Sektor ketenagakerjaan, misalnya yang menterinya adalah portofolio PKS atas arahan Presiden langsung menaikkan UMP dan UMK yang signifikan, yaitu naik sebesar 6,5 persen yang berlaku mulai 1 Januari 2025. Demikian juga dengan sektor-sektor lainnya semua bekerja cepat dan tepat sasaran untuk rakyat,” tuturnya.

    Jazuli juga melihat kesungguhan Presiden Prabowo untuk memberantas korupsi dan mereformasi birokrasi. Menurutnya, Presiden sangat tegas dan keras kepada para pembantunya untuk bekerja serius demi rakyat.

    Prabowo, lanjut dia, juga memberikan pernyataan lugas soal korupsi, bahkan di hadapan aparat TNI dan Polri

    “Alhasil sudah cukup banyak kasus-kasus korupsi besar yang mulai diproses untuk memberikan efek kejut bagi perbaikan tata kelola negara khususnya menyangkut sumber-sumber penerimaan negara yang signifikan,” ujar Jazuli.

    Prabowo juga dengan tegas memerintahkan untuk memberantas judi online (judol).

    “Tidak ada ‘beking-bekingan’ untuk perkara yang merugikan bangsa. Hal yang sama ditegaskan Prabowo untuk kasus narkoba dan penyelundupan harus diberantas tuntas dengan kerja sama di antara aparat penegak hukum,” katanya.

    Presiden Prabowo juga fokus meluncurkan program yang menyentuh langsung peningkatan kualitas SDM mulai dari yang mendasar perbaikan gizi melalui program makan bergizi hingga perbaikan kurikulum dan tata kelola pendidikan dasar, menengah dan tinggi, termasuk menaikkan gaji dan tunjangan guru.

    “Presiden Prabowo faktanya juga memperluas bantuan sosial untuk masyarakat miskin, termasuk perluasan subsidi, insentif, dan stimulus bagi masyarakat tidak mampu, menengah ke bawah, dan UMKM,” ucap Jazuli.

    Menurut dia, ada banyak pekerjaan rumah (PR) yang ditinggalkan oleh pemerintahan-pemerintahan terdahulu mulai dari beban utang yang cukup besar, angka kemiskinan yang cukup tinggi, disparitas pendapatan antarpenduduk, antar sektor dan wilayah, kapasitas fiskal yang rapuh, juga dari sisi penerimaan negara yang belum maksimal.

    “Namun, dengan kepemimpinan Presiden yang determinatif sekaligus transformatif dan kolaboratif Fraksi PKS yakin Presiden dan kabinetnya dengan dukungan parlemen yang solid akan dapat mengurai berbagai permasalahan tersebut dan menyelesaikannya secara bertahap dan progresif,” tuturnya.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • KPPN Kudus salurkan pembiayaan ultra mikro sebesar Rp153,3 miliar

    KPPN Kudus salurkan pembiayaan ultra mikro sebesar Rp153,3 miliar

    Ketiga kabupaten tersebut, yakni Kabupaten Kudus, Demak dan Jepara dengan nilai penyaluran di masing-masing kabupaten bervariasi

    Kudus (ANTARA) – Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kudus, Jawa Tengah, selama bulan Januari hingga Desember 2024 telah menyalurkan pembiayaan ultra mikro (UMi) sebesar Rp153,3 miliar di tiga kabupaten.

    “Ketiga kabupaten tersebut, yakni Kabupaten Kudus, Demak dan Jepara dengan nilai penyaluran di masing-masing kabupaten bervariasi,” kata Pelaksana tugas Kepala KPPN Kudus Herkwin di Kudus, Senin.

    Ia mengungkapkan dari nilai pembiayaan yang tersalur tersebut, jumlah debiturnya sebanyak 32.156 orang.

    Penyaluran tertinggi, kata dia, di Kabupaten Jepara sebesar Rp81,5 miliar dengan jumlah debitur 17.149 debitur, kemudian disusul Kabupaten Demak sebesar Rp48,04 miliar dengan 9.959 debitur, kemudian Kabupaten Kudus sebesar Rp23,76 miliar dengan 5.048 debitur.

    Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan sosial menjadi kemandirian usaha yang menyasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah, yang belum bisa difasilitasi perbankan melalui Program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

    UMi memberikan fasilitas pembiayaan maksimal Rp10 juta per nasabah dan disalurkan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).

    Pewarta: Akhmad Nazaruddin
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • Mayoritas aduan ke Komisi II DPR soal pemilu-mafia tanah selama 2024

    Mayoritas aduan ke Komisi II DPR soal pemilu-mafia tanah selama 2024

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengungkapkan mayoritas aduan dari masyarakat ke Komisi II DPR RI selama 2024, mayoritas mengenai masalah pemilu hingga masalah mafia tanah.

    “Selama tahun 2024 ini terdapat 495 pengaduan yang masuk ke Komisi II DPR RI yang terdiri dari beberapa klaster,” kata Rifqinizamy saat konferensi pers laporan kinerja Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

    Dia menjelaskan, 495 aduan dari masyarakat itu terdiri dari 201 aduan soal kepemiluan, 120 aduan soal pertanahan dan tata ruang, 114 aduan soal ASN dan honorer, hingga 60 aduan masyarakat soal otonomi daerah.

    Menurut dia, banyaknya aduan yang masuk ke adalah bukti tingginya tingkat kepercayaan masyarakat kepada Komisi II DPR RI sebagai lembaga aspirasi rakyat untuk disampaikan ke lembaga-lembaga yang menjadi mitra kerja.

    “Isunya beragam, mulai dari netralitas ASN, netralitas penjabat kepala daerah, terkait dengan money politik, terkait dengan isu hoaks, sara dan seterusnya, termasuk misalnya bagaimana mobilisasi bantuan sosial yang dilakukan di beberapa tempat,” kata dia.

    Dari ratusan aduan itu, menurut dia, mitra kerja yang paling aktif merespon dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat tersebut adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, dan Kementerian Dalam Negeri.

    Dia mengatakan bahwa Komisi II DPR selalu berupaya dan selalu membuktikan kinerja serta komitmen yang kuat untuk memegang amanat dan menjalankan perintah undang-undang, serta mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat umum sesuai dengan bidang tugasnya yang akan berdampak signifikan pada kehidupan berbangsa dan bernegara.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Fraksi PKS Optimis Kepemimpinan Prabowo Bawa Indonesia Lebih Baik

    Fraksi PKS Optimis Kepemimpinan Prabowo Bawa Indonesia Lebih Baik

    Jakarta, CNN Indonesia

    Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI menyampaikan optimisme terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menghadapi tantangan dan peluang pada 2025. Optimisme ini disampaikan dalam evaluasi akhir tahun 2024 dan proyeksi tahun depan di Jakarta, Senin (30/12).

    Ketua Fraksi PKS DPR, Jazuli Juwaini, menilai bahwa Presiden Prabowo telah menunjukkan kualitas kepemimpinan yang kuat, transformatif, dan kolaboratif sejak dilantik dua bulan lalu.

    “Kami ingin mengakhiri tahun 2024 dan mengawali tahun 2025 dengan semangat optimisme yang kuat. Kita telah melewati pergantian kepemimpinan yang smooth (mulus). Demokrasi berjalan relatif baik dan transisi kepemimpinan berjalan lancar,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (30/12).

    Ia juga menyoroti gaya kepemimpinan Prabowo yang kuat, karismatik, sekaligus transformatif, sesuai dengan kebutuhan bangsa saat ini. Menurutnya, presiden juga menunjukkan kepemimpinan yang kolaboratif dengan mengajak seluruh elemen bangsa bersatu membangun bangsa.

    Jazuli menambahkan, di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian, mulai dari perang Rusia-Ukraina, ketegangan Timur Tengah, hingga perang dagang Cina-Amerika Serikat, Indonesia membutuhkan pemimpin yang tidak hanya kuat tetapi juga mampu menjaga martabat bangsa di kancah internasional.

    “Kita menyaksikan Presiden Prabowo yang baru menjabat dua bulan menunjukkan kepemimpinan yang kuat dan determinan di pentas global ketika berbicara pada sejumlah konferensi internasional serta bertemu dengan negara adidaya seperti Rusia, Cina, dan Amerika Serikat. Presiden menunjukkan dignity sebagai bangsa termasuk sikap yang tegas dalam membela kemerdekaan Palestina,” kata dia.

    Menurut Anggota Komisi I DPR ini, rakyat Indonesia juga menaruh kepercayaan yang sangat tinggi kepada Prabowo. Beragam survei menunjukkan 80 persen lebih rakyat percaya presiden bisa membawa Indonesia jauh lebih baik.

    Tingkat kepuasan dan kepercayaan rakyat ini tertinggi di antara pemimpin yang pernah ada. Hal ini menandakan tingginya basis legitimasi sekaligus ekspektasi publik kepada Prabowo dan kabinetnya.

    Tingkat kepercayaan tersebut sejalan dengan komitmen kuat untuk membantu rakyat, melayani rakyat, meringankan beban rakyat, dan menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa termasuk dalam upaya memajukan ekonomi dan membangun kemandirian nasional.

    “Sektor ketenagakerjaan misalnya yang menterinya adalah portofolio PKS atas arahan presiden langsung menaikkan UMP dan UMK yang signifikan, yaitu naik sebesar 6,5 persen yang berlaku mulai 1 Januari 2025. Demikian juga dengan sektor-sektor lainnya semua bekerja cepat dan tepat sasaran untuk rakyat,” terang Jazuli.

    Anggota DPR Dapil Banten ini juga melihat kesungguhan Presiden Prabowo untuk memberantas korupsi dan mereformasi birokrasi. Presiden sangat tegas dan keras kepada para pembantunya untuk bekerja serius demi rakyat.

    Pernyataannya juga lugas soal korupsi, bahkan di hadapan aparat TNI dan POLRI. Prabowo bahkan mengaku mendapat ancaman pribadi atas sikap tegasnya tersebut.

    Alhasil sudah cukup banyak kasus-kasus korupsi besar yang mulai diproses untuk memberikan efek kejut bagi perbaikan tata kelola negara khususnya menyangkut sumber-sumber penerimaan negara yang signifikan.

    Prabowo dengan tegas memerintahkan untuk memberantas judi online. Hal yang sama juga ditegaskan untuk kasus narkoba dan penyelundupan yang harus diberantas tuntas dengan kerja sama di antara aparat penegak hukum.

    Prabowo juga fokus meluncurkan program yang menyentuh langsung peningkatan kualitas SDM mulai dari yang mendasar perbaikan gizi melalui program makan bergizi hingga perbaikan kurikulum dan tata kelola pendidikan dasar, menengah dan tinggi. Termasuk menaikkan gaji dan tunjangan guru.

    Prabowo faktanya juga memperluas bantuan sosial untuk masyarakat miskin, termasuk perluasan subsidi, insentif, dan stimulus bagi masyarakat tidak mampu, menengah ke bawah, dan UMKM.

    Menurut Doktor Ilmu Manajamen ini, ada banyak pekerjaan rumah yang ditinggalkan oleh pemerintahan-pemerintahan terdahulu mulai dari beban utang yang cukup besar, angka kemiskinan yang cukup tinggi, disparitas pendapatan antarpenduduk, antarsektor dan wilayah, kapasitas fiskal yang rapuh, juga dari sisi penerimaan negara yang belum maksimal.

    Namun dengan kepemimpinan Presiden yang determinatif sekaligus transformatif dan kolaboratif Fraksi PKS yakin Presiden dan kabinetnya dengan dukungan Parlemen yang solid akan dapat mengurai berbagai permasalahan tersebut dan menyelesaikannya secara bertahap dan progresif.

    Fraksi PKS sangat optimis Indonesia bisa bangkit mencapai target pembangunan yang dicanangkan dalam RPJPN 2025-2045 maupun RPJM seperti peningkatan perkapita menuju negara maju, penurunan angka kemiskinan, dan peningkatan kualitas dan daya saing SDM bangsa.

    “Pak Prabowo Subianto memberikan kita optimisme. Banyak kebijakan beliau yang sangat positif bagi rakyat. PKS siap mendukung penuh dan berharap semua pihak memberikan kesempatan dan dukungan kepada beliau,” pungkas Jazuli.

    (rir/rir)

  • Buka-bukaan Ketua Komisi XI Soal Aliran Dana CSR BI

    Buka-bukaan Ketua Komisi XI Soal Aliran Dana CSR BI

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi XI DPR Misbakhun buka-bukaan terkait kasus korupsi dana corporate social responsibility (CSR) yang ditengarai menjerat sejumlah politikus komisi keuangan tersebut.

    Misbakhun menuturkan bahwa yayasan atau organisasi masyarakat (ormas) bisa mengajukan proposal dana sosial atau CSR dari Bank Indonesia (BI), termasuk yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) anggota dewan.

    Dalam hal yayasan atau ormas dimaksud berasal dari dapil anggota Komisi XI, terang Misbakhun, maka komisi keuangan DPR hanya menyaksikan penyalurannya. Dia menyebut setiap yayasan atau ormas bisa mengajukan proposal tersebut secara langsung ke BI. 

    “Berkaitan dengan kelompok masyarakat atau yayasan yang berasal dari dapilnya anggota Komisi XI, dalam pelaksanaan Anggota Komisi XI hanya menyaksikan Bank Indonesia menyalurkan ke masyarakat penerima di dapilnya,” jelasnya kepada Bisnis melalui pesan singkat, Minggu (29/12/2024). 

    Untuk itu, politisi Partai Golkar tersebut memastikan aliran dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) tersebut tidak disalurkan melalui rekening anggota DPR. 

    “Tidak ada aliran dana dari program sosial Bank Indonesia yang disalurkan melalui rekening anggota DPR RI atau diambil tunai, semuanya langsung dari rekening Bank indonesia disalurkan ke rekening yayasan yang menerima progam bantuan PSBI tersebut,” tuturnya. 

    Misbahun menyampaikan, kendati yayasan atau ormas dari dapil anggota dewan bisa mengajukan PSBI, bank sentral akan melakukan proses verifikasi dan validasi dalam bentuk survei secara independen. 

    “Bank Indonesia mengirimkan tim verifikasi sebagai tim independen untuk melakukan pengecekan terhadap yayasan yang mengajukan proposalnya ke Bank Indonesia. Itu tim verifikasi yang menentukan,” jelasnya. 

    Semua Anggota Komisi XI

    Sebelumnya, anggota DPR Satori dan Heri Gunawan memenuhi pemeriksaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan kasus dugaan korupsi dana CSR BI, Jumat (27/12/2024). 

    Usai pemeriksaan, Satori mengakui bahwa seluruh anggota Komisi XI DPR mendapatkan program CSR dari BI. Namun, dia membantah adanya dugaan rasuah pada penyaluran dana sosial dari bank sentral itu. 

    “Anggarannya semua sih semua anggota Komisi XI itu programnya dapat,” ujarnya kepada wartawan. 

    Satori pun menyebut dia tak menerima dana CSR. Dana bantuan sosial yang diketahui olehnya dialirkan ke yayasan dalam bentuk program untuk penerima di daerah pemilihan (dapil) asalnya. 

    “Semua kepada yayasan. Ya yayasan yang ada untuk penerimanya itu,” ucapnya. 

    Berdasarkan catatan Bisnis, Satori menduduki jabatan sebagai anggota Komisi XI DPR pada periode 2019-2024. Kini, dia terpilih lagi ke Senayan namun bertugas di Komisi VIII.

    Klaim Heri Gunawan

    Di sisi lain, Heri Gunawan menyampaikan bahwa program CSR BI itu merupakan program biasa yang diberikan selayaknya dari mitra kerja pemerintah setiap komisi DPR. 

    “Itu kan program biasa dari mitra di setiap komisi, mungkin baik ke penyidik aja karena itu masuk ke materi, takutnya saya enggak enak nanti,” katanya.

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menjelaskan bahwa Satori dan Heri Gunawan diperiksa oleh penyidik KPK dalam kapasitas sebagai saksi. Dia menyebut lembaganya belum menetapkan siapapun sebagai tersangka lantaran surat perintah penyidikan (sprindik) yang diterbitkan masih bersifat umum. 

    Namun, dia mengakui penyidik mendalami pengetahuan Satori dan Heri atas dugaan rasuah CSR BI itu. 

    “Kita masih pendalaman karena kembali lagi sprindik- sprindik umum yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi akan didalami keterlibatannya,” paparnya kepada wartawan, Jumat (27/12/2024).

    Lakukan Pendalaman

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, tim penyidik KPK telah menggeledah ruangan di kantor BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mencari bukti kasus dugaan korupsi dana CSR BI. 

    Salah satu ruangan yang digeledah penyidik di kantor BI, MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2024), adalah ruangan Gubernur BI Perry Warjiyo. Sementara itu, ada satu ruangan di salah satu direktorat di OJK yang ikut digeledah penyidik tiga hari setelahnya, Kamis (19/12/2024). 

    Adapun, penegak hukum di KPK menduga dana CSR dimaksud diterima oleh penerima yang tidak tepat atau proper. Penerimanya adalah sejumlah yayasan.

    Lembaga antirasuah telah menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) umum untuk kasus dugaan korupsi dana CSR BI. Artinya, belum ada pihak yang resmi ditetapkan tersangka.