Xcloud.id

Topik: Bantuan Sosial

  • Gelar Ratas, Prabowo Mantapkan Kebijakan Program Dorong Masyarakat Berdaya Mandiri

    Gelar Ratas, Prabowo Mantapkan Kebijakan Program Dorong Masyarakat Berdaya Mandiri

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas) perdana pada 2025 di Istana Bogor, Jumat (3/1/2025). Dalam ratas ini, Prabowo memantapkan program untuk mendorong masyarakat berdaya mandiri.

    Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar selepas ratas di Istana Bogor.

    “Agenda pemberdayaan dimulai dari keinginan agar graduasi masyarakat miskin, mulai dari miskin ekstrem, miskin menjadi berdaya mandiri,” ujar Muhaimin Iskandar yang juga akrab disapa Cak Imin, Jumat (3/1/2024).

    Cak Imin mengatakan, banyak isu-isu yang harus ditangani dengan cepat oleh pemerintah. Salah satunya adalah meningkatkan kapasitas usaha kecil menengah dan koperasi dengan memberi kapasitas kemampuan. 

    “Kemudian bahan baku, holding antar-UMKM akan kita lakukan agar usaha besar bersinergi kolaborasi dengan UMKM,” kata Cak Imin tentang program masyarakat mandiri.

    Dia mengatakan bahwa dalam meningkatkan aksesibilitas untuk pendanaan, pinjaman, sekaligus kemudahan finansial bagi para UMKM, pekerja migran, koperasi, ekonomi kreatif, akan ada beberapa penanganan berupa dana simpan pinjam atau kredit murah yang diberikan oleh pemerintah.

    Adapun anggaran yang disiapkan pemerintah untuk bantuan modal atau simpan pinjam tersebut mencapai Rp 20 triliun.

    “Baik melalui dana pinjaman bergulir yang ada di Kementerian Koperasi akan ditambah jumlahnya, kemudian akan dibuat program khusus pinjaman untuk pekerja ke luar negeri. Pekerja migran Indonesia yang mau ke luar negeri membutuhkan uang untuk pelatihan, uang untuk cost structure, biaya tiket, kemberangkatan, pelatihan, kemudian dokumen itu kita berikan pinjaman dengan bunga yang sangat rendah,” papar Cak Imin tentang program masyarakat mandiri.

    Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga menyatakan, pemerintah akan meningkatkan kapasitas dan kemampuan para pekerja migran Indonesia. Salah satu strategi yang akan dilakukan adalah membangun 100 balai latihan kerja baru untuk persiapan dan meningkatkan kemampuan pekerja migran dengan jabatan tertentu.

    Cak Imin juga menyampaikan bahwa pemerintah akan sigap dalam optimalisasi bantuan sosial, dengan membenahi data tunggal bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat tak mampu agar tepat sasaran. Masyarakat juga dapat mengusulkan sebagai penerima bansos melalui aplikasi Cek Bansos dari Kementerian Sosial.

    “Ini akan kita tindaklanjuti dengan kementerian-kementerian terkait, khususnya kementerian keuangan berbentuk uang pemerintah yang dipinjamkan kepada para pekerja migran, juga kepada UMKM,” jelas Cak Imin soal program masyarakat mandiri.

    Hadir pula dalam rapat ini menteri yang berada di bawah koordinasi Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, yakni Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding, Menteri Koperasi Budi Arie dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf.

    Selain itu, hadir pula Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.

  • Cara Cek Kategori NIK Penerima PKH Bansos 2025

    Cara Cek Kategori NIK Penerima PKH Bansos 2025

    Jakarta, FORTUNE – Cara cek kategori NIK penerima PKH Bansos 2025 perlu diketahui agar dapat memastikan apakah NIK sudah terdaftar sebagai penerima bansos. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah salah satu kebijakan penting pemerintah dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan. Bantuan ini dirancang khusus untuk keluarga prasejahtera dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup mereka, terutama dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

    Bantuan sosial ini diberikan kepada keluarga yang memenuhi kriteria tertentu, seperti memiliki anak usia sekolah, ibu hamil, lansia, atau anggota keluarga dengan disabilitas. Diharapkan, dukungan ini dapat membantu penerima manfaat mengurangi angka putus sekolah, meningkatkan kesehatan ibu dan anak, serta memberdayakan masyarakat yang kurang mampu.

    Agar pelaksanaan program ini berjalan dengan maksimal dan tepat sasaran, pemerintah dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa penerima bantuan benar-benar sesuai dengan data yang telah diverifikasi. Oleh sebab itu, masyarakat dianjurkan untuk memverifikasi kategori Nomor Induk Kependudukan (NIK) mereka guna memastikan kelayakan sebagai penerima bantuan. Berikut ini tiga cara cek kategori NIK penerima PKH Bansos 2025 bsia dicek dengan mudah,

    1. Cara cek kategori NIK penerima PKH Bansos 2025 melalui website resmi

    Dengan kemajuan teknologi, masyarakat kini dapat memeriksa status mereka sebagai penerima PKH secara mandiri melalui laman resmi Kementerian Sosial di cekbansos.kemensos.go.id. Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan pengecekan tersebut:

    Kunjungi situs cekbansos.kemensos.go.id melalui perangkat ponsel atau komputer. Masukkan NIK yang tertera di KTP atau KK. Pilih provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa sesuai domisili. Klik tombol “Cek Data.”

    Hasil pencarian akan menampilkan informasi apakah NIK Anda terdaftar sebagai penerima PKH beserta alokasi bantuan yang diberikan. Situs ini memudahkan masyarakat untuk mengecek status kapan saja tanpa harus datang ke kantor pelayanan sosial.

    2. Cara cek kategori NIK penerima PKH Bansos 2025 via aplikasi

    Selain melalui situs web, Anda bisa menggunakan aplikasi “Cek Bansos” yang dirancang untuk memberikan akses lebih cepat dan fleksibel. Berikut cara penggunaannya:

    Unduh aplikasi Cek Bansos melalui Google Play Store atau App Store. Daftar akun baru dengan mengisi data diri, termasuk nama, NIK, email, dan alamat. Unggah foto diri bersama KTP untuk verifikasi. Setelah akun berhasil dibuat dan terverifikasi, pilih menu “Profil.” Masukkan NIK untuk mengetahui status penerimaan PKH.

    Aplikasi ini dirancang untuk memberikan pengalaman yang lebih personal dan mempermudah masyarakat yang lebih terbiasa menggunakan perangkat ponsel.

    3. Mengunjungi petugas desa/kelurahan

    Cara cek kategori NIK penerima PKH Bansos 2025 juga bisa dilakukan secara offline. Langkah pertama adalah dengan mengunjungi petugas di kantor desa atau kelurahan setempat. Pastikan untuk membawa dokumen pendukung seperti Kartu Keluarga (KK) dan KTP.

    Mintalah bantuan kepada petugas untuk memverifikasi status NIK Anda melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS) yang dikelola oleh Kementerian Sosial.

    Petugas akan memberikan informasi terkait status kepesertaan Anda dalam program PKH. Metode ini sangat bermanfaat bagi masyarakat di daerah terpencil atau mereka yang belum terbiasa menggunakan teknologi.

    Dengan menggunakan salah satu dari tiga metode yang tersedia sebagai cara cek kategori NIK penerima PKH Bansos 2025, masyarakat dapat memverifikasi apakah mereka tercantum dalam daftar penerima PKH Bansos 2025 tahap pertama. Verifikasi ini penting untuk memastikan bahwa bantuan sosial diberikan secara tepat sasaran dan benar-benar membantu meningkatkan kualitas hidup keluarga yang membutuhkan.

  • PD Harap Jakarta Jadi Kota Bisnis Skala Global dengan APBD Rp 91,34 T

    PD Harap Jakarta Jadi Kota Bisnis Skala Global dengan APBD Rp 91,34 T

    Jakarta –

    Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta 2025 terbesar sepanjang sejarah, yakni Rp 91,34 triliun. Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Demokrat berharap Jakarta menjadi kota bisnis dengan skala global.

    “Mendorong Jakarta sebagai kota bisnis berskala global dengan melakukan perbaikan terhadap permasalahan fundamental seperti perumahan terjangkau, sampah, air bersih, pengurangan emisi, limbah, mobilitas, dan sebagainya,” ujar Penasehat Fraksi Demokrat DPRD DKI Mujiyono kepada wartawan, Kamis (12/12/2024).

    Selain itu, Demokrat juga meminta Pemprov Jakarta meningkatkan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, peluang karir dan pekerjaan, peluang bisnis serta penyediaan ruang publik hingga menciptakan ekosistem inklusif dan berkembang.

    “Memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk subsidi pelayanan publik, bantuan sosial dan hibah. Pengalokasian belanja untuk memenuhi urusan wajib terkait pelayanan dasar dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM). Pemenuhan belanja pegawai. Memenuhi kegiatan tahun jamak,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Mujiyono juga menyarankan agar APBD berjalan optimal untuk memfokuskan pada program yang berdampak langsung kepada masyarakat. Di antaranya infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.

    “Lakukan evaluasi program secara berkala, lakukan evaluasi terhadap kinerja program secara berkala untuk memastikan anggaran digunakan secara efektif dan efisien. Terapkan sistem pengadaan yang transparan: Gunakan sistem pengadaan yang transparan dan kompetitif untuk menghindari korupsi dan memastikan harga yang wajar,” katanya.

    APBD 2025 Jakarta

    “Anggaran DKI Jakarta akan menjadi yang terbesar sepanjang sejarah, yaitu Rp 91,34 Triliun. Tentu saja ini menjadi berkah bagi Jakarta dengan program yang nyata, konkret, bagus, berdampak, serta menyejahterakan masyarakat,” kata Teguh saat memberikan arahan awal tahun kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta, di Silang Monas, Jakarta Pusat, Kamis (2/1/2025).

    Oleh sebab itu, dia mengimbau seluruh jajaran perangkat daerah, wali kota, dan bupati di wilayah Jakarta mencermati belanja anggaran di wilayah kerja masing-masing. APBD Jakarta 2025, ujar dia, harus dialokasikan tepat sasaran.

    “Kita juga mendukung program pemerintah pusat, sekaligus menyukseskan lima abad Jakarta. Sinergi ini penting untuk menjadikan Jakarta kota global, kota bisnis, dengan infrastruktur, dan pelayanan yang semakin modern,” ucapnya.

    (azh/dnu)

  • Program PKH dan BPNT 2025 Cair Januari 2025, Ini Rincian Dana dan Syaratnya

    Program PKH dan BPNT 2025 Cair Januari 2025, Ini Rincian Dana dan Syaratnya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) menjadi dua program unggulan dari Kementerian Sosial (Kemensos) dalam mendukung kesejahteraan sosial di Indonesia. Kedua jenis bantuan sosial (bansos) ini ditujukan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang membutuhkan dukungan ekonomi, terutama di awal tahun 2025.

    Kemensos menyampaikan bahwa bansos tahap pertama akan mulai disalurkan pada Januari 2025, dengan target menjangkau 10 juta KPM di seluruh Indonesia. Masyarakat yang merasa memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat PKH dan BPNT diminta segera memeriksa data diri melalui situs resmi Kemensos. “Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan bantuan ini untuk kebutuhan dasar di awal tahun, sesuai dengan tujuan distribusi yang lebih efisien dan tepat sasaran,” ungkap perwakilan Kemensos pada Kamis (2/1/2025).

    Untuk memastikan apakah Anda terdaftar sebagai penerima bantuan, cukup mengakses laman https://cekbansos.kemensos.go.id/. Setelah masuk ke laman tersebut, isi data wilayah sesuai Kartu Keluarga (KK), masukkan nama lengkap sesuai KTP, serta kode verifikasi yang muncul, lalu klik “Cari Data.” Jika nama Anda terdaftar, informasi terkait bansos PKH dan BPNT akan muncul di layar.

    Bansos PKH 2025 memberikan dukungan yang bervariasi tergantung kategori penerima. Balita dan ibu hamil masing-masing akan menerima Rp750.000 per tahap, sementara anak usia SD, SMP, dan SMA mendapatkan Rp225.000, Rp375.000, dan Rp500.000 per tahap. Lansia berusia 70 tahun ke atas dan penyandang disabilitas berat masing-masing menerima Rp600.000 per tahap. Sementara itu, bantuan BPNT sebesar Rp200.000 diberikan setiap bulan kepada masing-masing KPM untuk mendukung kebutuhan pangan mereka.

  • Klaim APBN 2024 Sehat dan Aman, Sri Mulyani: Alhamdulillah

    Klaim APBN 2024 Sehat dan Aman, Sri Mulyani: Alhamdulillah

    Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2024 ditutup dengan relatif sehat dan aman sehingga menjadi bekal yang kuat untuk memasuki 2025.
     
    Mewakili Presiden RI Prabowo Subianto, ia mengatakan dirinya diminta untuk menyampaikan kabar baik tersebut dalam acara Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) 2025.
     
    “APBN, alhamdulillah 2024 kita tutup dengan jauh lebih baik dari apa yang kami laporkan pada semester pertama di DPR dan di Kabinet,” kata Sri Mulyani di Gedung BEI Jakarta dikutip dari Antara, Kamis, 2 Januari 2025.
    Bendahara Negara itu menyampaikan penerimaan negara sempat mengalami tekanan dan kontraksi luar biasa pada semester I-2024. Namun pada semester II-2024, kondisi tersebut sudah mulai pulih.
     
    Pada akhir 2024, imbuh Sri Mulyani, penerimaan negara tercatat masih tumbuh dibandingkan tahun lalu. Meski pertumbuhannya tidak tinggi, tapi cukup decent untuk situasi yang begitu tidak mudah.
     
    “Tumbuh dari tahun lalu. Meskipun tidak tercapai target karena target 2024 waktu itu dibuat cukup tinggi,” ujar dia.
     

    Belanja negara banyak habis buat IKN hingga pemilu

    Sementara itu, belanja negara pada 2024 melalui APBN juga cukup besar antara lain belanja untuk pemilu, pilkada, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), hingga tambahan bantuan-bantuan sosial dalam rangka menangani El Nino, termasuk belanja untuk ketahanan pangan seperti pupuk dan pompa air.
     
    “Sehingga belanja atau APBN turut memitigasi dampak dan tekanan di dalam masyarakat. Oleh karena itu, belanja tumbuh tinggi. Di kementerian/lembaga bahkan tumbuhnya double digit. Dan keseluruhan tumbuhnya melebihi dari enam persen,” ujar Sri Mulyani.
     
    Ia enggan merinci lebih lanjut capaian-capaian lainnya. Namun rincian lebih lanjut, kata dia, akan dijelaskan lebih lanjut dalam konferensi pers Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang diadakan Kamis siang.
     
    “Namun saya sampaikan, defisit APBN 2024 mendekati Undang-undang APBN awal. Ini adalah hasil yang luar biasa. jauh lebih kecil dari laporan semester yang waktu itu diprediksikan 2,7 persen, jauh lebih kecil,” kata Sri Mulyani.
     

    Dikelola hati-hati di tengah gejolak ekonomi

    Sebelumnya, pada Selasa (31/12), Presiden Prabowo Subianto menyatakan pelaksanaan dan realisasi APBN Tahun 2024 berjalan baik karena dikelola dengan bijak dan penuh hati-hati di tengah tantangan global yang penuh ketidakpastian dan penuh tekanan terhadap perekonomian dunia.
     
    “Ternyata kita masih bisa mengelola keuangan negara dengan prudent, bijak, hati-hati dan kita masih mampu untuk mengendalikan defisit kita dalam koridor yang masih cukup hati-hati dan cukup mampu kita kelola,” kata Presiden Prabowo Subianto usai mengikuti rapat Tutup Kas APBN Tahun 2024 di Kantor Kementerian Keuangan.
     
    Presiden Prabowo menjelaskan pengelolaan kas dari APBN Tahun 2024 resmi ditutup mulai Rabu, 1 Januari 2025 pukul 00.00 WIB. Dalam rapat tersebut, Presiden pun menerima laporan terkait penerimaan negara dari perpajakan, bea cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
     
    Kepala Negara menyimpulkan, di tengah tekanan terhadap perekonomian dunia yang mempengaruhi harga-harga komoditas, termasuk pada minyak dan gas bumi, keuangan negara masih dikelola secara bijak.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • APBN 2024 ditutup dengan relatif sehat dan aman

    APBN 2024 ditutup dengan relatif sehat dan aman

    Presiden Prabowo Subianto (kiri) bersama Mensesneg Prasetyo Hadi (kanan) menyimak penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) dalam rapat Agenda Tutup Kas APBN 2024 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (31/12/2024). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc.

    Menkeu: APBN 2024 ditutup dengan relatif sehat dan aman
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 02 Januari 2025 – 13:35 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2024 ditutup dengan relatif sehat dan aman sehingga menjadi bekal yang kuat untuk memasuki 2025. Mewakili Presiden RI Prabowo Subianto, ia mengatakan bahwa dirinya diminta untuk menyampaikan kabar baik tersebut dalam acara Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) 2025.

    “APBN, Alhamdulillah 2024 kita tutup dengan jauh lebih baik dari apa yang kami laporkan pada semester pertama di DPR dan di Kabinet,” kata Sri Mulyani di Gedung BEI Jakarta, Kamis.

    Bendahara Negara itu menyampaikan bahwa penerimaan negara sempat mengalami tekanan dan kontraksi luar biasa pada semester I 2024. Namun pada semester II 2024, kondisi tersebut sudah mulai pulih. Pada akhir tahun 2024, imbuh Sri Mulyani, penerimaan negara tercatat masih tumbuh dibandingkan tahun lalu. Meski pertumbuhannya tidak tinggi, tapi cukup decent untuk situasi yang begitu tidak mudah.

    “Tumbuh dari tahun lalu. Meskipun tidak tercapai target karena target 2024 waktu itu dibuat cukup tinggi,” ujar dia.

    Sementara itu, belanja negara pada 2024 melalui APBN juga cukup besar antara lain belanja untuk pemilu, pilkada, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), hingga tambahan bantuan-bantuan sosial dalam rangka menangani El Nino, termasuk belanja untuk ketahanan pangan seperti pupuk dan pompa air.

    “Sehingga belanja atau APBN turut memitigasi dampak dan tekanan di dalam masyarakat. Oleh karena itu, belanja tumbuh tinggi. Di kementerian/lembaga bahkan tumbuhnya double digit. Dan keseluruhan tumbuhnya melebihi dari 6 persen,” ujar Sri Mulyani.

    Ia enggan merinci lebih lanjut capaian-capaian lainnya. Namun rincian lebih lanjut, kata dia, akan dijelaskan lebih lanjut dalam konferensi pers Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang diadakan Kamis siang.

    “Namun saya sampaikan, defisit APBN 2024 mendekati Undang-undang APBN awal. Ini adalah hasil yang luar biasa. jauh lebih kecil dari laporan semester yang waktu itu diprediksikan 2,7 persen, jauh lebih kecil,” kata Sri Mulyani.

    Sebelumnya, pada Selasa (31/12), Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan bahwa pelaksanaan dan realisasi APBN Tahun 2024 berjalan baik karena dikelola dengan bijak dan penuh hati-hati di tengah tantangan global yang penuh ketidakpastian dan penuh tekanan terhadap perekonomian dunia.

    “Ternyata kita masih bisa mengelola keuangan negara dengan prudent, bijak, hati-hati dan kita masih mampu untuk mengendalikan defisit kita dalam koridor yang masih cukup hati-hati dan cukup mampu kita kelola,” kata Presiden Prabowo Subianto usai mengikuti rapat Tutup Kas APBN Tahun 2024 di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Selasa (31/12).

    Presiden menjelaskan bahwa pengelolaan kas dari APBN Tahun 2024 resmi ditutup mulai Rabu, 1 Januari 2025 pukul 00.00 WIB. Dalam rapat tersebut, Presiden pun menerima laporan terkait penerimaan negara dari perpajakan, bea cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

    Kepala Negara menyimpulkan bahwa di tengah tekanan terhadap perekonomian dunia yang mempengaruhi harga-harga komoditas, termasuk pada minyak dan gas bumi, keuangan negara masih dikelola secara bijak.

    Sumber : Antara

  • Menkeu akui tantangan berat ekonomi terjadi di semester I 2024

    Menkeu akui tantangan berat ekonomi terjadi di semester I 2024

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat menghadiri Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) 2025, Jakarta, Kamis (2/1/2025). ANTARA/Rizka Khaerunnisa

    Menkeu akui tantangan berat ekonomi terjadi di semester I 2024
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 02 Januari 2025 – 14:09 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengakui bahwa tantangan terberat dalam dinamika perekonomian terutama terjadi pada semester I 2024, yang salah satunya dirasakan pemerintah melalui cerminan penerimaan negara yang terkontraksi pada periode tersebut.

    “Kita merasakan semester I (2024) adalah tekanan yang begitu berat. Bagi kami di Kementerian Keuangan, penerimaan pajak SPT yang disampaikan masyarakat bulan Maret untuk orang pribadi dan bulan April untuk perusahaan sudah menunjukkan tanda-tanda koreksi yang sangat dalam,” kata Sri Mulyani dalam acara Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) 2025 di Jakarta, Kamis (2/1).

    Saat kilas balik kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2024, ia menyampaikan bahwa penerimaan negara pada semester I 2024 mengalami kontraksi yang cukup dalam.

    Sebagai informasi, sebagaimana yang telah dilaporkan Sri Mulyani pada tahun lalu, pendapatan negara pada semester I 2024 tercatat sebesar Rp1.320, 7 triliun atau terkontraksi sebesar 6,2 persen (year-on-year/yoy).

    Penerimaan perpajakan tercatat hanya sebesar Rp1.028 triliun. Capaian ini turun sebesar 7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

    Berbeda dengan kinerja pendapatan negara yang melandai, belanja negara tercatat meningkat 11,3 persen yoy mencapai Rp1.398 triliun. Adapun defisit APBN semester I 2024 tercatat sebesar Rp77,3 triliun atau 0,34 persen terhadap PDB.

    Sri Mulyani juga mengingatkan adanya ketidakpastian politik sehubungan dengan proses penyelenggaraan pemilu sehingga berpengaruh pada pasar. Pada tahun ini, sebut dia, sekitar 70 negara juga menyelenggarakan pemilu. Adapun Indonesia telah berhasil melewati ketidakpastian politik tersebut.

    Ia juga mengingatkan adanya faktor perubahan iklim terkait dengan El Nino yang sebelumnya diprediksi akan terjadi dalam waktu yang sangat panjang sejak 2023. Atas kondisi tersebut, pemerintah harus mengambil langkah-langkah untuk membantu masyarakat, terutama para petani yang menghadapi musim kering yang panjang.

    “Bantuan pangan diberikan sebagai tambahan dari bantuan sosial yang sudah ada di dalam APBN. Bantuan anggaran untuk pembelian pompa air bagi Kementerian Pertanian untuk bisa mengairi sawah-sawah yang mengering. Bantuan untuk subsidi pupuk yang dinaikkan sehingga memberikan jaminan petani bisa bertanam dengan pupuk yang ada dan affordable,” kata Sri Mulyani.

    Sementara itu, imbuh Bendahara Negara, tantangan yang berat juga dihadapi sektor keuangan, pasar surat berharga, dan dinamika nilai tukar rupiah.

    “Saya, Pak Gubernur BI, terutama harus berjibaku dengan pressure yang terus-menerus hingga semester I. Tak heran Pak Mahendra (Ketua DK OJK) menyampaikan di semester I, indeks harga saham mencapai terendah dalam tahun ini,” kata dia.

    Sri Mulyani melanjutkan, kondisi perekonomian mulai membaik pada Agustus 2024. Namun, ketidakpastian kembali terjadi terutama didorong oleh geopolitik global seperti yang terjadi di Timur Tengah serta hasil pemilu Amerika Serikat yang diikuti dengan proyeksi ekonomi negara tersebut.

    Ia juga mengingatkan, sekitar dua pekan lalu terjadi “drama” mengenai kemungkinan AS yang bisa mengalami default karena tidak ada kesepakatan mengenai APBN-nya. Permasalahan mengenai APBN juga terjadi di beberapa negara. Oleh sebab itu, ujar Sri Mulyani, Presiden RI Prabowo Subianto pada Selasa (31/12) ingin memastikan pengelolaan APBN 2024.

    “Beliau untuk pertama kali seorang Presiden datang ke Kementerian Keuangan mau lihat tutup buku APBN-nya,” kata Sri Mulyani.

    Sumber : Antara

  • Daftarkan NIK dan KK Kamu untuk Dapat Saldo Dana Rp1,2 Juta, Begini Caranya

    Daftarkan NIK dan KK Kamu untuk Dapat Saldo Dana Rp1,2 Juta, Begini Caranya

    JABAR EKSPRES – Awal tahun 2025 membawa kabar baik bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sebab akan mendapatkan saldo dana Rp1,2 juta.

    Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) kembali menyalurkan dana bantuan Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) senilai Rp1,2 juta.

    Program ini bertujuan mendukung pelaku usaha mikro yang terdampak berbagai situasi ekonomi.

    BPUM adalah bantuan produktif pemerintah yang pertama kali diluncurkan pada tahun 2020 saat pandemi Covid-19.

    Bantuan ini dirancang untuk membantu pelaku usaha mikro tetap bertahan dan berkembang di tengah tantangan ekonomi.

    BACA JUGA: Cara Daftar Bansos KLJ, KAJ, KPDJ Tahun 2025 bagi Warga DKI Jakarta

    BACA JUGA: Cara Dapat Uang dari Internet Mudah dan Langsung Cair Rp350.000 Terbaru 2025

    Pada tahun 2025, program ini direncanakan kembali dibuka untuk mendukung pelaku UMKM di seluruh Indonesia.

    Syarat Mendapatkan BPUM 2025

    Untuk menerima saldo dana bantuan Rp1,2 juta, Anda perlu memenuhi syarat berikut:

    1. Warga Negara Indonesia (WNI).

    2. Memiliki NIK Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik.

    3. Memiliki usaha mikro yang berdomisili di tempat penerima tinggal, dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya.

    4. Bukan ASN, anggota TNI/Polri, atau pegawai BUMN/BUMD.

    Dokumen yang Harus Disiapkan

    Pastikan Anda melengkapi dokumen berikut saat mendaftar:

    1. Surat Keterangan Usaha (SKU).

    2. NIK KTP elektronik.

    3. Kartu Keluarga (KK).

    4. Surat keterangan domisili.

    5. Dokumen pendukung usaha lainnya.

    BACA JUGA: Samsung Galaxy Z Flip7, Ponsel Samsung Lipat Pertama Pakai Exynos, Ini Spesifikasi Lengkapnya

    Cara Daftar BPUM 2025

    Ikuti langkah-langkah berikut untuk mendaftar sebagai penerima BPUM:

    1. Kunjungi kantor Dinas Koperasi UKM setempat di daerah domisili Anda.

    2. Ajukan permintaan sebagai penerima bantuan BPUM.

    3. Isi formulir yang diberikan petugas secara lengkap.

    4. Serahkan dokumen yang diminta petugas Dinkop UKM.

    5. Petugas akan memproses pendaftaran Anda dan melakukan verifikasi data.

    6. Jika lolos verifikasi, Anda akan dinyatakan sebagai penerima BPUM.

    Hingga saat ini, jadwal resmi pembukaan pendaftaran BPUM 2025 belum diumumkan. Namun, Anda bisa mempersiapkan dokumen dari sekarang agar lebih siap saat pendaftaran dibuka.

  • Gelar Perkara Bocornya Soda Api Telah Selesai, Polisi Segera Umumkan Tersangka

    Gelar Perkara Bocornya Soda Api Telah Selesai, Polisi Segera Umumkan Tersangka

    JABAR EKSPRES – Jajaran Kepolisian Resort Cimahi telah selesai melaksanakan gelar perkara insiden bocornya truk pembawa cairan kimia berjenis caustic soda liquid di Jalan Raya Purwakarta-Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB) pada Selasa (24/12/2024) lalu.

    Kanit Penegakan Hukum (Gakkum) Sat Lantas Polres Cimahi, Ipda Bayu Subakti menjelaskan, pihaknya sudah mendapatkan titik terang terkait penyebab bocornya truk pembawa cairan kimia ini di Kabupaten Bandung Barat.

    “Kami sudah melakukan gelar perkara, dugaan awal penyebab kebocoran itu dari pipa di bawah tangki mobil yang tertutup ban serep,” katanya saat dikonfirmasi, Kamis (2/1/2025).

    BACA JUGA: Badan Kehormatan DPRD Banjar Angkat Bicara Soal Pelanggaran Kode Etik

    Ia menambahkan, kesimpulan penyebab pasti kebocoran truk tersebut menunggu hasil pemeriksaan saksi dan ahli pada proses investigasi yang tengah dilakukan.

    “Untuk detailnya kami mohon waktu karena perlu pendalaman dari para ahli. Kita periksa 15 saksi mulai dari korban, terlapor, pemilik perusahaan, dan ahli,” katanya.

    Lebih lanjut ia mengatakan, untuk saat ini peristiwa kasus bocornya cairan kimia tersebut telah naik statusnya dari tahap penyelidikan menjadi tahap penyidikan.

    BACA JUGA: DPRD Cimahi Targetkan 22 Raperda Tuntas di 2025, Fokus pada Sinkronisasi RPJMD dengan Janji Politik

    “Kami sudah menaikkan tahap penyelidikan kasus tumpahan cairan kimia itu menjadi penyidikan. Pasti nanti ada penetapan tersangka, namun kami harus menetapkan mekanisme sesuai prosedur penyidikan,” katanya.

    Ia menegaskan, saat ini sopir truk tangki berinisial WG yang mengendarai truk pembawa cairan kimia berjenis soda api tersebut masih status saksi dan wajib lapor.

    “Dugaan pelanggarannya itu Pasal 310 ayat 1 dan 2 yaitu kecelakaan yang menyebabkan kerugian materi dan luka. Untuk sopir saat ini berstatus saksi dengan ketentuan wajib lapor,” tandasnya.

    BACA JUGA: Pelaku UMKM Merapat! Begini Cara Daftar Bansos BPUM Rp2,4 Juta Terbaru 2025

    Sekedar diketahui, sebanyak 500 lebih kendaraan rusak serta 100 pengendara mengalami luka-luka usai terkena cairan kimia Coustic Soda Liquid NaOH-48 persen atau biasa disebut soda api yang tumpah di sepanjang Jalan Raya Padalarang-Purwakarta, Kabupaten Bandung Barat.

    Cairan berbahaya tersebut diproduksi oleh perusahaan kertas PT Pindo Deli di Karawang, Jawa Barat. Lalu, cairan itu diangkut menggunakan kendaraan tangki milik CV Yasin Multi Pratama berukuran 20.000 liter dengan tujuan Kelurahan Maleber, Kecamatan Andir, Kota Bandung.

  • Badan Kehormatan DPRD Banjar Angkat Bicara Soal Pelanggaran Kode Etik

    Badan Kehormatan DPRD Banjar Angkat Bicara Soal Pelanggaran Kode Etik

    JABAR EKSPRES – Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Banjar, Sutopo, memberikan pernyataan mengenai kasus yang melibatkan anggota DPRD Banjar dari Fraksi PDI Perjuangan, Nasanto, yang dilaporkan oleh istri sahnya terkait masalah dugaan perzinahan.

    Sutopo menegaskan bahwa pihaknya masih menunggu hasil laporan dari kepolisian sebelum mengambil langkah lebih lanjut.

    Hingga saat ini, Sutopo mengungkapkan bahwa Badan Kehormatan belum menerima laporan resmi dari istri sah Nasanto, yang berinisial ‘U’, mengenai dugaan pelanggaran kode etik.

    BACA JUGA: Cair Lagi Saldo Gratis Rp140.000 dari Aplikasi Resmi & Cepat Transfer Ke Akun

    “Sampai saat ini kami di BK belum menerima laporan dari yang bersangkutan (U). Kami akan menunggu hasil dari pihak kepolisian sebagai rujukan untuk tindak lanjut di BK DPRD Banjar,” ujar Sutopo melalui sambungan telepon pada Kamis, 2 Januari 2025.

    Sutopo menjelaskan bahwa langkah yang dapat diambil oleh Badan Kehormatan terkait kasus ini terbatas pada pembuatan rekomendasi.

    “Jadi, badan kehormatan (BK) DPRD itu tidak bisa mengambil keputusan tapi membuat rekomendasi. Baik itu kepada ketua DPRD yang mungkin ditindaklanjuti lagi ke partai,” tambahnya.

    BACA JUGA: DPRD Cimahi Targetkan 22 Raperda Tuntas di 2025, Fokus pada Sinkronisasi RPJMD dengan Janji Politik

    Sementara itu, Nova Chalima Girsang, kuasa hukum ‘U’, menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Nasanto telah melanggar norma-norma moral, kode etik, dan peraturan tata tertib anggota DPRD.

    “Bahwa yang dilakukan oleh yang bersangkutan (N) selaku anggota DPRD Kota Banjar, telah melanggar kepatuhan terhadap moral, kode etik, atau peraturan tata tertib anggota DPRD, yang seharusnya menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas wakil rakyat,” kata Nova.

    Sebelumnya, diberitakan bahwa seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banjar berinisial ‘N’ dilaporkan oleh istri sahnya berinisial ‘U’ ke pihak kepolisian.

    BACA JUGA: Pelaku UMKM Merapat! Begini Cara Daftar Bansos BPUM Rp2,4 Juta Terbaru 2025

    Laporan ini berkaitan dengan dugaan bahwa Nasanto diduga telah berzina dan akhirnya menikah siri dengan seorang wanita lain (WIL).

    Pada hari Kamis, 2 Januari 2025, U bersama anaknya didampingi pengacara mendatangi ruang Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Banjar untuk mengajukan laporan.