Xcloud.id

Topik: Bantuan Sosial

  • Polri Tunjukkan Kepedulian Sosial di Kabupaten Malang, Kunjungi Lansia Tinggal di Dekat Kandang Sapi

    Polri Tunjukkan Kepedulian Sosial di Kabupaten Malang, Kunjungi Lansia Tinggal di Dekat Kandang Sapi

    Malang (beritajatim.com) – Polri kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap warga kurang mampu, kali ini di Kabupaten Malang. Pada Selasa, 4 November 2025, anggota Polsek Pagelaran, Polres Malang, melakukan kunjungan sosial ke rumah pasangan lanjut usia (lansia) Arifin dan Bik Nik yang tinggal di Dusun Brongkal, Kecamatan Pagelaran.

    Rumah mereka yang sederhana berada bersebelahan dengan kandang sapi, sebuah gambaran kesederhanaan hidup yang mereka jalani.

    Bhabinkamtibmas Desa Brongkal, Aipda Yuli Isdianto, bersama beberapa anggota Polsek Pagelaran, berinisiatif untuk menyambangi pasangan lansia tersebut. Kunjungan ini dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi mereka, terutama kondisi kesehatan Arifin yang sudah lama menderita stroke sejak tahun 2016.

    Kondisi Arifin yang tergantung sepenuhnya pada perawatan istrinya, Bik Nik, yang juga sudah lanjut usia, semakin memprihatinkan.

    “Kami ingin memastikan kondisi Bapak Arifin dan Ibu Bik Nik, serta memberikan sedikit bantuan yang bisa meringankan beban mereka. Semoga kedatangan kami bisa membantu mereka dalam menjalani kehidupan yang lebih baik,” ujar Aipda Yuli Isdianto.

    Pada kesempatan tersebut, polisi memberikan bantuan berupa paket sembako sebagai bentuk kepedulian terhadap pasangan lansia tersebut. Selain itu, kehadiran polisi juga bertujuan untuk memastikan kebutuhan dasar mereka, terutama yang berkaitan dengan kesehatan.

    Kasubag Humas Polres Malang, AKP Bambang Subinajar, mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari kehadiran Polri di tengah masyarakat. “Polri bukan hanya bertugas menjaga keamanan, tetapi juga hadir dengan empati. Kami ingin memastikan warga, terutama yang membutuhkan perhatian, bisa mendapatkan bantuan yang layak,” kata AKP Bambang.

    Lebih lanjut, Bambang menambahkan bahwa Polsek Pagelaran juga telah berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk memastikan pasangan lansia tersebut bisa kembali menerima bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) atau program kesejahteraan lainnya yang dapat meringankan beban mereka.

    “Kami berharap, dengan adanya koordinasi dengan perangkat desa, Bapak Arifin dan Ibu Bik Nik bisa kembali terdaftar sebagai penerima bantuan sosial. Ini adalah salah satu langkah yang diambil agar mereka dapat menjalani hari-hari dengan lebih layak,” tegas Bambang. [yog/suf]

  • Yusril Sebut Ada 600.000 Penerima Bansos Gunakan Bantuan jadi Modal Main Judi Online

    Yusril Sebut Ada 600.000 Penerima Bansos Gunakan Bantuan jadi Modal Main Judi Online

    Bisnis.com, JAKARTA — Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menyampaikan terdapat 600.000 penerima bantuan sosial menyalahgunakan dana untuk modal judi online.

    Yusril mengatakan temuan itu diperoleh dari kerja sama antara kementerian terkait dengan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

    “Kemensos sudah mengetahui berkat kerjasama dengan PPATK, lebih daripada 600.000 penerima bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah itu dijadikan modal untuk melakukan judi online,” ujar Yusril di kantor PPATK, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

    Selain itu, Yusril juga mengemukakan bahwa bantuan pemerintah lain yang disalahgunakan lainnya yakni soal beasiswa yang diberikan kepada pelajar dan mahasiswa.

    “Bahkan pemerintah, itu sudah mendeteksi sejumlah bantuan beasiswa kepada pelajar-pelajar dan mahasiswa kita, juga digunakan untuk judi online,” imbuhnya.

    Dengan demikian, Yusril mengemukakan bahwa pemerintah tengah berupaya untuk menekan praktik judi online di Indonesia. Salah satunya, selain penangkapan bandar, pemerintah juga menerapkan pasal TPPU terhadap praktik judi online ini.

    Di samping itu, Yusril juga mengemukakan dampak dari judi online ini bisa membuat seseorang melakukan tindak pidana penganiayaan, pencurian, bahkan bunuh diri.

    “Dampak sosialnya sangat besar ya, terjadi frustasi, terjadi penganiayaan, bunuh diri, pencurian, perampokan dan lain-lain akibat orang-orang kalah judi di tengah masyarakat kita ini,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, PPATK mengungkap bahwa transaksi keuangan judi online mencapai Rp155 triliun hingga Oktober 2025. Tercatat, pemain judi online ini rata-rata memiliki penghasilan Rp5 juta ke bawah.

    Jumlah itu menyusut dibandingkan dengan transaksi judi online sepanjang tahun 2024 yang mencapai Rp359 triliun. 

  • Eks Mensos Juliari Batubara Diperiksa KPK dalam Kasus Korupsi Bansos 2020

    Eks Mensos Juliari Batubara Diperiksa KPK dalam Kasus Korupsi Bansos 2020

    Bisnis.com, JAKARTA – KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara (JPB) terkait kasus korupsi beras bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial periode 2020.

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan dilakukan di Lapas Kelas I Tangerang, pada Selasa (4/11/2025).

    “KPK menjadwalkan pemeriksaan dugaan TPK terkait penyaluran bansos beras untuk keluarga penerima manfaat (KPM) pada Program Keluarga Harapan (PKH) TA 2020,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Selasa (4/11/2025).

    Budi menjelaskan pokok materi dapat disampaikan kepada awak media setelah pemeriksaan rampung dilaksanakan.

    Sebelumnya, KPK menetapkan lima tersangka dalam pengembangan kasus dugaan korupsi bansos di Kementerian Sosial (Kemensos), tiga tersangka perorangan dan dua korporasi.

    Salah satu tersangka adalah Rudijanto Tanoesoedibjo. Selain itu, tersangka lain yakni Edi Suharto (ES), Direktur Utama PT DNR Logistics periode 2018–2022 Kanisius Jerry Tengker (KJT), serta dua korporasi yakni PT Dosni Roha Indonesia Tbk (DNR Corporation) dan anak usahanya, PT Dosni Roha Logistik.

    KPK juga mencegah tiga tersangka tersebut, termasuk Direktur Operasional PT DNR Logistics periode 2021–2024, Herry Tho (HT), bepergian ke luar negeri hingga 12 Februari 2026.

    Lembaga antirasuah menyebut potensi kerugian negara dalam kasus ini diperkirakan mencapai Rp200 miliar dari total nilai proyek sekitar Rp336 miliar.

  • Yusril: Perputaran Uang Judol Lebih Besar daripada Korupsi, Tertinggi Narkoba

    Yusril: Perputaran Uang Judol Lebih Besar daripada Korupsi, Tertinggi Narkoba

    Yusril: Perputaran Uang Judol Lebih Besar daripada Korupsi, Tertinggi Narkoba
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imigrasi) Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa perputaran uang judi online (judi) lebih besar daripada hasil korupsi.
    “Uang yang beredar terkait dengan perjudian itu besar ya, mungkin lebih besar daripada uang hasil
    korupsi
    ,” kata Yusril saat ditemui di Kantor Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025).
    Namun, Ketua Komite Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto itu meyakini bahwa perputaran uang paling teratas adalah
    narkoba
    .
    Oleh karena itu, permasalahan narkoba, judi, dan korupsi harus menjadi perhatian pemerintahan untuk menindak tegas para pelaku tanpa pandang bulu.
    Dalam hal judi, Yusril menyebut Prabowo sangat fokus memberantas tindak kejahatan tersebut.
    “Kemarin di sidang APEC beliau (Prabowo) mengatakan bahwa belasan triliun, belasan miliar dollar uang kita itu, negara dirugikan setiap tahunnya akibat
    judi online
    ,” ungkap Yusril.
    Pemerintah sejauh ini telah menemukan adanya penyalahgunaan dana beasiswa oleh sejumlah pelajar dan mahasiswa yang digunakan untuk bermain judi.
    “Kementerian Sosial juga sudah mengetahui, berkat kerja sama dengan PPATK, lebih daripada 600.000 penerima bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah itu dijadikan modal untuk melakukan judi online,” ungkap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemkab Bojonegoro Siapkan Silpa Rp3,7 T untuk Bansos dan Pembangunan Desa di 2026

    Pemkab Bojonegoro Siapkan Silpa Rp3,7 T untuk Bansos dan Pembangunan Desa di 2026

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menyiapkan strategi fiskal besar dengan memasang sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) 2025 mencapai sekitar Rp3,7 triliun. Dana tersebut akan dimanfaatkan untuk membiayai berbagai program bantuan sosial (bansos) dan pembangunan desa pada tahun anggaran 2026.

    Wakil Bupati (Wabup) Bojonegoro, Nurul Azizah, menjelaskan bahwa tingginya Silpa 2025 merupakan langkah antisipatif menghadapi berkurangnya pendapatan daerah dari sektor migas tahun depan. Berdasarkan perhitungan Pemkab, Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dari pemerintah pusat diperkirakan turun 30 persen dari APBD, atau sekitar Rp1,2 triliun.

    “Angka Silpa yang tinggi menjadi bagian dari strategi Pemkab dalam mempersiapkan kebutuhan anggaran 2026, terutama karena DBH Migas berkurang cukup signifikan,” ujar Nurul Azizah.

    Mantan Sekretaris Daerah Bojonegoro itu merinci bahwa DBH Migas tahun 2025 sebesar Rp4,5 triliun akan berkurang menjadi Rp3,3 triliun di tahun 2026. Selain itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditetapkan sebesar Rp1,68 triliun, termasuk kontribusi dari empat RSUD swadana senilai kurang lebih Rp563 miliar. Dengan proyeksi tersebut, pendapatan tahun 2026 diperkirakan mencapai Rp3,7 triliun, terdiri dari DBH Migas Rp3,3 triliun dan PAD murni sekitar Rp400 miliar.

    “Dengan adanya perkiraan pendapatan 2026 yang defisit, maka perlu dukungan dari Silpa 2025,” jelasnya.

    Nurul menegaskan bahwa Silpa tersebut akan digunakan untuk memperkuat program pemerataan pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dana itu akan dialokasikan untuk Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD), pengadaan mobil siaga desa, pembiayaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, program Universal Health Coverage (UHC), serta beasiswa pendidikan bagi pelajar Bojonegoro guna mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

    “Kami menyiapkan dengan matang untuk pembangunan berkelanjutan, dan untuk kepentingan serta kebermanfaatan masyarakat,” tegasnya.

    Dalam Sosialisasi Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Desa (BKD) yang Bersifat Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun Anggaran 2025, di Partnership Room Gedung Pemkab Bojonegoro, Selasa (28/10/2025), Wabup juga memaparkan komposisi belanja APBD 2026.

    Belanja daerah tersebut mencakup belanja pegawai sekitar Rp2,7 triliun, dana abadi migas (cadangan) Rp500 miliar, premi UHC (BPJS Kesehatan) bagi pekerja rentan Rp37 miliar, beasiswa pendidikan masyarakat Bojonegoro Rp39 miliar, serta Alokasi Dana Desa (ADD).

    Ia menambahkan, Pemkab Bojonegoro melakukan efisiensi anggaran pada pos perjalanan dinas, kegiatan seremonial, dan proyek yang belum bisa dilaksanakan karena kendala perizinan, seperti rencana pembangunan tebing sungai dari BBWS Bengawan Solo.

    “Tujuannya menjaga serapan agar terkendali dan menciptakan Silpa produktif untuk mendukung APBD 2026,” tandas Nurul Azizah.

    Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan wujud kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah agar program prioritas masyarakat tetap berjalan meski terjadi perubahan fiskal nasional. “Fokus utamanya adalah pembangunan yang menyentuh masyarakat secara langsung,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengingatkan pemerintah daerah agar tidak menjadikan kas daerah sebagai “celengan”. Peringatan ini muncul karena masih besarnya dana mengendap atau saldo Silpa di sejumlah daerah, termasuk Bojonegoro.

    Daerah penghasil migas itu tercatat masih memiliki sisa anggaran fantastis hingga Rp3 triliun di akhir tahun anggaran sebelumnya. Evaluasi dari pemerintah pusat mendorong agar dana surplus tersebut diarahkan untuk pembiayaan produktif yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. [lus/beq]

  • Lolos KIP Jawara, 350 Warga Blitar Dapat Modal Usaha 3 Juta

    Lolos KIP Jawara, 350 Warga Blitar Dapat Modal Usaha 3 Juta

    Blitar (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Blitar menggeser arah kebijakan bantuan sosial dari konsumtif menjadi produktif. Tahun ini, sebanyak 350 warga di Kabupaten Blitar dipastikan naik kelas setelah lolos seleksi Program KIP Jawara (Kewirausahaan Inklusif Pemberdayaan).

    Program ini sejatinya memberikan stimulus modal usaha senilai Rp.3 Juta per orang. Namun, bantuan ini tidak diberikan dalam bentuk uang tunai, melainkan dalam wujud alat penunjang usaha. Syarat utamanya yakni penerima wajib menunjukkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang jelas.

    Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinsos Kabupaten Blitar, Yuni Urinawati, mengatakan bahwa bantuan ini merupakan gelontoran dana dari Provinsi Jawa Timur yang pelaksanaannya dimajukan.

    “Alhamdulillah Kabupaten Blitar mendapat bantuan KIP Jawara. Program ini memberikan bantuan modal usaha senilai Rp3 juta per orang, namun diwujudkan dalam bentuk alat penunjang usaha sesuai kebutuhan penerima,” jelas Yuni, saat ditemui di Pendopo Sasana Adhi Praja, Selasa (4/11/2025).

    Program ini difokuskan bagi masyarakat yang sudah memiliki usaha rintisan dan masuk dalam kategori Desil 1 sampai 5 (kelompok berpenghasilan rendah). Sejak awal dibukanya program ini sudah terlihat antusiasme warga yang cukup tinggi.

    Yuni mengungkapkan bahwa dari total sekitar 800 pendaftar, hanya 350 orang yang lolos seleksi tahap awal untuk menerima bantuan tahun ini. Proses verifikasi dan validasi penerima bantuan telah diselesaikan dalam dua tahap pada 28 Oktober lalu.

    “Kami memastikan verifikasi dilakukan cermat agar bantuan tepat sasaran. Sisanya (yang belum lolos) berpotensi diikutkan pada gelombang berikutnya,” ungkapnya.

    Penerima bantuan dibagi menjadi dua kategori. Pertama, KPM JAWARA untuk laki-laki kepala keluarga (usia 15–85 tahun) yang memiliki usaha. Kedua, Putri JAWARA, yang menyasar perempuan berusia 18–58 tahun yang telah menjalankan usaha minimal satu tahun, baik yang sudah menikah, belum menikah, maupun single mother (ibu tunggal).

    Bantuan ini menyasar warga dari 21 kecamatan, kecuali Kecamatan Kesamben yang dilaporkan belum mengusulkan calon penerima. Yuni menegaskan, program KIP Jawara adalah bentuk nyata pemerintah dalam mendorong kemandirian ekonomi.

    “Kalau sebelumnya bantuan sifatnya konsumtif, sekarang diarahkan untuk pemberdayaan. Tujuannya agar warga tidak hanya menunggu bantuan, tapi juga bisa mengembangkan usaha secara mandiri,” pungkasnya. [owi/aje]

     

     

  • Purbaya Tak Was-was Dunia Kacau: Kita Dagang Untung Terus

    Purbaya Tak Was-was Dunia Kacau: Kita Dagang Untung Terus

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tak khawatir berbagai tekanan ekonomi global yang terjadi saat ini mengganggu aktivitas ekspor Indonesia. Mulai dari perlambatan ekonomi global, perang tarif dagang, hingga konflik geopolitik yang terus terjadi di dunia.

    Purbaya mengatakan, sepanjang tahun ini, ekspor Indonesia bahkan masih terus mengalami pertumbuhan di tengah berbagai faktor yang memicu ketidakpatian ekonomi global itu. Menyebabkan neraca perdagangan konsisten dalam posisi yang surplus.

    “Kalau kita lihat, export kita year to date tumbuhnya 45% lebih dibanding tahun lalu. Surplusnya tumbuhnya 50%. Artinya kita untung banyak,” kata Purbaya saat rapat kerja di Komite IV DPD, dikutip Selasa (4/11/2025).

    “Kalau keadaan begitu, yasudah kita bandel aja supaya globalnya uncertain terus, karena berarti kita dagangnya untung,” ucap Purbaya.

    Sebagaimana diketahui, Badan Pusat Statistik kemarin memang masih mencatat pertumbuhan kinerja ekspor Indonesia per September 2025. Pada bulan itu, ekspor tumbuh 11,41% (yoy/year on year) menjadi US$24,68 miliar.

    Peningkatan ekspor secara tahunan dipicu oleh ekspor nonmigas yang naik 12,79% (yoy) pada September 2025. Adapun, komoditas yang meningkat utamanya adalah emas dan permata yang naik 5,66% (yoy).

    Masih moncernya kinerja ekspor itu membuat neraca perdagangan pada bulan September 2025 mengalami surplus sebesar US$ 4,34 miliar. Ini adalah surplus Indonesia dalam 65 bulan beruntun.

    Surplus yang terus berlanjut hingga September 2025 ini disebabkan oleh kinerja ekspor yang masih lebih tinggi dari impor, yakni US$ 24,68 miliar, dibandingkan US$ 20,34 miliar.

    Terus tumbuhnya kinerja ekspor ini pun menjadi salah satu penyebab Bank Indonesia meramal ekonomi Indonesia akan terus mengalami perbaikan pada periode sisa tahun ini.

    Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memperkirakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2025 akan melaju lebih tinggi dibanding kuartal II-2025 yang sebesar 5,12% secara tahunan atau year on year (yoy).
    Perry menuturkan, laju pertumbuhan kuartal III-2025 yang akan diumumkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada 5 Oktober 2025 masih akan ditopang oleh kinerja moncer ekspor.

    “Jadi dengan tren kuartal III akan lebih tinggi dari kuartal II, dan kuartal IV lebih tinggi dari kuartal III,” kata Perry dalam konferensi pers hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Senin (3/11/2025).

    Perry mengatakan, untuk kuartal IV-2025 pun, laju pertumbuhan juga masih akan lebih tinggi dari catatan kuartal III-2025 nanti.

    Proyeksi ini membuat Perry percaya diri memperkirakan laju pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun ini akan berada di titik atas dari rentang perkiraan BI 4,7% sampai dengan 5,5%.

    “Terutama didorong oleh kinerja ekspor yang masih sangat bagus dan juga berbagai kebijakan-kebijakan untuk mendorong kredit dan pembiayaan,” paparnya.

    “Serta beberapa implementasi proyek prioritas pemerintah, ketahanan pangan, energi, serta paket kebijakan ekonomi, termasuk bansos yang akan disalurkan kuartal IV ini,” tegas Perry.

    (arj/mij)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Info Lengkap Pencarian BLT Kesra Rp900.000 Bulan November 2025

    Info Lengkap Pencarian BLT Kesra Rp900.000 Bulan November 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Berikut adalah info lengkap terkait BLT Kesra Rp900.000 yang akan cair pada bulan November 2025.

    BLT Kesra menjadi salah satu bansos yang cukup ditunggu oleh masyarakat.

    Mereka yang tergolong sebagai penerima bansos ini akan mendapatkan Rp900.000 dari pemerintah.

    Untuk program BLT Kesra, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan arahan Presiden untuk pemberian BLT pada bulan Oktober hingga Desember 2025.

    Artinya, masih ada kesempatan buat Anda menjadi penerima BLT Kesra pada bulan November 2025 ini.

    “Akan diterima oleh 35.046.783 keluarga penerima manfaat. Dan ini lebih tinggi dari BLT sebelumnya, dan ini bisa menjangkau kurang lebih 140 juta orang kalau kita berasumsi 1 KPM itu adalah ayah, ibu, dan 2 orang anak,” ujar Menko Perekonomian.

    Syarat Penerima BLT Kesra Rp900.000

    Warga Negara Indonesia (WNI) dengan NIK valid.
    Terdaftar dalam basis data DTSEN Kemensos.
    Tidak sedang menerima bantuan sosial lain seperti PKH atau BPNT.
    Termasuk keluarga miskin, rentan miskin, atau berpenghasilan tidak tetap.

    Cara Mengambil BLT Kesra Rp900.000 ada di halaman 2…

  • Usut Dugaan Korupsi Bansos, KPK Periksa Direktur JSK dan Perusahaan Swasta

    Usut Dugaan Korupsi Bansos, KPK Periksa Direktur JSK dan Perusahaan Swasta

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil tiga saksi terkait kasus dugaan penyaluran bansos beras untuk keluarga penerima manfaat (KPM) pada Program Keluarga Harapan (PKH) TA 2020. Pemeriksaan dijadwalkan pada Senin (3/11/2025).

    Ketiganya adalah Direktur PT Yasa Artha Trimanunggal (PT YAT), Yenna Yuniana; Direktur Jaminan Sosial Keluarga (JSK) Ditjen Perlindungan Jaminan Sosial (Linjamsos) Kementerian Sosial RI tahun 2020-2021, Rachmat Koesnadi; dan Legal Manager PT Dos Ni Roha Corporation (Grup PT DNR Corporation), Petrus Susanto. 

    “Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” ujar Budi dalam Keterangan tertulis, Senin (3/11/2025).

    Budi mengatakan materi penyidikan dapat disampaikan ke awak media setelah para saksi diperiksa. 

    Sebelumnya, KPK menetapkan lima tersangka baru dalam pengembangan kasus dugaan korupsi bansos di Kementerian Sosial (Kemensos).

    “Adapun dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 3 orang dan 2 korporasi sebagai tersangka,” ungkap Budi, Kamis (21/8/2025).

    Salah satu tersangka adalah Rudijanto Tanoesoedibjo. Selain itu, tersangka lain yakni Edi Suharto (ES), Direktur Utama PT DNR Logistics periode 2018–2022 Kanisius Jerry Tengker (KJT), serta dua korporasi: PT Dosni Roha Indonesia Tbk (DNR Corporation) dan anak usahanya, PT Dosni Roha Logistik.

    KPK juga mencegah tiga tersangka tersebut, termasuk Direktur Operasional PT DNR Logistics periode 2021–2024, Herry Tho (HT), bepergian ke luar negeri hingga 12 Februari 2026.

    Lembaga antirasuah menyebut potensi kerugian negara dalam kasus ini diperkirakan mencapai Rp200 miliar dari total nilai proyek sekitar Rp336 miliar.

    Kasus ini merupakan pengembangan perkara korupsi bansos beras untuk Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) tahun 2020–2021, yang sebelumnya menjerat mantan Direktur Utama PT Bhanda Ghara Reksa (BGR), Muhammad Kuncoro Wibowo, bersama sejumlah pihak lain.

    Kuncoro divonis enam tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi dalam penyaluran bansos beras. Ia dinyatakan melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

    Dalam perkara itu, Kuncoro terbukti merekayasa pekerjaan konsultansi dengan menunjuk PT Primalayan Teknologi Persada sebagai konsultan PT BGR dalam penyaluran bansos beras Kemensos, yang merugikan negara Rp127,14 miliar. Selain Kuncoro, dua petinggi PT BGR lainnya juga ikut didakwa, yakni Budi Susanto (Direktur Komersial periode Juni 2020–Desember 2021) serta April Churniawan (Vice President Operation and Support periode Agustus 2020–Maret 2021).

  • KPK Panggil 10 Saksi untuk Bongkar Dugaan Korupsi CSR BI-OJK

    KPK Panggil 10 Saksi untuk Bongkar Dugaan Korupsi CSR BI-OJK

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil 10 saksi terkait kasus dugaan korupsi pada program sosial atau corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan 10 saksi dijadwalkan pemeriksaan pada Senin (3/11/2025). 5 saksi merupakan wiraswasta, yakni Panji Hadiwiguno, Fitria Handayani, Slamet Riyadi, Abizar Bagas Patriama, dan Rachmat Subrata.

    Kemudian 4 orang merupakan pihak swasta, yaitu Rahmat Hidayat, Hendi Sutresna, Bintang Irianto, dan Mohamad Nasir. Kemudian satu saksi berasal dari pihak notaris bernama Cendraningsih Rahayu Wibisono.

    “Pemeriksaan dilakukan di Kantor Kepolisian Resor Cirebon Kota,” jelas Budi dalam keterangan tertulis, Senin (3/11/2025).

    Dalam perkara ini KPK telah menetapkan Heri Gunawan dan Satori, yaitu anggota Komisi XI DPR RI tahun 2019-2023, sebagai tersangka kasus tersebut.

    Berdasarkan hasil pemeriksaan KPK, Heri Gunawan menerima total Rp15,86 miliar dengan rincian; Rp6,26 miliar dari BI melalui kegiatan Program Bantuan Sosial Bank Indonesia; Rp7,64 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan; serta Rp1,94 miliar dari Mitra Kerja Komisi XI DPR RI lainnya.

    Lalu, Satori menerima total Rp12,52 miliar yang meliputi Rp6,30 miliar dari BI melalui kegiatan Program Bantuan Sosial Bank Indonesia, Rp5,14 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan, dan Rp1,04 miliar dari Mitra Kerja Komisi XI DPR RI lainnya.

    Keduanya menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan pribadi seperti deposito, pembelian tanah untuk membangun showroom, dan aset lainnya. 

    Atas perbuatannya, tersangka disangkakan telah melanggar Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo.

    Pasal 64 ayat (1) KUHP; serta Tindak Pidana Pencucian Uang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat 1 ke-(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.