Xcloud.id

Topik: Bantuan Sosial

  • PosIND Salurkan Bansos PKH dan Sembako di Tangsel, Pastikan Tepat Waktu

    PosIND Salurkan Bansos PKH dan Sembako di Tangsel, Pastikan Tepat Waktu

    loading…

    PT Pos Indonesia menyalurkan bansos PKH dan Sembako di wilayah Tangerang Selatan (Tangsel). Capaian penyaluran bansos PKH dan Sembako di minggu kedua Desember sudah mencapai 96%. Foto/Dok. SINDOnews

    TANGSEL – PT Pos Indonesia (Persero) menyalurkan bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako di wilayah Tangerang Selatan (Tangsel). Penyaluran bansos dijalankan PosIND dengan persiapan matang dan terorganisir. Hl ini sebagai komitmen dari PT Pos Indonesia dan mitra terkait untuk kelancaran penyaluran bansos PKH dan program Sembako ini.

    Aldy Fradinca, Executive Manager (EM) Kantorpos KC Tangerang Selatan mengatakan, capaian penyaluran bansos PKH dan Sembako di minggu kedua Desember sudah mencapai 96%. “Untuk penerima bantuan di Tangerang Selatan ini ada 9.599 penerima (KPM). Dan untuk sampai dengan sekarang alhamdulillah sudah tersalur di angka 96 persen. Nah, itu memang masih ada sisa 4% yang belum kita salurkan karena ada beberapa kendala,” kata Aldy dalam siaran pers, Senin (13/12025).

    Bansos PKH dan Program Sembako tahap 3 dan 4 ini diberikan dengan metode yang disesuaikan agar penerima bisa mendapatkannya dengan mudah. Tiga metode penyaluran bansos yang telah terbukti efektif dan efisien tetap dijalankan PosIND.

    Aldy mengatakan, pihaknya melakukan persiapan yang menyeluruh untuk menjamin kelancaran distribusi bantuan sosial ini. “Kami membentuk tim Satgas, yaitu satuan tugas yang bertanggung jawab untuk menyukseskan penyaluran bansos di wilayah Tangerang Selatan. Selain itu, kami berkoordinasi dengan Dinas Sosial serta Ketua Koordinator Pendamping PKH di wilayah ini untuk memastikan semua proses berjalan lancar,” ungkapnya.

    Mekanisme penyaluran yang dilakukan melalui tiga metode, yakni di kantor pos, komunitas, dan door to door dilukan PosIND agar bantuan dapat menjangkau seluruh penerima tanpa hambatan berarti. “Door to door sangat membantu penerima yang mungkin tidak bisa datang ke lokasi penyaluran seperti Kantorpos atau titik komunitas,” jelasnya.

    Sisa 4% yang bersalurkan terkendala karena beberapa penerima berada di luar kota atau alamatnya belum ditemukan. “Ada kendala pastinya. Salah satunya ya penerima berada di luar kota, kemudian penerimanya pindah dan penerima sampai dengan saat ini belum kita temukan keberadaannya,” ujarnya.

    Menurut ALdy, justru tantangan di daerah Tangerang Selatan menarik karena demografi dan topografinya.
    Karena ini di perkotaan, kawasaannya luas dan penduduknya itu padat.

    ”Dan kita harus berkunjung ke rumah-rumah, terutama pada saat door to door kita menemukan alamat rumah itu merupakan suatu tantangan tersendiri bagi teman-teman tim penyalur. Tim Satgas di KC Tangerang Selatan untuk bagaimana caranya bisa menyalurkan bantuan ini hingga ke tangan penerima bantuan di Tangerang Selatan,” tuturnya.

    Asiah, salah satu penerima bantuan yang mendapat penyaluran door to door, mengaku sangat terbantu dengan metode ini. “Sangat senang banget, karena saya tidak perlu antre atau datang ke kantor pos. Pak posnya langsung datang ke rumah, jadi lebih mudah,” ujarnya.

    Hal serupa disampaikan oleh Ibu Aqlis Sulviani yang menerima bantuan melalui kantor pos. “Prosesnya mudah. Kami dikasih undangan untuk datang ke kantor pos sesuai jam yang ditentukan, dan pelayanan di sana cepat serta teratur. Ini sangat membantu saya, terutama sebagai ibu rumah tangga,” jelasnya.

    (poe)

  • Simak Cara Mudah Cek NIK KTP Penerima Bansos Sembako dan PKH Januari 2025 – Page 3

    Simak Cara Mudah Cek NIK KTP Penerima Bansos Sembako dan PKH Januari 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah mulai menyalurkan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) periode Januari 2025. Bansos PKH adalah program pemberian bantuan tunai bersyarat dari pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) kepada keluarga yang membutuhkan.

    Untuk bisa menerima bansos sembako dan PKH, Masyarakat bisa mengecek apakah namanya masuk penerima bansos PKH menggunakan nomor induk kependudukan (NIK) di ponsel maupun komputer.

    Cek Bansos, pengecekan status penerimaan kini bisa dilakukan hanya dengan menggunakan smartphone. Berikut adalah panduan lengkap yang dapat Anda ikuti:

    Cara Cek Status Penerima Bansos melalui Website

    Masyarakat dapat memanfaatkan website resmi Kemensos untuk mengecek status penerimaan bansos PKH 2025. Berikut langkah-langkah yang perlu dilakukan:

    Kunjungi situs resmi Kemensos di cekbansos.kemensos.go.id. Pastikan koneksi internet Anda stabil untuk mengakses laman ini.
    Pilih wilayah tempat tinggal Anda, mulai dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa/kelurahan. Isian ini harus sesuai dengan data KTP.
    Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nama lengkap sesuai dengan KTP. Hal ini bertujuan untuk memastikan validitas data.
    Masukkan kode verifikasi yang muncul di layar, kemudian klik tombol “Cari Data”.
    Jika terdaftar, sistem akan menampilkan informasi terkait jenis bantuan yang diterima beserta status pencairannya.

    Bagi yang tidak terdaftar, sistem akan memberikan keterangan bahwa Anda belum termasuk penerima bansos. Pastikan data yang dimasukkan sudah benar dan sesuai dokumen resmi.

  • DKI sepekan, Program MBG hingga penetapan Pram-Doel jadi gubernur

    DKI sepekan, Program MBG hingga penetapan Pram-Doel jadi gubernur

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa penting terjadi di Jakarta pada sepekan lalu yang menarik untuk dibaca kembali mulai dari hari pertama pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi DKI Jakarta hingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menetapkan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno atau Si Doel sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta.

    Berikut sejumlah pemberitaan DKI Jakarta kemarin yang masih bisa dinikmati untuk mengawali pagi ini.

    Hari pertama Program MBG di DKI jangkau 12.054 siswa

    Sebanyak 12.054 siswa dari 41 sekolah mendapatkan makan gratis di hari pertama pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi DKI Jakarta pada Senin.

    Hal ini disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi usai meninjau pelaksanaan Program MBG untuk anak sekolah di SD Barunawati II dan SMP Barunawati serta SMPN 61 Jakarta, Senin (6/1).

    Berita selengkapnya klik di sini

    DKI catat realisasi pajak 2024 hampir Rp45 triliun

    Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta mencatat realisasi pajak daerah tahun 2024 sebesar Rp44,46 triliun atau mencapai 98,85 persen dari target yang ditetapkan yakni sebesar Rp44,98 triliun.

    Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp43,52 triliun dengan kenaikan sebesar Rp936 miliar atau 2,15 persen.

    Berita selengkapnya klik di sini

    DKI cairkan KJP Plus Tahap II mulai 6 Januari 2025

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencairkan dana bantuan sosial yang disalurkan melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus Tahap II Tahun 2024 mulai 6 Januari 2025.

    Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Sarjoko dalam keterangan di Jakarta, Rabu, mengatakan ada sebanyak 523.622 peserta didik penerima KJP Plus pada tahap ini.

    Berita selengkapnya klik di sini

    Pj. Gubernur DKI instruksikan Dinkes antisipasi HMPV

    Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi menginstruksikan Dinas Kesehatan DKI untuk mengambil langkah-langkah untuk mengantisipasi agar tak ada warga yang tertular Human Metapneumovirus (HMPV).

    “(Saya) minta kepada Kadis Kesehatan untuk mengambil langkah-langkah yang terkait dengan masalah tersebut. Nanti secara taktis, biar Kadis Kesehatan yang menyampaikan,” kata dia di Jakarta, Rabu.

    Berita selengkapnya klik di sini

    KPU tetapkan Pram-Doel sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menetapkan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno atau Si Doel sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta.

    “Sesuai undang-undang menyatakan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50 persen ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih,” kata Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata di Jakarta, Kamis (9/1).

    Berita selengkapnya klik di sini

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kami memiliki komitmen menciptakan keuangan daerah yang transparan

    Kami memiliki komitmen menciptakan keuangan daerah yang transparan

    Sumber foto: Radio Elshinta/ Rizky Rian Saputra

    Kolaborasi dengan BPK

    Pemkot Cilegon : Kami memiliki komitmen menciptakan keuangan daerah yang transparan
    Dalam Negeri   
    Editor: Valiant Izdiharudy Adas   
    Minggu, 12 Januari 2025 – 21:51 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Kota Cilegon memiliki komitmen dalam menciptakan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. 

     

    Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda Litbang) Kota Cilegon, Syafrudin, mengatakan pihaknya bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan memperkuat langkah ini menjadi bagian dari upaya dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan terpercaya. Sebab, pengelolaan anggaran merupakan prioritas utama. 

     

    “Kami memastikan bahwa setiap keputusan anggaran yang diambil didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tentunya demi kepentingan masyarakat,” ujarnya.

     

    Syafrudin menegaskan bahwa kondisi ini bersifat sementara dan tengah dalam tahap penyelesaian. Karena menurutnya, Kota Cilegon seperti banyak daerah lain di Indonesia yang tengah menghadapi tantangan defisit anggaran.

     

    “Kami berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan ini secara bertahap tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik,” tambahnya.

     

    Menyoroti hal ini, Mantan Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, Hasbi Sidik, menyampaikan bahwa defisit anggaran bukan hanya isu lokal, tetapi juga nasional. 

     

    “Kolaborasi antara pemerintah daerah dan BPK menjadi langkah penting untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran,” ujarnya, seperti yang dilaporkan Reporter Elshinta Rizky Rian Saputra.

     

    Disisi lain, Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Cilegon Maman Mauludin mengatakan, pihaknya telah memiliki cara secara teknis dalam menyelesaikan kewajiban pembayaran terhadap pihak ketiga. Adapun rencananya akan dilaksanakan pada Februari 2025.

     

    Oleh karena itu, merujuk pada surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri, dalam hal tidak tercapainya realisasi pendapatan Pemkot Cilegon maka ada beberapa imbauan dimana salah satunya berkaitan dengan hibah dan bantuan sosial lainnya, berdasarkan ketersediaan anggaran. 

     

    Sehingga, langkah ini bertujuan menjaga stabilitas keuangan daerah tanpa mengorbankan pelayanan kepada masyarakat.

     

    Sebagai informasi, Dalam laporan hasil pemeriksaan kinerja atas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 hingga Oktober 2024, Pemkot Cilegon berhasil mempertahankan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). 

     

    Prestasi ini melengkapi catatan Pemkot Cilegon yang telah meraih WTP sebelas kali berturut-turut hingga tahun 2024.

     

    Predikat WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan laporan keuangan yang memenuhi standar akuntansi, bebas salah saji material, dan memberikan gambaran wajar tentang kondisi keuangan. Adapun dalam tradisi birokrasi Indonesia, opini WTP menjadi simbol kesempurnaan dan kredibilitas pelaporan keuangan pemerintah.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Kades Mategal Magetan Akhirnya Mundur, Alasan Bukan karena Demo Warga

    Kades Mategal Magetan Akhirnya Mundur, Alasan Bukan karena Demo Warga

    Magetan (beritajatim.com) – Kepala Desa Mategal Sugiono mengundurkan diri pada Sabtu (11/01)2025). Kepala desa yang berada di wilayah Kecamatan Parang Kabupaten Magetan itu mundur usai sempat didemo warga pada Kamis (09/01/2025).

    Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Magetan Eko Muryanto membenarkan kabar tersebut.

    “Betul mengundurkan diri. Namun, baru sebatas laporan lisan dari Plt Camat Parang ke saya. Saya dikabari pada Sabtu (11/01/2025),” kata Eko, Minggu (12/01/2025).

    Eko mengatakan, untuk proses administrasinya belum diurus. “Secepatnya nanti ya. Senin ini segera diproses nanti administrasinya,” kata Eko.

    Namun, Eko mengatakan pengunduran diri Sugiono bukan perkara didemo warga. “Alasannya karena masalah kesehatan ya. Kalau secara lisannya,” kata Eko.

    Eko menjelaskan, perihal undur diri ini akan tetap diproses apakah diterima atau ditolak oleh Pemkab Magetan.

    Sebelumnya, Warga Desa Mategal mengungkapkan berbagai keluhan, mulai dari buruknya pelayanan publik hingga dugaan penyalahgunaan anggaran desa. Dalam aksi ini, mereka membawa spanduk dan poster yang berisi kritik terhadap kebijakan kepala desa.

    Koordinator aksi, Khoiri, dalam orasinya menyampaikan bahwa sikap arogan kepala desa telah mempersulit masyarakat dalam mengurus berbagai keperluan.

    “Pelayanan publik menjadi sulit diakses. Ada juga dugaan penyalahgunaan wewenang, yang semakin merugikan masyarakat,” tegas Khoiri.

    Warga juga menyoroti ketidakadilan dalam pengelolaan proyek desa. Salah satu contohnya adalah pengerjaan jalan di RT 11, yang dianggap masih layak, sementara infrastruktur lain seperti jalan rusak dan irigasi yang menyebabkan banjir dibiarkan.

    Minimnya transparansi anggaran desa menjadi perhatian utama. Warga menyebut tidak ada laporan penggunaan dana desa secara jelas, termasuk pengelolaan modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang hingga kini tidak terealisasi. Selain itu, pemberian bantuan sosial dinilai tidak merata dan lebih menguntungkan kerabat kepala desa.

    Warga bahkan menuding adanya isu personal. Seperti dugaan perselingkuhan serta sikap kepala desa yang dianggap pendendam terhadap warga yang berbeda pendapat. [fiq/but]

  • Kades Mategal Magetan Akhirnya Mundur, Alasan Bukan karena Demo Warga

    Kades Mategal Magetan Akhirnya Mundur, Alasan Bukan karena Demo Warga

    Magetan (beritajatim.com) – Kepala Desa Mategal Sugiono mengundurkan diri pada Sabtu (11/01)2025). Kepala desa yang berada di wilayah Kecamatan Parang Kabupaten Magetan itu mundur usai sempat didemo warga pada Kamis (09/01/2025).

    Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Magetan Eko Muryanto membenarkan kabar tersebut.

    “Betul mengundurkan diri. Namun, baru sebatas laporan lisan dari Plt Camat Parang ke saya. Saya dikabari pada Sabtu (11/01/2025),” kata Eko, Minggu (12/01/2025).

    Eko mengatakan, untuk proses administrasinya belum diurus. “Secepatnya nanti ya. Senin ini segera diproses nanti administrasinya,” kata Eko.

    Namun, Eko mengatakan pengunduran diri Sugiono bukan perkara didemo warga. “Alasannya karena masalah kesehatan ya. Kalau secara lisannya,” kata Eko.

    Eko menjelaskan, perihal undur diri ini akan tetap diproses apakah diterima atau ditolak oleh Pemkab Magetan.

    Sebelumnya, Warga Desa Mategal mengungkapkan berbagai keluhan, mulai dari buruknya pelayanan publik hingga dugaan penyalahgunaan anggaran desa. Dalam aksi ini, mereka membawa spanduk dan poster yang berisi kritik terhadap kebijakan kepala desa.

    Koordinator aksi, Khoiri, dalam orasinya menyampaikan bahwa sikap arogan kepala desa telah mempersulit masyarakat dalam mengurus berbagai keperluan.

    “Pelayanan publik menjadi sulit diakses. Ada juga dugaan penyalahgunaan wewenang, yang semakin merugikan masyarakat,” tegas Khoiri.

    Warga juga menyoroti ketidakadilan dalam pengelolaan proyek desa. Salah satu contohnya adalah pengerjaan jalan di RT 11, yang dianggap masih layak, sementara infrastruktur lain seperti jalan rusak dan irigasi yang menyebabkan banjir dibiarkan.

    Minimnya transparansi anggaran desa menjadi perhatian utama. Warga menyebut tidak ada laporan penggunaan dana desa secara jelas, termasuk pengelolaan modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang hingga kini tidak terealisasi. Selain itu, pemberian bantuan sosial dinilai tidak merata dan lebih menguntungkan kerabat kepala desa.

    Warga bahkan menuding adanya isu personal. Seperti dugaan perselingkuhan serta sikap kepala desa yang dianggap pendendam terhadap warga yang berbeda pendapat. [fiq/but]

  • Bansos PIP Anak Sekolah 2025 Segera Cair? Cek Jadwalnya Yuk!

    Bansos PIP Anak Sekolah 2025 Segera Cair? Cek Jadwalnya Yuk!

  • Penyaluran Bansos Sembako dan PKH di Jakarta, Metode Door to Door Jadi Andalan

    Penyaluran Bansos Sembako dan PKH di Jakarta, Metode Door to Door Jadi Andalan

    loading…

    Kantorpos Jakarta Flora menyalurkan bansos sembako dan PKH. Penyaluran model door to door menjadi andalan untuk menjangkau penerima manfaat. Foto/Dok. SINDOnews

    JAKARTA – PT Pos Indonesia menyalurkan bansos sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) di Jakarta. Berbagai persiapan matang, baik internal maupun eksternal dilakukan untuk memastikan bantuan sampai tepat sasaran.

    Deputi EGM Kantorpos Jakarta Flora, Suvino Yuliandrofi, menjelaskan, konsolidasi internal meliput pencetakan dokumen dan sosialisasi SOP kepada petugas juru bayar. Di sisi eksternal, koordinasi intensif dilakukan bersama Dinas Sosial, kecamatan, kelurahan, dan pihak bank untuk menjamin kesiapan dana dan data penerima.

    Kantorpos menggunakan tiga metode untuk melakukan penyaluran bansos. Ketiganya yakni penyaluran langsung di Kantorpos, komunitas, dan penyaluraan door to door (diantarkan langsung ke rumah KPM untuk lansia, disabilitas, atau sedang sakit).

    Berkat persiapan matang ini, penyaluran bansos berjalan dengan lancar. Kantorpos Jakarta Flora telah menyalurkan bantuan kepada 10.580 KPM. “Untuk administrasi Jakarta Selatan saja, kami menangani 10.580 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan total dana sekitar Rp15,5 miliar,” kata Suvino dalam siaran pers, Minggu (12/1/2025).

    Ada fakta menarik dari tiga metode penyaluran bansos, yaitu pengambilan langsung di Kantorpos, melalui komunitas, dan pengantaran langsung ke rumah KPM (door to door). Capaian penyaran Bansos PKH dan Program Sembako ternyata efektif dan sukses lewat penyaluran door to door. Lebih dari 50% penyaluran dilakukan secara door to door. ”Penyaluran ini sangat membantu lansia dan warga yang kesulitan datang ke lokasi penyaluran di Kantorpos maupun komunitas,” ujarnya.

    Pada metode ini, para petugas juru bayar yang dikerahkan dibekali aplikasi Pos Giro Cash (PGC). Aplikasi ini dilengkapi fitur-fitur geotagging dan face recognition untuk memastikan keakuratan data penerima.

    “Setiap pembayaran didokumentasikan, termasuk foto rumah penerima. Kami juga menggunakan sistem face recognition untuk verifikasi data, sehingga lebih transparan,” jelasnya.

    Proses penyaluran memang terbilang sukses lancar, namun di balik itu ada beberapa tantangan yang dirasakan para petugas juru bayar. Misalnya, penerima yang pindah alamat, meninggal dunia, atau sulit ditemukan. Ada juga kendala cuaca yang membuat proses penyaluran sedikit terlambat.

    Walau begitu, tantangan tersebut dapat diatasi para juru bayar dengan baik. Buktinya, penyaluran tersebut dapat diterima baik oleh para KPM. Adapun realisasi penyaluran mencapai 94,5%.

    “Kami sudah berupaya keras menelusuri data penerima yang belum ditemukan melalui RT, RW, dan aparat setempat. Namun, beberapa kendala seperti cuaca buruk juga memengaruhi proses,” ujar salah satu juru bayar Kantorpos Jakarta Flora, Aang Surya Atmaja.

    Para penerima manfaat mengaku sangat terbantu dengan program ini. Sri Lestari, salah satu KPM, merasa bersyukur atas bantuan pemerintah yang membantunya memenuhi kebutuhan sehari-hari. “Pelayanan dari Kantorpos sangat baik. Saya berharap program ini terus berlanjut,” ungkapnya.

    Senada dengan itu, KPM lainnya, Asiyah merasa lega dengan kemudahan proses door to door. “Petugas datang langsung ke rumah, tidak ada potongan apa pun. Terima kasih kepada pemerintah dan Kantorpos,” katanya.

    (poe)

  • Tepat Sasaran dan Transparan, Pos Indonesia Salurkan Bansos Sembako dan PKH kepada 10.548 KPM di Jakarta

    Tepat Sasaran dan Transparan, Pos Indonesia Salurkan Bansos Sembako dan PKH kepada 10.548 KPM di Jakarta

    Jakarta: PT Pos Indonesia (Persero) atau PosIND, telah menyelesaikan amanah pemerintah untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) di Jakarta untuk tahap 3 hingga 4 sepanjang tahun 2024. Penyaluran berlangsung tepat sasaran dan transparan.
     
    Penyaluran bansos sembako dan PKH dilaksanakan oleh Kantorpos Jakarta Flora. Berbagai persiapan matang, baik internal maupun eksternal dilakukan untuk memastikan bantuan sampai tepat sasaran. 
     
    Deputi EGM Kantorpos Jakarta Flora, Suvino Yuliandrofi, menjelaskan persiapan dilakukan pihaknya dengan konsolidasi internal, yaitu pencetakan dokumen dan sosialisasi SOP kepada petugas juru bayar. Di sisi eksternal, koordinasi intensif dilakukan bersama Dinas Sosial, kecamatan, kelurahan, dan pihak bank untuk menjamin kesiapan dana dan data penerima.
     

    Sementara itu, Kantorpos juga menggunakan tiga metode untuk melakukan penyaluran bansos tersebut. Di antaranya, penyaluran langsung di Kantorpos, komunitas, dan penyaluraan door to door (diantarkan langsung ke rumah KPM untuk lansia, disabilitas, atau sedang sakit).

    Berkat persiapan matang yang dilakukan ini, penyaluran bansos berjalan dengan lancar. Bahkan, menurut Suvino, pihaknya telah menyalurkan bantuan kepada 10.580 KPM.
     

    (Foto:Dok.PosIND)
     
    “Untuk administrasi Jakarta Selatan saja, kami menangani 10.580 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan total dana sekitar Rp15,5 miliar. Penyaluran dilakukan melalui tiga metode, yaitu pembayaran di Kantorpos, komunitas, dan door to door,” kata Suvino. 
     

    Metode Door to Door jadi Kunci Sukses

    Lebih dari 50 persen penyaluran dilakukan secara door to door. Menurut Suvino, penyaluran ini sangat membantu lansia dan warga yang kesulitan datang ke lokasi penyaluran di Kantorpos maupun komunitas.
     
    Pada metode ini, para petugas juru bayar yang dikerahkan dibekali aplikasi Pos Giro Cash (PGC) dengan dilengkapi fitur-fitur geotagging dan face recognition untuk memastikan keakuratan data penerima. 
     

    (Foto:Dok.PosIND)
     
    “Setiap pembayaran didokumentasikan, termasuk foto rumah penerima. Kami juga menggunakan sistem face recognition untuk verifikasi data, sehingga lebih transparan,” ujarnya menjelaskan. 
     
    Proses penyaluran memang  lancar, namun di balik itu ada beberapa tantangan yang dirasakan para petugas juru bayar. Misalnya, penerima yang pindah alamat, meninggal dunia, atau sulit ditemukan. Ada juga kendala cuaca yang membuat proses penyaluran sedikit terlambat. 
     
    Walau begitu, tantangan tersebut dapat diatasi para juru bayar dengan baik. Buktinya, penyaluran tersebut dapat diterima baik oleh para KPM. Adapun realisasi penyaluran mencapai 94,5 persen. 
     
    “Kami sudah berupaya keras menelusuri data penerima yang belum ditemukan melalui RT, RW, dan aparat setempat. Namun, beberapa kendala seperti cuaca buruk juga memengaruhi proses,” ujar salah satu juru bayar Kantorpos Jakarta Flora, Aang Surya Atmaja. 
     
    Rasa gembira juga diungkapkan juru bayar Kantorpos lainnya, Riswanto. Ia mengaku senang bisa mendapat kepercayaan untuk menyalurkan bantuan ini.
     
    “Itu memang yang saya lihat, penerima bantuan itu benar-benar ada yang susah banget. Terus, dia juga merasa terharu, kalau kita antar ke rumah gitu. Cuma saya minta waktu penyaluran coba agak diperpanjang, jadi jangan terlalu sempit,” kata Riswanto.
     

    (Foto:Dok.PosIND)
     
    Riswanto bercerita dirinya bisa melakukan penyaluran kepada 40 KPM per hari. Ia pun memulai tugas tersebut dari pagi hingga malam hari.
     
    “Saya salurkan dari pagi, mulai jam 7 pagi. Saya start dari rumah, menuju ke lokasi, itu sampai jam 10 malam hanya dapat sekitar 40 KPM. Itu saja juga kondisinya, mungkin sudah ke rumahnya, tidak ada, kita pindah lagi dulu ke tempat lain, baru balik lagi,” tuturnya.
     
    Riswanto juga berharap pemerintah mudah-mudahan selalu percaya lewat Kantorpos. “Mudah-mudahan kita bisa memegang amanah itu semua,” katanya.
     

    KPM Apresiasi Penyaluran Bansos Door to Door 

    Para penerima manfaat mengaku sangat terbantu dengan program ini. Sri Lestari, salah satu KPM, merasa bersyukur atas bantuan pemerintah yang membantunya memenuhi kebutuhan sehari-hari. 
     

    (Foto:Dok.PosIND)
     
    “Pelayanan dari Kantorpos sangat baik. Saya berharap program ini terus berlanjut,” ungkapnya. 
     
    Senada dengan itu, KPM lainnya, Asiyah merasa lega dengan kemudahan proses door to door. “Petugas datang langsung ke rumah, tidak ada potongan apa pun. Terima kasih kepada pemerintah dan Kantorpos,” katanya.
     

    Harapan dan Komitmen Pos Indonesia 

    Pos Indonesia berkomitmen menjalankan amanah pemerintah dengan transparansi tinggi. Menurut Suvino, setiap tugas penyaluran selalu dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. 
     
    “Kami berharap Pos Indonesia tetap dipercaya sebagai mitra pemerintah untuk menyalurkan bantuan lainnya. Transparansi dan akuntabilitas kami adalah keunggulan yang diakui,” ucapnya menegaskan. 
     
    Dengan kerja keras dan dedikasi, Pos Indonesia berhasil menyelesaikan penyaluran bantuan tepat waktu, memberikan dampak nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Cek Kartu Keluarga Bisa Online Pakai HP, Begini Caranya

    Cek Kartu Keluarga Bisa Online Pakai HP, Begini Caranya

    JABAR EKSPRES – Di tahun 2025, Anda bisa cek Kartu Keluarga (KK) secara online hanya menggunakan hp.

    Lewat aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau dikenal juga sebagai KTP digital, masyarakat dapat mengakses informasi penting seperti nomor KK, NIK, nama anggota keluarga, hingga domisili tanpa perlu membawa dokumen fisik.

    Baca juga : Tak Perlu Repot Lagi, Ini Cara Cetak KK secara Online

    Layanan ini sangat membantu dalam berbagai keperluan seperti pengambilan bantuan sosial, pengurusan paspor, pendaftaran sekolah, dan administrasi lainnya.

    Jadi, bagaimana cara cek Kartu Keluarga online menggunakan HP? Yuk, simak penjelasan lengkapnya.

    Apa Itu IKD (Identitas Kependudukan Digital)?

    IKD adalah aplikasi resmi yang dirancang oleh Ditjen Dukcapil untuk mempermudah pengelolaan data kependudukan secara elektronik.

    Dengan aplikasi ini, masyarakat bisa mengakses berbagai dokumen digital, termasuk KTP dan KK.

    Aplikasi ini tersedia di Google Play Store dan App Store, sehingga mudah diunduh oleh pengguna Android maupun iOS.

    Namun, sebelum bisa menggunakan fitur ini, pengguna perlu melakukan aktivasi IKD terlebih dahulu.

    Persyaratan untuk Mengakses Layanan Cek KK Online

    Sebelum mulai mengecek KK secara online, pastikan Anda telah memenuhi syarat berikut:

    1. Koneksi internet yang stabil.

    2. Nomor HP aktif.

    3. Email aktif.

    4. NIK yang sesuai dengan data kependudukan.

    5. Aplikasi IKD yang sudah diunduh dan diaktivasi.

    Jika belum mengaktifkan IKD, ikuti langkah-langkah aktivasi yang dijelaskan di bawah ini.

    Cara Aktivasi Aplikasi IKD

    1. Download aplikasi IKD melalui Google Play Store atau App Store.

    2. Buka aplikasi dan klik tombol “Daftar” di halaman utama.

    3. Masukkan data diri, seperti NIK, email, dan nomor HP aktif.

    4. Lakukan proses verifikasi wajah dengan memotret wajah sesuai instruksi (pastikan tidak menggunakan kacamata atau masker).

    5. Setelah itu, kunjungi kantor Dukcapil sesuai domisili pada hari dan jam kerja.

    6. Minta petugas Dukcapil untuk mengaktifkan akun IKD Anda.

    7. Kode aktivasi akan dikirimkan melalui email terdaftar.

    8. Masukkan kode aktivasi di aplikasi IKD dan klik “Aktifkan”.

    9. Selamat, aplikasi IKD Anda sudah aktif dan siap digunakan.