Xcloud.id

Topik: Bantuan Sosial

  • Cara Cairkan Saldo Dana Bansos BPNT Rp200.000 di Kantor Pos Bulan Januari 2025

    Cara Cairkan Saldo Dana Bansos BPNT Rp200.000 di Kantor Pos Bulan Januari 2025

    JABAR EKSPRES – Simak cara cairkan saldo dana bansos BPNT Rp200.000 di kantor pos bulan Januari 2025.

    Bantuan Sosial (Bansos) BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai) yang diberikan oleh pemerintah merupakan salah satu program yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

    Pada bulan Januari 2025, penerima Bansos BPNT akan mendapatkan saldo sebesar Rp200.000 yang dapat dicairkan di Kantor Pos.

    Proses pencairan ini cukup mudah, dan penting bagi penerima untuk mengetahui langkah-langkah yang benar agar proses pencairan berjalan lancar.

    Berikut adalah panduan lengkap tentang cara mencairkan saldo Bansos BPNT di Kantor Pos pada bulan Januari 2025.

    BACA JUGA: Cara Mendapatkan Dana Bantuan PKH Tahap 1 Tahun 2025 Bagi yang Terdaftar DTKS

    BACA JUGA: Ambil Saldo Dana Bansos BPNT Rp200.000 Bulan Januari 2025 Bagi Keluarga Penerima

    Sebelum Anda dapat mencairkan dana Bansos BPNT, pastikan Anda telah terdaftar sebagai penerima bantuan.

    Anda dapat mengecek status penerima bantuan dengan mengunjungi situs resmi atau aplikasi yang disediakan pemerintah, seperti cekbansos.kemensos.go.id.

    Pastikan juga data Anda sudah terupdate dan valid sesuai dengan data yang ada di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

    Untuk proses pencairan di Kantor Pos, Anda perlu membawa beberapa dokumen sebagai syarat verifikasi identitas. Berikut adalah dokumen yang umumnya dibutuhkan:

    -Kartu Keluarga (KK)

    -KTP atau KTP Elektronik (jika berlaku)

    -SMS atau Notifikasi Penerima BPNT yang menunjukkan bahwa Anda telah terdaftar sebagai penerima Bansos BPNT

    -Kode QR atau Nomor Virtual Account (jika diperlukan, sesuai petunjuk yang diberikan)

    Pastikan semua dokumen tersebut lengkap dan dalam kondisi baik agar proses pencairan bisa dilakukan dengan cepat.

    Setelah mempersiapkan dokumen, kunjungi Kantor Pos terdekat yang sudah menjadi titik pencairan Bansos BPNT.

    Pada bulan Januari 2025, sebagian besar kantor pos di wilayah Indonesia telah bekerja sama dengan pemerintah untuk mencairkan bantuan sosial BPNT.

    Pastikan untuk datang di jam operasional kantor pos dan pastikan Anda mengikuti protokol kesehatan yang berlaku, seperti memakai masker dan menjaga jarak fisik, terutama jika kantor pos ramai.

  • Pemangkasan Anggaran 2025, Menteri PU Tunggu Instruksi Detail dari Menkeu

    Pemangkasan Anggaran 2025, Menteri PU Tunggu Instruksi Detail dari Menkeu

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memberikan tanggapan terkait penghematan belanja anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025 sebesar Rp 306,69 triliun. Salah satu pos yang terkena dampak efisiensi adalah pembangunan infrastruktur.

    Dody menyatakan pihaknya masih menunggu rincian anggaran yang akan dipangkas sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Detail tersebut akan disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

    “Sudah, sudah (reviu anggaran). Kita tinggal menunggu detailnya dari Bu Menkeu (Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati),” ujar Dody di kantornya, Jumat (24/1/2025).

    Dody menambahkan setelah menerima surat dari Sri Mulyani, informasi terkait anggaran final akan disampaikan kepada publik. Keputusan akhir nantinya akan diambil oleh menteri keuangan dan diteruskan ke direktorat di Kementerian Pekerjaan Umum.

    “Kita dikasih berapa final (anggaran)-nya begitu. Kemudian kita jabarkan kepada tiap-tiap direktorat jenderal,” pungkasnya terkait penghematan APBN 2025.

    Penghematan belanja APBN 2025 ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Inpres ini dikeluarkan pada 22 Januari 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Efisiensi yang ditargetkan mencapai Rp 306,69 triliun, terdiri atas belanja kementerian/kembaga (K/L) Rp 256,1 triliun dan dana transfer ke daerah (TKD) Rp 50,59 triliun.

    Namun, penghematan ini tidak berlaku untuk belanja gaji pegawai dan bantuan sosial (bansos). Presiden Prabowo mengarahkan agar efisiensi dilakukan pada enam pos belanja utama, yaitu belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, dan pengadaan peralatan dan mesin.

    Pemerintah berharap dapat meningkatkan penghematan APBN 2025 tanpa mengurangi layanan kepada masyarakat.

  • Anggota DPR: Pelantikan kepala daerah 6 Februari didasarkan UU Pilkada

    Anggota DPR: Pelantikan kepala daerah 6 Februari didasarkan UU Pilkada

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi II DPR RI Ujang Bey mengatakan pelantikan kepala daerah tidak bersengketa yang dijadwalkan serentak pada 6 Februari 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

    Ia berharap pelantikan kepala daerah pada 6 Februari 2025 mampu meningkatkan kinerja pemerintahan di daerah dan mempercepat realisasi program-program pemerintah.

    “Pemerintahan harus tetap jalan dan stabilitas politik serta ekonomi di daerah harus terjaga, apalagi pada tahun anggaran baru yang memerlukan keselarasan antara program pemerintah pusat dan daerah,” kata Ujang saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

    Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya mengamanatkan agar pelantikan kepala daerah dilaksanakan secara serentak setelah seluruh proses sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah selesai.

    Namun, pada Pasal 163 ayat (1) dan 164 B UU Pilkada menjelaskan bahwa gubernur dan wakil gubernur dilantik presiden dan presiden sebagai kepala pemerintahan juga dapat melantik bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota.

    Komisi II DPR RI, menurut dia, mengambil alternatif agar pelantikan kepala daerah serentak tidak dilaksanakan seluruhnya karena ada beberapa daerah yang tidak bersengketa.

    Dalam hal ini, Komisi II DPR RI juga telah meminta kepada pemerintah untuk merevisi Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah.

    Selain itu, dia menegaskan bahwa seluruh partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintah sepakat mendukung pelantikan kepala daerah yang tidak bersengketa dilaksanakan serentak pada 6 Februari 2025.

    Keputusan tersebut diambil setelah melalui pembahasan mendalam dengan Kementerian Dalam Negeri dan pihak terkait lainnya, guna memastikan stabilitas politik dan ekonomi di daerah.

    Dia pun memaparkan bahwa ada sekitar 200 lebih calon kepala daerah yang tidak bersengketa di MK terkait hasil pilkada sehingga pelantikan tetap harus dilakukan tepat waktu.

    “Yang dibutuhkan masyarakat, seperti bantuan sosial dan program ekonomi lainnya,” katanya.

    Dia menyebutkan bahwa pelantikan serentak ini akan dilaksanakan di Jakarta karena Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota negara dan belum ada keputusan terkait pemindahan ibu kota.

    “Pelantikan nanti mungkin akan dilakukan di Istana Negara atau tempat lain yang disepakati presiden,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • DPRD Jateng Dorong Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dengan Kolaborasi Antar Lembaga

    DPRD Jateng Dorong Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dengan Kolaborasi Antar Lembaga

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG -Ketua DPRD Provinsi Jateng, Sumanto, menegaskan pentingnya percepatan penanggulangan kemiskinan di wilayahnya. 

    Menurutnya, kolaborasi antar lembaga dan instansi menjadi kunci utama dalam menyukseskan kebijakan ini.

    “Untuk masalah kemiskinan, semua pihak perlu saling berkoordinasi. Jika semua itu bisa dilakukan, terutama oleh kepala daerah, maka upaya tersebut tidak membutuhkan waktu lama,” ujar Sumanto, Jumat (24/1/2025).

    Upaya ini didukung oleh berbagai program yang telah dijalankan oleh pemerintah daerah, seperti yang diungkapkan oleh Perwakilan BPK RI Jateng, Karyadi. 

    Ia menyebutkan meski ada banyak program penanggulangan kemiskinan, kejelasan mengenai lokasi kantong kemiskinan dan tujuan program masih menjadi tantangan.

    “Banyak program yang berjalan, tetapi perlu kejelasan apakah program tersebut fokus pada penanggulangan kemiskinan atau peningkatan pendapatan. Indikator kemiskinan juga perlu dikaji kembali agar sasarannya lebih terfokus,” terang Karyadi beberapa waktu lalu.

    Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Jateng, Emma Rahmawati, menjelaskan Pemprov Jateng memiliki tiga tugas utama dalam menanggulangi kemiskinan. 

    Tugas tersebut meliputi mengurangi beban masyarakat miskin melalui bantuan sosial dan pendidikan, meningkatkan pendapatan masyarakat dengan menciptakan lapangan pekerjaan, serta mengurangi kantong kemiskinan.

    Emma juga menyoroti pentingnya akses air bersih, yang menjadi salah satu masalah utama masyarakat miskin. 

    “Dampaknya ke sektor kesehatan sangat besar, seperti kasus stunting. Untuk itu, verifikasi faktual di lapangan sangat penting, dan ini melibatkan perangkat desa untuk mendata langsung,” imbuhnya.

  • Inpres Pertama Prabowo: Babat Anggaran dari Provinsi hingga Kota

    Inpres Pertama Prabowo: Babat Anggaran dari Provinsi hingga Kota

    Bisnis.com, JAKARTA — Penghematan anggaran hingga Rp306,69 triliun menjadi Instruksi Presiden atau Inpres pertama yang diterbitkan Prabowo Subianto. Anggaran perjalanan dinas, seminar, hingga dana otonomi khusus menjadi sasaran instruksi itu, dari tingkat pusat hingga daerah.

    Inpres Nomor 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 ditandatangani oleh Presiden Prabowo pada Rabu (22/1/2025) dan langsung berlaku pada hari yang sama.

    Terdapat delapan pihak yang diberi instruksi oleh Prabowo melalui Inpres efisiensi 2025 itu, yakni para Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, para gubernur, dan para bupati/wali kota.

    Mereka mendapatkan mandat untuk meninjau ulang tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka efisiensi anggaran. APBN 2025, APBD 2025, dan transfer ke daerah (TKD) 2025 menjadi sasaran peninjauan itu.

    Total belanja negara yang disiapkan dalam APBN 2025 adalah Rp3.621,3 triliun. Melalui Inpres itu, Prabowo menginstruksikan seluruh jajarannya untuk menghemat hingga 8,4% dari total belanja tahun ini.

    “[Menginstruksikan] Efisiensi atas anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp306,69 triliun,” tertulis dalam Inpres 1/2025, dikutip pada Jumat (24/1/2025).

    Dari total efisiensi itu, Prabowo memerintahkan penghematan anggaran belanja Kementerian/Lembaga (K/L) hingga Rp256,1 triliun. Lalu, peninjauan TKD senilai Rp50,59 triliun.

    Para menteri dan pimpinan lembaga harus melakukan identifikasi rencana efisiensi belanja masing-masing K/L sesuai besaran yang ditetapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

    Perlu dicatat, identifikasi untuk penghematan anggaran itu tidak mencakup belanja pegawai dan belanja bantuan sosial. Artinya, gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) atau gaji PNS tidak akan terpengaruh perintah penghematan anggaran Prabowo.

    Prabowo memberikan perintah khusus kepada Sri Mulyani yang tercantum dalam diktum kelima Inpres 1/2025. Berikut isinya:

    Menetapkan besaran efisiensi anggaran belanja masing-masing Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a
    Menetapkan penyesuaian alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b yang berasal dari:

    Kurang Bayar Dana Bagi Hasil sebesar Rp13.903.976.216.000,00 (Rp13,9 triliun)
    Dana Alokasi Umum yang sudah ditentukan penggunaannya bidang pekerjaan umum sebesar Rp15.675.550.111.000,00 (Rp15,6 triliun)
    Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp18.306.195.715.000,00 (Rp18,3 triliun)
    Dana Otonomi Khusus sebesar Rp509.455.378.000,00 (Rp509,4 miliar)
    Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp200.000.000.000,00 (Rp200 miliar); dan
    Dana Desa sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (Rp2 triliun)

    Melakukan revisi anggaran Kementerian/Lembaga dengan memblokir anggaran dan dicantumkan pada catatan halaman IVA Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
    Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Presiden ini

    Prabowo juga memberi tujuh instruksi kepada para gubernur dan bupati/wali kota untuk menghemat APBD. Prabowo bahkan memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk memantau upaya penghematan anggaran di tingkat pemerintah daerah (pemda).

    Instruksi pemangkasan anggaran Pemda atau APBD itu seperti melalui pemotongan anggaran perjalanan dinas (perdin) 50%, mengurangi belanja honorarium, hingga membatasi acara-acara seremonial.

    Berikut 7 poin instruksi Prabowo ke kepala daerah dalam Inpres 1/2025:

    Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/focus group discussion
    Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50%
    Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional
    Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur
    Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antarperangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya
    Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga
    Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf b.

    Inpres 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.Perbesar

    Alasan Prabowo Hemat Anggaran Rp306,69 Triliun

    Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro menjelaskan bahwa presiden ingin pengelolaan belanja pemerintah lebih disiplin dan tepat sasaran sehingga memerintahkan penghematan dalam APBN 2025.

    “Dengan mengurangi pemborosan dan mengurangi pengeluaran non prioritas, kita lebih waspada menghadapi tantangan ke depan yang akan tidak menentu,” ujar Deni saat dihubungi, Kamis (23/1/2025).

    Dia menjelaskan, penghematan anggaran tersebut untuk mendukung program pemerintah seperti subsidi dan perlindungan sosial agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan.

    Saat ini, sambungnya, masing-masing pimpinan kementerian/lembaga akan mengidentifikasi terlebih dahulu rencana efisiensi belanjanya. Setelahnya, rencana efisiensi tersebut akan disampaikan ke DPR untuk mendapat persetujuan revisi anggaran berupa blokir anggaran.

    Jika sudah disetujui parlemen maka masing-masing kementerian/lembaga melaporkan rencana efisien anggaran tersebut ke Kementerian Keuangan paling lambat 14 Februari 2025.

    “Jadi tahapannya harus blokir anggaran dulu baru ditentukan akan dipakai untuk program apa saja. Jadi tidak langsung dipindah anggarannya,” jelas Deni.

    Oleh sebab itu, dia menegaskan penghematan anggaran kementerian/lembaga tersebut tidak memerlukan penerbitan APBN Perubahan 2025.

  • PLN berdayakan ribuan warga NTT melalui program TJSL 2024

    PLN berdayakan ribuan warga NTT melalui program TJSL 2024

    Program-program yang kami laksanakan adalah wujud komitmen kami dalam menciptakan dampak positif yang berkelanjutan di wilayah NTT

    Kupang, NTT (ANTARA) – PT PLN (Persero) memberdayakan 4.716 tenaga kerja yang tersebar di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) selama 2024.

    “Program TJSL jadi bukti bahwa PLN tidak hanya berfokus pada penyediaan tenaga listrik, tetapi ikut berpartisipasi mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” kata General Manager PLN Unit Induk Wilayah (UIW) NTT F Eko Sulistyo di Kupang, NTT, Jumat.

    Beberapa program TJSL itu seperti pelatihan pembuatan pelet biomassa dari sampah organik kepada masyarakat di Ende.

    Kemudian, program TJSL pelatihan pembuatan tenun ikat bagi kelompok tenun ikat Sumba Timur di Desa Muobokul serta beberapa program TJSL lainnya.

    Ia menyatakan program TJSL PLN UIW NTT bertujuan mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs) 2030.

    Secara rinci, PLN NTT telah melaksanakan 27 program yang dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan melindungi lingkungan.

    Adapun program tersebut meliputi 12 program lingkungan pada pengelolaan dan pelestarian lingkungan, 10 program ekonomi untuk mendukung pengembangan ekonomi masyarakat, empat program bantuan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan satu program tata kelola.

    “Program-program yang kami laksanakan adalah wujud komitmen kami dalam menciptakan dampak positif yang berkelanjutan di wilayah NTT,” ucapnya.

    Kesuksesan ini, kata dia, merupakan hasil kerja sama yang solid antara PLN dan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat setempat.

    Untuk itu, ia mengajak seluruh pihak untuk terus berkolaborasi demi pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat di provinsi kepulauan tersebut.

    Pewarta: Kornelis Kaha
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Gotong Royong Tangani Kemiskinan, Banyuwangi Luncurkan Gerakan Berbagi

    Gotong Royong Tangani Kemiskinan, Banyuwangi Luncurkan Gerakan Berbagi

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Upaya penanganan kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi kini menjadi kesadaran bersama.

    Gerakan Banyuwangi Berbagi diluncurkan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk bergotong royong membantu sesama.

    Gerakan ini melibatkan pemerintah kabupaten, TNI, Polri, instansi vertikal, BUMN, BUMD, organisasi profesi, dan pengusaha di Banyuwangi.

    “Dengan gotong royong, kami meyakini penanganan kemiskinan di Banyuwangi akan lebih cepat,” ungkap Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Kamis (23/1/2025).

    Menurut Ipuk, angka kemiskinan di Banyuwangi saat ini tercatat paling rendah sepanjang sejarah. “Berdasarkan data BPS per 2024, kemiskinan di Banyuwangi tercatat 6,54 persen. Meski rendah, bukan berarti kita berpuas diri. Kita harus menekan ini secara serius dan sistematis,” terangnya.

    Gerakan Banyuwangi Berbagi dirancang sebagai instrumen penting dalam penanganan kemiskinan. Pendekatan ini menggunakan data kemiskinan berbasis nama dan alamat (by name by address) untuk memastikan intervensi yang lebih sistematis.

    “Jadi, semua pihak yang terlibat dalam Gerakan Banyuwangi Berbagi ini akan mendapatkan sasaran masing-masing yang ada di data. Semua dibagi habis, sehingga tidak ada yang terlewat atau disalurkan sembarangan,” jelas Ipuk.

    Lebih lanjut, Ipuk menyebutkan bahwa program ini akan melibatkan ribuan pihak dengan sasaran sekitar 18 ribu warga pra-sejahtera.

    “Mereka akan berbagi sembako bagi warga miskin sesuai dengan pembagiannya. Sementara ini kami rancang program ini untuk tiga bulan ke depan. Sebagaimana kita ketahui, di awal tahun seperti ini, bansos dari pemerintah belum turun. Maka, aksi solidaritas seperti ini bisa menjadi solusi,” imbuhnya.

    Selain pembagian sembako, gerakan ini juga mencakup evaluasi kondisi keluarga penerima bantuan, mulai dari aspek sosial, kesehatan, hingga akses pendidikan. Semua perkembangan akan dipantau melalui aplikasi Smart Kampung.

    “Dengan data yang real-time seperti ini, kita bisa melakukan penanganan secara tepat dan terukur,” pungkas Ipuk. (ted)

  • Bansos PKH dan Sembako Tahap 3-4 Disebar, Warga di Daerah Ini Sudah Kebagian

    Bansos PKH dan Sembako Tahap 3-4 Disebar, Warga di Daerah Ini Sudah Kebagian

  • Wamensos: Penyaluran BLT Fokus pada Lansia hingga Disabilitas, Ada Makan Bergizi Gratis Juga Nasional 23 Januari 2025

    Wamensos: Penyaluran BLT Fokus pada Lansia hingga Disabilitas, Ada Makan Bergizi Gratis Juga Nasional 23 Januari 2025

    Wamensos: Penyaluran BLT Fokus pada Lansia hingga Disabilitas, Ada Makan Bergizi Gratis Juga
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Menteri Sosial (Wamensos)
    Agus Jabo Priyono
    menyampaikan, upaya penyaluran
    Bantuan Langsung Tunai
    atau BLT Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) akan fokus pada kelompok rentan seperti lansia tunggal, lansia miskin, dan kelompok disabilitas.
    “Untuk lansia, terutama lansia tunggal dan lansia miskin, serta kelompok disabilitas, itu tetap akan menjadi prioritas Kemensos,” jelas Agus di Kemensos Jakarta, Kamis (23/1/2025).
    Kemensos juga telah menjalankan program intervensi berupa bantuan makanan bagi lansia berusia di atas 75 tahun dan kelompok disabilitas.
    Bantuan ini berupa makanan bergizi gratis dua kali sehari.
    “Saat ini, bantuan makan gratis baru menjangkau sekitar 100.000 lansia dan 33.000 disabilitas,” ujar dia.
    “Meski masih terbatas, kami akan terus melaksanakannya untuk memenuhi kebutuhan mereka,” lanjutnya.
    Agus juga menjelaskan bahwa untuk program BLT secara keseluruhan, pembahasannya akan diserahkan kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
    “Ini sedang dibahas atas perintah Presiden untuk program-program bantuan sosial buat rakyat miskin supaya tepat sasaran,” tutupnya.
    Dia bilang, agar penyaluran BLT tepat sasaran, Kemensos rencananya akan membahas pengetatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin).
    Hal ini dilakukan guna memastikan program bantuan sosial lebih tepat sasaran, sesuai arahan Presiden.
    “Perintah Bapak Presiden, kita diminta bersinergi, berkolaborasi agar kemiskinan ekstrem pada tahun ini bisa diselesaikan,” ujar Agus.
    Meski demikian, Agus menegaskan bahwa rencana pengetatan ini masih dalam tahap pembahasan.
    Sebelumnya,
    Kementerian Sosial
    (Kemensos) bersama Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) mengumumkan rencana program khusus untuk menciptakan ekosistem bagi masyarakat miskin agar dapat meningkatkan kelas ekonomi mereka dan terhindar dari kemiskinan lagi.
    Hal ini disampaikan oleh Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko setelah menggelar rapat koordinasi dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, pada Senin (11/11/2024).
    “Tadi kami menyepakati berdua bagaimana mencapai angka graduasi tertentu, tapi jangan cuma setelah graduasi, lepas dari status miskinnya, tapi segera disediakan komunitas ekosistem bisnis orang mantan miskin ini,” ujar Budiman.
    “Kami menyepakati buat program bersama, tadi menyepakati, jadi pengentasan kemiskinan itu adalah penanggulangan seperti Bansos, BLT, untuk mereka-mereka yang ada di garis miskin atau miskin ekstrem. Itu memang kerjaan yang sangat spesifik khas dari Mensos,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sri Mulyani dan Tito Karnavian Pimpin Efisiensi Anggaran Rp 306,69 Triliun pada APBN 2025

    Sri Mulyani dan Tito Karnavian Pimpin Efisiensi Anggaran Rp 306,69 Triliun pada APBN 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah telah menetapkan efisiensi anggaran sebesar Rp 306,69 triliun pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pada 2025. Arahan tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penghematan Anggaran Pemerintah.

    Inpres yang mulai berlaku sejak Rabu (22/1/2025) itu, memberikan arahan langsung kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk memimpin efisiensi anggaran.

    “Melakukan reviu anggaran K/L dengan memblokir anggaran dan dicantumkan pada catatan halaman IV A daftar isian pelaksanaan anggaran. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk pelaksanaan inpres,” dikutip dari dokumen yang diterima pada Kamis (23/1/2025).

    Sri Mulyani diberi tanggung jawab untuk menetapkan besaran efisiensi anggaran belanja masing-masing kementerian/lembaga (K/L) dan melakukan penyesuaian alokasi transfer ke daerah, termasuk dana bagi hasil Rp 13,9 triliun.

    Selain itu, dana alokasi umum untuk pekerjaan umum Rp 15,6 triliun, dana alokasi khusus fisik Rp 18,3 triliun, dana otonomi khusus Rp 509,4 triliun, dana keistimewaan DIY Rp 200 miliar, dan dana desa Rp 2 triliun.

    Sri Mulyani juga diinstruksikan untuk memblokir anggaran K/L tertentu yang akan dicantumkan dalam catatan pelaksanaan anggaran.

    Sementara itu, Tito Karnavian bertugas memantau efisiensi belanja yang dilakukan oleh gubernur, bupati, dan wali kota dalam pelaksanaan APBD 2025. Tito juga diminta untuk mengambil langkah strategis guna memastikan pengelolaan APBD sesuai arahan inpres.

    Efisiensi anggaran sebesar Rp 306,69 triliun terbagi menjadi efisiensi belanja K/L Rp 256,1 triliun dan efisiensi transfer ke daerah Rp 50,5 triliun.

    Dalam inpres tersebut juga menyebutkan arahan untuk K/L dan kepala daerah. Untuk K/L diminta mengidentifikasi rencana efisiensi belanja operasional dan nonoperasional, termasuk belanja perkantoran, pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan. Belanja pegawai dan bantuan sosial dikecualikan dari efisiensi.

    Sementara itu, untuk pemerintah daerah diminta membatasi belanja seremonial, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar, mengurangi perjalanan dinas hingga 50%, membatasi honorarium sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2023 tentnag Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, dan mengurangi belanja pendukung yang tidak memiliki output terukur.

    Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diminta untuk mengawasi pelaksanaan efisiensi anggaran ini secara ketat.