Xcloud.id

Topik: Bantuan Sosial

  • Efisiensi Anggaran Dinilai Positif, Ekonom Minta Pemerintah Berikan Perhatian Khusus Sektor MICE – Halaman all

    Efisiensi Anggaran Dinilai Positif, Ekonom Minta Pemerintah Berikan Perhatian Khusus Sektor MICE – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira melihat efisiensi anggaran pemerintah terkait belanja seremonial, Alat Tulis Kantor (ATK), hingga sewa kendaraan merupakan langkah positif untuk tingkatkan ruang fiskal.

    “Misalnya soal belanja rapat dan seminar memang bisa digantikan dengan rapat online, jauh lebih murah dan efektif,” ujar Bhima saat dihubungi Tribunnews, Selasa (28/1/2025).

    Dia mengatakan, ATK bisa digantikan dengan tanda tangan dokumen secara digital dan ramah lingkungan juga tidak boros kertas. Sebab, selama ini beban belanja birokrasi cukup disorot karena menyumbang pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan tambahan utang pemerintah.

    Di sisi lain, ucap Bhima, efek negatif ke bisnis Meeting, Incentives, Convention and Exhibition (MICE) juga signifikan. Sebagian besar pelaku usaha MICE andalkan pendapatan dari acar pemerintah.

    “Bahkan paska pandemi kondisi pendapatan dari sektor MICE belum sepenuhnya pulih. Dikhawatirkan ada risiko PHK di sektor jasa akomodasi dan makan minum imbas efisiensi belanja pemerintah,” terang Bhima.

    Dampak ekonomi dari berkurangnya pendapatan sektor MICE mencakup potensi kehilangan lapangan kerja 104.000 orang. Sementara dari sisi PDB setidaknya potensi MICE terancam hingga Rp103,9 triliun.

    “Berharap dari wisman dan wisatawan saja kan tidak cukup ya, dengan gejolak geopolitik dan ekonomi global, maka belanja pemerintah memang diharapkan jadi motor pemulihan sektor MICE dan harapan itu pupus begitu ada efisiensi anggaran,” tutur Bhima.

    Bhima menyampaikan, perlu ada paket kebijakan khusus untuk kompensasi kehilangan potensi pendapatan sektor MICE misalnya berupa pemangkasan PPh 21 karyawan, diskon tarif listrik, hingga fasilitasi promosi event internasional.Sebelumnya, dalam upaya menjaga stabilitas fiskal dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, pemerintah menerapkan langkah efisiensi anggaran belanja K/L sebesar Rp 256,1 triliun untuk tahun anggaran 2025.

    Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang ditegaskan melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025. Dalam hal ini, Sri Mulyani menginstruksikan Menteri/Pimpinan Lembaga untuk melakukan identifikasi rencana efisiensi belanja K/L.

    Efisiensi ini mencakup belanja operasional dan non operasional di seluruh K/L. Kendati begitu, Sri Mulyani menjelaskan bahwa rencana penghematan tersebut tidak akan menyentuh belanja pegawai maupun bantuan sosial (bansos).

    Merujuk pada lampiran surat Menkeu tersebut, ada beberapa item identidikasi rencana efisiendi, di antaranya sebagao berikut:

    1. Alat Tulis Kantor (ATK), dengan efisiensi 90,0 persen.

    2. Kegiatan Seremonial, dengan efisiensi 56,9 persen.

    3. Rapat, Seminar dan sejenisnya, dengan efisiensi 45,0 persen.

    4. Kajian dan Analisis, dengan efisiensi 51,5 persen.

    5. Diklat dan Bimtek, dengan efisiensi 29,0 persen

    6. Honor Output Kegiatan dan Jasa Profesi, dengan efisiensi 40,0 persen.

    7. Percetakan dan Souvenir, dengan efisiensi 75,9 persen.

    8. Sewa Gedung, Kendaraan dan Peralatan, dengan efisiensi 73,3 persen.

    9. Lisensi Aplikasi, dengan efisiensi 21,6 persen.

    10. Jasa Konsultan, dengan efisiensi 45,7 persen.

    11. Bantuan Pemerintah, dengan efisiensi 16,7 persen.

    12. Pemeliharaan dan Perawatan, dengan efisiensi 10,2 persen.

    13. Perjalanan Dinas, dengan efisiensi 53,9 persen.

    14. Peralatan dan Mesin, dengan efisiensi 28,0 persen.

    15. Infrastruktur, dengan efisiensi 34,3 persen.

    16. Belanja lainnya, dengan efisiensi 59,1 persen.

  • Kisah Karsono Tuna Netra yang Hidup Sebatang Kara di Banyumas, Kini Dapat Bantuan Renovasi Rumah

    Kisah Karsono Tuna Netra yang Hidup Sebatang Kara di Banyumas, Kini Dapat Bantuan Renovasi Rumah

    TRIBUNJATENG.COM, PURWOKERTO – Nasib pilu dirasakan oleh Karsono, warga RT 5 RW 6, Dusun Sabrang Kidul, Desa Panusupan, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas yang mengalami tuna netra dari lahir.

    Tak hanya tuna netra dua juga harus hidup seorang diri di rumah peninggalan orang tuanya. 

    Melihat kondisi tersebut, Kapolresta Banyumas, Kombes Pol Dr. Ari Wibowo, memberikan bantuan sosial dan tali asih kepada Karsono. 

    Sejumlah anggota Polsek Cilongok Polresta Banyumas beserta anggota memberikan bantuan berupa bahan material dan sebagian sembako kepada Bapak Karsono. 

    Bahan bangunan ini digunakan untuk pembuatan kamar mandi dan wc.

    Bapak Karsono yang sudah direnovasi namun belum ada kamar mandi dan wc.

    “Diharapkan dengan adanya bantuan sosial dan tali asih ini dapat mewujudkan hubungan baik Polri dengan masyarakat, imbuh Kapolsek Cilongok,” kata Kapolresta, Selasa (28/1/2025) dalam rilis. 

    Sementara itu, perwakilan dari Bapak Karsono mengucapkan terimakasih kepada Polsek Cilongok atas bantuannya, semoga ditambahkan rejeki yang berkah oleh Allah SWT. (jti)

  • Sah! Menkeu Potong Anggaran K/L Rp256 T, Ini Rinciannya

    Sah! Menkeu Potong Anggaran K/L Rp256 T, Ini Rinciannya

    Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menerbitkan surat nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Dalam Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025.

    Surat tersebut ditujukan kepada para menteri Kabinet Merah Putih, Kapolri, Jaksa Agung, kepala lembaga pemerintah non-kementerian, serta pimpinan kesekretariatan lembaga negara.

    Dalam surat itu, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa penerbitan surat ini merupakan langkah lanjutan dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

    Pemangkasan Anggaran Belanja seluruh K/L pada 2025 sebesar Rp256,1 triliun. Adapun penghematan anggaran pada 2025 dalam Inpres disebutkan hingga Rp306,69 triliun.

    Adapun, mekanisme pelaksanaan efisiensi belanja K/L pada 2025 adalah sebagai berikut:

    Melakukan identifikasi rencana efisiensi belanja Kementerian/Lembaga sesuai besaran. Identifikasi rencana efisiensi meliputi belanja operasional dan non operasional, sekurang-kurangnya terdiri atas item belanja. Identifikasi rencana efisiensi sebagaimana dimaksud pada butir 1), tidak termasuk: Belanja pegawai; dan belanja bantuan sosial.

    Ditekankan bahwa seluruh proses dalam rangka efisiensi belanja Kementerian/Lembaga TA 2025 agar dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

    Detail efisiensi anggaran belanja K/L pada 16 item

    1. Alat Tulis Kantor (ATK) Efisiensi 90,0%.

    2. Kegiatan Seremonial: Efisiensi 56,9%.

    3. Rapat, Seminar, dan sejenisnya: Efisiensi 51,5%.

    4. Kajian dan Analisis: Efisiensi 51,5%.

    5. Diklat dan Bimtek: Efisiensi 36,5%.

    6. Honor Output Kegiatan dan Jasa Profesi: Efisiensi 40,0%.

    7. Percetakan dan Souvenir: Efisiensi 75,9%.

    8. Sewa Gedung, Kendaraan, Peralatan: Efisiensi 73,3%.

    9. Lisensi Aplikasi: Efisiensi 61,6%.

    10. Jasa Konsultan: Efisiensi 45,7%.

    11. Bantuan Pemerintah: Efisiensi 10,2%.

    12. Pemeliharaan dan Perawatan: Efisiensi 16,2%.

    13. Perjalanan Dinas: Efisiensi 28,3%.

    14. Peralatan dan Mesin: Efisiensi 28,0%.

    15. Infrastruktur: Efisiensi 34,3%.

    16. Belanja Lainnya: Efisiensi 59,1%.

  • Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 72 yang Akan Dibuka Awal Tahun 2025

    Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 72 yang Akan Dibuka Awal Tahun 2025

    JABAR EKSPRES – Simak cara daftar program Kartu Prakerja gelombang 72 yang kabarnya akan dibuka awal tahun 2025.

    Program Kartu Prakerja kembali menjadi sorotan dengan kabar dibukanya gelombang 72 pada awal tahun 2025.

    Program ini menawarkan pelatihan kerja dan insentif bagi masyarakat Indonesia yang memenuhi syarat.

    Berikut adalah panduan lengkap cara mendaftar Kartu Prakerja gelombang 72 dan tips agar peluang diterima lebih besar.

    Kartu Prakerja adalah program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan kerja masyarakat. Peserta yang lolos akan mendapatkan:

    – Saldo pelatihan untuk mengikuti berbagai kursus online senilai Rp3,5 juta.

    – Insentif pasca pelatihan sebesar Rp600.000.

    – Insentif survei sebesar Rp10000.

    BACA JUGA: Punya Minyak Goreng Bekas? Begini Cara Tukar Minyak Jelantah ke Saldo e-Wallet

    BACA JUGA: 38 Ucapan Selamat Tahun Baru Imlek 2025 Gong Xi Fa Cai yang Penuh Makna

    Program ini dirancang untuk membantu masyarakat meningkatkan keterampilan kerja sekaligus memberikan dukungan finansial.

    Jadwal Pembukaan Kartu Prakerja Gelombang 72

    Pemerintah dikabarkan akan membuka pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 72 pada awal Januari 2025.

    Informasi resmi terkait jadwal pembukaan akan diumumkan melalui situs dan media sosial resmi Program Kartu Prakerja.

    Syarat Mendaftar Kartu Prakerja

    Sebelum mendaftar, pastikan Anda memenuhi persyaratan berikut:

    1. Warga Negara Indonesia (WNI) berusia 18 tahun ke atas.

    2. Tidak sedang menempuh pendidikan formal.

    3. Sedang mencari kerja, pekerja/buruh yang terkena PHK, atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi.

    4. Bukan penerima bantuan sosial lainnya dari pemerintah.

    5. Maksimal dua anggota keluarga dalam satu Kartu Keluarga (KK) boleh menjadi penerima Kartu Prakerja.

    BACA JUGA: Ambil Reward Saldo DANA Gratis Rp350.000 Hanya dengan Menuntaskan Misi Ini

    Cara Mendaftar Kartu Prakerja Gelombang 72

    Ikuti langkah-langkah berikut untuk mendaftar Kartu Prakerja di tahun 2025:

    1. Buat Akun di Situs Resmi

    – Kunjungi situs resmi Kartu Prakerja di www.prakerja.go.id.

    – Klik tombol “Daftar” dan masukkan email atau nomor ponsel yang aktif.

    – Buat kata sandi dan verifikasi akun melalui email atau SMS.

    2. Lengkapi Data Diri

    – Login ke akun Anda dan isi formulir pendaftaran dengan data yang lengkap dan benar, seperti:

  • Wapres dan Pj Gubernur Jatim Diskusi Reformasi Birokrasi di Pasar Atom Surabaya

    Wapres dan Pj Gubernur Jatim Diskusi Reformasi Birokrasi di Pasar Atom Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka bersama keluarga mengunjungi Pasar Atom Surabaya pada Selasa (28/1/2025). Dalam kunjungan tersebut, Gibran makan bersama Penjabat (PJ) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono. Selain menikmati hidangan khas, keduanya juga berdiskusi tentang berbagai isu penting, termasuk reformasi birokrasi.

    Adhy Karyono mengungkapkan bahwa diskusi yang terjadi di meja makan mencakup berbagai topik penting, salah satunya adalah reformasi birokrasi di pemerintahan daerah.

    “Saya diskusi lainnya terkait dengan ya reformasi birokrasi di pemerintah daerah. Kemudian terkait data targeting perlindungan sosial, bansos,” jelas Adhy kepada awak media, Selasa siang.

    Tak hanya itu, Adhy menambahkan bahwa mereka juga membahas ide-ide inovatif untuk mengatasi persoalan kemiskinan di daerah.

    “Ya (selain reformasi birokrasi) ide-ide terkait penyelesaian persoalan-persoalan kemiskinan,” ujar Adhy.

    Dalam perjamuan tersebut, Wakil Presiden Gibran turut didampingi istrinya, Selvi Ananda, serta kedua anaknya, Jan Ethes dan La Lembah Manah. Kunjungan keluarga Wapres ini disebut sudah direncanakan sebelumnya, meski tidak dijelaskan secara rinci apa tujuan utamanya.

    “Saya tidak tahu persis (tujuannya) tapi ini sudah direncanakan, hanya saja dikasih tahunya belakangan. Tadi beli makanan banyak, makanan cakue, kacang-kacangan, manisan, serta Chinese food,” terang Adhy.

    Selain berbelanja, Gibran dan keluarga juga mencicipi beberapa hidangan khas Pasar Atom. Kehadiran Wakil Presiden di tengah masyarakat ini menjadi momen spesial bagi para pengunjung pasar. [ram/beq]

  • Sektor Perhotelan Was-was Terdampak dari Pemotongan Anggaran Perjalanan Dinas Pemerintah – Halaman all

    Sektor Perhotelan Was-was Terdampak dari Pemotongan Anggaran Perjalanan Dinas Pemerintah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) was-was akan terdampak dari kebijakan pemangkasan anggaran belanja perjalanan dinas sebesar minimal 50 persen.

    Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran, menyampaikan kebijakan tersebut berpotensi melumpuhkan aktivitas perhotelan dan restoran di luar pulau Jawa dan daerah kecil.

    Bahkan, menurutnya beberapa hotel di daerah mendapatkan kontribusi pendapatan dari kunjungan dan aktivitas Pemerintah Daerah dan Pusat sebesar 50 persen hingga 70 persen. Pangsa pasar di Indonesia bagian timur, seperti Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, dapat mencapai 70 persen.

    “Porsinya bisa 40-50 persen. Ada daerah-daerah tertentu yang mungkin kontribusinya malah lebih besar, bisa sampai 60 bahkan ada 70 persen,” ujar Yusran saat dihubungi Tribunnews, Selasa (28/1/2025).

    Menurutnya, dengan pemerintah melakukan penghematan atau pemotongan anggaran untuk memotong biaya perjalanan dinas, akan berdampak tidak hanya ke sektor perhotelan saja, tapi juga ke sektor transportasi.

    “Hotel bukan satu-satunya yang terdampak, karena banyak ekosistem usaha di dalamnya. Contoh kebutuhan kamar, kebutuhan kamar mandinya, belum makan minumannya. Itu kan mereka menyerap dari berbagai lini usaha. Sektor transportasinya juga akan berdampak,” tutur Yusran.

    Yusran mencontohkan, tahun 2015, Presiden Joko Widodo juga sempat menekan anggaran perjalanan dinas. Selama tiga bulan, sektor hotel dan restoran mengalami penurunan pemasukan karena sepi tamu. Akhirnya, pemerintah mengevaluasi kebijakan tersebut karena dianggap tidak tepat.

     “2015 pernah, dan itu hanya bertahan 3 bulan karena ternyata dampak ekonomi juga cukup besar akhirnya. Nah sekarang tahun ini dilakukan oleh Presiden. Mungkin pemerintah nanti akan melihat bagaimana dampak ekonomi kedepan dari keputusan yang sudah dikeluarkan tersebut,” terang Yusran.

    Yusran berujar, dampak dari pemangkasan anggaran dinas sudah terlihat dari kuartal empat 2024. Sebab, seharusnya akhir tahun tingkat okupansi hotel meningkat lantaran libur akhir tahun. Tapi, malah menurun di kisaran 1 persen.

    “Oktober ke November itu okupansi rata-ratanya meningkat, malah turun 1 persen kan. Padahal biasanya di kuartal keempat itu sampai bulan Desember itu kan terus berjadi peningkatan,” tambah Yusran.

    PHRI mengkhawatirkan, jika berdampak terlalu dalam akan terjadi gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di industri pariwisata. Gambaran bagaimana dampak kebijakan pemotongan anggaran dinas, akan terasa di Maret-April 2025.

    “Sudah pasti, karena setiap usaha itu tentu akan melihat kemampuannya untuk membayar karyawannya dan keberlangsungan bisnisnya itu sendiri. Tapi itu kan baru hotel, belum yang lain-lain. Nah ini yang kita beri gambaran ke pemerintah itu kan sebenarnya multiplier effect,” sambungnya.

    Sebelumnya, dalam upaya menjaga stabilitas fiskal dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, pemerintah menerapkan langkah efisiensi anggaran belanja K/L sebesar Rp 256,1 triliun untuk tahun anggaran 2025.

    Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang ditegaskan melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025. Dalam hal ini, Sri Mulyani menginstruksikan Menteri/Pimpinan Lembaga untuk melakukan identifikasi rencana efisiensi belanja K/L.

    Efisiensi ini mencakup belanja operasional dan non operasional di seluruh K/L. Kendati begitu, Sri Mulyani menjelaskan bahwa rencana penghematan tersebut tidak akan menyentuh belanja pegawai maupun bantuan sosial (bansos).

    Merujuk pada lampiran surat Menkeu tersebut, ada beberapa item identidikasi rencana efisiendi, di antaranya sebagao berikut:

    1. Alat Tulis Kantor (ATK), dengan efisiensi 90,0 persen.

    2. Kegiatan Seremonial, dengan efisiensi 56,9 persen.

    3. Rapat, Seminar dan sejenisnya, dengan efisiensi 45,0 persen.

    4. Kajian dan Analisis, dengan efisiensi 51,5 persen.

    5. Diklat dan Bimtek, dengan efisiensi 29,0 persen

    6. Honor Output Kegiatan dan Jasa Profesi, dengan efisiensi 40,0 persen.

    7. Percetakan dan Souvenir, dengan efisiensi 75,9 persen.

    8. Sewa Gedung, Kendaraan dan Peralatan, dengan efisiensi 73,3 persen.

    9. Lisensi Aplikasi, dengan efisiensi 21,6 persen.

    10. Jasa Konsultan, dengan efisiensi 45,7 persen.

    11. Bantuan Pemerintah, dengan efisiensi 16,7 persen.

    12. Pemeliharaan dan Perawatan, dengan efisiensi 10,2 persen.

    13. Perjalanan Dinas, dengan efisiensi 53,9 persen.

    14. Peralatan dan Mesin, dengan efisiensi 28,0 persen.

    15. Infrastruktur, dengan efisiensi 34,3 persen.

    16. Belanja lainnya, dengan efisiensi 59,1 persen.

  • Anggota DPR Setuju Anggaran Dipangkas: Kinerja Kementerian Jangan Kendor – Halaman all

    Anggota DPR Setuju Anggaran Dipangkas: Kinerja Kementerian Jangan Kendor – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohammad Hekal mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto melakukan penghematan anggaran dengan meniadakan kegiatan-kegiatan bersifat seremonial.

    Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohammad Hekal mendukung kebijakan tersebut dan menilai langkah tersebut sangat positif.

    “Ya bagus. Yang penting output (kinerja) K/L jangan turun. Target-target capaian kan tetap kita tuntut,” ujarnya, dikutip Selasa (28/1/2025).

    Meski demikian, Hekal mengingatkan agar kementerian dan lembaga tetap maksimal dalam menjalankan program-program kebijakan yang sudah digariskan Presiden Prabowo, meskipun ada kebijakan penghematan anggaran.

    “Yang penting output (kinerja) K/L jangan turun. Target-target capaian kan tetap kita tuntut. Yang diminta potong kan yang inefisien (kegiatan yang bersifat seremonial), seperti perjalanan dinas yang kurang penting serta seremoni-seremoni yang sebenarnya bisa memanfaatkan teknologi,” tegasnya.

    Hekal menilai kebijakan penghematan anggaran ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas belanja negara agar lebih terukur.

    “Tentu untuk mencapai pertumbuhan ekonomi kan kita harus selalu meningkatkan kualitas belanja. Ini (penghematan anggaran negara) wujud nyata ke arah situ. Dana akan difokuskan untuk berbagai proyek andalan Presiden Prabowo,” pungkasnya.

    Pemerintah menerapkan efisiensi anggaran belanja K/L sebesar Rp 256,1 triliun untuk tahun anggaran 2025.

    Tujuannya, untuk menjaga stabilitas fiskal dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

    Hal ini mengacu Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang ditegaskan melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025. 

    Sri Mulyani menginstruksikan Menteri/Pimpinan Lembaga untuk melakukan identifikasi rencana efisiensi belanja K/L.

    Efisiensi ini mencakup belanja operasional dan non operasional di seluruh K/L. Kendati begitu, Sri Mulyani menjelaskan bahwa rencana penghematan tersebut tidak akan menyentuh belanja pegawai maupun bantuan sosial (bansos).

    Merujuk pada lampiran surat Menkeu tersebut, ada beberapa item identidikasi rencana efisiendi, di antaranya sebagao berikut:

    1. Alat Tulis Kantor (ATK), dengan efisiensi 90,0 persen.

    2. Kegiatan Seremonial, dengan efisiensi 56,9 persen.

    3. Rapat, Seminar dan sejenisnya, dengan efisiensi 45,0 persen.

    4. Kajian dan Analisis, dengan efisiensi 51,5 persen.

    5. Diklat dan Bimtek, dengan efisiensi 29,0 persen

    6. Honor Output Kegiatan dan Jasa Profesi, dengan efisiensi 40,0 persen.

    7. Percetakan dan Souvenir, dengan efisiensi 75,9 persen.

    8. Sewa Gedung, Kendaraan dan Peralatan, dengan efisiensi 73,3 persen.

    9. Lisensi Aplikasi, dengan efisiensi 21,6 persen.

    10. Jasa Konsultan, dengan efisiensi 45,7 persen.

    11. Bantuan Pemerintah, dengan efisiensi 16,7 persen.

    12. Pemeliharaan dan Perawatan, dengan efisiensi 10,2 persen.

    13. Perjalanan Dinas, dengan efisiensi 53,9 persen.

    14. Peralatan dan Mesin, dengan efisiensi 28,0 persen.

    15. Infrastruktur, dengan efisiensi 34,3 persen.

    16. Belanja lainnya, dengan efisiensi 59,1 persen.

  • Celios Kritisi Instruksi Presiden Prabowo tentang Pemotongan Anggaran

    Celios Kritisi Instruksi Presiden Prabowo tentang Pemotongan Anggaran

    Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga think-tank Center of Economic and Law Studies alias Celios mengkritisi instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk menghemat belanja pemerintah hingga Rp306,69 triliun karena hanya menunjukkan inkonsistensi dan tebang pilih.

    Direktur Kebijakan Publik Celios Media Wahyudi Askar menilai penghematan belanja pemerintah merupakan langkah yang tidak perlu diambil apabila dari awal Prabowo membentuk kabinet yang ramping sehingga lebih efisien anggaran.

    Masalahnya, Prabowo malah membentuk Kabinet Merah Putih yang super jumbo. Setidaknya Ada 136 pejabat negara yang menempati posisi menteri, wakil menteri, kepala lembaga/badan, serta utusan khusus presiden di Kabinet Merah Putih.

    Riset Celios mendapati bahwa belanja pemerintah berpotensi bengkak hingga Rp1,95 triliun untuk lima tahun ke depan akibat kabinet gemuk tersebut.

    Pembengkakan tersebut hanya berasal dari kenaikan anggaran untuk biaya gaji dan operasional para menteri dan wakil menteri senilai Rp389,4 miliar per tahun. Estimasi perhitungan Celios belum termasuk beban belanja barang yang timbul akibat pembangunan fasilitas kantor/gedung lembaga baru.

    Singkatnya, Media menyebut penghematan belanja pemerintah sebesar Rp306,69 triliun yang diinstruksikan itu menunjukkan langkah yang tidak konsisten.

    “Pemerintah terlihat hemat di bawah tapi boros di atas,” ujar Media kepada Bisnis, Senin (27/1/2025).

    Dia juga menilai Prabowo terkesan kompromistis. Media mencontohkan, anggaran untuk birokrasi kementerian justru besar akibat banyaknya pos baru dalam kabinet.

    Selain itu, sambungnya, proyek atau program ambisius seperti Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara maupun insentif untuk proyek strategis nasional (PSN) yang tidak ada urgensinya seperti PIK2 tidak masuk dalam sasaran pemangkasan.

    Media khawatir apabila efisiensi tidak dirancang secara hati-hati maka program perlindungan sosial seperti bantuan tunai, subsidi energi, dan program pengentasan kemiskinan bisa ikut terpangkas.

    “Ini berbahaya, terutama di tengah meningkatnya kesenjangan dan dampak ekonomi global seperti kenaikan harga pangan atau energi,” jelasnya.

    Sebagai informasi, Prabowo memerintahkan penghematan anggaran hingga Rp306,69 triliun lewat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025, yang terbit pada 22 Januari 2024.

    Dalam Inpres pertama Prabowo itu, dijelaskan dua alokasi anggaran yang dipangkas adalah belanja kementerian/lembaga (K/L) hingga Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp50,59 triliun.

    Prabowo meminta K/L melakukan penghematan belanja pegawai dan bantuan sosial. Secara spesifik, jenis belanja yang dihemat sekurang-kurangnya adalah belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin.

    Prabowo turut memerintahkan kepala daerah membatasi kegiatan yang bersifat seremonial. Bahkan, secara spesifik dia meminta belanja perjalanan dinas dipotong hingga 50%.

  • Sekda Sidoarjo Tinjau Langsung Banjir Waru dan Tanggulangin

    Sekda Sidoarjo Tinjau Langsung Banjir Waru dan Tanggulangin

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus berupaya menangani banjir yang melanda wilayah Kecamatan Waru dan Tanggulangin secara maksimal. Sekretaris Daerah Kab. Sidoarjo Fenny Apridawati yang ditugaskan oleh Plt. Bupati Sidoarjo untuk melakukan inspeksi langsung ke lokasi-lokasi terdampak untuk meninjau kondisi dan mencari solusi terbaik.

    Kunjungan pertama dilakukan di Desa Medaeng, Kecamatan Waru. Berbagai permasalahan  yang menjadi penyebab banjir ditemukan.  Salah satu kendala utama adalah keberadaan sudetan dan bangunan liar di sempadan sungai yang menyebabkan aliran air terganggu.

    “Masyarakat masih kurang menyadari pentingnya menjaga sempadan sungai. Bahkan, ada bangunan liar yang hampir memenuhi sepanjang aliran sungai. Hal ini sangat mengganggu aliran air dan menyebabkan sungai meluap, menggenangi wilayah lainnya, terutama saat hujan deras,” ujar Fenny.

    Ia menambahkan bahwa pemerintah akan mendatangkan alat berat untuk melakukan pengerukan sungai. Namun, karena keterbatasan ruang akibat banyaknya bangunan liar, alat berat yang lebih kecil akan digunakan.

    Pemerintah berharap masyarakat yang memiliki bangunan di sempadan sungai segera membongkar bangunan tersebut secara sukarela sebelum tindakan tegas dilakukan.

    Sementara itu, di Kecamatan Tanggulangin, banjir telah merendam 11 desa dengan total 9.121 warga terdampak. Salah satu penyebab utama banjir adalah penurunan tanah (subsidence) yang terjadi hingga beberapa sentimeter setiap tahunnya.

    “Mohon masyarakat tetap sabar. Insya Allah, pemerintah akan mencari solusi terbaik untuk mengatasi masalah ini. Layanan kesehatan, bantuan sosial, dan dukungan dari BPBD akan terus dilakukan secara optimal. Puskesmas siaga 24 jam juga telah dikerahkan untuk melayani masyarakat terdampak,” paparnya.

    Salah satu fasilitas umum yang terkena dampak adalah SMPN 2 Tanggulangin, yang terendam banjir hingga 70 cm. Meskipun sekolah tersebut telah ditinggikan, banjir tetap terjadi karena penurunan tanah. Untuk sementara, kegiatan belajar-mengajar dilakukan secara daring.

    “Kami akan melaporkan kondisi ini kepada Plt. Bupati Sidoarjo untuk mempertimbangkan solusi terbaik, apakah sarana sekolah perlu ditinggikan lagi atau perlu dilakukan merger dengan sekolah lain,” urai Fenny.

    Selain meninjau lokasi banjir, Fenny juga menyerahkan bantuan sembako dari Baznas kepada warga terdampak yang ditampung sementara di salah satu bangunan TPQ di Desa Kedungbanteng. Sebanyak 40 jiwa saat ini berada di pengungsian.

    Selain itu, PDAM Delta Tirta juga menyalurkan bantuan air bersih bagi warga di lokasi pengungsian. Pemkab Sidoarjo terus berupaya memberikan penanganan terbaik untuk masyarakat terdampak banjir dan berharap kondisi segera membaik. (isa/but)

  • Wujudkan Harapan dan Kebahagiaan, YBM BRILiaN Salurkan Rp126,7 Miliar Dana ZIS di Tahun 2024 – Page 3

    Wujudkan Harapan dan Kebahagiaan, YBM BRILiaN Salurkan Rp126,7 Miliar Dana ZIS di Tahun 2024 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) melalui Yayasan Baitul Maal BRILiaN (YBM BRILiaN) telah menyalurkan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) sebesar Rp126,7 miliar sepanjang tahun 2024. Direktur Human Capital BRI, Agus Winardono, mengapresiasi dukungan dari nasabah, karyawan, dan seluruh pihak yang terlibat dalam program ini.

    “Keberhasilan penyaluran ZIS ini mencerminkan komitmen BRI untuk terus memberikan economic value dan social value secara bersamaan. Melalui YBM BRILiaN, kami berharap dapat memberikan manfaat berkelanjutan yang menjangkau berbagai aspek kehidupan masyarakat,” ujar Agus Winardono.

    Kepercayaan dari para Muzakki, Munfiq, dan Mutashodiq memungkinkan YBM BRILiaN menjangkau 196.462 penerima manfaat (right holders) hingga akhir tahun 2024.

    Dana ZIS yang berhasil dihimpun telah disalurkan untuk mendukung berbagai program berbasis 5 pilar utama. Pilar pendidikan mendapatkan alokasi terbesar sebesar Rp51,9 miliar atau 40,97% dari total penyaluran. Dana ini dimanfaatkan untuk mendukung pendidikan anak-anak di wilayah miskin dan tertinggal, termasuk renovasi fasilitas pendidikan seperti pondok pesantren dan pemberian beasiswa.

    Pilar ekonomi menerima alokasi sebesar Rp22,7 miliar atau 17,97%, yang digunakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pelatihan keterampilan dan pemberian modal usaha. Di samping itu, pilar dakwah mendapatkan dukungan dana sebesar Rp10,1 miliar atau 7,98%, yang digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan keagamaan, seperti pembangunan sarana ibadah dan penyelenggaraan acara dakwah. Untuk pilar kesehatan, sebesar Rp10 miliar atau 7,92% telah dialokasikan guna menyediakan layanan kesehatan gratis dan bakti sosial, termasuk pengobatan bagi masyarakat kurang mampu.

    Sementara itu, pilar sosial dan kemanusiaan mendapatkan alokasi sebesar Rp31,8 miliar atau 25,16%. Dana ini difokuskan pada berbagai program bantuan sosial, termasuk tanggap darurat bencana, seperti distribusi bantuan untuk korban banjir di Sukabumi.