Xcloud.id

Topik: Bantuan Sosial

  • Ribuan Karyawan Perhotelan Dibayangi PHK Imbas Pemangkasan Anggaran Kegiatan dan Perjalanan Dinas – Halaman all

    Ribuan Karyawan Perhotelan Dibayangi PHK Imbas Pemangkasan Anggaran Kegiatan dan Perjalanan Dinas – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Langkah Presiden Prabowo Subianto yang melakukan pemangkasan anggaran kegiatan hingga perjalanan dinas di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, dinilai merugikan pekerja di sektor hotel dan restoran.

    Adapun keputusan pemangkasan anggaran tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBN Tahun Anggaran 2025.

    Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulsel, Anggiat Sinaga, mengatakan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 itu akan berdampak negatif bagi sektor perhotelan.

    Sebab akan menurunkan okupansi hotel, termasuk di Sulsel yang pada akhirnya menjadi beban berat bagi perhotelan.

    Akibatnya, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akan banyak terjadi di industri perhotelan.

    Di Sulsel, jumlah pekerja hotel dan restoran di bawah naungan PHRI sebanyak 29.100 orang.

    Jika Inpres tersebut diberlakukan, kata Anggiat, maka bisa berdampak pada PHK sekitar 15 hingga 17 persen atau sebanyak 4 ribu lebih karyawan.

    “Mau tidak mau akan dilakukan penghematan dari sisi jumlah karyawan. Agak ekstrem disebut akan ada PHK,” jelas Anggiat Sinaga dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) 2025 PHRI Sulsel di Hotel The Rinra Makassar, dikutip dari TribunTimur, Rabu (29/1/2025).

    Anggiat mengatakan, pemotongan anggaran tidak hanya sebatas angka, tetapi akan memberikan dampak jangka panjang.

    Pihaknya menyayangkan pemerintah mengeluarkan aturan tersebut tanpa memikirkan dampaknya di berbagai sektor, bukan hanya perhotelan.

    “Sangat panjang mata rantai ketika pemerintah melakukan pemangkasan anggaran. Bukankan anggaran itu bagian dari stimulus pemerintah,” kata Anggiat.

    “Akhirnya nanti, akan terjadi pemangkasan jumlah karyawan. Kalau terjadi pemangkasan karyawan, akan terjadi pengangguran. Kriminalitas bertumbuh, bukan ekonomi. Panjang sekali dampak ketika pemerintah melakukan pemangkasan,” tambahnya.

    Selain itu, Anggiat memprediksi bahwa pemotongan anggaran ini juga akan menimbulkan banyaknya kredit macet. 

    “Yang perlu dipikirkan akan ada banyak kredit macet, karena okupansi tidak sesuai pengembalian dengan pinjaman bank,” kata Anggiat.

    Anggiat berharap aturan yang baru dikeluarkan pemerintah bisa dievaluasi atau dibatalkan.

    Prabowo Minta Penghematan

    Dalam Inpres yang diteken pada Rabu (22/1), Prabowo meminta kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melakukan review sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. 

    Pada diktum kedua Inpres tersebut, diterangkan jumlah efisiensi senilai Rp 306,6 triliun anggaran belanja negara, terdiri atas anggaran belanja kementerian/lembaga tahun 2025 sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun. 

    Pada diktum ketiga angka 1, Prabowo menginstruksikan menteri dan pimpinan lembaga untuk melakukan identifikasi rencana efisiensi belanja kementerian/lembaga sesuai besaran yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indarwati. 

    “Identifikasi rencana efisiensi sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi belanja operasional dan non-operasional, sekurang-kurangnya terdiri atas belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin,” tulis diktum ketiga poin 2. 

    Namun, identifikasi rencana efisiensi ini tidak termasuk untuk belanja pegawai dan belanja bantuan sosial. 

    Efisiensi diprioritaskan selain dari anggaran yang bersumber dari pinjaman dan hibah, serta rupiah murni pendamping kecuali tidak dapat dilaksanakan sampai dengan akhir tahun anggaran 2025. 

    Lalu, anggaran yang berasal dari PNBP Badan Layanan Umum kecuali yang disetor ke kas negara, serta anggaran yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan menjadi underlying asset dalam rangka penerbitan SBSN. 

    “Menyampaikan hasil identifikasi rencana efisiensi anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Mitra Komisi DPR untuk mendapat persetujuan,” tulis diktum ketiga angka 5. 

    Tak hanya itu, Prabowo meminta pemda menekan anggaran untuk sejumlah kegiatan, tak terkecuali perjalanan dinas. 

    Jumlah pemangkasan anggaran untuk perjalanan dinas ini mencapai 50 persen. Setidaknya dalam diktum keempat, ada 7 poin yang ditekankan untuk diefisiensikan. 

    Pertama, membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/focus group discussion. 

    Kedua, mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50 persen.

    Ketiga, membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional. 

    Keempat, mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur. 

    Kelima, memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya.

    Keenam, lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada kementerian/lembaga. 

    Ketujuh, melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b.

    Perlu Perhatian Khusus

    Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira melihat efisiensi anggaran pemerintah terkait belanja seremonial, Alat Tulis Kantor (ATK), hingga sewa kendaraan merupakan langkah positif untuk tingkatkan ruang fiskal.

    “Misalnya soal belanja rapat dan seminar memang bisa digantikan dengan rapat online, jauh lebih murah dan efektif,” ujar Bhima saat dihubungi Tribunnews, Selasa (28/1/2025).

    Dia mengatakan, ATK bisa digantikan dengan tanda tangan dokumen secara digital dan ramah lingkungan juga tidak boros kertas. 

    Sebab, selama ini beban belanja birokrasi cukup disorot karena menyumbang pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan tambahan utang pemerintah.

    Di sisi lain, ucap Bhima, efek negatif ke bisnis Meeting, Incentives, Convention and Exhibition (MICE) juga signifikan. Sebagian besar pelaku usaha MICE andalkan pendapatan dari acar pemerintah.

    “Bahkan paska pandemi kondisi pendapatan dari sektor MICE belum sepenuhnya pulih. Dikhawatirkan ada risiko PHK di sektor jasa akomodasi dan makan minum imbas efisiensi belanja pemerintah,” terang Bhima.

    Dampak ekonomi dari berkurangnya pendapatan sektor MICE mencakup potensi kehilangan lapangan kerja 104.000 orang. Sementara dari sisi PDB setidaknya potensi MICE terancam hingga Rp103,9 triliun.

    “Berharap dari wisman dan wisatawan saja kan tidak cukup ya, dengan gejolak geopolitik dan ekonomi global, maka belanja pemerintah memang diharapkan jadi motor pemulihan sektor MICE dan harapan itu pupus begitu ada efisiensi anggaran,” tutur Bhima.

    Bhima menyampaikan, perlu ada paket kebijakan khusus untuk kompensasi kehilangan potensi pendapatan sektor MICE misalnya berupa pemangkasan PPh 21 karyawan, diskon tarif listrik, hingga fasilitasi promosi event internasional.

    Sebelumnya, dalam upaya menjaga stabilitas fiskal dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, pemerintah menerapkan langkah efisiensi anggaran belanja K/L sebesar Rp 256,1 triliun untuk tahun anggaran 2025.

     

  • Kepuasan Publik Tinggi atas Kinerja 100 Hari Kerja, Cak Imin: Bukti Prabowo-Gibran Kerja Konkret

    Kepuasan Publik Tinggi atas Kinerja 100 Hari Kerja, Cak Imin: Bukti Prabowo-Gibran Kerja Konkret

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar atau biasa disapa Cak Imin mengatakan kepuasan publik tinggi atas kinerja 100 hari kerja pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menunjukkan apresiasi masyarakat atas kerja-kerja konkret pemerintah selama ini.

    Menurut Cak Imin, dalam waktu 100 hari kerja, pemerintahan Prabowo-Gibran berhasil meraih kepercayaan masyarakat melalui program-program yang dijalankan.

    “Tingkat kepuasan publik dan rakyat kepada pemerintahan baru ini menunjukkan indikator harapan besar. Yang pertama, kepercayaan yang diberikan buat kami ini sebuah penghargaan yang harus dibuktikan dengan kerja konkret,” ujar Cak Imin di sela-sela acara mengunjungi UMKM di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Rabu (29/1/2025).

    “Pemerintah hari ini diuji apakah rasa percaya masyarakat, pemberian apresiasi masyarakat itu, bisa dibuktikan dalam produk-produk pemerintahan,” kata dia menambahkan.

    Cak Imin mengatakan, kementerian dalam koordinasinya telah diberi target oleh Presiden Prabowo untuk menghilangkan kemiskinan ekstrem tahun 2025 ini. Menurut dia, 100 hari kerja ini menjadi modal untuk merealisasikan target nol kemiskinan ekstrem tahun ini.

    “Kalau (kementerian) di dalam koordinasi saya, Pak Presiden memerintahkan supaya tahun ini tidak ada lagi kemiskinan ekstrim. Targetnya hilang kemiskinan ekstrim, secepat-cepatnya kita juga mulai mengurangi dan menghilangkan kemiskinan pada umumnya,” tandas Cak Imin.

    Prabowo, kata Cak Imin, memerintahkan dirinya agar memanfaatkan APBN dan sumber daya alam yang ada untuk menghilangkan kemiskinan ekstrem tersebut. Menurut dia, target Presiden Prabowo menjadi pekerjaan rumah (PR) utama bagi kementeriannya dan kementerian yang berada di bawah koordinasinya.

    “Dengan berbagai cara, presiden memerintahkan untuk mengelola dan gunakan potensi APBN kita, sumber daya alam kita. Kalau perlu sumber daya alam kita dikonsolidasi menjadi pendongkrak, penyelamat kemiskinan. Kemiskinan akan menjadi prioritas dari awal-awal pemerintahan Pak Prabowo,” jelas Cak Imin.

    Lebih lanjut, Cak Imin mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan BPS untuk memastikan secara jelas dan terang soal data kemiskinan. Menurut dia, setelah 100 kerja pemerintah Prabowo-Gibran, dirinya akan fokus mendetail data masyarakat miskin yang tidak bisa diberdayakan sama sekali dan masyarakat miskin yang masih bisa diberdayakan.

    Yang masih bisa diberdayakan, kata dia, akan diberikan stimulus atau insentif agar bisa menjadi produktif. Sementara yang tidak bisa diberdayakan lagi, akan diberi perlindungan dan bantuan sosial.

    “Dari  data kemiskinan kita sekarang, ya sekitar 25 juta. Dari 25 juta itu berapa persen yang bisa didongkrak menjadi produktif dan diberdayakan, mana yang memang betul-betul tanggung jawab kesejahteraan, perlindungan sosial, bantuan terus,” pungkas Cak Imin mengenai 100 hari kerja Prabowo-Gibran.

  • Rayakan Tahun Baru Imlek, BRI Salurkan Bantuan Sembako

    Rayakan Tahun Baru Imlek, BRI Salurkan Bantuan Sembako

    Jakarta, CNBC Indonesia – BRI Peduli yang menjadi payung dari Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) menyalurkan bantuan 2.000 paket sembako bagi masyarakat Tionghoa di Tangerang, Banten, dan Singkawang, Kalimantan Barat. Secara khusus, penyaluran sembako bagi warga di Tangerang dilakukan di Kelenteng Tjo Su Bio, di Kampung Kahuripan Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Banten.

    Wakil Direktur Utama BRI, Catur Budi Harto mengungkapkan, bahwa penyaluran bantuan sembako bagi masyarakat yang merayakan Tahun Baru Imlek merupakan bentuk kepedulian BRI dalam membantu pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat serta menciptakam rasa kebersamaam dan kepedulian sosial di antara masyarakat. Dia menegaskan, BRI terus mewujudkan kepeduliannya kepada masyarakat melalui pelaksanaan program tanggung jawab sosial BRI Peduli dalam bentuk penyaluran bantuan sosial serta pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat.

    Catur pun berharap bantuan dapat meringankan beban masyarakat dan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-sebaiknya.

    “Sehingga perayaan Tahun Baru Imlek 2025 kali ini dapat membawa kesehatan, kebahagiaan, dan kedamaian untuk masyarakat,” ungkap dia dikutip Rabu (29/1/2025).

    Ketua Kelenteng Tjo Su Bio Tangerang, Alam Setiawan mengungkapkan, Kelenteng Tjo Su Bio merupakan salah satu Kelenteng tua di wilayah Tangerang yang berdiri sejak 1948. Selain merupakan tempat ibadah atau kebaktian Umat Khonghucu, Kelenteng ini juga menjadi pusat kegiatan lainnya seperti Tarian Naga, Tarian Barongsai dan Kungfu.

    Saat ini Kelenteng Tjo Su Bio mampu menampung umat yang beribadat hingga 500 orang.

    “Kami berterima kasih atas bantuan yang diberikan oleh BRI Peduli dalam perayaan Imlek kali ini. Harapannya agar program ini bisa terus berjalan, sehingga banyak masyarakat khususnya yang membutuhkan, dapat merayakan tahun baru Imlek dengan penuh kebahagiaan dan berkat,” ungkapnya. 

    (bul/bul)

  • BRI Peduli Berbagi Semangat Tahun Baru Imlek 2025, Salurkan Sembako ke Tangerang & Singkawang – Page 3

    BRI Peduli Berbagi Semangat Tahun Baru Imlek 2025, Salurkan Sembako ke Tangerang & Singkawang – Page 3

    Liputan6.com, Tangerang Tahun Baru Imlek atau yang sering disebut Tahun Baru China atau Festival Musim Semi, merupakan perayaan tradisional masyarakat Tionghoa yang menandai awal tahun baru berdasarkan kalender lunar Tionghoa. Perayaan ini diyakini membawa berkah, kebahagiaan, serta kemakmuran di tahun yang baru

    Banyak cara dilakukan dalam memaknai Tahun Baru Imlek yang jatuh pada 29 Januari 2025. BRI Peduli yang menjadi payung dari Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) mengambil peran dalam merayakan Tahun Baru Imlek 2025 dengan semangat berbagi dan peduli kepada sesama, khususnya bagi masyarakat yang merayakan Tahun Baru Imlek 2025.

    Ada berbagai cara untuk memaknai Tahun Baru Imlek yang jatuh pada 29 Januari 2025. BRI Peduli sebagai payung dari Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) mengambil peran dalam perayaan Tahun Baru Imlek 2025 ini dengan menebarkan semangat kepedulian dan berbagi kepada masyarakat yang merayakan.

    Kepedulian ini ditunjukan dengan menyalurkan bantuan sembako sebanyak 2.000 paket sembako bagi masyarakat Tionghoa di Tangerang, Banten dan Singkawang, Kalimantan Barat. Secara khusus, BRI Peduli menyalurkan sembako bagi warga di Tangerang dilakukan di Kelenteng Tjo Su Bio, yang berlokasi di Kampung Kahuripan Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Banten.

    Pada kesempatan terpisah, Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto mengungkapan bahwa penyaluran bantuan sembako bagi masyarakat yang merayakan Tahun Baru Imlek merupakan bentuk kepedulian BRI dalam membantu pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat serta menciptakan rasa kebersamaan dan kepedulian sosial di antara masyarakat.  

    Catur menegaskan bahwa BRI terus mewujudkan kepeduliannya kepada masyarakat melalui pelaksanaan program tanggung jawab sosial BRI Peduli dalam bentuk penyaluran bantuan sosial serta pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat.

    Catur berharap bantuan dapat meringankan beban masyarakat dan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga perayaan Tahun Baru Imlek 2025 kali ini dapat membawa kesehatan, kebahagiaan, dan kedamaian untuk Masyarakat.

    Alam Setiawan selaku Ketua Kelenteng Tjo Su Bio Tangerang mengungkapkan, Kelenteng Tjo Su Bio merupakan salah satu Kelenteng tua di wilayah Tangerang dan berdiri sejak 1948. Selain merupakan tempat ibadah atau kebaktian Umat Khonghucu, Kelenteng ini juga menjadi pusat kegiatan lainnya seperti Tarian Naga, Tarian Barongsai dan Kungfu. Saat ini Kelenteng Tjo Su Bio mampu menampung umat yang beribadat hingga 500 orang.

    “Kami Sangat senang dan berterima kasih atas bantuan yang diberikan oleh BRI Peduli dalam perayaan Imlek kali ini. Harapannya agar program ini bisa terus berjalan, sehingga banyak masyarakat khususnya yang membutuhkan, dapat merayakan tahun baru Imlek dengan penuh kebahagiaan dan berkat,” ungkapnya.

     

    (*)

  • Membenahi langkah atasi kemiskinan perkotaan

    Membenahi langkah atasi kemiskinan perkotaan

    Seorang pedagang berjalan di atas rel kereta di Jakarta, Kamis (16/1/2025). Badan Pusat Statistik DKI Jakarta mencatat jumlah penduduk miskin di Jakarta pada September 2024 sebanyak 449,07 ribu orang atau turun 0,16 persen dibanding Maret 2024 yakni 464,93 ribu orang. ANTARA FOTO/Fauzan/foc.

    Membenahi langkah atasi kemiskinan perkotaan
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 28 Januari 2025 – 17:50 WIB

    Elshinta.com – Badan Pusat Statistik (BPS) pada 15 Januari 2025 merilis angka kemiskinan September 2024. Persentase penduduk miskin pada periode tersebut tercatat sebesar 8,57 persen.

    Angka ini merupakan yang terendah sepanjang sejarah dan pertama kalinya menyentuh kisaran 8 persen. Tidak hanya itu, kemiskinan di daerah perkotaan juga mengalami penurunan yang signifikan.

    Di tengah isu ketidakpastian global, capaian ini menjadi sinyal positif dan memberikan optimisme atas pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19.

    Selama ini, laju penurunan angka kemiskinan di daerah perkotaan hampir selalu lebih lambat dibanding daerah perdesaan. Namun, data terbaru menunjukkan tren yang berbeda.

    Pada September 2024, penurunan kemiskinan di daerah perkotaan mencapai 0,43 persen poin yaitu dari 7,09 persen pada Maret 2024 menjadi 6,66 persen. Besarnya penurunan kemiskinan perkotaan tersebut jauh melampaui rata-rata penurunan kemiskinan perkotaan selama periode September 2021-Maret 2024 yang hanya sebesar 0,16 persen poin.

    Indikator kemiskinan lainnya, seperti indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan di daerah perkotaan juga mencapai level terendahnya selama dua dekade terakhir. Pada September 2024, indeks kedalaman kemiskinan di perkotaan tercatat sebesar 0,981, sementara indeks keparahan kemiskinan tercatat sebesar 0,215.

    Indeks kedalaman kemiskinan ini merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap Garis Kemiskinan, sedangkan Indeks keparahan kemiskinan menggambarkan penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin rendah nilai kedua Indeks ini, maka semakin bagus.

    Meski demikian, capaian impresif ini belum sepenuhnya mengembalikan kondisi ke tingkat pra-pandemi. Pada September 2019, sebelum pandemi COVID-19 melanda, persentase penduduk miskin di perkotaan berada pada level 6,56 persen, atau sekitar 0,1 persen poin lebih rendah dibandingkan kondisi September 2024. Hal ini menunjukkan bahwa pemulihan masih belum sepenuhnya tuntas.

    Ketika membahas kemiskinan perkotaan, fenomena urbanisasi tidak dapat diabaikan. Urbanisasi telah menyebabkan lonjakan populasi di daerah perkotaan. Menurut data BPS, dalam sepuluh tahun terakhir, proporsi penduduk yang tinggal di daerah perkotaan meningkat tajam atau sekitar 1,2 kali lipat, yaitu dari 50,1 persen pada 2014 menjadi 58,8 persen pada 2024.

    Pesatnya arus urbanisasi sebenarnya dapat memberikan peluang bagus untuk meningkatkan perekonomian perkotaan. Sayangnya, fasilitas yang ada di perkotaan seringkali belum siap menampung penduduk desa yang merantau ke kota tersebut.

    Ketersediaan lapangan kerja misalnya, jangankan para perantau, penduduk yang sudah lama dan menetap di perkotaan saja terkadang sangat sulit mendapat pekerjaan. Belum lagi, tingginya biaya hidup di kota yang berbeda jauh dari biaya hidup di desa, pastinya memperparah kondisi yang ada.

    Daerah perkotaan seringkali dipandang sebagai pusat ekonomi yang maju dengan berbagai peluang kerja yang tersedia. Namun, biaya hidup di perkotaan yang cenderung lebih tinggi kerap kali diabaikan.

    Untuk memenuhi kebutuhan dasar di perkotaan, biaya yang diperlukan lebih besar dibandingkan di daerah perdesaan. Hal ini tercermin dari besarnya garis kemiskinan perkotaan yang nominalnya lebih tinggi dibandingkan dengan garis kemiskinan perdesaan.

    Berdasarkan data Susenas September 2024, secara nasional garis kemiskinan perkotaan tercatat sebesar Rp615.763 per kapita per bulan, sementara di daerah perdesaan sebesar Rp566.655 per kapita per bulan.

    Dengan tekanan biaya hidup yang lebih tinggi dan sulitnya mendapat pekerjaan yang layak, pada akhirnya tidak sedikit dari para perantau tersebut memilih bekerja di sektor informal, terpaksa tinggal di pemukiman kumuh, dan jatuh ke lingkaran kemiskinan.

    Dari sinilah, diperlukan evaluasi kebijakan urbanisasi, terutama terkait kesiapan para perantau dan kesiapan kota itu sendiri. Hal ini agar para perantau mampu beradaptasi dengan kehidupan perkotaan, dan justru tidak menambah permasalahan sosial ekonomi di perkotaan.

    Selain tantangan dari urbanisasi, semakin tingginya biaya hidup di perkotaan yang tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan para penduduk miskin juga menjadi tantangan besar. Apalagi, berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024, sebanyak 55,09 persen kepala rumah tangga miskin di perkotaan hanya berpendidikan SD atau sederajat ke bawah. Hal ini membuat mereka juga hanya mampu terserap pada pekerjaan padat karya atau usaha informal, yang pendapatannya tidak terlalu tinggi.

    Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2024 juga menunjukkan bahwa rata-rata upah buruh dengan pendidikan tertinggi SD ke bawah tercatat hanya sebesar Rp2.080.684 per bulan.

    Besaran upah ini merupakan rata-rata upah terendah secara nasional jika dibandingkan dengan kelompok buruh dengan pendidikan lainnya. Dengan upah yang didapat tersebut, untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup di perkotaan dapat dibilang jauh dari cukup.

    Sebagai ilustrasi, kebutuhan dasar minimal rumah tangga di perkotaan dapat dihitung dengan mengalikan garis kemiskinan perkotaan yang sebesar Rp615.763 per kapita per bulan, dengan rata-rata jumlah anggota rumah tangga miskin yang sebanyak 4,71 orang per rumah tangga pada September 2024.

    Dengan cara ini, diperoleh angka sekitar Rp2,8 juta per rumah tangga per bulan. Artinya, dengan pendapatan sebesar Rp2.080.684, rumah tangga tersebut masih menghadapi kekurangan hampir satu juta rupiah untuk mencukupi kebutuhan dasarnya sekaligus keluar dari jerat kemiskinan di perkotaan.

    Selain tantangan domestik, kemiskinan perkotaan juga dipengaruhi oleh ancaman eksternal seperti krisis ekonomi global dan perubahan iklim. Fluktuasi harga bahan pokok akibat ketidakpastian global, secara langsung dapat memengaruhi daya beli rumah tangga miskin.

    Sementara itu, perubahan iklim meningkatkan kerentanan terhadap bencana alam, terutama di kawasan kumuh. Banjir yang semakin sering terjadi tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga memengaruhi kesehatan dan produktivitas penduduk miskin.

    Dibutuhkan program percepatan pengentasan kemiskinan perkotaan yang inklusif dan berkelanjutan untuk menghadapi tantangan ini. Program yang dibuat juga harus dirancang dengan memperhatikan kondisi spesifik perkotaan, seperti tingginya biaya hidup dan kerentanan terhadap fluktuasi ekonomi.

    Salah satu langkah penting yang dapat dilakukan adalah memperluas jangkauan program bantuan sosial yang berbasis data terpadu yang akurat, sehingga kelompok paling rentan dapat menerima dukungan yang sesuai.

    Selain bantuan sosial, program pengentasan kemiskinan juga harus mencakup pemberdayaan masyarakat, yang dapat dilakukan melalui pelatihan keterampilan kerja yang relevan dengan kebutuhan pasar. Misalnya, pelatihan berbasis teknologi atau keahlian di sektor jasa yang berkembang di wilayah perkotaan. Langkah ini akan membantu penduduk miskin memperoleh pekerjaan dengan pendapatan yang lebih layak.

    Selanjutnya, untuk pengentasan kemiskinan jangka panjang, peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan juga harus menjadi fokus utama. Pemerintah perlu memastikan bahwa anak-anak dari keluarga miskin tidak hanya mampu bersekolah, tetapi juga mendapatkan kualitas pendidikan yang baik.

    Di bidang kesehatan, penguatan program jaminan kesehatan untuk kelompok miskin harus dilakukan agar mereka dapat mengakses layanan kesehatan tanpa beban biaya yang berat.

    Peran sektor swasta juga tidak kalah penting. Dengan menciptakan lapangan kerja yang inklusif dan ramah terhadap kelompok rentan, sektor swasta dapat membantu meringankan beban pemerintah dalam mengatasi kemiskinan perkotaan.

    Kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil sangat diperlukan untuk memastikan keberlanjutan program-program yang telah dirancang.

    Kemiskinan perkotaan tidak dapat diatasi dengan langkah-langkah parsial atau sementara. Dibutuhkan sinergi kebijakan yang berkelanjutan dan berorientasi pada pengurangan ketimpangan sosial.

    Dengan komitmen yang kuat dari semua pihak, diharapkan angka kemiskinan perkotaan dapat terus ditekan hingga mencapai tingkat yang benar-benar mencerminkan pemulihan pasca pandemi, serta memberikan harapan bagi jutaan warga kota untuk keluar dari jerat kemiskinan.

    Sumber : Antara

  • Wapres Gibran dan Keluarga Jalan-jalan ke Pasar Atom Surabaya, Diskusi Ini dengan Pj Gubernur Jatim – Halaman all

    Wapres Gibran dan Keluarga Jalan-jalan ke Pasar Atom Surabaya, Diskusi Ini dengan Pj Gubernur Jatim – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA – Pj Gubernur Jawa Timur (Jatim), Adhy Karyono sempat berdiskusi dengan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka sembari makan di Pasar Atom Surabaya, Selasa (28/1/2025). 

    Gibran berada satu meja makan dengan Adhy Karyono di pusat jajanan serba ada (pujasera). Terlihat ada beberapa jajan pasar dan bakso di sana. 

    “Saya diskusi lainnya terkait dengan ya reformasi birokrasi, terkait pemerintah daerah,” kata Adhy, setelah menemani Gibran.

    Selain itu, kata Adhy, Gibran juga mengajak diskusi terkait pendataan masyarakat yang mendapatkan bantuan sosial (bansos).

    Adhy mengungkapkan bahwa ia mendapatkan masukan dan ide dari Gibran terkait cara menangani kemiskinan yang ada di Jatim. Namun, dia tak menyebutkan secara rinci mengenai penanganannya.

    “Ya (membahas) ide-ide terkait, bagaimana penyelesaian persoalan kemiskinan,” ungkap dia.

    Gibran bersama rombongannya secara bersama-sama meninggalkan Pasar Atom sekitar pukul 15.00 WIB. Beberapa pengunjung pasar tampak meminta foto di depan mobilnya.

    Minta fasilitas diperbaiki

    Gibran meminta agar bangunan Pasar Atom Surabaya tidak diganti. Namun, fasilitasnya perlu diperbaiki.

    Ketika itu, Wapres juga sempat memuji kondisi mal di pasar tersebut.

    “Tadi beliau (Gibran) bilang, ini kok sebelah sini bagus malnya, yang pasar lamanya belum direnovasi. Dan ini harus dipertahankan,” kata Adhy.

    Meski demikian, kata Adhy, bagian dalam Pasar Atom tetap memerlukan perkembangan ke depannya. Hal tersebut dilakukan agar tidak kehilangan para pengunjung yang terus berganti.

    “Pada prinsipnya, Pasar Atom harus terus berjalan dan berkembang supaya menarik, ya. Kan ini pasar lama dan penikmatnya masih banyak,” jelasnya.

    Oleh karena itu, Adhy berencana menambahkan beberapa fasilitas dan pedagang di pasar yang berada di Jalan Bunguran, Kecamatan Pabean Cantikan tersebut.

    “Tinggal nanti bagaimana fasilitasnya diperbanyak, jenis barangnya (yang dijual), dan lain sebagainya,” ujarnya.

    Gibran mengaku jalan-jalan

    Gibran tiba di Pasar Atom bersama keluarganya yakni istrinya, Selvi Ananda, serta kedua anaknya, Jan Ethes Srinarendra dan La Lembah Manah. 

    Pada momen itu, Wapres Gibran disambut Pj Gubernur Jatim, Adhy Karyono, serta Direktur Utama Pasar Atom Mayjen TNI Purn, Halim Hermanto. 

    Terlihat Gibran menikmati suasana di Pasar Atom. 

    Dia juga berinteraksi dengan sejumlah pedagang. 

    “Jalan-jalan saja,” kata Gibran sembari melambaikan tangannya ketika berada di Pasar Atom, Selasa (28/1/2025).

    Menanggapi kedatangan Gibran, Adhy Karyono menyebut kunjungan tersebut untuk menikmati suasana menjelang Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili.

    Apalagi Pasar Atom adalah lokasi legendarisnya perbelanjaan pecinan di Surabaya. 

    Keberadaan Pasar Atom sudah sejak tahun 1972.

    “Beliau (Gibran) konsen ingin melihat situasi yang meliputi Imlek. Karena memang ikon di Surabaya saat Imlek itu identik Pasar Atom,” kata Adhy usai menemani Gibran di Pasar Atom, Selasa (28/1/2026).

    Gibran bersama keluarga membeli berbagai makanan selama berada di Pasar Atom.

    “Tentu menikmati suasana Imleknya, dengan barongsainya, membeli pernak pernik Imlek, kemudian makanan khas di sini yaitu cakue peneleh, ya makan makanan chinese lainnya,” jelasnya.

    Adhy mengungkapkan, Gibran menyarankan agar bentuk awal bangunan Pasar Atom tersebut tetap dipertahankan.

    Sebab, lokasi itu sudah memiliki ciri khasnya.

    “Saya tidak tahu persis (alasan kunjungannya) tapi ini sudah direncanakan. Tadi beliau bilang, ini kok sebelah sini bagus malnya, yang pasar lamanya belum direnovasi, dan ini harus dipertahankan,” ucapnya.

  • Beda Strategi di 100 Hari: Prabowo Pilih Efisiensi, Jokowi Pangkas Subsidi

    Beda Strategi di 100 Hari: Prabowo Pilih Efisiensi, Jokowi Pangkas Subsidi

    Bisnis.com, JAKARTA — Setiap presiden memiliki strategi untuk membiayai program dan target-target yang telah dijanjikan selama kampanye. Presiden Prabowo Subianto misalnya, telah mengeluarkan instruksi berisi anjuran efisiensi anggaran besar-besaran. Tidak tanggung-tanggung nilainya lebih dari Rp306 triliun.

    Langkah penghematan ala Prabowo itu dilakukan di tengah ruang fiskal yang masih terbatas. Rasio utang tembus di angka 39%. Sementara itu rasio pajak stagnan di kisaran angka 10%.

    Adapun sasaran efisensi anggaran Prabowo adalah sejumlah pengeluaran belanja di kementerian atau lembaga hingga dana transfer bagi pemerintah daerah (pemda).

    Dikutip melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025 terdapat dua sumber utama pemangkasan tersebut.

    Dalam beleid yang diteken Prabowo pada 22 Januari 2025 ini, Kepala Negara bakal memangkas anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L) senilai Rp256,1 triliun. 

    Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming RakaPerbesar

    Prabowo juga memotong alokasi dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp50,59 triliun. Dia juga menginstruksikan para menteri dan kepala lembaga di Kabinet Merah Putih agar segera mengidentifikasi pos-pos yang bisa ditekan. Meski begitu, efisiensi anggaran tidak termasuk untuk belanja pegawai dan bantuan sosial (bansos).

    “Identifikasi rencana efisiensi sebagaimana dimaksud pada angka 1, meliputi belanja operasional dan non-operasional. Sekurang-kurangnya terdiri atas belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin,” demikian bunyi beleid ketiga poin kedua, dikutip Kamis (23/1/2025).

    Nantinya, setiap pejabat pemerintahan harus segera menyampaikan hasil identifikasi rencana efisiensi anggaran kepada mitra komisi Dewan Perwakilan rakyat (DPR) untuk mendapat persetujuan.

    Prabowo menginginkan apabila sudah mendapat persetujuan DPR RI, maka pembantunya di kabinet merah putih itu segera melapor kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani, paling lambat 14 Februari 2025. 

    Tujuannya, Bendahara Negara itu akan bakal memblokir pos anggaran yang dihemat K/L. Sedangkan, kepala daerah diminta untuk menyesuaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Ini sebagai imbas dari dana TKD sebesar Rp50,59 triliun yang dipangkas Prabowo.

    “Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar-perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya,” demikian bunyi beleid ketujuh butir kelima.

    Jokowi Pangkas Subsidi 

    Langkah konsolidasi fiskal Prabowo  sejatinya juga dilakukan oleh Presiden ke Joko Widodo alias Jokowi. Pada awal pemerintahannya pada tahun 2015 lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berani mengambil kebijakan tidak populis. Belanja subsidi energi dipangkas kemudian dialihkan ke sektor-sektor yang lebih produktif untuk pembangunan infrastruktur dan program lainnya.

    Dalam catatan Bisnis, pada tahun 2015, sejak memegang tampuk kekuasaan, Jokowi awalnya tidak ingin mengulangi kebijakan subsidi pendahulunya. Subsidi diupayakan tepat sasaran. Jatah subsidi energi juga dipangkas. Tahun 2015 subsidi energi hanya dialokasikan sebesar Rp119,1 triliun.

    Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan APBN terakhir Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2014 yang tercatat menggelontorkan Rp341,8 triliun untuk subsidi energi. Alokasi anggaran itu terdiri dari Rp240 triliun untuk subsidi BBM dan LPG serta subsidi listrik senilai Rp101,8 triliun.

    Jika dikalkulasikan, anggaran subsidi energi tahun 2014 setara dengan 3,2 persen dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia yang pada tahun itu mencapai Rp10.542,7 triliun. Angka ini berbanding terbalik dengan anggaran infrastuktur tahun 2014 yang hanya sebesar Rp178 triliun. 

    Presiden ke 7 Joko Widodo (Jokowi) Perbesar

    Pemangkasan anggaran subsidi pada awal pemerintahan Jokowi semula dilakukan untuk memberikan ruang fiskal yang lebih lebar untuk kepentingan pembangunan infrastruktur. Tujuannya, uang yang semula habis dibakar untuk subsidi BBM dan tetek bengeknya itu, dialirkan untuk kepentingan infrastruktur. Pada tahun 2015, anggaran infrastuktur bahkan berhasil tembus di angka Rp290 triliun.

    Tren pemangkasan anggaran subsidi negeri terus berlanjut pada tahun 2016. Saat itu pemerintah hanya mengalokasikan anggaran subsidi energi sebesar Rp106,8 triliun. Namun demikian, untuk anggaran infrastruktur angkanya naik menjadi Rp313,5 triliun. Kebijakan pemangkasan anggaran subsidi energi terus berlangsung pada tahun 2017.

    Pada tahun 2017, pemerintah menggelontorkan anggaran subsidi energi sebesar Rp97,6 triliun. Rata-rata subsidi energi tahun 2015-2017 menunjukkan adanya penurunan rata-rata sebesar 9,5 persen. Sementara anggaran infrasturktur terus meroket, pada waktu itu pemerintah mengalokasikan anggaran senilai Rp400,9 triliun.

    Kebijakan pemangkasan subsidi energi berhenti pada tahun 2018. Pasalnya pada waktu itu, APBN mengalami turbulensi karena melonjaknya Indonesia crude price atau ICP yang diluar ekspektasi APBN. Akibatnya anggaran subsidi energi bengkak dari Rp97,6 triliun pada tahun 2017, menjadi Rp153,5 triliun pada tahun 2018.

    Meski anggaran subsidi energi naik, hal itu tidak mempengaruhi alokasi belanja infrastruktur yang justru naik menjadi Rp410,4 triliun.

    Anggaran subsidi berangsur turun pada tahun 2019 menjadi Rp136,9 triliun pada 2019 dan pada tahun 2020 menjadi Rp125,3 triliun. Pada dua tahun tersebut alokasi anggaran infrastruktur tercatat sebesar Rp415 triliun dan Rp423,3 triliun.

    Pada tahun 2021 seiring dengan berlakunya APBN pandemi Covid-19, pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi energi sebesar Rp110,5 triliun. Namun angka subsidi energi kembali naik pada tahun 2022 dengan alokasi sebesar Rp134 triliun. Realisasi subsidi energi pada tahun 2022 bahkan membengkak di atas Rp200 triliun menyusul kenaikan tren harga minyak mentah global.

    Setali tiga uang, untuk mengantisipasi fenomena tahun 2022 terulang, pemerintah mengalokasikan belanja subsidi energi pada tahun 2023 sebesar Rp211,9 triliun atau hampir mendekati jumlah subsidi energi yang digelontorkan oleh SBY pada akhir pemerintahannya sebesar Rp240 triliun.

    Tahun 2024, di tengah ketidakpastian global dan harga minyak yang cenderung fluktuatif pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi energi sebanyak Rp185,8 triliun atau turun dibandingkan alokasi tahun 2023. Ada sejumlah pertimbangan yang membuat penurunan alokasi anggaran tersebut. 

    Pertama, tingginya harga komoditas yang menyebabkan meningkatnya kebutuhan subsidi energi. Kedua, LPG tabung 3 kg dan solar masih didistribusikan secara terbuka. Ketiga, validitas data masyarakat yang berhak menerima subsidi belum akurat. Keempat,  kebutuhan anggaran yang meningkat seiring dengan komitmen pemerintah dalam memberikan dukungan kepada EBT.

    Pengamat Mengkritisi 

    Lembaga think-tank Center of Economic and Law Studies alias Celios mengkritisi instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk menghemat belanja pemerintah hingga Rp306,69 triliun karena hanya menunjukkan inkonsistensi dan tebang pilih.

    Direktur Kebijakan Publik Celios Media Wahyudi Askar menilai penghematan belanja pemerintah merupakan langkah yang tidak perlu diambil apabila dari awal Prabowo membentuk kabinet yang ramping sehingga lebih efisien anggaran.

    Masalahnya, Prabowo malah membentuk Kabinet Merah Putih yang super jumbo. Setidaknya Ada 136 pejabat negara yang menempati posisi menteri, wakil menteri, kepala lembaga/badan, serta utusan khusus presiden di Kabinet Merah Putih.

    Riset Celios mendapati bahwa belanja pemerintah berpotensi bengkak hingga Rp1,95 triliun untuk lima tahun ke depan akibat kabinet gemuk tersebut.

    Pembengkakan tersebut hanya berasal dari kenaikan anggaran untuk biaya gaji dan operasional para menteri dan wakil menteri senilai Rp389,4 miliar per tahun. Estimasi perhitungan Celios belum termasuk beban belanja barang yang timbul akibat pembangunan fasilitas kantor/gedung lembaga baru.

    Singkatnya, Media menyebut penghematan belanja pemerintah sebesar Rp306,69 triliun yang diinstruksikan itu menunjukkan langkah yang tidak konsisten.

    “Pemerintah terlihat hemat di bawah tapi boros di atas,” ujar Media kepada Bisnis, Senin (27/1/2025).

    Dia juga menilai Prabowo terkesan kompromistis. Media mencontohkan, anggaran untuk birokrasi kementerian justru besar akibat banyaknya pos baru dalam kabinet.

    Selain itu, sambungnya, proyek atau program ambisius seperti Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara maupun insentif untuk proyek strategis nasional (PSN) yang tidak ada urgensinya seperti PIK2 tidak masuk dalam sasaran pemangkasan.

    Media khawatir apabila efisiensi tidak dirancang secara hati-hati maka program perlindungan sosial seperti bantuan tunai, subsidi energi, dan program pengentasan kemiskinan bisa ikut terpangkas.

    “Ini berbahaya, terutama di tengah meningkatnya kesenjangan dan dampak ekonomi global seperti kenaikan harga pangan atau energi,” jelasnya.

  • Semangat Berbagi di Tahun Baru Imlek 2025, BRI Peduli Salurkan Bantuan Sembako Bagi Warga di Tangerang dan Singkawang

    Semangat Berbagi di Tahun Baru Imlek 2025, BRI Peduli Salurkan Bantuan Sembako Bagi Warga di Tangerang dan Singkawang

    FAJAR.CO.ID, TANGERANG — Tahun Baru Imlek, yang juga dikenal sebagai Tahun Baru China atau Festival Musim Semi adalah perayaan tradisional masyarakat Tionghoa yang menandai dimulainya tahun baru dalam kalender lunar Tionghoa. Perayaan ini dipercaya membawa keberuntungan, kebahagiaan, dan kesejahteraan di tahun yang baru.

    Banyak cara dilakukan dalam memaknai Tahun Baru Imlek yang jatuh pada 29 Januari 2025. BRI Peduli yang menjadi payung dari Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) mengambil peran dalam merayakan Tahun Baru Imlek 2025 dengan semangat berbagi dan peduli kepada sesama, khususnya bagi masyarakat yang merayakan Tahun Baru Imlek 2025.

    Kepedulian ini ditunjukan dengan menyalurkan bantuan sembako sebanyak 2.000 paket sembako bagi masyarakat Tionghoa di Tangerang, Banten dan Singkawang, Kalimantan Barat. Secara khusus, penyaluran sembako bagi warga di Tangerang dilakukan di Kelenteng Tjo Su Bio, yang berlokasi di Kampung Kahuripan Kec. Neglasari, Kota Tangerang, Banten.

    Pada kesempatan terpisah, Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto mengungkapan bahwa penyaluran bantuan sembako bagi masyarakat yang merayakan Tahun Baru Imlek merupakan bentuk kepedulian BRI dalam membantu pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat serta menciptakam rasa kebersamaam dan kepedulian sosial di antara masyarakat.

    Ia menegaskan bahwa BRI terus mewujudkan kepeduliannya kepada masyarakat melalui pelaksanaan program tanggung jawab sosial BRI Peduli dalam bentuk penyaluran bantuan sosial serta pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat.

  • Soal Efisiensi Anggaran, Anggota DPR Dorong APBN Bisa Semakin Berkualitas – Halaman all

    Soal Efisiensi Anggaran, Anggota DPR Dorong APBN Bisa Semakin Berkualitas – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mendukung pemangkasan anggaran oleh pemerintah.

    Efisiensi ditargetkan kepada 16 belanja kementerian seperti alat tulis kantor, rapat hingga pendidikan dan latihan (diklat) dengan persentase pemangkasan yang berbeda-beda.

    “Tentu saja, saya dukung kebijakan efisiensi ini. Karena sejalan dengan catatan kami agar belanja APBN bisa semakin berkualitas atau spending better,” ujar Puteri saat dihubungi Tribunnews, Selasa (28/1/2025).

    Selain itu, menurutnya, hasil penghematan ini juga bisa dialokasikan untuk kegiatan prioritas yang memang produktif dan berdampak langsung kepada masyarakat. Seperti Program Makan Bergizi Gratis, yang menyasar perbaikan gizi bagi pelajar dan ibu hamil.

    “Tapi juga memberikan efek pengganda bagi pelaku UMKM, koperasi, petani yang terlibat dalam rantai pasok. Sehingga, turut berdampak pada perputaran roda perekonomian,” terang Puteri.

    Oleh sebab itu, ucap Puteri, kementerian/lembaga harus segera merampungkan dalam menyisir pos-pos mana saja yang akan dipangkas anggarannya. Sehingga, bisa segera dilakukan pembahasan bersama komisi-komisi di DPR RI yang menjadi mitra kerjanya untuk mendapat persetujuan.

    Dimana, hal ini juga telah diatur dalam Inpres No.1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD tahun 2025. Dia berujar, DPR bersama pemerintah akan melakukan pembahasan secara cermat dan hati-hati.

    “Termasuk dalam mengukur dampaknya terhadap berbagai sektor, seperti perhotelan. Sehingga, bisa dilakukan langkah-langkah antisipasi, misalnya dengan mendorong adanya stimulus pada sektor tersebut jika memang diperlukan,” kata Puteri.

    Sebelumnya, dalam upaya menjaga stabilitas fiskal dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, pemerintah menerapkan langkah efisiensi anggaran belanja K/L sebesar Rp 256,1 triliun untuk tahun anggaran 2025.

    Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang ditegaskan melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025. Dalam hal ini, Sri Mulyani menginstruksikan Menteri/Pimpinan Lembaga untuk melakukan identifikasi rencana efisiensi belanja K/L.

    Efisiensi ini mencakup belanja operasional dan non operasional di seluruh K/L. Kendati begitu, Sri Mulyani menjelaskan bahwa rencana penghematan tersebut tidak akan menyentuh belanja pegawai maupun bantuan sosial (bansos).

    Merujuk pada lampiran surat Menkeu tersebut, ada beberapa item identifikasi rencana efisiensi, di antaranya sebagai berikut:

    1. Alat Tulis Kantor (ATK), dengan efisiensi 90,0 persen.

    2. Kegiatan Seremonial, dengan efisiensi 56,9 persen.

    3. Rapat, Seminar dan sejenisnya, dengan efisiensi 45,0 persen.

    4. Kajian dan Analisis, dengan efisiensi 51,5 persen.

    5. Diklat dan Bimtek, dengan efisiensi 29,0 persen

    6. Honor Output Kegiatan dan Jasa Profesi, dengan efisiensi 40,0 persen.

    7. Percetakan dan Souvenir, dengan efisiensi 75,9 persen.

    8. Sewa Gedung, Kendaraan dan Peralatan, dengan efisiensi 73,3 persen.

    9. Lisensi Aplikasi, dengan efisiensi 21,6 persen.

    10. Jasa Konsultan, dengan efisiensi 45,7 persen.

    11. Bantuan Pemerintah, dengan efisiensi 16,7 persen.

    12. Pemeliharaan dan Perawatan, dengan efisiensi 10,2 persen.

    13. Perjalanan Dinas, dengan efisiensi 53,9 persen.

    14. Peralatan dan Mesin, dengan efisiensi 28,0 persen.

    15. Infrastruktur, dengan efisiensi 34,3 persen.

    16. Belanja lainnya, dengan efisiensi 59,1 persen.

  • Kunjungi Pasar Atom Surabaya, Wapres Gibran: Jalan-jalan Aja

    Kunjungi Pasar Atom Surabaya, Wapres Gibran: Jalan-jalan Aja

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka bersama keluarga yang mengunjungi Pasar Atom Surabaya pada Selasa (28/1/2025). Dia mengaku kunjungan tersebut hanya jalan-jalan, meski sempat didampingi Pj. Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono.

    “Jalan-jalan saja,” ucap Gibran sambil melambai tangan meninggalkan Pasar Atom, Selasa siang.

    Sejak tiba di Pasar Atom Surabaya sekitar pukul 11.00 WIB, Gibran didampingi oleh istrinya Selvi Ananda dan dua anaknya, Jan Ethes bersama La Lembah Manah.

    Mereka juga terlihat membeli jajanan khas Pasar Atom berupa cakue dan manisan. Setelahnya dia makan bersama Pj. Gubernur Adhy Karyono satu meja.

    Dari situ, Adhy menyampaikan pihaknya bersama Gibran disela-sela makan mereka sempat diskusi banyak topik, salah satunya reformasi birokrasi di pemerintahan daerah.

    “Saya diskusi lainnya terkait dengan ya reformasi birokrasi di pemerintah daerah. Kemudian terkait data targeting perlindungan sosial, bansos,” jelas Adhy Karyono kepada awak media, Selasa siang.

    Adhy juga merinci bahwa diskusi mereka ini tidak hanya sebatas reformasi birokrasi di pemerintahan daerah, namun juga mencakup ide-ide inovatif untuk mengatasi kemiskinan.

    “Ya (selain reformasi birokrasi) ide-ide terkait penyelesaian persoalan-persoalan kemiskinan,” jelas Adhy. [ram/beq]