Xcloud.id

Topik: Bantuan Sosial

  • KPK Sita Aset Rp10 Miliar Milik Satori dalam Korupsi CSR BI dan OJK

    KPK Sita Aset Rp10 Miliar Milik Satori dalam Korupsi CSR BI dan OJK

    Bisnis.com, JAKARTA — Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyita aset-aset dari tersangka Satori terkait kasus dugaan gratifikasi corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, penyitaan dilakukan pada Selasa (4/11/2025) terhadap sejumlah aset yang digunakan oleh yayasan penerima bantuan. Lokasi penyitaan berlangsung di Cirebon, Jawa Barat.

    “Penyidik melakukan penyitaan atas 2 (dua) bidang tanah dan bangunan, 2 mobil ambulans, 2 (dua) unit mobil berjenis Toyota ELP dan Toyota Kijang, 1 unit motor, serta 18 kursi roda,” ujar Budi dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (6/11/2025).

    Menurut Budi, penyitaan dilakukan karena aset-aset tersebut diduga berasal dari hasil tindak pidana gratifikasi. Nilai total aset yang disita diperkirakan mencapai Rp10 miliar. Untuk dua mobil ambulans, penyitaan dilakukan dalam bentuk penyimpanan sementara.

    Budi menambahkan, penyitaan ini merupakan langkah progresif penyidik untuk memperkuat pembuktian perkara sekaligus menjadi tahapan awal dalam proses asset recovery.

    Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan dua tersangka, yakni Heri Gunawan dan Satori, yang merupakan anggota Komisi XI DPR RI periode 2019–2023.

    Berdasarkan hasil penyidikan, Heri Gunawan diduga menerima total Rp15,86 miliar, terdiri atas Rp6,26 miliar dari BI melalui Program Bantuan Sosial Bank Indonesia, Rp7,64 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan, serta Rp1,94 miliar dari mitra kerja Komisi XI DPR RI lainnya.

    Adapun Satori diduga menerima total Rp12,52 miliar, yang meliputi Rp6,30 miliar dari BI, Rp5,14 miliar dari OJK, dan Rp1,04 miliar dari mitra kerja lainnya.

    Dana hasil gratifikasi tersebut diduga digunakan untuk keperluan pribadi, antara lain penempatan deposito, pembelian tanah untuk pembangunan showroom, serta pembelian berbagai aset pribadi lainnya.

    Atas perbuatannya, kedua tersangka disangkakan melanggar Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP.

    Selain itu, mereka juga dijerat dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

  • Cara Lapor BLT Kesra Rp900 Ribu yang Belum Cair

    Cara Lapor BLT Kesra Rp900 Ribu yang Belum Cair

    Bisnis.com, JAKARTA – Jika BLT Kesra Anda belum cair meskipun semua data diri sudah lengkap dan sesuai, Anda bisa melaporkan masalah ini untuk ditindaklanjuti.

    Cara paling sederhana untuk melaporkan adalah dengan mengunjungi pendamping di sekitar wilayah Anda. Anda bisa menjelaskan masalah mengenai BLT Kesra yang belum dicairkan dan mencari tahu langkah apa yang harus diambil untuk melakukan laporan.

    Pendamping akan membantu memberikan penjelasan dan mendukung Anda dalam mengajukan laporan ke pusat jika terdapat kendala.

    Selain melalui pendamping, Anda juga bisa melaporkan masalah secara langsung melalui saluran resmi dari Kemensos.

    Kemensos mempunyai beberapa saluran yang dapat Anda hubungi sebagai berikut:

    Pusat layanan: 0811-10-222-10
    SMS: 1708 (untuk Telkomsel, Indosat, 3)
    Twitter/X: @lapor1708
    Email: bansos@kemensos.go.id
    Dengan menggunakan saluran-saluran tersebut, Anda bisa mengirimkan laporan berkaitan dengan BLT Kesra yang belum cair. Selanjutnya, Anda juga dapat menanyakan langkah-langkah yang perlu diambil agar proses pencairan dapat dilakukan.

    Panduan Lengkap Melaporkan Kendala Pencairan

    Jika Anda telah memastikan semua data benar namun bantuan tak kunjung datang, segera lakukan langkah-langkah pelaporan berikut melalui kanal resmi yang disediakan pemerintah.

    Langkah 1: Pastikan Kembali Status Anda di Situs Resmi

    Sebelum melapor, langkah pertama adalah memeriksa kembali status kepesertaan Anda. Ini bisa dilakukan dengan mudah melalui ponsel atau komputer.

    Buka situs resmi Kemensos di https://cekbansos.kemensos.go.id/.
    Pilih wilayah domisili Anda secara lengkap, mulai dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa/kelurahan.
    Masukkan nama lengkap Anda sesuai yang tertera di KTP.
    Ketikkan kode captcha yang muncul di layar untuk verifikasi.
    Klik tombol “Cari Data”.
    Sistem akan menampilkan status Anda, termasuk jenis bantuan yang diterima dan periode penyalurannya. Jika nama Anda muncul dengan status “PROSES BANK/PT POS” atau “SUDAH DISALURKAN” tetapi dana belum diterima, lanjutkan ke langkah berikutnya.

    Langkah 2: Manfaatkan Kanal Pengaduan Resmi Kemensos

    Kemensos menyediakan beberapa jalur pengaduan yang bisa diakses langsung oleh masyarakat untuk melaporkan berbagai kendala, termasuk pungutan liar atau bantuan yang tidak cair.

    Hotline Kemensos: Hubungi nomor WhatsApp di 0811-10-222-10.
    Layanan LAPOR!: Kirim aduan melalui SMS ke 1708 atau mention akun X (dulu Twitter) @lapor1708. Anda juga bisa mengakses situs lapor.go.id.
    Email Resmi: Kirimkan kronologi dan data diri Anda ke alamat email bansos@kemensos.go.id.
    Aplikasi Cek Bansos: Gunakan fitur “Tanggapan Masyarakat” yang tersedia di dalam aplikasi untuk membuat laporan.
    Langkah 3: Hubungi Dinas Sosial Setempat
    Jika laporan melalui kanal online belum membuahkan hasil, Anda bisa mendatangi langsung kantor Dinas Sosial (Dinsos) di kabupaten/kota Anda. Bawa dokumen penting seperti KTP dan Kartu Keluarga (KK) untuk mempermudah petugas melakukan verifikasi dan penelusuran data.

    Belum Terdaftar? Begini Cara Mengajukan Diri

    Bagi warga miskin atau rentan yang merasa layak namun belum terdaftar di DTKS, pendaftaran dapat diusulkan secara mandiri.

    Datangi kantor desa atau kelurahan setempat dengan membawa KTP dan KK.
    Ajukan permohonan untuk didaftarkan ke dalam sistem DTKS.
    Petugas akan melakukan musyawarah desa/kelurahan untuk membahas kelayakan usulan tersebut.
    Jika disetujui, data Anda akan diverifikasi oleh dinas sosial sebelum diresmikan masuk ke dalam DTKS.
    Dengan memahami penyebab dan alur pengaduan yang benar, masyarakat dapat secara proaktif memperjuangkan haknya. Keterlambatan penyaluran BLT Kesra sering kali disebabkan oleh proses kehati-hatian pemerintah dalam memastikan dana sampai ke tangan yang tepat. Tetap pantau informasi dari sumber resmi dan hindari tautan palsu yang berisiko penipuan.

  • Dilarang Keras! Uang Bansos Dipakai Judol, Beli HP hingga Rokok

    Dilarang Keras! Uang Bansos Dipakai Judol, Beli HP hingga Rokok

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Sosial Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan kepada para penerima bantuan sosial atau bansos untuk menggunakannya dengan bijaksana.

    Dalam keterangan resminya, Gus Ipul menjelaskan bansos merupakan hak sosial rakyat yang harus digunakan sesuai peruntukannya, yakni untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat.

    “Bantuan sosial bukan hadiah, tapi tanggung jawab negara. Gunakan dengan bijak, jujur, dan penuh rasa syukur,” ujar Gus Ipul dalam keterangan resminya dikutip, Rabu (5/11/2025).

    Gus Ipul pun menegaskan bansos tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang tidak terkait dengan kebutuhan dasar penerima manfaat.

    Di antaranya, untuk membeli rokok, minuman keras, narkoba, atau barang terlarang lainnya. Bansos juga dilarang digunakan untuk kembayar hutang pribadi atau cicilan pinjaman.

    Serta tidak boleh untuk membeli barang mewah atau tidak produktif seperti perhiasan, gawai mahal, atau kendaraan pribadi juga dilarang.

    “Bansos juga dilarang untuk berjudi, berjudi online atau untuk hiburan berlebihan,” kata Gus Ipul.

    Gus Ipul mengatakan, bansos juga tidak boleh dimanfaatkan untuk kegiatan politik, misalnya untuk pendanaan kampanye. Bansos juga dilarang digunakan oleh pihak manapun untuk kepentingan elektoral atau kelompok tertentu.

    “Bansos adalah hak sosial rakyat, bukan alat politik,” tegas Mensos.

    Penerima manfaat juga tidak diperbolehkan menjual atau menukar bantuan sosial. Bantuan juga tidak boleh diberikan kepada pihak lain yang bukan penerima terdaftar.

    Gus Ipul juga menegaskan larangan bagi siapa pun, termasuk aparat desa, RT/RW, atau pendamping, melakukan pemotongan atau meminta biaya administrasi dari penerima bansos.

    “Seluruh bantuan harus diterima utuh 100 persen oleh keluarga penerima manfaat,” kata Gus Ipul.

    Penerima manfaat juga diminta bisa memanfaatkan bansos untuk hal-hal yang produktif dan berdampak nyata. Misalnya untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga, makanan bergizi, biaya sekolah anak, dan layanan kesehatan.

    Bansos juga harus digunakan untuk kembangkan usaha kecil atau kegiatan produktif. Memperbaiki rumah sederhana atau menanggulangi kebutuhan darurat keluarga.

    Sebelumnya Gus Ipul mengungkapkan penyaluran Bantuan Langsung Tunai telah menyasar 4 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dari target 35 juta KPM. Dia yakin jumlahnya akan terus bertambah ke depannya seiring dengan penyelesaian pemadanan data bagi penerima baru.

    “Tentu minggu depan akan bertambah terus sampai tuntas bansos reguler. Sementara untuk yang Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) yang menyasar lebih 35 juta KPM ini sekarang tahap finalisasi pemadanan data,” katanya, dalam pernyataan resmi, Jumat (24/10/2025).

    Ia memastikan BLTS dengan total nilai Rp31,54 triliun akan difokuskan untuk KPM di desil 1 sampai 4 DTSEN. Rinciannya sebesar Rp300 ribu per bulan untuk tiga bulan, yang akan dicairkan sekaligus sebesar Rp900 ribu.

    Untuk itu, Gus Ipul berharap peran aktif pemerintah daerah dan masyarakat agar bantuan ini betul-betul tepat sasaran.

    “Meminta daerah agar data dari BPS sesuai yang ada di lapangan. Jika tidak sesuai maka akan dilakukan koreksi,” katanya.

    Gus Ipul menekankan Kemensos juga berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk mengetahui apakah KPM yang baru sebesar 17 juta telah memiliki rekening. Jika mereka sudah memiliki rekening, maka akan disalurkan lewat Himbara.

    “Kalau tidak ada rekening, maka akan disalurkan lewat PT Pos Indonesia,” katanya.

    Ia mengatakan penyaluran lewat Himbara tidak memerlukan biaya. Sehingga, penyaluran bansos yang diprioritaskan salur lewat Himbara. Sementara lewat PT Pos memakai biaya.

    “Lewat PT Pos kita tak perlu rekening, nanti diserahkan ke PT Pos data yang sudah terverifikasi untuk dilakukan pemanggilan kepada KPM. Hari ini sedang finalisasi,” katanya.

    Gus Ipul berharap para KPM bersabar karena data masih dikonsolidasi. Bila sudah rampung, maka PT Pos akan mengirimkan undangan kepada KPM dan menyerahkan bansos.

    “PT Pos biasanya ada tiga cara. Datang ke PT Pos, disampaikan langsung ke rumah khusus lansia dan penyandang disabilitas, atau dikumpulkan di kelurahan atau di kecamatan berbasis komunitas,” katanya.

    Sementara kepada para penerima manfaat, Gus Ipul mengingatkan agar bansos digunakan sesuai peruntukan. Dia juga berpesan tidak ada pungutan biaya sama sekali sehingga jangan mau jika ada pungutan liar. “Semua sudah dibiayai pemerintah,” katanya.

    Lebih lanjut, ia juga mengajak para KPM untuk menjadi keluarga yang lebih mandiri dan berdaya. Ia menekankan bansos hanya bersifat sementara.

    “Siapa yang dapat bantuan lebih dari 5 tahun, nanti jadi prioritas diberdayakan,” katanya.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Wamensos Ajak Dunia Usaha Ikut Entaskan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan

    Wamensos Ajak Dunia Usaha Ikut Entaskan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan

    Jakarta –

    Wakil Menteri Sosial (Wamensos), Agus Jabo Priyono mengatakan pengentasan kemiskinan yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto tidak bisa berjalan optimal hanya dengan mengandalkan sektor pemerintah. Diperlukan sinergi dari berbagai pihak termasuk dunia usaha.

    “Mari kita berkolaborasi, mari kita bersinergi di dalam program pemberdayaan masyarakat, dalam rangka pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem,” kata Agus Jabo dalam keterangannya, Rabu (5/11/2025).

    Pernyataan tersebut disampaikannya dalam acara Future Initiative Forum 2025 di Ballroom Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, hari ini.

    Dalam pidatonya, Agus Jabo menjelaskan bahwa Presiden menginginkan adanya data tunggal sebagai landasan program pengentasan kemiskinan, sehingga terbit Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Data ini dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sedangkan Kementerian Sosial (Kemensos) bertugas melakukan pemutakhiran.

    “Presiden memerintahkan bahwa Indonesia harus memiliki data tunggal. Semua program, program ekonomi, program sosial, harus berangkat dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, supaya program atau optimalisasi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem itu bisa terukur,” jelasnya saat pidato Kemanusiaan di hadapan para peserta yang terdiri dari korporasi, lembaga filantrofi, hingga BUMN.

    “Kalau kemarin-kemarin ya prioritas kerja Kemensos itu di Linjamsos, perlindungan dan jaminan sosial, dalam bentuk bantuan sosial, baik itu BPNT maupun program PKH. Sekarang ini kita sedang hijrah, supaya kemudian yang akan diterima oleh masyarakat itu bukan dalam bentuk bansos pasif tetapi pemberdayaan,” ujar Agus Jabo.

    Lebih lanjut, Agus Jabo menambahkan, Kemensos mempunyai kurang lebih 33 ribu pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Setiap pendamping sudah berkomitmen untuk menggraduasi 10 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tiap tahun, untuk kemudian didorong lebih mandiri melalui pemberdayaan.

    Kolaborasi dan sinergi dalam hal pemberdayaan tidak hanya akan diarahkan kepada penerima bansos yang graduasi, namun juga kepada keluarga penerima program Sekolah Rakyat.

    Sebagai gagasan langsung Presiden Prabowo, Sekolah Rakyat bertujuan memutus mata rantai kemiskinan. Dengan demikian, Sekolah Rakyat tidak hanya memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anak dari keluarga miskin, namun juga terintegrasi dengan program pengentasan kemiskinan lainnya.

    “Jadi sekolah ini memang dikhususkan untuk saudara-saudara kita yang miskin, yang berada di Desil 1 dan Desil 2 (DTSEN). Nah Pak Presiden meminta di samping anak-anak ini kita sekolahkan di Sekolah Rakyat, boarding, itu orang tuanya diminta untuk diberdayakan. Karena rata-rata keluarga-keluarga dari siswa ini rumahnya juga kurang layak huni, maka kemudian Kemensos juga diperintahkan untuk memperbaiki rumahnya,” ucap Agus Jabo.

    Kemensos tidak bisa bekerja sendirian dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat ini. Selain kolaborasi antar instansi Pemerintah Pusat maupun Daerah, dibutuhkan kolaborasi dengan pihak swasta seperti dunia usaha, salah satunya untuk pemberdayaan orang tua siswa Sekolah Rakyat.

    “Kita butuh kolaborasi untuk memberdayakan secara ekonomi, orang tua siswa itu, yang kedua adalah membangun rumah layak huni. Maka saya berharap betul kepada Pak Tomy dan kawan-kawan, sinergi antara pemerintah dengan stakeholder yang berjuang di urusan-urusan kemanusiaan dan pengentasan kemiskinan betul-betul kokoh, sinerginya kuat,” tuturnya.

    Sementara itu, Presiden Human Initiative Tomy Hendrajati menyampaikan forum ini merupakan ajang untuk mengumpulkan gagasan dan juga mendorong kolaborasi dengan semua stakeholder, khususnya perusahaan-perusahaan yang saat ini menjadi mitra human initiative.

    “Tadi beliau Pak Wamen sudah menyampaikan terkait DTSEN, yang saya kira ini sangat penting dan sangat strategis, agar semua upaya kita untuk mengurangi kemiskinan itu bisa tidak overlapping, bisa lebih fokus,” ujar Tomy.

    Sebagai informasi, forum yang digagas oleh Human Initiative ini adalah ruang kolaborasi yang mempertemukan kekuatan korporasi dan Non-Government Organization (NGO) untuk membangun sinergi yang lebih strategis, terukur, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi pembangunan masyarakat.

    Turut hadir dalam acara ini Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PM, Nunung Nuryartono; Presiden Human Initiative, Tomy Hendrajati; Guru Besar Bidang Sejarah dan Filantopi Islam UIN Syarif Hidratullah Jakarta, Amelia Fauzia; Guru Besar Bidang Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial FISIP UI, Isbandi Rukminto Adi, serta stakeholder terkait lainnya.

    (akn/ega)

  • Wamenkes Puji Program Speling Pemprov Jateng, Usulkan ke Presiden Jadi Program Nasional Regional 5 November 2025

    Wamenkes Puji Program Speling Pemprov Jateng, Usulkan ke Presiden Jadi Program Nasional Regional 5 November 2025

    Wamenkes Puji Program Speling Pemprov Jateng, Usulkan ke Presiden Jadi Program Nasional
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Benjamin Paulus Oktavianus mengapresiasi program Dokter Spesialis Keliling (Speling) Melesat yang digagas Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin. 
    Menurutnya, program tersebut layak diterapkan secara nasional di seluruh daerah Indonesia.
    “Nanti akan saya sampaikan ke Presiden (Prabowo Subianto) dan Menteri Kesehatan (Budi Gunadi Sadikin) agar bisa ditiru provinsi lain. Ini lebih dari apa yang kami bayangkan soal
    cek kesehatan gratis
    (CGK). Semoga apa yang dilakukan Jateng bisa menjadi
    program nasional
    ,” ujar Benjamin dalam siaran persnya.
    Dia mengatakan itu saat meninjau kegiatan Speling bersama Ahmad Luthfi di Desa Seboto, Kecamatan Gladagsari, Kabupaten Boyolali, Rabu (5/11/2025).
    Menurut Benjamin, Speling merupakan program pertama di Indonesia yang berjalan luar biasa karena telah dilaksanakan di 706 desa.
    “Saya ingin belajar agar bisa dilakukan seperti ini di berbagai wilayah,” katanya. 
    Benjamin menilai, apabila kegiatan tersebut dilakukan secara masif, peningkatan kesehatan masyarakat dapat tercapai lebih cepat.
    Dia menjelaskan, Speling yang dijalankan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng lebih lengkap daripada program CGK karena menghadirkan dokter spesialis untuk melakukan pemeriksaan kesehatan langsung kepada masyarakat.
    Dalam peninjauan itu, Benjamin dan Ahmad Luthfi juga mengunjungi Kelurahan Blotongan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga. Mereka menyaksikan pelaksanaan Speling yang melibatkan dokter spesialis penyakit dalam, anak, kandungan, paru, dan kejiwaan.
    “Di sini ada dokter ahli kandungan yang melakukan pemeriksaan
    antenatal care
    (ANC) sampai enam kali kepada ibu hamil sampai melahirkan,” kata Benjamin.
    Ia juga mengapresiasi langkah Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jateng yang menghadirkan transfer ilmu dari dokter spesialis kepada dokter umum di puskesmas.
    Menurut Benjamin, program tersebut sangat membantu karena dokter umum memperoleh pembekalan langsung dari para ahli terkait penyakit dalam, kandungan, dan penyakit berisiko tinggi lainnya.
    Benjamin menambahkan, Speling semakin kuat karena melibatkan rumah sakit milik pemerintah daerah (pemda) maupun swasta, serta dinas dan instansi lain yang terhubung dengan gerakan pangan murah dan penyaluran bantuan sosial.
    Gubernur Jateng Ahmad Luthfi mengatakan,
    program Speling
    selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan layanan kesehatan terbaik dan gratis sampai tingkat desa.
    Sejak diluncurkan pada Maret 2025, Speling telah menjangkau 706 desa di seluruh Jateng. Hingga kini, hampir 10 juta warga telah terlayani melalui program Speling dan CGK, menjadi capaian tertinggi secara nasional.
    “Saya mengucapkan terima kasih, Pak Wamen yang mewakili Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memberikan
    support
    kepada kami sehingga masyarakat sehat dan sejahtera di Jateng,” kata Luthfi.
    Dia menambahkan, pembangunan masyarakat harus dimulai dari desa karena banyak warga desa belum terjangkau dokter, terlebih dokter spesialis.
    “Kalau seluruh desa sehat, kecamatannya sehat. Kalau kecamatannya sehat, maka kabupatennya sehat. Kalau kabupatennya sehat, berarti provinsinya sehat. Basisnya tetap dari desa,” jelasnya.
    Ia menambahkan, program Speling harus dijalankan secara kolaboratif agar masyarakat teredukasi untuk menjaga kesehatan diri.
    “Sandang, pangan, dan papan itu cukup,
    tapi nek ora
    (kalau tidak) sehat enggak ada gunanya sehingga kesehatan ini menjadi prioritas utama,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Pengin Penerima Bansos Naik Kelas, Pakai Jurus Ini

    Prabowo Pengin Penerima Bansos Naik Kelas, Pakai Jurus Ini

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto ingin agar semua penerima bantuan sosial (bansos) yang masih berada di umur produktif naik kelas. Maksudnya para penerima bansos ini tidak lagi bergantung pada bantuan dari pemerintah.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan pemerintah akan meningkatkan program pemberdayaan bagi para penerima bansos yang berada dalam umur produktif. Jadi penerima manfaat bisa melepaskan diri dari bansos dan di sisi lain memiliki pekerjaan dari program pemberdayaan untuk melanjutkan hidupnya.

    “Program pemberdayaan ini diperkuat sehingga terukur setiap tahunnya, berapa banyak sebenarnya dari penerima bansos ini yang naik kelas, jadi tidak menerima bansos lagi, tapi pindah ke program pemberdayaan,” ungkap pria yang akrab disapa Gus Ipul tersebut, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (5/11/2025).

    Ketika ditanya lebih lanjut soal apa saja program pemberdayaan yang mau dilakukan, Gus Ipul mengatakan banyak hal. Bisa jadi pelatihan dan sertifikasi kerja, bantuan modal usaha, bantuan untuk bekerja ke luar negeri, hingga penguatan aset untuk bekerja.

    “Bentuk programnya macam-macam, ada pelatihan, ada bantuan modal usaha, kemudian ada juga memperkuat aset. Jadi memang sesuai asesmen nanti, hasilnya apa yang dibutuhkan. Kan ada yang ingin membuka usaha, tapi ada juga yang hanya ingin bekerja, ada yang mungkin juga ingin keluar negeri,” papar Gus Ipul.

    “Jadi nanti kita asesmen semua, nanti sesuai dengan tugas-fungsi kementerian masing-masing, bagi yang ingin keluar negeri bisa dengan P2MI. Yang mungkin peningkatan keterampilan mungkin dengan Kementerian Tenaga Kerja. Kemudian yang UMKM, nanti bisa lewat program-programnya Kementerian UMKM,” jelasnya melanjutkan.

    Dari data Kemensos, berdasarkan hasil cek lapangan bersama Pemda dan Badan Pusat Statistik (BPS) menetapkan 16.331.281 keluarga penerima manfaat (KPM) reguler layak menerima BLTS dan Bansos pada triwulan IV.

    Sementara itu, penerima baru mencapai 18.715.502 KPM yang masuk tahap finalisasi. Adapun sebanyak 16.519.380 telah diverifikasi, dengan 12.283.069 KPM dinyatakan layak dan 4.236.311 KPM tidak layak menerima bansos. Sisanya 2.196.122 KPM belum diverifikasi.

    Tonton juga video “Penerima Bansos Main Judol Diberi Kesempatan Kedua, Jika…”

    (acd/acd)

  • Pemerintah Dorong Pembangunan Pusat Data Berkelanjutan

    Pemerintah Dorong Pembangunan Pusat Data Berkelanjutan

    Jakarta –

    Kebutuhan energi untuk pusat data (data center) di Indonesia terus merangkak naik, dan membutuhkan energi yang besar dalam implementasinya. Oleh sebab itu, indikator keberlanjutan diperlukan dalam membangun pusat data.

    Direktur Jenderal (Dirjen) Teknologi Pemerintah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Mira Tayyiba, mengatakan salah satu permasalahan di pusat data nasional adalah keterbatasan pembiayaan dan teknologi. Mira mengakui, pemerintah membutuhkan pakar, pengalaman, dan skill set dari pihak eksternal atau industri dalam hal pengembangan pusat data yang mengarah ke konsep keberlanjutan.

    “Tentunya ada keterbatasan pembiayaan, keterbatasan teknologi yang dihadapi oleh pemerintah. Jadi, kami membutuhkan expertise, experience, juga skill set dari teman-teman industri,” ucap Mira dalam acara Diseminasi Publik Powering The Future: Advancing Green Data Centers in Indonesia, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

    Gesitnya perkembangan teknologi tidak bisa dipungkiri, tetapi di sisi lain, Mira melihat pos Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sulit untuk berjalan beriringan dengan kebutuhan dari pembangunan pusat data. Ia menilai, kebijakan APBN lebih difokuskan pada kebutuhan mendasar untuk masyarakat.

    “Teknologinya cepat sekali berkembang, tentunya state budget APBN susah untuk keep up dengan kebutuhan dari pembangunan data center. Apalagi, kebijakan data center saat ini lebih diprioritaskan kepada kebutuhan mendasar yang sangat kita dukung: pendidikan, kesehatan, gizi, bantuan sosial, dan seterusnya,” beber Mira.

    Mira mengelaborasi, antara pusat data pemerintah dengan pusat data industri (untuk kebutuhan komersil) tidak saling berkaitan. Kini, Mira bilang, pemerintah tengah menggodok regulasi supaya kedua entitas pusat data ini bisa saling berjalan beriringan.

    “Pemerintah membuka kesempatan bagi industri, bagi ekosistem untuk berkontribusi menyediakan layanan pusat data untuk pemerintah. Sehingga, pemerintah bisa fokus pada tata kelola data pemerintah, keamanan data pemerintah. Infrastruktur dan layanan pusat datanya dibantu oleh ekosistem. Kita sudah bicara dengan teman-teman di ekosistem, baik yang lokal maupun global,” ungkap Mira.

    Lima Lokasi Potensial di RI yang Bisa Jadi Green Data Center

    Indonesia memiliki peluang menjadi pusat data dengan menerapkan konsep keberlanjutan. Salah satu indikator yang juga penting yaitu dengan mempertimbangan akses terhadap energi terbarukan tersebut.

    Ko-Provos 2 (Wakil Rektor) Universitas Prasetiya Mulya, Stevanus Wisnu Wijaya, mengatakan ke depannya pusat data akan membutuhkan energi bersih. Hal ini dikarenakan pusat data membutuhkan sekitar 3% dari konsumsi energi listrik dunia.

    “Sekarang data center itu mengonsumsi kurang lebih 3% dari konsumsi energi listrik worldwide. Kalau semuanya dari fossil fuel, maka emisinya besar sekali. Ada beberapa literatur yang menghitung bahwa emisi dari data center ini bisa berkontribusi sampai 9% terhadap emisi dunia,” ucap Wisnu.

    Selain itu, dari segi infrastruktur juga menjadi penting dalam pembangunan pusat data. Konektivitas digital maupun konektivitas dalam hal fisik bangunan pusat data juga perlu dipertimbangkan.

    Wisnu menjelaskan ada lima lokasi potensial untuk pusat data yang menerapkan konsep keberlanjutan atau green data center. Bisa jadi ada perkembangan ke daerah-daerah lain, sesuai dengan perkembangan sosial dan ekonomi saat ini.

    “Ada Jakarta, Batam, IKN, Sulawesi Utara, dan Sumatera Utara. Jakarta masih menjadi lokasi favorit saat ini, kemudian diikuti oleh Batam. Mayoritas data center, investasi data center itu lokasinya selalu mendekat kepada konsumen,” tutupnya.

    Tonton juga video “Google Investasi USD 15 Miliar Bangun Pusat Data AI di India”

    (eds/eds)

  • Jadwal Pencairan BSU Rp600.000 untuk Karyawan November 2025

    Jadwal Pencairan BSU Rp600.000 untuk Karyawan November 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Bantuan subsidi upah (BSU) Rp600.000 masih ditunggu oleh para pekerja yang memiliki gaji di bawah Rp3,5 juta untuk dicarikan pada November 2025. 

    Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan BSU ditujukan untuk meringankan beban para pekerja serta menekan risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

    “Penyaluran BSU bertujuan meringankan beban ekonomi para pekerja dan buruh di tengah situasi ketidakpastian ekonomi,” ujar Yassierli pada September lalu, dikutip dari Antaranews.

    Pemerintah sebelumnya telah menyalurkan BSU Tahap I pada Juni-Juli 2025. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pun sempat mengatakan bahwa program BSU akan tetap disalurkan pada semester kedua tahun 2025.

    Sayangnya hingga saat ini, penyaluran BSU Tahap II masih belum ada pembahasan dari pemerintah.

    Terbaru, Menaker Yassierli mengatakan bahwa belum ada arahan atau kebijakan khusus terkait BSU Tahap II dari Presiden Prabowo Subianto.

    “Jadi BSU yang ada itu hanya sekali kemarin, bulan Juni Juli. Belum ada sampai sekarang arahan dari Pak Presiden terkait dengan BSU,” katanya pada Senin 13 Oktober 2025.

    Jadwal Pencairan BSU November 2025

    Pekerja masih harus menunggu pengumuman dan informasi resmi dari pemerintah, Kemenaker dan BPJS Ketenagakerjaan terkait kapan BSU Tahap II cair.

    Pemerintah pun mengimbau pekerja rutin memantau informasi terkini melalui laman resmi Kemnaker, aplikasi JMO, maupun kanal BPJS Ketenagakerjaan.

    Syarat Mendapat BSU 2025

    Melansir situs resmi Kemnaker, syarat umum penerima BSU yakni:

    Warga Negara Indonesia (WNI) dengan NIK valid
    Aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
    Memiliki gaji/upah di bawah batas tertentu yang ditentukan pemerintah
    Tidak menerima bantuan sosial lain seperti Kartu Prakerja pada periode yang sama
    Menerima gaji/upah paling banyak Rp3.500.000 per bulan
    Diprioritaskan bagi pekerja/buruh yang belum menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran BSU dilakukan
    Bukan merupakan Aparatur Sipil Negara, atau prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

  • Prabowo Bakal Bagikan Tanah untuk Masyarakat dan Petani Desil-1

    Prabowo Bakal Bagikan Tanah untuk Masyarakat dan Petani Desil-1

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto berencana untuk membagikan tanah-tanah negara bagi masyarakat, khususnya petani desil 1. 

    Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyampaikan sejumlah langkah strategis pemerintah dalam memperkuat program pemberdayaan masyarakat usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (4/11/2025) malam.

    Menurut Cak Imin, rapat tersebut menekankan pentingnya menjadikan pemberdayaan sebagai orientasi utama dalam penanggulangan kemiskinan agar masyarakat tidak hanya terbantu, tetapi juga produktif dan mandiri. 

    “Salah satu poin pokoknya adalah terus menciptakan penanggulangan kemiskinan yang lebih produktif. Artinya, pemberdayaan akan menjadi orientasi penting dalam upaya tersebut,” ujar Cak Imin.

    Dalam sektor pertanian, pemerintah berencana menyediakan lahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, terutama petani di kelompok desil 1 dan 2.

    “Kami akan dorong terbangunnya kepemilikan alat produksi bagi petani dan membagikan tanah-tanah untuk masyarakat desil 1 dengan teknis yang sedang dimatangkan,” kata Cak Imin.

    Pemerintah juga menyoroti isu pembatasan impor barang bekas, terutama pakaian, yang dinilai meresahkan pasar dalam negeri. Langkah ini akan diperkuat dengan berbagai program sosial lain seperti Sekolah Rakyat dan bantuan sosial produktif.

    Selain penguatan ekonomi rakyat, pemerintah akan memperluas kesempatan pendidikan vokasi dan pelatihan kerja bagi lulusan SMA dan SMK yang ingin bekerja di luar negeri. Program ini mencakup pelatihan keahlian di bidang welding, caregiving, hospitality, serta peningkatan kemampuan bahasa asing.

    “Pemerintah akan menyiapkan Rp12 triliun untuk beasiswa dan pelatihan peningkatan mutu bahasa bagi calon tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja di pasar luar negeri,” tandas Cak Imin.

    Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa pemerintah akan mengoptimalkan seluruh fasilitas publik milik negara untuk mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Hal ini termasuk penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 yang mewajibkan 30% ruang di fasilitas publik seperti bandara, stasiun, terminal, dan rest area dimanfaatkan bagi UMKM.

    Selain itu, pemerintah juga akan meluncurkan program “Pasar 1001 Malam”, yang memungkinkan aset negara yang tidak terpakai (idle asset) dikelola oleh pelaku UMKM. 

    “Dengan begitu, UMKM memiliki ruang untuk display, eksibisi, dan pemasaran yang lebih efektif,” jelasnya.

  • Alasan BLT Kesra Rp900.000 Belum Cair Meski Sudah Terdaftar Jadi Penerima

    Alasan BLT Kesra Rp900.000 Belum Cair Meski Sudah Terdaftar Jadi Penerima

    Bisnis.com, JAKARTA – Bantuan langsung tunai kesejahteraan rakyat (BLT Kesra) masih terus diberikan secara bertahap kepada masyarakat hingga November 2025.

    Bantuan tersebut bernilai Rp300.000 yang diberikan secara rapel untuk tiga bulan (Oktober, November, Desember). Sehingga masing-masing penerima akan mendapat Rp900.000.

    Pencairan BLT Kesra dibagi menjadi dua cara, yakni melalui rekening Bank Himbara (Mandiri, BNI, BRI, BTN, dan BSI) dan PT Pos Indonesia.

    Sejak 20 Oktober 2025, pemerintah telah menyalurkan bantuan secara langsung ke rekening-rekening Bank Himbara.

    Sisanya diberikan melalui Kantor Pos, yang dimulai sejak 27 Oktober 2025.

    BLT Kesra diberikan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, memperluas kesempatan dan pengalaman kerja, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.

    Bantuan ini diberikan juga untuk tambahan di luar BLT reguler yang selama ini disalurkan melalui Kementerian Sosial kepada 20,88 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dalam program keluarga harapan dan bantuan sembako.

    Mengapa BLT Kesra Belum Cair?

    Meski sudah diberikan sejak Oktober lalu, namun banyak masyarakat yang mempertanyakan bantuan tak kunjung turun.

    Padahal mereka sudah terdaftar sebagai calon penerima bantuan sosial (bansos) tersebut.

    Terdapat beberapa sebab mengapa BLT Kesra Rp900.000 belum cair meski masyarakat sudah terdaftar sebagai penerima.

    Beberapa alasan di antaranya yakni masih proses validasi dan pencairan dilakukan secara bertahap. Kemudian untuk pencairan melalui Kantor Pos, baru akan dilaksanakan mulai Senin depan, 26 Oktober 2025.

    Faktor lain yang menjadi penyebab seseorang tak mendapatkan bantuan ini yakni karena ditemukan ketidaksesuaian data dalam sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

    Cara Laporkan BLT Kesra Rp900.000 Tidak Kunjung Cair

    Cara melaporkan BLT Kesra tak kunjung cair yakni melalui situs resmi Kementerian Sosial, di antaranya:

    Hotline bansos Kemensos: 0811-10-222-10
    SMS: 1708 (provider Telkomsel, Indosat, dan 3)
    X: @lapor1708
    Email: bansos@kemensos.go.id

    Masyarakat juga bisa memantau informasi terbaru di media sosial resmi Kemensos seperti akun Instagram @kemensosri.

    Cek Daftar Penerima BLT Kesra RP900.000 di Sini