Topik: Bantuan Sosial

  • Wamendagri sebut penghentian bansos turut turunkan laporan pelanggaran

    Wamendagri sebut penghentian bansos turut turunkan laporan pelanggaran

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa penghentian bantuan sosial (bansos) turut menurunkan laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP).

    “Ketika kami menyepakati di DPR untuk menghentikan bansos, itu di lapangan terjadi efek yang kami monitor, yaitu berkurangnya konflik-konflik aduan karena bansos,” kata Bima usai menghadiri acara DKPP RI di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Kamis.

    Ia menjelaskan bahwa temuan tersebut didapatkan oleh pihaknya melalui pemonitoran Desk Pilkada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    “Kami kira itu adalah ikhtiar yang luar biasa untuk membuat lapangan relatif lebih rata. Playing field itu lebih rata karena dikehendaki oleh semua aktor, dan pada pelaksananya sepertinya juga mengurangi potensi-potensi persoalan pelanggaran di lapangan,” ujarnya.

    Walaupun demikian, dia mengatakan bahwa penghentian bansos hanya menjadi salah satu instrumen penurunan laporan dugaan pelanggaran KEPP.

    “Bansos ini salah satu bentuk saja, tetapi ada banyak format-format lain yang harus kita antisipasi ke depan,” katanya.

    Menurut dia, pencegahan politik uang perlu diantisipasi dalam pelaksanaan pemilu mendatang guna menurunkan laporan dugaan pelanggaran KEPP.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 72 Agar Dapat Insentif Rp700.000

    Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 72 Agar Dapat Insentif Rp700.000

    JABAR EKSPRES – Simak cara daftar program Kartu Prakerja gelombang 72 yang akan dibuka 2025, agar dapat insentif Rp700.000.

    Program Kartu Prakerja kembali dibuka di awal tahun 2025 dengan gelombang ke-72. Program ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelatihan kerja sekaligus insentif hingga Rp700.000.

    Berikut adalah cara mendaftar dan persyaratan yang harus dipenuhi.

    Syarat Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 72

    Sebelum mendaftar, pastikan Anda memenuhi syarat berikut:

    1. Warga Negara Indonesia (WNI) berusia minimal 18 tahun.

    2. Tidak sedang menempuh pendidikan formal.

    3. Belum pernah menerima bantuan Kartu Prakerja pada gelombang sebelumnya.

    4. Tidak termasuk dalam pejabat negara, anggota DPR/DPRD, ASN, TNI/Polri, kepala desa, atau perangkat desa.

    5. Sedang mencari pekerjaan, pekerja terkena PHK, atau ingin meningkatkan keterampilan kerja.

    BACA JUGA: Bansos KLJ Kartu Lansia Jakarta Tahap 1 2025, Begini Cara Cairkan Dana Rp300.000

    BACA JUGA: Dapatkan Dana Bansos PKH 2025 Hanya dengan Pakai NIK KTP

    Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 72

    Ikuti langkah-langkah berikut untuk mendaftar dan berpeluang mendapatkan insentif Rp700.000:

    1. Buat Akun di Situs Resmi Prakerja

    – Kunjungi www.prakerja.go.id.

    – Klik “Daftar” dan masukkan email serta kata sandi yang mudah diingat.

    – Verifikasi akun melalui email yang dikirimkan oleh sistem.

    2. Lengkapi Data Diri

    – Masuk ke akun yang telah dibuat.

    – Isi Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor Kartu Keluarga (KK), dan data diri lainnya sesuai KTP.

    – Unggah foto KTP dan swafoto dengan KTP.

    – Masukkan nomor HP aktif untuk verifikasi.

    3. Ikuti Tes Motivasi dan Kemampuan Dasar

    – Setelah data terverifikasi, peserta harus menyelesaikan tes motivasi dan kemampuan dasar.

    – Tes ini bertujuan untuk menilai kesiapan peserta dalam mengikuti program.

    BACA JUGA: Jadwal Cair Bansos KLJ Kartu Lansia Jakarta Tahap 1 Rp900.000 bagi Warga DKI Jakarta

    4. Gabung ke Gelombang 72

    – Jika sudah menyelesaikan tes, klik “Gabung Gelombang” pada dashboard.

    – Pilih gelombang Prakerja 72 dan konfirmasi pendaftaran.

    5. Pengumuman Hasil Seleksi

    – Penerima akan diumumkan melalui akun masing-masing di situs Prakerja.

    – Jika lolos, peserta akan mendapatkan saldo untuk membeli pelatihan secara online.

    Besaran Insentif Kartu Prakerja 2025

  • Menkeu Sri Mulyani Tegaskan Bansos Tidak Terdampak Pemangkasan Anggaran  – Halaman all

    Menkeu Sri Mulyani Tegaskan Bansos Tidak Terdampak Pemangkasan Anggaran  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menegaskan, anggaran Bantuan Sosial (Bansos) tidak terdampak terhadap kebijakan efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang ditegaskan melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025. 

    “Yang tidak dipotong adalah anggaran-anggaran belanja bantuan sosial. Tidak ada sedikitpun pengurangan di situ,” kata Sri Mulyani dalam acara BRI Microfinance Outlook 2025, di ICE BSD, Tangerang, Banten, Kamis (30/1/2025).

    Bendahara negara mengatakan, tahun 2025 ini pemerintah membelanjakan lebih dari Rp 3.600 triliun yang dialokasikan untuk berbagai kegiatan sesuai dengan prioritas Presiden RI Prabowo Subianto.

    Namun, perintah Presiden Prabowo untuk melakukan pemangkasan anggaran agar birokrasi semakin efisien. Pemerintah menerapkan langkah efisiensi anggaran belanja K/L sebesar Rp 256,1 triliun untuk tahun anggaran 2025.

    “Kementerian lembaga diminta oleh Bapak Presiden tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dalam hal ini bisa lebih diefisienkan. Namun program dan proyek atau anggarannya harus langsung mengena kepada masyarakat,” jelas Sri Mulyani. 

    Berdasarkan MK tersebut, Sri Mulyani menginstruksikan Menteri/Pimpinan Lembaga untuk melakukan identifikasi rencana efisiensi belanja K/L. Efisiensi ini mencakup belanja operasional dan non operasional di seluruh K/L. 

    Berikut 16 pos yang harus dipangkas K/L sesuai Surat No. S-37/MK.02/2025 :

    1. Alat tulis kantor (ATK): 90 persen

    2. Kegiatan seremonial: 56,9%

    3. Rapat, seminar, dan sejenisnya: 45%

    4. Kajian dan analisis: 51,5%

    5. Diklat dan bimbingan teknis (bimtek): 29%

    6. Honor output kegiatan dan jasa profesi: 40%

    7. Percetakan dan souvenir: 75,9%

    8. Sewa gedung, kendaraan, dan peralatan: 73,3%

    9. Lisensi aplikasi: 21,6%

    10. Jasa konsultan: 45,7%

    11. Bantuan pemerintah: 16,7%

    12. Pemeliharaan dan perawatan: 10,2%

    13. Perjalanan dinas: 53,9%

    14. Peralatan dan mesin: 28%

    15. Infrastruktur: 34,3%

    16. Belanja lainnya: 59,1%

  • Mensos Minta Pendamping PKH-Rehsos Jakarta Beri Dampak Nyata ke Masyarakat

    Mensos Minta Pendamping PKH-Rehsos Jakarta Beri Dampak Nyata ke Masyarakat

    Jakarta

    Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengajak ratusan pendamping sosial Daerah Khusus Jakarta untuk bersama-sama melaksanakan tugas yang berdampak nyata ke masyarakat. Hal itu, kata Gus Ipul, sebagaimana pesan Presiden Prabowo Subianto.

    “Mari kita membiasakan diri bekerja dengan proses yang jelas, terukur, punya target dan hasilnya bermanfaat nyata untuk mereka yang memerlukan perhatian kita,” kata Gus Ipul dalam keterangannya, Kamis (30/1/2025).

    Hal ini disampaikan saat memberikan arahan kepada ratusan pilar sosial Jakarta, hari ini. Sebanyak 798 pilar sosial hadir dalam dialog bersama Gus Ipul, yang terdiri dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Taruna Siaga Bencana (Tagana), Pelopor Perdamaian (Pordam), dan pendamping Rehabilitasi Sosial (Rehsos).

    Dalam sambutannya, Gus Ipul menjelaskan arahan Prabowo selalu menjadi pedoman dalam menjalankan tugas-tugas Kementerian Sosial (Kemensos) selama ini. Ia berharap arahan tersebut dapat menjadi acuan seluruh pihak, terutama pilar sosial, dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

    Dalam menjalankan tugas, Kemensos memiliki perhatian kepada seluruh masyarakat yang termasuk 12 PAS (Pemerlu Atensi Sosial). Adapun 12 PAS tersebut terdiri dari anak-anak rentan, difabel, lansia terlantar, berpendapatan rendah, korban bencana, mereka yang membutuhkan afirmasi khusus, warga binaan, korban kekerasan, korban NAPZA dan HIV/AIDS, masyarakat yang bermasalah sosial, perempuan rentan dan fakir miskin.

    “Cita-cita kita bisa melihat orang kecil bisa tersenyum dan tertawa, yang cukup pangan, sandang, dan papan,” ucapnya.

    Dalam memastikan kesejahteraan 12 PAS, Gus Ipul menjelaskan para pilar sosial harus mampu mendorong setiap keluarga penerima manfaat (KPM) agar terlepas dari bantuan sosial. Ia mengatakan terdapat proses bisnis yang menjadi acuan Kemensos dalam menjalankan tugas kerjanya.

    “Kita harus bekerja dengan proses bisnis yang terukur,” papar Gus Ipul.

    “Tidak ada lagi namanya DTKS karena presiden memerintahkan Indonesia harus memiliki data tunggal,” jelasnya.

    Para praktiknya, lanjut Gus Ipul, proses pemutakhiran DTSEN akan mengandalkan para pilar sosial Kemensos yang tersebar di seluruh Indonesia untuk memastikan data yang dihimpun telah akurat melalui pemutakhiran data.

    Untuk itu, Gus Ipul berharap seluruh pendamping sosial berperan aktif dalam pemutakhiran data tersebut.

    “Setelah datanya akurat, maka di intervensi, pertama diberikan perlindungan dan jaminan sosial (Linjamsos),” tutur Gus Ipul.

    Menurut Gus Ipul, program-program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako tercakup ke dalam program yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar penerima manfaat.

    “Setelah kebutuhan dasarnya terpenuhi di program Linjamsos, maka digeser ke pemberdayaan sosial. Tapi kalau fungsi-fungsi sosialnya tidak utuh, maka dilakukan habilitasi dan rehabilitasi sosial. Setelah direhabilitasi, maka dibawa ke pemberdayaan sosial. Itulah cara kerja Kemensos,” kata Gus Ipul.

    Gus Ipul pun menekankan pilar sosial harus mampu menggeser penerima manfaat ke program pemberdayaan sosial untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya dan mandiri.

    “Ini (program Bansos) sementara, jangan mereka dipendam di sini seumur hidup. Makanya diperlukan pendamping supaya bisa bergeser ke sini (program pemberdayaan sosial),” jelasnya.

    Ia mengungkapkan saat ini, Kemensos memiliki proses bisnis yang jelas dan terukur. Masyarakat yang awalnya penerima Bansos, maka dengan adanya dukungan dari seluruh pilar sosial, dapat “meluluskan” penerima Bansos, atau yang disebut graduasi, dari program Kemensos untuk selanjutnya dapat mandiri dan berdaya.

    Selain itu, bagi mereka yang telah digraduasi juga dapat diarahkan ke program-program Kementerian/Lembaga lain untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

    “Jadi ini harus terukur. Tidak boleh orang nyaman di sini (menjadi penerima Bansos), dan ini tugas para pendamping untuk menggeser mereka ke pemberdayaan,” ungkapnya.

    Dalam arahannya, Gus Ipul juga meminta para pilar sosial untuk selalu mengikuti perkembangan informasi di berbagai media sosial resmi milik Kemensos.

    “Ikuti terus medsos Kemensos, bisa jadi ada informasi terbaru seperti peraturan dan program prioritas Presiden yang harus kita tindaklanjuti, juga agar tidak terbawa hoax,” ujarnya.

    Gus Ipul mengatakan kerja Kemensos adalah kerja bersama. Untuk itu, seluruh pihak yang terlibat harus bekerja sama dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

    “Kita itu bekerja sebagai satu bagian. Kemensos, pemerintah provinsi/kabupaten/kota, termasuk DPR adalah satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Suksesnya pilar sosial adalah sukses kami, sukses kami adalah sukses pilar sosial,” tegas Gus Ipul.

    Di akhir arahannya, Gus Ipul memberikan pesan kepada seluruh pihak, khususnya pilar sosial, untuk bekerja secara terpadu dan terukur.

    “Mari kita gandeng tangan, mari kita samakan pikiran dan hati kita agar kesejahteraan sosial di DKJ terus meningkat di masa-masa mendatang,” katanya.

    Sementara itu Komisi VIII Fraksi PAN Sigit Purnomo (Pasha Ungu) angkat bicara terkait kinerja Kemensos. Menurutnya, Kemensos tepat dipimpin oleh Gus Ipul karena memiliki rekam jejak yang dekat dengan masyarakat serta memiliki kapasitas mumpuni.

    “Saya yakin Gus Ipul orang yang paling tepat menduduki kursi Mensos. Bagaimana dekat dengan rakyat. Saya ucapkan terima kasih kepada Kemensos, baru empat bulan tapi prestasi Kemensos luar biasa,” ucap Pasha.

    Salah satu bukti kinerja Kemensos di bawah arahan Gus Ipul, kata Pasha, adalah saat merespons bencana banjir yang melanda masyarakat yang berada di daerah pemilihannya.

    “Tentu tugas Gus Ipul tidak mudah, tidak mengurusi satu orang saja tapi 20 persen masyarakat rentan di Indonesia yang perlu didukung oleh teman-teman pendamping sekalian,” lanjutnya.

    Senada, salah satu pilar sosial Zainal Arifin (53) mengungkapkan di bawah kepemimpinan Gus Ipul, Kemensos memiliki kerja yang jelas dan lebih terukur.

    “Arahan Pak Menteri sangat jelas. Di tambah lagi di bawah kepemimpinan Gus Ipul kami lebih bersemangat lagi. Kami sangat bangga dengan kepemimpinan Menteri Sosial yang baru ini,” kata Zainal.

    Zainal yang merupakan Koordinator Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat mengatakan selama berkiprah sebagai anggota Tagana, baru kali ini ada sosok menteri sosial yang begitu dekat dengan pilar-pilar sosial.

    “Saya di Tagana dari tahun 2007, dari menteri ke menteri yang ada, hanya Pak Mensos Saifullah ini yang humoris, jadi sangat humoris dan bagus sekali pak Saifullah Yusuf ini,” papar Zainal.

    Sebagai informasi, pada kesempatan tersebut, Gus Ipul didampingi oleh Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Gerindra M. Husni dan anggota Komisi VIII Fraksi PAN Sigit Purnomo atau biasa dikenal Pasha Ungu.

    Selain itu, hadir pula anggota DPD RI Alfiansyah atau yang biasa dikenal Komeng, kemudian ada juga anggota DPD RI lainnya seperti Pdt. Penrad Siagian dan Adib Fuad.

    (prf/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Sri Mulyani Pangkas Anggaran ATK, Seremoni, hingga Souvenir Kementerian/Lembaga Capai Rp256 Triliun

    Sri Mulyani Pangkas Anggaran ATK, Seremoni, hingga Souvenir Kementerian/Lembaga Capai Rp256 Triliun

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah Indonesia terus berupaya mengelola keuangan negara dengan lebih efisien. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan pemangkasan anggaran sebesar Rp256,1 triliun dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebagai bagian dari kebijakan efisiensi APBN 2025.

    Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

    Latar Belakang Pemangkasan Anggaran

    Presiden Prabowo Subianto menargetkan efisiensi anggaran hingga Rp306,69 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp256,1 triliun berasal dari pemangkasan anggaran K/L.

    Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan belanja negara lebih produktif, efektif, dan tepat sasaran.

    Efisiensi anggaran ini nantinya akan dibahas bersama DPR, dan harus mendapatkan persetujuan paling lambat 14 Februari 2025. Jika tidak terpenuhi, Kementerian Keuangan akan melakukan penyesuaian secara mandiri dan mencatatkannya dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

    Pos Anggaran yang Dipangkas

    Berikut adalah 16 pos anggaran yang mengalami pemangkasan dengan persentase efisiensi yang bervariasi:

    Alat Tulis Kantor (ATK): 90% Kegiatan Seremonial: 56,9% Rapat, Seminar, dan Sejenisnya: 45% Kajian dan Analisis: 51,5% Diklat dan Bimbingan Teknis (Bimtek): 29% Honor Output Kegiatan dan Jasa Profesi: 40% Percetakan dan Souvenir: 75,9% Sewa Gedung, Kendaraan, dan Peralatan: 73,3% Lisensi Aplikasi: 21,6% Jasa Konsultan: 45,7% Bantuan Pemerintah: 16,7% Pemeliharaan dan Perawatan: 10,2% Perjalanan Dinas: 53,9% Peralatan dan Mesin: 28% Infrastruktur: 34,3% Belanja Lainnya: 59,1% Dampak dan Tujuan Efisiensi Anggaran

    Mengurangi Pemborosan

    Pemangkasan ini dilakukan untuk mengurangi pengeluaran yang kurang esensial, seperti alat tulis kantor (ATK) yang ternyata mencapai Rp44,4 triliun dalam belanja K/L. Pemangkasan sebesar 90% pada pos ini mencerminkan upaya serius dalam efisiensi.

    Optimalisasi Penggunaan Anggaran

    Dengan adanya penghematan di berbagai pos belanja, dana negara dapat dialokasikan ke sektor-sektor yang lebih mendesak seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur strategis.

    Transparansi dan Akuntabilitas

    Kementerian Keuangan menekankan bahwa seluruh proses efisiensi ini harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

    Mekanisme Implementasi Efisiensi

    Sri Mulyani menegaskan bahwa pemangkasan anggaran ini tidak akan menyentuh belanja pegawai maupun bantuan sosial (bansos). Selain itu, efisiensi ini lebih difokuskan pada belanja operasional dan non-operasional.

    Kementerian/Lembaga diinstruksikan untuk menyampaikan hasil identifikasi efisiensi kepada mitra Komisi DPR RI sebelum batas waktu yang ditetapkan. Apabila tidak disetujui hingga 14 Februari 2025, maka Kementerian Keuangan berhak menyesuaikan anggaran secara mandiri.

    Langkah pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh Sri Mulyani merupakan strategi pemerintah dalam mengelola keuangan negara secara lebih efisien dan bertanggung jawab.

    Dengan menekan pengeluaran yang kurang produktif, pemerintah berharap dapat mengoptimalkan anggaran untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas.

    Kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal dan memastikan bahwa setiap rupiah dalam APBN digunakan seefektif mungkin. Transparansi dalam pelaksanaan kebijakan ini akan menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan efisiensi anggaran nasional.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Sri Mulyani pastikan bansos tak terdampak kebijakan efisiensi anggaran

    Sri Mulyani pastikan bansos tak terdampak kebijakan efisiensi anggaran

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam BRI Microfinance Outlook 2025 di Tangerang, Banten, Kamis (30/1/2025). ANTARA/Imamatul Silfia

    Sri Mulyani pastikan bansos tak terdampak kebijakan efisiensi anggaran
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 30 Januari 2025 – 13:10 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan dana bantuan sosial (bansos) tidak terdampak oleh arahan efisiensi anggaran yang diminta oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Yang tidak dipotong adalah anggaran-anggaran belanja bantuan sosial. Tidak ada pengurangan anggaran sedikit pun di situ,” kata Sri Mulyani dalam BRI Microfinance Outlook 2025 di Tangerang, Banten, Kamis.

    Menkeu mengungkapkan target belanja negara pada tahun anggaran 2025 mencapai Rp3.621,3 triliun.

    Untuk mengoptimalkan pagu belanja negara, pemerintah melakukan penyesuaian anggaran agar lebih tajam dan efisien, sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo kepada kementerian dan lembaga.

    Efisiensi itu bertujuan untuk memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) benar-benar dapat langsung dinikmati oleh masyarakat.

    Sebaliknya, berbagai pos anggaran lainnya mengalami penyesuaian, seperti perjalanan dinas, ATK, serta berbagai kegiatan seremonial yang tidak berdampak langsung pada masyarakat.

    “Kementerian dan lembaga diminta oleh Presiden tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa lebih diefisienkan. Namun, program dan proyek atau anggarannya harus langsung terkena pada masyarakat,” ujar dia.

    Sebelumnya, Sri Mulyani mengeluarkan surat yang memerintahkan kementerian/lembaga untuk melakukan efisiensi anggaran terhadap 16 pos belanja.

    Dalam surat bernomor S-37/MK.02/2025 yang dikutip di Jakarta, Selasa, Sri Mulyani menyatakan surat tersebut merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025.

    Guna mengakomodasi arahan tersebut, Sri Mulyani menetapkan 16 pos belanja yang perlu dipangkas anggarannya dengan persentase yang bervariasi, mulai dari 10 persen hingga 90 persen.

    Rinciannya, pos belanja alat tulis kantor (ATK) diminta untuk diefisiensikan sebesar 90 persen; kegiatan seremonial 56,9 persen; rapat, seminar, dan sejenisnya 45 persen; kajian dan analisis 51,5 persen; diklat dan bimtek 29 persen; serta honor output kegiatan dan jasa profesi 40 persen.

    Kemudian, percetakan dan suvenir 75,9 persen; sewa gedung, kendaraan, peralatan 73,3 persen; lisensi aplikasi 21,6 persen; jasa konsultan 45,7 persen; bantuan pemerintah 16,7 persen; pemeliharaan dan perawatan 10,2 persen; perjalanan dinas 53,9 persen; peralatan dan mesin 28 persen; infrastruktur 34,3 persen; serta belanja lainnya 59,1 persen.

    Menteri/pemimpin lembaga diminta untuk menyampaikan rencana efisiensi kepada DPR dan melaporkan persetujuannya kepada menteri keuangan atau direktur jenderal anggaran paling lambat 14 Februari 2025.

    Bila sampai batas waktu yang ditentukan menteri/pimpinan lembaga belum menyampaikan laporan revisi, maka Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) akan mencantumkan dalam catatan halaman IV A DIPA secara mandiri.

    Sumber : Antara

  • Menkeu Sri Ungkap Anggaran Makan Bergizi Naik Rp100 Triliun di Tengah Penghematan Belanja ASN

    Menkeu Sri Ungkap Anggaran Makan Bergizi Naik Rp100 Triliun di Tengah Penghematan Belanja ASN

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan menambahkan anggaran makan bergizi gratis (MBG), yang sebelumnya Rp71 triliun menjadi total Rp171 triliun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025.

    Sri Mulyani menjelaskan tujuan penambahan anggaran Rp100 triliun tersebut agar penerima manfaat program makan bergizi gratis bisa diperluas sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Apabila programMBGprogram MBGprogramMBG mencakup seluruh anak-anak di Indonesia, ibu hamil, PAUD sampai dengan anak sekolah, jumlahnya mencapai sekitar 90 juta penerima manfaat,” jelas Sri Mulyani dalam BRI Microfinance Outlook 2025, Kamis (30/1/2024).

    Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hanya mengalokasikan anggaran program makan bergizi sebesar Rp71 triliun pada 2025. Dengan anggaran tersebut, penerima manfaat program MBG ditargetkan sebanyak 17,9 juta siswa, ibu hamil, dan balita pada akhir 2025.

    Kini, Sri Mulyani menegaskan akan ada tambahan anggaran program MBG sebesar Rp100 triliun sehingga totalnya menjadi Rp171 triliun. Dengan tambahan anggaran tersebut, penerima manfaatnya ditargetkan menjadi 40 juta jika disusun secara moderat hingga 82,9 juta untuk target optimis. Penerima terdiri dari siswa, ibu hamil, dan balita pada akhir 2025.

    “Saya berharap bahwa ini akan menimbulkan multiplier yang luar biasa bagi usaha kecil menengah di seluruh Indonesia,” ujar Sri Mulyani.

    Bendahara negara itu memproyeksikan pertambahan anggaran MBG tersebut akan memberi kontribusi sebesar 0,7% terhadap pembentukan produk domestik bruto (PDB).

    Sementara itu, tenaga kerja yang terlibat diproyeksikan berkisar 185 ribu orang. Lalu, kemiskinan diperkirakan berkurang hingga 0,19 persentase poin.

    Sebagai perbandingan, sebelumnya dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025, Sri Mulyani dan jajarannya memperkirakan program MBG hanya berkontribusi sekitar 0,1% ke PDB pada 2025. Proyeksi tersebut berdasarkan anggaran Rp71 triliun.

    Sementara itu, riset yang dilakukan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menunjukkan angka yang lebih kecil. Indef mencatat program MBG dengan anggaran Rp71 triliun akan berkontribusi ke pertumbuhan PDB sebesar 0,06% atau sekitar Rp14,61 triliun pada tahun 2025.

    Sumber Tambahan Anggaran MBG

    Pada kesempatan yang sama, Sri Mulyani menyatakan Kemenkeu sedang melakukan penyesuaian anggaran kementerian/lembaga sesuai arahan Prabowo untuk melakukan penghematan hingga Rp306 triliun dalam APBN dan APBD 2025.

    Dia mengklaim hasil penghematan anggaran tersebut akan dialokasikan ke program yang lebih efisien dan berdampak secara langsung ke masyarakat. Oleh sebab itu, Sri Mulyani menyatakan tidak akan ada pemotongan anggaran untuk program-program bantuan sosial.

    “Program dan proyek atau anggarannya harus langsung mengena kepada masyarakat. Untuk itu, salah satu yang menjadi prioritas penting dari Bapak Presiden adalah program makan bergizi gratis,” ungkap Sri Mulyani.

    Artinya, jika anggaran MBG bertambah Rp100 triliun, maka sepertiga dari total hasil penghematan anggaran (Rp306 triliun) akan dialokasikan ke program unggulan Prabowo tersebut.

  • Efisiensi Anggaran 2025, Sri Mulyani Pastikan Bansos Tak Terpangkas

    Efisiensi Anggaran 2025, Sri Mulyani Pastikan Bansos Tak Terpangkas

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan (Menkeu)  Sri Mulyani Indrawati memastikan dana bantuan sosial (bansos) tidak terdampak oleh kebijakan efisiensi anggaran yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Anggaran belanja bantuan sosial tidak mengalami pemotongan. Tidak ada pengurangan sedikit pun di pos tersebut,” ujar Sri Mulyani dalam acara BRI Microfinance Outlook 2025 di Tangerang, Banten, Kamis (30/1/2025).

    Menkeu menjelaskan bahwa target belanja negara pada tahun anggaran 2025 mencapai Rp3.621,3 triliun. Untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran, pemerintah melakukan penyesuaian pada beberapa pos belanja agar lebih efisien dan tepat sasaran, sesuai arahan Presiden kepada kementerian dan lembaga.

    Kebijakan efisiensi ini bertujuan untuk memastikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

    Sebaliknya, sejumlah pos anggaran yang tidak berdampak langsung pada masyarakat mengalami pemangkasan, seperti perjalanan dinas, alat tulis kantor (ATK), serta berbagai kegiatan seremonial.

    “Kementerian dan lembaga diminta untuk tidak menggelar kegiatan yang bisa lebih diefisienkan. Namun, program dan proyek yang menyasar langsung masyarakat tetap harus berjalan,” tegas Sri Mulyani.

    Sri Mulyani sebelumnya mengeluarkan surat bernomor S-37/MK.02/2025, yang menginstruksikan efisiensi terhadap 16 pos belanja sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

    Persentase pemangkasan anggaran bervariasi antara 10% hingga 90%. Para menteri dan pimpinan lembaga diwajibkan menyampaikan rencana efisiensi kepada DPR dan melaporkan persetujuannya kepada Menteri Keuangan atau Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) paling lambat 14 Februari 2025.

    Apabila hingga batas waktu tersebut laporan revisi belum disampaikan, Kementerian Keuangan dan DJA akan mencantumkan perubahan anggaran tersebut dalam halaman IV A DIPA secara mandiri.

  • Maskapai hingga Hotel Bersiap Tersengat Kebijakan Hemat Anggaran Prabowo

    Maskapai hingga Hotel Bersiap Tersengat Kebijakan Hemat Anggaran Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Kebijakan efisiensi anggaran belanja pemerintah yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto diproyeksikan akan memukul bisnis maskapai hingga perhotelan. Kegiatan pemerintah, terutama perjalanan dinas, memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan sektor jasa tersebut.

    Asosiasi maskapai penerbangan nasional, Indonesia National Air Carriers Association (INACA) menyebut bahwa penghematan anggaran perjalanan dinas dapat berdampak bagi jumlah pax segmen pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

    “Tentu ada dampaknya bagi jumlah pax segmen pemerintah pusat/daerah dengan adanya pengurangan budget perjalanan pejabat pemerintah tersebut,” ujar Sekjen INACA Bayu Sutanto kepada Bisnis, dikutip Rabu (29/1/2025).

    Dia mengatakan, segmen pemerintah khususnya perjalanan dinas berkontribusi sekitar 30%-35% terhadap industri penerbangan.

    Menurutnya, maskapai yang berpotensi paling terdampak dengan kebijakan efisiensi anggaran perjalanan dinas adalah maskapai penerbangan yang berada di bawah naungan badan usaha milik negara (BUMN).

    “Tentu yang potensi terdampak besar ke maskapai-maskapai BUMN seperti Garuda Indonesia, Citilink, dan Pelita Air,” kata Bayu.

    Sementara itu, industri perhotelan dan restoran juga bersiap mengantisipasi penurunan bisnis imbas efisiensi anggaran pemerintah. Pengusaha hotel dan restoran pun akan mengambil langkah efisiensi maupun penyesuaian untuk mempertahankan bisnisnya.

    Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran mengatakan, daerah-daerah di luar Pulau Jawa seperti Sumatra, Kalimantan, Papua, Sulawesi, dan Nusa Tenggara sangat bergantung pada kegiatan pemerintah. Hal ini mengingat tidak banyak perusahaan swasta yang melakukan aktivitas ekonomi di daerah-daerah tersebut.

    Jika terjadi penurunan aktivitas di daerah-daerah tersebut, pengusaha kemungkinan akan menangguhkan sementara aktivitas kerja untuk pekerja harian maupun merekrut pekerja baru. Padahal, sektor ini berkontribusi positif terhadap pembukaan lapangan kerja.

    “Kalau di sisi kita kan justru membuka lapangan pekerjaan itu yang justru memicu pertumbuhan ekonomi,” ujar Maulana kepada Bisnis.

    Penurunan bisnis hotel dan restoran, menurutnya, juga akan memberikan dampak rambatan ke pendapatan asli daerah (PAD).

    “Tentu pertama PAD-nya akan menurun di setiap kota karena pajak hotel-restoran itu lima besar [sumber] pendapatan asli daerah,” tuturnya.

    Adapun, lewat Inpres Nomor 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, Prabowo memerintahkan penghematan anggaran hingga Rp306,69 triliun. Dua alokasi anggaran yang dipangkas yaitu belanja kementerian/lembaga (k/l) hingga Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp50,59 triliun.

    Prabowo meminta k/l melakukan penghematan belanja pegawai dan bantuan sosial. Secara spesifik, jenis belanja yang dihemat sekurang-kurangnya adalah belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin.

    Orang nomor satu di Indonesia itu turut memerintahkan kepala daerah membatasi kegiatan yang bersifat seremonial. Bahkan, dia meminta belanja perjalanan dinas dipotong hingga 50%.

  • Cak Imin Panggil Kepala BPS Besok, Kejar Selesaikan Data Tunggal Ekonomi Bulan Ini
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        29 Januari 2025

    Cak Imin Panggil Kepala BPS Besok, Kejar Selesaikan Data Tunggal Ekonomi Bulan Ini Nasional 29 Januari 2025

    Cak Imin Panggil Kepala BPS Besok, Kejar Selesaikan Data Tunggal Ekonomi Bulan Ini
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM)
    Muhaimin Iskandar
    mengharapkan,
    data tunggal sosial ekonomi
    rampung akhir bulan ini.
    “Ya kita berharap akhir Januari sudah tuntas,” kata Cak Imin, panggilan karib Muhaimin, saat ditemui wartawan di TMII, Jakarta Timur, Rabu (29/1/2025).
    Cak Imin akan mengundang BPS dan seluruh kementerian terkait untuk membahas dan menuntaskan data tunggal.
    “Besok saya akan undang Kepala BPS dan semua kementerian terkait untuk menuntaskan sekaligus
    profiling
    kemiskinan dulu,” kata dia.
    Cak Imin menyebut,
    profiling
    kemiskinan dilakukan agar pemerintah mengetahui berapa dana yang akan digelontorkan untuk membantu rakyat.
    “Ya kita tuntaskan berapa uang yang harus diberikan kepada mereka,” tuturnya.
    Untuk itu, kata Cak Imin, Kementerian Sosial, Bappenas, Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, P3KE, BKKBN, pemerintah daerah, dan perangkat desa ikut dalam membahas data tunggal ini.
    “Semuanya digabung jadi satu data tunggal sosial ekonomi, dikoordinasi langsung oleh BPS,” tandasnya.
    Sebelumnya diberitakan, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa BPS saat ini sedang menyelesaikan proses penunggalan data yang mengintegrasikan berbagai sumber, seperti DTKS, P3K, dan data Dukcapil.
    “Nantinya, data ini akan mencakup data individu dan data keluarga sebagai basis sasaran program bansos. Setelah finalisasi, data ini akan diperbarui secara berkala melalui mekanisme yang sedang dirumuskan,” jelas Amalia di Gedung Kementerian PMK, Senin (13/1/2025).
    Menteri Sosial, Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul, mengatakan bahwa dalam proses pemutakhiran ini, penerima bansos akan dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu miskin ekstrem, miskin, dan rentan miskin.
    Dia menambahkan bahwa dinamika data, seperti adanya perpindahan tempat tinggal atau kematian, akan diperbarui melalui mekanisme formal di daerah dan jalur partisipasi masyarakat melalui aplikasi Cek Bansos.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.