Xcloud.id

Topik: Bantuan Sosial

  • Mensos Ungkap DTSEN Segera Diluncurkan: Mudah-mudahn Bulan Ini

    Mensos Ungkap DTSEN Segera Diluncurkan: Mudah-mudahn Bulan Ini

    Jakarta –

    Kementerian Sosial (Kemensos) dan Badan Pusat Statistik (BPS) telah memfinalisasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). DTSEN ditargetkan akan diluncurkan bulan ini.

    Menteri Sosial (Mensos) Republik Indonesia, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan DTSEN akan diumumkan dalam waktu dekat.

    “Pada saatnya akan diumumkan, mudah-mudahan bulan ini,” katanya, dalam keterangan tertulis, Senin (3/2/2024).

    Hal tersebut ia sampaikan usai bertemu dengan Kepala BPS di Kantor Kemensos, Jakarta, Senin (3/2).

    Gus Ipul mengatakan finalisasi DTSEN akan dikoordinasikan dengan kementerian terkait. Saat DTSEN tuntas, profil penerima manfaat (PM) akan dipetakan lagi.

    “Intervensinya ada yang perlindungan sosial, ada yang rehabilitasi sosial, dan ada yang pemberdayaan sosial,” katanya.

    Ia mengungkapkan ada peluang bertambahnya daftar PM untuk bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial (Bansos), dan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Kemensos juga membuka pintu sanggahan dan usul sebagai PM PKH hingga bansos.

    “Peluangnya akan kembali lagi bekerja sama dengan pemerintah daerah, dalam hal ini bupati, wali kota, dan para pendamping kami,” ungkapnya.

    Ia juga memastikan DTSEN nantinya akan dicek ulang dan diperbarui setiap tiga bulan sebelum penyaluran Bansos. Sehingga, harapannya bantuan tepat sasaran.

    “Data yang sudah final itu, dinamis. Tiap hari ada yang meninggal dan lahir, tiap hari ada yang pindah dan keluar negeri,” ujarnya.

    Selain itu, Gus Ipul mengatakan pemutakhiran DTSEN menjadi sangat penting karena sangat dinamis. Tak hanya dilakukan kementerian dan lembaga tapi juga pemerintah daerah.

    “Saya bergembira karena semua berjalan sesuai yang kita rencanakan sebelumnya, dan ini sudah mencapai titik akhir dari seluruh proses yang telah kita lalui,” tuturnya.

    Pada kesempatan yang sama, Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasari mengatakan DTSEN telah masuk pada titik akhir. Finalisasi DTSEN ini akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan kementerian lainnya.

    “Namanya data tunggal ini proses rekonsiliasinya dengan seluruh data-data yang tersedia termasuk data Dukcapil,” katanya.

    (prf/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • VIDEO Pemerintah Targetkan Data Tunggal Terpadu Rampung pada Februari: Sudah Masuk Tahap Akhir – Halaman all

    VIDEO Pemerintah Targetkan Data Tunggal Terpadu Rampung pada Februari: Sudah Masuk Tahap Akhir – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), mengungkapkan bahwa proses pemadanan data tunggal sosial dan ekonomi nasional telah memasuki tahap akhir.

    Pernyataan tersebut disampaikan Gus Ipul usai bertemu dengan Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti.

    Pertemuan yang membahas data tunggal terpadu tersebut berlangsung di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, pada Senin (3/2/2025).

    Gus Ipul mengungkapkan pemerintah menargetkan pengumuman data tunggal sosial dan ekonomi nasional pada Februari ini.

    Saat ini, data tunggal terpadu masih dalam tahap evaluasi oleh kementerian dan lembaga terkait.

    “Saya bergembira karena semuanya berjalan sesuai yang kita rencanakan sebelumnya.”

    “Dan ini sudah mencapai titik akhir dari seluruh proses yang telah kita lalui,” ujar Gus Ipul.

    Sementara itu, Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan pihaknya masih melakukan pengecekan akhir terkait data tersebut.

    “Bahwa data tunggal sosial ekonomi ini sudah masuk pada titik akhir yang akan kami koordinasikan dengan kementerian-kementerian terkait lainnya,” tutur Amalia.

    Amalia juga menambahkan BPS telah melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dalam rangka memperbarui dan memastikan akurasi data.

    “Kita sudah melakukan rekonsiliasi terus dengan Dukcapil. Jadi, nantinya datanya ini akan disebut sebagai data tunggal,.”

    “Jadi ini harus, namanya data tunggal ini proses rekonsiliasinya dengan seluruh data-data yang tersedia termasuk data Dukcapil,” jelasnya.

    Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), juga mengungkapkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional sudah rampung. 

    Data ini, menurut Cak Imin, akan menjadi acuan bagi Pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.

    “Alhamdulillah semakin sempurna yang dilakukan oleh kepala BPS sudah sangat cepat langsung,” ujar Cak Imin.

    Pernyataan tersebut disampaikan Cak Imin usai mengikuti Rapat Tingkat Menteri (RTM) Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kantor Kemenko PM, Jakarta, pada Kamis (30/1/2025).(*)

     

     

     

     

  • Cek Segera NIK KTP Penerima Dana Bansos PKH Februari 2025 hingga Rp3,8 Juta

    Cek Segera NIK KTP Penerima Dana Bansos PKH Februari 2025 hingga Rp3,8 Juta

    JABAR EKSPRES – Bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial (Kemensos) kembali disalurkan tahun 2025 untuk masyarakat yang memenuhi syarat.

    Bagi Anda yang ingin mengetahui apakah nama Anda terdaftar sebagai penerima bansos PKH di bulan Februari 2025, kini pengecekannya bisa dilakukan dengan mudah secara online.

    Baca juga : Cara Dapat Bantuan BLT BBM 2025 Rp300.000, Cukup Penuhi Syarat ini

    Cukup dengan ponsel, Anda bisa mengecek status penerima hanya dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP melalui situs resmi atau aplikasi Cek Bansos.

    Yuk, simak panduan lengkapnya di bawah ini!

    Cara Cek NIK Penerima Bansos PKH Februari 2025 Lewat HP

    Ada dua cara mudah untuk mengecek apakah Anda termasuk penerima bansos PKH periode Februari 2025, yaitu melalui situs resmi Kemensos dan aplikasi Cek Bansos:

    1. Cek NIK PKH via Website Resmi Kemensos

    Berikut langkah-langkah untuk mengecek nama Anda melalui situs cekbansos.kemensos.go.id:

    Buka situs resmi (https://cekbansos.kemensos.go.id/) melalui browser di ponsel atau komputer.Masukkan data wilayah sesuai domisili Anda, mulai dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa/kelurahan.Isi nama lengkap sesuai dengan KTP.Masukkan kode verifikasi yang muncul di layar.Klik tombol “Cari Data” dan tunggu beberapa saat.Cek hasilnya:

    Jika terdaftar sebagai penerima PKH, maka nama Anda akan muncul di daftar penerima.

    Jika tidak terdaftar, akan muncul notifikasi “Tidak Terdapat Peserta”.

    2. Cek NIK PKH via Aplikasi Cek Bansos

    Jika ingin lebih praktis, Anda bisa menggunakan aplikasi resmi Cek Bansos yang tersedia di Google Play Store atau App Store. Berikut caranya:

    Unduh dan instal aplikasi “Cek Bansos” dari Play Store atau App Store.Login ke akun Anda dengan username dan password. Jika belum memiliki akun, lakukan registrasi terlebih dahulu dengan mengisi data diri lengkap.Pilih menu “Cek Bansos” pada halaman utama.Masukkan data wilayah sesuai domisili KTP.Ketik nama penerima manfaat sesuai dengan identitas KTP.Isi kode verifikasi captcha yang tertera, lalu klik “Cari Data”.Tunggu beberapa saat hingga sistem menampilkan hasil pencocokan data.

  • 17 Kementerian/Lembaga Tak Kena Pangkas Anggaran Sri Mulyani: DPR, MA, hingga Polri

    17 Kementerian/Lembaga Tak Kena Pangkas Anggaran Sri Mulyani: DPR, MA, hingga Polri

     

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kepada seluruh Kementerian dan Lembaga untuk melakukan efisiensi anggaran hingga mencapai Rp256,1 triliun pada tahun 2025. Namun, nyatanya kebijakan ini tak berlaku untuk sebagian instansi pemerintah.

    Instruksi Presiden Prabowo sebelumnya disampaikan melalui surat bernomor S-37/MK.02/2025 yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

    Sebagai pengelola keuangan negara, Sri Mulyani memutuskan untuk memangkas anggaran infrastruktur sebesar 34,3 persen sebagai bagian dari langkah efisiensi tersebut.

    Namun, dia menegaskan bahwa pemangkasan anggaran ini tidak akan memengaruhi belanja untuk pegawai atau bantuan sosial (bansos).

    Untuk merealisasikan arahan Presiden, Sri Mulyani mengidentifikasi 16 pos anggaran yang perlu dipangkas dengan persentase yang bervariasi, mulai dari 10 persen hingga 90 persen.

    Berikut adalah rincian pemangkasan anggaran yang dilakukan:

    Anggaran alat tulis kantor (ATK): 90 persen Anggaran kegiatan seremonial: 56,9 persen Rapat, seminar, dan kegiatan serupa: 45 persen Kajian dan analisis: 51,5 persen Diklat dan bimtek: 29 persen Honor untuk output kegiatan dan jasa profesi: 40 persen Anggaran untuk percetakan dan souvenir: 75,9 persen Sewa gedung, kendaraan, dan peralatan: 73,3 persen Lisensi aplikasi: 21,6 persen Jasa konsultan: 45,7 persen Bantuan pemerintah: 16,7 persen Pemeliharaan dan perawatan: 10,2 persen Anggaran perjalanan dinas: 53,9 persen Peralatan dan mesin: 28 persen Anggaran infrastruktur: 34,3 persen Belanja lainnya: 59,1 persen

    Langkah-langkah ini diharapkan dapat membantu menciptakan efisiensi anggaran yang signifikan tanpa mengganggu program yang langsung menyentuh masyarakat.

    Namun, ternyata ada kementerian dan lembaga yang tidak terdampak pengurangan anggaran besar-besaran oleh Sri Mulyani. Sekitar 17 kementerian dan Lembaga tercatat dengan anggaran yang sama persis di 2025, antara lain:

    Kemenko Bidang Politik dan Keamanan: Ep268.281.288.000 Kementerian Pertahanan: Rp166.265.927.210.000 Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif: Rp279.606.498.000 Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR): Rp969.201.354.000 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR): Rp6.690.346.011.000 Kepolisian Republik Indonesia: Rp126.641.918.908.000 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): Rp1.237.441.326.000 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK): Rp6.154.590.981.000 Mahkamah Agung (MA): Rp12.684.119.652.000 Kejaksaan Republik Indonesia: Rp24.276.145.850.000 Badan Narkotika Nasional (BNN): Rp2.455.081.387.000 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP): Rp2.473.747.926.000 Bendahara Umum Negara Rp1.932.536.529.766.000 Badan Intelijen Negara (BIN): Rp7.049.688.281.000 Mahkamah Konstitusi (MK): Rp611.477.078.000 Pusat Pelaporan dan Analisis Transmisi Keuangan (PPATK): Rp354.560.077.000 Badan Gizi Nasional: Rp71.000.000.000.000. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pengamat: Program Makan Bergizi Gratis Harus Konsisten dan Bebas dari Celah Kesalahan – Halaman all

    Pengamat: Program Makan Bergizi Gratis Harus Konsisten dan Bebas dari Celah Kesalahan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh Presiden RI Prabowo Subianto mendapat apresiasi luas dari berbagai pihak.

    Direktur Eksekutif Trias Politika, Agung Baskoro, menilai program ini sebagai kebijakan yang berpihak pada hak dasar dan masa depan anak Indonesia.

    Menurut Agung, MBG bukan hanya program bantuan sosial biasa, tetapi merupakan ide otentik yang membedakan pemerintahan Prabowo dari para pendahulunya.

    “MBG mempertegas keberpihakan Presiden Prabowo kepada wong cilik. Program ini langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Agung kepada wartawan, Minggu (2/2/2025).

    Ia juga menyebut bahwa kebijakan ini memiliki potensi untuk menjadi warisan penting (legacy) dari pemerintahan Prabowo, karena berfokus pada pembangunan sumber daya manusia (SDM), berbeda dari presiden sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada infrastruktur.

    Meski demikian, Agung menekankan bahwa keberlanjutan dan efektivitas program ini harus dijaga dengan baik.

    Konsistensi dalam pelaksanaan menjadi kunci utama agar MBG benar-benar memberikan dampak maksimal bagi masyarakat.

    “Syaratnya, pelaksanaan MBG mesti konsisten dan tidak boleh ada celah kesalahan. Harus ada zero tolerance terhadap segala bentuk penyimpangan,” tegasnya.

    Agung berharap pemerintah memastikan mekanisme distribusi yang tepat, transparan, serta diawasi dengan ketat agar program ini tidak mengalami hambatan atau penyalahgunaan.

    Dengan demikian, MBG dapat terus berjalan sebagai program unggulan yang memberikan manfaat nyata bagi generasi penerus Indonesia.

  • Feri Amsari Sindir Jokowi: Mantan Presiden Kok Masih Menari?

    Feri Amsari Sindir Jokowi: Mantan Presiden Kok Masih Menari?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari, menyoroti peran Jokowi yang dinilai masih aktif dalam berbagai agenda pemerintahan meski telah lengser dari jabatannya sebagai Presiden.

    Dikatakan Feri, hingga saat ini Jokowi masih menerima tamu, membagikan bantuan sosial, serta berkeliling Indonesia.

    “Sampai hari ini mantan Presiden (Jokowi) masih terima tamu, bagi-bagi bansos, keliling Indonesia, apakah terlarang? Tidak terlarang,” ujar Feri dikutip dari unggahan akun X @ILCTalkshow (2/2/2025).

    Secara hukum, aktivitas tersebut memang tidak terlarang. Namun, ia mempertanyakan apakah keterlibatan Jokowi dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto justru menjadi beban bagi kepemimpinan yang baru.

    “Tapi apakah seorang mantan Presiden yang mendukung Presiden saat ini ikut menari di dalam berbagai hal,” tukasnya.

    Feri menimbang bahwa kehadiran cawe-cawe Jokowi di pemerintahan Presiden Prabowo akan menjadi duri dalam daging.

    “Bagaimana kalau kerja-kerjanya hanya akan memberatkan sikap Presiden saat ini,” Feri menuturkan.

    Kata Feri, apa yang dilakukan Jokowi selama ini tidak etis bagi seorang mantan Presiden.

    “Tidak wajar Presiden yang punya pilihan sikap politik sama ikut menari, itu yang dilakukan pak Jokowi,” cetusnya.

    Ia juga menyinggung persepsi publik bahwa pemerintahan saat ini masih didominasi oleh peran Jokowi.

    Padahal, masyarakat menanti langkah serta kebijakan nyata dari Presiden Prabowo

    “Apakah publik salah menilai bahwa dalam pemerintahan ini, tarian pak Jokowi terlalu banyak, sementara orang menunggu tarian pak Prabowo,” tandasnya.

  • KPU Ciamis Inovatif, Evaluasi Pemilu Sambil Promosikan Wisata Lokal

    KPU Ciamis Inovatif, Evaluasi Pemilu Sambil Promosikan Wisata Lokal

    JABAR EKSPRES – Satu langkah inovatif diambil oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ciamis dalam mengevaluasi pelaksanaan Pemilu 2024.

    Alih-alih menggelar rapat formal yang sering kali dianggap monoton, KPU Ciamis memilih untuk mengajak ratusan jurnalis berwisata ke Mini Ranch, salah satu destinasi lokal yang menawan, di Kabupaten Ciamis.

    Langkah ini bukan hanya bertujuan untuk mengevaluasi hasil pemilu, tetapi juga untuk mempromosikan potensi wisata Ciamis sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

    Ketua KPU Ciamis, Oong Ramdani, menegaskan bahwa memilih wisata lokal sebagai sarana evaluasi merupakan langkah strategis.

    Menurut dia, kegiatan ini mencerminkan visi yang lebih luas dari KPU Ciamis, di mana evaluasi dan promosi pariwisata berjalan beriringan.

    “Kenapa harus keluar daerah kalau Ciamis punya wisata luar biasa? Dengan berwisata di sini, kita membantu ekonomi lokal dan tidak membuang anggaran ke luar,” kata dia, Minggu (2/2).

    BACA JUGA: Akademisi Dukung Pengurangan Hibah Bansos di Kabupaten Ciamis

    Ia mengatakan, pentingnya memanfaatkan sumber daya lokal untuk kemajuan daerah.

    Dengan menggandeng jurnalis, KPU tidak hanya menciptakan momen evaluasi, tetapi juga mengajak untuk menjadi duta wisata Ciamis, yang pada gilirannya dapat membantu menyebarluaskan informasi positif tentang daerah tersebut.

    “Mini Ranch dipilih sebagai destinasi karena menawarkan pengalaman unik yang menggabungkan konservasi Sapi Pasundan, taman bermain, tempat ngopi dengan suasana alam, serta pemandangan pegunungan yang masih asri,” katanya.

    Destinasi ini bukan hanya sekadar tempat wisata, tetapi juga merupakan contoh nyata bagaimana pariwisata dapat dikembangkan tanpa menghilangkan unsur budaya lokal.

    Di Mini Ranch, pengunjung dapat belajar tentang pentingnya konservasi hewan sambil menikmati keindahan alam. Misalnya, pengunjung dapat berinteraksi langsung dengan Sapi Pasundan, yang merupakan salah satu ikon budaya Ciamis.

    Hal ini menunjukkan bahwa wisata tidak hanya sekadar hiburan, tetapi juga dapat menjadi sarana edukasi yang bermanfaat.

    BACA JUGA: LBH Tatar Galuh Ciamis Siap Beri Pendampingan Hukum bagi Korban Penipuan Program MBG

    Salah satu pemateri dalam acara tersebut, Hendra Sukmana SH MH, memberikan apresiasi kepada KPU Ciamis atas inisiatif yang diambil.

  • Cukup  Siapkan KTP,  Saldo Dana Gratis  Hingga Rp750.000 siap CAIR ke akun EWallet

    Cukup  Siapkan KTP,  Saldo Dana Gratis  Hingga Rp750.000 siap CAIR ke akun EWallet

    JABAR EKSPRES –  Peluang emas dapat Saldo Dana gratis hingga senilai Rp750.000 bakal siap cair di Bulan Februari 2025 ini. Caranya hanya cukup siapkan KTP untuk proses pendaftaran nanti.

    Saldo dana gratis ini merupakan  bantuan dari pemerintah untuk keluarga miskin yang memiliki kriteria tertentu sesuai dengan ketentuan di Program Keluarga Harapan (PKH),  jika kamu memilii keluarga yang masih hamil atau menyusui, atau memiliki balita, lansia hingga berkebutuhan khusus, kamu bisa mendaftarkan diri untuk menjadi penerimanya.

    Bukan hanya itu, jika masih memiliki anak di usai sekolah, mulai dari SD, SMP dan SMA yang sederajat, kamu juga bisa mengajukan pendaftaran baru.

    Baca juga : Seminggu Cair Rp1,7 Juta Saldo DANA Gratis, Cuma Main Game ini

    Mumpung masih di awal tahun, sehingga diharapkan namamu bisa diajukan untuk menerima bantuan di tahun anggaran 2025 ini.

    Yang bisa mendapatkan bantuan saldo dana gratis hingga Rp750.000 adalah keluarga penerima manfaat (KPM)  yang memiliki anak usia balita (0-6tahun) dan yang didalam keluarganya ada yang hamil atau menyusui.

    Jika kamu merasa memenuhi kriteria tersebut, dan belum pernah menerima bantuan dari pemerintah sebelumnya, maka kamu berhak untuk mendaftar agar namamu masuk ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosia (DTKS) .

    Cara mendaftarnya juga dipermudah oleh pemerintah, kamu hanya perlu mendaftar secara online menggunakan HP saja. Namun sebelum mendaftar siapkan KTP dan KK untuk membantu pengisian data nantinya.

    Untuk mendaftar Program Keluarga Harapan (PKH) secara online, bisa dilakukan dengan cua cara berikut ini :
    1. Melalui aplikasi
    – Mengunduh aplikasi Cek Bansos dari Play Store atau App Store
    – Membuat akun baru dengan mengisi data diri, seperti nama, NIK, alamat, dan email aktif
    – Melampirkan foto KTP dan foto diri sambil memegang KTP
    – Menunggu verifikasi dari admin Kemensos
    – Login ke aplikasi
    – Memilih menu “Daftar Usulan”
    – Mengisi data sesuai KTP, termasuk data keluarga dan – komponen PKH yang dimiliki
    – Mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan
    – Memeriksa kembali semua informasi, lalu kirim usulan
    – Menyimpan nomor registrasi yang diberikan untuk memantau status pengajuan

  • Begini Penyebab Mahasiswa Uhamka di Temukan Meninggal di Gunung Joglo

    Begini Penyebab Mahasiswa Uhamka di Temukan Meninggal di Gunung Joglo

    JABAR EKSPRES – Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Prof, Buya Hamka ( UHAMKA ) Mohamad Rohadi, 21 tahun yang dinyatakan hilang di Gunung Joglo Kabupaten Bogor telah ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa.

    Sebelum meninggal Rohadi sedang mengikuti kegiatan Pecinta Alam Diklatsar yang diadakan oleh IMAPALA UHAMKA.

    BACA JUGA: Kisruh Dana PIP Universitas Bandung yang Berujung Penyelewengan!

    Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor Adam Hamdani mengatakan, korban dinyatakan hilang selama 4 hari sejak dilaporkan hilang pada 29 Januari 2024 di kawasan Gunung Joglo, Desa Cibeureum, Kecamatan Cisarua.

    ‘’Jadi korban ini sempat hilang selama 4 hari,’’ ujar Adam dalam keterangannya kepada wartawan, (1/02/2025).

    Menurutnya, penyebab korban mininggal masih dalam pendalaman, namun diduga kuat korban jatuh kejurang saat jalut pendakian tertutup kabut tebal.

    BACA JUGA: Tega, Dana Bansos Milik Mak Inong Berusia 90 Tahun Diembat!

    ‘’Di jalur pendakian terdapat jurang, ditambah waktu itu cuca sedang tidak bersahabat,’’ ujatr Adam.

    Korban terlepas dari rombongan dan tersesat dan kemungkinan terjatuh, hal ini dipertegas dengan kondisi korban ketika ditemukan dalam kondisi terlungkup dan barang bawaan ada di dekat kjenazah korban.

    Korban ditemukan dalam keadaan meninggal di dekat aliran Curug Pariuk, pada Sabtu, pukul 14.30 WIB (1/2/25).

    “Ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di aliran Curug Pariuk dalam keadaan telungkup,” ujarnya.

    BACA JUGA: Lagi Diklatsar Pecinta Alam di Gunung Joglo Bogor, Mahasiswa Uhamka Hilang!

    Saat ini korban telah di evakuasi oleh Tim Gabungan anggota Basarnas, BPBD, Damkar dan sejumlah relawan ke rumah duka.

    Sementara itu berdasarkan informasi yang dihimpun dari kalangan IMAPALA UHAMKA, waktu itu, Rohadi berada di barisan paling belakang, berdua dengan seorang senior yang bertugas sebagai swipper.

    Pada pukul 13.00 WIB , senior ingin melakukan make sure akhir dengan mengecek ke belakang sekali lagi dan Rohadi diminta untuk menunggu sebentar.

    BACA JUGA: Rahasia di Balik Air Mata

    Namun ketika senior kembali ke titik berpisah, Rohadi sudah tidak ada di jam 13.00 WIB. Senior berpikir Rohadi sudah turun duluan.

  • Protes Pemotongan Dana Bansos secara Sepihak, Warga Geruduk Kantor Desa Rawasari Kotim

    Protes Pemotongan Dana Bansos secara Sepihak, Warga Geruduk Kantor Desa Rawasari Kotim

    Kotawaringin Timur, Beritasatu.com – Puluhan warga Desa Rawasari, Kecamatan Pulau Hanaut, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), menggeruduk kantor desa setelah mengetahui dana bantuan sosial (bansos) yang mereka terima dipotong sepihak oleh oknum pemerintah desa. Mereka menuntut agar uang tersebut segera dikembalikan dan meminta pelaku pemotongan dana bansos diproses secara hukum.

    Dengan membentangkan spanduk tuntutan, warga yang tergabung dalam kelompok penerima manfaat (KPM) mendesak agar oknum pemerintah desa yang diduga terlibat, yakni KAUR pemerintahan desa berinisial W dan sekretaris badan permusyawaratan desa (BPD) berinisial R, segera diperiksa.

    Menurut pengakuan warga, seharusnya setiap warga penerima bansos mendapatkan bantuan sebesar Rp 1,2 juta. Namun, saat pencairan melalui Kantor Pos, dana mereka dipotong tanpa alasan yang jelas, dengan nominal bervariasi mulai dari Rp 100.00 hingga lebih dari Rp 200.000.

    Setelah dilakukan mediasi antara warga dan pihak pemerintah desa, serta dihadiri oleh aparat kecamatan, akhirnya disepakati seluruh dana bansos yang telah dipangkas akan dikembalikan sepenuhnya kepada warga.

    “Bantuan sosial untuk KPM ini merupakan bantuan yang sempat tertunda pada 2024 lalu yang berjumlah 49 orang. Sebenarnya ini bukan kewenangan kami, melainkan Kementerian Sosial dan penyalurnya itu Kantor Pos. Tadi sudah disepakati bantuan yang dipangkas dikembalikan,” kata Kepala Desa Rawasi Sigit Pranowo, Sabtu (1/2/2025).

    Meskipun dana bansos telah dikembalikan, warga tetap mendesak agar kedua oknum yang terlibat diberhentikan dalam waktu 10 hari ke depan. Apabila tidak, mereka akan melanjutkan kasus ini ke jalur hukum.

    “Kami sudah memberikan opsi kepada yang bersangkutan. Meski uang dikembalikan, proses hukum tidak bisa dihentikan begitu saja, karena apa yang telah dilakukan oleh oknum ini sudah melanggar hukum terkait penggelapan atau pemotongan dana bansos,” kata Nunung Adi Satriono yang ditunjuk warga sebagai penasihat hukum.