TRIBUNJATIM.COM, CILEGON – Kondisi kemiskinan di Kota Cilegon menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten, persentase penduduk miskin di Kota Cilegon menurun dari 3,98 persen pada tahun 2023 menjadi 3,75 % pada 2024.
Jika dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Banten, persentase penduduk miskin di Kota Cilegon termasuk salah satu yang terendah, di urutan kedua setelah Tangerang Selatan yang 2,30 % pada 2024.
Sementara, di Provinsi Banten persentase penduduk miskin sebesar 5.84 % pada 2024.
Secara nasional, tingkat kemiskinan Indonesia pada 2023 berada di angka 9,57 % .
Dengan demikian, Cilegon memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional, menempatkannya sebagai salah satu kota dengan kinerja penanggulangan kemiskinan yang baik.
Keberhasilan ini tidak lepas dari serangkaian kebijakan strategis, seperti penguatan program bantuan sosial, peningkatan akses pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Keberhasilan ini juga berkat dukungan Pemerintah Kota Cilegon untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui program pinjaman modal usaha dengan bunga 0 % serta perizinan legalitas untuk mendukung bisnis UMKM.
Pemkot Cilegon juga menggratiskan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), pengurusan sertifikasi halal, dan pengurusan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
“Kami ingin memastikan bahwa setiap warga Cilegon memiliki kesempatan untuk mengembangkan keterampilan dan menciptakan usaha mandiri. Dengan mendorong UMKM dan pelatihan kerja yang inovatif, kami yakin dapat menciptakan masyarakat yang lebih mandiri dan sejahtera,” ujar Wali Kota Cilegon, Helldy Agustian dalam keterangan tertulisnya, Senin (3/2/2025).
Memang, terdapat indikasi bahwa kelompok masyarakat tertentu, terutama yang kurang terjangkau oleh perkembangan industri, masih rentan terhadap kemiskinan.
Namun Pemerintah Kota Cilegon selalu membuat kebijakan-kebijakan yang signifikan untuk menaikkan taraf hidup mereka.
Selain menekan angka kemiskinan, Pemerintah Kota Cilegon juga terus berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program pendidikan dan kesehatan.
Program beasiswa pendidikan telah menjangkau ribuan anak dari keluarga kurang mampu, sementara layanan kesehatan berbasis komunitas semakin diperluas.
Tidak hanya itu, untuk mengurangi angka pengangguran, Disnaker Kota Cilegon juga terus membuka akses pekerjaan di industri dalam negeri dan luar negeri.
Akses dalam negeri yakni dengan melakukan pemagangan para siswa dan masyarakat di industri yang ada di Kota Cilegon. Sebagian besar ada yang kemudian menjadi pekerja di pabrik atau industri tempat mereka magang.
Dengan berbagai program yang terus berjalan, Pemerintah Kota Cilegon optimis dapat menurunkan angka kemiskinan lebih ke bawah lagi. Salah satu langkah strategis yang tengah diambil adalah peningkatan akses pelatihan kerja bagi masyarakat usia produktif dan penguatan program kewirausahaan berbasis digital.
Dukungan dari Masyarakat dan Sektor Swasta
Peran aktif masyarakat dan kontribusi sektor swasta telah menjadi faktor kunci keberhasilan program pembangunan di Kota Cilegon.
Salah satu contoh nyata adalah kolaborasi dengan perusahaan lokal dalam menciptakan lapangan kerja baru dan menggelar berbagai program pelatihan keterampilan yang berdampak positif bagi masyarakat.
Menurut Dr. Adiwarman, S.Sos., S.H., M.H., pengajar pada Departemen Ilmu Administrasi Fiskal Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, tata kelola (governance) yang baik menempatkan pemerintah sebagai pusat penggerak, berkolaborasi erat dengan masyarakat dan sektor swasta untuk menciptakan hasil optimal yang menguntungkan semua pihak.
“Keterjaminan ekonomi, fisik, dan psikologis adalah isu penting yang harus diprioritaskan, dan pemerintah harus menggandeng berbagai pemangku kepentingan untuk menjawab tantangan ini,” jelasnya.
Dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di masyarakat Cilegon, pemerintah telah membangun kemitraan strategis dengan pihak swasta dan komunitas lokal. Inisiatif ini membuahkan hasil nyata, didukung oleh pengakuan dari Bank Dunia terhadap keberhasilan Indonesia dalam menurunkan tingkat kemiskinan melalui kolaborasi lintas sektor.
“Kolaborasi yang dilakukan Pemerintah Kota Cilegon bersama masyarakat dan sektor swasta menjadi contoh nyata tata kelola kolaboratif yang efektif. Dengan tetap menjadikan negara sebagai pusat, pemerintah mampu merangkul semua pihak untuk merealisasikan program pengentasan kemiskinan,” tambahnya.
Komitmen Berkelanjutan untuk Kesejahteraan
Pemerintah Kota Cilegon berkomitmen untuk terus melanjutkan program-program yang berorientasi pada peningkatan taraf hidup masyarakat.
Dengan visi yang jelas dan langkah strategis yang matang, fokus pembangunan tidak hanya pada penurunan angka kemiskinan, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
“Sejak era 1960-an hingga pasca reformasi, tata kelola kebijakan telah berevolusi menjadi pendekatan yang lebih teknokratis dan berbasis pada pemanfaatan seluruh potensi masyarakat dan sektor swasta,” ungkap Dr. Adiwarman, merujuk pada model kebijakan rasional yang terus menjadi panduan.
Wali Kota Cilegon, Helldy Agustian, menegaskan bahwa keberhasilan ini adalah hasil kerja keras semua elemen masyarakat.
“Dengan kolaborasi yang terus terjaga, kami optimis menciptakan masa depan Cilegon yang lebih sejahtera dan inklusif untuk semua warga,” ujarnya penuh semangat.
Kolaborasi lintas sektor yang terus diperkuat menunjukkan bahwa Kota Cilegon bukan hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pembangunan yang berkelanjutan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh warganya.
