Sejak 2013 hingga 2024, angka yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia berkutat di level 5 persenan. Data terbaru BPS menunjukkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,03 persn sepanjang 2024. Pertumbuhan ekonomi 5 persenan ini belum bisa menjadi pijakan yang memadai menuju high income country di 2045.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan pada masa pemerintahannya, perekonomian nasional bisa tumbuh mencapai 8 persen. Mungkinkah hal itu tercapai? Tentu saja obsesi beliau sangat mungkin tercapai namun harus disertai dengan sejumlah perbaikan di sektor sektor strategis.
Di sisi lain, kita juga perlu memberi pertimbangan kepada Presiden Prabowo, bahwa agenda pertumbuhan tinggi hendaknya menyertakan seluruh rakyat untuk menikmati kue ekonomi. Tidak ada yang tertinggal di antara mereka dalam pembangunan.
Dengan demikian pekerjaan rumah kita ada dua hal, pertama; keluar dari jebakan pertumbuhan lima persenan, kedua; mengoreksi pertumbuhan ekonomi dengan model rembesan ke bawah (trickle down effect) yang diperkenalkan oleh Albert Hirschman, dan dijalankan oleh Presiden Ronald Reagen di Amerika Serikat (AS). Sejak Orde Baru hingga kini, kebijakan ini terus kita jalankan.
Model kebijakan ekonomi yang memberikan insentif ekonomi bagi kalangan atas, oleh Hirschman diyakini akan memberikan spillover effect positif. Asumsi ini mengandaikan, bila perekonomian kelas atas tumbuh karena berbagai kemudahan akan membuka lapangan kerja baru. Pilihan kebijakan seperti ini menyisakan masalah, sebab laju pertumbuhan ekonomi kelas atas yang mendapat insentif jauh lebih besar dibandingkan golongan menengah bawah. Menengah bawah hanya menerima rembesan ekonomi yang terbatas.
Angka statistik membuktikan angka rasio gini Indonesia tergolong tinggi dengan menjalankan model kebijakan trickle down effect. Rasio gini di akhir orde baru mencapai 0.33, dan kritikus ekonomi saat itu sudah membunyikan suara kesenjangan sosial kita tinggi. Paska orde baru hingga kini, rasio gini tidak pernah turun dibawah 0.33, bahkan pernah mencapai 0.437 di 2013. Sepuluh tahun terakhir, rasio gini di rentang 0,38 hingga 0,40, artinya kesenjangan sosial masih tinggi.
Pembuktian kedua bisa kita gunakan analisa Thomas Piketty tentang ketidaksetaraan terjadi bila kekayaan privat berkembang lebih cepat dari pendapatan nasional. Data credit Suisse, 2022 menunjukkan 66,8 persen penduduk Indonesia dewasa memiliki kekayaan di bawah 10 ribu USD, dikelompok atas, sebanyak 2 persen penduduk dengan kekayaan 100 ribu–1 juta USD, dan sebanyak 0,1 persen penduduk dewasa dengan kekayaan diatas 1 juta USD. Rasio gini kekayaan makin senjang, mencapai skor 0,78.
Pertumbuhan Inklusif
Saya mengapresiasi berbagai kebijakan yang ditempuh oleh Presiden Prabowo dalam mengonsolidasikan sumber-sumber anggaran pembangunan agar pertumbuhan ekonomi bisa melampaui target APBN 2025 sebesar 5,2 persen. Lebih dari itu, pertumbuhan ekonominya agar lebih inklusif. Terbaru melalui instruksi presiden (inpres), pemerintah melakukan langkah efisiensi belanja negara. Dengan demikian, APBN diharapkan lebih fokus untuk membiayai program-program strategis, seperti; perbaikan gizi anak, kesehatan, pendidikan, kemandirian pangan, dan energi.
Dengan program gizi dan pendidikan yang baik, permintaan tenaga kerja sehat dan terdidik di pasar tenaga kerja bisa kita penuhi. Tentu ini bukan program sekali jadi, akan tetapi harus berkelanjutan. Bila dijalankan secara massif dan sistematis, maka outcome-nya untuk mendapatkan tenaga kerja berkualitas bisa diharapkan lebih cepat.
Menyelam sambil minum susu, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hendaknya bisa dijalankan lebih inklusif. Badan Pangan Nasional (Bapanas) dapat mengorganisir para pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di tiap-tiap wilayah. Dengan standar produk dan layanan yang telah ditetapkan, mereka dapat menjadi pemasok MBG. Langkah ini bisa menjadi penggerak kebangkitan UMK yang berjumlah lebih dari 65 juta, serta mendongkrak daya beli menengah bawah yang terus menurun sejak paska pandemi.
Pada sektor hulu, Program MBG dapat mendorong permintaan kebutuhan bahan makanan. Dengan demikian Bapanas juga bisa bersinergi dengan pemerintah daerah dan desa untuk menata rantai pasoknya di tiap-tiap wilayah. Permintaan berskala besar ini akan memberi nyawa rangkap bagi para petani dan peternak lokal. Dari sisi subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR), pemerintah bisa fokuskan pada petani, peternak dan UMK yang menopang Program MBG ini. Program MBG juga bisa menjadi pijakan awal kita memulai kemandirian pangan nasional.
Selain itu, jika langkah besar ini bisa diorganisir dengan baik, dengan sendirinya akan mengurangi alokasi subsidi program bantuan sosial, yang alokasinya sangat besar dalam 10 tahun terakhir namun tidak membawa dampak pemberdayaan dan malah menjelma menjadi alat politik.
Di luar APBN, tampaknya Presiden Prabowo juga mendorong konsolidasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Salah satunya, pembentukan super holding Danantara. Danantara bisa menjadi mesin pertumbuhan ekonomi, sebab dengan capital expenditure (capex) yang besar dari Danantara lebih memungkinkan mengelola arah investasi strategis, setidaknya untuk membangkitkan industri nasional.
Dua kata kunci dari Danantara; investasi dan industrialisasi yang terarah. Langkah ini bisa menjadi tonggak penting bagi perluasan program hilirisasi yang dikelola langsung oleh BUMN. Namun, sasarannya harus fokus, yakni pengelolaan sumber daya alam menjadi barang industri yang menjadi rantai pasok global.
Saya berkeyakinan, jika dua pilar APBN dan BUMN programnya dapat teroganisasi dengan baik, maka kita bisa meraih dual hal sekaligus, yakni pertumbuhan ekonomi tinggi, keluar dari jebakan 5 persenan, dan pertumbuhan ekonomi yang di topang oleh para pelaku ekonomi arus bawah hingga menengah, dengan sendirinya pertumbuhan ekonomi kita jauh lebih inklusif.
Said Abdullah,
Ketua Bidang Sumber Daya DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
