Topik: Bantuan Sosial

  • Merajut Mimpi Swasembada Pangan hingga Tutup Keran Impor    
        Merajut Mimpi Swasembada Pangan hingga Tutup Keran Impor

    Merajut Mimpi Swasembada Pangan hingga Tutup Keran Impor Merajut Mimpi Swasembada Pangan hingga Tutup Keran Impor

    Jakarta

    Swasembada pangan menjadi target ambisius pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tugas untuk mencapai target itu berada di bawah koordinator Zulkifli Hasan yang ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan.

    Pria yang akrab disapa Zulhas itu telah memetakan bagaimana langkah Indonesia untuk mencapai cita-cita swasembada pangan. Target itu harus tercapai untuk memastikan ketersediaan pangan nasional tanpa ketergantungan pada impor.

    Kepada detikcom, Zulhas blak-blakan cara kepemimpinan dan koordinasi yang dilakukan untuk mengejar target swasembada pangan. Berikut petikan wawancara lengkapnya.

    Dari 100 hari ini, pekerjaan Pak Menko yang paling berat. Urusan makan gratis ini bukan perkara mudah, tapi sudah berjalan. Itu bisa diceritakan lebih dahulu barangkali?

    Ya, memang ujungnya itu Pak Prabowo itu kan sangat cinta kepada rakyat, sebenarnya seorang patriot. Oleh karena itu saya 15 tahun, baru menang pun ya setia. Karena kami setia dengan perjuangan.

    Kalau Indonesia mau maju, kan tergantung manusianya. Manusianya harus sehat, harus pintar, cerdas, kuat badannya. Ya tentu kaitannya sama pangan, makan bergizi yang cukup. Karena anak-anak Indonesia rata-rata itu IQ di bawah 80.

    Saya pernah jadi ketua karate, tarung, kita belum keluar jurus, kaki kita ditendang, kalah langsung. Karena kalah dengan kekuatan gizinya. Nah itu kesana kan secara mutlak pangan, gizi itu pangan. Makanya tidak ada negara yang maju tanpa berdaulat di bidang pangan.

    Nah itu jadi sangat penting. Kita ini 28 tahun ribut terus soal demokrasi, macam-macam ya, sehingga ini agak terabaikan. Dibangun, tetapi tidak diprioritaskan, baru Pak Prabowo menjadi top prioritas utama.

    Kalau bicara soal swasembada itu bagian dari upaya untuk meneguhkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Tapi kemudian reformasi, kita membenahi demokrasi, terus bicara soal partai politik. 29 tahun habis waktu kita.

    Berarti sekarang kembali ke hal dasar?

    Harus, karena mau bagaimana. Bayangkan, kita kan walaupun baru 15 juta yang dapat manfaat, makan bergizi gratis itu, tetapi sudah berjalan. Mudah-mudahan nanti kalau Pak Presiden, APBN kita longgar, tambah lagi Rp 140 triliun di bulan Agustus atau September. Maka akan bermanfaat kepada 82 juta orang. Artinya seluruh rakyat Indonesia akan mendapat manfaat itu. Nah kalau itu nanti diukur, kelihatan hasilnya, fisiknya, kesehatannya, kecerdasan dan sebagainya.

    Sekali lagi, untuk itu kan program pokoknya ini, harus, bayangkan, kalau 82 juta, beras saja harus tambah 4,5 juta ton. Beras saja, belum telur, belum ikan, belum lagi ayam, sayur sayuran dan lain lain. Nah oleh karena itu program kedaulatan pangan, atau swasembada pangan memang nggak boleh ditawar-tawar.

    Kan semua program nggak pasti berjalan dengan mulus 100%, berjalan sempurna di awal-awal. Ada yang bilang kurang enak lah, kurang ini, itu pasti jadi catatan. Faktanya ini tetap berjalan programnya dan yang menerima manfaat sudah ada.

    Saya kan barusan dari Banyuwangi, bagus. Memang anak-anak kita itu, kadang-kadang sayur kan nggak suka. Tapi ini kan ada ahli gizinya, ada ahli nutrisi, dan sebagainya itu kan.

    Jadi bukan sekedar memberikan makan gratis?

    Enggak, nanti kan diukur, berapa tahun (umur anak) diukur. Nah makanya harus memenuhi standar itu, harus ada sayur sebagai serat, harus ada protein, karbohidrat cukup. Makanya harus ada ikan, atau ayam, atau telur, ada nasinya, sayurnya, ada buahnya. Belum tentu anak-anak suka, tapi ini harus.

    Ini akan sustain nggak, Pak Menko? Artinya apakah ini takutnya ini cuma sesaat aja beban negara berat, kemudian ditangguhkan dulu? Ini menjadi prioritas, anggaran dipotong-potong untuk ini?

    Itu duluan, bahkan sebelum beliau dilantik sudah “ini dulu nih”, yang dibahas beliau, sudah siap.

    Bicara swasembada pangan sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi kalau misalnya program ini berjalan terus. Pak Menko katakan tadi ada tambahan 4,5 juta ton?

    Iya, kalau sudah penerima sudah 82 juta anak kita, oh beras saja 4,8 juta (ton).

    Sementara di saat yang sama Pak Menko akan mencanangkan tidak akan impor beras, mungkin nggak untuk tercapai?

    Iya, jadi gini. Kita tahun lalu, baru sebulan lewat kan. Kita putuskan waktu itu, Pak Menko, rapat kita akan impor beras 4 juta (ton), masuk 3,6 juta (ton). Tetapi tahun ini kami sudah putuskan kami rapat koordinasi, kita putuskan kita tidak impor beras lagi tahun ini.

    Karena perintah Bapak Presiden kita ini harus percaya diri, kita bekerja keras, kita ikhtiar dulu. Jangan belum-belum, ah mana mungkin swasembada pangan, mana bisa mana, jangan begitu ya. Kita insyaallah bisa. Dan selalu di mana ada kemauan, ada kesungguhan, ada ikhtiar, di situ ada jalan.

    Dan kami melihat ya kita bisa tahun ini tidak impor beras. Ada dua, itu yang kami lakukan. Pertama, swasembada itu kita tentu membangun baru, ada di Merauke itu 1 juta (hektare) lebih, ada di Kalimantan Tengah, di Kalimantan Timur, yang kita sebut food estate itu. Itu mungkin totalnya 2-3 juta (hektare) yang akan dibangun. Itu penting, penting sekali. Karena kita ini negara besar, penduduk kita bertambah terus. Masa maka kita tergantung sama luar negeri.

    Saya kemarin Menteri Perdagangan, pelan pelan aja ini ngomongnya, setahun bolak balik India mau beli beras nggak dikasih, bayangin kita punya uang buat beli, harganya mahal US$ 6.200 per ton. Jadi memang kita harus bisa mandiri. Karena ini menyangkut negara besar, jumlah uang yang besar.

    Jadi tadi pertambahan bangun (lahan pertanian) baru tapi ini nggak bisa cepat. Nggak mungkin kita tahun besok langsung, nggak bisa. Kalau bangun baru kan perlu waktu. Perlu ada resetnya, perlu ada penelitiannya, perlu bangun jalan, perlu bangun irigasi, penyesuaian lahan sawahnya, buka lahan publik. Waktunya mungkin 5 tahun sampai 7 tahun.

    Nah, setelah kami pelajari, ada yang cepat. Itu yang kita sebut optimalisasi atau intensifikasi. Misalnya saya lihat berapa sih luas baku sawah kita? 8,4 juta (hektare). Itu sudah dikurangi alih fungsi lahan 7,4 juta (hektare).

    Luas tanah, panen berapa yang dipanen. yang dipanen 10 juta (hektare), kalau sekali panen 7,4 juta (hektare) berarti sisanya 2,5 juta (ha) yang dua kali. Berarti masih banyak lahan-lahan sawah kita yang cuma sekali panen.

    Artinya ini sebenarnya sawah-sawah kita nggak seragam?

    Artinya ada masalah. Ada yang tanam sekali, ada yang dua kali, ada yang tiga kali, kecil sekali. Berarti yang sekali itu bisa dioptimalisasi (menjadi panen) dua kali. Kita pelajari. Oh, saya telepon Pak Menteri PU, ‘Pak Menteri PU, coba cek, ada ga sawah-sawah yang belum ada irigasi?’, ‘Baik Pak.’ Kami suruh Sekjen Kementan ‘Perlu berapa lama?’, ‘Seminggu, Pak.’ Ketemu angka 2,6.

    Ini semua karena kita tuh membelakangi pertanian barangkali ya selama 29 tahun?

    Nggak membelakangi juga, tapi tidak program utama. Misalnya, kita stabil kan demokrasi kita mungkin baru Pak Jokowi ya, itu agak stabil, membangun kan ga ada gangguan banyak gitu ya. Tapi fokusnya kan infrastruktur, banyak hasilnya. Nah sekarang fokusnya itu pertanian.

    Kembali lagi ke cita-cita awal kita. Ya ini beresin dulu, hal dasar. Pak Menko juga sebutkan bahwa petani kita sudah tua-tua, varitas yang ditanam itu itu aja.

    Sekarang orang pakai GMO (Genetically Modified Organism), mau jagung, mau padi, mau ayam, gitu. Kita, varitas kita mungkin 20 tahun yang lalu masih kita pakai, termasuk perkebunan rakyat, termasuk perkebunan tebu itu ya, termasuk kopi, termasuk kelapa itu masih dulu-dulu.

    Jadi kita 28 tahun terus terang saya akui tertinggal. Pertanian itu dibangun oleh Pak Harto. Irigasi yang sekunder, tersier itu, premier Pak Harto. Tetapi kalau bendungan itu Pak Jokowi, tapi sampai (irigasi) primer, tersier, sekunder belum. Jadi kalau kita lihat irigasi, wah Pak Harto. Bangun pabrik pupuk, zaman Pak Harto.

    Bulog karena dibeli hasil pertanian, gudang-gudang 1.800, Pak Harto. Jadi memang kita 28 tahun ini tertinggal, makanya Thailand, Vietnam jauh maju.

    Padahal kita pemakan nasi paling banyak di dunia.

    Tapi bukan nggak bisa, kita bisa.

    Bagaimana kemudian menyeimbangkannya Pak Menko? Karena kita mau juga, kita kan sekarang cuma 18% katanya PDB kita dari industrialisasi, dari manufakturing. Jadi kan harus diakselerasi juga. Itu otomatis kan butuh lahan juga. Bagaimana kemudian menyeimbangkan antara lahan pertanian?

    Jadi kita Jawa nggak mungkin bertambah, Sumatera tidak mungkin bertambah, Sulawesi Selatan nggak mungkin bertambah, itu yang kita optimalisasi. Karena jangka panjang, Jawa itu harusnya menjadi pusat pendidikan, pusat keuangan, pusat industri yang industri kreatif, perdagangan dan lain-lain.

    Nah sementara untuk pertanian memang kita harus siapkan tempat-tempat yang baru. Itulah yang food estate itu. Misalnya Merauke, Kalimantan Timur. Walaupun kita ini kan baru bangun ibu kota baru aja udah ribut. Memang Jawa ya harusnya bisa cuma 80 juta kan pulau Jawa ini, sekarang kapal ini kan 160 juta, ya kapal namanya pulau Jawa ini, 160 juta lebih, kan sudah over. Maka kita harus memperluas. Kayak Barat dulu nemukan Australia, maju. Nah kita punya Papua.

    Tapi tanahnya itu memang layak untuk jadi sawah? Karena kan orang bilang wah ini tanahnya beda nih.

    Apa saja bisa tumbuh, selama ada teknologi.

    Pak Menko, ini juga salah satu statement yang agak promising sebenarnya. Optimistis tapi ya mungkin menimbulkan sinisme juga soal kita harus diversifikasi harga, jadi satu harga. Jadi kalau dulu ada BBM itu satu harga. Nah sekarang ini gabah satu harga, dicanangkan Rp 6.500/kg nggak boleh kurang?

    Begini, kita filosofinya itu harus mendidik rakyat kita itu produktif. Produktif itu, pemerintah, negara harus hadir, kita harus berpihak. Karena terus terang, petani kita itu petani paling rajin di dunia.

    Tapi kalau tidak berpihak, mau tanam, pupuk datangnya waktu panen. Harga bagus waktu tanam, begitu panen harganya murah. Ya lama-lama juga nggak ada yang mau. Sekarang anak muda ditanya jadi petani, nggak ada yang mau. Petani-petani kita sudah aging, dulu 60% petani itu tenaga kerjanya, sekarang tinggal 20-25%. Jadi anak anak muda nggak mau lagi.

    Nah itu tuh ada yang keliru. Kita pelajari itu apa? Nggak boleh dong inflasi, tapi yang korban petani kan, nggak boleh. Negara hadir dalam bentuk subsidi. Kan Thailand juga begitu, Vietnam juga begitu.

    Karena itu kita harus membeli hasil produksi petani-petani kita dengan harga yang layak, yang untung. Jangan mereka terjebak dengan tengkulak terus. Oleh karena itu kami rapat atas dipimpin Pak Presiden, atas usulan saya, Bapanas, gabah harus dibeli Rp 6.500/kg.

    Oleh karena itu yang paling depan Bulog. Ada masalah lagi kemarin, lama ini persiapannya, ada ini segala macam, ada uang. Sekarang Bulog, uang nggak ada masalah lagi. Uangnya cukup, sudah ada Rp 23 triliun tambah Rp 16 triliun. Jadi cukup untuk (menyerap) setara beras 3 juta.

    Nah, tinggal sekarang gudang. Dengan Bulog kami sudah rembuk berkali-kali rapat ini. Ini kan di balik, di dapurnya, lama ini urusannya. Kita sudah ada tersedia gudang bisa nampung 2 juta ton dan kami masih cari (gudang untuk menyimpan) 1 juta ton lagi, 2 juta ton sudah ada. Karena kita akan panen raya bulan Februari, Maret, April.

    Uang ada, gudang ada, apa lagi? Tinggal beli. Kami juga tahu, Bulog punya SDM terbatas di level kabupaten, sedangkan sawah ini kan desa-desa kan. Oleh karena itu tidak mungkin ini kerja sendiri, ini mesti melibatkan kepala daerah, kepala desa, Camat, Bupati, dan TNI, Polri. Kita satu tim. Karena kalau satu, tetapi tidak melakukan tugasnya, gol bunuh diri, nggak bisa.

    Jadi itu ada jaminan tetap ya? Silakan lapor atau memberitahu kepada pemerintah kalau misalnya dibeli tidak di angka itu?

    Saya di kantor saya sekarang saya buka crisis center. Begitu mau tanam, pupuk nggak ada, lapor. Kita akan perintah pupuk Indonesia kabupaten itu untuk kasih. Satu kali, dua kali dua puluh empat jam, dua hari nggak ada, kita minta diganti yang di kabupaten itu. Begitu juga kalau harga gabah tidak Rp 6.500/kg, itu lapor. Ada masalah pupuk, masalah harga, silahkan menghubungi nomor itu, semacam crisis center.

    Sudah ada jalan keluarnya, sudah ada duitnya ada, dalam pelaksanaannya karena ini kerja besar ya, dalam waktu singkat. Karena panen raya itu hanya Februari, Maret, April, 3 bulan, Bulog harus dapat setara beras, 2-3 juta.

    Pak Menko, ngomong soal Bulog ini kan, apa namanya, organ pemerintah. Terus sekarang jadi BUMN, sekarang akan ada perubahan struktur untuk mensukseskan ini?

    Hanya penyesuaian pengurusnya, tapi tugasnya sama saja. Karena walaupun dia juga bayar bunga, bunganya juga rendah, bunga pun disubsidi juga oleh pemerintah. Jadi itu tidak menjadi… uang cukup, untungnya ada, walaupun nggak besar. Jadi bunganya akan ditanggung oleh pemerintah. Jadi nggak ada alasan, duit cukup untuk membeli sebanyak 3 juta ton. Kalau Bulog mampu menyerap 2-3 juta, maka harga otomatis akan terkerek. Tapi kalau Bulog nggak beli, nggak ada persaingan.

    Kalau kita dengar asta cita dan rencana pemerintah ini kan sebenarnya memberikan insentif banyak kepada rakyat kecil. Ini mungkin angin segar buat rakyat kecil karena selama ini rakyat kecil kan di saat-saat tertentu aja diperhatikan dan lain sebagainya. Nah pertanyaannya insentif ini sampai kapan? Sehingga masyarakat kemudian bisa mandiri misalnya?

    Ini harus continue karena begini, kita harus mendidik masyarakat kita produktif. Nggak boleh terus terusan mengandalkan sumbangan, bantuan sosial, nggak bisa dong. Mereka harus produktif, mereka harus bekerja keras, hasilnya bagus, dia harus kreatif, melahirkan berbagai kreatifitas.

    Seperti di Thailand, mereka kan begitu. Tapi kalau yang pasif, cuman nunggu aja gitu, lama lama mimpi jadi orang kaya ikut judol (judi online), kita kan nggak mau begitu. Nah tentunya harus continue. Kalau harganya nggak dijamin, jatuh, jadi nggak tanam lagi. Sekarang kita lebih produksinya. Besok, dia rugi, ya nggak tanam lagi dia.

    Jadi itu bagian dari mendidik publik ya? Karena banyak sekali, sekarang kalau tinggal satu rumah, anak sekolah dapat bantuan, keluarga miskin dapat bantuan, lansia dapat bantuan. Ini satu rumah akhirnya nungguin bantuan semua?

    Banyak pelajarannya kita ambil ya. Kadang-kadang tetangga, ibu-ibu dua, akrab dekat, gitu ya, begitu ada yang bagikan minyak goreng, bisa berkelahi. Saya pengalaman beberapa tempat, bagi buku tulis aja, itu anak-anak SMA bisa berantem sama temannya. Nah ini kan harus kita, harus kita didik, anak-anak kita produktif, masyarakat kita masyarakatnya produktif, pemerintah harus hadir, dan ini Pak Prabowo paham betulnya.

    Dan Pak Prabowo, dia cinta, mengerti, memang syaratnya jadi pemimpin nih, jadi bupati, jadi kades, jadi camat, itu harus cinta. Cinta itulah baru akan ada keberpihakan dan inisiatif-inisiatif.

    Misalnya kemarin kita itu ya, kenapa agak sulit, karena banyak sekali yang terlibat. Pupuk aja aturnya menggurita, makanya pupuk hadir saat panen. Ini kita pangkas, beberapa kali rapat, selesai. Sekarang dipangkas, misalnya pupuk hanya SK Mentan, langsung ke Gapoktan.

    Dan sebenarnya kan kita juga tahu, baik sembunyi-sembunyi maupun terbuka, segala sesuatu yang datang dari luar negeri itu kan mendatangkan rente untuk sebagian orang.

    Ya gini, bukan hanya itu, kita ini nggak sadar lama-lama kita akan tergantung. Kita ini makan beras, nasi goreng. Tapi kita sekarang pagi udah makan roti. Nah itu kita kan nggak bisa menanam gandum, apa nggak kita tergantung? Tahu berapa kita impor gandum? 13 juta ton satu tahun.

    Apalagi? kita suka bawang merah, tetapi dicekoki terus bawang putih, sekarang separuh-separuh. Buah kita kan banyak, buah kita segala macam dulu, ada jeruk, ada mangga, banyak lah itu ya, buah naga, rambutan, manggis. Tetapi sekarang yang kita makan (di Indonesia) tidak tumbuh. Lama-lama kita tergantung (dengan impor).

    Penelitian kita kan ada di BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional), dia anggarannya. Orang sudah pakai GMO, kita masih yang dulu. Jadi memang banyak PR yang mesti kita kerjakan. Tapi kalau kita mulai, kita sungguh-sungguh, Presiden langsung memimpin kita, kalau bupati, gubernur, sampe Camat, Kades ikut, kita bisa

    Dan satu yang saya ucapkan syukur adalah salah satu yang akan untuk tidak diimpor. Tapi juga ada cita-cita untuk tidak mengimpor garam, tidak mengimpor garam. Negara kita ini adalah negara dengan garis pantai terpanjang. Impor garam nggak masuk akal.

    Tahu nggak berapa impornya? 3 juta ton, dulu terakhir 4 juta ton.

    Itu gimana ceritanya, laut kita kan luas?

    Kita kan kalau susah, dikit-dikit, beli, dikit-dikit, beli, susah dikit, beli.

    Ini katanya akan ada panen raya garam?

    Iya, jadi, saya karena perintah presiden kita kerja keras, maka kami sudah larang (impor). Satu, beras nggak boleh impor tahun ini semua, jagung nggak impor tahun ini, gula untuk konsumsi ya, kita tidak impor tahun ini. Kemudian garam untuk konsumsi dan mamin (makanan dan minuman) kita tidak impor tahun ini.

    Izin kita awasi ya?

    Iya, itu tentu dong. Jadi, tadi kalau dibilang saya yang hebat, nggak. Ini timnya yang hebat. Kalau Menko itu kan kerjanya koordinasi-koordinasi aja, amal salehnya yang banyak. Tapi yang kerja itu ada Mentan, Bapanas, ada Gubernur, dari Menteri KP, menteri yang lain, semua terlibat.

    Dan itu semua bisa tercapai, (setop impor) beras, gula, garam, jagung?

    Kalau jagung ini akan ada problem. Tapi problem-nya enak, ini problem memang kita ini kurang masalah, lebih masalah. Jadi jagung ini kebutuhan kira-kira 11 juta (ton). Tapi produksi tahun ini mungkin bisa sampai 18 juta (ton).

    Sekarang kan berbarengan ya panennya nih, ini beras panen Februari, Maret April, jagung panen Februari, Maret April, bayangkan itu. Bagaimaa nampungnya itu? Itu PR yang besar. Karena kalau tidak, waktunya 3 bulan kan, Februari, Maret, April. Jagung dan padi sama, barengan ini, panen raya.

    Saya udah mulai ditelepon nih, (harga) jagung sudah mulai Rp 3.500 (per kg), perintah kita harus (beli) Rp 5.500 (per kg). Harga untuk pemerintah harus Rp 5.500 (per kg). Tapi dalam lapangan ini kita lagi kerja keras sekarang, agar dua masalah ini bisa kita handle.

    Ya, mudah-mudahan semua ikhtiar bisa terlaksana dengan baik, karena ya ini jadi semangat kita. Karena selama ini kan masalah pangan itu, kita bayangkan saja Pak Menko, kita ini pernah kelangkaan tempe karena kedelai itu nggak ada gitu kan. Ya itu kan artinya mungkin setelah ini bisa masuk ke kedelai, kita bisa mandiri.

    Sekarang tugas pokok kita, gula, beras, jagung. Kemudian gula memang masih kurang. Tapi kita berani dulu kalau dulu kurangnya jutaan, mungkin kurangnya besok dikit, ratusan lah. Garam kita kalau untuk pangan cukup, yang memang kita belum bisa garam ini industri. Ini tetap masih ada impornya. Misalnya untuk rumah sakit rupanya kan kalau infus, itu ada garamnya. Atau untuk industri yang tekstil itu rupanya pakai garam juga gitu.

    Pak Menteri, setelah itu barangkali kita masuk ke protein ya?

    Saya, kalau ini beres, kalau sampai bulan April Bulog bisa di gudangnya masuk beras 2 juta sampai 2,5 juta, maka mungkin Juni kita sudah dengan fokus protein. Karena kita ini di Pulau Jawa aja kan budidaya besar sekali, budidaya tangkap, belum lagi budidaya udang.

    Ini ikan sama ayam?

    Ikan, ayam, susu, daging.

    Isu kita kan daging selalu impor kan?

    Daging juga impor terus kan. Ini yang kita… Saya akan masuk ke sana nanti setelah ini kan PR beratnya sampai di April yang panen raya itu gabah dan jagungnya. Kalau ini bisa lewat, maka nanti Juni geser mulai protein.

    Saya masih ingat waktu Pak Menko masih di Menteri Perdagangan, waktu kita ngobrol-ngobrol santai itu Pak Menko seperti lah, saya nggak mau jadi Menteri Perdagangan lagi kerjanya capek. Ini kerjanya lebih capek.

    Tapi bahagia. Saya itu, saya dulu jadi Menteri Kehutanan saya nggak pernah minta, diminta Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono). Saya jadi Ketua MPR, nggak minta itu bukan hak saya, tetapi Pak SBY minta agar saya maju, akhirnya terpilih. Kemarin Pak Jokowi minta saya jadi Menteri Perdagangan. Tapi yang ini, Pak Prabowo bilang saya mau dijadikan Menko, ‘Pak kalau ini saya boleh minta nggak’, ‘Apa pak Zul?’, ‘Kalau boleh saya bidangnya pangan.’ Saya masuk politik sebetulnya pesanan orang tua saya.

    Jadi ada semacam cita-cita yang terpendam?

    Jadi ayah saya juga pesan, kami kalau di kampung kami kan kalau laki-laki salat di Masjid, kalau di Masjid itu perempuan di rumah. Jadi setiap pulang Masjid, di kampung saya itu Ayah bilang, ‘Lihat saudara-saudara kamu pergi gelap, badannya gelap, pulang gelap, rezekinya gelap.’ Jadi ayah saya bilang, ‘Kamu biar keluarga kita susah, kamu sekolah, tapi nanti kalau sudah berhasil, ingat nih, kamu bantu saudara-saudara kamu.’

    Ini saya masih terdengar suara ayah saya. Walaupun itu sudah 50 tahun yang lalu, waktu saya masih usia 6 tahun, 7 tahun. Tapi saya masih terngiang-ngiang. Dan itulah sebetulnya mimpi saya waktu saya masuk politik tahun 1996.

    Barangkali ini juga fase ya, sekarang ini Pak Menko ini sudah di posisi tertinggi partai politik. Ya ini kan tinggal di atasnya Menko kan tinggal Wapres sama Presiden. Artinya semua sudah selesai lah, urusan hidup pribadi sudah selesai. Ini sekarang bagian dari berbagi kepada masyarakat. Tapi kan kita tetap sering melihat penjabat bolak-balik, naik turun, naik turun. Nggak terlaksana juga apa janji-janjinya. Kalau ini memang sungguh-sungguh mau?

    Saya yakin, saya haqulyakin ini bisa lebih cepat dari yang kita rencanakan hasilnya, asal kita bisa mengelola produksi yang meningkat cepat. Itu aja, kalau kita bisa mengelola dan kata kunci kedua, ini kita satu tim. Ini contoh saja, kemarin saya ke Pekalongan, Pekalongan itu di 1 meter di bawah permukaan laut, begitu tanggul jebol, banjir kan. Apa yang lakukan Camat? Ini Camat luar biasa. Camat mengumpulkan warganya, dia kumpulkan karung, dia pergi ke pantai, diisi karung itu sama pasir, di tanggul, akhirnya banjirnya reda.

    Dia kerja dulu gitu, kerja dulu. Nah baru mereka berencana akan menghubungi pemerintah, kan perlu waktu. Tapi masalahnya selesai, jadi camat ini tidak perlu diam action.

    Nah kalau, nanti makanya kan kita ini sebetulnya dimandori. Maka saya keliling rapat di kantor gubernur, kita berdiskusi apa yang masalah, kita selesaikan. Nah saya berharap nanti bupati-bupati yang akan dilantik, juga rutin bupati rapat rutin, mingguan dengan kadesnya, dengan camatnya, ‘Eh kami panen di sana. Tapi Bulog kan jauh di kabupaten.’ Kades kan bisa ditanggulangi dulu, kan ada dana desa, ada dana ketahanan pangan, Rp 200 juta cukup, kalau kurang bisa pinjem BRI Rp 100 juta kan bisa, tangani dulu.

    Baru dia lapor (nanti) ke Bulog. Jadi kalau kadesnya sikapnya sama, camat-nya sikapnya sama, bupatinya sama, pemerintahan sama, kita sama, bisa. Bisa cepat.

    Benar-benar itu bisa terlaksana baik semua sehingga, ya sebenarnya ini masalah dasar. Masalah dasar yang kemudian jadi masalah kenapa kemudian negara sekaya Indonesia itu masih ada yang stunting gitu kan, memprihatinkan. Artinya kita tanam apa aja bisa tumbuh?

    Ini yang sederhana nya 62-63 tahun lalu kita kan lahir, ya keadaan Indonesia kayak apa. Kok kita bisa sehat kan? Berarti kan kita diurus benar gitu. Nah sekarang kan jauh lebih maju mestinya, kok ini kurang, ini kurang, ini kurang. Berarti kan kita yang nggak mau.

    Walaupun sebenarnya cerita Pak Menko ini, jabatan Menko ini cuma gagah gagahan saja, karena beberapa hari nggak punya kantor katanya?

    Iya kan. Itu karena maksudnya gini, kadang-kadang mau ketemu saya nggak bisa. Nggak ada, semua ada jalan. Saya baru punya kantor 3 hari, saya melantik eselon saya di depan lift, belum ada kantor. Tapi saya bilang sama eselon I, ini tidak menentukan kinerja kita. Kinerja kita ditentukan oleh kita yang kerja, kerja kita.

    Anggaran saya tahun lalu Rp 90 juta, tahun ini Rp 40 juta, itu dipotong separuh, ya nggak apa-apa. Rapat di sini, rapat di sini, rapat di sini, rapat di sini. Intinya saya percaya selalu ada ada jalan. Tentu dana penting ya, tapi dana banyak, kalau kita yang nggak siap juga nggak bisa juga.

  • Ketua Senat Universitas Jember Luncurkan ‘Catatan Pilu Pemilu 2024’

    Ketua Senat Universitas Jember Luncurkan ‘Catatan Pilu Pemilu 2024’

    Jember (beritajatim.com) – Ketua Senat Universitas Jember di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Andang Subaharianto meluncurkan buku antologi artikel politik berjudul ‘Jalan Terjal Etika Politik: Catatan Pilu Pemilu 2024’.

    Peluncuran dilaksanakan di kampus Fakultas Ilmu Budata Universitas Jember, Kamis (6/2/2025). Sejumlah petinggi Unej hadir antara lain Rektor Iwan Taruna bersama wakil-wakil rektor, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Yuli Witono, Dekan Fakultas Pertanian Muhammad Rondhi, Dekan Fakultas Ilmu Budaya Nawiyanto, Dekan Fakultas Hukum Bayu Dwi Anggono.

    Artikel-artikel dalam buku tersebut pernah diterbitkan di situs Kompas.com. Selama ini Andang menjadi kolumnis sosial politik di sana. “Saya menerbitkan ulang dalam bentuk antologi ini supaya tidak tercecer. Benang merahnya bisa dipahami, karena satu artikel dengan artikel lain saling terkait,” kata Andang usai acara.

    Melalui buku ini, Andang menggambarkan berbaliknya harapan publik terhadap pemilu. “Banyak yang kecewa, hopeless. Bahkan orang sekaliber Goenawan Mohamad yang sudah malang melintang di berbagai zaman mengalami suasana seperti itu,” katanya.

    Andang sangat berharap publik bisa membaca lebih utuh benang merah artikel-artikel politiknya setelah dibukukan. “Dengan demikian secara kronologis maupun substantif bisa diresapi pembaca. Saya berharap ini bisa mengedukasi kesadaran publik, kesadaran masyarakat,” katanya.

    Mantan aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia ini mengingatkan, bahwa tidak ada yang bisa memastikan sebuah negara yang berpengalaman melaksanakan pemilu, akan selalu bisa melaksanakannya dengan baik.

    “Pemilu setiap saat bisa dibegal, dikerdilkan oleh kepentingan-kepentingan yang lebih besar. Ini yang ingin saya sadarkan untuk terus dikawal. Pemilu 2024 sudah selesai. Berikutnya, semua komponan bangsa ini bisa menyadari, sehingga pemilu mendatang bisa dilaksanakan dengan kualitas demokrasi yang lebih baik lagi,” kata Andang.

    Jika masyarakat terus teredukasi dengan dibarengi kualitas pendidikan dan ekonomi yang membaik, Andang yakin, fajar demokrasi akan terbit. “Saya coba tanya kepada banyak orang. Simpel. Apakah Anda pada pemilu kemarin didatangi tim sukses, baik pada saat pemilu legislatif maupun pilptres. Jawabannya bisa saya simpulkan: tidak untuk mereka yang berpendidikan baik dan punya ekonomi mandiri,” katanya.

    “Jangan-jangan ini membenarkan satu teori bahwa demokrasi tidak mungkin berjalan tanpa beriringan dengan ekonomi. Jadi pendidikan masyarakat semakin baik, ekonomi semakin mandiri, maka tidak ada yang bisa mengintervensi. Di situlah pemilih betul-betul bisa melihat secara utuh siapa yang akan dipilih,” kata Andang.

    “Jadi jangan salahkan rakyat kalau kemarin kemudian memilih yang akan memberi bansos. Karena kalau mengacu teori rasional, itu jadi rational choice. Itu pilihan rasional bagi dia. Siapa yang mengirim bansos,” kata Andang.

    Andang yakin pemilu berkualitas akan menghasilkan pemimpin yang baik. “Hasil akan mengikuti proses yang berjalan,” katanya. [wir]

  • Mensos Pastikan Dana Bansos Tak Dipotong meski Ada Efisiensi Anggaran
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        6 Februari 2025

    Mensos Pastikan Dana Bansos Tak Dipotong meski Ada Efisiensi Anggaran Nasional 6 Februari 2025

    Mensos Pastikan Dana Bansos Tak Dipotong meski Ada Efisiensi Anggaran
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf memastikan bahwa anggaran bantuan sosial (
    bansos
    ) tidak akan dikurangi meski kementeriannya mengalami pemotongan anggaran.
    Pemotongan anggaran Kementerian Sosial (
    Kemensos
    ) mencapai Rp 1,32 triliun dari pagu Rp 79,5 triliun pada tahun 2025, menyusul instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 soal
    efisiensi anggaran
    pendapatan dan belanja negara.
    “Tapi yang jelas bahwa seperti arahan presiden yang tidak akan dipotong adalah
    Bansos
    . Program yang langsung untuk rakyat,” kata Saifullah Yusuf di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025) malam.
    Adapun bansos-bansos yang tidak dipotong tersebut, antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Peserta Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan, dan sejumlah bansos lainnya.
    “Itu tidak akan dikurangi sedikitpun. Bahkan, ada kemungkinan jika memang diperlukan Presiden akan menambah. Terutama yang terkait dengan hal-hal yang menyangkut kepentingan rakyat,” ujar pria yang karib disapa Gus Ipul ini.
    Dia mengatakan, terkait pemotongan anggaran, pihaknya menyiapkan tiga opsi penghematan untuk diminta pendapat kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI malam ini.
    Intinya, menurut Gus Ipul, sejumlah pos yang sudah pasti diefisiensi meliputi pengadaan alat tulis kantor (ATK), perjalanan dinas, rapat, hingga seminar.
    “Ya opsinya satu, ini opsi satu tentu penghematan kita sekian. Kalau opsi dua penghematan kita sekian. Kalau opsi tiga penghematan kita sekian. Sudah ada di situ, mulai dari ATK, penghematan ATK, penghematan perjalanan dinas. Sudah ada semua kan itu untuk FGD, seminar-seminar dan lain-lain,” kata Gus Ipul.
    Sebelumnya diberitakan, Presiden
    Prabowo
    Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 terkait pemangkasan anggaran.
    Inpres tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025, yang mengamanatkan penghematan anggaran kementerian dan lembaga sebesar Rp 256,10 triliun.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Syarat utama penerima KJP tetap terdaftar di DTKS

    Syarat utama penerima KJP tetap terdaftar di DTKS

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Syarat utama penerima KJP tetap terdaftar di DTKS
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 06 Februari 2025 – 16:07 WIB

    Elshinta.com – Syarat utama penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus tetap siswa yang tidak mampu dan terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Provinsi DKI Jakarta.

    “Jadi pertama, syarat pertamanya itu yang tidak mampu. Otomatis terdaftar di DTKS,” kata Ketua Tim Transisi Pramono Anung-Rano Karno (Doel), Ima Mahdiah di kawasan Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, Kamis.

    Hal ini disampaikan untuk merespon pernyataan Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta yang akan menerapkan syarat nilai rapor atau capaian hasil belajar dengan nilai rata-rata minimal 70 bagi siswa penerima KJP Plus.

    Nantinya DTKS juga akan dibuka lagi karena dikhawatirkan ada beberapa yang belum terdaftar.

    Ima menyebutkan, rata-rata nilai minimal 70 bukan menjadi syarat utama penerima KJP Plus. Nilai 70 itu juga tidak hanya dilihat dari nilai belajar saja, tetapi dari kepribadian atau sikap dan prestasi non akademik.

    Jadi, kata dia, bukan hanya nilai dan sebenarnya pihaknya sudah menanyakan ke Dinas Pendidikan. “Jadi 70 itu biasanya dapat darimana saja? Selain nilai itu dari kepribadian, non akademik, prestasi non akademik,” ujar Ima.

    Pertimbangan nilai yang menjadi syarat kedua ini bertujuan untuk memotivasi siswa agar berlomba-lomba mendapatkan nilai maksimal dan lebih bersemangat ketika berangkat ke sekolah.

    Selain itu, pihaknya akan mengutamakan siswa yang terdaftar dalam DTKS disertai dengan nilai rapor atau capaian hasil belajar rata-rata lebih dari 70. “Diutamakan yang DTKS dulu baru 70,” katanya

    Misalnya nilai rata-rata 90 tapi keluarga mampu maka tidak dapat bantuan sosial (bansos) pendidikan tersebut. “Jadi dasarnya yang pertama adalah yang tidak mampu baru yang kedua ya nilai,” katanya.

    Sebelumnya, Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta akan menerapkan syarat meraih nilai rapor atau capaian hasil belajar dengan nilai rata-rata minimal 70 bagi siswa penerima KJP Plus.

    “Salah satu kriteria khusus sebagai penerima KJP Plus yang diatur terbaru adalah berkaitan dengan indeks prestasi siswa atau rata-rata rapor paling rendah 70 yang harus dicapai dalam dua semester berturut-turut,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Sarjoko di Jakarta, Senin (3/2).

    Wacana penambahan syarat penerima KJP Plus itu berdasarkan hasil rapat jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dengan Tim Transisi Pramono Anung-Rano Karno.

    KJP Plus Tahap 1/2025 akan dicairkan setelah Pramono-Rano dilantik menjadi Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta. Pencarian dilakukan pada Maret 2025 yang merupakan rapel bulan Januari, Februari dan Maret.

    Sumber : Antara

  • Apakah Gaji ke-13 dan ke-14 ASN Tetap Cair? Sri Mulyani: Insyaallah

    Apakah Gaji ke-13 dan ke-14 ASN Tetap Cair? Sri Mulyani: Insyaallah

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengisyaratkan gaji ke-13 dan ke-14 (tunjangan hari raya/THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) akan tetap cair. Anggaran untuk gaji tersebut sudah disiapkan, meskipun rincian nominal belum diumumkan.

    Sri Mulyani menegaskan bahwa proses pengaturan pembayaran gaji ke-13 dan ke-14 masih berlangsung dan publik diminta untuk menunggu informasi selanjutnya.

    “Nanti tunggu saja ya. Prosesnya ya diproses saja. (Gaji ke-13 dan 14 PNS akan tetap cair?) Insyaallah,” ujar Sri Mulyani seperti dikutip dari Antara, Kamis (6/2/2025).

    Isu mengenai penghapusan tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 belakangan ASN ini ramai diperbincangkan di media sosial. Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa beliau telah mengadakan pertemuan dengan Menteri Tenaga Kerja Yassierli untuk membahas kemungkinan skema baru. Namun, detail lebih lanjut mengenai hal itu masih menjadi ranah Kementerian Keuangan.

    Di sisi lain, upaya efisiensi anggaran dalam APBN 2025 juga menjadi sorotan. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 serta surat Sri Mulyani Nomor S-37/MK.02/2025 mengarahkan pemotongan belanja di 16 pos dengan persentase yang bervariasi, mulai dari 10% hingga 90%. Rincian tersebut menyebutkan bahwa efisiensi ini tidak mencakup belanja pegawai maupun bantuan sosial. 

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan pemotongan anggaran pemerintah sebesar Rp306,69 triliun, dengan rincian Rp256,1 triliun dari belanja kementerian/lembaga dan Rp50,59 triliun dari transfer ke daerah.

    Meski demikian, terlepas dari upaya efisiensi anggaran tersebut, Sri Mulyani mengisyaratkan pembayaran gaji ke-13 dan ke-14 (THR) bagi ASN tetap akan dicairkan.
     

  • KPK Geledah Rumah Politisi Gerindra Heri Gunawan di Kasus CSR BI

    KPK Geledah Rumah Politisi Gerindra Heri Gunawan di Kasus CSR BI

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah anggota DPR Fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan terkait dugaan korupsi penyaluran dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia atau BI, Rabu (5/2/2025). 

    Sebagai informasi, Heri Gunawan menjabat di Komisi XI pada periode sebelumnya, yakni 2019-2024. 

    “Kegiatan geledah dilaksanakan bertempat di Jalan Petikan 1. Blok U7 No.9 RT.04 RW.07 Kel Rengas, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangsel, milik Sdr. HG,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika kepada wartawan, Kamis (6/2/2025). 

    Tessa menyebut penggeledahan dilakukan kemarin, Rabu (5/2/2025), pada pukul 21.00 WIB sampai dengan dini hari tadi pukul 01.30 WIB. Penyidik pun disebut mendapatkan sejumlah barang bukti diduga terkait dengn kasus tersebut. 

    “Hasil yang diperoleh; barang bukti elektronik [HP], dokumen dan surat, serta catatan-catatan,” ungkapnya. 

    Sebelumnya, Heri Gunawan telah diperiksa penyidik KPK pada akhir 2024 lalu. Selain Heri, penyidik turut memeriksa anggota DPR Fraksi Partai Nasdem Satori pada hari yang sama. 

    Rumah Satori di Cirebon juga telah digeledah penyidik KPK pada Januari 2025 lalu. 

    Direktur Penyidikan KPK Brigjen Pol Asep Guntur Rahayu menjelaskan, lembaga antirasuah menduga bahwa dana CSR yang disalurkan bank sentral itu diterima oleh penyelenggara negara melalui yayasan. KPK menduga terjadi penyimpangan, di mana CSR diberikan ke penyelenggara negara melalui yayasan yang direkomendasikan namun tak sesuai peruntukannya. 

    Uang dana CSR, atau Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) itu pun, kata Asep, diduga sempat berpindah-pindah rekening sebelum terkumpul lagi ke satu rekening yang diduga merupakan representasi penyelenggara negara. Bahkan, dana itu sudah ada yang berubah bentuk ke aset seperti bangunan hingga kendaraan. 

    Sebagaimana dana CSR, bantuan sosial itu harusnya disalurkan ke dalam bentuk seperti perbaikan rumah tidak layak huni hingga beasiswa. 

    “Ada yang dalam bentuk bangunan, ada yang dalam bentuk kendaraan dan lain-lain. Jadi di situ penyimpangannya tidak sesuai peruntukkannya. Harusnya, dana CSR yang diberikan kepada mereka, dititipkan lah karena mereka merekomendasikan yayasan. Harusnya disalurkan.

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, KPK juga di antaranya telah menggeledah kantor BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Desember 2024 lalu. Salah satu ruangan yang digeledah di kompleks kantor BI adalah ruangan kerja Gubernur BI Perry Warjiyo. 

    Lembaga antirasuah mendalami bagaimana pemilihan yayasan penerima dana PSBI itu. Ada dugaan yayasan dimaksud mendapatkan dana CSR bank sentral melalui rekomendasi, atau karena terafiliasi dengan anggota Komisi XI DPR. 

    Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso memastikan bahwa penyaluran CSR BI dilakukan dengan tata kelola/ketentuan yang benar. 

    “Proses pemberian PSBI senantiasa dilakukan sesuai tata kelola/ketentuan yang benar, mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dengan menjunjung tinggi prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan kemanfaatan,” tuturnya, Minggu (29/12/2024). 

  • PDI Perjuangan apresiasi kebijakan Presiden efisiensi belanja negara

    PDI Perjuangan apresiasi kebijakan Presiden efisiensi belanja negara

    Dengan demikian, APBN diharapkan lebih fokus untuk membiayai program-program strategis

    Jakarta (ANTARA) – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menginstruksikan kepada jajaran pemerintahan untuk melakukan efisiensi belanja negara.

    Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Said Abdullah menilai kebijakan yang ditempuh tersebut guna mengonsolidasikan berbagai sumber anggaran pembangunan agar pertumbuhan ekonomi bisa melampaui target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar 5,2 persen dan lebih inklusif.

    “Dengan demikian, APBN diharapkan lebih fokus untuk membiayai program-program strategis, seperti perbaikan gizi anak, kesehatan, pendidikan, kemandirian pangan, dan energi,” ucap Said dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

    Dengan program gizi dan pendidikan yang baik, menurutnya, permintaan tenaga kerja sehat dan terdidik di pasar tenaga kerja bisa dipenuhi.

    Ia menegaskan bahwa program itu bukan merupakan program sekali jadi, tetapi harus berkelanjutan. Dengan demikian apabila dijalankan secara masif dan sistematis, maka hasil akhir untuk mendapatkan tenaga kerja berkualitas bisa diharapkan lebih cepat.

    Selain itu, dirinya berpendapat jika langkah besar tersebut bisa diorganisasikan dengan baik, otomatis akan mengurangi alokasi subsidi program bantuan sosial.

    “Alokasi bantuan ini cukup besar dalam 10 tahun terakhir, namun tidak membawa dampak pemberdayaan dan malah menjelma menjadi alat politik,” ucap dia.

    Di luar APBN, Said menuturkan bahwa Presiden juga terlihat mendorong konsolidasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), salah satunya dengan pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).

    Danantara, kata dia, bisa menjadi mesin pertumbuhan ekonomi, sebab belanja modal yang besar dari Danantara lebih memungkinkan mengelola arah investasi strategis, setidaknya untuk membangkitkan industri nasional.

    Dia menyebutkan dua kata kunci dari Danantara, yaitu investasi dan industrialisasi yang terarah, bisa menjadi tonggak penting bagi perluasan program hilirisasi yang dikelola langsung oleh BUMN.

    “Namun sasarannya harus fokus, yakni pengelolaan sumber daya alam menjadi barang industri yang menjadi rantai pasok global,” tutur Said.

    Dirinya meyakini apabila program dua pilar, yakni APBN dan BUMN, dapat terorganisasi dengan baik, maka Indonesia bisa meraih dua hal sekaligus, yaitu pertumbuhan ekonomi tinggi dan keluar dari jebakan pertumbuhan 5 persenan serta pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh para pelaku ekonomi arus bawah hingga menengah, sehingga pertumbuhan ekonomi bisa jauh lebih inklusif.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Presiden Prabowo Subianto Minta Efisiensi Anggaran, Ekonom: Realokasi ke Pos Produktif

    Presiden Prabowo Subianto Minta Efisiensi Anggaran, Ekonom: Realokasi ke Pos Produktif

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan efisiensi anggaran belanja hingga Rp 306,95 triliun untuk tahun anggaran 2025. Pemerintah pusat dan daerah diminta untuk mengencangkan ikat pinggang guna memastikan program-program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetap berjalan dengan baik.

    Efisiensi anggaran ini dilakukan berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Pemerintah melakukan reviu anggaran kementerian/lembaga (K/L) dalam APBN 2025, APBD 2025, serta transfer ke daerah.

    Menanggapi kebijakan ini, Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mengingatkan dampak efisiensi anggaran terhadap pertumbuhan ekonomi bergantung pada realokasi anggaran. Belanja di pos-pos seperti bantuan sosial, subsidi, dan belanja infrastruktur memiliki peran besar dalam pertumbuhan ekonomi. Yusuf menyarankan agar realokasi anggaran lebih difokuskan pada pos yang bersifat produktif dan dapat memberikan efek pengganda perekonomian.

    “Pemerintah harus memastikan efisiensi dilakukan dengan bijak, terutama dalam realokasi anggaran. Pos belanja yang produktif, seperti infrastruktur dan bantuan sosial yang mendukung daya beli masyarakat, perlu diprioritaskan,” ujar Yusuf dikutip dari Investor Daily, Kamis (6/2/2025).

    Menurutnya, penghematan anggaran dapat dilakukan dengan efisien jika pemerintah melakukan evaluasi rutin terhadap anggaran yang akan dibelanjakan. Misalnya, program seperti makan bergizi gratis yang memerlukan evaluasi lebih lanjut terkait alokasi anggaran yang tepat.

    “Program-program baru ini perlu dicermati agar anggaran tetap sesuai proyeksi dan tidak melebihi batas yang ditentukan,” tambah Yusuf.

    Dalam kesempatan terpisah, Koordinator Analis Laboratorium Indonesia 45, Reyhan Noor, mengungkapkan efisiensi anggaran akan menciptakan ruang fiskal signifikan untuk APBN 2025, yang diperkirakan mencapai sekitar 9,96% dari total belanja. Selain itu, Reyhan juga menyarankan evaluasi kebijakan pajak yang ditanggung pemerintah, seperti tax holiday dan allowance, untuk memastikan efektivitasnya dalam mendukung perekonomian.

    “Pemerintah perlu meninjau kembali efektivitas kebijakan fiskal seperti tax holiday dan Dana Desa, serta memastikan alokasi dana yang kurang bayar tidak mengganggu kapasitas fiskal daerah,” ujar Reyhan.

  • Pertumbuhan Tinggi dan Berkualitas, Mungkinkah?

    Pertumbuhan Tinggi dan Berkualitas, Mungkinkah?

    Sejak 2013 hingga 2024, angka yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia berkutat di level 5 persenan. Data terbaru BPS menunjukkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,03 persn sepanjang 2024. Pertumbuhan ekonomi 5 persenan ini belum bisa menjadi pijakan yang memadai menuju high income country di 2045.

    Presiden Prabowo Subianto menargetkan pada masa pemerintahannya, perekonomian nasional bisa tumbuh mencapai 8 persen. Mungkinkah hal itu tercapai? Tentu saja obsesi beliau sangat mungkin tercapai namun harus disertai dengan sejumlah perbaikan di sektor sektor strategis.

    Di sisi lain, kita juga perlu memberi pertimbangan kepada Presiden Prabowo, bahwa agenda pertumbuhan tinggi hendaknya menyertakan seluruh rakyat untuk menikmati kue ekonomi. Tidak ada yang tertinggal di antara mereka dalam pembangunan.

    Dengan demikian pekerjaan rumah kita ada dua hal, pertama; keluar dari jebakan pertumbuhan lima persenan, kedua; mengoreksi pertumbuhan ekonomi dengan model rembesan ke bawah (trickle down effect) yang diperkenalkan oleh Albert Hirschman, dan dijalankan oleh Presiden Ronald Reagen di Amerika Serikat (AS). Sejak Orde Baru hingga kini, kebijakan ini terus kita jalankan.

    Model kebijakan ekonomi yang memberikan insentif ekonomi bagi kalangan atas, oleh Hirschman diyakini akan memberikan spillover effect positif. Asumsi ini mengandaikan, bila perekonomian kelas atas tumbuh karena berbagai kemudahan akan membuka lapangan kerja baru. Pilihan kebijakan seperti ini menyisakan masalah, sebab laju pertumbuhan ekonomi kelas atas yang mendapat insentif jauh lebih besar dibandingkan golongan menengah bawah. Menengah bawah hanya menerima rembesan ekonomi yang terbatas.

    Angka statistik membuktikan angka rasio gini Indonesia tergolong tinggi dengan menjalankan model kebijakan trickle down effect. Rasio gini di akhir orde baru mencapai 0.33, dan kritikus ekonomi saat itu sudah membunyikan suara kesenjangan sosial kita tinggi. Paska orde baru hingga kini, rasio gini tidak pernah turun dibawah 0.33, bahkan pernah mencapai 0.437 di 2013. Sepuluh tahun terakhir, rasio gini di rentang 0,38 hingga 0,40, artinya kesenjangan sosial masih tinggi.

    Pembuktian kedua bisa kita gunakan analisa Thomas Piketty tentang ketidaksetaraan terjadi bila kekayaan privat berkembang lebih cepat dari pendapatan nasional. Data credit Suisse, 2022 menunjukkan 66,8 persen penduduk Indonesia dewasa memiliki kekayaan di bawah 10 ribu USD, dikelompok atas, sebanyak 2 persen penduduk dengan kekayaan 100 ribu–1 juta USD, dan sebanyak 0,1 persen penduduk dewasa dengan kekayaan diatas 1 juta USD. Rasio gini kekayaan makin senjang, mencapai skor 0,78.

    Pertumbuhan Inklusif
    Saya mengapresiasi berbagai kebijakan yang ditempuh oleh Presiden Prabowo dalam mengonsolidasikan sumber-sumber anggaran pembangunan agar pertumbuhan ekonomi bisa melampaui target APBN 2025 sebesar 5,2 persen. Lebih dari itu, pertumbuhan ekonominya agar lebih inklusif. Terbaru melalui instruksi presiden (inpres), pemerintah melakukan langkah efisiensi belanja negara. Dengan demikian, APBN diharapkan lebih fokus untuk membiayai program-program strategis, seperti; perbaikan gizi anak, kesehatan, pendidikan, kemandirian pangan, dan energi.

    Dengan program gizi dan pendidikan yang baik, permintaan tenaga kerja sehat dan terdidik di pasar tenaga kerja bisa kita penuhi. Tentu ini bukan program sekali jadi, akan tetapi harus berkelanjutan. Bila dijalankan secara massif dan sistematis, maka outcome-nya untuk mendapatkan tenaga kerja berkualitas bisa diharapkan lebih cepat.

    Menyelam sambil minum susu, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hendaknya bisa dijalankan lebih inklusif. Badan Pangan Nasional (Bapanas) dapat mengorganisir para pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di tiap-tiap wilayah. Dengan standar produk dan layanan yang telah ditetapkan, mereka dapat menjadi pemasok MBG. Langkah ini bisa menjadi penggerak kebangkitan UMK yang berjumlah lebih dari 65 juta, serta mendongkrak daya beli menengah bawah yang terus menurun sejak paska pandemi.

    Pada sektor hulu, Program MBG dapat mendorong permintaan kebutuhan bahan makanan. Dengan demikian Bapanas juga bisa bersinergi dengan pemerintah daerah dan desa untuk menata rantai pasoknya di tiap-tiap wilayah. Permintaan berskala besar ini akan memberi nyawa rangkap bagi para petani dan peternak lokal. Dari sisi subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR), pemerintah bisa fokuskan pada petani, peternak dan UMK yang menopang Program MBG ini. Program MBG juga bisa menjadi pijakan awal kita memulai kemandirian pangan nasional.

    Selain itu, jika langkah besar ini bisa diorganisir dengan baik, dengan sendirinya akan mengurangi alokasi subsidi program bantuan sosial, yang alokasinya sangat besar dalam 10 tahun terakhir namun tidak membawa dampak pemberdayaan dan malah menjelma menjadi alat politik.

    Di luar APBN, tampaknya Presiden Prabowo juga mendorong konsolidasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Salah satunya, pembentukan super holding Danantara. Danantara bisa menjadi mesin pertumbuhan ekonomi, sebab dengan capital expenditure (capex) yang besar dari Danantara lebih memungkinkan mengelola arah investasi strategis, setidaknya untuk membangkitkan industri nasional.

    Dua kata kunci dari Danantara; investasi dan industrialisasi yang terarah. Langkah ini bisa menjadi tonggak penting bagi perluasan program hilirisasi yang dikelola langsung oleh BUMN. Namun, sasarannya harus fokus, yakni pengelolaan sumber daya alam menjadi barang industri yang menjadi rantai pasok global.

    Saya berkeyakinan, jika dua pilar APBN dan BUMN programnya dapat teroganisasi dengan baik, maka kita bisa meraih dual hal sekaligus, yakni pertumbuhan ekonomi tinggi, keluar dari jebakan 5 persenan, dan pertumbuhan ekonomi yang di topang oleh para pelaku ekonomi arus bawah hingga menengah, dengan sendirinya pertumbuhan ekonomi kita jauh lebih inklusif.

    Said Abdullah,
    Ketua Bidang Sumber Daya DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

  • Pertumbuhan Ekonomi RI Melambat, Imbas Kelas Menengah Tertekan?

    Pertumbuhan Ekonomi RI Melambat, Imbas Kelas Menengah Tertekan?

    Bisnis.com, JAKARTA — Pertumbuhan ekonomi tercatat terus melambat dalam dua tahun terakhir. Para ekonom meyakini ketidakberpihakan pemerintah terhadap kelas menengah menjadi penyebab utamanya.

    Sebagai informasi, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 tercatat sebesar 5,31%, sedangkan pada 2023 sebesar 5,05%. Lalu, pada tahun lalu, meski masih berada pada level 5%, tetapi melambat ke 5,03%.

    Selama ini, konsumsi rumah tangga kerap menjadi komponen terbesar pembentuk produk domestik bruto (PDB). Misalnya pada 2024, distribusi konsumsi rumah tangga mencapai 54,04% terhadap pertumbuhan ekonomi.

    Secara historis, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan konsumsi rumah tangga tidak pernah lebih dari 5% sejak 2020. Selama itu juga, pertumbuhan konsumsi rumah tangga kerap di bawah pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

    Direktur Pengembangan Big Data Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto meyakini belakangan beban hidup masyarakat kelas menengah semakin besar.

    Perbesar

    Sumber: BPS

    Masalahnya, kelas menengah merupakan kelompok masyarakat yang paling berkontribusi atas pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Misalnya selama 2024, Eko melihat banyak barang/jasa kebutuhan kelas menengah yang terus naik harganya seperti transportasi untuk liburan hingga pulsa/paket data.

    Dia melihat pemerintah selama ini seakan hanya fokus mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada kelas bawah seperti lewat bantuan sosial (bansos). Sementara itu, kelas menengah malah terbebani dengan berbagai pungutan pajak dan sejenisnya.

    Oleh sebab itu, Eko tidak heran apabila konsumsi rumah tangga tidak bisa tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

    “Itu tanda-tanda perlambatan daya beli. Jelas sekali karena dulu-dulunya itu kita pertumbuhan konsumsinya lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi atau setidaknya setara,” kata Eko kepada Bisnis, Kamis (6/2/2025).

    Senada, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal menjelaskan sejak pandemi Covid-19, daya beli kelas menengah belum pulih. Padahal, menurutnya, kelas menengah berkontribusi lebih dari 60% dari total konsumsi rumah tangga.

    Sementara itu, dia mencatat daya beli kelas bawah sudah setara seperti masa pra-pandemi dan daya beli kelas atas sudah pulih sejak lama.

    “Karena ternyata setelah pandemi intervensi kebijakan yang kaitannya memengaruhi income [upah] dan juga biaya hidup ini tidak cukup, bahkan bertambah bebannya misalkan pungutan-pungutan perpajakan dan lain-lain,” ujar Faisal kepada Bisnis, Rabu (5/2/2025).

    Akibatnya, terjadi tren perlambatan pertumbuhan ekonomi dalam dua tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,31% pada 2022, kemudian melemah ke 5,05% pada 2023, dan terakhir kembali melemah menjadi 5,03% pada 2024.

    Waswas Target Pertumbuhan

    Pernyataan kini, dengan pelemahan daya beli kelas menengah, mungkinkah target pertumbuhan ekonomi 5,2% pada 2025 bisa tercapai? Apalagi, Presiden Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi 8% dalam lima tahun.

    Eko melihat target tersebut masih realistis tercapai, tetapi pemerintah harus mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada kelas menengah.

    Mantan analisis Badan Supervisi Bank Indonesia ini pun mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang melakukan penghematan belanja pemerintah hingga Rp306,69 triliun untuk tahun anggaran 2025.

    Kendati demikian, Eko menekankan agar hasil penghematan anggaran tersebut harus dialokasikan untuk pembiayaan sektor produktif. Dia mencontohkan, pemerintah harus mendorong produktivitas industri. “Sektor yang menaungi kelas menengah kan rata-rata ya industri,” ujar Eko.

    Selain itu, dia menegaskan pentingnya agar UMKM sebagai penyerap tenaga kerja terbanyak naik level. Menurutnya, UMKM didominasi oleh usaha mikro sehingga usaha menengahnya harus diperbanyak.

    Oleh sebab itu, Eko mendorong agar pemerintah mengeluarkan kebijakan yang bisa mendorong agar UMKM menerima bunga yang lebih terjangkau.

    Lebih lanjut, dia meyakini perlunya pemerintah mengoptimalkan kerja sama internasional yang sudah dibangun sehingga bisa menarik investasi yang lebih besar dan menjangkau pasar ekspor yang lebih luas bagi Indonesia. “Kalau itu bisa dilakukan sih, saya rasa 5,2% itu bisa tercapai bahkan lebih,” titip Eko.

    Sementara itu, Faisal meyakini nasib kelas menengah harus menjadi perhatian utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ke depan. Dia menyarankan tiga langkah yang perlu diikuti pemerintah untuk memulihkan daya beli masyarakat.

    Pertama, pemerintah tidak boleh menambah beban kelas menengah dari sisi biaya hidup. Menurutnya, pemerintah pusat maupun daerah tidak menambah beban pajak, cukai, hingga retribusi kelas menengah.

    Kedua, pemerintah memberikan insentif dari sisi biaya. Dia mengapresiasi insentif potongan tarif listrik 50% yang diberikan pemerintah.

    Hanya saja, dia menyayangkan insentif tersebut hanya berlaku selama dua bulan. Padahal, menurutnya, pemulihan daya beli masyarakat perlu berbulan-bulan.

    “Jadi, tidak bisa intervensi hanya dua bulan atau enam bulan. Memang perlu lebih banyak dan lebih panjang,” katanya.

    Ketiga, perlunya kebijakan yang mendorong peningkatan upah masyarakat kelas menengah. Faisal mencontohkan, perlunya insentif lebih banyak untuk mendukung usaha mikro dan kecil, memberikan akses pasar melalui kebijakan perdagangan.

    “Kemudian yang kaitannya untuk supaya menghindari misalkan terjadinya PHK, deal-deal-an dengan perusahaan di sektor yang rentan,” tutupnya.