Hasil Ground Check, Mensos Ungkap Ada 35 Juta Keluarga Penerima Bansos
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Mensos Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyebut ada 35.046.783 keluarga dari desil 1–4 yang masuk kategori Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Itu merupakan hasil ground check atau verifikasi langsung yang dilakukan Kemensos, Badan Pusat Statistik, dan Dinas Sosial di daerah selama 10 hari.
“Dapat saya sampaikan hasil pemutakhiran bersama BPS dan juga Dinsos setelah kita diskusikan tadi. Jadi total keluarga dari desil 1 sampai 4 itu 35.046.783 KPM,” ujar
Gus Ipul
di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (7/11/2025) malam.
Gus Ipul menyampaikan, KPM
bantuan sosial
reguler dan Bantuan Langsung Tunai Sementara desil 1 sampai 4 itu ada 16,3 juta KPM.
Sementara KPM baru BLTS desil 1 sampai desil 4 itu 18,7 juta, dengan 16,8 juta telah diverifikasi.
“Untuk yang KPM bantuan sosial reguler dan otomatis juga akan menerima BLTS dari desil 1 sampai 4 telah selesai dilakukan verifikasi dan validasi. Ini sudah clear, ini sudah mulai juga disalurkan secara bertahap,” ucapnya.
Gus Ipul menyebut, dari total KPM baru BLTS desil 1-4 tersebut, sebanyak 4,2 juta dinyatakan tidak layak dan 12,6 juta layak.
“Sementara sisanya 1,9 juta sedang dalam proses verifikasi,” ujarnya.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan bahwa 4,2 juta yang tidak layak itu berdasarkan hasil verifikasi lapangan.
“Misalkan contoh, kalau dia di dalam data DTSEN dikatakan masuk desil 1-4, ternyata di lapangannya dia sudah mendapatkan pekerjaan yang memang layak, sehingga dalam kondisi kenyataannya dia sekarang posisinya sudah tidak layak mendapatkan bantuan,” ujarnya.
Kemudian, pengganti 4,2 juta yang tidak layak mendapatkan bantuan itu akan dialihkan kepada mereka yang masuk kriteria.
Salah satunya adalah rumah tidak layak huni.
“Tadi kan ada untuk kita mengambil menggantikan salah satu kriteria rumah tidak layak huni. Nah, rumah tidak layak huni itu ada kriteria ada empat. Satu, atap, lantai, dan dinding tempat tinggalnya tidak layak. Ada yang bocor atau atapnya asbes, lantainya masih tanah,” ujarnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Topik: Bantuan Sosial
-
/data/photo/2025/11/07/690dffc7e039d.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Hasil Ground Check, Mensos Ungkap Ada 35 Juta Keluarga Penerima Bansos")
Hasil Ground Check, Mensos Ungkap Ada 35 Juta Keluarga Penerima Bansos
-
Wamenkop: 1,2 Juta Warga jadi Anggota Koperasi Desa Merah Putih
Bisnis.com, JAKARTA— Wakil Menteri Kementerian Koperasi Farida Farichah mengungkapkan, sebanyak 1,2 juta masyarakat Indonesia telah terdaftar sebagai anggota Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih.
Data tersebut tercatat dalam sistem berbasis Software-as-a-Service (SaaS) bernama siKopdes, yang menjadi basis pengelolaan data koperasi desa di seluruh Indonesia.
“Dari data siKopdes itu tercatat 1,2 juta anggota sudah terdaftar. Jadi 1,2 juta masyarakat Indonesia sudah terlibat menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih,” kata Farida di Kantor Kementerian Koperasi di Jakarta pada Jumat (7/11/2025).
Farida menjelaskan, data anggota tersebut akan diintegrasikan dengan data di Kementerian Sosial. Pemerintah, lanjutnya, akan mendorong penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) yang jumlahnya mencapai sekitar 20 juta orang untuk ikut bergabung menjadi anggota Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Menurut Farida, upaya memperluas keanggotaan ini tidak hanya dilakukan melalui kebijakan dari atas (top-down), tetapi juga melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar tumbuh kesadaran dan minat untuk bergabung di koperasi.
Farida menilai tantangan terbesar saat ini adalah membangun kembali minat masyarakat terhadap koperasi yang selama dua dekade terakhir mulai meredup.
“Apalagi Presiden Prabowo menitikberatkan atau memastikan koperasi ini salah satu atau mungkin bisa jadi satu-satunya lokomotif ekonomi yang akan terus dikembangkan di Indonesia mulai saat ini,” tutur Farida.
Sebelumnya, Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi menyampaikan bahwa sebagian dari 80.000 Kopdes/Kel Merah Putih yang ditargetkan pemerintah memang belum beroperasi penuh karena masih dalam tahap pembangunan sarana dan prasarana.
Pemerintah menargetkan seluruh koperasi tersebut dapat beroperasi sepenuhnya pada Maret 2026, sebagaimana mandat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
“Memang untuk sebagian [Kopdes/Kel Merah Putih] lainnya belum operasional karena memang kemudian kita membutuhkan adanya gerai-gerai, adanya gudang. Ya ini kemudian kita standarkan,” kata Ahmad dalam forum redaktur 1 Tahun Pemerintahan Kabinet Merah Putih: Bangun Ekonomi Kerakyatan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Jakarta, Jumat (24/10/2025).
-
Sudah Cukup! Pemerintah Tak Lagi Tambah Stimulus Ekonomi Akhir 2025
Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah tak berencana menggelontorkan tambahan stimulus perekonomian pada akhir tahun ini, atau kuartal IV-2025.
Keputusan ini ditetapkan meskipun pertumbuhan ekonomi pada kuartal III-2025 melambat. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi kuartal III-2025 hanya tumbuh 5,04% secara tahunan atau year on year (yoy), lebih rendah dari kuartal II-2025 sebesar 5,12%.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, keputusan untuk tak lagi menambah program stimulus pada akhir tahun ini karena pemerintah sudah lebih dulu menggelontorkan berbagai program bantuan sosial (bansos) tambahan sebelum rilis ekonomi terbaru itu.
“Jadi enggak ada, enggak ada. Cukup yang kemarin sudah,” kata Airlangga di kantornya, Jakarta, Jumat (7/11/2025).
Pada Oktober 2025, pemerintah memang telah menggelontorkan paket stimulus ekonomi tambahan untuk periode November-Desember 2025, sebagai penambah dari paket stimulus ekonomi 8+4+5 sebelumnya yang telah dirancang senilai Rp, 16,23 triliun.
Paket stimulus ekonomi tambahan yang diumumkan langsung oleh Airlangga pada Oktober 2025 itu senilai Rp 30 triliun, sehingga dalam periode akhir tahun ini pemerintah sudah menggelontorkan paket stimulus ekonomi senilai Rp 46,23 triliun.
Airlangga mengatakan, seluruh paket stimulus ekonomi yang disalurkan pemerintah itu menjangkau mulai dari tingkat masyarakat tidak mampu, rentan, hingga kelas menengah.
“Kemarin kan stimulus-nya salah satunya kan sampai desil ke 4 ya, terus terkait dengan PPh ditanggung pemerintah untuk gaji kan itu kelas menengah,” ucap Airlangga.
Sebelumnya, berbagai stimulus ekonomi yang digelontorkan untuk kuartal IV-2025 ini menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mendorong perekonomian nasional tumbuh lebih cepat. Salah satunya dengan peningkatan konsumsi rumah tangga yang kini masih di bawah 5%.
Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan secara spesifik langkah yang ditempuh untuk mendorong pertumbuhan itu menyasar seluruh lapisan masyarakat. Paling besar ditujukan pada kelas menengah dan bawah.
“Kita intervensinya sampai ke desil 4. Kita ingin mereka bisa belanja dan juga bisa memutar lagi konsumsi lebih banyak sehingga roda perekonomian juga tumbuh lebih cepat,” ungkapnya kepada CNBC Indonesia, Jumat (7/11/2025).
Adapun program tersebut berupa tambahan perlindungan sosial yang menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi tambahan akhir tahun. Bantuan tambahan sebesar Rp900 ribu diberikan kepada 35 juta Keluarga Penerima Manfaat.
“Program-program seperti program keluarga harapan itu masih terus berjalan. Itu juga ditambah dengan Bansos. Ini biasanya sekitar 18 juta keluarga yang kita cover di bawah itu desil 1 sampai desil 2 biasanya,” ucapnya.
Pemerintah juga menyiapkan program magang nasional untuk lulusan fresh graduate. Gaji anak magang sekaligus ditanggung pemerintah sehingga tidak membebankan perusahaan.
“Nah tetapi secara perlinsos itu kita masih sangat kuat. Bahkan kalau ditambah lagi dengan program-program yang sifatnya juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” papar Febrio.
Di samping itu dilakukan percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG). “Nah perlu kita ingat bahwa walaupun ini terlihat seperti hanya sekedar memasak ini melibatkan ekosistem yang sangat besar mulai dari hulu sampai hilirnya. Kalau kita bicara tentang 82,9 juta orang anggarannya sekitar 300 triliun setahun itu tiap hari 1 triliun melibatkan pembelian dan penjualan dan pengolahan makanan dari hulu sampai ke hilir. Dan juga melibatkan banyak orang yang mengolah dan juga mendeliver,” terangnya.
“Ini ekosistem yang sangat besar dan kita harapkan ini banyak akan berpengaruh ke desil bawah. Walaupun penerimanya ini tidak kita batasi hanya desil bawah. Ini semua yang anak sekolah, paut, SD, SMP, SMA, bayi dan ibu expecting itu menerima,” tegas Febrio
(arj/haa)
[Gambas:Video CNBC]
-
Sudah Cukup! Pemerintah Tak Lagi Tambah Stimulus Ekonomi Akhir 2025
Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah tak berencana menggelontorkan tambahan stimulus perekonomian pada akhir tahun ini, atau kuartal IV-2025.
Keputusan ini ditetapkan meskipun pertumbuhan ekonomi pada kuartal III-2025 melambat. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi kuartal III-2025 hanya tumbuh 5,04% secara tahunan atau year on year (yoy), lebih rendah dari kuartal II-2025 sebesar 5,12%.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, keputusan untuk tak lagi menambah program stimulus pada akhir tahun ini karena pemerintah sudah lebih dulu menggelontorkan berbagai program bantuan sosial (bansos) tambahan sebelum rilis ekonomi terbaru itu.
“Jadi enggak ada, enggak ada. Cukup yang kemarin sudah,” kata Airlangga di kantornya, Jakarta, Jumat (7/11/2025).
Pada Oktober 2025, pemerintah memang telah menggelontorkan paket stimulus ekonomi tambahan untuk periode November-Desember 2025, sebagai penambah dari paket stimulus ekonomi 8+4+5 sebelumnya yang telah dirancang senilai Rp, 16,23 triliun.
Paket stimulus ekonomi tambahan yang diumumkan langsung oleh Airlangga pada Oktober 2025 itu senilai Rp 30 triliun, sehingga dalam periode akhir tahun ini pemerintah sudah menggelontorkan paket stimulus ekonomi senilai Rp 46,23 triliun.
Airlangga mengatakan, seluruh paket stimulus ekonomi yang disalurkan pemerintah itu menjangkau mulai dari tingkat masyarakat tidak mampu, rentan, hingga kelas menengah.
“Kemarin kan stimulus-nya salah satunya kan sampai desil ke 4 ya, terus terkait dengan PPh ditanggung pemerintah untuk gaji kan itu kelas menengah,” ucap Airlangga.
Sebelumnya, berbagai stimulus ekonomi yang digelontorkan untuk kuartal IV-2025 ini menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mendorong perekonomian nasional tumbuh lebih cepat. Salah satunya dengan peningkatan konsumsi rumah tangga yang kini masih di bawah 5%.
Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan secara spesifik langkah yang ditempuh untuk mendorong pertumbuhan itu menyasar seluruh lapisan masyarakat. Paling besar ditujukan pada kelas menengah dan bawah.
“Kita intervensinya sampai ke desil 4. Kita ingin mereka bisa belanja dan juga bisa memutar lagi konsumsi lebih banyak sehingga roda perekonomian juga tumbuh lebih cepat,” ungkapnya kepada CNBC Indonesia, Jumat (7/11/2025).
Adapun program tersebut berupa tambahan perlindungan sosial yang menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi tambahan akhir tahun. Bantuan tambahan sebesar Rp900 ribu diberikan kepada 35 juta Keluarga Penerima Manfaat.
“Program-program seperti program keluarga harapan itu masih terus berjalan. Itu juga ditambah dengan Bansos. Ini biasanya sekitar 18 juta keluarga yang kita cover di bawah itu desil 1 sampai desil 2 biasanya,” ucapnya.
Pemerintah juga menyiapkan program magang nasional untuk lulusan fresh graduate. Gaji anak magang sekaligus ditanggung pemerintah sehingga tidak membebankan perusahaan.
“Nah tetapi secara perlinsos itu kita masih sangat kuat. Bahkan kalau ditambah lagi dengan program-program yang sifatnya juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” papar Febrio.
Di samping itu dilakukan percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG). “Nah perlu kita ingat bahwa walaupun ini terlihat seperti hanya sekedar memasak ini melibatkan ekosistem yang sangat besar mulai dari hulu sampai hilirnya. Kalau kita bicara tentang 82,9 juta orang anggarannya sekitar 300 triliun setahun itu tiap hari 1 triliun melibatkan pembelian dan penjualan dan pengolahan makanan dari hulu sampai ke hilir. Dan juga melibatkan banyak orang yang mengolah dan juga mendeliver,” terangnya.
“Ini ekosistem yang sangat besar dan kita harapkan ini banyak akan berpengaruh ke desil bawah. Walaupun penerimanya ini tidak kita batasi hanya desil bawah. Ini semua yang anak sekolah, paut, SD, SMP, SMA, bayi dan ibu expecting itu menerima,” tegas Febrio
(arj/haa)
[Gambas:Video CNBC]
-
Ada Pemutihan, Ini Cara Cek Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan Online
Daftar Isi
Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah memastikan program penghapusan tunggakan BPJS Kesehatan akan dilaksanakan dengan skema daftar ulang. Warga RI peserta BPJS Kesehatan bisa mengecek tunggakan iuran mereka secara online.
“BPJS Kesehatan sedang memverifikasi secara lebih detail. Klasifikasi-klasifikasi mana yang bergeser menjadi penerima bantuan iuran dan mana yang harus melakukan registrasi ulang,” kata Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengungkapkan skemanya ketika ditemui di Sabilulungan Dome, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, Rabu (5/11/2025).
Untuk bisa mendapatkan program penghapusan itu, pemerintah mensyaratkan peserta yang masih memiliki tunggakan utang iuran BPJS Kesehatan untuk registrasi dan pendaftaran ulang, setelahnya akan dilakukan pengecekan untuk mendapatkan program penghapusan utangnya.
Namun, tidak seluruh peserta otomatis memperoleh pemutihan tunggakan. Pemerintah masih melakukan verifikasi mendalam untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan penghapusan.
Cara Cek Tunggakan BPJS Kesehatan
Tunggakan iuran BPJS Kesehatan dapat dicek lewat online baik menggunakan aplikasi Mobile JKN maupun WhatsApp Pandawa. Sebelum melakukan pengecekan, peserta perlu menyiapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau nomor kartu peserta BPJS Kesehatan.
1. Cara Cek di Aplikasi Mobile JKN
Unduh aplikasi Mobile JKN melalui Play Store atau App Store;
Setelah terunduh, buka aplikasi dan login menggunakan NIK atau nomor kartu peserta BPJS Kesehatan serta password;
Pilih “Menu Lainnya” pada halaman utama, lalu klik “Info Iuran”;
Sistem akan menampilkan perincian dan jumlah tunggakan iuran kepesertaan.2. Cara Cek Melalui WhatsApp Pandawa
Peserta BPJS Kesehatan dapat mengecek jumlah tunggakan iuran melalui layanan Pandawa yang dapat diakses melalui nomor WhatsApp 0811-8-165-165. Berikut cara lengkapnya:
Kirimkan pesan apapun ke Pandawa, seperti “Hai” atau yang lainnya;
Pilih menu “Informasi”;
Kemudian klik “Cek Status Pembayaran”;
Masukkan NIK atau nomor BPJS Kesehatan;
Lalu kirimkan pesan berupa tanggal lahir dengan format tahun-bulan-tanggal lahir (contoh: 1995-04-01);
Selanjutnya Pandawa akan mengirimkan informasi berupa nama peserta, jumlah tagihan, dan status pembayarannya.Program pemutihan hanya akan diberikan kepada peserta kurang mampu yang terdaftar dalam DTSEN yang akan menerima kebijakan pemutihan atau penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan. Artinya, untuk menjadi penerima manfaat pemutihan, peserta BPJS Kesehatan harus terdaftar di DTSEN terlebih dahulu.
Cara Daftar DTSEN Online Lewat Aplikasi Cek Bansos
Cara mendaftar DTSEN sendiri ada dua, yaitu secara online di aplikasi Cek Bansos dan secara langsung dengan mendatangi kantor desa/lurah. Untuk lebih jelasnya, berikuttiap-tiap panduan lengkapnya:
Unduh aplikasi “Cek Bansos” dari Google Play Store atau App Store;
Setelah berhasil diunduh, buka aplikasi;
Pilih “Buat Akun Baru” jika belum memiliki akun;
Lengkapi data yang diminta berupa NIK, nomor KK, nama lengkap, alamat sesuai KTP, RT/RW, nomor HP aktif, dan email;
Kemudian unggah foto e‑KTP dan swafoto dengan memegang e‑KTP untuk verifikasi identitas;
Verifikasi akun via email kemudian login;
Pilih menu “Daftar Usulan” atau “Tambah Usulan”;
Masukkan data lengkap keluarga, kondisi rumah, dan pilih jenis bantuan yang diajukan (PKH, BPNT, dsb);
Kirim pengajuan dan tunggu proses verifikasi serta validasi data oleh Kemensos.Cara Daftar DTSEN Offline di Kantor Desa/Kelurahan
Datang ke kantor desa atau kelurahan setempat dengan membawa KTP dan KK;
Isi formulir pendaftaran DTSEN yang diberikan petugas dengan benar dan lengkap;
Selanjutnya, permohonan akan diproses melalui musyawarah untuk menilai kelayakan penerima;
Jika disetujui, data akan diteruskan ke Dinas Sosial untuk diverifikasi dan dilaporkan kepada bupati/wali kota hingga diteruskan kepada Menteri Sosial.Syarat Pemutihan BPJS Kesehatan 2025
Tidak semua peserta BPJS Kesehatan dapat menikmati program penghapusan tunggakan tersebut. Program ini hanya diperuntukkan bagi kelompok tertentu yang dinilai layak menerima manfaat. Berikut syarat dan kriteria yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pemutihan tunggakan iuran BPJS:
1. Peserta yang Beralih ke PBI
Peserta BPJS Kesehatan yang sebelumnya merupakan peserta mandiri dan kini telah masuk kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) berhak mendapatkan pemutihan. Iuran mereka kini ditanggung oleh pemerintah, sehingga tunggakan lama akan dihapus dari sistem.
2. Peserta dari Kalangan Tidak Mampu
Program pemutihan ini hanya berlaku bagi peserta yang benar-benar tidak mampu berdasarkan data resmi yang dikelola pemerintah. Artinya, hanya masyarakat miskin yang tercatat secara valid yang dapat menikmati penghapusan tunggakan ini.
3. Peserta dengan Status PBPU dan BP yang Diverifikasi Pemda
Peserta dengan status Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) juga bisa menikmati program penghapusan tunggakan iuran. Syaratnya yaitu data yang dimiliki harus sudah terverifikasi oleh pemerintah daerah.
4. Terdaftar dalam DTSEN
Peserta wajib tercatat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai bagian dari kelompok masyarakat miskin atau tidak mampu. Validasi data akan dilakukan agar bantuan pemutihan benar-benar tepat sasaran.
5. Pemutihan Berlaku untuk Maksimal 2 Tahun Tunggakan
BPJS Kesehatan hanya akan menghapus tunggakan iuran selama maksimal 24 bulan atau 2 tahun. Jika tunggakan peserta lebih dari 24 bulan, maka sisa kewajiban di luar batas tersebut tetap harus dibayar oleh peserta.
6. Pendanaan dari APBN
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menyiapkan dana sekitar Rp 20 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 untuk mendukung program ini. Dana tersebut digunakan untuk menutup tunggakan peserta miskin yang memenuhi syarat pemutihan.
(dem/dem)
[Gambas:Video CNBC]
-
Perkuat Layanan Lapor Mbak Wali 112, Pemkot Kediri Lakukan Monitoring dan Evaluasi Program
Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri menggelar kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program Lapor Mbak Wali 112 di Ruang Kilisuci, Balai Kota Kediri, Kamis malam (6/11). Kegiatan ini dihadiri oleh Pj. Sekretaris Daerah Kota Kediri, Ferry Djatmiko, Kepala Dinas Kominfo Kota Kediri, Ronny Yusianto, serta sejumlah kepala OPD yang terintegrasi dalam layanan darurat dan pengaduan publik tersebut.
Dalam arahannya, Pj. Sekretaris Daerah Kota Kediri, Ferry Djatmiko, menegaskan bahwa Lapor Mbak Wali 112 merupakan jantung pelayanan publik di Kota Kediri. Ia menyebut, program ini bukan sekadar sistem pelaporan atau inovasi teknologi, melainkan wujud nyata kehadiran pemerintah yang cepat, tanggap, dan peduli terhadap warganya.
“Program ini adalah simbol komitmen kita dalam memastikan setiap laporan masyarakat ditangani dengan cepat dan tuntas. Ini adalah bentuk nyata pelayanan publik yang humanis dan responsif,” ujarnya.
Ferry menjelaskan, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, lebih dari 86 ribu panggilan diterima oleh layanan darurat 112 selama periode April hingga Oktober 2025. Meskipun sebagian besar panggilan masih didominasi oleh ghost call dan prank call, terdapat 496 panggilan kegawatdaruratan valid yang berhasil ditangani dengan baik oleh petugas di lapangan.
“Hal ini menunjukkan bahwa layanan 112 berfungsi efektif sebagai kanal cepat tanggap dalam situasi darurat,” terangnya.
Lebih lanjut, Ferry menyoroti dua aspek penting yang perlu diperkuat: response time atau kecepatan waktu tanggap, serta peningkatan sarana dan prasarana penunjang di setiap OPD kegawatdaruratan. Ia menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor antara Call Center, BPBD, Dinas Kesehatan, Satpol PP, dan Damkar agar SOP penanganan cepat berjalan tanpa hambatan komunikasi.
“Dalam kondisi darurat, setiap detik sangat berarti. Karena itu, koordinasi antarlembaga harus solid,” tegasnya.
Selain itu, Ferry meminta agar peningkatan sarana dan prasarana seperti kendaraan siaga, alat komunikasi, serta sistem pelacakan lokasi terus dilakukan agar manfaat layanan benar-benar dapat dirasakan masyarakat di seluruh wilayah Kota Kediri. Ia juga mengingatkan pentingnya dokumentasi setiap tindak lanjut laporan, baik berupa foto lapangan, hasil penanganan, maupun surat balasan kepada pelapor. “Kita ingin masyarakat tidak hanya mendengar janji, tapi melihat bukti nyata dari kerja pemerintah,” tambahnya.
Ferry juga menekankan agar Lapor Mbak Wali 112 ke depan tidak hanya menjadi kanal reaktif, tetapi berkembang menjadi sistem prediktif dan solutif yang mampu memetakan tren permasalahan serta menjadi dasar pengambilan kebijakan berbasis data.
“Program ini harus menjadi wajah pelayanan publik terbaik Kota Kediri modern secara teknologi, namun tetap hangat dalam pelaksanaannya,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri, Ronny Yusianto, dalam laporannya menyampaikan hasil evaluasi pelaksanaan program. Ia menjelaskan bahwa sejak April hingga Oktober 2025, Call Center 112 telah menerima total 86.161 panggilan, terdiri dari 496 panggilan valid, 18.557 prank call (21,54%), 65.024 ghost call (75,47%), dan 2.084 panggilan informasi umum (2,42%).
“Laporan darurat yang paling sering diterima meliputi gangguan hewan buas, permintaan ambulans, kecelakaan lalu lintas, serta permasalahan sosial seperti ODGJ dan orang terlantar, dimana untuk wilayah didominasi di Kecamatan Kota disusul Kecamatan Mojoroto dan Pesantren” ungkapnya.
Ronny juga menambahkan bahwa selain layanan darurat, Chatbot WhatsApp Lapor Mbak Wali 112 kini menjadi kanal penting untuk aduan non-kegawatdaruratan. Laporan terbanyak datang dari lima kategori utama, yakni bantuan sosial, penerangan jalan umum, pemangkasan pohon, pendidikan, dan PDAM. Dari sisi instansi, Dinas Sosial menjadi OPD dengan aduan terbanyak, diikuti Dinas Perhubungan dan DLHKP.
“Tingginya partisipasi masyarakat dalam melapor menunjukkan meningkatnya kesadaran publik terhadap pentingnya kanal aduan resmi pemerintah,” jelasnya.
Hasil survei kepuasan masyarakat juga menunjukkan capaian yang membanggakan. Program Lapor Mbak Wali 112 meraih nilai rata-rata 4,86 dari 5 berdasarkan 1.185 responden. “Capaian ini menunjukkan bahwa masyarakat percaya pada kecepatan dan keandalan layanan 112,” kata Ronny.
Ia juga menyoroti berbagai langkah peningkatan yang telah dilakukan, seperti migrasi penanganan darurat dari Dinas Kesehatan ke Call Center 112, pergantian nomor WhatsApp Chatbot dari 0851-4228-1103 menjadi 0811-364-112 dengan status verifikasi resmi Meta (centang biru), serta penerapan fitur “Filter 0” untuk menekan panggilan iseng dan tidak valid.
Selain itu, Pemkot Kediri juga terus melakukan sosialisasi langsung ke seluruh kelurahan dengan melibatkan LPMK, RT/RW, PKK, dan Karang Taruna agar masyarakat memahami penggunaan layanan 112 secara bijak dan tepat. Upaya branding layanan juga digencarkan melalui media sosial, media massa, serta billboard dan banner di ruang publik.
Secara keseluruhan, kegiatan evaluasi ini menjadi momentum bagi Pemerintah Kota Kediri untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam menghadirkan layanan publik yang cepat, tanggap, dan terpercaya. Dengan semangat kolaborasi dan profesionalitas, Pemkot Kediri optimistis slogan “Cepat Lapor, Cepat Tanggap” akan semakin terasa manfaatnya bagi seluruh warga. [nm/aje]
-
Cara Mudah Cairkan BLT Kesra Rp900.000 di Kantor Pos
Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah sedang mencairkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesra. Selain melalui bank BUMN atau Himbara, pencairan BLT Kesra Rp900.000 juga dapat dilakukan lewat kantor pos dari PT Pos Indonesia.
Menariknya, pencairan BLT Kesra Rp900.000 kini dapat dilakukan dengan sangat mudah. Berkat digitalisasi, penerima manfaat BLT Kesra langsung dapat mencairkan dana bantuan itu.
Plt. Direktur Utama PT Pos Indonesia Haris mengatakan PT Pos Indonesia telah bertransformasi dari pengirim surat menjadi perusahaan logistik modern dan penyedia layanan keuangan, termasuk penyalur bantuan sosial pemerintah dengan memanfaatkan teknologi digital.
Haris menjelaskan dengan sistem yang terintegrasi, penerima BLT Kesra cukup mendatangi Kantor Pos dengan membawa surat undangan dengan barcode khusus yang dikirimkan ke alamat masing-masing dan identitas pribadi untuk menerima BLT.
“Nanti petugas kami akan mengecek melalui aplikasi, jika sesuai, BLT akan langsung dibayarkan,” ujarnya seperti dilansir laman resmi Komdigi.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan upaya ini adalah bentuk komitmen pemerintah memberikan kemudahan kepada para penerima bantuan serta menjamin BLT sampai tepat sasaran, termasuk ke wilayah-wilayah terpencil dan sulit dijangkau.
“Sekarang penerima bansos tidak harus antre mengular karena sudah menggunakan sistem undangan, dan pelayanannya pun cepat,” ujar Meutya saat meninjau Kantor Layanan Pos Universal (LPU) Blahkiuh, Kabupaten Badung, Bali, Minggu (02/11/2025).
Pemerintah juga memastikan bahwa setiap penerima bantuan akan mendapatkan haknya, termasuk bagi yang tidak bisa hadir sendiri di titik pembagian BLT.
“Tidak boleh ada satu pun yang tidak sampai kepada keluarga penerima manfaat. Termasuk tadi kalau orangnya tidak dapat hadir karena satu dan lain hal, bantuan akan diantar sampai ke rumahnya langsung,” tegasnya.
Dari total 35 juta keluarga penerima manfaat, sekitar 17 hingga 18 juta keluarga akan menerima bantuan melalui jaringan PT Pos Indonesia.
Jumlah penerima bantuan yang besar ini membuat PT Pos Indonesia harus memaksimalkan pemanfaatan digitalisasi untuk membuat proses menjadi lebih efisien serta mempercepat layanan kepada masyarakat.
“Dengan skala sebesar 35 juta penerima, layanan pos harus terus memperkuat sistem digital agar distribusi bantuan berlangsung efisien dan tanpa hambatan,” jelasnya.
Cara Cek Penerima BLT Kesra Rp900.000
Untuk memastikan terdata sebagai penerima manfaat BLT Kesra sebesar Rp900.000, Anda dapat melakukan pengecekan secara mandiri. Cara cek BLT Kesra itu dapat dilakukan lewat HP dengan cara:
Buka situs resmi https://cekbansos.kemensos.go.id/
Pilih wilayah: Pilih provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan tempat tinggal.
Masukkan nama lengkap seperti nama sesuai KTP
Ketikkan kode captcha: Masukkan empat huruf kode yang tertera.
Klik “Cari Data”: Tunggu sistem memproses data.
Lihat hasilnya: Status penerima manfaat akan ditampilkan sesuai wilayah dan nama yang dimasukkan. -
Kemensos Jelaskan Jadwal Pencairan BLT Kesra Rp900.000
Bisnis.com, JAKARTA- Kementerian Sosial (Kemensos) menyebut Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) cair secara bertahap bagi penerima yang terverifikasi. Saat ini, Kemensos terus melakukan verifikasi data penerima BLT Kesra.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan saat ini penyaluran bantuan sosial (bansos) reguler seperti PKH dan BPNT dan BLT Kesra secara bertahap terus dilakukan. Pencairan bansos dan BLT Kesra atau BLT Sementera (BLTS) dilakukan melalui bank Himbara atau bank BUMN dan Pos Indonesia.
“Sampai hari ini penyaluran bansos reguler maupun BLTS terus bertahap kita salurkan, terutama yang lewat Himbara. Kita juga sedang melakukan pemutakhiran data, khususnya kepada penerima manfaat yang baru,” katanya seperti dilansir laman resmi Kemensos, Jumat (7/11/2025).
Gus Ipul menjelaskan hasil pemutakhiran data melalui ground check (cek lapangan) yang dilakukan bersama pemerintah daerah dan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat 16.331.281 keluarga penerima manfaat (KPM) reguler dinyatakan layak menerima BLT Kesra dan Bansos pada triwulan IV/2025.
Sementara itu, penerima baru mencapai 18.715.502 KPM yang masuk tahap finalisasi. Adapun sebanyak 16.519.380 telah diverifikasi, dengan 12.283.069 KPM dinyatakan layak dan 4.236.311 KPM tidak layak menerima bansos. Sisanya 2.196.122 KPM belum diverifikasi.
“Setelah datanya selesai nanti itu akan kita jadikan pedoman penyaluran BLTS. Intinya adalah kita menginginkan agar penambahan jumlah penerima manfaat ini juga disertai dengan data yang akurat dan pada akhirnya adalah (bansos) tepat sasaran, diterima oleh mereka yang berhak,” tambahnya.
Mensos menargetkan proses finalisasi data rampung dalam pekan ini sehingga bisa segera diserahkan ke Himbara dan PT Pos Indonesia untuk dapat dimulai proses penyaluran.
Mensos menjelaskan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menambah jumlah penerima dan nilai bantuan sosial. Melalui skema BLT Kesra, setiap penerima mendapatkan tambahan Rp300.000 per bulan selama tiga bulan (Oktober–Desember 2025) atau total Rp900.000.
“Misalnya penerima bantuan Sembako reguler menerima Rp200 ribu per bulan, kali 3 [bulan] berarti Rp600.000. Dengan adanya BLTS sesuai kebijakan Presiden ini ada tambahan Rp900.000. Dengan demikian penerima sembako reguler mendapatkan Rp1,5 juta. Sementara penerima baru yang jumlahnya Rp18 juta lebih itu menerima Rp900.000,” imbuhnya.
Cara Cek Nama Penerima BLT Kesra Rp900.000
Untuk memastikan terdata sebagai penerima manfaat BLT Kesra sebesar Rp900.000, Anda dapat melakukan pengecekan secara mandiri. Cara cek BLT Kesra itu dapat dilakukan lewat HP dengan cara:
Buka situs resmi https://cekbansos.kemensos.go.id/
Pilih wilayah: Pilih provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan tempat tinggal.
Masukkan nama lengkap seperti nama sesuai KTP
Ketikkan kode captcha: Masukkan empat huruf kode yang tertera.
Klik “Cari Data”: Tunggu sistem memproses data.
Lihat hasilnya: Status penerima manfaat akan ditampilkan sesuai wilayah dan nama yang dimasukkan. -
Ekonomi Jakarta triwulan III-2025 melambat dipengaruhi kerusuhan
Jakarta (ANTARA) – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jakarta mengemukakan laju pertumbuhan ekonomi Jakarta pada triwulan III-2025 cenderung melambat dipengaruhi berbagai sebab, salah satunya kerusuhan pada akhir Agustus lalu.
Ekonomi Jakarta triwulan III-2025 dibandingkan dengan triwulan III-2024 tumbuh sebesar 4,96 persen (year on year/yoy), lebih rendah dari triwulan II-2025 terhadap triwulan II-2024 yang tumbuh sebesar 5,18 persen (y-on-y).
“Kerusuhan itu menyebabkan dampak terhadap aktivitas ekonomi Jakarta terhambat cukup signifikan sehingga tumbuh 4,96 persen. Tutupnya mal-mal, transaksi-transaksi perdagangan benar-benar anjlok,” kata Kepala Perwakilan BI DKI Jakarta, Iwan Setiawan di Jakarta, Kamis.
Iwan mencatat kerusuhan juga menyebabkan kerusakan infrastruktur dan hilangnya potensi pendapatan pemerintah akibat tak ada mobilitas selama beberapa hari.
Akibatnya, konsumsi masyarakat melambat serta penundaan investasi maupun ekspansi usaha oleh pelaku usaha.
“Dampak lanjutannya, orang mengurangi pengeluaran dan investasi berkurang,” ujar dia.
Hal ini tercermin dari komponen Konsumsi Rumah Tangga tumbuh sebesar 5,01 persen (yoy), melambat dari triwulan sebelumnya sebesar 5,18 persen (yoy).
Sementara investasi juga tumbuh 3,67 persen (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya sebesar 5,50 persen (yoy).
Iwan mengatakan perlambatan laju pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi pola konsumsi masyarakat yang lebih rendah, sejalan dengan berakhirnya Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), normalisasi mobilitas masyarakat usai libur anak sekolah, serta minimnya hari libur nasional di triwulan III 2025.
Namun demikian, berbagai upaya cepat dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersinergi dengan berbagai pihak antara lain melalui perbaikan fasilitas umum, penggratisan transportasi Transjakarta, penebalan bantuan sosial melalui tambahan bantuan kartu sembako serta mendorong penyelenggaraan acara besar, dinilai mampu menahan perlambatan ekonomi lebih lanjut.
Seiring dengan itu, konsumsi pemerintah menjadi penopang utama pertumbuhan dengan laju pertumbuhan 20,06 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya (5,16 persen; yoy).
Hal ini dipengaruhi oleh dibukanya blokir anggaran oleh Pemerintah Pusat terkait kebijakan efisiensi, sehingga realisasi belanja barang, subsidi dan bantuan sosial (bansos) mencatat akselerasi.
“Kita harus memberikan apresiasi kepada Pemerintah DKI Jakarta karena pengeluaran itu yang menahan perlambatan ekonomi,” kata Iwan.
Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Cara Mengambil BLT Kesra Rp900.000 di Kantor POS Tanpa Antre
Bisnis.com, JAKARTA – Tahukah Anda, mengambil BLT Kesra Rp900.000 di Kantor POS pada bulan November ini Anda tidak perlu antre.
Hal tersebut lantaran pemerintah telah memberlakukan skema yang berbeda dalam pencairannya di Kantor POS.
Dilansir dari laman resmi Komdigi, jutaan keluarga kini bisa menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesra dengan cepat, aman, dan manusiawi berkat sistem digital yang diterapkan pemerintah.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan upaya ini adalah bentuk komitmen pemerintah memberikan kemudahan kepada para penerima bantuan serta menjamin BLT sampai tepat sasaran, termasuk ke wilayah-wilayah terpencil dan sulit dijangkau.
“Sekarang penerima bansos tidak harus antre mengular karena sudah menggunakan sistem undangan, dan pelayanannya pun cepat,” ujar Meutya saat meninjau Kantor Layanan Pos Universal (LPU) Blahkiuh, Kabupaten Badung, Bali, Minggu (02/11/2025).
Pemerintah juga memastikan bahwa setiap penerima bantuan akan mendapatkan haknya, termasuk bagi yang tidak bisa hadir sendiri di titik pembagian BLT.
“Tidak boleh ada satu pun yang tidak sampai kepada keluarga penerima manfaat. Termasuk tadi kalau orangnya tidak dapat hadir karena satu dan lain hal, bantuan akan diantar sampai ke rumahnya langsung,” tegasnya.
Ada 17 hingga 18 Juta Penerima Bisa Mengambil BLT Kesra Rp900.000 di Kantor POS
Dari total 35 juta keluarga penerima manfaat, sekitar 17 hingga 18 juta keluarga akan menerima bantuan melalui jaringan PT Pos Indonesia.
Jumlah penerima bantuan yang besar ini membuat PT Pos Indonesia harus memaksimalkan pemanfaatan digitalisasi untuk membuat proses menjadi lebih efisien serta mempercepat layanan kepada masyarakat.
“Dengan skala sebesar 35 juta penerima, layanan pos harus terus memperkuat sistem digital agar distribusi bantuan berlangsung efisien dan tanpa hambatan,” jelasnya.
Meutya juga berpesan kepada PT Pos Indonesia memberikan pelayanan yang cepat sekaligus penuh empati kepada para keluarga penerima manfaat.
“Kita harus terus menyapa dengan penuh empati, melayani dengan hati,” tuturnya.
Cara Mengambil BLT Kesra Tanpa Antre (lanjut laman 2)…