Xcloud.id

Topik: Bantuan Sosial

  • DTSEN dapat berdayakan masyarakat keluar dari bansos

    DTSEN dapat berdayakan masyarakat keluar dari bansos

    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) usai melaksanakan Rapat Tingkat Menteri (RTM) bersama Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar di Kantor Kemensos, Jakarta, Selasa (11/2/2025). ANTARA/Lintang Budiyanti Prameswari.

    Mensos: DTSEN dapat berdayakan masyarakat keluar dari bansos
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 11 Februari 2025 – 20:10 WIB

    Elshinta.com – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyebut Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dapat memberdayakan masyarakat untuk keluar dari bantuan sosial (bansos) karena dapat menyajikan data keluarga penerima manfaat (KPM) secara lebih akurat.   

    Gus Ipul menyampaikan tersebut saat melaksanakan Rapat Tingkat Menteri (RTM) bersama Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar di Kantor Kemensos, Jakarta, Selasa, untuk merencanakan program-program pemberdayaan masyarakat agar segera ditindaklanjuti oleh kementerian dan lembaga lain. 

    “Itu dilakukan agar sesuai dengan kebutuhan keluarga penerima manfaat (KPM), misalnya mereka punya usaha dan usahanya masuk kecil-menengah, bisa ke UMKM. Kalau dia punya usaha di bidang industri kreatif, bisa ikut ke Kementerian Ekonomi Kreatif, kalau dia bergerak di dunia koperasi, bisa ditindaklanjuti oleh Kementerian Koperasi dan begitu seterusnya,” katanya.

    Ia menegaskan, apabila KPM tidak memiliki usaha dan ingin bekerja, maka bisa disalurkan ke Kementerian Ketenagakerjaan. 

    “Jadi nanti kita bekerja dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan kementerian-kementerian lain yang punya program untuk peningkatan kapasitas keterampilan dari mereka yang selama ini menjadi penerima manfaat dari Kemensos,” ujar dia. 

    Gus Ipul mengemukakan, program-program akan terus berkelanjutan untuk mewujudkan target penurunan kemiskinan ekstrem nol persen sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kita punya target-target untuk menurunkan kemiskinan sesuai dengan arahan dari Presiden. Jadi, sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) nanti DTSEN itu, kita akan mempelajari, kita akan uji petik di lapangan, dan sekaligus kemudian nanti kita akan periksa lebih jauh tentang profil-profil yang selama ini telah menerima bansos dari pemerintah,” paparnya. 

    Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar mengemukakan pentingnya proses graduasi masyarakat penerima manfaat dari bansos pemerintah agar penerima bantuan sosial tidak terus-menerus ketergantungan.  

    “Salah satunya kita ingin agar yang telah menerima bantuan terus-menerus ini naik kelas, setiap rapat kita telusuri data per data dan bersyukur dengan semakin tuntasnya Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional ini, semakin jelas para penerima manfaat juga KPM untuk terus kita tingkatkan kesejahteraannya,” kata Muhaimin.

    Selain itu, lanjut dia, Kemenko PM juga akan terus berusaha dengan seluruh efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan prioritas pada program-program atau kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, salah satunya bansos untuk masyarakat.

    Sumber : Antara

  • Luhut Sebut Bansos 5 Tahun Terakhir Tak Tepat Sasaran, Begini Respons Gus Ipul

    Luhut Sebut Bansos 5 Tahun Terakhir Tak Tepat Sasaran, Begini Respons Gus Ipul

    PIKIRAN RAKYAT – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan sempat mengatakan bahwa efektivitas penyaluran program perlindungan sosial disebut menghadapi tantangan besar. Dari total Rp500 triliun anggaran bansos, kata Luhut, hanya separuh yang benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul diminta komentarnya mengenai pernyataan Luhut tersebut. Kementerian Sosial (Kemensos) menjadi salah satu kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang antara lain program perlindungan sosial.

    “Saya belum mengerti betul maksud dari Pak Luhut tentang 50 persen yang tidak tepat sasaran itu dengan nilai bantuan sekitar 500 triliun lebih setiap tahunnya. Yang berada di Kementerian Sosial sebagaimana yang diketahui adalah 79 triliun. Itu pun sudah dengan operasional,” kata Gus Ipul di Kantor Kemensos, Selasa, 11 Februari 2025.

    “Bantuan untuk bantuan sosial sama PKH itu? 75 triliunan lebih. Nanti angkanya bisa kita pastikan lagi. Tapi 75 triliun itu berupa cash transfer lewat Himbara dan lewat PT POS,” kata dia.

    Meski demikian, Gus Ipul bilang apa yang disampaikan oleh Luhut menjadi bahan evaluasi ke depannya. Di sisi lain, dia mengatakan pentingnya keakuratan data penerima bantuan sehingga intervensi yang dilakukan efektif dan hasilnya bisa diukur dengan baik.

    Oleh sebab itu, selama 3 bulan terakhir ini melakukan upaya untuk memperoleh data yang lebih akurat dengan membangun Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang akan ditargetkan mulai dipergunakan pada triwulan II-2024.

    “Maka itulah Pak Presiden Prabowo sejak awal ngajak kita untuk memulai kerja dengan data yang akurat. Nah apa yang dikerjakan selama 3 bulan terakhir ini adalah dalam usaha untuk memperoleh data yang lebih akurat,” katanya.

    Mengenai progres DTSEN tersebut, Gus Ipul menjelaskan saat ini masih perlu dilakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk memastikan bahwa data terbaru ini sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan.

    “Nah, setelah nanti uji petik selesai, sudah final, maka nanti di triwulan kedua kita akan jadikan perdoman untuk membagi bansos maupun juga melaksanakan program PKH dan sejenisnya,” katanya.

    Pengoptimalan digitalisasi

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Pandjaitan mengatakan selama lima tahun terakhir batuan perlindungan sosial tidak tepat sasaran. Dari total Rp500 triliun anggaran bansos yang digelontorkan, tidak semuanya diserahkan kepada masyarakat yang berhak.

    Oleh karena itu, dia pun mendorong pengoptimalan digitalisasi untuk meningkatkan efektivitas penyaluran bansos yang tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat manfaat.

    “Selama lima tahun terakhir, saya melihat sendiri bagaimana efektivitas program perlindungan sosial menghadapi tantangan besar. Dari total Rp500 triliun anggaran bansos, hanya separuh yang benar-benar sampai ke tangan yang berhak,” kata Luhut Binsar Pandjaitan di Jakarta, Sabtu 8 Februari 2025.

    “Data ganda, penerima yang tidak memenuhi syarat, hingga mereka yang bahkan tidak memiliki NIK menjadi kendala utama,” ucapnya menambahkan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • HPN 2025, Wartawan dan Polisi Tebar Kebahagiaan dengan Korban Terisolir Banjir di Probolinggo

    HPN 2025, Wartawan dan Polisi Tebar Kebahagiaan dengan Korban Terisolir Banjir di Probolinggo

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Ahsan Faradisi

    TRIBUNJATIM.COM, PROBOLINGGO– Uluran tangan kepada warga Dusun Gilih, Desa Seboro, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo yang terkena musibah usai jembatan yang menjadi akses satu-satunya putus akibat banjir.

    Kali ini datang dari Polres Probolinggo bersama wartawan memanfaatkan Hari Pers Nasional (HPN) 2025. Belasan wartawan bersama para PJU Polres Probolinggo dipimpin Kapolres AKBP Wisnu Wardana turun langsung menyalurkan bantuan, Selasa (11/2/2025).

    Sebelum menemui warga Dusun Gilih, rombongan terlebih dahulu berkumpul di Polsek Krejengan, kemudian bersama-sama jalan ke Desa Seboro mengendarai kendaraan masing-masing sambil lalu membawa sembako.

    Kedatangan jajaran Polres Probolinggo bersama wartawan disambut meriah para warga Dusun Gilih, Desa Seboro di pinggir sungai. Kemudian warga rela antri mendapatkan sembako yang dibagikan secara bergantian.

    “Terimakasih bantuannya kepada bapak polisi dan bapak wartawan, semoga dibalas oleh Allah dengan yang lebih besar. Bantuan ini berarti bagi kami, tapi yang paling lebih kami butuhkan adalah jembatan,” kata warga setempat, Wiwik.

    Kapolres Probolinggo AKBP Wisnu Wardana mengatakan, bantuan sosial sembako untuk warga Dusun Gilih yang terisolir itu berupa beras, minyak goreng dan telur. Dengan harapan bisa sedikit membantu meringankan beban warga.

    “Kami harap dengan adanya bantuan ini dapat mengurangi beban warga yang terdampak dan terisolir. Ini juga sekalian memeriahkan HPN 2025 dengan saling berbagi kebahagiaan,” ujar AKBP Wisnu.

    Sementara Ketua Mitra Media Polres Probolinggo, Ahmad Faisol mengatakan, bantuan sosial tersebut merupakan peringatan HPN yang ke-79 yang berkolaborasi dengan Polres Probolinggo.

    “Semoga dengan saluran bantuan ini dapat bermanfaat dan kami juga menebar manfaat bagi sesama warga Kabupaten Probolinggo. Kami juga berharap stakeholder terkait merespon cepat apa yang jadi keinginan masyarakat,” pungkasnya.

  • Istana Bantah BMKG Kena Efisiensi Anggaran hingga 50%

    Istana Bantah BMKG Kena Efisiensi Anggaran hingga 50%

    Bisnis.com, JAKARTA – Istana Kepresidenan membantah kabar yang menyebutkan bahwa anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkena pemangkasan atau efisiensi hingga 50%.

    Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, menegaskan bahwa efisiensi yang dilakukan pemerintah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto bertujuan untuk menghilangkan pemborosan dalam belanja APBN, tanpa mengurangi efektivitas kerja pemerintah. 

    “Efisiensi yang sesuai arahan Presiden Prabowo adalah menghilangkan lemak-lemak dalam belanja APBN kita, tapi tidak mengurangi otot. Tenaga pemerintah dan kemampuan pemerintah tidak akan berkurang karena pengurangan lemak ini,” ujarnya kepada wartawan melalui pesan teks, Selasa (11/2/2025).

    Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa ada empat kriteria yang tidak akan terkena efisiensi, yaitu gaji pegawai, layanan dasar prioritas pegawai, layanan publik, dan bantuan sosial. 

    Dengan demikian, Hasan memastikan bahwa layanan mitigasi bencana yang menjadi tugas BMKG tetap optimal. 

    Sekadar informasi, Pemerintah saat ini memang sedang melakukan evaluasi terhadap berbagai pos anggaran untuk memastikan alokasi dana yang lebih efisien dan efektif.

    Namun, Hasan menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak akan mengurangi layanan publik yang vital bagi masyarakat, termasuk layanan yang disediakan BMKG.

    “Tidak benar anggaran BMKG terkena efisiensi sebesar 50%. Silakan cek lagi ke BMKG untuk data terbaru,” tegas Hasan.

    Sekadar informasi, BMKG tak luput dari implementasi efisiensi anggaran yang diserukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam Rapat Kerja (Raker) secara daring yang digelar pada Kamis (6/2/2025), Komisi V DPR resmi menyetujui pagu indikatif anggaran 2025 hasil efisiensi untuk lembaga tersebut.

    Ketua Komisi V DPR Lasarus mengumumkan bahwa anggaran BMKG untuk 2025 adalah sebesar Rp1,40 triliun. Nilai itu turun 50,35% dibandingkan dengan pagu indikatif yang sebelumnya dipatok sebesar Rp2,82 triliun. 

    Layanan Kedaruratan Bencana 

    Menyusul keputusan tersebut, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati memastikan bahwa layanan informasi cuaca, iklim, dan deteksi gempa bumi hingga potensi tsunami tetap menjadi prioritas dan berlangsung maksimal selama 24 jam menjangkau masyarakat di seluruh Indonesia.

    “Meskipun dilakukan efisiensi anggaran, BMKG menjamin terlaksananya operasional layanan informasi 24 jam dan secara terus menerus,” kata Dwikoritas Jumat (7/2/2025).

    Efisiensi sendiri merupakan tindak lanjut atas Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.2025 dan sudah ditetapkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

    Dwikorita mengatakan terdapat beberapa bidang yang siap diefisiensikan BMKG, mulai dari belanja modal seperti pembelian peralatan baru untuk operasional monitoring dan deteksi cuaca, iklim, gempa bumi, dan tsunami. 

    Efisiensi juga menyasar anggaran operasional seperti penggunaan listrik di kantor, jaringan komunikasi serta suku cadang peralatan dan mesin.

    BMKG juga akan melakukan pengetatan perjalanan dinas, memaksimalkan pertemuan luring menjadi secara daring, dan menyeimbangkan ritme kerja pegawai dengan menerapkan work from office (WFO) dan work from anywhere (WFA).

    Kepastian yang disampaikan Dwikorita seolah menggugurkan kekhawatiran yang sempat disampaikan oleh Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama BMKG Muslihhuddin sehari sebelumnya.

    Meskipun BMKG secara prinsip mendukung keputusan tersebut, dia tidak memungkiri bahwa efisiensi dapat berdampak signifikan terhadap belanja modal dan belanja barang, termasuk terhadap pemeliharaan yang tidak dapat dilaksanakan pada 2025.

    Muslihhuddin menjelaskan bahwa terdapat batas minimum anggaran yang perlu dipenuhi untuk memastikan layanan di bidang meteorologi, klimatologi, geofisika, serta modifikasi cuaca yang andal bagi masyarakat serta mendukung kebijakan nasional di sektor kebencanaan dan ketahanan iklim.

    Efisiensi anggaran diperkirakan berdampak pada banyak Alat Operasional Utama (Aloptama) yang terancam mati karena kemampuan untuk pemeliharaan berkurang hingga sebesar 71%, sehingga observasi dan kemampuan mendeteksi dinamika cuaca, iklim, kualitas udara, gempabumi, dan tsunami juga terganggu.

     

    Setidaknya terdapat 600 alat sensor untuk pemantauan gempa bumi dan juga tsunami yang tersebar di seluruh Indonesia merupakan bagian dari Aloptama BMKG. Mayoritas alat ini memiliki usia yang melampaui kelayakan.

    “Ketepatan akurasi informasi cuaca, iklim, gempabumi dan tsunami menurun dari 90% menjadi 60% dan kecepatan informasi peringatan dini tsunami dari 3 menit turun menjadi 5 menit atau lebih dan jangkauan penyebarluasan informasi gempabumi dan tsunami menurun 70%,” paparnya, Kamis (6/2/2025).

    Sebagai catatan, BMKG merupakan salah satu penyedia peringatan dini tsunami di Samudera Hindia dan kawasan Asean.

  • Cara Cek Bansos PKH dan BPNT 2025 – Page 3

    Cara Cek Bansos PKH dan BPNT 2025 – Page 3

    Pencairan bansos PKH dan BPNT tahap 1 tahun 2025 sudah dimulai di beberapa daerah dan akan dilakukan bertahap. Tanggal pasti pencairan di setiap wilayah belum diumumkan secara resmi, jadi pastikan untuk selalu mengecek secara berkala.

    Pastikan data Anda di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS-NG) akurat dan selalu terbarui. Data yang akurat akan mempermudah proses pencairan bansos Anda. Periksa saldo rekening atau kartu KKS Anda secara berkala untuk memastikan bantuan telah masuk. Manfaatkan layanan m-banking untuk mempermudah pengecekan.

    Simpan dengan baik dokumen penting seperti surat undangan dan identitas Anda. Jika mengalami kendala dalam pencairan bansos, segera laporkan kepada pendamping sosial atau kantor desa/kelurahan setempat. Mereka siap membantu Anda.

    Ingat, data penerima bansos dapat berubah setiap tiga bulan sekali berdasarkan evaluasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Oleh karena itu, penting untuk mengecek status bansos Anda secara berkala agar Anda selalu mendapatkan informasi terkini.

    Informasi ini valid per tanggal 11 Februari 2025. Jadwal dan informasi pencairan bansos dapat berubah sewaktu-waktu, jadi tetap pantau informasi resmi dari pemerintah.

  • Cek MBG TK Bhayangkari Sumenep, Bu Kapolda Jatim : Lihat Apa Yang Anak-anak Suka dan Tidak Suka

    Cek MBG TK Bhayangkari Sumenep, Bu Kapolda Jatim : Lihat Apa Yang Anak-anak Suka dan Tidak Suka

    Sumenep (beritajatim.com) – Ketua Yayasan Kemala Bhayangkari Daerah Jawa Timur, Ny. Ade Imam Sugianto mengunjungi langsung TK Bhayangkari Sumenep, untuk melihat pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG).

    Saat tiba di TK Bhayangkari, ‘Bu Kapolda Jatim’ ini langsung dikalungi bunga oleh siswa TK, sambil diiringi penampilan drumband dan tari muang sangkal.

    “Kami sudah satu minggu ini ya melaksanakan MBG untuk anak-anak. Sementara masih di sekolah-sekolah internal Yayasan Kemala Bhayangkari. Setelah itu baru kita ke luar,” kata Ny. Ade Imam, Selasa (11/02/2025).

    Ia menjelaskan, ada 140 sekolah dengan 10.000 siswa di internal Yayasan Kemala Bhayangkari Jawa Timur. Saat ini tinggal 6 sekolah yang belum dicek pelaksanaannya.

    “Sementara sambil kita melihat menu apa yang anak-anak suka, dan apa yang anak-anak tidak suka. Menu yang dipilih ini menjadi penting karena berkaitan dengan tumbuh kembang otak dan pertumbuhan anak-anak,” paparnya.

    Sedangkan untuk petunjuk teknis pelaksanaan MBG, lanjut Ny. Ade, tetap akan mengikuti standar gizi yang telah ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).

    “Tetap berpedoman pada ketentuan BGN tentang menunya. Sesuai tabel yang sudah kami dapatkan untuk standar gizinya. Jadi selain nasi dan lauk, ada sayurnya, kemudian buah, dan susu,” terangnya.

    Dalam kunjungan tersebut, selain melihat langsung pelaksanaan MBG, Ny. Ade Imam didampingi Ketua Bhayangkari Cabang Sumenep Ny. Agnes Henri juga memberikan bantuan sosial kepada guru dan karyawan sekolah sebagai bentuk kepedulian terhadap tenaga pendidik. (tem/kun)

  • PT Pos Curhat ke DPR, Pemerintah Belum Bayar Dana Bansos Rp 230 M

    PT Pos Curhat ke DPR, Pemerintah Belum Bayar Dana Bansos Rp 230 M

    PT Pos Indonesia mengaku dana sebesar Rp 230 miliar untuk menyalurkan paket bantuan sosial (bansos) masih belum dibayarkan oleh pemerintah. Hal itu disampaikan oleh Direktur Utama PT POS Indonesia, Faizal Rochmad saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI.

  • PKH dan BPNT Februari 2025 Cair Berapa? Simak Besaran hingga Nama Penerima di Sini

    PKH dan BPNT Februari 2025 Cair Berapa? Simak Besaran hingga Nama Penerima di Sini

    PIKIRAN RAKYAT – PKH dan BPNT masih menjadi bansos yang sangat dinantikan oleh masyarakat. Bagaimana tidak? karena salah satu bantuan sosial yang rutin disalurkan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari.

    PKH dan BPNT adalah bantuan sosial yang disalurkan langsung dari Pemerintah atau Kemensos melalui Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS).

    Diketahui, saat ini bansos yang sudah cair baru BPNT untuk bulan Februari 2025, sedangkan untuk PKH terkonfirmasi belum cair kepada masyarakat.

    Informasi tersebut dilihat dari update di grup Facebook Info Bansos PKH 2025, di mana bansos yang cair hanya BPNT Februari 2025.

    Besaran Dana PKH dan BPNT Februari 2025

    Meskipun PKH untuk bulan Februari 2025 belum cair, bansos akan tetap disalurkan kepada masyarakat atau penerima.

    Besaran dana yang akan diterima masih tetap sama, mulai dari Rp250.000-Rp750.000 dan akan diterima oleh 7 kategori.

    Kategori tersebut di antaranya adalah Ibu Hamil, Lansia, Balita, Anak Sekolah SD-SMA, dan Penyandang Disabilitas.

    Sedangkan, untuk BPNT Februari 2025 akan terus disalurkan hingga diterima secara merata oleh masyarakat miskin sebesar Rp400.000 untuk 2 bulan.

    Khusus penerima PKH Februari 2025, harap bersabar karena bansos disalurkan bertahap selama 3 bulan mulai dari Januari-Maret 2025.

    Jadi, untuk masyarakat yang tidak menerima bansos di bulan ini tidak perlu khawatir karena masih ada kesempatan di bulan berikutnya.

    Kendati demikian, masyarakat tetap perlu memastikan bahwa identitas sudah terdaftar secara resmi di DTKS Kemensos.

    Berikut cara cek nama penerima PKH dan BPNT Februari 2025:

    Login di cekbansos.kemensos.go.id Masukkan informasi wilayah Masukkan informasi nama lengkap Isi kotak kode verifikasi Klik cari data

    Setelah itu, tunggu sampai data yang dimasukkan valid dan jika terkonfirmasi masyarakat akan melihat identitas sekaligus informasi bansos lainnya di kolom.

    Diketahui, KKS yang menyalurkan PKH dan BPNT Februari 2025 adalah Bank Mandiri, BNI, BSI, BRI, dan BTN.

    Itulah terkait PKH dan BPNT Februari 2025 yang masih menjadi andalan masyarakat, dan akan diterima dengan jumlah dana yang sama melalui KKS.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Infrastruktur jaringan gas dan reformasi subsidi energi

    Infrastruktur jaringan gas dan reformasi subsidi energi

    Ilustrasi – Jaringan pipa gas bumi (jargas). (ANTARA)

    Infrastruktur jaringan gas dan reformasi subsidi energi
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 11 Februari 2025 – 08:28 WIB

    Elshinta.com – Beberapa hari yang lalu, elpiji (LPG) dalam tabung hijau ukuran 3 kilogram sempat sulit diperoleh, sehingga menimbulkan antrean panjang konsumen di pangkalan resmi elpiji.

    Kini situasi telah kembali normal, setelah pengecer diperbolehkan kembali menjual langsung pada publik.

    Kendati akhirnya pengecer boleh kembali menjual elpiji 3 kilogram (biasa disebut “gas melon”), antrean masyarakat berpotensi berulang, mengingat konsumen “gas melon” terbilang besar.

    Salah satu sebab, mengapa konsumen gas melon demikian besar, karena ada subsidi, artinya konsumen membeli gas melon di bawah harga keekonomiannya.

    Pada mulanya, elpiji bersubsidi itu diperuntukkan bagi masyarakat miskin, sebagaimana tertulis di badan tabung. Namun distribusinya melalui pengecer, dan dijual secara bebas, sehingga ada saja masyarakat yang secara ekonomi bukan kelompok miskin ikut menikmatinya juga, itu sebabnya subsidi energi akan terus meningkat.

    Kondisi tersebut semakin memperkuat urgensi reformasi subsidi energi di Indonesia, utamanya bagi elpiji 3 kilogram.

    Merujuk data 2024, alokasi subsidi energi mencapai Rp189,1 triliun, dengan Rp87,4 triliun disalurkan untuk elpiji 3 kg.

    Angka untuk subsidi elpiji 3 kg adalah yang terbesar dibandingkan subsidi energi lain, seperti jenis bahan bakar minyak tertentu (JBT) dan listrik.

    Reformasi subsidi energi

    Kebijakan subsidi energi Indonesia bertujuan untuk menjaga harga energi tetap stabil dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

    Dengan menahan harga energi di bawah harga pasar, ini memungkinkan masyarakat berpenghasilan rendah mengakses energi yang tidak mampu mereka beli.

    Salah satu masalah di Indonesia adalah orang-orang kaya juga menikmati akses elpiji 3 kg bersubsidi karena lemahnya sistem basis data kelompok sasaran.

    Elpiji subsidi yang bisa diakses semua warga, termasuk warga yang tergolong mampu, akan menimbulkan sejumlah masalah.

    Subsidi yang sifatnya universal, justru akan mendorong konsumsi berlebihan dari rumah tangga berpenghasilan tinggi, termasuk pelaku usaha skala besar.

    Reformasi subsidi menjadi sesuatu yang krusial, mengingat skema harga yang stagnan selama satu dekade terakhir, menjadikan beban keuangan pemerintah terus meningkat.

    Sejak 2009, harga elpiji 3 kg di angka Rp5.000 per kg. Harga eceran elpiji 3 kg saat ini di wilayah Jabodetabek masih di kisaran Rp22.000, artinya tidak mengalami kenaikan berarti. Harga tersebut jauh di bawah harga pasar yang semestinya.

    Subsidi berasal dari dana APBN, yang sebagian besar diambil dari uang pajak masyarakat, jadi harus digunakan juga untuk kesejahteraan rakyat.

    Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan reformasi subsidi untuk memastikan, bahwa subsidi energi ini akan diberikan untuk melindungi masyarakat terutama dari kalangan bawah.

    Pemerintah terus berupaya memperbaiki kebijakan subsidi energi yang pada prinsipnya adalah memastikan subsidi tersebut tepat sasaran.

    Reformasi subsidi energi juga harus diikuti dengan upaya menghadirkan alternatif bagi sektor-sektor yang terkena dampak. Upaya tersebut antara lain pengembangan jaringan gas kota, pembangkit listrik energi terbarukan, dan kendaraan listrik.

    Kebijakan ini juga akan mendorong masyarakat untuk mempelajari harga energi yang sebenarnya dan mulai mengubah gaya hidup mereka agar lebih bijak dan tidak boros dalam menggunakan energi.

    Pada saat yang sama, industri juga harus mendorong efisiensi energi dalam bisnis, yang akan membantu memastikan bahwa perubahan subsidi energi berdampak kecil pada kegiatan bisnis mereka.

    Selanjutnya perlu ada edukasi kepada masyarakat terkait urgensi pengurangan subsidi, semisal dengan cara menunjukkan bagaimana pengalihan dana subsidi digunakan untuk program pembangunan yang lebih berdampak luas, seperti pendidikan, kesehatan, atau bantuan sosial yang lebih terarah.

    Perlu juga disampaikan kepada publik, bahwa reformasi subsidi elpiji bukan hanya soal efisiensi fiskal pemerintah, bahwa kebijakan ini terhubung dengan asas keadilan sekaligus keberlanjutan energi.

    Setiap rupiah yang dikeluarkan untuk subsidi yang tidak tepat sasaran, merupakan bentuk ketidakadilan bagi warga yang benar-benar membutuhkan.

    Memperkuat infrastruktur jargas

    Pemerintah menargetkan beban subsidi dan impor energi bisa ditekan. Strateginya melalui pengembangan jaringan gas (jargas) rumah tangga secara masif.

    Pembangunan infrastruktur jargas dapat membantu mengurangi subsidi dan impor energi. Pemberian subsidi energi bisa menjadi lebih tepat sasaran dengan adanya jargas.

    Pada akhirnya, Indonesia bisa memperbaiki neraca keuangan. Jargas juga dinilai dapat mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat dan penyerapan tenaga kerja selama pembangunan jargas berlangsung.

    Jargas juga dapat membantu menurunkan impor yang selama ini membebani negara, rantai bisnis pengembangan jargas cukup panjang, sehingga membutuhkan kerja gotong royong yang sinergis agar jargas bisa optimal memberikan manfaat kepada masyarakat.

    Selain itu pengembangan jargas juga selaras dengan program Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo, khususnya dalam upaya swasembada energi sehingga keberlanjutan proyek akan terus dilakukan.

    Gas bumi merupakan salah satu sumber energi andalan di era transisi energi, oleh karenanya diperlukan infrastruktur terintegrasi untuk bisa menyalurkan gas dari area sumber gas menuju area penerima manfaat, seperti kawasan industri dan konsumen rumah tangga.

    Manfaat pembangunan infrastruktur jaringan gas, agar harga gas lebih terjangkau, dengan biaya (toll fee) lebih murah, guna memenuhi kebutuhan gas untuk industri, pembangkit listrik dan rumah tangga.

    Salah satu jargas skala besar yang sudah siap adalah jaringan pipa gas Cisem (Cirebon – Semarang) tahap 1 dengan investasi Rp1,13 triliun. Kemudian dilanjutkan pembangunan Cisem tahap 2, untuk tahun 2024 membutuhkan investasi Rp1,33 triliun, dan untuk tahun 2025 membutuhkan investasi Rp l2,01 triliun. Investasi lebih besar, karena jarak pipa yang dibangun juga lebih panjang.

    Proyek CISEM merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan bagian dari rencana interkoneksi pipa transmisi antara jaringan pipa transmisi Sumatera, Jawa Bagian Barat dengan jaringan pipa transmisi Jawa Bagian Timur.

    Interkoneksi pipa ini memperkuat rantai suplai pasokan gas bumi dan dapat diakses masyarakat dengan harga terjangkau secara berkelanjutan, terutama untuk kebutuhan sektor industri eksisting di sepanjang jalur pipa dan kawasan-kawasan industri yang akan segera beroperasi di beberapa wilayah.

    Antara lain, Kawasan Industri Terpadu Batang dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal, serta kawasan industri lainnya yang sedang dalam proses pembangunan.

    Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali menegaskan dukungannya, terhadap pembangunan pipa transmisi gas bumi Cirebon-Semarang (CISEM).

    Kementerian ESDM berusaha mendukung sepenuhnya pembangunan CISEM Tahap I dan II selesai tepat waktunya. Kementerian ESDM sudah mengidentifikasi sumber-sumber gas yang produksinya bisa dialirkan lewat pipa ini untuk memenuhi kebutuhan industri dan masyarakat.

    Pembangunan pipa transmisi gas bumi seperti CISEM, bertujuan meningkatkan akses gas bumi bagi seluruh masyarakat maupun industri.

    Pipa transmisi ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas gas bumi yang sebagian besar berasal dari lapangan gas di Jawa Timur dapat sampai ke wilayah Jawa Tengah untuk memenuhi kebutuhan industri yang sedang berkembang.

    Dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri, khususnya industri maupun pembangkit listrik, pemerintah terus meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pembangunan transmisi pipa gas.

    Selain pipa Cirebon-Semarang, penting dicatat adalah proyek West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping dan Sei ruas Mangkei-Dumai.

    Selain itu, pengembangan pipa LNG skala kecil dan virtual untuk mengamankan pasokan energi di daerah-daerah yang terkendala faktor geografis, seperti di pulau-pulau kecil terutama yang berlokasi di bagian timur Indonesia.

    Sumber : Antara

  • Info Terbaru Bansos PKH dan BPNT Tahap 1! Siap-Siap, Ini Kategori yang Tidak Lagi Mendapat Bantuan

    Info Terbaru Bansos PKH dan BPNT Tahap 1! Siap-Siap, Ini Kategori yang Tidak Lagi Mendapat Bantuan

    JABAR EKSPRES – Sebagai penerima bansos, kita pasti selalu was-was setiap kali ada kabar baru tentang pencairan bantuan. Nah, kali ini ada update penting mengenai bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) tahap pertama tahun 2025.

    Ada beberapa kelompok yang dikabarkan tidak lagi masuk dalam daftar penerima. Jadi, pastikan kamu membaca informasi ini sampai habis agar tidak ketinggalan!

    Berdasarkan informasi dari kanal YouTube DUNIA BANSOS yang diunggah pada Minggu (9/2/2025), berikut kategori yang dikeluarkan dari daftar penerima:

    BACA JUGA: Dibayar Rp300.000 dari Nonton YouTube di Aplikasi Penghasil Uang Terbaru 2025

    1. KPM yang Dinyatakan Tidak Layak oleh Pemerintah Daerah

    Tiap daerah punya kewenangan untuk melakukan verifikasi ulang penerima bansos.

    Jika ada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dianggap sudah mampu atau tergolong kelas menengah, mereka otomatis akan dicoret.

    Jadi, kalau kamu merasa ekonomi keluargamu sudah lebih baik, bisa jadi bantuan ini tidak akan cair lagi.

    Bahkan, bukan hanya bansos PKH dan BPNT saja yang dicabut, bantuan lain seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) juga bisa dihentikan.

    BACA JUGA: Pertama Kali LOGIN Withdraw Saldo Rp100.000 dengan Aplikasi Penghasil Saldo DANA 2025

    2. KPM yang Memiliki Usaha dan Menggunakan Dana KUR

    Bagi yang sudah memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), pemerintah menganggap mereka punya usaha yang berkembang.

    Itu artinya, mereka dianggap sudah tidak lagi masuk kategori penerima bansos.

    Tujuan utama bansos sendiri adalah untuk membantu mereka yang benar-benar membutuhkan, jadi kalau sudah punya usaha yang berjalan, kemungkinan besar bantuan tidak akan diberikan lagi.

    3. KPM dengan Penghasilan di Atas UMP/UMR

    Nah, ini juga penting untuk diperhatikan! Jika ada penerima bansos yang ternyata penghasilannya sudah melebihi Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Regional (UMR), maka mereka tidak lagi memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan sosial.

    Pemerintah memastikan bahwa bansos hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar berada dalam kondisi ekonomi rentan.

    Bagaimana Status Pencairan Dana?

    Buat kamu yang masih masuk dalam daftar penerima, pasti penasaran kapan dana bansos ini cair, kan?