Xcloud.id

Topik: Bantuan Sosial

  • Anggaran Kementerian PPN/Bappenas pada APBN 2025 jadi Rp968,05 miliar

    Anggaran Kementerian PPN/Bappenas pada APBN 2025 jadi Rp968,05 miliar

    Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy memberikan paparan saat mengikuti rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11/2024). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/agr

    Anggaran Kementerian PPN/Bappenas pada APBN 2025 jadi Rp968,05 miliar
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 13 Februari 2025 – 12:31 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melaporkan anggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2025 setelah efisiensi sebesar Rp968,05 miliar.

    “Anggaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional adalah Rp968 miliar atau sekitar 49,2 persen dari total pagu awal (sebesar Rp1,97 triliun) pada tahun 2025 yang baru saja kami terima,” kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, dikutip di Jakarta, Kamis.

    Dalam rangka optimalisasi penggunaan anggaran demi menjaga kesinambungan fiskal nasional, telah diterbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

    Langkah efisiensi ini dilakukan melalui penetapan besaran efisiensi oleh Menteri Keuangan yang mencakup semua belanja, kecuali belanja pegawai dan bantuan sosial. Berdasarkan Inpres tersebut, Bappenas terdampak kebijakan efisiensi anggaran sebesar Rp1,077 triliun atau setara dengan 54,7 persen dari pagu anggaran awal sebesar Rp1,97 triliun yang diterima untuk tahun 2025.

    Melalui rapat bersama Kementerian Keuangan pada Selasa (11/2), terdapat pengurangan atas nilai efisiensi untuk Bappenas. Dengan demikian, nilai efisiensi berkurang sebesar Rp75 miliar menjadi Rp1,002 triliun dari yang semula sebesar Rp1,077 triliun, sehingga total anggaran Bappenas Rp968,05 miliar.

    “Sasaran efisiensi difokuskan pada belanja barang, belanja modal seperti kegiatan perjalanan dinas, seminar, kajian, acara-acara seremonial, pengadaan ATK (alat tulis kantor), dan lain-lain,” ujar Rachmat.

    Anggaran pascaefisiensi tersebut akan dialokasikan untuk gaji dan tunjangan kinerja 1.094 Aparatur Sipil Negara/ASN (762 Pegawai Negeri Sipil/PNS dan 330 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja/PPPK) sebesar Rp291,06 miliar; honorarium Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri/PPNPN dan konsultan individu, kegiatan sudah berjalan, dan paket lelang Januari Rp89,84 miliar; lalu sewa gedung/kantor Rp71,39 miliar.

    Kemudian juga sewa kendaraan pimpinan dan operasional Rp19,44 miliar, sewa fasilitas kerja dan alat pengolah data Rp40,33 miliar, rehabilitasi ruang kerja pimpinan dan staf baru Rp25 miliar, konstruksi paviliun Indonesia di Osaka World Expo Rp200 miliar, Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) Rp137,75 miliar, serta kebutuhan operasional harian perkantoran Rp93,24 miliar.

    Di samping itu, Rachmat mengaku pihaknya membutuhkan tambahan anggaran pembiayaan Prioritas Nasional (PN) dalam APBN TA 2025 sebesar Rp152,1 miliar dan kegiatan operasional sebesar Rp324 miliar.

    “Tambahan-tambahan tersebut sebenarnya adalah tambahan yang sangat esensial karena kami juga mendapat tambahan pegawai baru yang selama beberapa tahun kami belum pernah mendapatkannya,” ungkap Menteri PPN.

    Sumber : Antara

  • 4 Pos Ini Tidak Terkena Efisiensi Anggaran Belanja Negara Rp 306 Triliun

    4 Pos Ini Tidak Terkena Efisiensi Anggaran Belanja Negara Rp 306 Triliun

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan penghematan besar-besaran dalam APBN 2025 dengan target efisiensi mencapai Rp 306 triliun. Namun, ada empat pos anggaran yang tetap dipertahankan dan tidak boleh dipangkas oleh kementerian/lembaga terkait.

    Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi mengungkapkan, keempat pos anggaran tersebut, mencakup gaji pegawai, layanan dasar prioritas pegawai, layanan publik, serta bantuan sosial.

    “Terdapat beberapa sektor yang tidak terkena kebijakan efisiensi ini, yaitu gaji pegawai, layanan dasar prioritas pegawai, layanan publik, dan bantuan sosial,” jelas Hasan Nasbi melalui unggahan resmi di akun Instagram @pco.ri pada Kamis (13/2/2025).

    Ia juga memastikan bahwa efisiensi anggaran ini tidak akan berdampak pada pengurangan gaji atau jumlah pegawai. Pasalnya, beredar spekulasi mengenai kemungkinan pemotongan gaji atau pengurangan pegawai seiring dengan kebijakan efisiensi tersebut.

    Hasan menegaskan bahwa informasi terkait pemotongan gaji pegawai atau pengurangan aparatur sipil negara (ASN) tidaklah benar.

    Hal ini diperkuat dengan adanya anggaran gaji pegawai dan layanan prioritas pegawai yang tetap dipertahankan dalam APBN.

    “Jika ada yang mengatakan bahwa gaji pegawai tidak akan dibayarkan atau akan terjadi pengurangan ASN, maka hal tersebut sepenuhnya tidak benar atau merupakan kesalahpahaman terhadap maksud Presiden Prabowo,” tegasnya dalam menanggapi efisiensi anggaran.

  • PP Gaji ke-13 dan 14 Terbit Sebelum Ramadan, Kapan Cair? – Page 3

    PP Gaji ke-13 dan 14 Terbit Sebelum Ramadan, Kapan Cair? – Page 3

    Sebelumnya, kabar penghapusan gaji ke-13 dan 14 untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dibantah pihak Istana Negara. Hal itu dinilai sebagai upaya menyebarkan ketakutan ke publik, yang dilakukan oleh pihak anonim.

    Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menyampaikan, untuk penerapan kebijakan efisiensi nantinya masing-masing kementerian akan menyesuaikan antara penghematan dengan tugas dan fungsi pokok.

    “Jadi yang arahan presiden itu untuk program-program yang selama ini tidak bisa diukur keuntungannya, manfaatnya bagi publik, itu ditiadakan. Perjalanan luar negeri dikurangi, seremonial-seremonial dikurangi, perjalanan dinas dikurangi,” tutur Hasan di Istana Negara, Jakarta, Jumat (7/2/2025).

    “Tapi yang pelayanan publik tidak dikurangi, PSO (Public Service Obligation) tidak diikurangi, belanja gaji pegawai tidak dikurangi,” sambungnya.

    Hasan menegaskan, penjelasan Presiden Prabowo Subianto sudah lugas dan semestinya tidak dibawa ke arah isu liar. Sementara belakangan, ada pihak yang dengan sengaja menyebarkan ketakutan ke masyarakat lewat kebijakan pemerintah.

    “Jadi yang kayak gitu-gitu sudah jelas semuanya. Jadi yang sekarang beredar itu kan ada ketakutan-ketakutan yang disebarkan orang-orang anonim. Narasumbernya siapa, orangnya siapa. Tapi yang jelas arahan dari presiden sudah jelas, bahwa pelayanan publik, PSO, belanja pegawai, bantuan sosial, itu bukan merupakan bagian yang terkena efisiensi,” tegas Hasan.

  • PKH Kembali Disalurkan Februari 2025? Ini Besaran Bantuan yang Diberikan, dari Ibu Hamil Sampai Lansia

    PKH Kembali Disalurkan Februari 2025? Ini Besaran Bantuan yang Diberikan, dari Ibu Hamil Sampai Lansia

    PIKIRAN RAKYAT – Program Keluarga Harapan (PKH) kembali disalurkan pada bulan Februari 2025. Bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga yang membutuhkan, dan penyalurannya dilakukan secara bertahap di seluruh wilayah Indonesia.

    Untuk memastikan transparansi dan kemudahan akses informasi, Kementerian Sosial (Kemensos) menyediakan platform digital yang memungkinkan masyarakat untuk mengecek status mereka sebagai penerima bansos PKH.

    Pengecekan dapat dilakukan secara online melalui website resmi Kemensos atau aplikasi “Cek Bansos” yang tersedia di Google Play Store dan App Store.

    Besaran Bantuan PKH Februari 2025

    Besaran bantuan PKH yang diterima oleh setiap keluarga berbeda-beda, tergantung pada kategori penerima. Berikut adalah rinciannya:

    Ibu hamil: Rp750.000 per tiga bulan (Rp3.000.000 per tahun) Anak usia dini (0-6 tahun): Rp750.000 per tiga bulan (Rp3.000.000 per tahun) Anak sekolah SD: Rp225.000 per tiga bulan (Rp900.000 per tahun) Anak sekolah SMP: Rp375.000 per tiga bulan (Rp1.500.000 per tahun) Anak sekolah SMA: Rp500.000 per tiga bulan (Rp2.000.000 per tahun) Lanjut usia (70 tahun ke atas): Rp600.000 per tiga bulan (Rp2.400.000 per tahun) Penyandang disabilitas berat: Rp600.000 per tiga bulan (Rp2.400.000 per tahun)
    Cara Cek Status Penerima Bansos PKH Februari 2025

    Melalui Website Kemensos

    Kunjungi website resmi Kemensos di https://cekbansos.kemensos.go.id/ menggunakan komputer atau ponsel. Pilih nama provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan tempat tinggal penerima. Masukkan nama lengkap penerima manfaat sesuai dengan yang tertera di KTP. Ketikkan kode verifikasi (captcha) yang muncul di layar. Klik tombol “Cari Data”.

    Sistem akan menampilkan hasil pencarian. Jika kamu terdaftar sebagai penerima PKH, informasi terkait akan ditampilkan, termasuk jenis bansos yang akan diterima. Jika tidak terdaftar, akan muncul pesan “Tidak Terdapat Peserta.”

    Melalui Aplikasi Cek Bansos

    Unduh dan instal aplikasi “Cek Bansos” dari Google Play Store atau App Store. Buka aplikasi dan masuk menggunakan username dan password. Jika belum memiliki akun, lakukan pendaftaran terlebih dahulu. Pilih menu “Cek Bansos”. Isi data wilayah tempat tinggalmu sesuai dengan formulir yang tersedia. Masukkan nama lengkap penerima manfaat sesuai dengan KTP. Masukkan kode verifikasi (captcha) yang muncul. Klik tombol “Cari Data”.

    Sistem akan mencari data berdasarkan informasi yang kamu masukkan. Hasilnya akan ditampilkan apakah kamu terdaftar sebagai penerima bansos atau tidak.

    Pencairan bansos PKH dilakukan secara bertahap melalui rekening bank atau melalui Kantor Pos terdekat. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui website resmi atau media sosial Kemensos.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Gunakan Data Tunggal, Muslimat NU dan Kemensos Sinergi Entas Kemiskinan

    Gunakan Data Tunggal, Muslimat NU dan Kemensos Sinergi Entas Kemiskinan

    Surabaya (beritajatim.com) – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi hadir sebagai narasumber utama di sidang pleno Kongres XVIII Muslimat NU yang digelar di Asrama Haji Sukolilo, Rabu (12/2/2025) malam.

    Dua menteri ini secara khusus mengajak intensifikasi kerja sama dalam mengatasi masalah bangsa. Bahkan, keduanya juga secara gamblang menyebutkan sasaran kerja yang bisa dikolaborasikan dengan Muslimat NU dalam mewujudkan target pembangunan ke depan.

    “Kita mengajak Muslimat untuk bersama-sama berkolaborasi mengentaskan kemiskinan. Data terbaru yang sudah ditandatangani Bapak Presiden memuat nama dan alamat, foto-foto juga ada. Nanti akan kita serahkan untuk Ibu Khofifah baik untuk Muslimat NU maupun Jawa Timur,” tutur Mensos yang akrab disapa Gus Ipul ini.

    Dengan data tunggal yang menjadi pedoman kementerian, lembaga dan juga pemerintah daerah akan memudahkan untuk penyasaran. Sehingga, semua bisa saling berkolaborasi untuk saling memperkuat intervensi demi mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

    “Jadi, semua bisa saling berbagi peran. Mana yang perlindungan sosial mana yang pemberdayaan. Misalnya pusat sudah memberikan bantuan apa, provinsi apa, kabupaten/kota apa, pengurus LN apa, dan seterusnya. Sehingga, intervensi yang diberikan terpetakan dan tidak menumpuk-numpuk bantuan yang sama,” tegas Gus Ipul.

    Selama ini, yang memang menjadi kendala adalah belum adanya satu data. Masing-masing kementerian dan lembaga memiliki data sendiri sehingga, bantuan sosial bisa jadi, dikatakan Gus Ipul, belum maksimal. Namun, di pemerintahan Presiden Prabowo, pihaknya menegaskan bahwa semua akan mengacu data tunggal yang disusun oleh BPS.

    “Pemutakhirannya kita akan lakukan tiga bulan sekali. Kenapa, karena agar seirama dengan penyaluran bansos kita,” ujarnya.

    Di depan ribuan Muslimat NU yang hadir, Gus Ipul yang juga Sekjen PBNU ini mengapresiasi bahwa kemiskinan Jawa Timur paling banyak penurunannya pada periode Maret 2023-Maret 2024.

    Dengan di bawah komando Khofifah, pihaknya optimistis bahwa Muslimat NU pun akan bisa memaksimalkan upaya penurunan kemiskinan dalam lima tahun ke depan.

    “Selama ini Muslimat memiliki peran yang besar dalam mewujudkan pembangunan. Makanya saya mengapresiasi Muslimat NU punya program Mustika Mesem (Muslimat Cantik Mengentaskan Kemiskinan Ekstrem),” ujar Gus Ipul.

    “Oleh sebab itu kita siap berkolaborasi, kita akan kirim data dan alamat masyarakat yang masuk kategori miskin esktrem yang ada di seluruh daerah by name by address dan akan kita kirim untuk bisa diberikan dukungan sesuai dengan program Muslimat NU,” tukasnya.

    Hal senada juga disampaikan Menteri PPPA Arifah Fauzi. Pihaknya menyebutkan bahwa realitas di lapangan masih banyak kasus terkait perempuan dan anak yang menyeruak. Utamanya kasus pernikahan dini usia, kekerasan pada anak, perdagangan orang dan anak, dan juga masalah stunting.

    Menteri PPPA berharap Muslimat NU bisa turut berkolaborasi bersama untuk bisa mengatasi masalah tersebut. Terutama karena Muslimat NU memiliki jaringan emak-emak hingga pelosok negeri.

    “Kami berharap Muslimat ikut bersama sama kita bersatu melindungi perempuan dan anak kita demi Indonesia Emas 2045,” tegas Arifah.

    Menanggapi hal ini, Ketua Umum PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa menegaskan, bahwa pihaknya siap untuk berkontribusi dan bersinergi dengan Kementerian Sosial maupun Kementerian PPPA.

    “Untuk program Mustika Mesem sebenarnya sudah berjalan di sejumlah daerah dengan mendistribusikan rantangan untuk masyarakat miskin ekstrem di daerah dengan mengandalkan data dari kepala desa,” tegas Khofifah.

    Program Mustika Mesem ini sudah diluncurkan secara nasional saat pembukaan Kongres XVIII Muslimat NU di hadapan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kami siap untuk berkolaborasi untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem lebih masif lagi. Apalagi nanti didukung dengan data tunggal, tentu Insya Allah akan semakin besar manfaatnya dan tepat sasaran,” pungkasnya. [tok/aje]

  • Istana Tepis Efisiensi Anggaran BMKG Turunkan Akurasi Cuaca dan Deteksi Gempa

    Istana Tepis Efisiensi Anggaran BMKG Turunkan Akurasi Cuaca dan Deteksi Gempa

    JAKARTA – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menepis anggapan efisiensi anggaran terhadap Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sebesar 50 persen dikhawatirkan menurunkan akurasi alat info cuaca dan deteksi gempa.

    Pernyataan Hasan tersebut merespons soal dampak efisiensi anggaran pada BMKG sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.

    “Tidak benar anggaran BMKG terkena efisiensi sebesar 50 persen. Silakan cek lagi ke BMKG untuk data terbaru,” kata Hasan dikutip ANTARA, Rabu, 12 Februari.

    Hasan menjelaskan efisiensi anggaran dilakukan untuk mengurangi beban negara, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan bahwa anggaran negara harus difokuskan untuk kepentingan rakyat.

    Dia juga menegaskan efisiensi dilakukan pada hal-hal yang dianggap “lemak” dan memboroskan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Efisiensi yang sesuai arahan Presiden Prabowo adalah menghilangkan ‘lemak-lemak’ dalam belanja APBN kita, tapi tidak mengurangi ‘otot’. Tenaga pemerintah dan kemampuan pemerintah tidak akan berkurang karena pengurangan ‘lemak’ ini,” kata Hasan.

    Hasan memastikan ada sejumlah hal yang tidak terpengaruh dari efisiensi APBN di kementerian dan lembaga yang semuanya berhubungan dengan produktivitas serta layanan bagi masyarakat.

    Dalam hal mendukung produktivitas, pemerintah memastikan gaji pegawai serta layanan dasar prioritas pegawai tidak akan terdampak efisiensi.

    Sementara untuk layanan bagi masyarakat, program-program yang terkait bantuan sosial dan layanan publik juga anggarannya tidak dilakukan penyesuaian.

    Hasan mencontohkan salah satu layanan publik yang dipastikan tidak terdampak oleh efisiensi adalah terkait dengan mitigasi bencana. Layanan tersebut dipastikan tetap memiliki anggaran khusus.

    “Mitigasi bencana merupakan layanan publik yang dipastikan optimal,” ucap Hasan.

    Dalam kesempatan berbeda, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati juga menyampaikan anggaran terkait dengan pengelolaan gempa dan tsunami tetap dipertahankan, di tengah adanya kebijakan efisiensi anggaran.

    “Di sini, dalam poin pengelolaan gempa bumi dan tsunami Rp41,9 miliar, di situ tetap dipertahankan, termasuk kegiatan sekolah lapang gempa bumi,” kata Dwikorita.

  • Cek KTP dan KK Pakai HP, Ini Cara Mudah Tak Perlu Bawa Fotokopi

    Cek KTP dan KK Pakai HP, Ini Cara Mudah Tak Perlu Bawa Fotokopi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Data diri Kartu Tada Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) bisa dicek langsung secara online. Masyarakat bisa melakukannya melalui aplikasi bernama Identitas Kependudukan Digital (IKD).

    Dengan aplikasi tersebut, masyarakat bisa tetap membawa dokumen tersebut secara online tidak lagi berbentuk aslinya. Misalnya untuk mengurus perbankan hingga terkait program bantuan sosial (bansos).

    Aplikasi IKD sudah tersedia baik di App Store maupun Play Store. Bagi Anda pengguna iPhone atau HP Android sudah bisa menginstallnya dan mengecek KK serta KTP sekarang langsung dari perangkat pribadi.

    Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah melakukan aktivasi IKD. Berikut cara melakukannya:

    Buka aplikasi IKD
    Klik tombol Daftar
    Pilih Lanjutkan
    Ketik data NIK, email, nomor Hp yang aktif
    Klik isi Data
    Tekan tombol Ambil Foto untuk verifikasi wajah. Pastikan wajah terlihat jelas dan tidak menggunakan kacamata atau masker
    Jika sudah selesai, Anda bisa datangi kantor Dukcapil untuk meminta permohonan aktivasi IKD. Jika berhasil, maka kode aktivasi akan dikirimkan melalui email yang didaftarkan sebelumnya.
    Klik Aktivasi pada email
    Masukkan kode captcha dan kode aktivasi
    Buka lagi IKD
    Klik Status
    Masuk dengan identitas yang didaftarkan sebelumnya

    Setelah proses aktivasi selesai, Anda sudah bisa mengecek langsung dokumen seperti KK dan KTP melalui layanan IKD. Ini cara mengeceknya:

    Buka aplikasi dan login ke IKD
    Klik Dokumen
    Pilih Masuk
    Ketik ulang PIN
    Tunggu hingga KK dan KTP terlihat, klik Lihat pada kolom kedua dokumen tersebut
    Masukkan PIN
    Selesai, Anda sudah bisa melihat KK dan KTP langsung dari aplikasi

    (dem/dem)

  • Jeritan Mahasiswa Gegara KPI Kuliah Dipangkas Penuhi Medsos

    Jeritan Mahasiswa Gegara KPI Kuliah Dipangkas Penuhi Medsos

    Jakarta –

    Kabar pemangkasan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK) oleh pemerintah memicu protes di kalangan mahasiswa. Tagar KPIK menjadi trending topic di media sosial, di mana mahasiswa menyampaikan keluh kesah dan kekecewaan mereka.

    KIPK merupakan program bantuan biaya pendidikan yang sangat penting bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Namun program ini ikut terkena imbas kebijakan pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah.

    Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) terkena efisiensi anggaran sebesar Rp14,3 triliun dari total pagu anggaran sebesar Rp56,6 triliun di 2025.

    Untuk bantuan sosial atau beasiswa yakni program KIP Kuliah yang memiliki pagu awalnya Rp14,698 triliun, kemudian berdasarkan hasil efisiensi oleh Dirjen Anggaran jadi sebesar Rp1,319 triliun.

    Kebijakan ini memicu gelombang protes di media sosial, terutama di platform X, di mana mahasiswa penerima KIPK dan calon mahasiswa baru menyuarakan ketakutan dan kekecewaan mereka. Berdasarkan pantauan, banyak mahasiswa yang mengaku terancam putus kuliah, terutama mereka yang berada di semester akhir dan sangat bergantung pada bantuan KIPK.

    “Ini kalo ga dibatalin jahat banget sih, secara banyak mhs yg kuliah pake kipk, trs disitu 663.821 mhs terancam putus kuliah & gagal adanya sarjana pertama dr klg miskin??? padahal ada anak yg berpotensi ngeluarin klrgnya dari kemiskinan karna bisa kuliah,” ujar @staywithjeong.

    “gue udah yatim piatu dan KIPK ngebantu banget buat mengubah hidup gue buat bisa kuliahh, tapi malah ada efesiensi inii, gue takut banget putus kuliah,” kata @saskiyayaaa.

    “jd org miskin dan ga trllu pinter keknya emg gabole kuliah ya.. soalnya cmn ngandelin beasiswa kipk. cari beasiswa lain susah. klo bener kayak gini keknya emg aku harus putus kuliah:( duit kerja ku yg 800rb perbulan jg ga sebanding sama uang persemesteran.. ya Allah sedih,” ucap @venusveyz.

    “Aku gatau gimana kedepannya kalo kipk ku putus. Pun nasib temen-temen angkatan bawah-bawahku yang nasibnya sama kaya aku,” ujar @bobhaichi.

    “Hati gue patah banget waktu baca 663.821 orang terancam putus kuliah. Gila ini negara. KIPK itu penting banget buat orang yang mau lanjutin pendidikan tapi terkendala dana. Kuliah sekarang tuh mahal. Print skripsi aja nembus 2jt. Ini sekarang orang2 harus mikirin bayar UKT jg?” kata @saturngguk.

    Menyikapi pemangkasan anggaran ini, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro berupaya pagu KIP Kuliah tetap semula.

    “Kami usulkan kembali supaya tetap pada pagu semula, yaitu Rp14,698 triliun, karena ini termasuk kategori yang tidak kena efisiensi,” ujarnya dikutip dari CNN Indonesia.

    (afr/afr)

  • Efisiensi Anggaran Kemenperin Rp 883 Miliar atau 35,05 Persen dari Total Pagu  – Halaman all

    Efisiensi Anggaran Kemenperin Rp 883 Miliar atau 35,05 Persen dari Total Pagu  – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 883 miliar dari pagu anggaran total kementerian ini sebanyak Rp 2,519 triliun di 2025.

    Pemangkasan anggaran itu mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

    “Rekonstruksi efisiensi anggaran tanggal 11 Februari 2025 maka pagu awal yang tadinya Rp 2,5 triliun efisiensinya menjadi Rp 883 miliar lebih,” kata Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza saat Rapat Kerja (Raker) Komisi VII DPR RI di Jakarta, Rabu (12/2/2025).

    Dengan demikian, Kemenperin memiliki pagu anggaran untuk tahun 2025 sebesar Rp 1,6 triliun. Faisol bilang, efisiensi ini tidak dilakukan untuk belanja pegawai dan bantuan sosial.

    “Maka setelah efisiensi Pagu yang kami dapatkan itu Rp 1,6 triliun lebih, sebagai catatan Kementerian diminta untuk tidak melakukan efisiensi terhadap belanja pegawai dan belanja bantuan sosial,” tegas Faisol.

    Faisol merinci, realisasi anggaran Rp 2,5 triliun itu Kemenperin sudah membelanjakan sebanyak Rp 61,8 miliar untuk belanja pegawai dan Rp 11,1 miliar untuk realisasi belanja barang modal.

    “Ini realisasi yang sudah kami jalankan sampai 31 Januari 2025 ini belanja pegawai itu Rp 61,8 miliar dan realisasi belanja barang atau modal Rp 11,1 miliar sebelum kemarin dikeluarkan instruksi Presiden,” ungkapnya.

    Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kemenperin tahun 2024 berasal dari empat sumber dana. Pertama sumber rupiah murni yakni Rp 2 triliun lebih, Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP sebanyak Rp 61,8 miliar.

    Badan Layanan Umum (BLU) Rp 294,1 miliar dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebanyak 114,7 miliar. Selain itu, ada dua fungsi yakni anggaran pendidikan Rp 759,9 miliar dan fungsi anggaran ekonomi Rp 1,7 triliun lebih.

    “Kemudian dari Rp 2,5 triliun jenis belanja kami itu belanja pegawai Rp 902 miliar lebih, belanja operasional Rp 478 miliar lebih dan belanja non operasional Rp 1,1 triliun lebih,” ungkapnya.

     

  • Didemo, KPK Dinilai Gamblang Ungkap Perbuatan Hasto di Kasus Suap PAW dan Perintangan Penyidikan

    Didemo, KPK Dinilai Gamblang Ungkap Perbuatan Hasto di Kasus Suap PAW dan Perintangan Penyidikan

    JAKARTA – Koalisi Masyarakat Anti Korupsi mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntaskan kasus suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Perbuatannya bahkan sudah diungkap dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

    Hal ini disampaikan massa yang menggelar aksi demonstrasi di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu, 12 Februari.

    “KPK telah mengungkapkan secara gamblang keterlibatan Hasto Kristiyanto dalam kasus tersebut sebagai dalang di balik kasus tersebut,” kata orator massa Koalisi Masyarakat Anti Korupsi, Fikriansyah. 

    KPK diminta tak ragu mengusut tuntas perbuatan Hasto Kristiyanto, sambung Fikriansyah. Apalagi, peran politikus tersebut sudah diketahui publik karena Lingkaran Survei Indonesia (LSI) merilis hasil jajak pendapat.

    “Survei LSI Periode 20-28 Januari 2025 juga menunjukkan bahwa 77 persen publik yang mengetahui penetapan tersangka Hasto Kristiyanto yakin dan percaya bahwa Hasto Kristiyanto terlibat kasus penyuapan dan menghalang halangi penangkapan Harun Masiku,” tegasnya.

     KPK juga didesak untuk mengusut kasus korupsi yang terjadi di Tanah Air. Di antaranya adalah kasus korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk (e-KTP) hingga kasus korupsi bansos COVID-19.

     

    Selain melaksanakan aksinya di kantor KPK, massa juga mendatangi Kejagung dan Mabes Polri. Mereka menyuarakan penyelesaian kasus korupsi.

    Diberitakan sebelumnya, KPK mengembangkan kasus suap pergantian antar waktu (PAW) yang menjerat eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan buronannya, Harun Masiku. Dua orang kemudian ditetapkan sebagai tersangka, yakni Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Donny Tri Istiqomah yang merupakan kader PDIP sekaligus pengacara.

    Tak sampai di situ, Hasto juga jadi tersangka perintangan penyidikan. Ia diduga berusaha menghalangi proses hukum, salah satunya dengan meminta Harun untuk merusak ponselnya dan kabur setelah operasi tangkap tangan (OTT) dilakukan.

    Penetapan tersangka ini kemudian digugat kubu Hasto ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Putusan terhadap praperadilan yang diajukan bakal dibacakan pada Kamis, 13 Februari.