Xcloud.id

Topik: Bantuan Sosial

  • Program Beasiswa Pendidikan Kena Imbas Efisiensi Anggaran

    Program Beasiswa Pendidikan Kena Imbas Efisiensi Anggaran

    Jakarta (beritajatim.com) – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PKB Lalu Hadrian Irfani mengungkapkan, ada banyak jenis beasiswa yang terdampak penghematan anggaran. Yaitu, Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) Rp 19,4 miliar dari pagu awal Rp194,7 miliar, dan Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) Rp 21 miliar dari pagu Rp213,7 miliar,

    Kemudian Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB) Rp 21,33 miliar dari pagu anggaran Rp 85,3 miliar, dan beasiswa dosen dan tenaga pendidik dalam dan luar negeri Rp 59,2 miliar dari pagu awal Rp 236,8 triliun.

    Karenanya, Lalu Ari sapaan Lalu Hadrian mengatakan, pihaknya akan tetap memperjuangkan agar beasiswa pendidikan tidak terkena efisiensi anggaran. Sebab, beasiswa itu sangat dibutuhkan para mahasiswa, terutama beasiswa on going yang sekarang dinikmati para mahasiswa.

    Jika anggaran beasiswa itu dipangkas, maka akan banyak mahasiswa yang tidak mendapatkan bantuan biaya pendidikan. Mereka akan sulit membiayai studinya, bahkan terpaksa berhenti. “Mahasiswa di luar negeri akan sulit melanjutkan studi, kalau anggaran beasiswa dipangkas. Mereka bisa terlunta-lunta di luar negeri,” katanya.

    Lalu Ari menjelaskan, ada dua jenis belanja sosial pendidikan, yaitu Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan beasiswa pendidikan. Menurut dia, KIP Kuliah tidak terkena efisiensi anggaran. Anggaran KIP Kuliah yang disiapkan sebesar Rp 14,69 triliun.

    “KIP Kuliah tidak terkena efisiensi. Salah kalau ada yang memberitakan bahwa KIP Kuliah terdampak penghematan. Sekali lagi saya sampaikan bahwa KIP Kuliah aman, tidak terkena efisiensi,” tegas Lalu Ari.

    Dia memgaku, pihaknya sudah melakukan rapat dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) dalam membahas efisiensi anggaran pendidikan tinggi.

    “Khususnya terkait bantuan sosial pendidikan atau beasiswa. Anggaran beasiswa ini sangat penting bagi keberlangsungan pendidikan para mahasiswa,” ujarnya. [hen/but]

  • Cara Mencairkan Bansos KLJ 2025 Termudah, Bantuan Rp900 Ribu Langsung Cair Tunai atau ke Rekening

    Cara Mencairkan Bansos KLJ 2025 Termudah, Bantuan Rp900 Ribu Langsung Cair Tunai atau ke Rekening

    PIKIRAN RAKYAT – Kartu Lansia Jakarta (KLJ) merupakan program bantuan sosial yang diberikan kepada lansia kurang mampu di DKI Jakarta. Bantuan ini bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar para lansia yang tidak memiliki penghasilan tetap.

    Pada tahun 2025, bansos KLJ kembali disalurkan dengan nominal Rp300 ribu per bulan, yang dicairkan setiap tiga bulan sekali dengan total Rp900 ribu per tahap.

    Agar pencairan dana berjalan lancar, memahami prosedur dan syarat yang berlaku sangat penting. Berikut panduan lengkap untuk mengecek status penerimaan dan mencairkan dana bansos KLJ 2025 dengan mudah.

    Syarat Penerima Bansos KLJ 2025

    Calon penerima KLJ 2025 harus memenuhi beberapa kriteria berikut:

    Berusia 60 tahun ke atas. Berdomisili di DKI Jakarta, dibuktikan dengan KTP dan Kartu Keluarga (KK). Masuk dalam kategori keluarga tidak mampu atau rentan miskin. Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) DKI Jakarta atau data tambahan yang disetujui Dinas Sosial. Tidak memiliki penghasilan tetap. Tidak tinggal di panti sosial atau fasilitas lain yang telah dibiayai oleh pemerintah. Memiliki rekening Bank DKI untuk pencairan dana. Cara Mengecek Status Penerima KLJ 2025

    Penerima KLJ dapat melakukan pengecekan secara online dengan dua cara berikut:

    Melalui Website Siladu Jakarta

    Buka situs siladu.jakarta.go.id. Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada kolom yang tersedia. Klik tombol “Cek” dan tunggu informasi status penerima.

    Melalui Aplikasi JAKI

    Unduh aplikasi JAKI di Google Play Store atau App Store. Login ke dalam aplikasi. Pilih menu “Bantuan Sosial” dan masukkan NIK KTP lansia. Sistem akan menampilkan status penerima KLJ jika terdaftar.
    Cara Mencairkan Bantuan KLJ 2025

    Penerima manfaat dapat mencairkan dana KLJ dengan dua metode, yaitu melalui ATM Bank DKI atau langsung ke kantor cabang Bank DKI terdekat.

    Pencairan melalui ATM Bank DKI

    Masukkan kartu ATM ke mesin ATM Bank DKI. Masukkan PIN dengan benar. Pilih menu “Tarik Tunai” dan tentukan jumlah yang ingin dicairkan. Ambil uang dan struk transaksi sebagai bukti.

    Pencairan melalui Kantor Cabang Bank DKI

    Kunjungi kantor cabang Bank DKI terdekat. Ambil nomor antrean untuk layanan teller. Serahkan dokumen yang dibutuhkan kepada petugas, seperti: Kartu Lansia Jakarta (KLJ). KTP asli dan fotokopi. Kartu Keluarga (KK) asli dan fotokopi. Buku tabungan dan kartu ATM Bank DKI (jika pencairan melalui rekening). Petugas akan memproses pencairan, dan dana akan disalurkan sesuai ketentuan. Jadwal Pencairan KLJ 2025

    Bansos KLJ akan diberikan dalam empat tahap selama tahun 2025 dengan jadwal berikut:

    Tahap 1: Januari – Maret 2025 (Rp900.000) Tahap 2: April – Juni 2025 (Rp900.000) Tahap 3: Juli – September 2025 (Rp900.000) Tahap 4: Oktober – Desember 2025 (Rp900.000)

    Bansos KLJ 2025 bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan lansia kurang mampu di DKI Jakarta. Agar pencairan berjalan lancar, penting bagi penerima manfaat untuk memahami syarat, cara mengecek status penerimaan, dan prosedur pencairan dana.

    Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, bantuan dapat diterima secara tepat waktu dan dimanfaatkan dengan optimal.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Apakah NIK KTP Masih Terdaftar sebagai Penerima Bansos atau Tidak? Cek dengan Cara Ini

    Apakah NIK KTP Masih Terdaftar sebagai Penerima Bansos atau Tidak? Cek dengan Cara Ini

    PIKIRAN RAKYAT – Tak jarang seorang penerima bansos tidak lagi dapat mencairkan bansos karena beberapa faktor, salah satunya tidak lagi tercatat sebagai anggota keluarga yang rentan miskin.

    Oleh sebab itu, mengecek status Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk mengetahui apakah masih terdata sebagai penerima bansos di tahun 2025 adalah penting bagi masyarakat.

    Informasi ini membantu memastikan transparansi penyaluran bantuan pemerintah dan memastikan bantuan tepat sasaran. Berikut adalah cara-cara mengecek NIK KTP sebagai penerima bansos tahun 2025:

    1. Melalui Website Resmi Kementerian Sosial (Kemensos) Kunjungi website resmi Kemensos di https://cekbansos.kemensos.go.id/. Masukkan data diri lengkap seperti provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa tempat tinggal. Masukkan nama lengkap sesuai dengan data di KTP. Masukkan kode captcha yang ditampilkan dengan benar. Klik “Cari Data”.

    Jika NIK terdaftar sebagai penerima bansos, akan muncul status penerima, keterangan, dan periode pemberian bantuan.

    Jika NIK tidak terdaftar, akan muncul keterangan “Tidak Terdapat Peserta/PM”.

    2. Melalui Aplikasi “Cek Bansos” Unduh aplikasi “Cek Bansos” di Google Play Store. Buat akun baru dengan mengisi data diri sesuai KTP dan KK, serta lampirkan swafoto dengan KTP dan foto KTP. Setelah data terverifikasi, akun akan diaktivasi. Login dengan akun yang telah dibuat. Pilih menu “Cek Bansos”. Isi data sesuai KTP dan klik “Cari Data”.

    Sistem akan menampilkan data penerima bansos beserta statusnya.

    3. Melalui Dinas Sosial Setempat

    Jika mengalami kendala melalui website atau aplikasi, kunjungi Dinas Sosial setempat dengan membawa KTP dan KK.

    Pastikan untuk selalu menggunakan sumber informasi yang terpercaya. Dengan mengetahui status NIK KTP sebagai penerima bansos, masyarakat dapat memastikan hak mereka dalam mendapatkan bantuan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Daftar Bansos Cair Februari 2025, Besaran hingga Rp 3 Juta – Page 3

    Daftar Bansos Cair Februari 2025, Besaran hingga Rp 3 Juta – Page 3

    Program Indonesia Pintar (PIP) adalah program pemerintah yang memberikan bantuan uang tunai kepada siswa dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai kebutuhan pendidikan mereka.

    Program ini bertujuan untuk meringankan beban ekonomi keluarga dan memastikan anak-anak Indonesia tetap bersekolah.

    Pada bulan Februari 2025, Program Indonesia Pintar (PIP) memasuki pencairan termin pertama. Pencairan termin 1 diterima oleh siswa terdaftar KIP dan diberikan pada Februari hingga April 2025.

    Berikut adalah besaran nominal yang diberikan oleh siswa penerima PIP 2025:

    1. Siswa SD/SDLB/Program Paket A

    Rp450.000 per tahun untuk kelas I-VRp225.000 untuk kelas VI

    2. Siswa SMP/SMPLB/Program Paket B

    Rp750.000 per tahun untuk kelas VII dan VIIIRp375.000 untuk kelas IX3. Siswa SMA/SMK/SMALB/Program Paket C

    Rp1,8 juta per tahun untuk kelas X dan XIRp900.000 untuk kelas XII

    3. Bantuan beras 10 Kilogram

    Pemerintah akan kembali menyalurkan bansos berupa beras sebanyak 10 kilogram pada bulan Januari-Februari 2025. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dan menjaga ketahanan pangan nasional.

    Bantun ini melanjutkan program di tahun 2024. Khusus pada tahun 2025, jumlah penerimaan bantuan beras akan menyasar ke 16 juta anggota KPM.

     

     

  • Cara Daftar dan Syarat Penerima Bansos BPNT Februari 2025, Sudah Cair Bulan Ini?

    Cara Daftar dan Syarat Penerima Bansos BPNT Februari 2025, Sudah Cair Bulan Ini?

    PIKIRAN RAKYAT – Memasuki pertengahan Februari 2025, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dijadwalkan untuk disalurkan kepada masyarakat yang memenuhi syarat. Besaran bantuan ini Rp200.000 per bulan atau Rp400.000 jika dirapel per dua bulan.

    Jika kamu merasa berhak menjadi penerima bansos BPNT dan belum terdaftar, jangan khawatir. Pendaftaran bansos BPNT di tahun 2025 ini terbilang mudah, karena bisa dilakukan secara online.

    Masyarakat hanya perlu menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera di KTP untuk mendaftar. Sistem ini diharapkan membuat proses pendaftaran lebih praktis, transparan, dan akurat.

    Syarat Penerima Bansos BPNT Februari 2025

    Sebelum mendaftar, pastikan kamu memenuhi persyaratan berikut:

    Memiliki e-KTP sebagai bukti Warga Negara Indonesia (WNI). Tergolong dalam kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan. Tidak termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota Polri, atau TNI. Tidak sedang menerima bantuan lain seperti Kartu Prakerja, BLT subsidi gaji, atau BLT UMKM. Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kementerian Sosial RI. Cara Daftar Bansos BPNT Februari 2025

    Berikut adalah langkah-langkah pendaftaran bansos BPNT:

    Unduh aplikasi “Cek Bansos” dari Google Play Store. Buka aplikasi dan klik “Buat Akun Baru” untuk registrasi. Isi data diri lengkap sesuai KTP, termasuk nama lengkap, nomor KK, NIK, alamat, dan email aktif. Unggah foto e-KTP dan swafoto sambil memegang e-KTP. Pastikan data benar, lalu klik “Buat Akun Baru”. Cek email dari Kemensos untuk verifikasi dan aktivasi akun. Setelah berhasil, masuk ke aplikasi Cek Bansos dan klik “Daftar Usulan”. Pilih “Tambahkan Usulan” dan isi informasi pribadi yang diminta. Pilih jenis bantuan BPNT dan tunggu verifikasi. Jadwal Pencairan Bansos BPNT Februari 2025

    Pencairan bansos BPNT akan dilakukan bertahap. Jadwal akan disesuaikan dengan kebijakan masing-masing wilayah penerima manfaat.

    Biasanya, bansos BPNT disalurkan secara rapel setiap dua atau tiga bulan sekali.

    Pastikan kamu memahami syarat dan mengikuti proses pendaftaran dengan benar.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Blak-Blakan Menkeu Sri Mulyani Dampak Efisiensi ke Beasiswa LPDP dan KIP 2025

    Blak-Blakan Menkeu Sri Mulyani Dampak Efisiensi ke Beasiswa LPDP dan KIP 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan tidak akan ada pemangkasan anggaran program-program beasiswa dari pemerintah pusat selama 2025.

    Sri Mulyani menegaskan beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) tidak akan terdampak kebijakan efisien anggaran Rp306,69 triliun yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Untuk beasiswa KIP, sambungnya, tidak ada pengurangan anggaran pada tahun ini. Oleh sebab itu, dia mengklaim 1.040.192 mahasiswa penerima beasiswa KIP tahun anggaran 2025 bisa meneruskan program belajar seperti biasa.

    “Jumlah anggaran untuk Beasiswa Kartu Indonesia Pintar untuk 1.040.192 mahasiswa tersebut adalah sebesar Rp14,69 triliun. Anggaran tersebut tidak terkena pemotongan dan tidak dikurangi,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2025).

    Sementara itu, bendahara negara menyatakan ada 40.030 siswa penerima LPDP Kemendiktisaintek yaitu Beasiswa Pendidikan Indonesia dan Beasiswa Indonesia Bangkit di bawah Kemenag.

    “Juga tetap berjalan sesuai dengan kontrak beasiswa yang sudah dilakukan,” lanjutnya.

    Diberikan sebelumnya, Kementerian Keuangan bakal mengalihkan para talenta terbaik instansinya yang telah mendaftar beasiswa Kemenkeu atau Ministerial Scholarship 2025 untuk mendaftar LPDP. 

    Meski LPDP dan KIP tidak terdampak, namun Kementerian Keuangan membatalkan penawaran beasiswa Ministerial Scholarship Tahun 2025 karena adanya efisiensi belanja kementerian/lembaga (K/L) sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Andin Hadiyanto mengungkapkan pemangkasan beasiswa terjadi karena hal tersebut bagian dari manajemen talenta, bukan bantuan sosial ataupun belanja pegawai yang tidak diperkenankan dihemat.  

    “Itu kan bagian dari manajemen talenta, sedang kita evalusi lagi. Jadi, kita dorong ya supaya lewat LPDP saja,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Kamis (13/2/2025). 

    Andin mengarahkan agar para calon penerima beasiswa untuk mendaftar beasiswa yang juga milik Kemenkeu, yakni LPDP. Mengingat saat ini dalam periode pendaftaran LPDP Tahap I/2025 akan berakhir pada 18 Februari 2025. 

    Selain itu, pihaknya juga mengarahkan agar para talenta Kemenkeu untuk mendaftar beasiswa lainnya, di luar yang pemerintah sediakan, seperti halnya beasiswa dari Japan International Cooperation Agency (JICA). 

    “Banyak beasiswa lain, tapi itu [Ministerial Scholarship] karena untuk pegawai Kemenkeu yang berprestasi, mereka kita siapkan supaya lolos di seleksi beasiswa yang lain,” tutur Andin.

  • APBN 2026 Tetap Fokus pada Efisiensi Anggaran

    APBN 2026 Tetap Fokus pada Efisiensi Anggaran

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberi sinyal anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2026 akan tetap berfokus pada efisiensi anggaran, seperti yang diterapkan dalam APBN 2025.

    Efisiensi anggaran ini akan menjadi baseline dalam menciptakan budaya pengelolaan keuangan negara yang lebih optimal pada tahun-tahun mendatang.

    “Tentunya nanti hasil dari 2025 akan digunakan untuk penyusunan 2026 juga,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (14/2/2025).

    Sri Mulyani menegaskan, meskipun efisiensi anggaran terus dilakukan, program-program sosial dan layanan publik tidak akan dikorbankan pada APBN 2026.

    “Walaupun skala pembahasannya masih kecil, pelayanan publik tidak dikorbankan. Berbagai target, terutama belanja sosial, tidak akan dikurangi,” jelasnya.

    Sri Mulyani memastikan program bantuan sosial (bansos) tetap berjalan seperti biasa, tanpa pengaruh dari kebijakan efisiensi anggaran.

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan melakukan inventarisasi seluruh anggaran kementerian dan lembaga untuk memastikan efisiensi anggaran tetap berjalan sesuai prinsip transparansi dan kepatuhan terhadap konstitusi.

    “Setelah seluruh kementerian/lembaga dikumpulkan, kami akan memilah lagi supaya penggunaan efisiensi ini tetap sesuai dengan kebutuhan konstitusi,” pungkas Sri Mulyani terkait efisiensi anggaran APBN 2026.

  • Istana tegaskan beasiswa dan operasional pendidikan tak kena efisiensi

    Istana tegaskan beasiswa dan operasional pendidikan tak kena efisiensi

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menegaskan bahwa anggaran untuk beasiswa hingga operasional layanan pendidikan bagi masyarakat Indonesia tidak terkena dampak dari efisiensi anggaran.

    “Jadi pemerintah memastikan bahwa layanan pendidikan yang seperti apa misalnya, daya operasional perguruan tinggi itu tidak akan terdampak. KIP (Kartu Indonesia Pintar) tidak akan terdampak. Beasiswa-beasiswa akan dilanjutkan,” kata Hasan ditemui di Kantor PCO, Jakarta Pusat, Jumat.

    Menurut Hasan, terkait efisiensi anggaran saat ini semua kementerian dan lembaga yang ada tengah melakukan rekonstruksi anggaran agar bisa tepat sasaran.

    Ada empat hal yang dipastikan tidak terdampak efisiensi sejalan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD 2025 di antaranya ialah gaji pegawai, prioritas pegawai, layanan publik, dan bantuan sosial.

    Menurut Hasan, pendidikan merupakan bagian dari layanan publik sehingga tentunya anggaran untuk mendukung hal tersebut tentunya tidak terdampak.

    Apalagi dalam program Presiden, pendidikan adalah bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang tentunya menjadi program prioritas sehingga anggaran yang berhubungan langsung sebagai penunjang peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia tidak bisa diganggu gugat.

    Hasan kemudian menyebutkan apabila ada efisiensi yang terkait dengan program dari bidang pendidikan maka itu adalah efisiensi untuk hal-hal yang dinilai bersifat seremonial dan tidak mempengaruhi langsung layanan publik.

    Ia juga mencontohkan hal-hal yang diefisiensikan seperti biaya pembelian alat tulis kantor (ATK), biaya forum group disscussion (FGD), hingga biaya monitoring evaluasi (monev).

    Dengan kecanggihan teknologi yang sudah ada saat ini, dinilai kegiatan-kegiatan kajian atau evaluasi kegiatan bisa dilakukan secara daring melalui aplikasi telekonferensi.

    “Jadi percayalah bahwa kalau yang dikhawatirkan adalah biaya kuliah, kalau yang dikhawatirkan adalah soal KIP kuliah, yang dikhawatirkan soal apa lagi? Beasiswa? Itu merupakan bagian dari layanan yang dijamin oleh pemerintah akan dipenuhi,” kata Hasan.

    Sebelumnya, diwartakan pada Rabu (12/2), Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro memaparkan adanya potensi sejumlah anggaran beasiswa yang dipangkas.

    Di antaranya adalah beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI), beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (Adik), beasiswa Kerja Sama Negara Berkembang (KNB), serta beasiswa dosen dan tenaga kependidikan.

    “Beasiswa ada KIP kuliah, pagu awalnya Rp14,698 triliun, kemudian efisiensi oleh Ditjen Anggaran -Kemenkeu- sebesar Rp1,31 triliun, -besarnya- 9 persen,” katanya dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI.

    Karena itu, hal ini menjadi perhatian Kemdiktisaintek, di mana dalam kesempatan yang sama, Menteri Satryo mengusulkan agar anggaran beasiswa tidak menjadi komponen yang terkena efisiensi.

    Pewarta: Livia Kristianti dan Mentari Dwi Gayati
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Apakah NIK KTP Masih Terdaftar sebagai Penerima Bansos atau Tidak? Cek dengan Cara Ini

    Bansos KLJ 2025 Cair, Cek Jadwal Pencairan Bantuan Rp900 Ribu di Sini

    PIKIRAN RAKYAT – Kartu Lansia Jakarta (KLJ) merupakan program bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Sosial (Dinsos). Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan finansial kepada masyarakat lanjut usia yang membutuhkan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari dan meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.

    Pada tahun 2025, pencairan bantuan KLJ dilakukan dalam empat tahap. Tahap pertama dimulai sejak 15 Januari 2025 dan akan berlangsung secara bertahap hingga Maret 2025.

    Setiap penerima manfaat akan mendapatkan bantuan sebesar Rp300 ribu per bulan, yang dicairkan setiap tiga bulan sekali dengan nominal total Rp900 ribu per tahap. Dana ini langsung disalurkan ke rekening Bank DKI milik penerima manfaat.

    Jadwal Pencairan Bansos KLJ 2025

    Penyaluran bantuan dilakukan dalam empat tahap sepanjang tahun dengan jadwal sebagai berikut:

    Tahap 1: Januari – Maret 2025 Tahap 2: April – Juni 2025 Tahap 3: Juli – September 2025 Tahap 4: Oktober – Desember 2025

    Penerima manfaat disarankan untuk selalu memperhatikan pengumuman resmi dari Dinas Sosial atau Bank DKI agar tidak melewatkan jadwal pencairan bantuan.

    Syarat Penerima Bansos KLJ 2025

    Agar dapat menerima bantuan KLJ, calon penerima harus memenuhi kriteria berikut:

    Berdomisili di DKI Jakarta. Berusia 60 tahun atau lebih. Terdaftar dalam basis data resmi Dinas Sosial DKI Jakarta. Memiliki KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang valid. Tidak memiliki penghasilan tetap atau termasuk kategori tidak mampu. Tidak menerima bantuan sosial lain seperti PKH atau BPNT. Memiliki rekening Bank DKI untuk kemudahan pencairan dana.
    Cara Mengecek Status Penerima Bansos KLJ 2025

    Status penerima bansos KLJ dapat dicek secara daring melalui situs resmi Dinas Sosial Jakarta. Berikut langkah-langkahnya:

    Akses situs siladu.jakarta.go.id. Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai KTP di kolom yang tersedia. Tekan tombol “Cek” untuk melihat informasi status penerima. Jika nama tidak muncul dalam daftar, berarti tidak memenuhi syarat sebagai penerima KLJ. Cara Mencairkan Dana Bantuan KLJ 2025

    Bagi penerima manfaat, pencairan dana dapat dilakukan dengan langkah berikut:

    Pastikan status penerima aktif dengan mengecek melalui situs resmi atau aplikasi Jakarta Kini (JAKI). Kunjungi Bank DKI terdekat untuk melakukan pencairan dana. Bawa dokumen yang dibutuhkan, seperti KTP dan kartu KLJ. Ambil nomor antrean di loket khusus untuk layanan pencairan bansos. Lakukan verifikasi data dengan petugas bank. Terima dana bantuan melalui penarikan tunai atau metode lain yang tersedia. Pantau jadwal pencairan untuk memastikan bantuan diterima tepat waktu sesuai tahapan yang telah ditentukan. Nominal Dana Bansos KLJ 2025

    Pada tahun 2025, penerima manfaat akan memperoleh bantuan sebesar Rp300 ribu per bulan. Karena pencairan dilakukan setiap tiga bulan sekali, jumlah yang diterima bisa mencapai Rp900 ribu per tahap.

    Program KLJ ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat lanjut usia yang kurang mampu. Dengan pemahaman yang jelas tentang jadwal pencairan dan cara pengecekan status penerima, bantuan ini dapat dimanfaatkan secara optimal dan tepat sasaran.

    Pemerintah terus berupaya memastikan proses penyaluran bantuan berlangsung transparan, mudah diakses, dan efisien bagi para lansia penerima manfaat.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Mendikdasmen Jamin Program Prioritas Pendidikan Tetap Berjalan, Gaji dan Tunjangan Pegawai Aman

    Mendikdasmen Jamin Program Prioritas Pendidikan Tetap Berjalan, Gaji dan Tunjangan Pegawai Aman

    JAKARTA – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) berkomitmen akan mengutamakan keberlangsungan program-program prioritas pendidikan yang berdampak langsung kepada masyarakat usai melakukan penyesuaian anggaran.

    Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan penyediaan bantuan sosial melalui Program Indonesia pintar (PIP) untuk jenjang SD/SMP/SMA/SMK dan penyediaan berbagai tunjangan guru non-ASN baik untuk guru negeri dan swasta tetap dipenuhi dalam anggaran Kemendikdasmen Tahun Anggaran (TA) 2025.

    “Gaji dan tunjangan untuk pegawai Kemendikdasmen juga dipastikan disediakan secara penuh. Begitu pun dengan kegiatan pendidikan profesi guru (PPG) akan tetap dilaksanakan sesuai rencana pada tahun anggaran 2025,” kata Mu’ti dilansir ANTARA, Kamis, 13 Februari.

    Kemendikdasmen, lanjutnya, melakukan penyesuaian anggaran dari Rp33,5 triliun menjadi Rp26,27 triliun, sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD.

    Ia menyebutkan anggaran hasil efisiensi masih dimungkinkan untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut untuk penggunaannya.

    Mu’ti juga menjelaskan efisiensi operasional dilakukan tanpa mengganggu layanan pada unit utama dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah.

    Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk program prioritas seperti peningkatan pendidikan vokasi untuk menghasilkan lulusan siap kerja, perlindungan dan pengembangan bahasa daerah agar tetap lestari, akreditasi sekolah guna menjamin mutu pendidikan, serta pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang akan diselenggarakan pada November 2025.

    Mu’ti pun mengatakan pemerintah juga tetap berfokus pada pembangunan dan revitalisasi sekolah di mana pengalihan anggaran masih menunggu penyelesaian Inpres.