Xcloud.id

Topik: Bantuan Sosial

  • Intervensi kemiskinan tak bisa setengah-setengah

    Intervensi kemiskinan tak bisa setengah-setengah

    Sumber foto: Agung Santoso/elshinta.com.

    Wali Kota Solo: Intervensi kemiskinan tak bisa setengah-setengah
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 17 Februari 2025 – 18:23 WIB

    Elshinta.com – Wali Kota Solo, Teguh Prakosa, menyoroti permasalahan intervensi terhadap keluarga miskin yang masih belum berjalan optimal. Menurutnya, pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mulai dari penyediaan hunian layak, akses pendidikan, kesehatan, hingga peluang kerja bagi masyarakat.

    Salah satu permasalahan yang disorot adalah kualitas air bersih di Kampung Sumber. Teguh menyebut bahwa sebagian besar air tanah di kawasan tersebut telah tercemar bakteri E. coli, sehingga warga di salah satu RW dilarang menggunakan air tanah. “Ini bagian dari pengentasan kemiskinan. Jika masyarakat tidak memiliki akses air bersih, kesehatan mereka terganggu, dan itu berdampak pada kesejahteraan mereka,” jelasnya.

    Selain itu, ia juga mengkritisi sistem bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) yang seharusnya tidak diberikan secara terus-menerus. “PKH harus dibatasi dua sampai tiga tahun, setelah itu penerimanya diberi pelatihan kerja dan kesempatan berusaha. Tapi sekarang masih banyak yang sudah mampu, bahkan punya mobil atau jadi juragan, tetap menerima bantuan,” tegas Teguh.

    Teguh juga menyoroti tantangan warga miskin dalam memiliki hunian tetap. Banyak penghuni rumah susun (rusun) enggan pindah karena harga tanah di Solo yang semakin mahal. Mereka lebih memilih tinggal di pinggiran kota dengan pajak yang lebih rendah dan akses ke tempat kerja yang lebih mudah.

    Di sisi lain, perubahan sosial di rusun juga menjadi perhatian. “Rusun seperti di Semanggi dan Mojo sekarang ada AC dan lift, perawatannya mahal. Lama-kelamaan, penghuninya bukan lagi kalangan miskin, karena pasti ada yang menjual unitnya dan berganti pemilik. Ini perilaku yang harus kita ubah,” ujarnya.

    Teguh berharap ada kesadaran dari masyarakat untuk tidak hanya mengandalkan bantuan pemerintah. “Kalau berperilaku baik, rezekinya akan bertambah,” pungkasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Agung Santoso, Senin (17/2). 

    Sumber : Radio Elshinta

  • THR untuk ASN Cair Bulan Depan, Gaji ke-13 Sudah Dialokasikan – Halaman all

    THR untuk ASN Cair Bulan Depan, Gaji ke-13 Sudah Dialokasikan – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memastikan para Aparatur Sipil Negara (ASN) akan tetap mendapat Tunjangan Hari Raya (THR) dan akan cair pada Maret 2025.

    “Pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta di bulan Maret 2025,” ujar Prabowo saat konferensi
    pers di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/2/2025).

    Menurut Prabowo, pembayaran THR untuk ASN dan karyawan swasta merupakan salah satu kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada 2025.

    Selain THR, Prabowo menyebut ada manfaat kenaikan upah minimum provinsi (UMP), optimalisasi
    penyaluran bansos bulan Februari dan berbagai diskon untuk menyambut Idul Fitri 2025
    yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi.

    Program diskon yang dimaksud antara lain diskon tarif tol dan diskon belanja. Selain itu ada program paket pariwisata Lebaran dan menjaga stabilitas harga pangan.

    Menurut dia, paket stimulus ekonomi akan tetap ada, baik yang sudah dijalankan sejak awal tahun maupun yang akan berlaku sepanjang tahun.

    Misalnya, diskon tarif listrik hingga 50 persen untuk daya 2.200 ke bawah akan berlaku sampai
    Februari 2025. Kemudian, PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk pembelian properti
    dan otomotif akan berlaku sampai akhir tahun.

    Ada juga PPnBM DTP sektor otomotif untuk mobil listrik dan hybrid, subsidi/Pajak DTP Motor Listrik, hingga PPh DTP Sektor Padat Karya.

    Sebelumnya, para abdi negara sempat khawatir adanya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran belanja kementerian/lembaga akan turut memangkas THR.

    Namun menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini, alokasi anggaran gaji ke-13 dan gaji ke-14 (THR) untuk ASN sudah disiapkan anggarannya oleh Menteri Keuangan (Menkeu). Alokasi anggaran yang dimaksud adalah untuk masing-masing instansi pemerintahan.

    “Terkait dengan gaji ke-13 dan THR untuk ASN, kemarin Bu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) kan sudah menyampaikan bahwa alokasi anggaran telah disiapkan oleh masing-masing instansi pemerintah,” ujar Rini dalam keterangan video dari Kemenpan RB, Jumat (7/2/2025). 

    “Gaji ke-13 dan THR bagi ASN sudah termaktub di dalam Nota Keuangan APBN tahun 2025,” lanjutnya.

    Pemberian THR dan gaji ke-13 itu sebagai bentuk apresiasi pemerintah kepada seluruh ASN yang telah, sedang dan ke depan akan terus berkontribusi memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Selain itu menurut Rini,

    THR dan gaji ke-13 merupakan bagian dari kebijakan untuk kesejahteraan ASN. 

    “Jadi ini juga merupakan bagian dari kebijakan kesejahteraan ASN. Dan saat ini konsep kebijakan gaji ke-13 dan THR tahun 2025 sedang disusun dan dibahas instrumen peraturan perundang-undangannya,” tegasnya.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan gaji ke-13 dan THR untuk PNS akan tetap cair tahun ini.

    Sri Mulyani mengatakan, gaji ke-13 PNS sekaligus THR sudah dianggarkan pemerintah. Saat ini beleid tersebut sedang diproses. “Insyaallah [cair] sudah dianggarkan, sedang diproses. Nanti tunggu aja ya,” ujar Sri Mulyani.(tribun network/fik/dod)

  • TNI AL Gelar Latihan Multilateral MNEK 2025 untuk Penanggulangan Bencana dan Kerja Sama Maritim Global

    TNI AL Gelar Latihan Multilateral MNEK 2025 untuk Penanggulangan Bencana dan Kerja Sama Maritim Global

    Denpasar, Beritasatu.com – Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) menggelar latihan multilateral bertajuk Multilateral Naval Exercise Komodo 2025 (MNEK 2025), yang dibuka Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr Muhammad Ali. Acara ini berlangsung di Pelabuhan Benoa, Denpasar, Minggu (16/2/2025) dengan dihadiri oleh perwakilan dari puluhan negara.

    Sebanyak 38 negara berpartisipasi dalam latihan ini, yang mengusung tema “Maritime Partnership for Peace and Stability.”

    Latihan ini menitikberatkan pada penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan (Humanitarian Assistance/Disaster Relief-HA/DR), serta mengatasi ancaman bersama dalam aspek maritim yang bersifat non-war fighting.

    MNEK 2025 merupakan bentuk aktualisasi dari tugas pokok TNI AL dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

    Dalam latihan ini, sebanyak 19 kapal perang, 7 helikopter, dan 3 pesawat maritim (MPA) dari 38 negara turut berpartisipasi. Sementara itu, TNI AL mengerahkan 19 kapal perang Republik Indonesia (KRI).

    Semua unsur ini akan bekerja sama dalam diskusi dan latihan terkait penanggulangan bencana yang terjadi di berbagai belahan dunia.

    “Latihan ini bertujuan meningkatkan kerja sama bilateral, regional, dan multilateral di antara negara-negara peserta. Kami berharap latihan ini dapat membantu negara-negara yang terdampak bencana alam atau kesulitan dalam hal kemanusiaan,” kata Kasal Laksamana TNI AL Dr Muhammad Ali kepada wartawan.

    “Selain itu, akan ada berbagai bantuan sosial, seperti perbaikan jalan, sekolah, dan rumah ibadah, serta cek kesehatan bagi masyarakat sekitar, khususnya nelayan,” jelasnya lagi.

    Laksamana TNI AL Dr Muhammad Ali menambahkan, kerja sama ini termasuk menyiapkan gugus tugas yang siap membantu negara-negara yang mengalami bencana alam.

    Pelaksanaan MNEK 2025 ini, menurut Laksamana TNI Dr Muhammad Ali bagian dari tugas diplomasi TNI AL untuk mendukung kebijakan politik luar negeri Indonesia.

  • Makan Bergizi Gatis Akan Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

    Makan Bergizi Gatis Akan Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto memastikan program makan bergizi gratis (MBG) akan meningkatkan ekonomi daerah, sebab uang berputar hingga tingkat desa.

    Hal ini dilontarkannya dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 17 Februari 2025. Dia mengungkap prediksi tersebut telah terlihat sejak program diluncurkan pada 6 Januari 2025 lalu.

    Ia menyatakan, program telah berhasil mendorong perputaran uang di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten. Maka, Presiden optimistis program akan berkontribusi pada pemerataan pendapatan ekonomi daerah.

    “Program makan bergizi gratis diperkirakan akan meningkatkan pertumbuhan di seluruh daerah kita, karena uang berputar di desa, di kecamatan, di kabupaten,” kata Presiden Prabowo.

    Program makan bergizi gratis ini merupakan salah satu prioritas pemerintah, yang diyakini Presiden dapat mendorong daya saing dan mendukung transformasi ekonomi nasional.

    Oleh karena itu, program ini menjadi salah satu dari delapan kebijakan utama pemerintah yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada Kuartal I/2025.

    Kebijakan lainnya meliputi:

    1. Kenaikan upah minimum provinsi (UMP)

    2. Optimalisasi penyaluran bantuan sosial pada Februari—Maret 2025

    3. Pencairan tunjangan hari raya (THR) bagi ASN dan pekerja swasta pada Maret 2025

    4. Stimulus menjelang hari besar keagamaan nasional (HBKN)

    Diskon harga tiket pesawat Diskon tarif tol Diskon belanja nasional Program pariwisata mudik lebaran

    5. Stabilisasi harga pangan

    6. Stimulus ekonomi berupa

    Diskon tarif listrik Subsidi kendaraan listrik Optimalisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR)

    7. Peningkatan hasil panen padi

    “Ada laporan bahwa produksi beras kita meningkat secara signifikan,” demikian ungkap Presiden.

    Konferensi pers di Istana Merdeka ini dilakukan setelah rapat terbatas yang dihadiri oleh Presiden bersama beberapa menteri Kabinet Merah Putih.

    Pejabat yang mendampingi Presiden dalam konferensi pers tersebut antara lain Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Mensesneg Prasetyo Hadi, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani, serta Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.

    Turut hadir pula orang kepercayaan presiden sekaligus Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya alias Mayor Teddy. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Cara Cek NIK KTP Penerima Bansos PKH 2025

    Cara Cek NIK KTP Penerima Bansos PKH 2025

    Bisnis.com, JAKARTA– Kendati ada pemangkasan anggaran, Kementerian Sosial (Kemensos) telah memastikan dana bansos tetap cair. Berikut ini cara cek NIK KTP penerima bansos PKH atau Program Keluarga Harapan 2025.

    Bansos PKH adalah bantuan sosial reguler yang disalurkan oleh Kemensos melalui bank Himbara atau bank milik negara (BRI, BNI, BTN, Mandiri) dan Kantor Pos bagi yang tidak memiliki rekening bank.

    Bansos PKH rutin cair setiap 3 bulan sekali dan sering kali dirapel. Kemensos sempat menyebut bansos PKH yang biasanya cair pada akhir triwulan I akan dicairkan sejak awal tahun pada 2025. 

    Bansos PKH cair setiap 3 bulan sekali atau diberikan dalam 4 tahap untuk periode 1 tahun. Saat ini pencairan bansos PKH 2025 dilakukan untuk tahap 1. 

    Bantuan PKH berupa pemberian uang tunai, berikut adalah jumlah nominal yang diterima penerima bansos PKH: 

    Ibu hamil dan masa nifas: Rp750.000 per tahap atau Rp3.000.000 per tahun.
    Balita (0-6 tahun): Rp750.000 per tahap atau Rp3.000.000 per tahun.
    Siswa SD: Rp225.000 per tahap atau Rp900.000 per tahun.
    Siswa SMP: Rp375.000 per tahap atau Rp1.500.000 per tahun.
    Siswa SMA: Rp500.000 per tahap atau Rp2.000.000 per tahun.
    Lansia (70 tahun ke atas): Rp600.000 per tahap atau Rp2.400.000 per tahun.
    Penyandang disabilitas berat: Rp600.000 per tahap atau Rp2.400.000 per tahun.

    Cara Cek NIK KTP Penerima Bansos PKH 2025

    Untuk cara cek NIK KTP penerima bansos PKH 2025 dapat dilakukan secara online dengan cara: 

    Buka laman resmi Kementerian Sosial atau klik cekbansos.kemensos.go.id.
    Isi informasi tentang wilayah tempat tinggal kamu sesuai KK dan KTP.
    Lengkapi nama Penerima Manfaat sesuai dengan data di Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang kamu miliki.
    Isi kode keamanan yang ditampilkan di layar.
    Klik tombol “CARI DATA” dan tunggu sejenak.
    Nama dan status kamu sebagai penerima bantuan akan muncul di hasil pencarian.

  • Mensos Sebut Penyaluran Bansos Hanya Boleh Pakai Data Inpres DTSEN

    Mensos Sebut Penyaluran Bansos Hanya Boleh Pakai Data Inpres DTSEN

    Mensos Sebut Penyaluran Bansos Hanya Boleh Pakai Data Inpres DTSEN
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (
    Gus Ipul
    ) menginstruksikan jajarannya untuk meningkatkan kinerja di tahun 2025, seiring dengan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang
    Data Tunggal Sosial
    dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
    Dia mengatakan bahwa data ini akan menjadi acuan utama dalam penyaluran program
    bantuan sosial
    dan
    pemberdayaan masyarakat
    .
    “Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional sudah tuntas. Ini menjadi pedoman bagi kita untuk melakukan intervensi kepada penerima manfaat di masa mendatang,” ujar Gus Ipul dalam apel pagi di halaman Kantor Kemensos, Senin (17/2/2025).
    “Data ini juga menjadi pegangan bagi semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah,” tambah dia.
    Gus Ipul menegaskan bahwa Inpres tersebut melarang penggunaan data lain selain DTSEN guna menjaga keakuratan dan validitas data penerima manfaat.
    Dengan data yang terintegrasi, diharapkan program bantuan sosial dapat lebih tepat sasaran dan efektif dalam pemberantasan kemiskinan.
    Selain itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi antar Unit Kerja Eselon (UKE) I dalam mendukung program pemberantasan kemiskinan.
    Dia menegaskan bahwa Direktorat Jenderal (Ditjen) Perlindungan dan Jaminan Sosial, Ditjen Rehabilitasi Sosial, serta Ditjen Pemberdayaan Sosial harus bekerja sebagai satu kesatuan dan tidak berjalan sendiri-sendiri.
    Dalam upaya meningkatkan efektivitas program, Kemensos juga mempercepat proses graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar mereka bisa mandiri dan keluar dari data penerima bantuan sosial.
    “Yang ada dalam data harus segera dikeluarkan, jangan membuat mereka nyaman dan demotivasi. Selama ini ada 15 tahun yang menerima Bansos, 10 tahun yang menerima Bansos,” ujar dia.
    “Itu namanya membuat orang nyaman, membuat keluarga itu demotivasi, maunya yang menerima Bansos,” tambahnya.
    Sebagai bagian dari strategi nasional, Presiden Prabowo telah membentuk Kementerian Koordinator
    Pemberdayaan Masyarakat
    untuk menyeimbangkan perlindungan sosial (social protection) dan pemberdayaan sosial (social empowering).
    Gus Ipul menegaskan, semakin banyak keluarga penerima manfaat (KPM) yang beralih ke program pemberdayaan, semakin sukses kinerja Kemensos dalam pemberantasan kemiskinan.
    “Bagi KPM yang belum siap langsung beralih dari perlindungan sosial ke pemberdayaan, akan dilakukan proses rehabilitasi sosial,” ujar Gus Ipul.
    “Setelah rehabilitasi, mereka akan masuk tahap pemberdayaan, lalu graduasi tahap pertama, hingga akhirnya mencapai graduasi tahap kedua,” tegasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bansos PKH dan BPNT Februari 2025 Cair Berapa? Ini Cara Cek Saldo dan Nama Penerimanya

    Bansos PKH dan BPNT Februari 2025 Cair Berapa? Ini Cara Cek Saldo dan Nama Penerimanya

    PIKIRAN RAKYAT – Pada tahun 2025, pemerintah Indonesia kembali menyalurkan program Bantuan Sosial (Bansos) seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka.

    Penerima bansos ini telah ditentukan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Masyarakat dapat mengecek apakah mereka termasuk sebagai penerima melalui platform online yang disediakan oleh pemerintah.

    Selain HP atau laptop, calon penerima cukup persiapkan KTP untuk nanti dimasukkan dalam sebuah kolom di situs resmi pengecekan.

    Cara Mengecek Nama Penerima Bansos PKH dan BPNT

    Untuk mengecek nama penerima bansos, masyarakat dapat mengunjungi situs web resmi Kementerian Sosial di alamat https://cekbansos.kemensos.go.id/. Berikut adalah langkah-langkahnya:

    Kunjungi situs web https://cekbansos.kemensos.go.id/. Pilih provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa sesuai dengan yang tertera di KTP. Masukkan nama penerima manfaat sesuai dengan KTP. Masukkan kode verifikasi yang tertera di situs web, lalu klik “CARI DATA”. Situs web akan menampilkan hasil pencarian nama penerima bansos. Jika termasuk penerima manfaat, nama yang dimasukkan akan muncul beserta jenis bansos yang diterima. Jika tidak termasuk, akan muncul pemberitahuan bahwa nama yang dimasukkan tidak ada. Cara Mengecek Saldo dan Pencairan Bansos PKH dan BPNT

    Pengecekan saldo dan pencairan bansos dapat dilakukan melalui beberapa cara:

    ATM Bank Himbara: Kunjungi ATM Bank Himbara (BNI, BRI, BTN, atau Bank Mandiri) dengan membawa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

    E-Warong atau Agen Perbankan: Jika tidak ada ATM terdekat, pengecekan saldo bisa dilakukan di e-warong atau agen perbankan.

    Kantor Pos: Penerima juga bisa langsung mencairkannya di kantor pos dengan membawa undangan dari pengurus RT/RW setempat.

    Besaran Bansos PKH dan BPNT 2025

    Besaran bantuan PKH dan BPNT berbeda sesuai dengan tujuan penyalurannya. Berikut rincian besaran bansos PKH dan BPNT tahun 2025:

    Besaran Bansos PKH 2025

    Ibu hamil: Rp 750.000 per 3 bulan (Rp 3.000.000 per tahun)

    Anak usia dini (0-6 tahun): Rp 750.000 per 3 bulan (Rp 3.000.000 per tahun)

    Anak Sekolah SD: Rp 225.000 per 3 bulan (Rp 900.000 per tahun)

    Anak Sekolah SMP: Rp 375.000 per 3 bulan (Rp 1.500.000 per tahun)

    Anak Sekolah SMA: Rp 500.000 per 3 bulan (Rp 2.000.000 per tahun)

    Lanjut usia (70 tahun ke atas): Rp 600.000 per 3 bulan (Rp 2.400.000 per tahun)

    Penyandang disabilitas berat: Rp 600.000 per 3 bulan (Rp 2.400.000 per tahun)

    Besaran Bansos BPNT

    Besaran bansos BPNT adalah Rp200.000 per bulan untuk masing-masing Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Jika dirapel dalam periode 3 bulan, maka BPNT akan cair sebesar Rp600.000. Pun begitu jika disalurkan dalam waktu 2 bulan, maka bantuan cair sebesar Rp200.000.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Saat KSAD Maruli Jajal Kemampuan Menembak dari Helikopter Tempur…

    Saat KSAD Maruli Jajal Kemampuan Menembak dari Helikopter Tempur…

    Saat KSAD Maruli Jajal Kemampuan Menembak dari Helikopter Tempur…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengasah kemampuan menembak udara dengan menaiki
    helikopter Fennec
    , milik
    Pusat Penerbangan Angkatan Darat
    (Puspenerbad).
    Hal itu dilakukan saat KSAD menghadiri 
    Latihan Penembakan
    Senjata Pesawat Udara (Latbakjatpesud) terintegrasi di daerah latihan Cipatat, Jawa Barat, pada Senin (17/2/2025).
    “Saya ingin mencoba sendiri, supaya saat berdiskusi tahu betul apa saja permasalahannya. Dengan mencoba langsung, saya jadi paham karena pernah mencobanya (menembak dari heli),” kata Maruli dalam keterangan tertulis.
    Latihan penembakan
    pesawat udara terintegrasi ini merupakan program rutin yang dirancang untuk memastikan kesiapan operasional Puspenerbad dalam mendukung pertahanan negara.
    “Program latihan hari ini, kita uji kemampuan menembak dari heli, sekaligus melihat kesiapan Penerbad, baik kemampuan terbang maupun tempurnya,” ujarnya.
    Sebagai informasi, berbagai jenis helikopter Puspenerbad dikerahkan dalam latihan ini, termasuk Bell 412, Bolco, Apache, dan Fennec.
    Masing-masing alutsista TNI AD itu menunjukkan kelincahan manuver dan akurasi tembakan udara.
    Selain latihan tempur, kegiatan ini juga diwarnai dengan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat sekitar daerah latihan sebagai wujud kepedulian TNI AD terhadap rakyat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 8 Kebijakan Prabowo Kerek Pertumbuhan Ekonomi – Page 3

    8 Kebijakan Prabowo Kerek Pertumbuhan Ekonomi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan delapan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2025, termasuk stimulus untuk mengungkit daya beli masyarakat.

    “Pemerintah akan terus menerapkan kebijakan-kebijakan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita,” kata Presiden Prabowo saat mengumumkan PP Nomor 8 Tahun 2025 dan sejumlah kebijakan ekonomi lainnya di dikutip dari Antara, Senin (17/2/2025).

    Kedelapan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi itu, yakni pertama, adalah dampak dari hasil kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2024.

    Kedua, optimalisasi penyaluran bantuan sosial terdiri dari Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) pada Februari dan Maret 2025.

    Ketiga, pencairan dana tunjangan hari raya (THR) bagi ASN dan pekerja swasta pada Maret 2025.

    Keempat, stimulus Ramadhan-Lebaran 2025 yang mencakup diskon harga tiket pesawat, diskon tarif tol, program diskon belanja seperti Harbolnas 2025, program EPIC Sales 2025, dan BINA Diskon 2025.

    Kemudian, Kementerian Pariwisata dan BUMN terkait juga menyelenggarakan program mudik Lebaran. Stabilisasi harga pangan juga termasuk dalam stimulus Ramadhan dan Idul Fitri 2025.

    Kebijakan kelima, yakni pemerintah memberikan paket stimulus ekonomi berupa diskon tarif listrik, PPN DTP (pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah) pembelian properti dan kendaraan listrik, PPnBM DTP otomotif untuk kendaraan listrik dan hibrida, subsidi/pajak DTP motor listrik dan PPh DTP sektor padat karya.

    Kebijakan keenam, yakni optimalisasi Makan Bergizi Gratis, dan kebijakan ketujuh pada penyaluran kredit usaha rakyat (KUR), serta kebijakan kedelapan adanya realisasi panen padi yang optimal.

    “Sudah ada laporan bahwa produksi beras kita meningkat secara signifikan,” kata Prabowo.

     

  • Pencairan THR ASN dan Swasta Dilaksanakan Maret 2025

    Pencairan THR ASN dan Swasta Dilaksanakan Maret 2025

    loading…

    Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pencairan THR bagi aparatur sipil negara (ASN) dan swasta akan dilaksanakan pada bulan Maret 2025. Foto/Raka Dwi Novianto

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pencairan tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) dan swasta akan dilaksanakan pada bulan Maret 2025.

    Awalnya Prabowo menyebut serangkaian kebijakan strategis yang bertujuan untuk menjaga stabilitas dan meningkatkan daya beli masyarakat dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi.

    Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam konferensi persnya terkait kewajiban menyimpan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) di dalam negeri pada Senin (17/2/2025) di Istana Merdeka, Jakarta.

    “Dalam kuartal pertama tahun ini kebijakan-kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi, pertama, hasil kebijakan kenaikan UMP 2024. Dua, optimalisasi penyaluran bansos di bulan Februari dan Maret 2025,” kata Prabowo.

    “Tiga, pencairan THR bagi ASN dan swasta di bulan Maret 2025. Empat, stimulus pada bulan Ramadan yaitu diskon harga tiket pesawat, diskon tarif tol, program diskon belanja, program pariwisata mudik lebaran, (dan) stabilitas harga pangan,” sambungnya.

    Prabowo juga menyampaikan bahwa pemerintah menyiapkan kebijakan strategis dalam hal penyiapan paket stimulus ekonomi, serta optimalisasi program makan bergizi gratis (MBG), penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan realisasi Panen Padi.

    Presiden menuturkan bahwa terdapat laporan peningkatan produksi beras secara signifikan.