Xcloud.id

Topik: Bantuan Sosial

  • Ibu Hamil Dapat Bantuan PKH 2025 Berapa? Catat Jadwal Pencairannya

    Ibu Hamil Dapat Bantuan PKH 2025 Berapa? Catat Jadwal Pencairannya

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah akan menyalurkan kembali bantuan Program keluarga Harapan atau PKH pada tahun 2025 ini bagi keluarga miskin dan rentan, termasuk bagi ibu hamil.

    Terkait jadwal pencairan, PKH untuk ibu hamil kemungkinan akan disalurkan dalam tahapan dan waktu yang sama seperti pada tahun-tahun sebelumnya.

    Sementara itu, cek penerima PKH untuk ibu hamil bisa dilakukan secara online. Caranya bisa melalui situs resmi yang telah disediakan.

    Jadwal Pencairan Bansos PKH 2025

    Pencairan bansos PKH dibagi menjadi empat tahap:

    Tahap 1: Januari, Februari, Maret

    Tahap 2: April, Mei, Juni

    Tahap 3: Juli, Agustus, September

    Tahap 4: Oktober, November, Desember

    Besaran Bantuan yang Diterima

    Besaran bantuan PKH yang diterima berbeda-beda, tergantung kategorinya:

    Ibu hamil: Rp 750.000 per 3 bulan (Rp 3 juta per tahun) Anak usia dini: Rp 750.000 per 3 bulan (Rp 3 juta per tahun) Anak sekolah SD: Rp 225.000 per 3 bulan (Rp 900.000 per tahun) Anak sekolah SMP: Rp 375.000 per 3 bulan (Rp 1,5 juta per tahun) Anak sekolah SMA: Rp 500.000 per 3 bulan (Rp 2 juta per tahun) Lanjut usia: Rp 600.000 per 3 bulan (Rp 2,4 juta per tahun) Penyandang disabilitas: Rp 600.000 per 3 bulan (Rp 2,4 juta per tahun) Cara Cek Bansos PKH 2025

    Untuk mengecek apakah kamu terdaftar sebagai penerima bansos PKH, kamu bisa melakukannya dengan cara berikut:

    Buka situs cekbansos.kemensos.go.id Masukkan data wilayah (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa) Masukkan nama lengkap sesuai KTP Ketik kode captcha yang muncul Klik “Cari Data” Sistem akan mencari nama penerima berdasarkan data yang kamu masukkan.

    Demikian informasi soal pencairan bansos PKH untuk ibu hamil. Pastikan untuk selalu update informasi terbaru.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Presiden Prabowo sebut MBG ikut bantu putar uang hingga tingkat desa

    Presiden Prabowo sebut MBG ikut bantu putar uang hingga tingkat desa

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Presiden Prabowo sebut MBG ikut bantu putar uang hingga tingkat desa
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 17 Februari 2025 – 15:37 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto menyebut program makan bergizi gratis (MBG) yang diluncurkan sejak 6 Januari 2025 berhasil membantu perputaran uang sampai tingkat desa dan kecamatan.

    Oleh karena itu, Presiden optimistis program makan bergizi gratis itu dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan di daerah-daerah.

    “Program makan bergizi gratis diperkirakan akan meningkatkan pertumbuhan di seluruh daerah-daerah kita, karena uang berputar di desa, di kecamatan, di kabupaten,” kata Presiden Prabowo saat jumpa pers di Istana Merdeka, Jakarta, Senin.

    Program makan bergizi gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintah, yang diyakini oleh Presiden mampu mendorong daya saing dan membantu transformasi perekonomian nasional.

    Oleh karena itu, optimalisasi program makan bergizi gratis pun menjadi satu dari delapan kebijakan utama pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada periode Kuartal I/2025.

    Tujuh kebijakan lainnya mencakup kenaikan upah minimum provinsi (UMP), optimalisasi penyaluran bantuan sosial pada Februari—Maret 2025, pencairan tunjangan hari raya (THR) bagi ASN dan pekerja swasta pada Maret 2025, stimulus menjelang hari besar keagamaan nasional (HBKN) yaitu diskon harga tiket pesawat, diskon tarif tol, diskon belanja nasional, program pariwisata mudik lebaran, dan stabilisasi harga pangan.

    Kebijakan-kebijakan lainnya mencakup stimulus ekonomi berupa diskon tarif listrik, subsidi untuk kendaraan listrik, optimalisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR), dan optimalisasi panen padi.

    “Ada laporan bahwa produksi beras kita meningkat secara signifikan,” ujar Presiden.

    Jumpa pers di Istana Merdeka digelar oleh Presiden selepas rapat terbatas dirinya bersama beberapa menteri Kabinet Merah Putih.

    Jajaran pejabat yang mendampingi Presiden saat jumpa pers, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.

    Kemudian, ada pula Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Sumber : Antara

  • Kenapa Bansos PKH dan BPNT Tahap 1 2025 Gagal Cair? Ini Jawabannya!

    Kenapa Bansos PKH dan BPNT Tahap 1 2025 Gagal Cair? Ini Jawabannya!

    JABAR EKSPRES – Buat kamu yang lagi nunggu pencairan Bantuan Sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) tahap 1 tahun 2025, pasti penasaran kenapa dana belum juga masuk ke rekening, kan?

    Tenang, kita bakal kupas tuntas alasannya biar kamu nggak bingung dan bisa segera ambil langkah yang tepat!

    Jadi, bagi yang belum tau kenapa bansos PKH dan BPNT tahap 1 2025 bisa gagal cair, yuk baca artikel ini sampai habis.

    BACA JUGA: 1 Jam Bisa Hasilkan Rp235.244 dengan Aplikasi Penghasil Uang Tercepat 2025

    1. Sudah Menerima Bansos Lebih dari 7 Tahun

    Mungkin kamu belum tahu kalau penerima bansos yang sudah mendapatkan bantuan lebih dari 7 tahun bisa saja tidak lagi masuk daftar penerima tetap.

    Kenapa? Karena pemerintah melakukan resertifikasi atau survei ulang untuk memastikan bantuan ini benar-benar tepat sasaran.

    Nah, kalau di aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) muncul keterangan “Hasil penilaian survei lapangan (hanya layak mendapat 1 bansos)”, berarti kamu nggak bisa lagi menerima PKH, tapi masih punya kesempatan mendapatkan bantuan lain. Jadi, pastikan selalu update informasi ya!

    2. Data Tidak Sinkron

    Ini nih, masalah klasik yang sering bikin bansos gagal cair! Kalau data kamu di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) nggak sesuai dengan data di bank penyalur, sistem bisa otomatis menolak pencairan bansos.

    Solusinya? Cek dan pastikan semua data diri kamu mulai dari nama, NIK, hingga nomor KK sudah benar dan sesuai dengan yang terdaftar di Dukcapil dan bank.

    Kalau ada ketidaksesuaian, segera perbaiki ke kantor Dukcapil atau bank terdekat biar pencairan nggak terhambat!

    3. Daya Listrik di Atas 2.200 VA

    Bansos PKH dan BPNT ini khusus untuk masyarakat kurang mampu. Jadi, kalau sistem mendeteksi bahwa rumah kamu menggunakan daya listrik di atas 2.200 VA, otomatis kamu tidak memenuhi kriteria penerima bansos.

    Jika sebelumnya kamu menerima bantuan tapi tiba-tiba nggak bisa cair, coba cek daya listrik rumahmu.

    Bisa jadi ini penyebab utamanya yaitu dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang artinya kamu nggak lagi berhak menerima bantuan dari pemerintah.

  • Survei KIC: Tolak Pinjaman Berbunga, Kelas Menengah Pilih Bertahan Hidup dari Tabungan – Halaman all

    Survei KIC: Tolak Pinjaman Berbunga, Kelas Menengah Pilih Bertahan Hidup dari Tabungan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Katadata Insight Center merilis survei dengan tema Kelas Menengah di Tengah Ketidakpastian Ekonomi.

    Survei ini tidak bertujuan menjawab pertanyaan penyebab menyusutnya kelas menengah di Indonesia.

    Direktur Riset Katadata Insight Center Gundy Cahyadi mengungkapkan, survei KIC menemukan fakta bahwa perilaku finansial kelas menengah sebetulnya cukup positif.

    Sebanyak 70 persen responden melakukan perencanaan keuangan.

    Satu dari dua responden memisahkan anggaran untuk tagihan dan keperluan harian.

    Selain itu, lebih dari 40 persen responden mencatat pengeluarannya.

    “Perilaku positif juga tercermin saat kelas menengah mengalami pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Mayoritas responden (76,3 persen) memilih menggunakan tabungan alias makan tabungan untuk bertahan hidup,” kata Gundy di dalam acara Indonesia Data and Economic Conference (IDE) Katadata 2025, di Jakarta, Selasa (18/2/2025).

    Ini artinya, kata Gundy, hanya sebagian kecil yang memilih opsi-opsi pinjaman berbunga (masing-masing kurang dari 15 persen).

    Perilaku ini menunjukkan pengelolaan keuangan yang tergolong baik, lantaran mereka cenderung menghindari utang dan lebih mengandalkan cadangan keuangan pribadi untuk bertahan hidup.

    “Kelas menengah mengalokasikan 19,3 persen penghasilan untuk tabungan. Sebagian besar berencana menggunakan tabungan ini sebagai dana darurat,” tutur Gundy.

    Sementara itu, lanjut Gundy, alokasi anggaran untuk tujuan jangka panjang atau perencanaan masa depan relatif masih rendah.

    Pada dasarnya, perencanaan keuangan jangka panjang memang belum menjadi prioritas bagi kelas menengah.

    Di sisi lain, demi memenuhi biaya hidup maka kelas menengah menjalankan pekerjaan sampingan.

    Survei KIC mencatat, hampir 50 persen masyarakat di segmen ini memiliki pekerjaan sampingan alias side hustle.

    Ada tiga alasan terbanyak yang melatarbelakangi mereka menekuni pekerjaan sampingan, yaitu untuk menambah pendapatan (70,6 persen), meningkatkan tabungan (42,2 persen), dan mencapai tujuan finansial (30,7 persen).

    Perkara passion justru tak masuk di dalam top 3 ini.

    KIC mengadakan survei secara daring dengan menargetkan responden di 10 kota besar di Indonesia. Survei ini melibatkan 472 responden, dilaksanakan pada 6-9 Januari 2025.

    Gundy juga menekankan, kekhawatiran tentang perekonomian berpengaruh besar terhadap cara pandang kelas menengah soal kebutuhan hidup.

    “Kekhawatiran ini terkesan menjadi faktor utama yang menentukan perspektif kelas menengah tentang keperluan pendidikan, kesehatan, dan hunian,” kata dia.

    Kata Gundy, pertumbuhan kelas menengah tertahan pascapandemi Covid-19.

    Karena itu, diperlukan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat untuk meningkatkan persentase kelas menengah.

    Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono mengungkapkan, kelas menengah masih menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia.

    Karena, kata Thomas, lebih dari 70 persen konsumsi berasal dari kelas menengah.

    Lanjut Thomas, APBN berperan sebagai shock absorber dan melindungi seluruh lapisan kesejahteraan sosial, mulai dari kelompok rentan hingga kelas menengah melalui berbagai program subsidi dan kompensasi.

    “Pada 2025 pemerintah mengalokasikan Rp827 triliun untuk berbagai program termasuk subsidi, insentif PPN, bantuan sosial dan kredit usaha. Sebagian besar insentif PPN difokuskan menjaga konsumsi rumah tangga,” jelas Thomas.

  • Presiden Prabowo bentuk bank emas diresmikan 26 Februari 2025

    Presiden Prabowo bentuk bank emas diresmikan 26 Februari 2025

    Presiden Prabowo Subianto mengumumkan sejumlah kebijakan sektor ekonomi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/2/2025). ANTARA/Mentari Dwi Gayati

    Presiden Prabowo bentuk bank emas diresmikan 26 Februari 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 17 Februari 2025 – 17:07 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto membentuk bank khusus penyimpanan emas yang merupakan pertama kalinya di Indonesia dan akan segera diresmikan pada 26 Februari mendatang.

    “Kita akan bentuk bank emas, jadi selama ini kita tidak punya bank untuk emas kita, tidak ada di Indonesia,” kata Prabowo saat memberikan keterangan pers di Istana Merdeka Jakarta, Senin.

    Prabowo menjelaskan bahwa alasan dibentuknya bank emas khusus di Indonesia karena komoditas emas hasil tambang dalam negeri, kemudian diekspor tanpa ada penyimpanan khusus di dalam negeri.

    Oleh karena itu, Presiden pun akan meresmikan bank emas pada 26 Februari 2025, dan menjadi yang pertama di negeri ini.

    “Emas kita banyak ditambang dan mengalir ke luar negeri. Kita ingin sekarang punya bank khusus untuk emas di Indonesia. Insya-Allah kita akan resmikan tanggal 26 Februari, ini saya kira pertama kali ya di republik kita,” kata Presiden Prabowo.

    Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo mengumumkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 yang mewajibkan seluruh eksportir menyimpan dana devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) di bank-bank dalam negeri.

    PP tersebut merupakan aturan terbaru yang mengatur soal DHE SDA, yang sebelumnya diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023.

    Prabowo juga mengumumkan sejumlah kebijakan pendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2025, antara lain optimalisasi penyaluran bantuan sosial, hingga pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta di bulan Maret 2025.

    Sumber : Antara

  • Menko Perekonomian: RI mainkan peran penting di belahan bumi selatan

    Menko Perekonomian: RI mainkan peran penting di belahan bumi selatan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Indonesia saat ini merupakan negara nomor delapan di dunia dari segi Produk Domestik Bruto (PDB) serta memainkan peran penting di belahan bumi bagian selatan.

    Berdasarkan data peringkat ekonomi Dana Moneter Internasional (IMF), pada 2024 PDB Indonesia tercatat 4,7 triliun dolar AS, melampaui Prancis (4,36 triliun dolar AS) dan Inggris (4,28 triliun dolar AS).

    “Indonesia, dengan PDB ekonomi kita sekitar 4,7 triliun dolar AS. Jadi saat ini Indonesia nomor delapan di dunia. Indonesia merupakan bagian penting dari belahan bumi selatan,” kata Airlangga saat menyampaikan sambutan dalam Indonesia Economic Summit (IES) 2025 di Jakarta, Selasa.

    Selain itu, Airlangga menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tercatat 5,03 persen pada 2024 terbilang stabil dibandingkan dengan negara lain seperti AS, China, Brasil, hingga negara kawasan ASEAN.

    Maka dari itu berdasarkan hal ini, menurutnya, Indonesia telah pantas untuk menjadi bagian dari Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

    “Penting juga bagi OECD untuk memasukkan Indonesia agar OECD lebih inklusif,” tuturnya.

    Lebih lanjut, dari sisi stabilitas ekonomi, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan pada Januari 2025 mencapai 0,76 persen (yoy).

    “Jadi harga yang ditetapkan membantu Indonesia mempertahankan salah satu inflasi terendah di dunia, dan jika melihat kemungkinan resesi, Indonesia juga salah satu yang terendah, angkanya 5 persen jika dibandingkan dengan negara lain,” tambahnya.

    Airlangga juga menilai RI telah berhasil menjaga surplus neraca perdagangan selama 57 bulan berturut-turut dengan nilai 31 miliar dolar AS. Ekspor komoditas utama seperti nikel dan logam mulia masing-masing tumbuh sebesar 17,3 persen dan 18,3 persen.

    Di samping itu, tingkat kemiskinan Indonesia juga tercatat berada di bawah 10 persen, yakni 8,57 persen pada September 2024. Lalu 4,91 persen untuk angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia pada Agustus 2024.

    Dari segi industri, Menko memaparkan bahwa Purchasing Managers Index (PMI) Indonesia masih terpantau baik dan ekspansif di 51,9 pada Januari 2025 dengan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Januari 2025 berada di atas 127,2.

    “Indeks penjualan riil kita juga berada di atas nol. Jadi saya pikir neraca ekonomi kita tetap positif,” ucapnya.

    Selain itu, guna mencapai target pertumbuhan 2025, pemerintah telah meluncurkan berbagai kebijakan stimulus ekonomi, termasuk optimalisasi bantuan sosial, paket stimulus diskon tarif tiket pesawat 10 persen, serta pengurangan tarif listrik sebesar 50 persen pada Januari hingga Februari 2025.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sri Mulyani dan DPD Rapat Tertutup Bahas APBN 2025, Ini Hasilnya

    Sri Mulyani dan DPD Rapat Tertutup Bahas APBN 2025, Ini Hasilnya

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Komite IV DPD RI telah menyelesaikan rapat kerja yang membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Rapat yang terbuka untuk umum itu tiba-tiba berlangsung secara tertutup karena akses siaran TV yang ditampilkan di depan ruangan dan YouTube disetop.

    Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan secara garis besar rapat itu membahas pelaksanaan APBN 2025 yang telah didesain dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, termasuk kebijakan efisiensi sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

    “Tadi telah kami sampaikan apa saja yang menjadi prioritas-prioritas pemerintah dari postur anggaran 2025, juga yang terkait dengan efisiensi anggaran yang sedang kita lakukan,” kata Suahasil yang turut serta dalam rapat di Gedung DPD RI, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2025).

    Suahasil menyebut, Sri Mulyani telah menyampaikan kepada para senator di Komite IV DPD RI bahwa efisiensi bertujuan untuk membuat anggaran operasional pemerintah menjadi efisien.

    “Dananya bisa digunakan untuk kegiatan yang betul-betul meningkatkan produktivitas dan tadi pesan dari DPD adalah menumbuhkan ekonomi lokal, meningkatkan UMKM dan seterusnya,” tuturnya.

    Terpisah, Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi mengaku mendukung kebijakan efisiensi pemerintah asalkan tidak mengganggu belanja untuk bantuan sosial (bansos) dan kesejahteraan masyarakat.

    “Tetap untuk kesejahteraan masyarakat, dana bantuan sosial, pendidikan, beasiswa, semuanya untuk itu yang disampaikan sehingga dana yang dihemat ini memang untuk kebutuhan yang lain, untuk kebutuhan yang lebih dekat dengan urusan-urusan rakyat. Itu sehingga kami sangat mendukung penghematan,” ucap Ahmad.

    Tonton juga Video: Ekspresi Sri Mulyani Saat Dipuji Prabowo Karena Cek Anggaran Sangat Rinci

    (aid/ara)

  • Peneliti: Kelas menengah pilih hidup dari tabungan ketimbang pinjaman

    Peneliti: Kelas menengah pilih hidup dari tabungan ketimbang pinjaman

    Jakarta (ANTARA) – Peneliti yang juga Direktur Riset Katadata Insight Center (KIC) Gundy Cahyadi mengatakan bahwa berdasarkan riset yang dilakukan pihaknya, kelas menengah bertahan hidup dari makan tabungan dan menolak pinjaman berbunga.

    “Survei KIC menemukan fakta bahwa perilaku finansial kelas menengah sebetulnya cukup positif,” kata Gundy dalam acara Indonesia Data and Economic Conference (IDE) Katadata 2025, di Jakarta, Selasa.

    Katadata Insight Center merilis survei dengan tema Kelas Menengah di Tengah Ketidakpastian Ekonomi. Survei ini tidak bertujuan untuk menjawab pertanyaan penyebab menyusutnya kelas menengah di Indonesia.

    Sebanyak 70 persen responden melakukan perencanaan keuangan. Satu dari dua responden memisahkan anggaran untuk tagihan dan keperluan harian. Selain itu, lebih dari 40 persen responden mencatat pengeluarannya.

    “Perilaku positif juga tercermin saat kelas menengah mengalami pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Mayoritas responden (76,3 persen) memilih untuk menggunakan tabungan alias makan tabungan untuk bertahan hidup,” ujar Gundy.

    Ini artinya, kata Gundy, hanya sebagian kecil yang memilih opsi-opsi pinjaman berbunga (masing-masing kurang dari 15 persen). Perilaku ini menunjukkan pengelolaan keuangan yang tergolong baik, lantaran mereka cenderung menghindari utang dan lebih mengandalkan cadangan keuangan pribadi untuk bertahan hidup.

    “Kelas menengah mengalokasikan 19,3 persen penghasilan untuk tabungan. Sebagian besar berencana menggunakan tabungan ini sebagai dana darurat,” tutur Gundy.

    Sementara itu, lanjut Gundy, alokasi anggaran untuk tujuan jangka panjang atau perencanaan masa depan relatif masih rendah. Pada dasarnya, perencanaan keuangan jangka panjang memang belum menjadi prioritas bagi kelas menengah.

    Di sisi lain, demi memenuhi biaya hidup maka kelas menengah menjalankan pekerjaan sampingan. Survei KIC mencatat, hampir 50 persen masyarakat di segmen ini memiliki pekerjaan sampingan alias side hustle.

    Ada tiga alasan terbanyak yang melatarbelakangi mereka menekuni pekerjaan sampingan, yaitu untuk menambah pendapatan (70,6 persen), meningkatkan tabungan (42,2 persen), dan mencapai tujuan finansial (30,7 persen). Perkara passion justru tak masuk di dalam top 3 ini.

    KIC mengadakan survei secara daring dengan menargetkan responden di 10 kota besar di Indonesia. Survei ini melibatkan 472 responden, dilaksanakan pada 6-9 Januari 2025.

    Gundy juga menekankan, kekhawatiran tentang perekonomian berpengaruh besar terhadap cara pandang kelas menengah soal kebutuhan hidup.

    “Kekhawatiran ini terkesan menjadi faktor utama yang menentukan perspektif kelas menengah tentang keperluan pendidikan, kesehatan, dan hunian,” kata dia.

    Kata Gundy, pertumbuhan kelas menengah tertahan pascapandemi COVID-19. Karena itu, diperlukan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat untuk meningkatkan persentase kelas menengah.

    Wakil Menteri Keuangan Thomas Dijiwandono dalam acara Indonesia Data and Economic Conference (IDE) Katadata 2025, di Jakarta, Selasa (18/2/2025). ANTARA/Harianto

    Di tempat yang sama, Wakil Menteri Keuangan Thomas Dijiwandono mengungkapkan, kelas menengah masih menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia karena lebih dari 70 persen konsumsi berasal dari kelas menengah.

    Lanjut Thomas, APBN berperan sebagai shock absorber dan melindungi seluruh lapisan kesejahteraan sosial, mulai dari kelompok rentan hingga kelas menengah melalui berbagai program subsidi dan kompensasi.

    “Pada 2025 pemerintah mengalokasikan Rp827 triliun untuk berbagai program termasuk subsidi, insentif PPN, bantuan sosial dan kredit usaha. Sebagian besar insentif PPN difokuskan menjaga konsumsi rumah tangga,” jelas Thomas.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Link Daftar KIP Kuliah 2025 Beserta Jadwal dan Syarat Lengkap

    Link Daftar KIP Kuliah 2025 Beserta Jadwal dan Syarat Lengkap

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Peserta Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP) 2025 yang memenuhi syarat bisa mendaftarkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah 2025. Menurut laman resmi KIP Kuliah Kemdiksaintek, pendaftaran KIP Kuliah 2025 masih dibuka hingga 31 Oktober 2025.

    Kendati demikian, KIP Kuliah 2025 khusus untuk jalur SNBP berakhir pada hari ini, 18 Februari 2025. Artinya, para siswa yang ikut jalur SNBP 2025 harus segera menyelesaikan pendaftaran KIP Kuliah 2025. Simak syarat lengkap dan cara pendafatannya berikut ini:

    Syarat Pendaftaran KIP Kuliah 2025

    Siswa pemegang atau pemilik KIP pendidikan menengah bisa mendaftar untuk KIP Kuliah 2025. Selain itu, siswa yang berasal dari keluarga termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun sebagai penerima bantuan sosial lainnya yang secara resmi ditetapkan oleh Kementerian Sosial atau Kemensos RI juga diperbolehkan mendaftar KIP Kuliah 2025. 

    Bagi kelompok miskin atau rentan miskin dengan maksimal pada desil 3 Data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) yang telah ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan juga bisa mendaftar KIP Kuliah 2025.

    Terakhir, siswa yang berasal dari panti sosial atau panti asuhan termasuk pula dalam kelompok yang bisa mendaftar KIP Kuliah 2025.

    Dokumen Pendaftaran KIP Kuliah 2025

    Nomor Induk Kependudukan (NIK)

    Nomor Induk Siswa Nasional (NISN)

    Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)

    Cara Mendaftar KIP Kuliah 2025

    Buka laman resmi https://kip-kuliah.kemdiktisaintek.go.id/ atau lewat link ini.

    Memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), dan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN).

    Memasukkan email yang valid dan aktif.

    Sistem KIP Kuliah akan melakukan validasi data yang dimasukkan dan kelayakan mendapatkan KIP Kuliah.

    Saat validasi berhasil, sistem KIP Kuliah akan memberikan Nomor Pendaftaran dan Kode Akses ke alamat email kepada siswa.

    Siswa dapat menyelesaikan proses pendaftaran KIP Kuliah sekaligus memilih jalur SNPMB yang akan diikuti.

    Siswa menyelesaikan proses pendaftaran di portal resmi SNPMB.

    Proses sinkronisasi dengan sistem akan dilakukan kemudian.

    Siswa yang dinyatakan terpilih sebagai penerima KIP Kuliah dapat menunggu proses verifikasi lebih lanjut dari pihak kampus sebelum nantinya diusulkan sebagai calon mahasiswa penerima KIP Kuliah.

    Tanggal Penting SNBP 2025

    Pengumuman kuota sekolah: 28 Desember 2024

    Masa sanggah: 28 Desember 2024 sampai 17 Januari 2025

    Registrasi akun SNPMB sekolah: 6-31 Januari 2025

    Pengisian PDSS oleh sekolah: 6-31 Januari 2025

    Registrasi akun SNPMB siswa: 13 Januari sampai 18 Februari 2025

    Pendaftaran SNBP: 4-18 Februari 2025

    Pengumuman hasil SNBP: 18 Maret 2025

    Masa unduh Kartu Peserta SNBP: 4 Februari sampai 30 April 2025

    Nah, itu dia rangkuman batas akhir KIP Kuliah 2025 ditutup untuk peserta SNBP 2025, lengkap dengan syarat, dokumen pendaftaran, dan tanggal pentingnya. Semoga membantu!

    (fab/fab)

  • KPK Kembali Panggil Anggota DPR Nasdem Satori pada Kasus CSR BI

    KPK Kembali Panggil Anggota DPR Nasdem Satori pada Kasus CSR BI

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Anggota DPR Fraksi Partai Nasdem Satori dalam kasus dugaan korupsi terkait dengan corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI). 

    Satori kembali diperiksa hari ini, Selasa (18/2/2025), dalam kapasitasnya sebagai saksi. 

    “Hari ini Selasa [18/2/2025] KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi terkait dugaan TPK dana CSR di Bank Indonesia. Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih atas nama S [Anggota DPR],” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Selasa (18/2/2025). 

    Sebelumnya, penyidik KPK telah menggeledah rumah Satori di Cirebon. Penyidik juga disebut telah menggeledah beberapa lokasi di daerah tersebut yang diduga memiliki keterkaitan dengan kasus yang tengah diusut. 

    Selain Satori, KPK hari ini turut menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Desa Panongan, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, Rusmini. 

    Direktur Penyidikan KPK Brigjen Pol Asep Guntur Rahayu pernah menjelaskan, penyidiknya telah meneliti bukti-bukti yang didapatkan dari rumah Satori maupun tempat-tempat lainnya yang digeledah. 

    Menurut Asep, lembaga antirasuah menduga bahwa dana CSR yang disalurkan bank sentral itu diterima oleh penyelenggara negara melalui yayasan. KPK menduga terjadi penyimpangan, di mana CSR diberikan ke penyelenggara negara melalui yayasan yang direkomendasikan namun tak sesuai peruntukannya. 

    Uang dana CSR, atau Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) itu pun, kata Asep, diduga sempat berpindah-pindah rekening sebelum terkumpul lagi ke satu rekening yang diduga merupakan representasi penyelenggara negara. Bahkan, dana itu sudah ada yang berubah bentuk ke aset seperti bangunan hingga kendaraan. 

    Sebagaimana dana CSR, bantuan sosial itu harusnya disalurkan ke dalam bentuk seperti perbaikan rumah tidak layak huni hingga beasiswa. 

    “Ada yang dalam bentuk bangunan, ada yang dalam bentuk kendaraan dan lain-lain. Jadi di situ penyimpangannya tidak sesuai peruntukkannya. Harusnya, dana CSR yang diberikan kepada mereka, dititipkan lah karena mereka merekomendasikan yayasan. Harusnya disalurkan,” ungkapnya beberap waktu lalu. 

    Untuk diketahui, KPK telah memeriksa sejumlah saksi terkait dengan kasus dugaan korupsi CSR BI. Selain Satori, politisi DPR yang juga telah diperiksa dan digeledah rumahnya adalah dari Fraksi Partai Gerindra, Heri Gunawan.

    KPK mendalami peran kedua politisi DPR itu dalam peran mereka sebagai mantan anggota Komisi XI atau Komisi Keuangan DPR pada periode 2019-2024. 

    KPK juga di antaranya telah menggeledah kantor BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Desember 2024 lalu. Salah satu ruangan yang digeledah di kompleks kantor BI adalah ruangan kerja Gubernur BI Perry Warjiyo. 

    Lembaga antirasuah mendalami bagaimana pemilihan yayasan penerima dana PSBI itu. Ada dugaan yayasan dimaksud mendapatkan dana CSR bank sentral melalui rekomendasi, atau karena terafiliasi dengan anggota Komisi XI DPR. 

    Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso memastikan bahwa penyaluran CSR BI dilakukan dengan tata kelola/ketentuan yang benar. 

    “Proses pemberian PSBI senantiasa dilakukan sesuai tata kelola/ketentuan yang benar, mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dengan menjunjung tinggi prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan kemanfaatan,” tuturnya, Minggu (29/12/2024). 

    Sebelumnya Satori telah diperiksa penyidik KPK pada 27 Desember 2024 lalu. Pada saat itu, dia juga diperiksa bersamaan dengan anggota DPR Fraksi Gerindra Heri Gunawan.