Jakarta (ANTARA) – Ketua DPD Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Jakarta Raya Ario Sanjaya menyatakan bahwa seri diskusi publik kali ini mendorong kemandirian ekonomi Jakarta di tengah arus globalisasi dan diharapkan ibu kota tidak meninggalkan nilai-nilai keadilan sosial.
“Kemandirian ekonomi bukan hanya soal angka pertumbuhan, tapi bagaimana ekonomi kota ini bisa menyejahterakan warga dan memperluas kesempatan kerja. Global city yang sejati adalah kota yang beradab, manusiawi, dan inklusif,” kata Ario di Jakarta, Minggu.
Ia menyatakan bahwa rangkaian Seri Diskusi Publik III pra-Konferda V dengan mengangkat tema “Menumbuhkan Jakarta Kota Berdikari secara Ekonomi di Tengah Arus Globalisasi Dunia”.
Pada diskusi tersebut terdapat sejumlah narasumber, antara lain Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea, Pakar Ekonomi Kerakyatan Ichsanuddin Noorsy, Ketua Komite II DPD RI Badikenita Sitepu, serta Ketua Kelompok Pangan dan Ekonomi Daerah Biro Perekonomian dan Keuangan Pemprov DKI Jakarta Abdul Gofar Al Hakim.
Menurut dia, diskusi tersebut merupakan bagian dari upaya PA GMNI membangun ruang intelektual dan praksis politik yang konstruktif bagi pembangunan Jakarta.
“Setiap seri diskusi ini kami harapkan melahirkan gagasan konkret yang bisa disampaikan kepada pemerintah daerah. Kami ingin memastikan bahwa cita-cita menjadikan Jakarta sebagai kota global tidak meninggalkan nilai-nilai keadilan sosial,” ujarnya.
Ia menambahkan, pihaknya ingin agar Jakarta tumbuh sebagai kota modern yang tetap berpihak pada rakyat kecil.
Sementara itu, Ketua Harian DPP PA GMNI Aruji Wahyono menegaskan bahwa membicarakan Jakarta berarti membicarakan kota yang “tidak pernah tidur”.
Menurut dia, Jakarta adalah pusat ekonomi, pemerintahan, politik, sekaligus pusat mimpi banyak orang yang datang dari berbagai daerah.
“Di balik gemerlap Jakarta, kita tahu banyak persoalan mendasar, kesenjangan ekonomi, harga tanah yang melambung tinggi, kesempatan usaha yang belum merata, serta makin kuatnya pengaruh kapital global yang sering menyingkirkan pelaku lokal,” katanya.
Ia menambahkan bahwa ironi sosial juga masih kuat terasa. Bayangkan, dari penerima bantuan sosial di Jakarta, 60 persen justru digunakan untuk perjudian daring. Ini fakta miris yang harus menjadi perhatian bersama.
Menurut Aruji, semangat berdikari sebagaimana diajarkan oleh Bung Karno harus kembali dimaknai secara utuh. Berdikari bukan berarti menutup diri dari dunia, tapi menegaskan kemandirian bangsa dan daerah untuk tidak bergantung pada kekuatan asing.
“Kami berharap para alumni GMNI Jakarta Raya bisa merumuskan konsep ekonomi berdikari dengan baik sebagai masukan untuk Gubernur DKI Jakarta,” ujarnya.
Sementara Pakar Ekonomi Kerakyatan Ichsanuddin Noorsy menyoroti lemahnya pelayanan publik dan ketimpangan yang terus meningkat di Jakarta.
“Kota global seharusnya punya sistem yang efisien dan inklusif, tapi yang kita lihat justru sebaliknya,” kata dia.
Adapun dari Pemprov DKI Jakarta, Abdul Gofar Al Hakim menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan peta jalan ekonomi menuju Jakarta Global City 2045.
“Kami terus mendorong kolaborasi lintas sektor dan memperkuat peran UMKM, yang kini sudah mencapai 400 ribu unit binaan aktif,” ucapnya.
Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Mahmudah
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5406479/original/088909100_1762577055-Kemensos_bersama_BPS.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Data Bansos Diperbarui: 4,2 Juta Penerima Tak Tepat Sasaran Dicoret dari Daftar")
