Xcloud.id

Topik: Bantuan Sosial

  • Prabowo terbitkan Inpres 4/2025 untuk integrasi data sosial

    Prabowo terbitkan Inpres 4/2025 untuk integrasi data sosial

    Tangkapan layar – Dokumen salinan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang berlaku per 5 Februari 2025. (ANTARA/Andi Firdaus)

    Prabowo terbitkan Inpres 4/2025 untuk integrasi data sosial
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 19 Februari 2025 – 13:45 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang bertujuan untuk meningkatkan keterpaduan data guna mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional yang lebih terukur dan berkelanjutan.

    Dilansir dari dokumen salinan di Jakarta, Rabu, Inpres yang berlaku per 5 Februari 2025 itu menginstruksikan sejumlah kementerian dan lembaga untuk memastikan akurasi, interoperabilitas, dan pemutakhiran data sosial dan ekonomi secara berkala. Beberapa kementerian yang terlibat dalam kebijakan ini, antara lain Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, serta Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga utama dalam pengelolaan data.

    Presiden, dalam instruksinya mencantumkan bahwa integrasi data sosial dan ekonomi nasional meliputi penguatan mekanisme verifikasi dan validasi data, peningkatan aksesibilitas data antar-kementerian/lembaga, serta pengembangan infrastruktur teknologi yang aman dan andal.

    Data yang dikelola akan mencakup informasi berdasarkan nama dan alamat (by name by address), yang akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan dan program pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat diberi tugas untuk melakukan sinkronisasi dan pengendalian kebijakan guna meningkatkan akurasi serta efisiensi kebijakan sosial dan ekonomi.

    Sementara itu, Menteri Sosial bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pemutakhiran data menjadi acuan utama dalam pemberian bantuan sosial. Menteri Dalam Negeri juga diminta untuk memberikan hak akses data kependudukan kepada BPS guna memastikan pemutakhiran data yang akurat.

    Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal bertugas memperbarui data sosial dan ekonomi di tingkat desa guna memastikan akurasi dalam kebijakan pembangunan di wilayah terpencil.

    Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) turut berperan dalam menjaga keamanan data, sementara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan ini. Pendanaan untuk kebijakan ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

    Presiden Prabowo Subianto juga meminta seluruh pihak yang terlibat dapat melaksanakan instruksi ini dengan penuh tanggung jawab guna memastikan efektivitas dan efisiensi kebijakan sosial dan ekonomi nasional.

    Sumber : Antara

  • Akademisi: Kecurangan pemilu bisa terjadi di berbagai lini masyarakat

    Akademisi: Kecurangan pemilu bisa terjadi di berbagai lini masyarakat

    Ketika ada yang ingin mencabut dukungan, harus mendapat persetujuan dari partai-partai pendukung.

    Purwokerto (ANTARA) – Dosen Jurusan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Octafiani C. Pratiwi mengatakan bahwa kecurangan dalam pemilu bisa terjadi di berbagai lini masyarakat, termasuk dari kalangan TNI dan aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat dalam pembagian sembako.

    “Di setiap lini masyarakat itu tidak bisa dinafikkan ada kecurangan, termasuk pihak TNI, ASN, ada yang membagikan sembako,” katanya dalam Diskusi Kelompok Terpumpun Penyusunan Laporan Evaluasi Pilkada Serentak Tahun 2024 yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyumas di Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Rabu.

    Kendati demikian, kata dia, dari semua itu yang menjadi pertanyaan adalah apakah masyarakat akan memilih pihak yang memberikan paket sembako atau bantuan sosial.

    Menurut dia, masyarakat saat sekarang sudah cerdas dan mempunyai resistensi politik.

    “Evaluasi hari ini menjadi catatan bersama dalam menggelar pemilihan mendatang,” katanya selaku pemantik diskusi.

    Dalam kesempatan itu, Octafiani juga menyoroti tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu 2024 sebagai salah satu catatan evaluasi penting.

    Pemantik diskusi lainnya, Nanang Indra Suyitno memaparkan sejumlah permasalahan yang terjadi dalam pemilu di beberapa daerah.

    Selain itu, dia juga menjelaskan tantangan dalam menyusun evaluasi pemilihan yang terdiri atas ketersediaan data dukung sesuai dengan ketentuan evaluasi.

    “Data dukung ini dimiliki oleh teman-teman KPU sendiri. Namun, tentunya bagaimana data dukung ini selaras dengan apa urgensi yang akan diukur,” kata pengajar di Akademi Pemilu dan Demokrasi itu.

    Menurut dia, tantangan selanjutnya berkaitan waktu karena anggota KPU dituntut untuk membuat keluaran hasil evaluasi dalam waktu 1—2 bulan.

    Dalam hal ini, kata dia, evaluasi tersebut harus diserahkan kepada pemerintah daerah pada bulan April 2025.

    “Yang ketiga perlu adanya evaluasi pelaporan di setiap tahapan, dan yang keempat perlunya payung hukum maupun petunjuk teknis yang lebih komprehensif sebagai acuan dalam pemilu,” kata Nanang.

    Dalam diskusi, anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Banyumas Rani Zuhriyah menyampaikan beberapa evaluasi yang berkaitan dengan regulasi penyelenggaraan pemilu, salah satunya dalam hal penertiban alat peraga kampanye (APK).

    Sebelum pelaksanaan penertiban APK, kata dia, sempat saling lempar karena tidak jelasnya regulasi Pilkada 2024.

    “Ini teman-teman pengawas merasa jadi tanggung jawab KPU, sampai turun (surat instruksi) dari Bawaslu RI untuk membersamai penertiban APK,” katanya.

    Sekretaris Tim Pemenangan Pasangan Sadewo Tri Lastiono-Dwi Asih Lintarti, Ari Suprapto, mengharapkan adanya evaluasi terhadap sejumlah regulasi yang berkaitan dengan pilkada.

    Menurut dia, pihaknya sebenarnya tidak ingin pasangan Sadewo-Lintarti melawan kolom kosong dalam Pilkada Banyumas 2024.

    “Namun, ketika ada yang ingin mencabut dukungan (untuk mendukung pasangan calon lain yang akan dimunculkan, red.), harus mendapat persetujuan dari partai-partai pendukung. Oleh karena itu, regulasi ini harus dievaluasi,” katanya.

    Sementara itu, anggota KPU Kabupaten Banyumas Sidiq Fathoni mengakui persoalan regulasi bagi penyelenggara memang perlu dievaluasi.

    Selain itu, kata dia, salah satu tantangan terbesar adalah persiapan pemilu yang hanya berlangsung sekitar 8 bulan, termasuk pembuatan alat peraga sosialisasi pemilu.

    Pewarta: Sumarwoto
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Cara Cek Bansos PKH 2025 Menggunakan NIK KTP Secara Online

    Cara Cek Bansos PKH 2025 Menggunakan NIK KTP Secara Online

    PIKIRAN RAKYAT – Penerima bansos (Bantuan Sosial) PKH (Program Keluarga Harapan) dapat mengecek hanya dengan menggunakan NIK KTP.

    Cara cek NIK KTP penerima bansos PKH 2025 dapat dilakukan secara online untuk periode Januari – Maret 2025.

    Bagi masyarakat yang sudah mendaftar dapat mengecek daftar penerima bansos melalui website resmi Kemensos.

    Mengecek bansos secara online cukup menggunakan NIK KTP merupakan cara yang mudah dan cepat untuk memeriksa status penerima bansos tanpa ribet.

    Cara Cek Bansos PKH 2025

    1. Cek Melalui Website Resmi Kemensos

    Buka website resmi Cek Bansos Kemensos di www.cekbansos.kemensos.go.id. Isi formulir online dengan lengkap dan benar, seperti NIK KTP, nama lengkap, nama provinsi, kabupaten kecamatan, dan desa. Masukkan kode verifikasi CAPTCHA yang tampil di layar. Tekan tombol Cari Data, tunggu sampai sistem menampilkan status daftar penerima bansos PKH. Apabila terdaftar sebagai penerima, akan muncul informasi bansos yang diterima dan periode pencairannya. Namun apabila belum terdaftar maka akan tampil notifikasi Tidak Terdaftar.

    2. Cek Melalui Aplikasi Cek Bansos

    Unduh aplikasi Cek Bansos melalui Google Play Store. Buat akun baru dengan mengisi data pribadi dengan benar seperti NIK, KK, dan alamat lengkap. Unggah foto KTP dan foto guna verifikasi akun. Apabila akun telah aktif, buka kembali aplikasi Cek Bansos untuk mengecek status penerima bansos PKH. Besaran Bantuan PKH 2025 Ibu Hamil: Rp750.000 per 3 bulan atau Rp3.000.000 per tahun. Anak Usia Dini (0-6 Tahun): Rp750.000 per 3 bulan atau Rp3.000.000 per tahun. Anak Sekolah SD: Rp225.000 per 3 bulan atau Rp900.000 per tahun. Anak Sekolah SMP: Rp375.000 per 3 bulan atau Rp 1.500.000 per tahun. Anak Sekolah SMA: Rp500.000 per 3 bulan atau Rp 2.000.000 per tahun. Lansia usia 70 Tahun ke atas: Rp600.000 per 3 bulan atau Rp2.400.000 per tahun. Penyandang Disabilitas Berat: Rp600.000 per 3 bulan atau Rp 2.400.000 per tahun.

    Pencairan bansos PKH tahap pertama akan dimulai didistribusikan mulai Februari hingga Maret 2025. Untuk diketahui masyarakat, bahwa penerima bansos PKH tidak dapat menerima bansos lainnya.

    Bansos tersebut meliputi Kartu Prakerja atau BLT subsidi gaji, hal ini untuk mencegah tumpang tindih bansos.

    Jadi, pastikan data yang diisi sudah benar dan lengkap untuk memastikan proses pencairan bantuan berjalan lancar.

    Mengecek status penerima Bansos PKH melalui NIK KTP secara online merupakan cara yang praktis dan mudah.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Soal Efisiensi Anggaran, Mensos: Bisa Buat Birokrasi Indonesia Jadi Lebih Sehat

    Soal Efisiensi Anggaran, Mensos: Bisa Buat Birokrasi Indonesia Jadi Lebih Sehat

    Soal Efisiensi Anggaran, Mensos: Bisa Buat Birokrasi Indonesia Jadi Lebih Sehat
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com 
    – Menteri Sosial (
    Mensos
    ) Saifullah Yusuf mengatakan,
    efisiensi anggaran
    layaknya manfaat bulan
    puasa
    yang menyehatkan badan dan menghapus lemak-lemak
    birokrasi
    .
    “Adanya efisiensi anggaran justru bisa membuat birokrasi Indonesia jauh lebih
    sehat
    ,” tutur pria yang akrab disapa Gus Ipul itu melalui siaran pers, Rabu (19/2/2025).
    Hal tersebut disampaikan Gus Ipul saat memberikan arahan kepada kepala Dinas Sosial (
    Dinsos
    ) se-Jawa Timur dan anggota DPRD Sulawesi Tenggara di Kantor Kementerian Sosial (
    Kemensos
    ), Rabu.
    Arahan yang diberikan menyoroti masalah efisiensi anggaran kementerian atau lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (
    pemda
    ).
    Gus Ipul menjelaskan bahwa anggaran yang dimiliki K/L dan pemda, khususnya anggaran belanja barang dan modal, dapat dioptimalkan lewat pengalihan pada program-program yang lebih berdampak bagi masyarakat.
    “Pada prinsipnya, efisiensi justru mengedepankan kepentingan masyarakat luas melalui program-program yang prorakyat. Selain itu, efisiensi yang dilakukan sama sekali tidak mengurangi anggaran program-program untuk kepentingan rakyat,” paparnya.
    Gus Ipul menekankan bahwa efisiensi tidak menyentuh belanja rakyat dan pendidikan.
    Bahkan, seperti yang disebut Presiden RI Prabowo Subianto, bantuan sosial (
    bansos
    ) bisa ditambah jika memang diperlukan.
    “Kemensos telah gencar melakukan efisiensi pada pelaksanaan tugas-tugas sehari-hari, misalnya pada penghematan penggunaan listrik. Kami saja baru setengah bulan menjalankan efisiensi bisa menghemat Rp 300 juta dari anggaran untuk kebutuhan listrik di kantor,” katanya.
    Gus Ipul juga mengingatkan bahwa efisiensi harus dimulai lewat kesadaran baru yang harus dibangun dari diri masing-masing aparatur sipil negara (
    ASN
    ).
    “Tanpa adanya kesadaran itu, maka efisiensi yang dilakukan hanya akan dianggap sebagai penghambat bekerja. Padahal, ketika setiap ASN memiliki kesadaran pentingnya efisiensi, sesungguhnya itu semua tidak akan berpengaruh kepada produktivitas kerja,” ucapnya.
    Menurut Gus Ipul, kesadaran bagi ASN perlu dibangun. Sebab, kebutuhan operasional saat ini dibiayai dari oleh rakyat. Namun demikian, banyak pekerja yang dinilai kurang peduli akan efisiensi.
    “Akan menjadi hal berbeda ketika setiap orang memperlakukan hal yang sama saat berada di rumah masing-masing. Efisiensi itu akan dengan sendirinya mengalir karena anggaran yang digunakan adalah anggaran pribadi yang harus ditekan atau dilakukan penghematan,” ucapnya.
    “Kalau di rumah masing-masing, kita peduli sekali sama AC, sama lampu (melakukan penghematan). Namun, kalau di ruangan kantor kita tidak peduli, AC-nya, lampunya,” lanjut Gus Ipul.
    Gus Ipul menerangkan, Kemensos mengoptimalkan efisiensi lewat berbagai upaya kreatif dan inovatif. Salah satunya, lewat sinergi dengan sejumlah pihak untuk memaksimalkan berbagai kegiatan terdampak efisiensi.
    Ia juga menekankan pentingnya pengalihan kegiatan berdampak, seperti melakukan kerja bakti, dan
    car free day
    .
    Pada peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) 2024, sebut Gus Ipul, kerja bakti nasional dilaksanakan. Hasilnya, 720.000 orang di seluruh Indonesia terlibat dalam agenda kerja bakti.
    Selain itu, dalam praktik lainnya, Gus Ipul turut mendorong kerja sama yang intens kepada civitas akademika dalam memaksimalkan kegiatan riset dan kajian yang turut terdampak efisiensi pada anggaran Kemensos.
    “Kami ajak universitas. Mereka punya lembaga pemberdayaan masyarakat. Kemarin pertemuan di Surabaya, 200 lebih perguruan tinggi se-Jawa Timur siap mendukung Kemensos dalam membentuk desa binaan untuk pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di desa dan itu menggunakan uang mereka, bukan uang Kemensos,” ucapnya.
    Di akhir penyampaiannya, Gus Ipul mengimbau kepada setiap kepala Dinsos se-Jawa Timur untuk tidak mengeluhkan adanya efisiensi anggaran.
    Sebaliknya, dia mendorong setiap pihak dapat mengerahkan berbagai pendekatan kreatif dan inovatif sehingga target kerja yang ada tetap tercapai dengan baik.
    “Banyak cara di tengah-tengah efisiensi itu, tetap semangat. Efisiensi ini jangan sampai menurunkan kinerja kita. Diperlukan kreativitas dan inovasi agar target-target kita tetap tercapai,” kata Gus Ipul. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemerintah Siapkan Strategi Hadapi Tantangan Ketidakpastian Global – Page 3

    Pemerintah Siapkan Strategi Hadapi Tantangan Ketidakpastian Global – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Perekonomian global diprediksi tumbuh dalam kisaran 2,7% hingga 3,3% pada tahun 2025, meskipun masih dihadapkan pada berbagai tantangan ketidakpastian.

    Faktor-faktor seperti kebijakan ekonomi global, kondisi geopolitik, perlambatan ekonomi di beberapa negara, inflasi tinggi, tekanan pasar keuangan, perubahan iklim, dan gangguan rantai pasok menjadi dinamika yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

    Perekonomian Nasional Tetap Stabil dan Tangguh

    Di tengah tantangan global, ekonomi Indonesia menunjukkan ketahanan yang kuat dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,02% pada kuartal IV-2024 (yoy).

    Tingkat inflasi sepanjang 2024 tetap terkendali di angka 1,57%, sementara indeks PMI Manufaktur pada Januari 2025 tetap ekspansif di level 51,9.

    Selain itu, Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) stabil di angka 127,2, dan neraca perdagangan mencatat surplus selama 57 bulan berturut-turut sejak Mei 2020.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyoroti bahwa surplus perdagangan Indonesia mencapai USD 31 miliar berkat peningkatan ekspor utama, termasuk pertumbuhan nikel sebesar 17,3%, logam mulia 18,3%, dan alas kaki 10%.

    Permintaan global terhadap tekstil dan produk turunannya juga masih cukup tinggi, meskipun beberapa industri menghadapi tantangan.

    Stimulus Ekonomi dan Kebijakan 2025

    Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 2025, pemerintah telah menyiapkan berbagai stimulus yang akan dijalankan pada kuartal pertama tahun ini. Beberapa di antaranya meliputi:

    Optimalisasi Bantuan Sosial pada Februari dan Maret 2025.
    Pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi ASN dan pekerja swasta pada Maret 2025.
    Paket Stimulus Ramadan dan Idul Fitri, termasuk diskon tiket pesawat.
    Paket Stimulus Ekonomi, meliputi diskon tarif listrik serta pembebasan PPN untuk sektor otomotif dan properti.
    Program Makan Bergizi Gratis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

     

  • Akademisi: Kebijakan tata kelola LPG 3 Kg penting agar tepat sasaran

    Akademisi: Kebijakan tata kelola LPG 3 Kg penting agar tepat sasaran

    “Yang menyebabkan kegaduhan dan kepanikan di masyarakat saat ingin membeli gas melon di pangkalan, yang terjadi pada Januari dan awal Februari lalu. Padahal, Kebijakan perbaikan tata kelola itu sangat penting karena selama ini dianggap tidak tepat sa

    Tangerang (ANTARA) – Pengamat komunikasi publik sekaligus dosen ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah Tangerang, Korry El Yana, menilai bahwa kebijakan tata kelola subsidi Liquified Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram (Kg) penting dilakukan agar pendistribusiannya tepat sasaran.

    “Penting sekali tata kelola LPG ini, karena memang harus tepat sasaran. Ketika program subsidi diambil dari pemerintah, ketika subsidi itu larinya enggak tepat sasaran, kan, jadi momok juga,” kata Korry pada Diskusi Jurnalis bertajuk “Membaca Arah Kebijakan Publik, Baik Untuk Rakyat?” di Tangerang, Rabu.

    Ia mengatakan, bahwa kebijakan tata kelola pendistribusian gas LPG ini butuh sosialisasi yang baik kepada masyarakat agar tidak terkesan aturan yang dibuat mendadak sehingga terjadi kelangkaan gas melon di masyarakat.

    “Yang menyebabkan kegaduhan dan kepanikan di masyarakat saat ingin membeli gas melon di pangkalan, yang terjadi pada Januari dan awal Februari lalu. Padahal, Kebijakan perbaikan tata kelola itu sangat penting karena selama ini dianggap tidak tepat sasaran,” katanya.

    Menurut Korry, kebijakan seperti ini sangat disayangkan jika bentuk sosialisasinya dilakukan terburu-buru dan tidak transparan. Padahal, jika semua dikomunikasikan dengan baik, pasti masyarakat akan menerima serta memahaminya.

    “Jika transparan, rakyat akan paham maksud pemerintah, jika memang kebijakannya untuk rakyat. Seharusnya masyarakat bisa beli gas dengan lebih murah sesuai harga yang ditetapkan pemerintah,” ujarnya.

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, Miftahul Adib mengatakan kebijakan tata kelola yang dikeluarkan oleh Menteri Bahlil sangat penting.

    Apalagi, katanya, pemerintah saat ini sudah memiliki Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 tahun 2011, yang merupakan peraturan bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Peraturan ini mengatur pembinaan dan pengawasan pendistribusian LPG gas melon di daerah.

    Dalam regulasi tersebut, pemerintah harus membentuk tim koordinasi di level pusat, provinsi, hingga kota dan kabupaten. Di level provinsi dan kota serta kabupaten, kepala daerah diwajibkan membuat keputusan untuk menetapkan HET untuk pangkalan dan ke konsumen.

    “Bagaimana pemerintah daerah level kota dan kabupaten punya tim untuk mengawal itu. Sayangnya dari tahun 2011, itu enggak maksimal. Akhirnya bocor di mana-mana. Kita sebagai rakyat capek, bahwa subsidi bocor. Enggak BBM, enggak gas, sama saja,” ungkapnya.

    Menurutnya, para pejabat di daerah seperti walikota, bupati, hingga gubernur harus bisa diandalkan untuk mengawal kebutuhan pokok rakyatnya, seperti gas, kesehatan, hingga pendidikan.

    “Penegasan saya, kebijakan ini sebenarnya bagus, asal pejabat di level pemerintah daerah itu maksimal. Sensitivitas sosial pejabat atas kebutuhan rakyat sangat diperlukan untuk kawal BBM, gas, raskin, hingga bansos. Selama ini pemerintah daerah tidak maksimal,” kata dia.

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah sedang merancang aturan agar status para pengecer bisa diubah menjadi pangkalan agar masyarakat bisa mendapatkan harga yang sesuai saat membeli langsung di pangkalan.

    Kebijakan tersebut kemudian disempurnakan kembali dengan mengubah status pengecer menjadi sub pangkalan.

    Bahlil mengumumkan bahwa seluruh pengecer LPG 3 Kg di Indonesia sekitar 375 ribu akan dinaikkan statusnya menjadi sub pangkalan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan distribusi LPG bersubsidi tepat sasaran dan harga tetap terjangkau.

    Pewarta: Azmi Syamsul Ma’arif
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Resmi! THR PNS dan Karyawan Swasta Cair Maret 2025, Tanggal Berapa? – Page 3

    Resmi! THR PNS dan Karyawan Swasta Cair Maret 2025, Tanggal Berapa? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) akan menerima tunjangan hari raya (THR) Idulfitri 2025.

    Selain ASN, pekerja di sektor swasta juga dipastikan berhak atas THR Lebaran. Airlangga menyampaikan bahwa pencairan THR direncanakan akan berlangsung pada Maret 2025.

    “Pemerintah memastikan THR bagi ASN (THR PNS) dan pekerja di sektor swasta akan dicairkan pada Maret 2025,” ujar Airlangga dalam acara di The Westin, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

    Upaya Pemerintah Dorong Pertumbuhan Ekonomi

    Lebih lanjut, Airlangga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tengah mengupayakan pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen.

    Salah satu langkah yang telah diambil adalah meningkatkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2025 sebesar 6,5 persen.

    “Pemerintah berkomitmen untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Presiden Prabowo telah menyampaikan bahwa kebijakan yang didorong untuk kuartal pertama 2025 mencakup kenaikan UMP sebesar 6,5 persen,” jelasnya.

    Selain itu, untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah juga tetap melanjutkan berbagai program bantuan sosial yang telah mulai dicairkan sejak Februari 2025.

    “Optimalisasi berbagai bantuan sosial seperti PKH, Kartu Sembako, PIP, KIP, dan BLT akan terus dilakukan pada Februari dan Maret 2025,” tambahnya.

     

  • Menko Airlangga yakin ekonomi RI tumbuh delapan persen

    Menko Airlangga yakin ekonomi RI tumbuh delapan persen

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan sambutan dalam Indonesia Economic Summit (IES) 2025 di Jakarta, Selasa (18/2/2025). ANTARA/Bayu Saputra

    Menko Airlangga yakin ekonomi RI tumbuh delapan persen
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 18 Februari 2025 – 17:02 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meyakini Indonesia mampu mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar delapan persen di tengah ketidakpastian global.

    Keyakinan ini didasarkan pada dukungan kuat parlemen terhadap pemerintahan baru serta berbagai stimulus kebijakan ekonomi yang telah disiapkan.

    “Dengan dukungan pemerintahan yang mencapai lebih dari 80 persen di parlemen dan popularitas lebih dari 82 persen, kami memiliki aspirasi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, yakni di kisaran 7 hingga 8 persen,” ujar Airlangga saat menyampaikan sambutan dalam Indonesia Economic Summit (IES) 2025 di Jakarta, Selasa.

    Optimisme tersebut muncul di tengah proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia tahun ini yang lebih rendah pascapandemi COVID-19, yakni berkisar antara 2,7 hingga 3,3 persen.

    Airlangga merinci berbagai tantangan global saat ini turut memengaruhi dinamika ekonomi, termasuk ketegangan geopolitik di Eropa dan Asia, pembatasan ekspor semikonduktor, serta inflasi tinggi di Amerika Serikat (AS).

    Meski demikian, ia menilai Indonesia tetap tangguh dengan pertumbuhan yang stabil dibandingkan negara-negara lain di ASEAN.

    “Indonesia tumbuh sekitar 5 persen, sejalan dengan Vietnam, Thailand, dan Filipina. Namun, pertumbuhan kita lebih tinggi dibandingkan beberapa negara lain yang di bawah 5 persen,” jelasnya.

    Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), pada kuartal IV 2024, Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan peer countries seperti Singapura (4,3 persen), Arab Saudi (4,4 persen), dan Malaysia (4,8 persen).

    Sementara, sepanjang tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu membukukan capaian sebesar 5,03 persen. Hal ini memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional, termasuk untuk menjadi anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) dan BRICS.

    Lebih lanjut, dari sisi stabilitas ekonomi, papar Menko, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan pada Januari 2025 mencapai 0,76 persen (yoy).

    Pemerintah juga menjaga surplus neraca perdagangan selama 57 bulan berturut-turut dengan nilai 31 miliar dolar AS. Ekspor komoditas utama seperti nikel dan logam mulia masing-masing tumbuh sebesar 17,3 persen dan 18,3 persen.

    Selain itu, guna mencapai target pertumbuhan 2025, pemerintah telah meluncurkan berbagai kebijakan stimulus ekonomi, termasuk optimalisasi bantuan sosial, paket stimulus Ramadhan dengan diskon tarif tiket pesawat 10 persen, serta pengurangan tarif listrik sebesar 50 persen pada Januari hingga Februari.

    Pemerintah juga memperluas program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna meningkatkan perputaran ekonomi di perdesaan.

    “Dengan program makan gratis, perputaran uang tunai di tingkat desa yang dalam program itu, program pokoknya hanya Rp1 miliar. Namun, dengan adanya program makan gratis (perputaran uang) bisa meningkat menjadi Rp5 miliar sampai Rp6 miliar (per tahun). Jadi, kalau ada Rp7 miliar perputaran uang di desa, maka ekonomi di akar rumput akan meningkat karena mereka yang menyuplai untuk program makan gratis,” tuturnya.

    Sumber : Antara

  • Anggota DPR Satori Irit Komentar Usai Diperiksa Soal Kasus Korupsi Dana CSR BI

    Anggota DPR Satori Irit Komentar Usai Diperiksa Soal Kasus Korupsi Dana CSR BI

    Bisnis.com, JAKARTA – Anggota DPR dari Partai Nasdem, Satori enggan berkomentar banyak terkait dengan pemeriksaannya sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI).

    Satori mengaku telah menyampaikan seluruh informasi kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia mengatakan bahwa hal tersebut dapat dikonfirmasi langsung kepada penyidik.

    “Tadi sudah saya ceritakan semua ke penyidik, bisa konfirmasi ke penyidik,” jelasnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (18/2/2025). 

    Saat dikonfirmasi mengenai keterlibatan seluruh anggota Komisi XI DPR dalam menerima dana CSR BI, Satori memilih bungkam dan langsung masuk ke dalam mobilnya.

    “Terima kasih, terima kasih. Sudah saya ceritakan semua ke penyidik,” jelasnya dalam kesempatan tersebut. 

    Beberapa saat sebelumnya, istri Satori, Rusmini, yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Panongan, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, telah diperiksa oleh KPK. Namun, Satori tidak memberikan keterangan lebih lanjut mengenai hubungannya dengan sang istri. 

    Sebelumnya, penyidik KPK telah menggeledah rumah Satori di Cirebon. Penyidik juga disebut telah menggeledah beberapa lokasi di daerah tersebut yang diduga memiliki keterkaitan dengan kasus yang tengah diusut. 

    Direktur Penyidikan KPK Brigjen Pol Asep Guntur Rahayu pernah menjelaskan, penyidiknya telah meneliti bukti-bukti yang didapatkan dari rumah Satori maupun tempat-tempat lainnya yang digeledah. 

    Menurut Asep, lembaga antirasuah menduga bahwa dana CSR yang disalurkan bank sentral itu diterima oleh penyelenggara negara melalui yayasan. KPK menduga terjadi penyimpangan, di mana CSR diberikan ke penyelenggara negara melalui yayasan yang direkomendasikan namun tak sesuai peruntukannya.  

    Uang dana CSR, atau Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) itu pun, kata Asep, diduga sempat berpindah-pindah rekening sebelum terkumpul lagi ke satu rekening yang diduga merupakan representasi penyelenggara negara. Bahkan, dana itu sudah ada yang berubah bentuk ke aset seperti bangunan hingga kendaraan.  

    Sebagaimana dana CSR, bantuan sosial itu harusnya disalurkan ke dalam bentuk seperti perbaikan rumah tidak layak huni hingga beasiswa. 

  • Menkeu laporkan soal efisiensi anggaran saat rapat dengan DPD

    Menkeu laporkan soal efisiensi anggaran saat rapat dengan DPD

    Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara saat ditemui usai rapat dengan Komite IV DPD RI di Jakarta, Selasa (18/2/2025). (ANTARA/Imamatul Silfia)

    Menkeu laporkan soal efisiensi anggaran saat rapat dengan DPD
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 18 Februari 2025 – 17:57 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan soal efisiensi anggaran pemerintah saat rapat dengan Komite IV DPD RI.

    “Telah kami sampaikan apa saja yang menjadi prioritas-prioritas pemerintah dari postur anggaran 2025, juga yang terkait dengan efisiensi anggaran yang sedang kita lakukan,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara saat ditemui usai rapat di Kompleks DPD RI, Jakarta, Selasa.

    Secara umum, rapat itu diagendakan untuk membahas capaian kinerja 2024 dan program kerja tahun 2025 Kementerian Keuangan, termasuk proyeksi APBN Perubahan tahun 2025 serta pengawasan UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

    Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi mulanya menetapkan rapat digelar secara terbuka untuk umum. Namun, usai dia menyampaikan pengantar, akses terhadap rapat ditutup.

    Setelah rapat, Suahasil menyampaikan kepada awak media bahwa pihaknya mengelaborasikan kebijakan efisiensi anggaran yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

    Terkait rencana efisiensi hingga Rp750 triliun (44 miliar dolar AS) yang diungkapkan oleh Presiden Prabowo Subianto, Suahasil mengatakan angka itu diperoleh dari efisiensi yang dilakukan dalam tiga putaran.

    Efisiensi pertama, menurutnya, sudah dilakukan lewat penyisiran anggaran pada tahun sebelumnya. Efisiensi kedua merupakan arahan Inpres 1/2025. Kemudian efisiensi ketiga nantinya akan melibatkan BUMN.

    Namun, Suahasil enggan merinci penggunaan dana hasil efisiensi.

    Ditemui terpisah, Nawardi mengaku mendukung rencana efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah.

    Namun, ia meminta pemerintah untuk tetap memperhatikan penyaluran anggaran untuk kesejahteraan masyarakat.

    “Kami di DPD mendukung penghematan, asalkan, seperti yang disampaikan Menkeu dan Wamenkeu bahwa penghematan ini tidak menyentuh program sosial untuk kesejahteraan masyarakat. Dana bantuan sosial, pendidikan, beasiswa, semuanya utuh,” ujar dia.

    Sumber : Antara