Xcloud.id

Topik: Bantuan Sosial

  • Resmi Dilantik Presiden, Khofifah-Emil Sinergikan Nawa Bhakti Satya dengan Asta Cita

    Resmi Dilantik Presiden, Khofifah-Emil Sinergikan Nawa Bhakti Satya dengan Asta Cita

    Surabaya (beritajatim.com) – Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak secara resmi dilantik oleh Presiden Prabowo sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Masa Jabatan 2025-2030 di Halaman Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    Gubernur Khofifah dan Wagub Emil dilantik Presiden serentak bersama dengan 961 kepala daerah dan wakil kepala daerah dari seluruh Indonesia.

    Mengawali prosesi pelantikan, Gubernur Khofifah dan Wagub Emil berkumpul di Kawasan Monumen Nasional (Monas) mengenakan pakaian dinas upacara besar (PDUB) bewarna putih lengkap dengan topi dan lencana. Dilanjutkan dengan baris berbaris (long march) Monas menuju Istana Merdeka.

    Dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wamendagri Bima Arya dan Ribka Haluk seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah lainnya berbaris diiringi Marching Band Gita Abdi Praja IPDN.

    Prosesi pelantikan dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan para kepala daerah oleh Presiden Prabowo. Usai pengambilan sumpah jabatan, ada enam perwakilan kepala daerah yang maju untuk menandatangani berita acara pelantikan sebagai simbolis.

    Di antaranya Gubernur Lampung sebagai perwakilan Agama Islam, Gubernur Maluku Utara sebagai perwakilan Agama Katholik, Wali Kota Singkawang mewakili Agama Buddha, serta Bupati Karangasem sebagai perwakilan Agama Hindu, Wali Kota Kota Manado sebagai perwakilan Agama Konghucu, sedangkan perwakilan Agama Kristen Protestan diwakili oleh Bupati Merauke.

    “Selamat atas pelantikan saudara-saudara. Selamat atas mandat yang telah diberikannya oleh rakyat dari daerah masing-masing. Dan selamat atas terpilihnya saudara-saudara menjadi kepala daerah masing-masing,” kata Presiden Prabowo, dalam sambutannya.

    Presiden Prabowo menegaskan, pelantikan serentak ini adalah momen bersejarah. Dimana ini merupakan kali pertama pelantikan serentak digelar dengan melantik 33 gubernur, 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, 85 wakil wali kota dengan total 961 kepala daerah dari 481 daerah di Indonesia. Semuanya dilantik serentak oleh Kepala Negara di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

    “Ini juga menunjukkan betapa besar bangsa kita. Bahwa kita memiliki demokrasi yang hidup, demokrasi yang berjalan, demokrasi yang dinamis,” tegas Presiden Prabowo.

    Dalam kesempatan ini, Presiden Prabowo juga mengingatkan seluruh kepala daerah untuk mengutamakan pengabdian dalam tugasnya. Bahwa setelah terpilih sebagai kepala daerah mereka adalah pelayan rakyat.

    “Kita akan jumpa dalam retreat yang akan diselenggarakan Mendagri di Magelang. Saya akan jumpa saudara di sana. Mudah mudahan saudara akan kuat di situ digembleng,” pungkasnya.

    Setelah seluruh prosesi pelantikan usai, Presiden Prabowo bekesempatan menyalami satu persatu kepala daerah bersama para pendamping atau keluarga yang diundang di Halaman Istana Kepresidenan.

    Usai pelantikan, Khofifah menyampaikan harapannya agar dapat menjalankan tugas bersama Wagub Emil secara amanah sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim.

    “Alhamdulillah, kami baru saja dilantik bersama kepala daerah dan wakil kepala daerah secara serentak oleh Bapak Presiden Prabowo. Mohon doa kepada seluruh masyarakat mudah-mudahan kami, serta seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilantik bisa menjalankan tugas secara amanah, memaksimalkan kinerjanya untuk memberikan kemakmuran dan pemerataan kesejahteraan yang lebih baik,” katanya.

    Di sisi lain, Gubernur Khofifah menegaskan kesiapannya melanjutkan Program Nawa Bhakti Satya dan siap bersinergi dengan Program Asta Cita Presiden Prabowo dan Wapres Gibran.

    “Tentu yang ingin kami pastikan adalah kami siap untuk menyinergikan program Nawa Bhakti Satya kami di Jawa Timur dengan program program Asta Cita Presiden Prabowo,” tegas Khofifah.

    Selain itu, Khofifah menyampaikan kesiapannya untuk bersinergi dan mendukung program serta kebijakan nasional, maupun bersinergi antar provinsi maupun kabupaten/kota.

    “Kami siap membangun sinergitas dan kolaborasi baik antara provinsi, kabupaten/kota se-Indonesia, maupun kebijakan-kebijakan makro secara nasional. Serta mitigasi-mitigasi dinamika global,” kata Khofifah.

    Pihaknya pun menyebutkan seusai pelantikan akan menggelar rakor bersama Sekdaprov Jatim dan para Kepala Perangkat Daerah Pemprov.

    “Semalam kami sudah berkoordinasi dengan Ketua DPRD Jatim. Hari ini kami langsung tancap gas mengadakan Rakor bersama Sekda, seluruh Kepala Perangkat Daerah dan Kepala BUMD Pemprov Jatim di Jakarta. Khususnya membahas terkait anggaran, dan efisiensi. Karena banyak yang harus dikoordinasikan sebelum kami berangkat ke Magelang untuk mengikuti retreat kepala daerah,” tegasnya.

    Masih terkait anggaran, Gubernur Khofifah memastikan bahwa efisiensi yang dilakukan oleh Pemprov Jatim tidak mengurangi sektor layanan publik maupun penyaluran bantuan sosial (Bansos). “Kedua sektor ini tidak boleh terpengaruh dan terdampak efisiensi,” tegasnya.

    Menjelang Bulan Suci Ramadhan, Khofifah memprediksi terdapat fluktuasi harga sembako dan harus dikendalikan oleh pemerintah agar daya beli masyarakat terjangkau. Tak hanya itu, Pemprov Jatim juga menyiapkan mudik gratis kepada masyarakat baik melalui jalur darat maupun laut.

    “Setiap lebaran kami mengadakan mudik gratis baik darat maupun laut. Setelah ini kami melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) dan Pak Sekdaprov bersama jajaran Kepala Perangkat Daerah akan melaporkan dan kita rumuskan kebijakan bersama,” sebutnya.

    Karangan Bunga Ucapan Selamat Pelantikan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elistianto Dardak menjadi Gubernur-Wagub Jatim penuhi Gedung Negara Grahadi.

    Secara khusus, Gubernur Khofifah menyampaikan kesannya usai mengikuti prosesi pelantikan hari ini. Menurutnya pelantikan ini sangat berbeda dengan tahun 2019 lalu.

    “Silaturahmi hari ini kami semua kompak. Bahkan tadi salamannya salaman nusantara, karena hadir semua kepala daerah dan wakil kepala daerah dari Sabang sampai Merauke,” kata Khofifah.

    Pelantikan kepala daerah ini merupakan yang pertama kali digelar secara serentak di Halaman Istana Kepresidenan. Pelantikan ini menjadi penanda babak baru dalam tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia. [tok/suf]

  • Apa Saja Bansos yang Dijadwalkan Cair Maret 2025? KPM Bisa Terima Bantuan Ini Selama Bulan Puasa

    Apa Saja Bansos yang Dijadwalkan Cair Maret 2025? KPM Bisa Terima Bantuan Ini Selama Bulan Puasa

    PIKIRAN RAKYAT – Pada awal Maret 2025, pencairan bantuan sosial (bansos) menjadi momen yang sangat dinantikan oleh banyak keluarga di Indonesia, terutama di tengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan.

    Pasalnya pada Februari ini, masih ada beberapa KPM atau Keluarga Penerima Manfaat yang belum mendapatkan haknya dalam menerima bansos, sehingga masih harus menunggu pencairan yang kemungkinan di bulan depan.

    Apa saja bansos yang akan cair pada bulan Maret 2025? Simak selengkapnya dalam artikel di bawah ini.

    Jenis Bantuan Sosial yang Akan Dicairkan pada Maret 2025

    Program Keluarga Harapan (PKH)

    PKH merupakan bantuan tunai bersyarat yang diperuntukkan bagi keluarga miskin dengan anggota keluarga yang termasuk kategori ibu hamil, anak usia sekolah, lansia, atau penyandang disabilitas berat. Program ini bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat.

    Jadwal tahap pertama pencairan PKH adalah pada Januari, Februari, hingga Maret. Karena pencairannya bertahap, KPM yang belum dapat bansos pada dua bulan awal tahun 2025 kemungkinan bisa mencairkannya pada Maret 2025.

    Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)

    BPNT adalah bantuan yang diberikan kepada masyarakat miskin dan rentan guna membantu mereka memenuhi kebutuhan pokok. Program ini akan menjangkau sekitar 18,8 juta KPM setiap bulannya. Pencairan bisa dilakukan per bulan atau pun dirapel setiap dua atau tiga bulan sekali.

    Sementara itu, per bulannya BPNT bisa mendapatkan Rp200.000, sehingga jika dirapel pada tiga bulan sekali, penerima akan dapat Rp600.000.

     

    PIP 2025

    Bantuan Program Indonesia Pintar atau PIP diberikan untuk para siswa sekolah dari jenjang SD, SMP hingga SMA yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin. Besaran bantuannya tergantung jenjang serta kelas masing-masing siswa.

    Untuk termin 1, PIP dijadwalkan akan disalurkan pada bulan Februari hingga April bagi pemilik KIP. Sehingga jika bulan ini belum dapat, kemungkinan siswa bisa mencairkan PIP pada bulan depan, Maret 2025.

    KIP Kuliah 2025

    Bantuan ini merupakan beasiswa yang diberikan bagi mahasiswa untuk mempermudah finansial selama berkuliah. Untuk mengetahui selengkapnya tentang jadwal pencairan KIP Kuliah, kamu bisa akses artikel ini.

    Selain itu, ada pula beberapa bansos lain yang dijadwalkan cair Maret 2025.

    Bantuan Pangan Beras 10 Kg Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) BLT Dana Desa

    Dengan adanya pencairan bansos ini, diharapkan masyarakat yang membutuhkan dapat memperoleh manfaat secara maksimal, sehingga kesejahteraan mereka semakin meningkat.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Cetak sejarah, Indonesia punya Data Tunggal Sosial Ekonomi

    Cetak sejarah, Indonesia punya Data Tunggal Sosial Ekonomi

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Cetak sejarah, Indonesia punya Data Tunggal Sosial Ekonomi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 20 Februari 2025 – 18:47 WIB

    Elshinta.com – Indonesia akhirnya mencetak sejarah di era pemerintahan Presiden Prabowo dengan peluncuran data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN) sebagai acuan baru bagi seluruh kementerian, lembaga maupun pemda terkait penyaluran bansos dan program pemberdayaan.

    Dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Mensos Saifullah Yusuf mengaku gembira karena amanat Presiden Prabowo telah dilaksanakan secara bersama-sama melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga.

    “Perintah Presiden data tunggal dan memerintahkan semua kementerian dan lembaga menyerahkan data ke BPS agar divalidasi, diukur ulang, sekarang jadi data tunggal,” kata Mensos.

    Sebelum dilantik, ia mengaku telah diberi amanat oleh Presiden Prabowo Subianto agar bekerja dengan data akurat.

    Ia menuturkan saat ini arahan Presiden Prabowo bisa dilaksanakan dengan baik. Laporan final DTSEN ini telah menjadi catatan sejarah bagi Indonesia.

    “Di era Presiden Prabowo dengan arahan yang jelas dan keterbukaan semua menteri, DTSEN bisa terwujud,” imbuhnya.

    Mensos menerangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres), Kementerian Sosial (Kemensos) ditugaskan memutakhirkan data. Pasalnya, data bersifat dinamis karena selalu ada warga yang meninggal dunia, lahir dan pindah.

    “Jadi, perlu keterbukaan dari kita untuk menampung semua aspirasi agar mereka dilibatkan dalam pemutakhiran. Dalam rangka pemutakhiran, dapat melalui jalur formal, RT/RW yang ditandatangani bupati, lalu naik ke DTSEN,” katanya.

    Mekanisme pemutakhiran data lainnya, yaitu melalui jalur partisipatif lewat aplikasi Cek Bansos. Pada aplikasi tersebut terdapat usul sanggah penerima bantuan sosial dengan melampirkan bukti.

    “Orang enggak boleh hanya ngomong tok enggak tepat sasaran. Buktikan dengan melampirkan beberapa hal, ada ketentuannya,” katanya.

    Di Kemensos, ia menerangkan DTSEN selanjutnya akan digunakan untuk data utama penyaluran bantuan sosial periode berikutnya.

    Sementara itu, Kepala BPS Amalia mengatakan proses pemadanan data milik sejumlah kementerian dan lembaga ke DTSEN sebelumnya telah dikonsultasikan ke Menko Pemas, Mensos, Menteri PPN, dan Mendagri hingga membuahkan hasil akhir.

    “Kami laporkan DTSEN per 3 Februari sudah dinyatakan selesai. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena proses penunggalan DTSEN adalah kolaborasi semua, tidak hanya kerja BPS,” kata Amalia.

    Amalia menyebutkan dalam DTSEN tercatat 285 juta individu tunggal tanpa ada duplikasi, lalu ada 93 juta kepala keluarga (KK) yang sah berdasarkan data Dukcapil.

    Namun begitu, data-data ini tidak bersifat final melainkan dinamis sehingga diperlukan pemutakhiran secara berkala.

    “Karena data sosial selalu dinamis setiap hari, kami sudah berdiskusi, kami akan dapatkan data input kembali dan ground check, kami kembalikan kepada tiga menteri sesuai arahan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 4 Tahun 2025,” katanya.

    Sebagai informasi, DTSEN merupakan integrasi tiga pangkalan data utama, yaitu DTKS, Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

    Konsolidasi data ini kemudian diuji silang oleh BPS dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) milik Kementerian Dalam Negeri guna memastikan akurasi data.

    Usai terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4/2025 tentang DTSEN terbit, Badan Pusat Statistik (BPS) selanjutnya menyerahkan laporan pemadanan data tunggal ke sejumlah kementerian.

    Laporan final DTSEN pun ditandatangani oleh Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti.

    Sumber : Antara

  • Khofifah Fokus Urus Ketahanan Pangan di Periode Kedua Pimpin Jatim

    Khofifah Fokus Urus Ketahanan Pangan di Periode Kedua Pimpin Jatim

    Bisnis.com, JAKARTA — Khofifah Indar Parawansa akan memfokuskan kepada program ketahanan pangan pada masa jabatan keduanya sebagai Gubernur Jawa Timur 2025-2030.

    Khofifah pun melanjutkan periode kedua pemerintahannya dengan wakil gubernur yang sama, yaitu Emil Dardak. Dia menyebut pemerintahannya untuk lima tahun ke depan akan fokus pada program prioritas Presiden Prabowo Subianto. 

    Dia menyebut salah satu arahan prioritas Prabowo yang diminta agar dilaksanakan di Jawa Timur adalah soal ketahanan pangan. 

    “Saya ingin sampaikan bahwa kalau Jawa Timur sudah pada upaya untuk membangun kedaulatan pangan. Karena memang kita sudah lumbung pangan. Nah yang sudah lumbung pangan ini harus punya target secara lebih signifikan,” ungkap Khofifah di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025). 

    Khofifah memerinci beberapa isu yang menjadi perhatiannya seperti kenaikan produksi pada di Jawa Timur, produksi daging hingga telur. 

    “Kira-kira target maksimal yang bisa kita lakukan kenaikan untuk sektor pangan itu berapa persen. Nanti kawan-kawan nunggu rapat koordinasi siang hari ini,” ucapnya. 

    Adapun untuk target terdekat pemerintahannya, atau dalam kurun waktu 100 hari, mantan Menteri Sosial itu menargetkan perincian efisiensi anggaran pemerintahan serta persiapan menyambut Ramadan dan Idulfitri. 

    Khofifah mengatakan, efisiensi anggaran yang akan didorong dipastikan tidak memengaruhi kinerja pemerintah provinsi. 

    Adapun beberapa indikator keberhasilan pemerintahannya dalam hal persiapan Ramadan meliputi harga sembako hingga adanya fasilitas mudik gratis. 

    “Untuk bisa melihat bahwa efisiensi anggaran tidak boleh mengganggu kinerja Pemprov. Terutama bansos tidak boleh dipotong, layanan-layanan publik tidak boleh dikurangi,” katanya. 

  • INH dan DNIKS Perkuat Kerja Sama Program Kemanusiaan dan Pengentasan Kemiskinan

    INH dan DNIKS Perkuat Kerja Sama Program Kemanusiaan dan Pengentasan Kemiskinan

    loading…

    Lembaga kemanusiaan INH menjalin kerja sama dengan DNIKS perkuat program kemanusiaan. Foto/istimewa

    JAKARTA – Lembaga kemanusiaan International Networking for Humanitarian (INH) menjalin kerja sama dengan Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS). Hal itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU).

    Penandatanganan ini dilakukan di Kantor INH, Kompleks Perumahan Cileungsi Hijau, Bogor dan ditandatangani langsung oleh Presiden Direktur INH Lukmanul Hakim serta Ketua Umum DNIKS Effendi Choiri. Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta kedua lembaga dalam bidang sosial, kemanusiaan, dan kesejahteraan masyarakat.

    Melalui MoU ini, INH dan DNIKS berkomitmen memperkuat sinergi dalam berbagai program dan inisiatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

    Presiden Direktur INH Lukmanul Hakim menyatakan, kerja sama ini merupakan langkah penting dalam memperluas jangkauan bantuan kemanusiaan dan sosial di Indonesia. “Kami berharap MoU ini dapat menjadi landasan bagi berbagai program kemitraan strategis yang berdampak nyata bagi masyarakat,” ujar Lukmanul Hakim, Kamis (20/2/2025).

    Menurut Lukmanul Hakim, DNIKS merupakan lembaga strategis yang memiliki sepak terjang luar biasa di Indonesia khusunya dibidang kesejahteraan sosial. Oleh karena itu MoU ini diharapkan mampu menjadi langka stetegis kedua belah pihak dalam bekerja sama baik di bidang sosial, kemanusiaan demi terwujudnya kesejahteraan sosial dan pengentasan angka kemiskinan.

    “Insyaallah, ini langka awal yang baik semoga kita semua bisa memberikan kontribusi dan saling mendukung dalam program-program sosial kemanusiaan,” harapnya.

    Ketua Umum DNIKS Effendi Choiri menambahkan kemitraan ini merupakan wujud nyata dari komitmen bersama dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. “Dengan adanya kolaborasi ini, kami optimistis dapat memberikan kontribusi lebih besar dalam penanganan berbagai isu sosial di Indonesia,” katanya.

    Penandatanganan MoU ini turut dihadiri oleh jajaran manajerial INH serta pengurus DNIKS yang menyambut positif kerja sama ini. Diharapkan, melalui sinergi yang terjalin, berbagai program kemanusiaan dan sosial dapat semakin efektif dan berdampak luas bagi masyarakat.

    “Saya melihat INH adalah lembaga kemanusiaan yang berfokus pada bantuan sosial dan kemanusiaan di berbagai wilayah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu MoU ini sebagai solusi untuk bekerja bersama-sama,” ucap Gus Choi sapaan akrabnya.

    Kemudian DNIKS Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) adalah organisasi yang bergerak dalam bidang kesejahteraan sosial, berperan dalam koordinasi dan fasilitasi program sosial di Indonesia.

    Dia menambahkan, dengan adanya kerja sama ini, kedua lembaga berharap dapat meningkatkan efektivitas serta cakupan program sosial dan kemanusiaan yang lebih luas di masa mendatang. “DNIKS sendiri adalah organisasi yang bergerak dalam bidang kesejahteraan sosial, berperan dalam koordinasi dan fasilitasi program sosial di Indonesia,” katanya.

    (cip)

  • Mbak Ita dan Suami Tambah Daftar Panjang Pasutri Ditahan KPK di Kasus Korupsi

    Mbak Ita dan Suami Tambah Daftar Panjang Pasutri Ditahan KPK di Kasus Korupsi

    Jakarta –

    Wali Kota Semarang Hevearit Gunaryanti Rahayu (HGR) alias Mbak Ita dan suaminya, Alwin Basri, telah ditahan KPK. Keduanya menambah daftar panjang pasangan suami istri (pasutri) yang mendekam di Rutan KPK.

    Mbak Ita dan Alwin ditahan KPK sejak Rabu (19/2). Keduanya merupakan tersangka kasus korupsi di Pemkot Semarang.

    Penahanan Mbak Ita juga dilakukan dengan melalui sejumlah drama. KPK harus menunggu hingga panggilan keempat sebelum menahan Mbak Ita. Kader PDIP itu akhirnya hadir memenuhi panggilan pemeriksaan KPK di hari terakhir menjabat sebagai Wali Kota Semarang.

    Dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (19/2), peran Mbak Ita dan Alwin diungkap KPK. Keduanya berperan dalam kasus suap proyek kursi SD, memotong tunjangan ASN dan gratifiksi.

    “Bahwa sejak saat HGR menjabat sebagai Wali Kota Semarang, HGR dan AB telah menerima sejumlah uang dari fee atas pengadaan meja kursi fabrikasi SD pada Dinas Pendidikan Kota Semarang TA 2023, pengaturan proyek penunjukan langsung pada tingkat kecamatan TA 2023 dan permintaan uang ke Bapenda Kota Semarang,” kata Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo dalam konferensi pers.

    Dalam perkara pertama, Mbak Ita dan Alwin diduga terlibat dugaan korupsi pada proyek pengadaan meja kursi fabrikasi SD pada dinas pendidikan Kota Semarang. Keduanya diduga menerima uang sebesar Rp 1,7 miliar.

    “Bahwa atas keterlibatan dari AB membantu RUD (direktur PT Deka Sari Perkasa) mendapatkan proyek tersebut, RUD telah menyiapkan uang sebesar Rp 1.750.000.000 atau sebesar 10% untuk AB,” katanya.

    Sedangkan dalam perkara kedua, Mbak Ita dan suaminya, diduga terlibat dalam pengaturan pada proyek penunjukan langsung pada tingkat kecamatan. Alwin diduga menerima uang sebesar Rp. 2 miliar.

    “Bahwa pada sekitar bulan Desember tahun 2022, M menyerahkan uang senilai Rp 2 miliar kepada AB sebagai commitment fee proyek PL Kecamatan,” jelasnya.

    Dan yang terakhir, perkara permintaan uang dari kepada Bapenda Kota Semarang. Keduanya menerima uang sebesar Rp 2,4 miliar.

    “IIN memberikan uang sekurang-kurangnya Rp.2.400.000.000 (Rp 2 miliar) kepada HGR dan AB yang dipotong dari iuran sukarela Pegawai Bapenda Kota Semarang dari TPP triwulan 1 sampai dengan 4 tahun 2023,” kata Ibnu.

    Jika dijumlahkan, Mbak Ita dan suaminya mendapat total uang sekitar Rp 6 miliar dalam 3 perkara tersebut. Keduanya dijerat pasal terkait suap hingga gratifikasi.

    Mbak Ita dan Alwin bukan pasutri pertama yang ditahan oleh KPK karena kompak melakukan korupsi. KPK sebelumnya telah menjerat dan menahan 13 pasutri akibat terlibat korupsi. Berikut rinciannya:

    1. Mantan Bendum Demokrat M Nazaruddin dan Neneng Sri Wahyuni (April 2012)

    Menerima suap Rp 4,6 miliar dari PT Duta Graha Indah, pemenang lelang proyek Wisma Atlet, serta kasus pencucian uang. Nazaruddin dipidana bui 13 tahun, sedangkan Neneng 6 tahun.

    2. Mantan Bupati Karawang Ade Swara dan Nurlatifah (Januari 2015)

    Menerima suap senilai Rp 5 miliar dari CEO PT Tatar Kertabumi, Aking Saputra, untuk penerbitan Surat Persetujuan Pemanfaatan Ruang (SPPR). Selain itu, keduanya dijerat pencucian uang. Ade kemudian dihukum penjara 6 tahun, sedangkan Nurlatifah 5 tahun.

    3. Mantan Wali Kota Palembang Romi Herton dan Masyitoh (Maret 2015)

    Romi menyuap Ketua MK Akil Mochtar saat itu senilai Rp 14,145 miliar dan USD 316.700, dibantu Masyitoh. Tujuannya mempengaruhi putusan perkara permohonan keberatan hasil pilkada Kota Palembang. Pasutri itu juga dijerat dengan pasal pemberian kesaksian palsu di persidangan. Romi lalu dihukum 7 tahun penjara, sedangkan Masyitoh 5 tahun. Romi meninggal di Lapas Gunung Sindur pada September 2017.

    Pasutri ini menyuap 3 hakim dan panitera di PTUN Sumatera Utara. Uang suap senilai USD 15 ribu dan SGD 5.000 lewat pengacara OC Kaligis. Selain itu, Gatot kembali dijerat kasus korupsi dana hibah dan dana bantuan sosial (bansos). Gatot kini menjalani hukuman total 12 tahun, sedangkan Evy 2,5 tahun penjara dan telah bebas.

    Baca selengkapnya di halaman selanjutnya:

    4. Mantan Bupati Empat Lawang Budi Antoni Aljufri dan Suzanna Budi Antoni (Juli 2015)

    Menyuap Ketua MK Akil Mochtar senilai Rp 10 miliar dan USD 500 ribu agar memenangi sengketa pilkada Kabupaten Empat Lawang di MK. Pasutri ini juga memberikan keterangan tidak benar saat menjadi saksi di persidangan dengan terdakwa Akil Mochtar. Budi kemudian dihukum 4 tahun penjara, sedangkan Suzanna 2 tahun.

    5. Mantan Bupati Musi Banyuasin, Sumsel, Pahri Azhari dan Lucianty (Mei 2016)

    Menyuap anggota DPRD Musi Banyuasin untuk memuluskan pembahasan RAPBD Kabupaten Musi Banyuasin. Uang yang dibagikan ke anggota DPRD berasal dari urunan para kepala dinas. Pahri dihukum 3 tahun dan Lucianty 1,5 tahun bui.

    6. Mantan Wali Kota Cimahi Atty Suharti dan Itoc Tochija (Desember 2016)

    Atty dan Itoc menerima suap Rp 500 juta terkait proyek pembangunan Pasar Atas Cimahi tahap II senilai Rp 57 miliar. Duit suap tersebut diterima mereka dari pengusaha Triswara Dhanu Brata dan Hendriza Soleh Gunadi. Atty divonis 4 tahun penjara, sedangkan Itoc 7 tahun.

    7. Mantan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti dan Lily Martiani Maddari (Juni 2017)

    Menerima suap Rp 1 miliar dari commitment fee Rp 4,7 miliar. Suap diterima dari bos PT Statika Mitra Sarana (SMS) Jhoni Wijaya yang memenangi dua proyek peningkatan jalan di Kabupaten Rejang Lebong. Lily berperan sebagai perantara suap itu.

    8. Eks Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud dan istrinya, Hendrati (Mei 2018)

    Dirwan Mahmud dan Hebdrati ditetapkan KPK sebagai tersangka penerima suap. Dirwan diduga menerima suap Rp 98 juta dari Juhari selaku kontraktor. KPK menyebut uang itu merupakan bagian dari 15 persen commitment fee atas lima proyek pekerjaan infrastruktur dengan nilai total Rp 750 juta.

    9. Xaveriandy Sutanto dan Memi

    Pasangan suami-istri, Xaveriandy dan Memi, dijerat KPK karena diduga menyuap eks Ketua DPD Irman Gusman. Keduanya terbukti menyuap mantan Ketua DPD Irman Gusman Rp 100 juta untuk mendapatkan kuota pembelian gula impor sebanyak 1.000 ton. Hakim telah menjatuhkan hukuman 3 tahun bui untuk Xaveriandy dan penjara 2 tahun 6 bulan kepada Memi.

    10. Sekeluarga Penyuap Pejabat Kementerian PUPR

    Selain pasangan suami-istri, KPK pernah menjerat sekeluarga sebagai tersangka kasus suap proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) Kementerian PUPR. Mereka ialah Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) Budi Suharto, Direktur Keuangan PT WKE Lily Sundarsih, Dirut PT Tashida Sejahtera Perkasa (PT TSP) Irene Irma, dan Project Manager PT TSP Yuliana Enganita Dibyo. Mereka telah divonis bersalah dan dieksekusi.

    Budi Suharto dan Lily merupakan pasangan suami-istri. Sedangkan Irene dan Yuliana adalah anak dari pasangan suami-istri itu.

    11. Ismunandar-Encek, Suami-Istri dari Kutai Timur

    Selanjutnya giliran Ismunandar dan Encek UR Firgasih, pasangan suami-istri dari Kutai Timur, yang terjerat kasus korupsi.

    Tak tanggung-tanggung, Ismunandar dan Encek merupakan orang nomor satu di eksekutif dan legislatif di kabupaten yang berada di Kalimantan Timur (Kaltim) itu. Ismunandar tercatat sebagai Bupati Kutai Timur, sedangkan istrinya, Encek, adalah Ketua DPRD Kutai Timur.

    Keduanya terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Kamis, 2 Juli 2020. Setelah itu, KPK memproses hukum keduanya dengan sangkaan suap-menyuap terkait pekerjaan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur pada 2019-2020.

    Dalam kasus ini, istri Ismunandar, Encek, juga diduga menerima uang sejumlah Rp 200 juta. Diduga uang itu diterima Encek karena Ismunandar mengamankan anggaran proyek di Pemkab Kutai Timur agar para kontraktor tidak mendapat potongan anggaran.

    12. Bupati Probolinggo dan Suami (Agustus 2021)

    KPK juga pernah menetapkan Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari beserta suaminya yang merupakan anggota DPR RI, Hasan Aminuddin, menjadi tersangka korupsi. Mereka diduga menerima suap terkait jabatan kepala desa (kades).

    Total, ada 22 orang yang dijerat KPK sebagai tersangka. Mayoritas adalah ASN yang hendak mengisi jabatan Kepala Desa dan memberi suap ke pasangan suami istri tersebut.

    “KPK menetapkan 22 orang tersangka dalam perkara ini,” kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, saat konferensi pers di Gedung KPK, Selasa (31/8/2021).

    Alexander mengungkap ada tarif jabatan kepala desa di Probolinggo yang ditetapkan oleh Puput. Menurutnya, setiap ASN yang hendak mengisi jabatan Kepala Desa dipungut upeti Rp 20 juta ditambah setoran tanah kas desa dengan tarif Rp 5juta/hektare.

    13. Bupati Kapuas dan Anggota Komisi III DPR

    Terbaru ada kasus Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat dan istrinya yang anggota Komisi III Fraksi NasDem DPR RI, Ary Egahni Ben Bahat. Pasangan suami istri ini telah ditetapkan sebagai tersangka KPK. Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri belum menjelaskan lebih lanjut perihal konstruksi perkara kasus yang melibatkan pasangan suami istri tersebut. Namun keduanya diduga menerima suap dari beberapa pihak.

    “Pihak penyelenggara negara dimaksud merupakan salah satu Kepala Daerah di Kalteng beserta salah seorang anggota DPR RI,” kata Ali, Selasa (28/3).

    “Para tersangka tersebut diduga pula menerima suap dari beberapa pihak terkait dengan jabatannya sebagai penyelenggara negara,” ujar Ali.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Mensos Gus Ipul Ajak Pemda Bersinergi dalam Pemutakhiran Data Kemiskinan

    Mensos Gus Ipul Ajak Pemda Bersinergi dalam Pemutakhiran Data Kemiskinan

    Mensos Gus Ipul Ajak Pemda Bersinergi dalam Pemutakhiran Data Kemiskinan
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengajak pemerintah daerah (pemda), khususnya dinas sosial (dinsos) untuk bersinergi dalam pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (
    DTSEN
    ).
    Data tersebut menjadi instrumen penting dalam memastikan penyaluran bantuan sosial (
    bansos
    ) lebih tepat sasaran dan mendukung percepatan
    pengentasan kemiskinan di Indonesia
    .
    “Kita kerja sama semua, kita buka semuanya. Kita intervensi bersama-sama, Insya Allah ini akan berdampak signifikan dalam penurunan kemiskinan,” ujar Gus Ipul, sapaan akrab mensos, saat berdialog dengan
    kepala Dinas Sosial
    (Dinsos) se-Jawa Timur di Jakarta, Rabu (19/2/2025).
    Gus Ipul menekankan pentingnya peran aktif pemda dalam memastikan keakuratan DTSEN.
    Ia menginstruksikan seluruh kepala dinsos untuk aktif dalam proses pemutakhiran data, mengingat kondisi sosial ekonomi masyarakat yang selalu berubah.
    “Setiap hari ada yang wafat, pindah tempat tinggal, atau mengalami peningkatan ekonomi. Karena itu, kita wajib melakukan pemutakhiran data secara berkala,” ucap Gus Ipul.
    Pemutakhiran tersebut dilakukan melalui dua jalur, yaitu formal dan partisipatif.
    Jalur formal mencakup usulan dari tingkat RT/RW yang kemudian dibahas dalam musyawarah desa atau kelurahan dan divalidasi oleh bupati atau wali kota.
    Sementara itu, jalur partisipatif memungkinkan masyarakat untuk mengusulkan atau menyanggah data melalui aplikasi Cek
    Bansos
    .
    “Semua orang bisa (berkontribusi) meluruskan (memperbaiki) data. (Cukup) buka aplikasi Cek Bansos, ada menu usul-sanggah. Di situ ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, seperti unggah foto rumah, dan dokumen pelengkap lainnya,” jelas Gus Ipul
    “Data tersebut nanti akan diverifikasi oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan pemerintah desa atau kelurahan,” sambungnya.
    Untuk memastikan bantuan sosial tetap diberikan kepada mereka yang berhak, pemutakhiran DTSEN akan dilakukan setiap tiga bulan sekali. Proses ini akan mengevaluasi status kepesertaan penerima manfaat.
    “Setiap tiga bulan, sistem akan mengevaluasi apakah penerima bansos masih layak atau tidak. Ini adalah bagian dari mekanisme pemutakhiran kami,” ujar Gus Ipul.
    Selain itu, guna memastikan kolaborasi yang lebih efektif, ia berencana berdialog langsung dengan kepala daerah untuk memperkuat anggaran dinsos.
    “Ke depan, saya akan berbicara dengan bupati atau wali kota agar anggaran dinsos diperhatikan dengan baik, sebagaimana sektor pendidikan dan kesehatan,” tutur Gus Ipul.
    Sebelumnya, Gus Ipul menegaskan bahwa inisiatif DTSEN menjadi tonggak penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia.
    Untuk pertama kalinya, pemerintah memiliki satu data terpadu yang akan menjadi acuan bagi seluruh kementerian atau lembaga (K/L) dan pemda dalam menjalankan program kesejahteraan sosial.
    DTSEN lahir dari permasalahan ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial akibat perbedaan versi data di berbagai K/L.
    “Selama ini kita bekerja sendiri-sendiri dengan data masing-masing. Karena itu, Presiden RI Prabowo Subianto berpesan agar kita bekerja berdasarkan data yang akurat. Sebab, sebelumnya banyak bantuan yang tidak tepat sasaran,” imbuh Gus Ipul.
    Sebagai terobosan dari Presiden Prabowo, DTSEN bertujuan untuk mengintegrasikan dan memutakhirkan data secara menyeluruh agar menjadi acuan bersama bagi pemerintah pusat dan daerah.
    “Presiden telah menginstruksikan agar seluruh data dari K/L dikonsolidasikan dan diperbarui menjadi satu data tunggal. Data ini nantinya digunakan oleh semua pihak, termasuk pemda,” jelas Gus Ipul.
    Pengelolaan DTSEN diserahkan kepada Badan Pusat Statistik (BPS), yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang (UU) dalam mengolah data kemiskinan.
    Gus Ipul menekankan bahwa metode pengolahan data tersebut bersifat ilmiah dan dikelola oleh lembaga kredibel.
    “Data ini tidak akan menambah angka kemiskinan di daerah, karena sudah melalui proses statistik yang ketat,” katanya.
    Pernyataan tersebut disampaikan Gus Ipul merespons kekhawatiran sejumlah daerah mengenai potensi kenaikan angka kemiskinan setelah penerapan DTSEN.
    DTSEN juga akan mengategorikan masyarakat berdasarkan desil ekonomi, sehingga intervensi pemerintah bisa lebih tepat sasaran.
    “Dengan adanya data ini, intervensi yang dilakukan pemerintah menjadi lebih fokus, karena masyarakat tidak hanya dikategorikan sebagai miskin atau tidak, tetapi juga dikelompokkan berdasarkan desil 1 hingga 10,” ujar Gus Ipul.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Terbitkan Inpres No.4/2025, Data Tunggal Subsidi-Bansos Cs Segera Berlaku

    Prabowo Terbitkan Inpres No.4/2025, Data Tunggal Subsidi-Bansos Cs Segera Berlaku

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti memastikan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sudah dalam proses finalisasi.

    Data tunggal itu akan menjadi referensi untuk seluruh program pembangunan hingga bantuan pemerintah, termasuk subsidi. 

    Adapun DTSEN sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) No.4/2025 yang diterbitkan Presiden Prabowo Subianto belum lama ini. 

    Amalia, yang baru dilantik menjadi Kepala BPS definitif hari ini, mengatakan bahwa lembaganya ditugaskan untuk mengawal finalisasi dan pemutakhiran data tersebut. 

    “Sehingga nanti pensasaran program pembangunan menggunakan satu referensi yg sama,” ujarnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

    Amalia mengatakan nantinya data tunggal itu akan digunakan juga di antaranya untuk referensi sasaran bantua pemerintah. Seperti diketahui, bantuan pemerintah ada yang berbentuk m subsidi hingga bantuan sosial. 

    “Tentunya nanti Data Tungga Sosial Ekonomi Nasional akan digunakan untuk program bantuan-bantuan pemerintah dan ini nanti akan terus dimutakhirkan,” kata mantan pejabat Kementerian PPN/Bappenas itu. 

    Amalia lalu menyebut data tersebut sudah dalam tahap final dan akan segera resmi digunakan oleh pemerintah. “Sudah final. Sudah proses final,” tuturnya. 

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar mengatakan DTSEN akan mulai digunakan pada kuartal II/2025 atau pada April, Mei, dan Juni 2025.

    Sementara, untuk saat ini masih akan menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). “Semua itu penggunaan utamanya pada kuartal kedua nanti,” kata Muhaimin beberapa hari lalu. 

    Dalam kesempatan itu, pria yang akrab disapa Cak Imin itu menyampaikan rasa syukurnya karena kini Indonesia telah berhasil memiliki data tunggal. Dia pun berterima kasih kepada semua pihak yang ikut membantu proses sinkronisasi data yang ada. 

    “Semoga dengan data tunggal ini semua pensasaran nasional, bantuan sosial, program perlindungan sosial, dan sasaran-sasaran pembangunan lainnya menjadi tepat, efektif, dan akurat,” tutup Muhaimin.

  • Info Proses Pencairan Bansos BPNT Periode Februari 2025 Cair ke Keluarga dengan NIK KTP Ini

    Info Proses Pencairan Bansos BPNT Periode Februari 2025 Cair ke Keluarga dengan NIK KTP Ini

    JABAR EKSPRES – Simak inilah info proses pencairan bansos BPNT periode Februari 2025 yang akan cair ke keluarga dengan NIK KTP berikut ini.

    Program Bantuan Sosial (Bansos) BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai) adalah salah satu bentuk dukungan pemerintah Indonesia dalam menghadapi tantangan ekonomi.

    Pada Februari 2025, pencairan Bansos BPNT kembali dilakukan untuk keluarga yang memenuhi syarat.

    Untuk memastikan pencairan tepat sasaran, penting bagi penerima untuk memahami proses pencairannya, terutama mengenai NIK KTP yang menjadi acuan.

    Di artikel ini, kita akan membahas secara lengkap mengenai proses pencairan Bansos BPNT untuk periode Februari 2025 yang akan cair kepada keluarga yang terdaftar dengan NIK KTP yang valid.

    Bansos BPNT adalah bantuan dari pemerintah yang diberikan dalam bentuk bantuan pangan non-tunai kepada keluarga miskin.

    BACA JUGA: Update Info Pencairan Bantuan PKH 2025: Jadwal, Kriteria, dan Besaran Dana

    BACA JUGA: Cara Mudah Cairkan Bantuan PKH Tahap 1 Februari 2025 di Kantor Pos

    Bantuan ini bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok keluarga dengan menyalurkan dana melalui lembaga penyalur bank himbara atau kantor pos.

    Penerima bantuan dapat menggunakan dana tersebut untuk membeli kebutuhan pangan di toko atau warung yang bekerja sama dengan program ini.

    Bansos BPNT sangat penting dalam mendukung keluarga yang terdampak oleh kondisi ekonomi, seperti inflasi atau kesulitan ekonomi akibat bencana alam, pandemi, dan faktor lainnya.

    Oleh karena itu, penyaluran yang tepat sangat penting agar bantuan ini sampai kepada yang membutuhkan.

    Proses Pencairan Bansos BPNT Februari 2025

    Bansos BPNT untuk periode Februari 2025 akan dicairkan sesuai dengan data keluarga yang telah terdaftar sebelumnya dalam Basis Data Terpadu yang dikelola oleh Kemensos.

    Berikut adalah langkah-langkah yang perlu diperhatikan oleh penerima manfaat terkait pencairan bansos ini:

    1. Verifikasi Data Penerima

    Sebelum proses pencairan, pastikan data keluarga yang terdaftar di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) sudah lengkap dan benar.

    Keluarga penerima manfaat (KPM) akan dicocokkan dengan NIK KTP yang terdaftar. Jika ada kesalahan atau perubahan data, segera laporkan ke petugas desa atau kelurahan untuk memperbaikinya.

  • Bocoran Jadwal Pembukaan Pendaftaran CPNS 2025, Cek Syarat dan Cara Daftar di Sini

    Bocoran Jadwal Pembukaan Pendaftaran CPNS 2025, Cek Syarat dan Cara Daftar di Sini

    JABAR EKSPRES – Simak inilah bocoran jadwal pembukaan pendaftaran CPNS 2025, cek syarat dan cara daftar di link resmi ini.

    Menjadi bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah impian banyak masyarakat Indonesia.

    CPNS 2025 tentunya menjadi kesempatan besar bagi banyak orang yang ingin mengabdi pada negara.

    meskipun banyak yang menunggu, pemerintah Indonesia belum secara resmi mengumumkan jadwal pendaftaran CPNS 2025.

    Namun, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Rini Widyantini, memberikan petunjuk bahwa pendaftaran CPNS 2025 kemungkinan besar akan dibuka setelah seleksi CPNS 2024 selesai sepenuhnya.

    Menurut informasi yang beredar, pendaftaran CPNS 2025 diprediksi akan dimulai sekitar pertengahan tahun 2025.

    BACA JUGA: Info Pendaftaran CPNS 2025 Bakal Dibuka, Ini Tata Cara Daftar Akun SSCASN

    BACA JUGA: Mau Dapat Bansos PKH dan BPNT 2025? Begini Cara Daftar DTKS Kemensos di Link Ini

    Meskipun demikian, pengumuman resmi terkait jadwal tersebut akan disampaikan setelah proses seleksi CPNS 2024 selesai.

    Untuk mempersiapkan diri menghadapi pendaftaran, langkah pertama yang perlu Anda lakukan adalah membuat akun di portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN).

    Pendaftaran akun ini adalah langkah awal untuk melanjutkan ke tahap seleksi berikutnya. Simak panduan lengkap mengenai cara membuat akun SSCASN serta persyaratan yang harus dipenuhi sebelum mendaftar CPNS 2025.

    Cara Membuat Akun SSCASN

    Sebelum Anda bisa melanjutkan ke tahap seleksi, pendaftaran melalui portal resmi SSCASN adalah langkah pertama yang wajib dilakukan. Berikut cara mudah untuk mendaftar akun SSCASN:

    1. Akses portal resmi SSCASN melalui tautan https://sscasn.bkn.go.id.

    2. Pada halaman utama, klik menu “Daftar” untuk memulai proses registrasi akun.

    3. Anda akan diminta untuk mengisi beberapa data pribadi seperti:

    -Nomor Induk Kependudukan (NIK)

    -Nomor Kartu Keluarga (KK)

    -Alamat email yang aktif

    -Nomor telepon

    4. Pastikan seluruh data yang dimasukkan sesuai dengan dokumen resmi Anda, kemudian klik tombol “Lanjutkan”.

    5. Setelah mengisi semua data, pilih opsi “Proses Pendaftaran Akun” untuk menyelesaikan tahap pendaftaran.

    Setelah berhasil membuat akun, Anda dapat login menggunakan email dan kata sandi yang telah didaftarkan untuk memantau pengumuman terkait pembukaan pendaftaran CPNS 2025.