Xcloud.id

Topik: Bantuan Sosial

  • PSI Nilai Target Efisiensi Anggaran Rp750 Triliun Jadi Rencana Pemerintah untuk Indonesia Maju – Halaman all

    PSI Nilai Target Efisiensi Anggaran Rp750 Triliun Jadi Rencana Pemerintah untuk Indonesia Maju – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan total Rp 750 triliun dari efisiensi anggaran merupakan rencana yang diperlukan. 

    “Target Rp 750 triliun itu sangat besar. Sejumlah pihak meragukan. Tapi pemerintah pasti sudah menghitung dengan sangat cermat. Ini rencana yang diperlukan untuk kemajuan bangsa. PSI mendukung, “ kata Juru Bicara DPP PSI, Furqan AMC, kepada wartawan, Sabtu (22/2/2025).

    Furqan mengingatkan, sebagian dana itu akan dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Kita paham MBG merupakan program penting untuk memastikan anak-anak kita mendapat kecukupan gizi sehingga bisa tumbuh menjadi manusia yang cerdas,” kata Furqan.

    Selebihnya diserahkan ke Danantara untuk diinvestasikan pada proyek-proyek strategis berkelanjutan. 

    “Investasi tersebut, seperti disampaikan Presiden Prabowo, dapat berkontribusi pada pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen selama lima tahun mendatang,” kata Furqan.

    Satu hal, kata Aktivis 98 ini, pemerintah sudah memastikan bahwa efisiensi hanya akan dilakukan pada belanja barang dan belanja modal. Misalnya, perjalanan dinas, kajian-kajian, kegiatan seremonial, dan alat tulis kantor.

    “Sementara, belanja pegawai, pelayanan publik, dan bantuan sosial tidak terdampak. Bidang pendidikan juga tidak terdampak. Jadi, misalnya isu beasiswa dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah akan dipotong, tidak benar,” lanjut Furqan.

    PSI berkeyakinan langkah terobosan memang diperlukan untuk semakin memastikan Indonesia menjadi negara maju.

    Salah satunya melakukan realokasi anggaran dan menyetop pemborosan.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta jajarannya untuk melakukan efisiensi anggaran belanja negara tahun anggaran 2025 sebesar Rp 306,69 triliun. 

    Perintah berhemat itu dituangkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

    Tak cukup efisiensi anggaran Rp 306,69 triliun, Prabowo mengatakan bakal melanjutkan pemangkasan anggaran besar-besaran itu hingga putaran ketiga. 

    Dalam rencana ini, dananya naik menjadi Rp 750 triliun. Nantinya dari hasil penghematan tersebut, Prabowo mengatakan, sejumlah US$ 24 miliar (setara Rp 390 triliun dengan kurs Rp 16.260) akan dialokasikan untuk makan bergizi gratis, sisanya US$ 20 miliar (sekitar Rp 325 triliun dengan kurs Rp 16.260 per dolar AS) akan diinvestasikan di Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara. 

    Namun hingga kini, belum ada penjelasan resmi dari pemerintah apakah penghematan tiga putaran ini akan dilakukan sekaligus sepanjang tahun 2025, atau justru dilakukan secara bertahap per tahun anggaran. Soal mekanisme penghematan ini pun belum dijelaskan secara rinci.

  • Efisiensi Anggaran hingga Rp750 Triliun, PSI: Perlu untuk Indonesia Maju

    Efisiensi Anggaran hingga Rp750 Triliun, PSI: Perlu untuk Indonesia Maju

    loading…

    Presiden Prabowo Subianto menargetkan efisiensi anggaran mencapai Rp750 triliun. Foto/Dok Setpres

    JAKARTA – Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Furqan AMC merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan efisiensi anggaran mencapai Rp750 triliun. Menurut Furqan, hal itu merupakan rencana yang diperlukan.

    PSI yakin bahwa langkah terobosan diperlukan untuk semakin memastikan Indonesia menjadi negara maju. Salah satunya melakukan realokasi anggaran dan menyetop keborosan.

    “Target Rp750 triliun itu sangat besar. Sejumlah pihak meragukan. Tapi pemerintah pasti sudah menghitung dengan sangat cermat. Ini rencana yang diperlukan untuk kemajuan bangsa. PSI mendukung,“ ujar Furqan AMC, Sabtu (22/2/2025).

    Furqan mengingatkan, sebagian dana itu akan dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). “Kita paham MBG merupakan program penting untuk memastikan anak-anak kita mendapat kecukupan gizi, sehingga bisa tumbuh menjadi manusia yang cerdas,” tuturnya.

    Selebihnya diserahkan ke Danantara untuk diinvestasikan pada proyek-proyek strategis berkelanjutan. “Investasi tersebut, seperti disampaikan Presiden Prabowo, dapat berkontribusi pada pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen selama lima tahun mendatang,” kata Aktivis 98 ini.

    Dia juga menilai pemerintah sudah memastikan bahwa efisiensi hanya akan dilakukan pada belanja barang dan belanja modal. Misalnya, perjalanan dinas, kajian-kajian, kegiatan seremonial, dan alat tulis kantor.

    “Sementara, belanja pegawai, pelayanan publik, dan bantuan sosial tidak terdampak. Bidang pendidikan juga tidak terdampak. Jadi, misalnya isu beasiswa dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah akan dipotong, tidak benar,” pungkasnya.

    (rca)

  • Cara Daftar Bansos Melalui Kantor Desa atau Kelurahan

    Cara Daftar Bansos Melalui Kantor Desa atau Kelurahan

    PIKIRAN RAKYAT – Bantuan sosial (bansos) dari pemerintah merupakan program yang sangat membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan, terutama bagi keluarga yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial (Kemensos).

    Pendaftaran DTKS dapat dilakukan secara daring maupun luring. Salah satu cara mendaftar bansos secara luring adalah melalui kantor desa atau kelurahan.

    Syarat Penerima Bansos

    Sebelum membahas cara pendaftaran, penting untuk dipahami bahwa tidak semua yang terdaftar di DTKS otomatis menjadi penerima bansos.

    Setiap program bansos memiliki syarat dan kriteria penerima masing-masing. Namun, terdaftar di DTKS adalah langkah awal yang penting.

    Cara Daftar Bansos Melalui Kantor Desa atau Kelurahan

    Berikut adalah langkah-langkah pendaftaran bansos melalui kantor desa atau kelurahan:

    1. Persiapan Dokumen

    – KTP (Kartu Tanda Penduduk) asli dan fotokopi

    – KK (Kartu Keluarga) asli dan fotokopi

    – Dokumen lain yang relevan, seperti surat keterangan tidak mampu (jika ada)

    Cara Mencairkan Bansos KLJ 2025 Termudah, Bantuan Rp900 Ribu Langsung Cair Tunai atau ke Rekening.

    2. Kunjungi Kantor Desa/Kelurahan

    Datanglah ke kantor desa atau kelurahan pada jam kerja. Temui petugas yang menangani pendaftaran DTKS atau bansos.

    3. Diskusikan Pendaftaran

    Sampaikan maksud Anda untuk mendaftar sebagai penerima bansos. Petugas akan memberikan informasi lebih lanjut mengenai proses pendaftaran dan persyaratan yang dibutuhkan.

    4. Proses Musyawarah

    Petugas akan meneruskan informasi Anda ke tingkat desa atau kelurahan untuk dilakukan musyawarah. Musyawarah ini melibatkan perangkat desa, tokoh masyarakat, dan pihak terkait lainnya untuk menentukan apakah Anda layak masuk dalam DTKS.

    5. Pelaporan ke Dinas Sosial

    Hasil musyawarah di tingkat desa atau kelurahan akan dilaporkan ke Dinas Sosial Kabupaten atau Kota.

    6. Pengajuan ke Bupati/Walikota

    Dinas Sosial akan meneruskan laporan ke Bupati atau Walikota.

    7. Pengajuan ke Kementerian Sosial

    Bupati atau Walikota akan meneruskan laporan ke Kementerian Sosial.

    8. Validasi Data

    Pihak Kementerian Sosial akan melakukan validasi data calon penerima. Jika data Anda valid dan memenuhi syarat, Anda akan diusulkan untuk masuk ke DTKS.

    Jika data Anda tidak valid atau tidak memenuhi syarat, data akan dikembalikan ke kepala daerah untuk ditindaklanjuti.

    Proses pendaftaran DTKS dan pengajuan bansos bisa memakan waktu. Oleh karena itu, bersabarlah dan ikuti terus perkembangan informasi dari pihak terkait.

    Kriteria penerima bansos dapat berbeda-beda tergantung pada jenis bantuannya. Pastikan Anda mencari informasi yang akurat mengenai kriteria penerima untuk program bansos yang Anda minati.

    Jika Anda merasa layak mendapatkan bansos tetapi tidak terdaftar atau mengalami kendala dalam proses pendaftaran, Anda dapat mengajukan pengaduan melalui saluran yang disediakan oleh Kemensos atau pemerintah daerah setempat.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Siswa Sekolah Bisa Dapat Bantuan PKH 2025, Ini Syarat dan Besarannya

    Siswa Sekolah Bisa Dapat Bantuan PKH 2025, Ini Syarat dan Besarannya

    PIKIRAN RAKYAT – Apakah siswa sekolah SD, SMP hingga SMA bisa mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan atau PKH? Simak selengkapnya dalam artikel ini.

    PKH adalah salah satu bentuk bansos yang diberikan oleh pemerintah kepada keluarga prasejahtera di Indonesia. Pada tahun 2025, program ini kembali dilanjutkan dengan berbagai kategori penerima, termasuk siswa sekolah.

    Jika mendapat bantuan PKH, siswa sekolah SD, SMP dan SMA nantinya bisa membiayai keperluan pendidikan mereka sehari-hari.

    Syarat Siswa Sekolah Dapat PKH

    Agar dapat menerima bantuan PKH 2025, beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh siswa sekolah meliputi:

    Keluarga penerima harus terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial. Siswa wajib memiliki bukti resmi bahwa mereka masih aktif bersekolah. Keluarga harus mengantongi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang diterbitkan oleh kelurahan atau desa setempat. Memiliki Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS). Besaran Bantuan PKH untuk Siswa Sekolah

    Berikut besaran bantuan untuk siswa sekolah:

    Siswa SD/sederajat: Rp225.000 setiap 3 bulan atau Rp900.000 per tahun. Siswa SMP/sederajat: Rp375.000 setiap 3 bulan atau Rp1,5 juta per tahun. Siswa SMA/sederajat: Rp500.000 setiap 3 bulan atau Rp2 juta per tahun. Prosedur Pencairan Dana Bantuan

    Apabila dinyatakan berhak menerima bantuan, dana akan disalurkan melalui beberapa mekanisme berikut:

    – Kantor Pos: Dana dapat dicairkan secara langsung di Kantor Pos terdekat.

    – Bank Himbara: Dana juga dapat diambil melalui bank yang bekerja sama, seperti Bank Mandiri, BRI, BNI, atau BTN.

    Demikian informasi terkait pencairan PKH untuk anak sekolah. Selalu update informasi terbaru dari pemerintah agar tidak ketinggalan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kapan THR 2025 Cair? Simak Jadwalnya Bagi Pekerja Swasta dan ASN, Lengkap Cara Menghitung

    Kapan THR 2025 Cair? Simak Jadwalnya Bagi Pekerja Swasta dan ASN, Lengkap Cara Menghitung

    TRIBUNJATIM.COM – Memasuki bulan Ramadan 2025, Tunjangan Hari Raya (THR) menjadi perbincangan.

    Hak pekerja ini wajib dibayarkan perusahaan menjelang hari raya keagamaan.

    Bulan puasa ini telah jatuh pada 1 Maret 2025.

    Sebab itu, Hari Raya Idul Fitri akan jatuh sekira 31 Maret atau 1 April 2025.

    Lantas, kapan THR akan cair? Simak pula cara menghitungnya!

    Informasi berita menarik lainnya di Google News TribunJatim.com

    Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan pembayaran THR bagi pekerja swasta tahun ini.

    Prabowo mengatakan, THR 2025 bagi pekerja swasta akan dibayarkan pada Maret 2025.

    “Pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta di bulan maret 2025,” kata Prabowo usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan dikutip dari Kompas TV, Senin (17/2/2025).

    Selain itu, Prabowo juga mengumumkan 7 kebijakan lainnya yang bertujuan untuk menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal pertama.

    Termasuk kebijakan kenaikan UMP 2024, dan optimalisasi penyaluran bansos di bulan Februari dan Maret 2025.

    THR wajib dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawan.

    Lantas, bagaimana ketentuan pembayaran THR menurut peraturan?

    Aturan pembayaran THR

    Merujuk Surat Edaran Nomor M/2/HK.04/III/2024 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2024 Bagi Pekerja/Buruh Di Perusahaan, ketentuan pembayaran THR sebagai berikut. 

    1. Bagi pekerja/buruh, yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian lepas, upah 1 bulan dihitung sebagai berikut: 

    Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. 

    Pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan , upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja. 

    2. Bagi pekerja/buruh yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil maka upah 1 bulan dihitung berdasarkan upah rata-rata 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. 

    3. Bagi perusahaan yang menetapkan besaran nilai THR Keagamaan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau  kebiasaan, lebih besar dari nilai THR Keagamaan yang dibayarkan kepada buruh/pekerja sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerjasama, atau kebiasaan tersebut. 

    4. THR keagamaan wajib dibayarkan oleh Pengusaha secara penuh dan tidak boleh dicicil.

    Cara menghitung THR pekerja swasta

    Dilansir dari Kompas TV, inilah cara untuk menghitung THR karyawan swasta pada Lebaran.

    1. Bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan THR sebesar 1 bulan upah. 

    2. Bagi pekerja/buruh dengan masa kerja 1 bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan masa kerja bulan dibagi 12 bulan dikali 1 bulan upah. 

    Rumus = (Masa kerja dibagi 12) x 1 bulan upah 

    Perlu dicatat bahwa penghitungan upah sebulan yang dimaksud adalah tanpa tunjangan atau upah bersih (clean wages). 

    Misalnya, jika gaji bulanan Anda adalah Rp 3.000.000, maka Tunjangan Hari Raya (THR) yang diterima setelah bekerja selama 1,3 tahun adalah sebesar satu bulan gaji, yaitu Rp 3.000.000. 

    Sementara itu, jika masa kerja Anda hanya 7 bulan, perhitungan THR-nya adalah: 7/12 × Rp3.000.000 = Rp1.750.000. 

    3. Bagi pekerja/buruh yang dengan masa kerja 12 bulan atau lebih maka upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. 

    4. Bagi pekerja yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan maka upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja tersebut. 

    5. Untuk pekerja/buruh yang menerima upah dengan sistem satuan hasil, maka perhitungan upah 1 bulan didasarkan pada upah rata-rata 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. 

    Adanya ketentuan ini, pemerintah berharap THR dapat menunjang karyawan dalam pemenuhan kebutuhan hari raya keagamaan. 

    Selain itu, adanya THR juga untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan. 

    Jika karyawan tidak menerima THR sesuai dengan ketentuan diatas maka berhak melaporkan permasalahan tersebut kepada Dinas Ktenagakerjaan setempat.

    —– 

    Berita Jatim dan berita viral lainnya.

  • Wamentan Sebut Efisiensi Anggaran Kementan buat Bangun Sekolah Pertanian

    Wamentan Sebut Efisiensi Anggaran Kementan buat Bangun Sekolah Pertanian

    Jakarta –

    Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan efisiensi anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) akan dialokasikan untuk pembangunan sekolah dan peningkatan infrastruktur pertanian.

    Sudaryono menjelaskan anggaran efisiensi yang terkumpul, salah satunya dari perjalanan dinas, mencapai Rp 44 triliun per tahun. Anggaran itu dialokasikan untuk meningkatkan sektor pertanian.

    “Nah dengan kita kurangi setengahnya, atau 22 triliun kita bisa memperbaiki sekolah. Kenapa? Karena Presiden sudah mengidentifikasi dari semua mata anggaran ini ada anggaran yang diuntungkan di satu kementerian. Setelah dicek disitu banyak anggaran yang di tahan,” kata dia dalam keterangannya dikutip Jumat (21/2/2025).

    Selain itu upaya efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto, baik di tingkat kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah, merupakan langkah strategis yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Dan juga, saya bisa pastikan bahwa dari efisiensi ini tidak ada yang di PHK, tidak ada bantuan sosial yang dikurangi, tidak ada beasiswa yang dihilangkan. Semua program yang baik ini tidak ada yang dikurangi,” ujarnya

    Menurut Sudaryono banyak anggaran yang sebelumnya tidak efektif dan tidak tepat sasaran, seperti anggaran untuk pengentasan stunting yang justru tidak sampai pada tujuannya.

    “Judulnya pengentasan stunting, begitu dicek uangnya entah ke mana. Jadi banyak sekali anggaran ditahan Rp 1 miliar, Rp 2 miliar diumpeti di ATK, dan lain-lain, sehingga efisiensi ini bukan berarti masuk kantong presiden tapi dialihkan untuk kuota buku, tambah benih bibit dan pupuk,” tambah Sudaryono.

    Untuk diketahui, Kementerian Pertanian (Kementan) terkena pemangkasan anggaran Rp 10,28 triliun. Menurut Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, anggaran efektif Kementan tersisa Rp 19,09 triliun dari sebelumnya Rp 29,37 triliun.

    “Kementerian Pertanian dibebani efisiensi anggaran sebesar 10,28 triliun sehingga anggaran efektif yang bisa dimanfaatkan Kementerian Pertanian hanya sebesar 19,09 triliun,” kata Amran dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Kamis (13/2/2025) lalu.

    Menurut Amran, pemangkasan anggaran sebesar Rp 10,28 triliun akan mengganggu program swasembada pangan yang telah ia rancang. Misal, adanya penyesuaian volume kegiatan dan anggaran, sebagai contoh kegiatan oplah pertanian dari semula 500.000 menjadi 300.000, dan cetak sawah dari 225.000 menjadi 100.000

    “Hal ini tentu akan mengganggu upaya pencapaian swasembada pangan,” kata Amran.

    (ada/hns)

  • Bakesbangpol Surabaya terima apresiasi Densus 88 cegah radikalisme

    Bakesbangpol Surabaya terima apresiasi Densus 88 cegah radikalisme

    Surabaya (ANTARA) – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Surabaya menerima apresiasi dari Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror (AT) Polri atas kontribusi dalam program pencegahan intoleransi, radikalisme dan terorisme di wilayah Satgaswil Jawa Timur.

    Kepala Bakesbangpol Kota Surabaya, Maria Theresia Ekawati Rahayu, di Kota Surabaya, Jumat mengatakan salah satu tugas utama instansinya adalah melakukan pencegahan terhadap paham radikalisme.

    “Kami melakukan sosialisasi kepada warga di tingkat kecamatan terkait bahaya radikalisme. Selain itu, kami juga memberikan pemahaman kepada mahasiswa di berbagai perguruan tinggi dengan menghadirkan eks narapidana terorisme (napiter) sebagai salah narasumber,” ujarnya.

    Ia mengemukakan, selain melakukan sosialisasi, Bakesbangpol juga memberikan perhatian khusus kepada eks napiter dalam bentuk bantuan pemberdayaan ekonomi dan pendidikan. Salah satunya adalah koordinasi dengan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar) Surabaya untuk memberikan beasiswa kepada anak-anak eks napiter berprestasi.

    “Kami juga mengupayakan bantuan permodalan melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk eks napiter yang ingin mengembangkan usahanya,” kata Yayuk, sapaan lekatnya.

    Yayuk menyebutkan jika ada eks napiter yang mengalami kendala kesehatan, pihaknya juga membantu koordinasi dengan instansi terkait. Termasuk di antaranya dengan BPJS dan Dinas Kesehatan (Dinkes).

    “Kami bantu koordinasi untuk memastikan mereka mendapatkan perawatan kesehatan yang layak,” tuturnya.

    Ia mencontohkan salah satu kasus dimana seorang eks napiter mengalami sakit dan tidak bisa mendatangi fasilitas kesehatan. Dalam kondisi ini, Bakesbangpol berkoordinasi dengan Dinkes Surabaya dan puskesmas setempat untuk memberikan layanan kesehatan langsung ke rumahnya.

    “Memang waktu itu Densus 88 meminta agar pengobatan dilakukan secara berkala di rumah agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Kami pun mengakomodasi permintaan ini dengan menjalin komunikasi dengan dinas terkait,” tuturnya.

    Menurut dia, program pembinaan eks napiter di Surabaya sebenarnya sudah berjalan cukup lama. Namun, sejak ia menjabat Kepala Bakesbangpol Surabaya pada 2022, intensitas program ini semakin meningkat.

    “Pemerintah pusat di tahun 2022 juga beri perhatian intens kepada eks napiter, mereka diikutkan dalam setiap upacara Hari Kemerdekaan 17 Agustus di pemerintah daerah (Pemda) setempat,” katanya.

    Saat ini, Yayuk menjelaskan bahwa terdapat sekitar 23 eks napiter yang tinggal di Surabaya. Bakesbangpol Surabaya terus berupaya memberikan pendampingan agar mereka tidak kembali terpapar paham radikal.

    “Kami juga mengupayakan pemberian bantuan sosial kepada eks napiter, seperti bantuan sembako menjelang Hari Raya Idul Fitri dan Hari Kemerdekaan,” ujarnya.

    Selain melakukan sosialisasi ke tingkat kecamatan, Bakesbangpol Surabaya juga menggandeng perguruan tinggi dalam upaya pencegahan radikalisme. Sejak tahun 2022, sosialisasi pencegahan radikalisme semakin intens dilakukan bersama Densus 88 AT dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

    Beberapa kampus yang menjadi lokasi kegiatan sosialisasi pencegahan radikalisme di antaranya adalah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Muhammadiyah, Universitas 17 Agustus, dan Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.

    Namun demikian, Yayuk menyampaikan bahwa pencegahan radikalisme tidak bisa dilakukan hanya oleh satu instansi saja. Oleh karena itu, Bakesbangpol turut berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk BNPT dan Densus 88 AT.

    “Jadi kami juga gandeng Densus 88 dan BNPT,” ujarnya.

    Di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi, Yayuk mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menyaring informasi, terutama dari media sosial. Menurutnya, paham radikal tidak hanya disebarkan melalui ajakan langsung, tetapi juga melalui bacaan dan konten digital yang dapat mempengaruhi pola pikir seseorang.

    “Kami berharap masyarakat benar-benar bisa menyaring ketika mendapat informasi dari media sosial, atau media-media yang lain. Dan benar-benar bisa terbuka dengan pergaulan sehingga wawasannya itu semakin luas,” katanya.

    Pewarta: Indra Setiawan
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • 5 Bansos Ini Diprediksi Cair Jelang Ramadhan, Apa Saja? Catat Besarannya

    5 Bansos Ini Diprediksi Cair Jelang Ramadhan, Apa Saja? Catat Besarannya

    PIKIRAN RAKYAT – Menjelang datangnya bulan suci Ramadhan 2025, perhatian masyarakat tertuju pada penyaluran bantuan sosial (bansos), terutama bagi keluarga kurang mampu yang memerlukan dukungan finansial untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

    Bansos ini diharapkan dapat membantu masyarakat menjalankan ibadah puasa dengan lebih fokus dan tanpa tekanan ekonomi yang berlebihan.

    Agar penyaluran bantuan berjalan efektif, transparansi dan kemudahan akses informasi mengenai bansos menjadi aspek penting. Lantas bansos apa saja yang diprediksi cair jelang Ramadhan?

    Daftar Bansos Cair Jelang Ramadhan 2025

    1. Program Keluarga Harapan (PKH)

    Program Keluarga Harapan (PKH) adalah bantuan rutin dari Kementerian Sosial (Kemensos) yang mulai dicairkan pada Februari 2025. Tahun ini, sekitar 10 juta keluarga terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). PKH dicairkan secara berkala setiap tiga bulan, dengan nominal yang berbeda tergantung kategori penerima.

    Besaran bantuan PKH disesuaikan dengan kategori penerima manfaat:

    Anak SD/sederajat: Rp 900.000 per tahun (Rp 225.000 per tiga bulan) Anak SMP/sederajat: Rp 1.500.000 per tahun (Rp 375.000 per tiga bulan) Anak SMA/sederajat: Rp 2.000.000 per tahun (Rp 500.000 per tiga bulan) Lansia: Rp 2.400.000 per tahun (Rp 600.000 per tiga bulan) Penyandang disabilitas berat: Rp 2.400.000 per tahun (Rp 600.000 per tiga bulan) Ibu hamil/nifas: Rp 3.000.000 per tahun (Rp 750.000 per tiga bulan) Anak usia dini (0–6 tahun): Rp 3.000.000 per tahun (Rp 750.000 per tiga bulan)

    Penerima dapat memeriksa status bantuan secara daring melalui aplikasi Cek Bansos atau situs web resmi di cekbansos.kemensos.go.id.

    2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

    BPNT merupakan bansos yang juga mulai dicairkan pada Februari 2025. Bantuan ini diberikan untuk periode Januari–Maret secara sekaligus, dengan total Rp 600.000 per penerima. Dana BPNT bisa dicairkan melalui bank atau kantor pos, dan status penerimaan dapat dicek melalui aplikasi atau situs web Cek Bansos.

    3. Bantuan Beras 10 Kg

    Bansos beras 10 kg dari Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) diberikan kepada 16 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) di kategori desil satu dan dua. Setiap penerima akan mendapatkan 10 kg beras setiap bulan. Jika dicairkan langsung untuk tiga bulan, total bantuan yang diterima mencapai 30 kg.

    4. BLT Dana Desa

    Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) juga disalurkan mulai Februari 2025 dengan nominal Rp 300.000 per bulan. Penyaluran dilakukan oleh pihak desa atau kelurahan sesuai jadwal yang ditetapkan. Beberapa daerah memberikan bantuan ini setiap dua atau tiga bulan sekaligus, sehingga total dana yang diterima bisa mencapai Rp 600.000 atau lebih, tergantung kebijakan desa masing-masing.

    5. Program Indonesia Pintar (PIP)

    Program Indonesia Pintar (PIP) adalah bansos yang bertujuan membantu siswa dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan. Bantuan termin pertama akan dicairkan antara Februari hingga April 2025. Bantuan ini diberikan kepada siswa yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik), dengan besaran sebagai berikut:

    Siswa SD: Rp 450.000 per tahun (Rp 225.000 untuk siswa baru dan kelas akhir) Siswa SMP: Rp 750.000 per tahun (Rp 375.000 untuk siswa baru dan kelas akhir) Siswa SMA: Rp 1.800.000 per tahun (Rp 500.000 – Rp 900.000 untuk siswa baru dan kelas akhir)

    Dengan adanya berbagai program bansos yang cair menjelang Ramadhan 2025 ini, diharapkan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat, terutama bagi keluarga yang membutuhkan dukungan finansial. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Ada Efisiensi Anggaran, Wamentan Pastikan Tak Ada PHK-Bansos Tetap Jalan

    Ada Efisiensi Anggaran, Wamentan Pastikan Tak Ada PHK-Bansos Tetap Jalan

    Jakarta –

    Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan efisiensi anggaran tidak berdampak pada pengurangan pegawai. Selain itu, dia juga memastikan efisiensi tak akan mengurangi porsi dari bantuan sosial.

    Sudaryono mengungkapkan, hasil dari efisiensi anggaran tersebut nantinya akan dialokasikan untuk pembangunan sekolah, peningkatan infrastruktur pertanian, serta meningkatkan investasi melalui lembaga Daya Anagata Nusantara (Danantara).

    “Saya bisa pastikan bahwa dari efisiensi ini tidak ada yang di-PHK, tidak ada bantuan sosial yang dikurangi, tidak ada beasiswa yang dihilangkan. Semua program yang baik ini tidak ada yang dikurangi,” ujar Sudaryono dalam keterangannya, dikutio Jumat (21/2/2025).

    Menurut Sudaryono, efisiensi ini bertujuan untuk kemajuan bangsa. Anggaran yang selama ini terkumpul dari perjalanan dinas misalnya mencapai Rp 44 triliun per tahun, bisa dialihkan untuk pembangunan sekolah dan sektor pertanian.

    “Nah dengan kita kurangi setengahnya, atau Rp 22 triliun kita bisa memperbaiki sekolah. Kenapa? Karena Presiden sudah mengidentifikasi dari semua mata anggaran ini ada anggaran yang diuntungkan di satu kementerian. Setelah dicek di situ banyak anggaran yang di tahan,” katanya.

    Sudaryono menjelaskan, banyak anggaran yang sebelumnya tidak efektif dan tidak tepat sasaran, seperti anggaran untuk pengentasan stunting yang justru tidak sampai pada tujuannya. Anggaran tersebut, menurutnya, sering kali tersalurkan ke pos lain yang tidak relevan, sehingga dibutuhkan langkah efisiensi untuk menahan pengeluaran yang tidak produktif.

    Dengan kebijakan efisiensi anggaran tersebut, Sudaryono berharap Indonesia dapat lebih fokus pada pengalokasian dana untuk pembangunan sektor-sektor yang benar-benar bermanfaat bagi kemajuan bangsa.

    “Judulnya pengentasan stunting, begitu dicek uangnya entah kemana. Jadi banyak sekali anggaran ditahan 1 miliar 2 miliar diumpeti di ATK dll sehingga efisiensi ini bukan berarti masuk kantong presiden tapi dialihkan untuk kuota buku, tambah benih bibit dan pupuk,” pungkas Sudaryono.

    (ada/hns)

  • Bahlil Respons Rencana Luhut Hapus BBM Subsidi di 2027

    Bahlil Respons Rencana Luhut Hapus BBM Subsidi di 2027

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan tanggapan singkat terkait dengan rencana Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Pandjaitan yang akan mengusulkan penghapusan subsidi BBM dalam 2 tahun ke depan. 

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pihaknya belum dapat menanggapi lebih lanjut terkait rencana tersebut, sebab pemerintah masih dalam tahap penghitungan secara internal.  

    “Saya nggak bisa memomentari hal yang saya tidak tahu. Setahu saya masih menghitung itu, masih tetap ada [subsidi BBM] dan nanti kami laporkan secara internal,” kata Bahlil kepada wartawan, Jumat (21/2/2025). 

    Adapun, rencana tersebut semula ditujukan untuk membuat penyaluran subsidi energi menjadi lebih tepat sasaran. 

    Dalam hal ini, Ketua DEN Luhut B. Pandjaitan memberi sinyal bahwa penyaluran subsidi diharapkan tidak lagi berbasis komoditas, seperti mekanisme subsidi BBM saat ini, dalam 2 tahun ke depan.   

    “Saya berpikir dan saya sampaikan kepada Presiden [Prabowo Subianto], dalam 2 tahun ke depan kita mungkin bisa mencapai satu harga, tidak ada lagi subsidi untuk barang, seperti BBM, Solar,” kata Luhut dalam acara Economic Outlook 2025, Kamis (20/2/2025).  

    Menurut Luhut, bantuan sosial berupa subsidi dari pemerintah mestinya langsung diberikan ke individu masyarakat yang berhak menerima. Artinya, dia menyarankan untuk subsidi langsung yang berbasis penerima manfaat, bukan komoditas seperti BBM. 

    Penyaluran subsidi langsung berbasis penerima manfaat, menurut Luhut, merupakan opsi terbaik agar negara dapat menghemat anggaran hingga miliaran dolar Amerika Serikat (AS). 

    Luhut juga menilai pemerintah dapat memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) milik anak bangsa untuk menerapkan penyaluran subsidi BBM tepat sasaran.