Topik: Bantuan Sosial

  • Bansos BLT BBM 2025 Sudah Cair? Cek di Sini!

    Bansos BLT BBM 2025 Sudah Cair? Cek di Sini!

    PIKIRAN RAKYAT – Tahun 2025 pemerintah mengeluarkan bansos berupa BLT BBM (Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak. Bantuan ini bertujuan untuk membantu masyarakat dan merupakan inisiatif dari pemerintah.

    Nominal bantuan diperkirakan sekitar 150.000 sampai Rp300.000, ditujukan kepada masyarakat Indonesia yang berpenghasilan rendah.

    Pencairan bansos BLT BBM masih mengikuti bansos sebelumnya diprediksi cair per empat bulan sekali dengan total Rp600.000 per tahap.

    Namun untuk mendapatkan bansos BLT BBM ini ada kriteria yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan ini. Apa saja? Simak ulasannya 

    Kriteria Penerima Bantuan BLT BBM 2025

    · Berasal dari keluarga kurang mampu.

    · Bukan tergolong dari PNS, TNI, dan POLRI.

    · Sudah terdaftar di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) Kementerian Sosial.

    · Memiliki penghasilan di bawah Rp3.500.000 per bulan.

    Cara Cek Penerima Bansos BLT BBM 2025 via Website Kemensos

    · Buka website resmi cek bansos Kemensos di https://cekbansos. kemensos. go. id.

    · Isi data diri yang dibutuhkan seperti nama lengkap sesuai KTP, alamat lengkap beserta provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan.

    · Masukkan Kode Captcha yang tertera di layar.

    · Kemudian tekan tombol Cari Data.

    · Tunggu sampai sistem menampilkan status penerima BLT BBM 2025.

    Cek Cek Penerima Bansos BLT BBM 2025 via Aplikasi Cek Bansos

    · Unduh aplikasi Cek Bansos Di Play Store lalu instal.

    · Lalu daftar menggunakan NIK KTP.

    · Pilih menu Cek Bansos kemudian isi data diri yang dibutuhkan sesuai KTP.  

    · Tunggu sampai status penerima akan muncul di layar.

    Cara Daftar Bansos BLT BBM 2025 Secara Online

    · Unduh aplikasi Cek Bansos di Google Play Store.

    · Buat akun baru untuk proses pendaftaran.

    · Isi data diri yang dibutuhkan dengan lengkap sesuai KTP.

    · Unggah KTP dan foto selfie sambil memegang KTP. memegang e-KTP.

    · Lalu tekan tombol buat Akun Baru.

    · Jangan lupa cek email dari Kemensos untuk aktivasi dan verifikasi akun baru.

    · Setelah berhasil membuat akun baru, masuk ke beranda aplikasi Cek Bansos dan pilih menu Daftar Usulan.

    · Kemudian pilih menu Tambahkan Usulan dan isi data diri yang dibutuhkan.

    Cara Daftar Bansos BLT BBM 2025 via Kelurahan

    · Kunjungi kantor kelurahan/desa setempat.

    · Membawa fotocopy KTP dan KTP asli.

    · Membawa KK asli dan fotocopy KK.

    · Membawa SKTM (Surat Keterangan Tidak mampu) dari RT setempat.

    · Petugas dari kelurahan/desa akan memproses pengajuan datake DTKS.

    · Tunggu proses verifikasi oleh petugas Kemensos.

    · Apabila lolos lolos verifikasi, akan mendapatkan pemberitahuan resmi melalui SMS, surat, atau aplikasi Cek Bansos.

    Dana bansos BLT BBM ini ini akan disalurkan langsung oleh pemerintah melalui rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), yang dapat dicairkan melalui Bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, dan BTN).***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Ulah Warga Jarah Kasur yang Berserakan dari Kecelakaan Beruntun, sudah Diperingati Tapi Bandel

    Ulah Warga Jarah Kasur yang Berserakan dari Kecelakaan Beruntun, sudah Diperingati Tapi Bandel

    TRIBUNJATIM.COM –  Sejumlah warga gerak cepat (gercep) menjarah kasur yang berserakan di jalan.

    Meski sudah diperingati, namun warga tetap membandel dan menjarah kasur yang jatuh dari truk yang sedang kecelakaan.

    Diketahui, kecelakaan itu terjadi di wilayah Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat pada Jumat (21/2/2025).

    Kecelakaan beruntun itu melibatkan tiga kendaraan terjadi di Ruas Jalan Tol Cipularang, tepatnya di KM 91.800.

    Kecelakaan yang terjadi pada sore hari ini melibatkan truk pengangkut kasur, truk pengangkut kertas, dan sebuah minibus.

    Sebuah truk fuso dengan nomor polisi BG 8640 IC diduga hilang kendali dan menabrak bagian belakang mobil Toyota Innova. 

    Tak hanya itu, truk fuso tersebut juga menghantam truk lain bernopol BE 9804 AJ yang membawa muatan kasur.

    Akibat kecelakaan ini, jalanan tol Cipularang arah Jakarta mengalami kemacetan panjang. 

    Dalam rekaman video yang beredar, terlihat jelas muatan truk fuso, yakni tumpukan kertas, berserakan di jalan.

    Begitu juga dengan kasur yang tercecer dari truk kedua.

    Selain kecelakaan, insiden ini juga memicu aksi penjarahan yang mengejutkan.

    Video viral menunjukkan sekelompok warga memasuki area tol dan mengambil kasur dari truk yang terguling tersebut. 

    Kejadian ini menambah kehebohan, memperlihatkan situasi yang semakin kacau di lokasi kecelakaan.

    Saat dikonfirmasi Tribunjabar.id, Kanit Laka Lantas Polres Purwakarta, IPDA Istiyaningrum Kemala Sari membenarkan kejadian tersebut.

    “Betul, kejadian itu terjadi sekitar pukul 17.30 WIB,” kata perempuan yang akrab dipanggil Arum itu, Sabtu (22/2/2025).

    Sebelumnya, kata dia, pihak kepolisian sudah menegur keras warga untuk tidak mengambil barang dari korban kecelakaan.

    “Untuk kerugian yang dialami pengemudi masih menunggu keterangan dari sopir, karena saat ini sopir yang terlibat kecelakaan masih menjalani perawatan medis,” ujarnya.

    Sementara itu, peristiwa penjarahan juga pernah terjadi di Lampung.

    Sopir truk ini mengalami kejadian tak menyenangkan di Way Kanan, Lampung.

    Selain truk yang mengangkut durian itu kecelakaan, dia juga mengalami penjarahan.

    Alhasil durian-durian tersebut hilang, begitu pula dengan uang miliknya.

    Seolah kerugian terganti, sopir truk ini pun berakhir mendapat bantuan.

    Polda Lampung memberikan santunan dan kebutuhan pokok pada sopir truk ini.

    Informasi berita menarik lainnya di Google News TribunJatim.com

    Santunan tersebut diberikan oleh Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika, melalui Kapolres Way Kanan AKBP Adanan Mangopang.

    Kegiatan ini berlangsung pada Rabu, 29 Januari 2025.

    Kapolres Way Kanan, AKBP Adanan Mangopang, menyampaikan keprihatinan atas kejadian yang menimpa korban.

     “Kami datang bersilaturahmi mengunjungi rumah korban murni sebagai wujud kepedulian Polri,” ujarnya.

    Bantuan sosial ini merupakan bentuk kemanusiaan yang diberikan kepada keluarga korban lakalantas.

    Adanan juga menyatakan bahwa pihaknya telah mengumpulkan informasi dan barang bukti terkait kecelakaan tersebut.

    “Apabila cukup alat bukti, maka kami akan memproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya. 

    Kapolres berharap kejadian serupa tidak terulang, terutama di wilayah hukum Polres Way Kanan.

     Ia mengimbau kepada pengemudi yang melintasi Jalur Lintas Tengah Sumatera untuk lebih berhati-hati.

    “Jika menemukan atau mengalami tindak pidana, jangan segan-segan untuk melaporkan kepada kami,” pesan Adanan.

    Sehendra, salah satu anggota keluarga korban, mengucapkan terima kasih atas kepedulian Kapolda Lampung dan jajarannya.

    “Semoga kebaikan bapak dibalas oleh Allah SWT dan pelaku pemerasan dapat segera diungkap,” kata Sehendra.

    Kecelakaan terjadi pada Minggu, 26 Januari 2025, sekitar pukul 01.00 WIB di Jalinsum Kampung Banjar Masin, Kecamatan Baradatu, Way Kanan.

    Kendaraan pick up merek Isuzu Traga warna putih dengan nomor polisi BG 8035 TG yang dikemudikan korban hilang kendali dan terguling saat menghindari kendaraan lain yang berhenti di jalur menikung.

    Akibat kecelakaan tersebut, durian yang dibawa korban diduga dijarah oleh warga setempat, dan uang serta STNK korban hilang di tempat kejadian perkara (TKP).

    Kegiatan penyerahan santunan turut dihadiri oleh Kasatlantas AKP Asep Suhendi, Kanit Regident Ipda Aprisa Putra Akhiriansa, dan Kanit Gakkum Ipda Fery Handayani, bersama personel Polres Way Kanan.

    Santunan yang diberikan berupa uang dan paket sembako diserahkan langsung oleh Kapolres Way Kanan kepada korban, Suhendra, di kediamannya di Kampung Pekon Pasar Liwa, Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat.

    Selain itu, aksi penjarahan juga diduga terjadi pada truk kecelakaan di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

    Truk mengankut kaleng-kaleng susu Bear Brand.

    Diketahui truk tersebut alami kecelakaan di Jalan Raya Langut, Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu.

    Usai terjadinya kecelakaan tunggal pada Senin (21/8/2023) kemarin, ternyata warga bukan menjarah.

    Hal itu disampaikan Kepala Desa Langut, Juju Juberudin, dan pihak kepolisian.

    Juju Juberudin menyampaikan, alasan warga mengambil susu yang berserakan tersebut karena sudah diizinkan pihak perusahaan.

    Dalam hal ini, pihaknya menegaskan, isu yang menyebut bahwa warga menjarah susu kaleng yang berserakan adalah tidak benar adanya.

    “Kemarin sudah berkoordinasi dengan Kapolsek,” ujar dia kepada Tribun Cirebon melalui sambungan seluler, Rabu (23/8/2023) malam.

    “Bahkan sudah diklarifikasi oleh pengurus mobil yang kecelakaan bahwasanya susu beruang kemarin itu adalah barang-barang yang dianggap sudah rusak.”

    Juju Juberudin menyampaikan, susu Bear Brand tersebut oleh pihak perusahaan memang akan dibuang awalnya.

    Warga pun, kata Juju Juberudin, saat pengambilan susu Bear Brand di jalan tersebut sudah mendapat izin dari perusahaan.

    Sehingga ia menepis bahwa isu yang menyebut adanya penjarahan susu di jalan oleh warga Indramayu tidaklah benar.

    Apalagi, lanjut Juju Juberudin, orang yang mengambili susu yang berserakan sebenarnya tak hanya warga di lingkungan setempat.

    Melainkan mayoritas adalah pengendara yang kebetulan saat kejadian kecelakaan melintas di lokasi kejadian.

    “Saya tegaskan kembali, ini tidak ada penjarahan,” ucap dia.

    Hal yang sama juga disampaikan Kapolres Indramayu, AKBP M Fahri Siregar, melalui Kasat Lantas Polres Indramayu, AKP Bagus Yudo Setyawan.

    Polisi dalam hal ini bahkan sudah melakukan konfirmasi secara langsung dengan pihak perusahaan.

    Menurut pihak perusahaan, susu Bear Brand yang berserakan tersebut sebenarnya adalah barang reject atau barang yang sudah rusak.

    Susu kaleng tersebut juga ditegaskan oleh pihak perusahaan, sudah tidak layak dijual.

    Pihak perusahaan bahkan menyampaikan, sudah tidak lagi menggunakan susu tersebut dan berencana memang akan dibuang.

    “Kabar yang katanya penjarahan itu tidak benar,” kata Bagus.

    Sehingga dalam kecelakaan tersebut, tidak ada bentu penjarahan oleh warga yang mengambili susu yang berserakan di jalan.

    Lanjut AKP Bagus Yudo Setyawan, mereka memang dipersilakan oleh pihak perusahaan agar bisa lebih bermanfaat.

    Pada kesempatan itu, AKP Bagus Yudo Setyawan kembali menegaskan, bahwa kejadian yang viral tersebut bukan bentuk penjarahan.

    “Setelah kami konfirmasi, memang itu diberikan kepada masyarakat,” ujar Bagus.

    Warga mengambili susu Bear Brand yang berserakan di jalan (ISTIMEWA)

    Diketahui kecelakaan yang dialami truk mengangkut susu kaleng tersebut merupakan kecelakaan tunggal.

    Kejadian berawal saat truk melaju dari arah Cirebon menuju Jakarta.

    Di lokasi kejadian, truk hilang kendali dan menabrak median jalan karena mengantuk.

    Truk pun banting stir ke kiri hingga akhirnya terguling.

    “Diduga kecelakaan ini terjadi akibat pengemudi mengantuk hingga tak dapat menguasai kemudinya,” kata Bagus.

    AKP Bagus Yudo Setyawan memastikan, dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa maupun korban luka-luka.

    Sementara sopir dan kernet, kondisinya sehat hanya mengalami trauma.

    “Saat ini bangkai truk yang sempat terguling sudah berhasil dievakuasi ke polsek Lohbener,” ujar dia.

    —– 

    Berita Jatim dan berita viral lainnya.

  • Pemkab Jepara Komitmen Berikan Bansos Tepat Sasaran kepada Masyarakat

    Pemkab Jepara Komitmen Berikan Bansos Tepat Sasaran kepada Masyarakat

    TRIBUNJATENG.COM, JEPARA – Pemerintah Kabupaten Jepara melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa (Dinsospermasdes) terus berkomitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui program bantuan sosial (bansos) dan memastikan setiap bantuan diterima oleh yang berhak. 

    Kepala Dinsospermasdes Kabupaten Jepara, Edy Marwoto menyampaikan hal itu dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat, khususnya bagi mereka yang membutuhkan.

    Menurut hal itu pun juga sebagai respon adanya laporan salah satu warga Desa Tahunan, Kecamatan Tahunan yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tetapi dikabarkan tidak pernah mendapatkan bansos dari pemerintah.

    “Sebetulnya yang bersangkutan itu penerima bansos, bukan tidak pernah menerima bansos sama sekali. Ini dibuktikan dengan penerima bansos Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan penerima bansos BLT dana desa pada tahun 2024. Keluarganya juga pernah menerima bantuan RTLH,” kata Edy Marwoto, Minggu (23/2/2024).

    Namun ternyata yang bersangkutan ini, lanjut Edy, tidak tercatat sebagai penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan bansos Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). 

    Dinsospermades Jepara pun sudah menindaklanjuti langsung terkait laporan tersebut kemarin (22/2), dengan melakukan asesmen dan memberikan bantuan kepada yang bersangkutan.

    Edy menjelaskan, yang bersangkutan telah masuk dalam DTKS tetapi Nomor Induk Kependudukan (NIK)—nya belum dilakukan pemadanan sehingga tidak tercatat. 

    “Jadi tahun 2024 itu memang ada pemadanan NIK dan terkait salah satu warga Desa Tahunan itu sudah kita lakukan pemadanan melalui koordinasi bersama pihak Disdukcapil,” ujarnya.

    Dinsospermasdes juga telah mengusulkan warga Desa Tahunan tersebut melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) agar bisa mendapatkan bansos PKH atau BPNT. 

    Namun apabila usulan ini diterima, maka Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa akan dihentikan untuk menghindari tumpang tindih bantuan.

    “Momen ini sebenarnya pas setelah diasesmen, jadi Pak Bupati itu mengirimkan usulan penerima bansos setelah tanggal 20 setiap bulannya ke Kementerian,” katanya.

    Edy menambahkan, apabila ada warga Kabupaten Jepara yang merasa berhak menerima bantuan tetapi terlewat atau diberhentikan secara tiba-tiba sebagai penerima, bisa langsung menghubungi Call Center Bupati atau melalui portal “Wadul Bupati”. 

    Laporan itu akan segera ditindaklanjuti Dinsospermasdes. Warga juga bisa langsung melapor ke Pemerintah Desa.

    “Harapannya memang Pemkab Jepara memiliki satu data, dan ini sudah pernah diusulkan di tahun 2023. Pemerintah pusat pun segera menerbitkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), dan diharapkan pada 2025, DTSEN akan diverifikasi hingga tingkat desa, sehingga data yang ada akan tervalidasi dengan baik,” tutup Edy. (Ito)

  • Kami Mendukung, Pemerintah Sudah Hitung dengan Cermat

    Kami Mendukung, Pemerintah Sudah Hitung dengan Cermat

    PIKIRAN RAKYAT – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung efisiensi anggaran oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, hingga senilai Rp750 triliun. Bagi PSI, Langkah ini dirasa perlu dilakukan.

    Juru Bicara DPP PSI Furqan AMC menilai, hal ini akan signifikan menopang banyak program kerakyatan yang sudah direncanakan Presiden Prabowo dan Kabinet Merah Putih.

    “Target Rp750 triliun itu sangat besar. Sejumlah pihak meragukan. Tapi pemerintah pasti sudah menghitung dengan sangat cermat. Ini rencana yang diperlukan untuk kemajuan bangsa. PSI mendukung,“ kata Furqan, dalam siaran persnya, di Jakarta, dikutip 23 Februari 2025.

    Furqan mengatakan, banyak program kerakyatan dicanangkan Prabowo yang memerlukan anggaran besar, salah satunya yakni makan bergizi gratis (MBG).

    Furqan menilai bahwa Program MBG pantas dilaksanakan karena dapat meningkatkan kualitas diri generasi muda yang diharapkan menjadi penerus masa depan bangsa.

    Selain itu, menurutnya, dana negara sebaiknya dialokasikan untuk Danantara, yang akan berperan sebagai penggerak utama untuk menginvestasikan uang negara dalam berbagai program strategis.

    “Investasi tersebut, seperti disampaikan Presiden Prabowo, dapat berkontribusi pada pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen selama lima tahun mendatang,” kata Furqan.

    Meski demikian, Furqan percaya bahwa tidak semua bagian anggaran akan disesuaikan oleh Prabowo.

    Kebijakan efisiensi anggaran hanya diterapkan pada kebutuhan teknis kantor, seperti perjalanan dinas, kajian-kajian, acara seremonial, dan alat tulis kantor.

    “Sementara, belanja pegawai, pelayanan publik, dan bantuan sosial tidak terdampak. Bidang pendidikan juga tidak terdampak. Jadi, misalnya isu beasiswa dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah akan dipotong, itu tidak benar,” ujar Furqan.

    Efisiensi Angaran demi Rakyat 

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memberikan pengarahan kepada Kepala Dinas Sosial se-Jawa Timur dan anggota DPRD Sulawesi Tenggara terkait spirit efisiensi anggaran di seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

    Dalam pemaparannya, Gus Ipul menyebutkan adanya efisiensi anggaran justru akan membuat birokrasi Indonesia menjadi lebih sehat.

    “Bapak-ibu pernah dengar manfaat puasa yang bisa membunuh sel kanker? Bahwa puasa itu menyehatkan badan kita. Begitu juga terkait efisiensi anggaran ini yang bisa menghapus lemak-lemak birokrasi,” kata Gus Ipul saat berdialog bersama stakeholder se-Jawa Timur di Kantor Kementerian Sosial di Jakarta, Rabu 19 Februari 2025.

    Hal itu disampaikan lantaran selama ini, anggaran yang dimiliki oleh K/L dan pemerintah daerah, khususnya anggaran pada belanja barang dan belanja modal dapat dioptimalkan dengan mengalihkannya untuk program-program yang lebih berdampak bagi masyarakat.

    “Jadi memang puasa itu punya efek luar biasa, dihilangkan lemak-lemak itu, menyehatkan birokrasi kita lewat efisiensi,” ucapnya.

    Gus Ipul menjelaskan, pada prinsipnya, efisiensi yang dilakukan justru mengedepankan kepentingan masyarakat luas melalui program-program yang pro rakyat.

    Selain itu, dia menegaskan kembali bahwa efisiensi yang dilakukan sama sekali tidak mengurangi anggaran program-program untuk kepentingan rakyat.

    “Yang untuk belanja rakyat, untuk pendidikan, itu sama sekali tidak terkena efisiensi. Bahkan Presiden mengatakan kalau diperlukan, maka akan ditambah (anggaran Bansos),” katanya. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Budi Waluya Akhiri Tugas sebagai Pj Bupati Ciamis, Ucapkan Terima Kasih atas Sinergi Selama 3 Bulan

    Budi Waluya Akhiri Tugas sebagai Pj Bupati Ciamis, Ucapkan Terima Kasih atas Sinergi Selama 3 Bulan

    JABAR EKSPRES – Penjabat (Pj) Bupati Ciamis, Budi Waluya, resmi mengakhiri masa tugasnya setelah pelantikan Bupati definitif, H. Herdiat Sunarya. Budi menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kolaborasi seluruh pihak selama memimpin daerah tersebut.

    Budi Waluya, yang menjabat sejak 1 November 2024 atau sekitar 3 bulan 20 hari, mengaku merasa terbantu oleh dukungan masyarakat, tokoh agama, pemuda, serta jajaran pemerintah. “Alhamdulillah, selama bertugas, semua berjalan lancar tanpa hambatan berarti. Ini berkat kerja sama yang solid,” ujarnya belum lama ini.

    Selama masa kepemimpinannya, Budi mengaku fokus pada menjaga stabilitas pemerintahan, terutama menjelang Pilkada. Ia juga memastikan pelayanan publik tetap optimal dan keharmonisan antar-elemen terjaga.

    BACA JUGA:Akademisi Dukung Pengurangan Hibah Bansos di Kabupaten Ciamis

    Salah satu capaian signifikan yang ia soroti adalah peningkatan nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) dari 78 menjadi 91 pada 2024. “Ini pencapaian luar biasa berkat sinergi semua pihak. Tata kelola pemerintahan di Ciamis semakin baik,” tegasnya.

    Program unggulan seperti Desa Antikorupsi turut menjadi perhatian Budi. Ia berharap inisiatif tersebut terus berkembang untuk memastikan transparansi dan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

    Selain itu, pembangunan daerah, peningkatan kesejahteraan, serta layanan publik disebutnya tetap berjalan sesuai target.

    Budi berkesempatan menyampaikan kesan mendalam selama bertugas di Ciamis. Ia mengaku nyaman berkat dukungan berbagai pihak dan menemukan ‘keluarga baru’ di tengah masyarakat.

    “Saya merasa betah di sini. Semoga di bawah kepemimpinan Bupati Herdiat, Ciamis semakin maju dan sejahtera,” tutupnya penuh harap. (CEP)

  • Bersih-Bersih Bareng Prabowo, Mahasiswa Ikut Bergerak Lawan Korupsi

    Bersih-Bersih Bareng Prabowo, Mahasiswa Ikut Bergerak Lawan Korupsi

    Jakarta: Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya terhadap tata kelola yang bersih lewat kebijakan efisiensi anggaran. Selain menghemat, langkah ini juga menutup celah korupsi tanpa memangkas belanja pegawai, layanan publik, atau bantuan sosial.
     

    “Semua pelayanan masyarakat tetap berjalan seperti biasa, tanpa ada gangguan yang merugikan rakyat,” kata Akademisi Unismuh Makassar, Ridwan Fawallang. Ia menegaskan efisiensi ini justru mengontrol anggaran agar tak disalahgunakan.
     

    Senada, Akademisi UMI Dr. Mohammad Arief menekankan pentingnya pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi. “Mahasiswa perlu dibekali pemahaman mendalam tentang kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan,” ujarnya.
     

    Mahasiswa pun mulai aktif mengawal kebijakan publik. Koordinator KMAK Sulselbar, Djusman AR, menilai mereka berperan strategis dalam pencegahan korupsi. “Dengan pendekatan kreatif dan moral, mereka bisa memengaruhi kebijakan publik serta membentuk budaya antikorupsi,” tuturnya.
     

    Ketatnya pengawasan anggaran dan meningkatnya peran mahasiswa diharapkan membawa Indonesia menuju era pemerintahan yang lebih transparan dan berintegritas.
     

    Jakarta: Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya terhadap tata kelola yang bersih lewat kebijakan efisiensi anggaran. Selain menghemat, langkah ini juga menutup celah korupsi tanpa memangkas belanja pegawai, layanan publik, atau bantuan sosial.
     

    “Semua pelayanan masyarakat tetap berjalan seperti biasa, tanpa ada gangguan yang merugikan rakyat,” kata Akademisi Unismuh Makassar, Ridwan Fawallang. Ia menegaskan efisiensi ini justru mengontrol anggaran agar tak disalahgunakan.
     

    Senada, Akademisi UMI Dr. Mohammad Arief menekankan pentingnya pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi. “Mahasiswa perlu dibekali pemahaman mendalam tentang kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan,” ujarnya.
     

    Mahasiswa pun mulai aktif mengawal kebijakan publik. Koordinator KMAK Sulselbar, Djusman AR, menilai mereka berperan strategis dalam pencegahan korupsi. “Dengan pendekatan kreatif dan moral, mereka bisa memengaruhi kebijakan publik serta membentuk budaya antikorupsi,” tuturnya.
     

    Ketatnya pengawasan anggaran dan meningkatnya peran mahasiswa diharapkan membawa Indonesia menuju era pemerintahan yang lebih transparan dan berintegritas.
     

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (WAN)

  • Dewan Ekonomi Klarifikasi Pernyataan Luhut: Tidak Ada Penghapusan Subsidi BBM

    Dewan Ekonomi Klarifikasi Pernyataan Luhut: Tidak Ada Penghapusan Subsidi BBM

    Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Ekonomi Nasional (DEN) memberikan klarifikasi terkait pernyataan Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan yang akan mengusulkan penghapusan subsidi BBM dalam 2 tahun ke depan.

    Juru Bicara DEN Jodi Mahardi mengatakan, hingga saat ini belum ada keputusan yang  diambil terkait perubahan subsidi BBM. Oleh karena itu, dia menegaskan bahwa tidak ada wacana penghapusan subsidi BBM pada 2027.

    Jodi juga menegaskan bahwa statement yang disampaikan sebelumnya Luhut, adalah wacana usulan untuk menyalurkan subsidi BBM lebih tepat sasaran.

    “Ini melalui subsidi langsung kepada masyarakat yang berhak mendapatkan subsidi tersebut, bukan penghapusan subsidi,” ucap Jodi melalui keterangan resmi dikutip pada Sabtu (23/2/2025).

    Menurut Jodi, penyaluran subsidi tepat sasaran ini penting. Pasalnya, mekanisme subsidi BBM saat ini banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu.

    Adapun pernyataan Luhut usulan wacana subsidi tepat sasaran dari Luhut pun disebut masih wacana. Oleh karena itu masih perlu pengkajian mendalam dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan masukan dari masyarakat serta akademisi.

    Jodi menyebut, saat ini pemerintah terus melakukan perbaikan database kelompok masyarakat yang berhak memperoleh subsidi. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa subsidi bisa disalurkan lebih tepat sasaran.

    “Di mana salah satu inisiatif yang dilakukan adalah melalui digitalisasi database tersebut sehingga pembaharuan data kelompok masyarakat yang berhak menerima subsidi bisa dilakukan lebih cepat,” imbuhnya.

    Menurut Jodi, dengan mekanisme penyaluran yang lebih tepat sasaran, manfaatnya akan lebih adil dan merata. Oleh karena itu, kebijakan ini akan terus dikaji dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas.

    “Dengan pendekatan yang lebih transparan dan berbasis data, diharapkan subsidi BBM dapat benar-benar membantu masyarakat yang membutuhkan, sekaligus  mengurangi potensi pemborosan anggaran negara,” tutupnya.

    Sebelumnya, Luhut memberi sinyal bahwa penyaluran subsidi diharapkan tidak lagi berbasis komoditas, seperti mekanisme subsidi BBM saat ini, dalam 2 tahun ke depan.  

    “Saya berpikir dan saya sampaikan kepada Presiden [Prabowo Subianto], dalam 2 tahun ke depan kita mungkin bisa mencapai satu harga, tidak ada lagi subsidi untuk barang, seperti BBM, Solar,” kata Luhut dalam acara Economic Outlook 2025, Kamis (20/2/2025).

    Menurut Luhut, bantuan sosial berupa subsidi dari pemerintah mestinya langsung diberikan ke individu masyarakat yang berhak menerima. Artinya, dia menyarankan untuk subsidi langsung yang berbasis penerima manfaat, bukan komoditas seperti BBM. 

  • Cara Mencairkan Bansos BPNT 2025, Jangan Sampai Ketinggalan!

    Cara Mencairkan Bansos BPNT 2025, Jangan Sampai Ketinggalan!

    Jakarta: Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) kembali disalurkan pada Februari 2025 untuk membantu keluarga kurang mampu mendapatkan kebutuhan pokok.
     
    Mengutip postingan Instagram Kementerian Sosial, Sabtu, 21 Februari 2025, program ini menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah kepada masyarakat golongan miskin dan rentan. Program ini bertujuan untuk mengurangi beban ekonomi keluarga dan meningkatkan taraf hidup mereka.
     
    Nah, bagi Sobat Medcom yang juga penerima BPNT jangan sampai ketinggalan, simak cara mencairkan BPNT 2025 di artikel ini ya.
     

    Jadwal penyaluran bansos BPNT Februari 2025
    Mengutip laman Fahum UMSU, Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) telah mengumumkan bahwa jadwal penyaluran bansos BPNT pada Februari 2025 akan dilakukan secara bertahap kepada setiap penerimanya.
     
    Proses penyaluran bantuan ini akan berlangsung hingga akhir bulan ini. Setiap masyarakat yang terdaftar sebagai penerima akan mendapatkan bantuan dalam waktu yang berbeda-beda berdasarkan kebijakan setiap wilayah.
    Nominal dana bansos BPNT Februari 2025
    Jumlah nominal dana bansos BPNT yang akan disalurkan oleh pemerintah kepada para penerima berjumlah Rp400.000 per tahap (pencairan 2 bulan).
     
    Dana bantuan ini akan disalurkan secara langsung ke rekening Bank Himbara (BRI, BNI, BTN, Mandiri) milik penerima.
     

    Cara pengambilan dana bansos BPNT Februari 2025
    Bagi masyarakat yang ingin mengambil dana bansos BPNT di bulan Februari 2025 dapat mengikuti beberapa prosedur berikut:

    Kunjungi ATM bank yang terdaftar untuk penyaluran BPNT.
    Masukkan kartu ATM ke dalam mesin ATM dan pilih bahasa yang diinginkan.
    Masukkan PIN Anda.
    Pilih menu tarik tunai.
    Tentukan jumlah uang yang dibutuhkan.
    Pilih sumber dana ‘tabungan’.
    Tunggu prosesnya, lalu ambil uang dari mesin ATM.

    Bansos BPNT 2025 menjadi salah satu bentuk bantuan penting bagi masyarakat kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan pangan.
     
    Pastikan kamu memenuhi syarat, cek status penerimaan secara online, dan ikuti prosedur pencairan agar bisa segera menggunakan bantuan ini.
     
    Jangan sampai kelewatan! Segera cek dan cairkan BPNT 2025 agar kebutuhan pangan tetap terpenuhi.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Bansos BLT BBM 2025 Sudah Cair? Cek di Sini!

    Mengapa Warga atau Keluarga Tidak Bisa Dapat Bansos? Ini Alasannya

    PIKIRAN RAKYAT – Bansos dirancang oleh pemerintah untuk memberikan bantuan bagi keluarga miskin atau rentan di Indonesia, agar mereka mudah memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

    Meskipun demikian, ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang tidak bisa mendapatkan bansos biarpun orang tersebut berasal dari keluarga miskin.

    Di bawah ini, Pikiran-Rakyat.com merangkum beberapa alasan seseorang tidak bisa mendapatkan bansos dari pemerintah, apa saja?

    Alasan Seseorang atau Keluarga Tidak Bisa Dapat Bansos

    1. Data Tidak Terdaftar atau Tidak Akurat

    Bantuan sosial diberikan berdasarkan data resmi pemerintah, seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Jika data seseorang tidak terdaftar atau terdapat kesalahan, mereka mungkin tidak menerima bantuan. Masalah yang sering terjadi antara lain:

    Kesalahan Input Data: Data pribadi, seperti nama atau Nomor Induk Kependudukan (NIK), salah saat pengisian.

    Tidak Terdaftar di DTKS: Warga yang belum masuk sistem pendataan resmi.

    Perubahan Status Sosial: Perubahan alamat atau kondisi ekonomi bisa mengubah status penerima.

    Setiap program bansos memiliki syarat khusus yang harus dipenuhi. Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan meliputi:

    Pendapatan Rendah: Program umumnya ditujukan untuk keluarga berpenghasilan di bawah garis kemiskinan.

    Kondisi Keluarga: Jumlah anggota keluarga, status kesehatan, hingga situasi sosial menjadi faktor penting.

    Status Sosial: Program tertentu hanya diberikan kepada balita, lansia, atau penyandang disabilitas.

    3. Dokumen Administrasi Tidak Lengkap

    Syarat administratif, seperti Kartu Keluarga (KK) atau NIK, wajib dilengkapi. Jika ada dokumen yang tidak valid atau tidak lengkap, pengajuan bantuan dapat ditolak.

    4. Sudah Terdaftar di Program Lain

    Penerima yang sudah mendapat bantuan dari program pemerintah lain mungkin tidak lagi memenuhi syarat untuk bansos tambahan. Tujuan utamanya adalah menghindari tumpang tindih bantuan.

    5. Kesalahan dalam Penyaluran Bantuan

    Distribusi bansos terkadang mengalami hambatan, seperti kesalahan teknis saat transfer dana atau masalah dalam pencairan. Hal ini dapat menyebabkan penerima sah tidak mendapatkan bantuan yang telah dijadwalkan.

    6. Wilayah Sulit Terjangkau

    Warga yang tinggal di daerah terpencil atau dengan infrastruktur terbatas mungkin menghadapi kendala, seperti tidak tersedianya akses internet untuk pendaftaran atau kurangnya data yang memadai.

    7. Penyalahgunaan Data

    Dalam beberapa kasus, data yang dipalsukan atau dimanipulasi bisa membuat penerima yang tidak layak mendapatkan bansos. Pemerintah biasanya akan melakukan verifikasi ulang, dan penerima yang tidak memenuhi syarat akan dihapus dari daftar.

    8. Tidak Mengikuti Prosedur yang Ditentukan

    Program bansos tertentu mewajibkan pendaftaran ulang atau proses verifikasi secara berkala, seperti pada Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan PIP. Warga yang melewatkan proses ini berisiko kehilangan kesempatan mendapatkan bantuan.

    Dengan memahami faktor-faktor ini, masyarakat dapat lebih mempersiapkan diri dan memastikan mereka memenuhi semua persyaratan yang dibutuhkan untuk menerima bantuan sosial.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • PSI: Efisiensi anggaran hingga Rp750 triliun perlu dilakukan 

    PSI: Efisiensi anggaran hingga Rp750 triliun perlu dilakukan 

    Jakarta (ANTARA) – Juru Bicara DPP PSI Furqan AMC menilai efisiensi anggaran hingga senilai Rp750 triliun perlu dilakukan demi menopang banyak program kerakyatan yang telah direncanakan Presiden Prabowo Subianto.

    “Target Rp750 triliun itu sangat besar. Sejumlah pihak meragukan. Tapi pemerintah pasti sudah menghitung dengan sangat cermat. Ini rencana yang diperlukan untuk kemajuan bangsa. PSI mendukung,“ kata Furqan dalam siaran persnya, di Jakarta, Sabtu.

    Furqan menilai banyak program kerakyatan dicanangkan Prabowo yang memerlukan anggaran besar, salah satunya yakni makan bergizi gratis (MBG).

    Program MBG ini dinilai Furqan layak untuk dijalankan karena dapat memperbaiki kualitas diri anak bangsa yang diproyeksikan akan menjadi penerus masa depan.

    Selebihnya, menurut dia, anggaran negara bisa dialokasikan ke Danantara yang akan menjadi motor penggerak uang negara untuk diinvestasikan ke program-program strategis.

    “Investasi tersebut, seperti disampaikan Presiden Prabowo, dapat berkontribusi pada pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen selama lima tahun mendatang,” kata Furqan.

    Walau demikian, Furqan meyakini tidak semua lini mata anggaran akan diefisiensikan Prabowo. Kebijakan efisiensi anggaran hanya berlaku di kebutuhan teknis kantor seperti perjalanan dinas, kajian-kajian, kegiatan seremonial dan alat tulis kantor.

    “Sementara, belanja pegawai, pelayanan publik, dan bantuan sosial tidak terdampak. Bidang pendidikan juga tidak terdampak. Jadi, misalnya isu beasiswa dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah akan dipotong, itu tidak benar,” ujar Furqan.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025