Xcloud.id

Topik: Bantuan Sosial

  • DTSEN Masuk Tahap Ground Checking, Wamensos Agus Jabo: Ini Langkah Penting Validitas Data

    DTSEN Masuk Tahap Ground Checking, Wamensos Agus Jabo: Ini Langkah Penting Validitas Data

    DTSEN Masuk Tahap Ground Checking, Wamensos Agus Jabo: Ini Langkah Penting Validitas Data
    Penulis
    KOMPAS.com
    –
    Data Tunggal Sosial Ekonomi
    Nasional (
    DTSEN
    ) telah memasuki tahapan uji petik atau
    ground checking
    sebelum benar-benar digunakan sebagai acuan penyaluran bantuan sosial dan program pemberdayaan masyarakat.
    ”
    Ground checking
    menjadi langkah penting untuk memastikan validitas data,” kata Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono dalam siaran persnya, Jumat (28/2/2025).
    Ia menyatakan, pada tahap
     ground checking
    ini akan melibatkan lebih dari 33.000 pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di seluruh Indonesia. Kementerian Sosial (Kemensos) bersinergi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melatih para pendamping dalam melakukan pengecekan dan pemutakhiran data.
    Hal tersebut dikatakan Wamensos Agus Jabo Priyono yang mewakili Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, saat menghadiri Rapat Tinggi Menteri (RTM) di kantor Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM), Jakarta, Kamis (27/2/2025)
    Pada kesempatan itu, Wamensos Agus Jabo berkordinasi dan melaporkan
    update
    terbaru tahapan uji petik DTSEN dengan para menteri terkait.
    Para menteri itu adalah Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Menteri Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy,  Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nugroho Sulistyo, serta Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti.
    Lalu juga para pejabat Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian, perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Komunikasi dan DIgital (Kemenkomdigi), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kememterian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDT), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
    Wamensos Agus Jabo menyatakan bahwa progres pada tahapan g
    round checking
    akan dilaporkan dan dikordinasikan secara berkala kepada para stakeholder tersebut.
    Hal tersebut, lanjut dia, penting dilakukan agar penggunaan dan pemanfaatan data bisa akurat guna mendukung efektivitas program pemberantasan kemiskinan. Untuk itu, diperlukan sinergi berbagai pihak termasuk antara pemerintah pusat dan daerah.
    Pemutakhiran DTSEN dilakukan melalui dua mekanisme utama.
    Pertama
    , melalui sistem birokrasi berjenjang, dari pemerintah daerah hingga pusat, untuk memastikan data telah diverifikasi secara administratif.
    Kedua
    , dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat, agar setiap perubahan kondisi sosial ekonomi dapat terdeteksi lebih cepat dan akurat.
    Untuk mendukung proses ini, Kemensos memiliki aplikasi Cek Bansos. Aplikasi ini memungkinkan masyarakat mengecek status bantuan serta melaporkan perubahan kondisi ekonomi mereka, sehingga pendataan lebih akurat dan responsif.
    Sebelumnya, Agus Jabo mengatakan, Presiden Prabowo Subianto merasa resah karena bantuan sosial (Bansos) di daerah banyak yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, presiden memerintahkan penyusunan data tunggal.
    “Setelah DTSEN keluar kita keluar, kita berangkat dari situ. Targetnya pengentasan kemiskinan,” katanya.
    Ia menuturkan Presiden Prabowo ingin agar persoalan kemiskinan ekstrem tuntas pada 2026. Program pengentasan kemiskinan ekstrem merupakan salah satu prioritas presiden.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DKI kemarin, operasional museum hingga pemutakhiran data DTSEN

    DKI kemarin, operasional museum hingga pemutakhiran data DTSEN

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita seputar DKI Jakarta pada Kamis (27/2) kemarin masih layak untuk disimak hari ini.

    Antara lain penetapan jam operasional (buka dan tutup) museum saat Ramadhan 1446 Hijriah.

    Selain itu BPS DKI Jakarta akan memutakhirkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) setiap tiga bulan sekali untuk memastikan penyaluran bantuan sosial hingga perlindungan sosial lebih efektif dan akurat.

    Berikut lima pemberitaan DKI Jakarta kemarin yang masih dapat dinikmati para pembaca untuk mengawali pagi hari ini:

    DKI tetapkan operasional museum saat Ramadhan sesuaikan jam kerja ASN

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menetapkan jam operasional (buka dan tutup) museum saat Ramadhan 1446 Hijriah menyesuaikan dengan jam kerja Aparatur Sipil Negara (ASN).

    “Jam operasional museum pada saat Ramadhan biasanya mengikuti jam kerja ASN sesuai surat edaran,” kata Kepala Bidang Perlindungan Kebudayaan Dinas Kebudayaan DKI Jakarta Linda Enriany saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

    Berita selengkapnya klik di sini

    Para penziarah memadati area Taman Pemakaman Umum TPU Karet Bivak, Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2025) menjelang masuknya bulan Ramadhan. (ANTARA/Yamsyina Hawnan)

    Jaga bulan suci, KPID DKI sosialisasikan Tayangan Ramah Ramadhan

    Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DKI Jakarta mensosialisasikan Surat Edaran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Siaran pada Bulan Ramadhan.

    “Ini agar media dan lembaga penyiaran tanpa terkecuali dapat menjaga kesucian dan kekhusyukan Ramadhan melalui tayangan yang edukatif, informatif dan menghibur tanpa melanggar norma agama serta budaya kita,” kata Ketua KPID DKI Jakarta, Puji Hartoyo dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.

    Berita selengkapnya klik di sini

    DLH DKI sebut 840 dari 2.748 RW di Jakarta belum punya bank sampah

    Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta menyebut sebanyak 840 RW dari 2.748 RW di Jakarta belum memiliki bank sampah.

    “Angkanya masih cukup banyak, dan target kami selama 100 hari ke depan, 840 RW yang belum punya bank sampah, belum membentuk bank sampah, maka wajib membentuk bank sampah tersebut,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup Asep Kuswanto di Jakarta, Kamis.

    Berita selengkapnya klik di sini

    Perajin membuat kerajinan dari limbah kertas di Bank Sampah Tri Alam Lestari, Jakarta, Kamis (27/2/2025). Produk kerajinan limbah kertas tersebut dijual dengan harga Rp50 ribu hingga Rp300 ribu per buah tergantung ukuran. ANTARA FOTO/Fathul Habib Sholeh/Adm/wpa.

    Pemprov DKI terus pantau pendistribusian elpiji 3 kg

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus memantau pendataan dan pendistribusian elpiji 3 kg di tingkat agen serta pangkalan guna memastikan keamanan persediaan hingga Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) seperti Ramadhan dan Lebaran.

    “Monitoring dilakukan bersama PT Pertamina ke agen dan pangkalan di lima wilayah kota,” kata Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta Elisabeth Ratu Rante Allo saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

    Berita selengkapnya klik di sini

    BPS DKI akan memutakhirkan data yang ada di DTSEN setiap tiga bulan

    Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta akan memutakhirkan data yang ada di Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) setiap tiga bulan sekali untuk memastikan penyaluran bantuan sosial hingga perlindungan sosial lebih efektif dan akurat.

    “Data yang terus dimutakhirkan menjadi penting. Dinamika penduduk itu cepat. Komitmen Menteri Sosial, BPS akan berlanjut setiap tiga bulan akan dilakukan pemutakhiran untuk memastikan bagaimana aktualisasi daripada data yang kita miliki,” kata Kepala BPS DKI Jakarta Nurul Hasanudin di Jakarta, Kamis.

    Berita selengkapnya klik di sini

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sambut Ramadan, Kapolri dan Panglima TNI Salurkan 161 Ribu Paket Bansos – Halaman all

    Sambut Ramadan, Kapolri dan Panglima TNI Salurkan 161 Ribu Paket Bansos – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memberikan bantuan sosial menjelang masuknya bulan Ramadan.

    Pemberian bantuan ini juga dihadiri Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan para pejabat TNI-Polri.

    Tercatat, ada 161.411 paket yang dibagikan, dengan rincian 17.250 bantuan sosial (bansos) dibagikan kepada 55 elemen mahasiswa seluruh Indonesia.

    Jajaran Polda pun turut dibagikan bansos sebanyak 144.161 paket.

    Paket bansos yang diberikan tersebut berisi mie instan, beras, tepung terigu, gula pasir, dan minyak goreng.

    “Hari ini kita mendapatkan kesempatan bersama-sama berkumpul hari ini dalam rangka menghadapi bulan suci Ramadan 1446 Hijriah dan hari ini secara serentak kita akan melaksanakan kegiatan bakti sosial bersama, gabungan bersama TNI, Polri dan seluruh OKP aliansi mahasiswa dan rekan-rekan BEM,” kata Listyo di Lapangan Bhayangkara Polri, Jakarta Selatan, Kamis (27/2/25).

    Listyo pun menyapa sejumlah perwakilan Polda untuk memastikan kesiapan pemberian bansos di daerah-daerah.

    Dengan begitu, bansos ini dapat dirasakan manfaatnya secara menyeluruh di tiap daerah.

    “Saya kira ini tentunya bentuk dari kebersamaan antara TNI-Polri, dan stakeholder, pejabat di daerah, bersama-sama dengan elemen pemuda, elemen mahasiswa,” ujar Listyo.

    Diungkapkan Listyo, kegiatan ini diharapkan dapat dipertahankan dan bisa bermanfaat bagi masyarakat dan membantu pemenuhan kebutuhan menjelang bulan suci Ramadan.

    Sebelumnya, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyebut adanya kemungkinan kemungkinan perbedaan jatuhnya awal puasa Ramadhan 2025 antara Pemerintah dengan Muhammadiyah.

    Menanggapi hal tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan semua pihak bisa memprediksi waktu awal Ramadan.

    Meski begitu, Nasaruddin mengatakan bahwa keputusan Pemerintah mengenai awal Ramadan ditentukan oleh Sidang Isbat.

    “Ya semua orang bisa memprediksi. Tapi keputusan rapat menentukan esok,” kata Nasaruddin di kantor Kemenko PM, Jakarta, Kamis (27/2/2025).

    Dirinya mengatakan jika ada masyarakat yang telah menyaksikan hilal, maka bulan baru dalam kalender Hijriah sudah bisa ditetapkan.

    Hilal adalah bulan sabit muda yang pertama dilihat setelah terjadinya bulan baru.

    Terlihatnya hilal selama ini menjadi penentu awal Ramadan hingga Idul Fitri.

    “Kalau ada yang menyaksikan bulan, kenapa harus ditunda. Kalau enggak baru kita diskusi,” kata Nasaruddin.

    Nasaruddin mengatakan penentuan awal Ramadan akan dilakukan pada Sidang Isbat.

    “Besok kita Sidang Isbat. Besok kita tentukan. Hadirlah besok ya,” pungkasnya.

    Sebelumnya, BRIN memprediksi tanggal 1 Ramadhan 1446 H akan jatuh pada 2 Maret 2025 berdasarkan metode penentuan hisab dan rukyat.

    Prediksi kapan awal puasa Ramadhan 2025 tersebut berbeda dengan yang telah ditetapkan Muhammadiyah di mana 1 Ramadhan 1446 H jatuh pada 1 Maret 2025.

  • Rapat Tingkat Menteri Rapat Bahas DTSEN, Cak Imin: Sudah Tahap Penyempurnaan – Halaman all

    Rapat Tingkat Menteri Rapat Bahas DTSEN, Cak Imin: Sudah Tahap Penyempurnaan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sejumlah kementerian dan lembaga melakukan Rapat Tingkat Menteri di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM), Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2025).

    Adapun rapat ini membahas Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang telah masuk pada tahap penyempurnaan.

    Menko PM, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, mengatakan hal itu penting dilakukan agar penggunaan dan pemanfaatan data bisa valid dan akurat.

    “Sekarang kami sedang fokus pada penyempurnaan dan penguatan DTSEN. Penyempurnaan ini urgen agar pemanfaatan DTSEN bisa optimal, lengkap, akurat, aman, dan siap untuk digunakan,” jelas Cak Imin dalam jumpa pers usai rapat.

    Ia juga menekankan keakuratan DTSEN menjadi salah satu faktor kunci penghilangan kemiskinan ekstrem.

    Selain itu, penyempurnaan dan penguatan ekosistem DTSEN dilakukan melalui ground checking, serta pelibatan kepala daerah untuk memastikan validitas data.

    DTSEN, lanjut Cak Imin, akan merevolusi sistem data sosial dan ekonomi bangsa.

    Oleh karena itu, prosesnya harus dipastikan dengan teliti agar pemanfaatannya bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

    “Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden, kami perlu memastikan bahwa DTSEN ini akan menjadi basis data tunggal dalam penyaluran berbagai bantuan sosial-ekonomi untuk masyarakat. Agar penyaluran bisa tepat sasaran dan efektif untuk pengentasan kemiskinan,” tuturnya.

    Dalam upaya menyiapkan infrastruktur digital, Menko PM dan kementerian serta lembaga pelaksana DTSEN sepakat bahwa seluruh data akan diintegrasikan ke dalam satu platform.

    Nantinya, Pusat Data Nasional akan menjadi rumah untuk semua data, yang keamanannya dijamin oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

    Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 mengenai DTSEN bertujuan mendukung keterpaduan program pembangunan nasional dan sinergi antar kementerian dan lembaga.

    Total 17 kementerian dan lembaga yang hadir dalam rapat yang berlangsung pada sore hari ini, yakni:

    Menko Perekonomian
    Kementerian Dalam Negeri
    Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
    Kementerian Komunikasi dan Digital
    Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
    Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
    Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan TeknologiKementerian Agama
    Kementerian Sosial
    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Keuangan
    Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal
    Badan Pusat Statistik
    Badan Siber dan Sandi Negara
    Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
    Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
    Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

    (*)

  • Polda Jatim Gelar Baksos Polri Presisi, 12 Ribu Sembako Siap Dibagikan

    Polda Jatim Gelar Baksos Polri Presisi, 12 Ribu Sembako Siap Dibagikan

    Surabaya (beritajatim.com) – Polda Jatim menggelar bakti sosial (baksos) Polri Presisi jelang Ramadhan 2025. Dalam kegiatan itu, 12 ribu sembako siap dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam acara ini, Polda Jatim juga menggandeng Kodam V Brawijaya, Mahasiswa dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP).

    Kapolda Jatim, Komjen Imam Sugiharto mengatakan, Sebanyak 12.050 paket sembako akan disalurkan ke seluruh wilayah jajaran atau di 38 Kabupaten dan Kota di Jawa Timur. Nantinya, tiap-tiap pengurus bisa membagikan sembako itu kepada masyarakat yang membutuhkan.

    “Dengan kegiatan ini dapat menyampaikan kegiatan pusat yang harus diimplementasikan di kewilayahan terutama di daerah-daerah. Seperti salah satu program makan bergizi gratis bisa dilaksanakan segera, sehingga program itu terlaksana dengan baik,” kata Imam, Kamis (27/02/2025).

    Selain untuk bantuan sosial, kegiatan ini bertujuan sebagai silaturahmi bersama mahasiswa di Jawa Timur. Polda Jatim berharap kegiatan serupa bisa terjadi kembali untuk membangun sinergi antar stakeholder demi masyarakat Jawa Timur.

    “Kebersamaan ini perlu dalam rangka membangun kolaborasi, kekuatan serta koordinasi untuk menguatkan hubungan antara TNI, Polri, dan Stakeholder terkait dengan unsur kemahasiswaan,” tuturnya.

    Pada kegiatan ini jumlah personel yang terlibat sebanyak 2.230 personel, untuk polda jatim 280 personel serta Polres jajaran sebanyak 1.950 personel. Seluruh personel yang terlibat diharapkan mampu untuk menyeleksi penerima bantuan sehingga bisa tersalurkan sesuai sasaran. (ang/kun)

  • Lembaga Filantropi hingga Pengelola Zakat Dapat Akses DTSEN untuk Salurkan Bantuan

    Lembaga Filantropi hingga Pengelola Zakat Dapat Akses DTSEN untuk Salurkan Bantuan

    Lembaga Filantropi hingga Pengelola Zakat Dapat Akses DTSEN untuk Salurkan Bantuan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyatakan,
    lembaga filantropi
    hingga pengelola zakat, infak, dan sedekah dapat menggunakan 
    Data Tunggal Sosial Ekonomi
    Nasional (
    DTSEN
    ).
    Cak Imin
    , sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa akses itu dibuka agar lembaga-lembaga itu dapat berpartisipasi dalam menanggulangi kemiskinan secara sinergi dengan pemerintah dan tapat sasaran,
     
    “Kita juga bersyukur
    data tunggal sosial ekonomi
    nasional ini akan mempermudah keterlibatan filantropi, lembaga-lembaga kemasyarakatan sosial, dan lembaga berbasis keagamaan serta keumatan zakat, infak, sedekah, dan lembaga keagamaan yang memiliki kegiatan bantuan sosial,” kata Cak Imin di Kantor Kemenko PM, Jakarta, Kamis (27/2/2025).
    “Sehingga partisipasi yang dilakukan pemerintah dengan yang dilakukan badan-badan sosial lainnya non-pemerintah bisa bersinergi,” ujar dia.
    Menurut Cak Imin, dana sosial berbasis keagamaan  dapat dikelola lebih terukur dengan menggunakan data yang sama dengan yang dimiliki pemerintah.
    Harapannya, bantuan dari pemerintah dan badan sosial non-pemerintah bisa lebih terkoordinasi dan tepat sasaran.
    Ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa ini menambahkan pemerintah tengah menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait lembaga bantuan sosial dan perlindungan sosial nonpemerintah untuk memastikan kepastian hukum dalam penyaluran bantuan.
    “Mereka merasa sudah waktunya diberi satu regulasi yang memberi kepastian. Tapi tahap awal tentu dalam koordinasi yang lebih serius,” kata dia.
    Cak Imin menegaskan bahwa semua bantuan sosial, baik dari pemerintah maupun lembaga sosial, harus berbasis data tunggal agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penyaluran bantuan dan upaya
    pengentasan kemiskinan
    bisa lebih efektif.
    “Pada akhirnya, semua harus menggunakan data tunggal agar upaya kita dalam menanggulangi kemiskinan lebih tepat sasaran dan tidak tumpang tindih,” ujar Cak Imin.
    DTSEN merupakan integrasi tiga pangkalan data utama, yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Registrasi Sosial Ekonomi, Registrasi Sosial Ekonomi, dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
    Konsolidasi data ini kemudian diuji silang oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) milik Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna memastikan akurasi data.
    Ke depan, DTSEN akan menjadi acuan baru bagi seluruh kementerian dan lembaga maupun pemerintah daerah (pemda) untuk penyaluran bantuan sosial (bansos) dan program pemberdayaan yang lebih tepat sasaran.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ini Syarat Pembentukan RT Baru di Wilayah Jawa Tengah, Berikut Dokumen yang Harus Dilengkapi

    Ini Syarat Pembentukan RT Baru di Wilayah Jawa Tengah, Berikut Dokumen yang Harus Dilengkapi

    TRIBUNJATENG.COM– Ini Syarat pembentukan RT di wilayah Jawa Tengah.

    Membentuk Rukun Tetangga (RT) baru dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan lingkungan.

    Dengan jumlah warga yang semakin banyak, kadang sebuah RT tidak lagi mampu mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi seluruh warganya.

    Salah satu syarat utama dalam membentuk RT baru adalah jumlah kepala keluarga (KK). 

    Umumnya, pembentukan RT baru membutuhkan minimal 30 kepala keluarga. 

    Namun, angka ini bisa bervariasi tergantung aturan daerah masing-masing. Pastikan untuk berkonsultasi dengan kelurahan atau kecamatan setempat untuk mengetahui persyaratan resmi di daerah Anda.

    Pembentukan RT harus melalui musyawarah warga.

    Dalam rapat ini, warga yang ingin membentuk RT baru harus menyepakati pembentukan tersebut.

    Keputusan diambil berdasarkan suara mayoritas, dan penting untuk menjamin bahwa seluruh warga yang terkena dampak telah diinformasikan dengan jelas tentang rencana ini.

    Setelah kesepakatan warga tercapai, langkah berikutnya adalah mendapatkan persetujuan dari kelurahan.

    Ajukan proposal tertulis yang berisi alasan pembentukan RT baru, jumlah KK, serta peta wilayah yang akan menjadi RT baru.

    Kelurahan kemudian akan mengevaluasi proposal tersebut sebelum memberikan persetujuan.

    Setelah RT baru disetujui, pemilihan Ketua RT menjadi langkah selanjutnya.

    Ketua RT dipilih melalui pemungutan suara oleh warga dalam musyawarah.

    Ketua yang terpilih harus bertanggung jawab mengelola urusan administratif, keamanan, dan kesejahteraan lingkungan.

    Untuk legalitas, RT baru harus didaftarkan ke kecamatan dan pemerintah daerah. Dokumen yang biasanya diperlukan meliputi:

    Surat keterangan persetujuan warga
    Notulen rapat pembentukan RT
    Data kepala keluarga yang terlibat
    Peta wilayah RT baru
    Keuntungan Membentuk RT Baru

    manfaat Membentuk RT baru:

    Pengelolaan Lingkungan yang Lebih Efisien: RT dengan jumlah warga yang lebih sedikit akan lebih mudah dalam pengelolaan kegiatan lingkungan, kebersihan, dan keamanan.

    Peningkatan Kualitas Komunikasi: Warga dapat lebih mudah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pengurus RT yang lebih terfokus.

    Percepatan Pelayanan Publik: Dengan pembagian RT yang lebih kecil, layanan seperti pendataan warga dan bantuan sosial bisa lebih cepat dan merata.

    Membentuk RT baru adalah langkah yang penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik dan terkelola dengan baik. 

    Pastikan untuk memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dan melibatkan seluruh warga dalam prosesnya.

    Dengan koordinasi yang baik, RT baru dapat meningkatkan kesejahteraan dan keamanan warga.

  • Lembaga Filantropi hingga Pengelola Zakat Dapat Akses DTSEN untuk Salurkan Bantuan

    Guru Non-ASN yang Terdaftar dalam DTSEN Bakal Dapat Bansos

    Guru Non-ASN yang Terdaftar dalam DTSEN Bakal Dapat Bansos
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Guru non-Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdaftar dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (
    DTSEN
    ) akan mendapatkan bantuan sosial (bansos) dari negara.
    Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
    Muhaimin Iskandar
    saat menggelar rapat tingkat menteri membahas penyempurnaan DTSEN.
    “Pemerintah akan memastikan DTSEN ini juga berdampak nyata bagi seluruh bentuk-bentuk bantuan sosial, termasuk bantuan sosial kepada para guru non-ASN,” kata Muhaimin Iskandar di Kantor Kemenko PM, Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2025).
    Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Suharti mengatakan bahwa rencana ini merupakan janji Presiden RI
    Prabowo Subianto
    .
    Namun, saat ini Kemendikdasmen masih melakukan pemadanan data terkait berapa jumlah guru yang akan menerima bansos.
    “Sekarang dalam proses pemadanan data dengan DTSEN. Jadi, saya belum bisa menyebutkan berapa angkanya dan berapa dana per gurunya, sedang dalam penggodokan,” kata dia.
    Sebelumnya diberitakan, pemerintah berencana memberikan bantuan uang tunai (cash transfer) kepada guru non-Aparatur Sipil Negara (ASN) atau guru honorer yang belum mendapat sertifikasi.
    Hal tersebut menjadi bagian dari peningkatan kesejahteraan guru yang tengah diprioritaskan.
    “Pemerintah sedang membahas usaha meningkatkan kesejahteraan guru non-ASN yang belum dapat sertifikasi melalui bantuan cash transfer,” kata Presiden Prabowo Subianto dalam acara Puncak Peringatan Hari Guru Nasional di Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (28/11/2024).
    Adapun besaran dan jumlah penerimanya akan diumumkan tahun 2025.
    Sebab, penerima harus didata terlebih dahulu oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
    “Sekarang oleh Badan Pusat Statistik sedang dihitung dan dicari by nama dan alamat persis siapa yang berhak menerima manfaat itu,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DTSEN Jadi Basis Data Baru Penerima Bansos, Berlaku mulai Kuartal II/2025

    DTSEN Jadi Basis Data Baru Penerima Bansos, Berlaku mulai Kuartal II/2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menindaklanjuti Instruksi Presiden atau Inpres Nomor 4/2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

    Di mana DTSEN nantinya akan menggantikan data penyaluran bantuan sosial (bansos) yang berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

    Cak Imin, sapaannya, menyampaikan bahwa saat ini DTSEN masuk pada tahap penyempurnaan dan rencananya akan digunakan mulai kuartal II/2025.

    “Sekarang kami sedang fokus pada penyempurnaan dan penguatan DTSEN. Penyempurnaan ini urgen agar pemanfaatan DTSEN bisa optimal. Lengkap, akurat, aman, dan siap untuk digunakan,” jelasnya usai Rapat Tingkat Menteri di Kantor Kemenko PM, pada Kamis (27/2/2025). 

    Pada dasarnya DTSEN dibutuhkan agar akurasi jumlah masyarakat khususnya dalam posisi miskin dan miskin ekstrem yang sebagai penerima bansos dapat semakin akurat. 

    Pentingnya keakuratan DTSEN menjadi salah satu faktor penghilangan kemiskinan ekstrem yang ditargetkan mencapai angka nol pada selambat-lambatnya pada 2026 alias tahun depan. 

    Cak Imin menegaskan bahwa DTSEN akan merevolusi sistem data sosial dan ekonomi bangsa. Oleh karena itu, prosesnya harus dipastikan dengan teliti agar pemanfaatannya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

    “Sesuai arahan Presiden Prabowo melalui instruksi presiden, kami perlu memastikan bahwa DTSEN ini akan menjadi basis data tunggal dalam penyaluran berbagai bantuan sosial-ekonomi untuk masyarakat. Agar penyaluran bisa tepat sasaran dan efektif untuk pengentasan kemiskinan,” lanjutnya. 

    Dalam upaya menyiapkan infrastruktur digital, Menko PM dan kementerian serta lembaga pelaksana DTSEN sepakat bahwa seluruh data akan diintegrasikan ke dalam satu platform. Nantinya, Pusat Data Nasional akan menjadi rumah untuk semua data yang keamanannya dijamin oleh Badan Siber Sandi Negara (BSSN).

    Bukan hanya itu, keberadaan DTSEN nantinya juga akan memberikan kemudahan bagi para filantropi dan lembaga sosial yang berbasis keagamaan dalam menyalurkan zakat, infak, maupun sedekah.

    Dalam Rapat Tingkat Menteri ini pula, hadir Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaran dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Direktur Utama BPJS Ali Ghufron Mukti, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, serta sejumlah perwakilan K/L lainnya.

    Untuk diketahui, Inpres No.4/2025 tentang DTSEN telah resmi terbit pada 5 Februari 2025. Ke depan, seluruh program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat dari seluruh lembaga akan mengacu pada data ini.

    DTSEN merupakan integrasi tiga pangkalan data utama, yaitu DTKS, Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

    Lebih lanjut, konsolidasi data ini kemudian diuji silang oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) milik Kementerian Dalam Negeri guna memastikan akurasi data.

    Adapun masyarakat dapat mengecek status penerima bansos dalam laman resmi https://cekbansos.kemensos.go.id.

  • Kapolri Tegaskan Mahasiswa Punya Ruang Bersuara Terbuka – Page 3

    Kapolri Tegaskan Mahasiswa Punya Ruang Bersuara Terbuka – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengucapkan terima kasih kepada para mahasiswa hingga organisasi kepemudaan atau OKP, yang terus berkolaborasi memberikan kritik dan masukan kepada Polri. Dia menegaskan, mereka memiliki ruang untuk bersuara.

    “Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan, OKP, rekan-rekan mahasiswa, rekan-rekan dari KNPI yang terus bisa berkolaborasi dan bersinergi. Dan tentunya selalu kita sampaikan bahwa rekan-rekan tentunya memiliki ruang untuk terus bersuara, memberikan masukan-masukan konstruktif,” tutur Listyo di Lapangan Bhayangkara Polri, Jakarta Selatan, Kamis (27/2/2025).

    Listyo menyatakan, TNI-Polri selalu siap untuk menjaga dan mengawal segala bentuk penyampaian pendapat agar berlangsung tertib dan aman. Dengan begitu, apa yang menjadi harapan bersama untuk mewujudkan pembangunan, mewujudkan pertumbuhan ekonomi, mencapai tujuan nasional, dan mewujudkan Indonesia Emas 2045, dapat tercapai.

    “Terima kasih kepada seluruh teman-teman yang tergabung, mudah-mudahan kolaborasi dan sinergisitas ini bisa kita jaga, kita tingkatkan ke depan,” kata Listyo.

    Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyalurkan paket bantuan sosial atau bansos dalam rangka menyambut Bulan Suci Ramadan 2025. Momen tersebut juga dihadiri Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan para pejabat TNI-Polri.

    “Hari ini kita mendapatkan kesempatan bersama-sama berkumpul hari ini dalam rangka menghadapi bulan suci ramadan 1446 Hijriah, dan hari ini secara serentak kita akan melaksanakan kegiatan bakti sosial bersama, gabungan bersama TNI, Polri dan seluruh OKP aliansi mahasiswa dan rekan-rekan BEM,” tutur Listyo di Lapangan Bhayangkara Polri, Jakarta Selatan, Kamis (27/2/2025).