Xcloud.id

Topik: Bantuan Sosial

  • Ramadan 2025, Pos Indonesia Salurkan Bansos Ke 48.900 KPM di Palembang Sumsel   – Halaman all

    Ramadan 2025, Pos Indonesia Salurkan Bansos Ke 48.900 KPM di Palembang Sumsel   – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT Pos Indonesia Persero atau PosIND melanjutkan amanah pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial Program Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk Triwulan I tahun 2025.

    Seperti di daerah lain hingga pelosok nusantara, penyaluran bansos PKH dan Program Sembako juga dilakukan di Palembang, Sumatera Selatan.

    Kepala Kantorpos KCU Palembang, Agus Pinandoyo, yang akrab disapa Aspin, mengatakan penyaluran bansos Program Sembako dan PKH berjalan dengan baik.

    Hingga saat ini, sekitar 88 persen dari total 48.900 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) telah menerima bantuan tersebut.

    Berbagai persiapan dilakukan agar penyaluran berjalan lancar.

    Salah satunya adalah komunikasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari Dinas Sosial (Dinsos) hingga perangkat desa.

    “Kami telah menyiapkan titik lokasi petugas penyalur serta berkoordinasi dengan perangkat desa dan pendamping dari Dinas Sosial. Hal ini dilakukan agar bantuan bisa tersalurkan sesuai target, tepat sasaran, tepat jumlah, dan tervalidasi dengan baik,” ujar Aspin.

    Agus Pinandoyo juga menjelaskan proses penyaluran bansos dilakukan secara sistematis dengan membentuk tim satgas di setiap kantor cabang.

    Tim ini bertugas mencetak surat panggilan, undangan, serta dokumen administrasi lainnya.

    Selain itu, dalam momen Ramadhan ini, pihaknya juga memanfaatkan kesempatan untuk melakukan promosi layanan PT Pos Indonesia Persero serta mengadakan operasi pasar bersamaan dengan penyaluran bantuan.

    “Kami memastikan bahwa bantuan bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil. Bahkan untuk daerah yang sulit dijangkau kendaraan darat, kami menggunakan perahu agar bantuan tetap bisa diterima oleh para KPM,” tambah Aspin.

    Verifikasi data juga menjadi aspek penting dalam penyaluran bansos.

    Karena itu, sejak awal, Pos Indonesia telah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial dan Dinas Sosial setempat.

    “Begitu data diterima, kami langsung melakukan koordinasi dengan para pendamping untuk memastikan nama dan alamat penerima sudah sesuai. Kami juga berkoordinasi dengan pemerintah kota untuk memastikan distribusi berjalan lancar,” jelas Aspin.

    Meski berjalan dengan lancar, Pos Indonesia menghadapi berbagai tantangan.

    Khususnya wilayah Palembang yang secara geografis terdapat daerah kepulauan dan pedalaman di mana aksesibilitas menjadi kendala tersendiri.

    Aspin menuturkan bahwa beberapa titik pembayaran berada di daerah perairan yang hanya bisa dijangkau dengan perahu.

    Selain itu, kondisi musim hujan turut menyulitkan perjalanan petugas karena jalanan yang berlumpur dan sulit dilalui kendaraan roda dua.

    “Meski demikian, tim kami tetap bersemangat menyalurkan bantuan hingga ke pelosok. Kami ingin memastikan bahwa semua KPM mendapatkan hak mereka tanpa terkendala jarak dan medan yang sulit,” tuturnya.

    Inovasi Pos Indonesia dalam penyaluran bansos

    Untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi, PT Pos Indonesia Persero menggunakan aplikasi Pos Giro Cash (PGC) dalam proses penyaluran bansos.

    Kehadiran aplikasi ini membantu pemantauan secara real-time pada jumlah bantuan yang telah disalurkan serta lokasi penyaluran melalui fitur geotagging.

    Dengan sistem ini, Kementerian Sosial bisa langsung melihat progres penyaluran secara akurat.

    “Semua SDM kami sudah terbiasa menggunakan aplikasi ini, dan kami terus melakukan pembaruan agar lebih sesuai dengan kebutuhan saat ini,” terang Aspin.

    Ungkapan syukur KPM Dapatkan Bansos

    Para penerima manfaat mengungkapkan rasa syukur atas bantuan yang diberikan.

    Salah satunya KPM asal Bukit Ebisatu, Rosdiana.

    “Senang sekali karena biaya hidup semakin tinggi, apalagi anak saya masih sekolah. Uang bantuan ini akan saya gunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari dan keperluan anak sekolah,” ujar Rosdiana.

  • 10 Ribu Keluarga di Bekasi Terima Bansos PKH dan Sembako Tahap I – Page 3

    10 Ribu Keluarga di Bekasi Terima Bansos PKH dan Sembako Tahap I – Page 3

    Meski berjalan relatif lancar, Pos Indonesia dalam hal ini para juru bayar menemukan beberapa kendala dan tantangan saat menyalurkan bansos. Kendala yang biasanya ditemui adalah perpindahan tempat tinggal penerima.

    “Di Bekasi, banyak pekerja yang sering berpindah-pindah, sehingga beberapa penerima tidak dapat mengambil bantuan di lokasi yang telah ditentukan,” jelas Agung.

    Namun, kendala ini tak lantas menyurutkan semangat para petugas Pos untuk menyalurkan bantuan. Mereka pun tetap melaksanakan tugasnya agar memastikan bantuan tersebut bisa diterima oleh KPM.

    Pada kesempatan itu, Agung juga memastikan pihaknya juga akan memulai penyaluran bantuan secara door to door mulai 5 Maret 2025. Bantuan ini akan dilaksanakan untuk memudahkan penerima yang tidak bisa datang karena keterbatasan seperti lansia dan penyandang disabilitas.

    Sementara itu, Koordinator Penyaluran Bansos di Kota Bekasi dan perwakilan Kantorpos KCU Bekasi, Andi Siswanto juga mengungkapkan kegembiraannya bisa melakukan penyaluran bansos ini. Ia mengatakan antusiasme masyarakat terhadap bansos sangat tinggi. Namun, hal ini juga memunculkan tantangan tersendiri.

    “Banyak penerima yang tidak tertib mengikuti jadwal yang telah ditetapkan, sehingga terjadi antrean panjang. Untuk mengurangi kepadatan, kami menyediakan delapan titik pembayaran,” jelas Andi.

     

  • Pos Indonesia Salurkan Bansos kepada 48.900 KPM di Palembang Jelang Ramadan 1446 H

    Pos Indonesia Salurkan Bansos kepada 48.900 KPM di Palembang Jelang Ramadan 1446 H

    Palembang: PT Pos Indonesia (Persero) atau PosIND melanjutkan amanah pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial Program Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk Triwulan I tahun 2025. Seperti halnya di daerah lain hingga pelosok Nusantara, penyaluran bansos PKH dan Program Sembako juga dilakukan di Palembang, Sumatera Selatan.

    Kepala Kantorpos KCU Palembang, Agus Pinandoyo yang akrab disapa Aspin, mengatakan penyaluran bansos Program Sembako dan PKH berjalan dengan baik. Hingga saat ini, sekitar 88 persen dari total 48.900 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) telah menerima bantuan tersebut.

    Berbagai persiapan dilakukan agar penyaluran berjalan lancar. Salah satunya adalah komunikasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak. Mulai dari Dinas Sosial (Dinsos) hingga perangkat desa.

    “Kami telah menyiapkan titik lokasi, petugas penyalur, serta berkoordinasi dengan perangkat desa dan pendamping dari Dinas Sosial. Hal ini dilakukan agar bantuan bisa tersalurkan sesuai target, tepat sasaran, tepat jumlah, dan tervalidasi dengan baik,” ujar Agus.
     

    Agus Pinandoyo juga menjelaskan proses penyaluran bansos dilakukan secara sistematis dengan membentuk tim satgas di setiap kantor cabang. Tim ini bertugas mencetak surat panggilan, undangan, serta dokumen administrasi lainnya.

    Selain itu, dalam momen Ramadan ini pihaknya juga memanfaatkan kesempatan untuk melakukan promosi layanan PT Pos Indonesia (Persero) serta mengadakan operasi pasar bersamaan dengan penyaluran bantuan.

    “Kami memastikan bahwa bantuan bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil. Bahkan, untuk daerah yang sulit dijangkau kendaraan darat, kami menggunakan perahu agar bantuan tetap bisa diterima oleh para KPM,” tambah Agus.

    Verifikasi data juga menjadi aspek penting dalam penyaluran bansos. Karena itu, sejak awal Pos Indonesia telah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial dan Dinas Sosial setempat.

     
    Kepala Kantorpos KCU Palembang Agus Pinandoyo (Foto:Dok.PosIND)

    “Begitu data diterima, kami langsung melakukan koordinasi dengan para pendamping untuk memastikan nama dan alamat penerima sudah sesuai. Kami juga berkoordinasi dengan pemerintah kota untuk memastikan distribusi berjalan lancar,” jelas Agus.

    Meski berjalan dengan lancar, Pos Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Khususnya wilayah Palembang yang secara geografis terdapat daerah kepulauan dan pedalaman di mana aksesibiltas menjadi kendala tersendiri.

    Agus menuturkan bahwa beberapa titik pembayaran berada di daerah perairan yang hanya bisa dijangkau dengan perahu. Selain itu, kondisi musim hujan turut menyulitkan perjalanan petugas karena jalanan yang berlumpur dan sulit dilalui kendaraan roda dua.

    “Meski demikian, tim kami tetap bersemangat menyalurkan bantuan hingga ke pelosok. Kami ingin memastikan bahwa semua KPM mendapatkan hak mereka tanpa terkendala jarak dan medan yang sulit,” tuturnya.

    Inovasi Pos Indonesia dalam Penyaluran Bansos
    Untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi, PT Pos Indonesia (Persero) menggunakan aplikasi Pos Giro Cash (PGC) dalam proses penyaluran bansos. Kehadiran aplikasi ini membantu pemantauan secara real-time pada jumlah bantuan yang telah disalurkan serta lokasi penyaluran melalui fitur geotagging.

    “Dengan sistem ini, Kementerian Sosial bisa langsung melihat progres penyaluran secara akurat. Semua SDM kami sudah terbiasa menggunakan aplikasi ini, dan kami terus melakukan pembaruan agar lebih sesuai dengan kebutuhan saat ini,” tutur Agus.

    Ungkapan Syukur KPM Terima Bansos
    Para penerima manfaat mengungkapkan rasa syukur atas bantuan yang diberikan. Salah satunya, KPM asal Bukit Ebisatu, Rosdiana.

    “Senang sekali karena biaya hidup semakin tinggi, apalagi anak saya masih sekolah. Uang bantuan ini akan saya gunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari dan keperluan anak sekolah,” ujar Rosdiana.

    Rasa bahagia juga diungkapkan KPM lainnya, Syayuna. Ibu rumah tangga asal Kertapati menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah dan PT Pos Indonesia. 

    “Bantuan ini sangat diharapkan, terutama menjelang bulan puasa. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo dan semua pihak yang telah membantu kami,” tuturnya.

    Tika, KPM lainnya, menambahkan bahwa pelayanan di Kantorpos sangat baik. “Petugas melayani kami dengan ramah dan cepat. Terima kasih kepada Kantorpos dan pemerintah atas bantuannya. Semoga bantuan ini terus berlanjut,” katanya.

    Palembang: PT Pos Indonesia (Persero) atau PosIND melanjutkan amanah pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial Program Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk Triwulan I tahun 2025. Seperti halnya di daerah lain hingga pelosok Nusantara, penyaluran bansos PKH dan Program Sembako juga dilakukan di Palembang, Sumatera Selatan.
     
    Kepala Kantorpos KCU Palembang, Agus Pinandoyo yang akrab disapa Aspin, mengatakan penyaluran bansos Program Sembako dan PKH berjalan dengan baik. Hingga saat ini, sekitar 88 persen dari total 48.900 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) telah menerima bantuan tersebut.
     
    Berbagai persiapan dilakukan agar penyaluran berjalan lancar. Salah satunya adalah komunikasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak. Mulai dari Dinas Sosial (Dinsos) hingga perangkat desa.

    “Kami telah menyiapkan titik lokasi, petugas penyalur, serta berkoordinasi dengan perangkat desa dan pendamping dari Dinas Sosial. Hal ini dilakukan agar bantuan bisa tersalurkan sesuai target, tepat sasaran, tepat jumlah, dan tervalidasi dengan baik,” ujar Agus.
     

    Agus Pinandoyo juga menjelaskan proses penyaluran bansos dilakukan secara sistematis dengan membentuk tim satgas di setiap kantor cabang. Tim ini bertugas mencetak surat panggilan, undangan, serta dokumen administrasi lainnya.
     
    Selain itu, dalam momen Ramadan ini pihaknya juga memanfaatkan kesempatan untuk melakukan promosi layanan PT Pos Indonesia (Persero) serta mengadakan operasi pasar bersamaan dengan penyaluran bantuan.
     
    “Kami memastikan bahwa bantuan bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil. Bahkan, untuk daerah yang sulit dijangkau kendaraan darat, kami menggunakan perahu agar bantuan tetap bisa diterima oleh para KPM,” tambah Agus.
     
    Verifikasi data juga menjadi aspek penting dalam penyaluran bansos. Karena itu, sejak awal Pos Indonesia telah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial dan Dinas Sosial setempat.
     
     
    Kepala Kantorpos KCU Palembang Agus Pinandoyo (Foto:Dok.PosIND)
     
    “Begitu data diterima, kami langsung melakukan koordinasi dengan para pendamping untuk memastikan nama dan alamat penerima sudah sesuai. Kami juga berkoordinasi dengan pemerintah kota untuk memastikan distribusi berjalan lancar,” jelas Agus.
     
    Meski berjalan dengan lancar, Pos Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Khususnya wilayah Palembang yang secara geografis terdapat daerah kepulauan dan pedalaman di mana aksesibiltas menjadi kendala tersendiri.
     
    Agus menuturkan bahwa beberapa titik pembayaran berada di daerah perairan yang hanya bisa dijangkau dengan perahu. Selain itu, kondisi musim hujan turut menyulitkan perjalanan petugas karena jalanan yang berlumpur dan sulit dilalui kendaraan roda dua.
     
    “Meski demikian, tim kami tetap bersemangat menyalurkan bantuan hingga ke pelosok. Kami ingin memastikan bahwa semua KPM mendapatkan hak mereka tanpa terkendala jarak dan medan yang sulit,” tuturnya.
     

    Inovasi Pos Indonesia dalam Penyaluran Bansos

    Untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi, PT Pos Indonesia (Persero) menggunakan aplikasi Pos Giro Cash (PGC) dalam proses penyaluran bansos. Kehadiran aplikasi ini membantu pemantauan secara real-time pada jumlah bantuan yang telah disalurkan serta lokasi penyaluran melalui fitur geotagging.
     
    “Dengan sistem ini, Kementerian Sosial bisa langsung melihat progres penyaluran secara akurat. Semua SDM kami sudah terbiasa menggunakan aplikasi ini, dan kami terus melakukan pembaruan agar lebih sesuai dengan kebutuhan saat ini,” tutur Agus.

    Ungkapan Syukur KPM Terima Bansos

    Para penerima manfaat mengungkapkan rasa syukur atas bantuan yang diberikan. Salah satunya, KPM asal Bukit Ebisatu, Rosdiana.
     

     
    “Senang sekali karena biaya hidup semakin tinggi, apalagi anak saya masih sekolah. Uang bantuan ini akan saya gunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari dan keperluan anak sekolah,” ujar Rosdiana.
     
    Rasa bahagia juga diungkapkan KPM lainnya, Syayuna. Ibu rumah tangga asal Kertapati menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah dan PT Pos Indonesia. 
     
    “Bantuan ini sangat diharapkan, terutama menjelang bulan puasa. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo dan semua pihak yang telah membantu kami,” tuturnya.
     
    Tika, KPM lainnya, menambahkan bahwa pelayanan di Kantorpos sangat baik. “Petugas melayani kami dengan ramah dan cepat. Terima kasih kepada Kantorpos dan pemerintah atas bantuannya. Semoga bantuan ini terus berlanjut,” katanya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Efisiensi Tak Ganggu Layanan Publik, Mensos Gus Ipul Luruskan Isu Anggaran KND Sisa Rp500 Juta – Page 3

    Efisiensi Tak Ganggu Layanan Publik, Mensos Gus Ipul Luruskan Isu Anggaran KND Sisa Rp500 Juta – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Isu yang beredar mengenai anggaran untuk Komisi Nasional Disabilitas (KND) hanya tersisa Rp500 juta karena aturan efisiensi anggaran kementerian/lembaga dibantah oleh Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf. Dia memastikan bahwa informasi itu tidak benar.

    Gus Ipul, sapaan akrabnya, menjelaskan, berdasarkan data yang dimiliki pihaknya, pagu anggaran KND tahun 2025 mencapai Rp6.915.689.000. Namun, setelah dilakukan efisiensi, anggaran komisi tersebut masih tersisa Rp3.030.187.000.

    “Dari data yang kita terima, anggaran untuk KND itu Rp6 miliar lebih. Dan setelah ada efisiensi itu tersisa sekitar Rp3 miliar lebih Jadi tidak benar seperti (informasi) yang beredar itu bahwa tinggal Rp500 juta,” kata Gus Ipul kepada wartawan di Kantor Kemensos, Jakarta, Jumat (28/2/2025).

     

    Gus Ipul menegaskan, anggaran untuk bantuan sosial (bansos) maupun layanan terapi bagi para penyandang disabilitas tidak dikurangi, meski dilakukan efisiensi. Hal yang sama juga berlaku bagi para tenaga medis maupun pendamping yang melayani penyandang disabilitas.

    “Jadi ini perlu saya sampaikan, untuk pelayanan penyandang disabilitas, bansos untuk penyandang disabilitas, kemudian tugas-tugas utama untuk KND tetap diberikan dukungan. Penganggarannya masih ada,” tegas Gus Ipul.

    “Jadi prinsip kita kan tetap kaidah dalam melakukan efisiensi itu memastikan anggaran bansos yang diberikan langsung ke masyarakat, ya berdasarkan data yang ada, termasuk ke lansia, di dalamnya ada ke penyandang disabilitas, sama sekali tidak dikurangi,” sambungnya menegaskan.

     

    Selain itu, Gus Ipul juga memastikan, anggaran operasional yang melekat untuk bansos, seperti biaya salur, serta monitoring juga tidak dikurangi. Ia menekankan, efisiensi anggaran tak bakal mengganggu kinerja Kemensos.

    “Termasuk KND di dalamnya, dan tidak mengganggu pelayanan publik. Jadi kalau toh KND sekarang ini ada efisiensi, tidak mengurangi layanan yang terkait dengan tugas utama, tugas fungsinya KND,” jelas Gus Ipul.

    Sementara itu, Komisioner KND, Eka Pratama Widyanta mengatakan, pihaknya tetap berkomitmen untuk memberikan layanan yang maksimal bagi penyandang disabilitas. Sehingga KND bisa bekerja sesuai tugas dan fungsinya.

    “Jadi ini secara anggaran masih cukup tersedia untuk bisa dilaksanakan proses-proses sesuai tugas fungsi KND. Kami juga terus berikan upaya-upaya yang lebih efektif dan efisien untuk bisa memastikan teman-teman disabilitas di berbagai daerah tetap bisa terjamin kebutuhan dan apa yang harus diberikan oleh jementerian dan lembaga terkait. Tidak hanya Kementerian Sosial, semua kementerian kita akan pastikan tetap bisa berjalan,” ujar Eka Pratama.

    “Kami yakin bahwa Kementerian Sosial dengan Gus Ipul, kami juga tetap punya komitmen yang tinggi terhadap komisi ini untuk bisa semakin baik dan mengawal pemenuhan hak penyandang disabilitas di seluruh wilayah,” tambah dia.

  • Cara Cek Penerima Bansos PKH Bulan Maret 2025 di Laman Cekbansos.kemensos.go.id – Halaman all

    Cara Cek Penerima Bansos PKH Bulan Maret 2025 di Laman Cekbansos.kemensos.go.id – Halaman all

    Berikut cara cek penerima bansos PKH bulan Maret 2025, akses laman cekbasos.kemensos.go.id secara online untuk mengecek status pencairannya.

    Tayang: Sabtu, 1 Maret 2025 10:40 WIB

    Foto Ilustrasi AI

    ILUSTRASI MENANTI BANSOS – Gambar ilustrasi orang menanti bansos PKH 2025 yang dibuat dengan kecerdasan buatan (AI) pada Sabtu (8/2/2025). Berikut cara mengecek status pencairan dana bansos bulan Maret 2025 secara online. 

    TRIBUNNEWS.COM – Bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) kembali disalurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) pada Maret 2025.

    Bulan Maret 2025 merupakan tahap pencairan terakhir bansos PKH untuk pertama.

    PKH adalah bantuan langsung tunai (BLT) yang diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu setiap tiga bulan sekali.

    Cek status penerima Bansos PKH secara online melalui laman resmi cekbansos.kemensos.go.id.

    Cara Cek Status Penerima Bansos PKH 

    Masuk ke laman cekbansos.kemensos.go.id;
    Isi alamat, pilih “Provinsi”,”Kabupaten”, “Kecamatan”, dan “Desa”
    Isi nama penerima bansos PKH
    Masukkan huruf kode pada kolom
    Klik “Cari data”
    Tunggu sistem untuk memproses pencarian hingga data penerima bansos dengan identitas terkait akan ditampilkan.

    Syarat Penerima Bansos PKH

    Warga Negara Indonesia (WNI)
    Terdaftar dalam DTKS Kemensos
    Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau e-KTP 
    Termasuk dalam kelompok masyarakat yang membutuhkan sesuai data kelurahan setempat 
    Bukan bagian dari TNI, Polri, ASN, ataupun pegawai BUMN/BUMD 
    Tidak menerima bantuan pemerintah lain, seperti BLT UMKM, BLT subsidi gaji, atau Kartu Prakerja.

    Besaran Bantuan Langsung Tunai PKH

    Ibu hamil menerima bantuan sebesar Rp750.000/bulan (Rp3.000.000/tahun)
    Anak usia dini (0 hingga 6 tahun) menerima bantuan sebesar Rp750.000/bulan (Rp3.000.000/tahun)
    Anak SD/sederajat menerima bantuan sebesar Rp225.000/bulan (Rp900.000/tahun)
    Anak SMP/sederajat menerima bantuan sebesar Rp375.000/bulan (Rp1.500.000/tahun)
    Anak SMA/sederajat menerima bantuan sebesar Rp500.000/bulan (Rp2.000.000/tahun)
    Lanjut usia 70 tahun ke atas menerima bantuan sebesar Rp600.000/bulan (Rp2.400.000/tahun)
    Disabilitas berat menerima bantuan sebesar Rp600.000/bulan (Rp2.400.000/ahun).

    Kategori Penerima Bansos PKH

    Komponen Kesehatan
    Ibu hamil, diberikan maksimal untuk dua kali kehamilan
    Anak Usia Dini, anak usia 0 hingga 6 tahun dan dibatasi maksimal untuk dua anak.

    Komponen Pendidikan

    Komponen Kesejahteraan Sosial
    Lanjut Usia 70 tahun ke atas, penerima maksimal satu orang dan berada dalam keluarga
    Penyandang Disabilitas Berat, penerima maksimal satu orang dan berada dalam keluarga (bagi penyandang disabilitas fisik dan mental).

    (Tribunnews.com/Oktavia WW)

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Dalam 7 Hari, PosIND Salurkan Bansos PKH dan Sembako Tahap I di Bekasi Capai 52%

    Dalam 7 Hari, PosIND Salurkan Bansos PKH dan Sembako Tahap I di Bekasi Capai 52%

    Bekasi: PT Pos Indonesia (Persero) atau PosIND, memulai penyaluran bantuan sosial (bansos) sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) tahap I di Bekasi. Realisasi penyaluran mencapai 52 persen dalam tujuh hari.
     
    PosIND telah melakukan penyaluran bansos tahap I-2025 di Bekasi sejak 20 Februari 2025. Mereka menunjuk Kantorpos KCU Bekasi sebagai penyalur dari bansos sembako dan PKH ini. Hingga saat ini, sebanyak 10.277 dari total 19.646 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) telah menerima bantuan tersebut.
     

    EGM Kantorpos KCU Bekasi Agung Kartika Chandra. (Foto: Dok. PosIND)

    EGM Kantorpos KCU Bekasi, Agung Kartika Candra, menjelaskan bahwa proses penyaluran dilakukan secara sistematis. Salah satunya melakukan koordinasi dengan pendamping PKH untuk menyusun jadwal penyaluran. Setiap KPM dijadwalkan mengambil bantuan di lokasi dan waktu yang telah ditentukan guna menghindari kepadatan.
     
    “Sebelumnya, kami melakukan koordinasi dengan pendamping PKH untuk menyusun jadwal pembayaran dan memastikan penerima mendapatkan undangan pengambilan di kantor KCU Bekasi,” kata Agung.
     

    (Foto: Dok. PosIND)
     
    Dalam menyalurkan bansos PosIND menggunakan tiga metode. Pertama, metode penyaluran melalui Kantorpos. Kedua, metode penyaluran melalui komunitas, dan terakhir metode door to door (diantarkan langsung ke rumah KPM yang sedang sakit, lansia, disabilitas).
     
    Selain itu, PosIND menggunakan teknologi Pos Giro Cash dalam distribusi bantuan. Teknologi ini untuk memastikan sekaligus memvalidasi data dan tempat tinggal KPM.
     
    “Data penerima diunggah secara real-time, termasuk foto penerima bersama KTP, untuk memastikan keakuratan data dan transparansi proses,” ucap Agung.
     

    (Foto: Dok. PosIND)
     
    Meski berjalan relatif lancar, Pos Indonesia dalam hal ini para juru bayar menemukan beberapa kendala dan tantangan saat menyalurkan bansos. Kendala yang biasanya ditemui adalah perpindahan tempat tinggal penerima. 
     
    “Di Bekasi, banyak pekerja yang sering berpindah-pindah, sehingga beberapa penerima tidak dapat mengambil bantuan di lokasi yang telah ditentukan,” jelas Agung. 
     
     

     
    Namun, kendala ini tak lantas menyurutkan semangat para petugas Pos untuk menyalurkan bantuan. Mereka pun tetap melaksanakan tugasnya agar memastikan bantuan tersebut bisa diterima oleh KPM.
     

    (Foto: Dok. PosIND)
     
    Pada kesempatan itu, Agung juga memastikan pihaknya juga akan memulai penyaluran bantuan secara door to door mulai 5 Maret 2025. Bantuan ini akan dilaksanakan untuk memudahkan penerima yang tidak bisa datang karena keterbatasan seperti lansia dan penyandang disabilitas.
     
    Sementara itu, Koordinator Penyaluran Bansos di Kota Bekasi dan perwakilan Kantorpos KCU Bekasi, Andi Siswanto juga mengungkapkan kegembiraannya bisa melakukan penyaluran bansos ini. Ia mengatakan antusiasme masyarakat terhadap bansos sangat tinggi. Namun, hal ini juga memunculkan tantangan tersendiri.
     

    (Foto: Dok. PosIND)
     
    “Banyak penerima yang tidak tertib mengikuti jadwal yang telah ditetapkan, sehingga terjadi antrean panjang. Untuk mengurangi kepadatan, kami menyediakan delapan titik pembayaran,” jelas Andi.
     
    Manfaat bansos bagi penerima
    Bansos sembako dan PKH yang disalurkan Pos Indonesia ini pun mendapat sambutan positif dari para KPM. Salah satunya, Mumu, seorang ibu rumah tangga asal Bekasi. Ia mengaku sangat terbantu dengan bansos yang diterimanya. 
     
    “Bantuan ini sangat bermanfaat untuk kebutuhan sehari-hari, terutama untuk anak saya yang masih balita dan yang sudah sekolah,” ungkap Mumu. 
     

    (Foto: Dok. PosIND)
     
    Meski jumlah bantuan dirasa masih kurang, ia tetap bersyukur dan berharap program ini bisa terus berlanjut. 
     
    Hal serupa juga diungkapkan oleh Rawut Setiuhanda Yani, penerima bansos asal Bekasi lainnya. Ia yang mendapat bantuan sebesar Rp600 ribu merasa terbantu dengan adanya bantuan tersebut.
     

    (Foto: Dok. PosIND)
     
    “Saya menggunakan bantuan ini untuk membeli kebutuhan pokok, seperti beras. Walaupun antre, pelayanan dari PT Pos Indonesia tetap memuaskan,” katanya.
     
    “Semoga ada peningkatan pelayanan dan tambahan nominal bantuan karena kebutuhan semakin meningkat,” ujar Rawut.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Bukan Rp500 Juta, tapi Rp3 Miliar

    Bukan Rp500 Juta, tapi Rp3 Miliar

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan bahwa anggaran Komisi Nasional Disabilitas (KND) tahun 2025 setelah dipangkas adalah sebesar Rp3 miliar. Dia menepis mengenai kabar pemangkasan anggaran KND tinggal menyisakan Rp500 juta.

    “Jadi saya ingin sampaikan bahwa dari data yang kita terima anggaran untuk KND itu Rp6 miliar lebih dan setelah ada efisiensi itu tersisa Rp3 miliar lebih. Jadi tidak benar seperti yang beredar itu bahwa tinggal Rp500 juta,” kata Gus Ipul di Kantor Kemensos, Jakarta, Jumat, 28 Februari 2025.

    Dia mengatakan bahwa seluruh layanan yang diberikan kepada disabilitas tidak ada yang dipotong dari Kemensos. Termasuk bantuan sosial (bansos) kepada bansos juga tidak kena potong.

    “Untuk pelayanan penyandang disabilitas, bansos untuk disabilitas, kemudian tugas tugas utama untuk KND tetap diberikan, penganggarannya masih ada,” kata Gus Ipul.

    Berdasarkan data yang dibagikan, pagu anggaran KND tahun 2025 sebesar Rp6.915.689.000. Ada pemangkasan sebesar Rp3.885.502.000 sehingga sisa anggaran yang dapat dipakai sebesar Rp3.030.187.000.

    Dirincikan efisiensi blokir anggaran terhadap sejumlah pos belanja mulai dari belanja perjalanan dinas Rp2.994.435.000, belanja bahan Rp107.106.000, belanja sewa Rp493.000.000, belanja langganan termasuk persediaan konsumsi dan barang non-operasional lain Rp198.961.000, hingga belanja barang jasa profesi Rp92.000.000.

    Adapun adanya anggaran yang dipangkas menyusul terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD tahun 2025 yang diteken Presiden RI.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Ekonomi RI Mulai Melambat, Kuartal I-2025 Bisa Sampai 5%?

    Ekonomi RI Mulai Melambat, Kuartal I-2025 Bisa Sampai 5%?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah percaya diri ekonomi Indonesia pada kuartal I-2025 akan tumbuh kencang di atas 5%. Penyebabnya, momentum Hari Raya Idul Fitri dan Ramadan yang biasanya mendorong konsumsi rumah tangga terjadi pada kuartal I, tak lagi kuartal II.

    Sebagaimana diketahui, berdasarkan pola musimannya, pertumbuhan ekonomi kuartal I tiap tahunnya lebih rendah dibanding kuartal II. Misalnya, pada kuartal I-2022 pertumbuhan ekonominya hanya 5,02% sedangkan kuartal II nya 5,46%. Demikian juga pada kuartal I-2023 yang hanya 5,04% dan kuartal II sebesar 5,17%, meskipun pada kuartal I-2024 tumbuh hingga 5,11% sedangkan kuartal II nya hanya 5,05%.

    “Mulai tahun ini Ramadan dan Lebaran geser ke kuartal I, dulu kan di kuartal II sehingga kuartal II paling tinggi selama ini kan,” kata Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso di kantornya, Jumat (28/2/2025).

    Makin majunya faktor musiman ini lah yang membuat pemerintah kata dia menggencarkan berbagai program stimulus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2025. Kuartal I-2025 ia katakan menjadi faktor psikologis bagi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kencang sepanjang tahun ini.

    “Ya kita keroyok bareng-bareng nih, mudah-mudahan semua program efektif sehingga terangkat kuartal I nya, karena psikologisnya penting di kuartal I,” papar Susiwijono.

    Susiwijono mengatakan, pemerintah menggelontorkan berbagai kebijakan stimulus mulai dari untuk mendorong sisi permintaan masyarakat, maupun dari sisi pasokannya supaya konsumsi rumah tangga bisa naik pesat pertumbuhannya.

    “Kita dorong di Maret ini, Insya Allah mudah-mudahan masih bisa (di atas 5%), karena kan dua sisi, daya beli kita jaga mulai gaji ke-13, THR, Bansos, PKH, semua kan kita dorong semua, dari sisi demand ada,” tuturnya.

    “Dari sisi supply kita kasih juga program-programnya kan, tiket diskonnya mulai tanggal-tanggal Maret atau berapa, tarif tol, PPN DTP, PPh DTP, semua kan jalan,” tegas Airlangga.

    (arj/mij)

  • Info Pencairan Bansos KLJ, KAJ, KPDJ Bagi Warga DKI Jakarta, Cek Ini Jadwal Terbarunya

    Info Pencairan Bansos KLJ, KAJ, KPDJ Bagi Warga DKI Jakarta, Cek Ini Jadwal Terbarunya

    JABAR EKSPRES – Simak informasi pencairan bansos KLJ, KAJ, dan KPDJ bagi warga DKI Jakarta, cek ini jadwal terbarunya.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah mempersiapkan sejumlah langkah mitigasi terkait perubahan sistem data penerima bantuan sosial (bansos) yang berlaku mulai April 2025.

    Mulai saat itu, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) akan digantikan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang dapat mempengaruhi penerima bansos, termasuk Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Anak Jakarta (KAJ), dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ).

    Penerima bansos yang sebelumnya tercatat dalam DTKS bisa saja mengalami perubahan status pada DTSEN.

    Hal ini bisa menyebabkan beberapa warga yang semula menerima bantuan sosial, seperti KLJ, KAJ, dan KPDJ, tidak lagi mendapatkan manfaat tersebut jika data mereka tidak tercantum di DTSEN.

    Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Premi Lasari, menjelaskan bahwa peralihan ini memerlukan strategi mitigasi risiko untuk mencegah keluhan masyarakat, terutama yang terpengaruh akibat perubahan data ini.

    “Dengan adanya peralihan kepada DTSEN, kita perlu melakukan mitigasi risiko agar tidak ada keluhan dari masyarakat yang sebelumnya menerima bansos, tetapi karena tidak tercatat di DTSEN, mereka tidak lagi mendapatkannya,” ujar Premi Lasari, sebagaimana mengutip dari ANTARA.

    BACA JUGA: Link Tukar Uang Baru di Kas Keliling BI, Lengkap dengan Jadwal dan Cara Daftarnya

    BACA JUGA: LINK Tes Ujian GAMON, Tahun 2025 Masih Gagal Move On? Cek di SINI!

    DTSEN adalah transformasi dari tiga sumber data utama: DTKS, Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

    Ketiga data ini kini akan digabungkan untuk menciptakan satu sumber data yang lebih akurat dan lengkap.

    DTSEN ini diharapkan dapat memperbaiki kekurangan yang ada pada DTKS dan menjadi acuan dalam berbagai program pembangunan nasional, terutama dalam penanggulangan kemiskinan dan pemberian bansos.

    Program-program bansos yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), KLJ, KAJ, serta KPDJ, akan merujuk pada data DTSEN mulai April 2025.

  • DTSEN Masuk Tahap Ground Checking, Wamensos Agus Jabo: Ini Langkah Penting Validitas Data

    DTSEN Masuk Tahap Ground Checking, Wamensos Agus Jabo: Ini Langkah Penting Validitas Data

    DTSEN Masuk Tahap Ground Checking, Wamensos Agus Jabo: Ini Langkah Penting Validitas Data
    Penulis
    KOMPAS.com
    –
    Data Tunggal Sosial Ekonomi
    Nasional (
    DTSEN
    ) telah memasuki tahapan uji petik atau
    ground checking
    sebelum benar-benar digunakan sebagai acuan penyaluran bantuan sosial dan program pemberdayaan masyarakat.
    ”
    Ground checking
    menjadi langkah penting untuk memastikan validitas data,” kata Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono dalam siaran persnya, Jumat (28/2/2025).
    Ia menyatakan, pada tahap
     ground checking
    ini akan melibatkan lebih dari 33.000 pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di seluruh Indonesia. Kementerian Sosial (Kemensos) bersinergi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melatih para pendamping dalam melakukan pengecekan dan pemutakhiran data.
    Hal tersebut dikatakan Wamensos Agus Jabo Priyono yang mewakili Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, saat menghadiri Rapat Tinggi Menteri (RTM) di kantor Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM), Jakarta, Kamis (27/2/2025)
    Pada kesempatan itu, Wamensos Agus Jabo berkordinasi dan melaporkan
    update
    terbaru tahapan uji petik DTSEN dengan para menteri terkait.
    Para menteri itu adalah Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Menteri Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy,  Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nugroho Sulistyo, serta Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti.
    Lalu juga para pejabat Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian, perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Komunikasi dan DIgital (Kemenkomdigi), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kememterian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDT), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
    Wamensos Agus Jabo menyatakan bahwa progres pada tahapan g
    round checking
    akan dilaporkan dan dikordinasikan secara berkala kepada para stakeholder tersebut.
    Hal tersebut, lanjut dia, penting dilakukan agar penggunaan dan pemanfaatan data bisa akurat guna mendukung efektivitas program pemberantasan kemiskinan. Untuk itu, diperlukan sinergi berbagai pihak termasuk antara pemerintah pusat dan daerah.
    Pemutakhiran DTSEN dilakukan melalui dua mekanisme utama.
    Pertama
    , melalui sistem birokrasi berjenjang, dari pemerintah daerah hingga pusat, untuk memastikan data telah diverifikasi secara administratif.
    Kedua
    , dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat, agar setiap perubahan kondisi sosial ekonomi dapat terdeteksi lebih cepat dan akurat.
    Untuk mendukung proses ini, Kemensos memiliki aplikasi Cek Bansos. Aplikasi ini memungkinkan masyarakat mengecek status bantuan serta melaporkan perubahan kondisi ekonomi mereka, sehingga pendataan lebih akurat dan responsif.
    Sebelumnya, Agus Jabo mengatakan, Presiden Prabowo Subianto merasa resah karena bantuan sosial (Bansos) di daerah banyak yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, presiden memerintahkan penyusunan data tunggal.
    “Setelah DTSEN keluar kita keluar, kita berangkat dari situ. Targetnya pengentasan kemiskinan,” katanya.
    Ia menuturkan Presiden Prabowo ingin agar persoalan kemiskinan ekstrem tuntas pada 2026. Program pengentasan kemiskinan ekstrem merupakan salah satu prioritas presiden.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.