Topik: Bantuan Sosial

  • Bansos KAJ, KLJ, dan KPDJ 2025 Cair Lagi, Catat Jadwalnya

    Bansos KAJ, KLJ, dan KPDJ 2025 Cair Lagi, Catat Jadwalnya

    JABAR EKSPRES – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menyalurkan bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat yang membutuhkan melalui tiga program unggulan, yaitu Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ).

    Program ini bertujuan untuk membantu kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, serta penyandang disabilitas agar dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka.

    Baca juga : Dana KIP Kuliah 2025 Kapan Cair? Cek Jadwal dan Nominal Bantuan yang Diterima

    Nah, buat kamu yang sudah terdaftar sebagai penerima manfaat, yuk simak jadwal pencairannya di tahun 2025.

    1. Kartu Lansia Jakarta (KLJ)

    Program KLJ ini khusus diperuntukkan bagi warga lanjut usia (lansia) di DKI Jakarta yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh pemerintah.

    Melalui bantuan ini, diharapkan para lansia dapat lebih terbantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

    Nominal Bantuan: Rp300.000 per bulanJadwal Pencairan KLJ 2025:Tahap 1: Januari – MaretTahap 2: April – JuniTahap 3: Juli – SeptemberTahap 4: Oktober – Desember

    Pencairan dilakukan setiap tiga bulan sekali (triwulan), sehingga setiap penerima akan mendapatkan Rp900.000 per tahap.

    Dana tersebut akan langsung dikirimkan ke rekening Bank DKI milik penerima manfaat.

    Jadi, pastikan rekening kamu tetap aktif dan sesuai dengan data yang terdaftar, ya.

    2. Kartu Anak Jakarta (KAJ)

    KAJ merupakan program bantuan bagi anak-anak di DKI Jakarta yang berasal dari keluarga kurang mampu.

    Bantuan ini diharapkan dapat membantu pemenuhan kebutuhan pendidikan dan kehidupan mereka sehari-hari.

    Nominal Bantuan: Rp300.000 per bulan per anakJadwal Pencairan KAJ 2025:Tahap 1: Maret – AprilTahap 2: Juli – AgustusTahap 3: Desember

    Dana akan langsung disalurkan ke rekening penerima manfaat yang telah terdaftar.

    Jadi, pastikan nomor rekening sudah benar dan aktif agar proses pencairan berjalan lancar!

    3. Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ)

    Program KPDJ diperuntukkan bagi warga Jakarta yang menyandang disabilitas dan memenuhi syarat tertentu.

    Bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian para penyandang disabilitas di ibu kota.

    Nominal Bantuan: Rp300.000 per bulanJadwal Pencairan KPDJ 2025:Tahap 1: Februari – MaretTahap 2: Juni – JuliTahap 3: Oktober

  • Video: Siaga Modus Penipuan Berkedok Link Pendaftaran Bansos

    Video: Siaga Modus Penipuan Berkedok Link Pendaftaran Bansos

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Sosial Saifullah Yusuf, alias Gus Ipul mewanti-wanti maraknya link palsu dengan iming-iming dapat bantuan sosial dengan mendaftar di link tertentu. Imbauan ini diberikan sang menteri menjelang Idulfitri yang diperkirakan jatuh pada 31 Maret 2025 mendatang.

    Selengkapnya dalam program Squawk Box CNBC Indonesia (Rabu, 19/03/2025) berikut ini.

  • Kadin Prediksi Perputaran Uang pada Idulfitri Rp 137,97 Triliun

    Kadin Prediksi Perputaran Uang pada Idulfitri Rp 137,97 Triliun

    Jakarta, Beritasatu.com – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memperkirakan perputaran uang pada Idulfitri 2025 ini mencapai Rp 137,975 triliun. Nilai ini  turun dari perputaran uang pada Idulfitri 2024 yang sebesar 157,3 triliun.

    Perputaran uang selama libur Idulfitri 1446 Hijriah tahun ini diprediksi menurun seiring dengan jumlah pemudik yang mengalami penurunan.

    “Jumlah pemudik tahun ini diperkirakan sejumlah 146,48 atau setara dengan 36,26 juta keluarga dengan asumsi per keluarga 4 orang. Jika rata rata keluarga membawa uang sebesar  Rp 3,75 juta naik 10% dari tahun lalu maka potensi perputaran uang diprediksi sebesar Rp 137,975 triliun,” ucap   Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Kadin Indonesia Sarman Simanjorang dalam pernyataan resmi yang diterima pada Selasa (18/3/2025).

    Jumlah ini masih berpotensi naik dengan angka rata rata per keluarga diambil angka yang minimal dan moderat. Jika per keluarga membawa rata rata Rp 4 juta maka potensi perputaran bisa mencapai Rp 145,040 triliun sehingga potensi perputaran dikisaran Rp 137-Rp 145 triliun.

    Berdasarkan hasil survei yang dilakukan badan kebijakan transportasi, pusat statistik, Kementerian Perhubungan maupun akademisi, jumlah pemudik hari raya Idulfitri 2025 diperkirakan 146,48 juta orang atau sekitar 52% dari penduduk Indonesia. Angka ini mengalami penurunan sebesar 24% persen dibandingkan tahun lalu yang mencapai 193,6 juta pemudik.

    Menurut dia, beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan ini, pertama, jarak libur Nataru dan Idulfitri yang sangat berdekatan sehingga yang sempat berlibur selama Natal dan Tahun Baru (Nataru) tidak lagi merencanakan liburan atau pulang kampung saat libur Idulfitri

    Kedua, dengan kondisi ekonomi saat ini masyarakat cenderung menghemat (saving), mengingat dalam beberapa bulan kedepan akan memasuki tahun ajaran baru yang memerlukan biaya masuk sekolah. Ketiga, maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK). Keempat, penurunan daya beli masyarakat serta faktor cuaca juga memengaruhi niat masyarakat untuk pulang kampung.

    Bank Indonesia telah mempersiapkan uang layak edar (ULE) sebesar Rp 180,9 triliun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada periode Ramadan dan Idulfitri 2025, tetapi diprediksi uang layak edar tersebut tidak akan terserap sepenuhnya

    “Perputaran uang ini akan menyebar sekitar 60% di Pulau Jawa sebagai tujuan utama mudik setiap tahun, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Yogyakarta, Banten sekitar Jabodetabek, dan sisanya 40% akan menyebar wilayah Sumatera, Kalimantan, Bali, NTB, Sulawesi, NTT, Maluku dan Papua,” tutur dia.

    Perputaran uang di berbagai daerah tujuan mudik tentu akan menggairahkan dan meningkatkan produktivitas perekonomian lokal, yang akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah dan otomatis berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

    Para pelaku usaha di berbagai daerah diharapkan dapat memanfaatkan momentum mudik tahunan ini dengan pelayanan yang baik dan berkesan sehingga para pemudik dapat menghabiskan uang yang dibawa di kampung halaman dengan berbelanja di berbagai tempat wisata, kuliner makanan khas daerah serta berbagai produk khas sebagai oleh oleh kembali ke kota.

    Beberapa sektor usaha akan menikmati kue perputaran uang selama liburan Idulfitri 2025, seperti industri aneka makanan dan minuman, fashion, baju muslim, ritel, pedagang sembako, dan sektor pariwisata beserta turunannya seperti hotel, motel, villa, restoran, café, minimarket, aneka warung/toko, destinasi wisata/taman hiburan, UMKM makanan khas daerah, souvenir, batik, kain khas daerah dan aneka produk unggulan lainnya.

    “Selain itu, sektor transportasi darat, seperti bus, rental, kereta api, mobil pribadi dan motor), transportasi laut (kapal penumpang dan penyeberangan), transportasi udara (pesawat), pengelola tol dan SPBU,” kata dia

    Pemerintah ingin menggenjot konsumsi rumah tangga pada momentum Idulfitri pada 2025 dengan berbagai stimulus yaitu optimalisasi penyaluran bansos, diskon harga tiket pesawat, diskon tarif tol, diskon belanja, diskon paket pariwisata Lebaran, stabilisasi harga pangan,  serta pencairan THR ASN dan pekerja swasta, termasuk dorongan pemerintah kepada operator ojol untuk mendapatkan bonus hari raya lebaran.

    Selain memberikan dampak pada perputaran uang dan peningkatan konsumsi rumah tangga selama libur Idulfitri tahun ini, diharapkan hal tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2025 hingga mencapai lebih dari 5%. Pertumbuhan yang kuat di awal tahun ini diharapkan menjadi fondasi untuk menopang ekspansi ekonomi pada kuartal II hingga IV 2025, sehingga target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5%-5,1% pada tahun 2025 dapat tercapai.

  • Safari Ramadan, Polres Pemalang Bagikan Paket Sembako untuk Warga Kurang Mampu

    Safari Ramadan, Polres Pemalang Bagikan Paket Sembako untuk Warga Kurang Mampu

    Liputan6.com, Jakarta – Sebanyak 75 warga kurang mampu di Desa Jatirejo, Kecamatan Ampelgading, Pemalang menerima bantuan paket sembako dari Polres Pemalang, bantuan sembako tersebut diterima langsung dari Kapolres Pemalang AKBP Eko Sunaryo di tengah kegiatan Safari Ramadan di Balai Desa Jatirejo.

    “Semoga bantuan yang ada, dapat bermanfaat dan sedikit meringankan beban warga dalam memenuhi kebutuhan di bulan ramadhan,” kata Kapolres Pemalang AKBP Eko Sunaryo yang kehadirannya turut didampingi Wakapolres dan pejabat utama Polres Pemalang.

    Eko mengatakan kehadirannya bersama rombongan di balai Desa Jatirejo, dengan maksud untuk bersilaturahmi dengan perangkat desa dan warga kurang mampu di Desa Jatirejo.

    “Kami ucapkan terimakasih kepada pemerintah dan warga Desa Jatirejo, yang telah berkenan menerima kami,” ujarnya.

    “Pada kesempatan yang baik ini, kami memohon doanya, agar seluruh personel Polres Pemalang selalu diberikan kesehatan dalam menjalankan tugas,” imbuh Kapolres Pemalang.

    Kades Jatirejo, Rojim juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kapolres Pemalang bersama rombongan, yang sudah berkenan hadir dan bersilaturahmi dengan warga Desa Jatirejo.

    “Terimakasih pak, sebanyak 75 warga kurang mampu dari desa kami sangat bersyukur telah mendapatkan bantuan paket sembako dari Polres Pemalang, dimana masing-masing warga mendapatkan satu ekor ayam potong, sayur segar dan sejumlah mie instan,” kata Rojim.

    Usai menyalurkan bantuan sosial, Kapolres Pemalang dan rombongan tampak melaksanakan buka puasa bersama dilanjutkan menunaikan salat maghrib berjamaah bersama perangkat desa, di Mushola Balai Desa Jatirejo.

    “Sekali lagi kami ucapkan terimakasih atas kehadiran bapak Kapolres Pemalang bersama rombongan, semoga bantuan yang diberikan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT,” kata Kades Jatirejo.

    Status Banyumas, Usai Muncul Klaster Perbankan, Kantor dan DPRD Banyumas

  • KPK Siap Kawal Program 3 Juta Rumah dan Bansos agar Bebas Korupsi

    KPK Siap Kawal Program 3 Juta Rumah dan Bansos agar Bebas Korupsi

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengunjungi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Selasa (18/3/2025). Kunjungan ini membahas pencegahan korupsi dalam program pembangunan 3 juta rumah serta penyaluran bantuan sosial (bansos).

    Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan lembaganya siap mengawal pelaksanaan program agar berjalan transparan dan bebas dari penyimpangan.

    “KPK ingin memastikan program pembangunan 3 juta rumah serta bansos tepat sasaran sehingga keuangan negara tidak disalahgunakan,” ujarnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

    Menurut Tanak, pengawasan ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan Asta Cita, visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Data Akurat Kunci Keberhasilan

    Ara menegaskan validasi data sangat penting dalam penyaluran bantuan agar program berjalan sesuai sasaran, seperti dalam audiensi dengan KPK. Dia mengaku, masalah data masih menjadi pekerjaan rumah yang terus diperbaiki.

    “Dengan arahan dari KPK, kami bisa menjalankan program dengan kepastian hukum dan kepastian data by name by address,” jelas Ara.

    Sementara itu, Gus Ipul menambahkan Badan Pusat Statistik (BPS) telah ditugaskan untuk mengonsolidasikan data penerima bansos agar lebih akurat. “Ke depan, bansos akan berpedoman pada data tunggal sosial ekonomi nasional,” imbuhnya.

    Perkuat Kerja Sama Antikorupsi

    Kemensos juga telah menjalin kerja sama dengan KPK sejak 2020 untuk memperkuat pencegahan korupsi. Gus Ipul berharap kerja sama ini dapat diperpanjang hingga tahun-tahun mendatang.

    “Dengan adanya kerja sama ini, kinerja Kemensos dalam pencegahan korupsi terus meningkat,” tutupnya.

    Melalui sinergi antara pemerintah dan KPK, diharapkan program pembangunan dan bantuan sosial dapat berjalan efektif, tepat sasaran, serta bebas dari praktik korupsi.

  • Driver Maxim Juga Dapat THR Ojol 20%, Begini Syaratnya

    Driver Maxim Juga Dapat THR Ojol 20%, Begini Syaratnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Maxim Indonesia memastikan akan memberikan Bonus Hari Raya (BHR) kepada para mitra pengemudi. Hal ini mengacu pada Surat Edaran dari Menteri Ketenagakerjaan terkait Tunjangan Hari Raya (THR) yang juga meliputi BHR untuk pengemudi layanan angkutan berbasis aplikasi.

    Berdasarkan SE Menaker, BHR dapat diberikan berdasarkan kinerja dengan besaran hingga 20% dari pendapatan rata-rata pekerja ojol dan kurir online selama 12 bulan. BHR ini bersifat uang tunai, tetapi berbeda dengan THR untuk karyawan swasta yang sifatnya rutin setiap tahun dengan nominal yang konstan.

    Dalam keterangan yang diterima CNBC Indonesia, Selasa (18/3/2025), terdapat empat kriteria mitra yang berkesempatan mendapatkan BHR dari Maxim. Berikut perinciannya:

    1. Pengemudi aktif dalam menjalankan orderan secara reguler

    2. Pengemudi memiliki rating tinggi dan ulasan positif

    3. Pengemudi tidak memiliki pelanggaran atau keluhan dari customer (menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara baik)

    4. Pengemudi telah menjadi mitra dengan perusahaan dalam waktu yang lama, lebih dari satu tahun.

    Director Development Maxim Indonesia, Dirhamsyah mengharapkan BHR bisa membantu meringankan mitra selama bulan Ramadhan. Termasuk menutupi pengeluaran mereka.

    “Untuk membantu mitra kami, Maxim telah menyiapkan Bonus Hari Raya bagi pengemudi yang telah bekerja sepenuh hati dan memberikan pelayanan terbaik untuk pengguna. Kami berharap bantuan ini dapat membantu meringankan beban mitra pengemudi di bulan Ramadan dengan menutupi pengeluaran dan digunakan untuk membeli barang yang sesuai dengan kebutuhan mereka,” jelas Dirhamsyah.

    Maxim Indonesia juga melakukan berbagai program untuk pengemudi. Mulai dari potongan aplikasi yang lebih rendah maksimal 15%, santunan kecelakaan dari kerja sama dengan Yayasan Pengemudi Selamat Sejahtera Indonesia, dan bantuan sosial bagi pengemudi serta masyarakat yang membutuhkan.

    Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengeluarkan Surat Edaran (SE) terkait Tunjangan Hari Raya (THR), termasuk Bonus Hari Raya (BHR) untuk pekerja ojek online (ojol) dan kurir online. Bonus tersebut diberikan mencapai 20% dari rata-rata penghasilan pekerja ojol dan kurir online per bulan.

    Sebagai catatan, besaran tersebut tidak seragam. Namun akan dihitung berdasarkan keaktifan dan kinerja masing-masing pekerja ojol dan kurir online.

    Yassierli juga mengatakan jadwal pencairan BHR bagi pengemudi ojol dilakukan H-7 Hari Raya Idul Fitri.

    (fab/fab)

  • Pangkoarmada RI apresiasi capaian prestasi Panglima Koarmada I dan II

    Pangkoarmada RI apresiasi capaian prestasi Panglima Koarmada I dan II

    Tanjungpinang (ANTARA) – Panglima Koarmada (Pangkoarmada) RI Laksamana Madya TNI Denih Hendrata mengapresiasi capaian prestasi Panglima Koarmada I dan Panglima Koarmada II beserta jajaran selama memimpin kesatuan TNI Angkatan Laut (AL) tersebut.

    Menurut Laksamana Madya Denih, capaian dan prestasi yang ditunjukkan Pangkoarmada di bawah jajaran Pangkoarmada RI itu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai kebijakan pimpinan, dan telah memperlihatkan hasil yang membanggakan.

    “Keberhasilan ini tidak terlepas dari karakter kerja keras, dedikasi, serta kepemimpinan dan peran Panglima dalam membina serta mengembangkan armada yang dipimpin,” kata Pangkoarmada RI saat menjadi inspektur upacara serah terima jabatan (sertijab) Pangkoarmada I dan II di Lapangan Apel Markas Koarmada I, Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri), Senin.

    Adapun prestasi yang ditorehkan Pangkoarmada I Laksamana Muda TNI Yoos Suryono Hadi selama menjabat, antara lain berhasil menangkap penyelundupan dan peredaran 100 kilogram sabu-sabu di Aceh, lalu 600.000 pil ekstasi di Tanjung Balai Karimun, kemudian 84,7 kilogram kokain di Pulau Berhala, serta 11,688 kilogram Methamphetamine di Dumai.

    Sementara prestasi Laksamana Muda TNI Ariyanto Condrowibowo selama menjabat Pangkoarmada II, meliputi pemberian bantuan sosial kepada korban gempa di Bawean dan Tuban, lalu memimpin apel gelar kesiapan unsur satgas laut untuk pengamanan laut KTT WWF ke-10, serta memimpin penyelenggaraan Multilateral Naval Exercise (MNEK) Komodo 2025 di Bali.

    “Terima kasih dan penghargaan tinggi kepada Laksamana Muda Yoos Suryono Hadi dan Laksamana Muda Ariyanto Condrowibowo atas dedikasi dan pengabdian luar biasa yang telah dipersembahkan selama menjabat Pangkoarmada I dan Pangkoarmada II,” ujarnya.

    Dalam upacara sertijab tersebut, Panglima Koarmada I Laksamana Muda TNI Dr. Yoos Suryono Hadi memasuki masa pensiun, dan jabatannya kini diserahkan kepada Laksamana Muda TNI Fauzi, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Komandan Kodiklatal.

    Sedangkan Panglima Koarmada II Laksamana Muda TNI Ariyanto Condrowibowo akan menjabat sebagai Komandan Sekolah Staf dan Komando AL (Seskoal). Jabatannya diserahkan kepada Laksamana Muda TNI I Gung Putu Alit Jaya, yang sebelumnya menjabat Wakil Komandan Kodiklatal.

    “Ini salah satu bentuk dinamika pembinaan organisasi, karena regenerasi kepemimpinan dalam lingkungan TNI AL harus terus berjalan,” kata Pangkoarmada RI.

    Pewarta: Ogen
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Disdik DKI pertimbangkan pencairan KJP setiap triwulan

    Disdik DKI pertimbangkan pencairan KJP setiap triwulan

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta mempertimbangkan pencairan bantuan sosial (bansos) Kartu Jakarta Pintar (KJP) bagi peserta didik dilakukan setiap tiga bulan sekali atau triwulan.

    “Tiga bulan. Jadi, rencananya penyalurannya per triwulan,” ujar Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Sarjoko di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin.

    Namun Sarjoko tak merinci waktu pelaksanaan pencairan setiap tiga bulan sekali dimulai kapan dan alasan mencairkan dana setiap tiga bulan sekali.

    Mengenai temuan masih adanya peserta didik yang terdaftar sebagai penerima dana KJP, namun tak kunjung menerima sejak Januari, Sarjoko mengatakan akan mencairkan dana bantuan tersebut untuk tiga bulan sekaligus.

    “Rencana seperti itu (dapat langsung tiga bulan). Kami sedang persiapkan. Kami baru menyelesaikan proses finalisasi pendataannya, tapi prinsipnya kita usahakan secepatnya,” kata dia.

    Pencairan dana KJP menjadi salah satu hal yang disoroti Gubernur Jakarta Pramono Anung. Dia menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI akan menyelesaikan pencairan yang terhambat paling lambat April 2025.

    Adapun pembenahan dan distribusi KJP menjadi salah satu fokus program Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno dalam 100 hari pertama.

    Program KJP diperuntukkan kepada warga DKI Jakarta dan masuk pada program strategis dalam rangka memberikan akses wajib belajar 12 tahun kepada peserta didik usia sekolah 6-21 tahun yang berasal dari keluarga tidak mampu .

    Berbeda dari tahun lalu, jumlah penerima KJP mengalami kenaikan, yakni dari menjadi 705.332 siswa atau bertambah 200 ribu siswa dari tahun sebelumnya.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Update Ground Check DTSEN, Mensos Gus Ipul: Baru 25 Persen

    Update Ground Check DTSEN, Mensos Gus Ipul: Baru 25 Persen

    PIKIRAN RAKYAT – Kementerian Sosial (Kemensos) dan Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan koordinasi terkait ground check atau uji petik untuk memastikan keakuratan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan sejauh ini ground check baru terekam pada 25 persen dari keseluruhan data.

    “Sosial dan BPS terus melakukan koordinasi dalam rangka agar yang kita lakukan ya, data ini kita sedang ground check ini bisa kita ikuti perkembangan di lapangan. Memang ini dalam suasana puasa, jadi ada istilahnya itu ada sedikit kelambatan lah. Sampai sekarang baru 25 persen ya, yang mudah-mudahan nanti setelah lebaran bisa kita percepat lagi,” kata Gus Ipul di Kantor Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat, Senin, 17 Maret 2025.

    Gus Ipul mengatakan tantangan memastikan keakuratan di lapangan misalnya medan yang sulit. Sejauh ini ground check di lapangan menunjukkan sebagian besar datanya cocok, meski belum dapat disimpulkan secara pasti.

    “Belum bisa disimpulkan. Tapi memang sebagian besar cocok. Sebagian besar cocok dengan data yang kita punya. Dari DTSEN itu sebagian besar cocok,” kata Gus Ipul.

    Dia berharap pada Mei mendatang ground check sudah bisa tuntas 100 persen. Nantinya data tersebut yang akan dipakai sebagai acuan untuk penyaluran bantuan sosial pada triwulan II.

    “Itu akan kita jadikan perdoman nanti. Nah tapi sebelum itu kan ada satu tahap yang kita lewati, yaitu ground check untuk uji petik di lapangan karena memang datanya dinamis sekali,” kata Gus Ipul.

    Kemensos dan BPS melakukan ground check untuk memastikan keakuratan DTSEN. Pengecekan lapangan itu melibatkan para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), BPS, dan dinsos di seluruh Indonesia.

    Dalam pemutakhiran DTSEN, mereka akan melakukan pengecekan meliputi melengkapi variabel data, memeriksa keberadaan KPM/PM aktif atau tidak aktif, serta melengkapi isian variabel untuk dasar pemeringkatan yang telah ditetapkan oleh BPS.

    Para pendamping PKH kemudian melakukan verifikasi lapangan terhadap usul dan sanggah masyarakat, dan memanfaatkan DTSEN untuk mendampingi KPM lebih efektif.

    Gus Ipul menjelaskan bahwa DTSEN bersifat dinamis sehingga pemutakhiran menjadi kunci agar data tersebut tetap akurat dan relevan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Komitmen PosIND Kawal Penyaluran Bansos PKH dan Program Sembako 2025

    Komitmen PosIND Kawal Penyaluran Bansos PKH dan Program Sembako 2025

    Jakarta: Pada Ramadan 1446 Hijriah, PT Pos Indonesia (Persero) dengan sematan brand PosIND, kembali menunjukkan kiprah dan perannya sebagai mitra pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial (bansos). 
     
    Seperti tahun-tahun sebelumnya, bansos yang sudah berjalan lebih dari 5 tahun dan secara reguler terus bergulir hingga saat ini, adalah bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako. Pada triwulan pertama tahun 2025, PosIND kembali mengemban amanah untuk menyalurkan bantuan kepada lebih dari 4,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.
     
    Haris selaku Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia memaparkan pernak-pernik bisnis sekaligus kinerja yang dilakukan divisi Bisnis jasa Keuangan PosIND.
     

    “Alhamdulillah pada tahun ini pemerintah kembali memberikan kepercayaan kepada Pos Indonesia untuk ikut membantu menyalurkan bantuan sosial Program Sembako dan PKH. Untuk triwulan 1 tahun 2025 ini, Pos Indonesia memperoleh alokasi sebanyak lebih kurang 4,2 juta penerima manfaat. Dan itu kita mulai kemarin menjelang Ramadan pada 21 Februari 2025. Alhamdulillah dalam 10 hari, tanggal  2 Maret kemarin, kita telah berhasil menyalurkan sebanyak 3,5 juta KPM dengan total anggaran yang sudah kita salurkan sebanyak Rp2,6 triliun,” kata Haris.
     
    Menurut Haris, pencapaian tersebut menunjukkan komitmen kuat perusahaan dalam mendukung program pemerintah, meskipun terdapat tantangan di beberapa wilayah.
     

    Direktur PT Pos Indonesia (Persero) Faizal R Djoemadi bersama penerima Bansos Sembako dan PKH (Foto:Dok.PosIND)

    “Jadi secara rata-rata, sesuai dengan target kita 10 hari pertama itu, alhamdulillah kita sudah bisa menyalurkan 90 persen, kecuali untuk daerah Papua Barat. Karena memang kondisi daerah yang memang memaksa kita agak sedikit terlambat ya,” akunya.

    Keberhasilan di Berbagai Daerah dan Tantangan Papua Barat

    Ketika ditanya mengenai daerah yang mencapai hasil terbaik dalam penyaluran bantuan, Haris menyebutkan daerah di Pulau Jawa tertinggi pencapaiannya. Khususnya Jawa Barat, menjadi wilayah dengan capaian tertinggi dalam realisasi penyaluran bansos yang dilakukan Pos Indonesia dibandingkan berbagai wilayah lain.
     
    “Kalau kita lihat data itu alhamdulillah yang paling tinggi capaiannya ada di Jawa Barat. Jawa Barat itu mencapai 98 persen. Jadi posisi tanggal 2 itu mereka sudah bisa mencapai 98 persen. Karena memang kondisi daerah mendukung ya. Jawa Barat kita lihat transportasi dan sebagainya relatif lebih lancar. Sehingga Alhamdulillah di posisi yang teratas pada saat 2 Maret hingga 10 hari kita menyalurkan itu sudah ada di angka 98 persen,” kata Haris.
     

    Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia (Persero) Haris (Foto:Dok.PosIND)
     
    Situasi berbeda di belahan wilayah lain khususnya wilayah dengan topografi wilayah pegunungan dan aksesibilitas yang terbatas, seperti di Papua.
     
    “Di Papua Barat itu memang kondisinya menantang ya, dengan kondisi geografis yang sulit diakses, sehingga pencapaiannya agak terlambat dibandingkan daerah lain,” kata Haris.

    Strategi Penyaluran yang Efektif, Efisien, dan Transparan

    Keberhasilan dalam penyaluran bansos ini tak lepas dari strategi matang yang diterapkan PosIND. Strategi ini telah terbukti beberapa tahun dalam konteks fund disbursement atau penyaluran/distribusi dana. 
     
    PosIND mengelaborasi beberapa metode dan menegaskan tiga metode penyaluran dana bantuan adalah yang paling efektif dan efisien. Tiga metode atau tiga pola utama yang telah menjadi pakem dan ciri khas PosIND tersebut, yaitu Pembayaran langsung di Kantorpos, distribusi atau pencairan melalui  komunitas, dan pengantaran langsung ke rumah KPM atau yang sering disebut penyaluran door to door.
     
     
    KPM mengambil dana Bansos Sembako dan PKH di Kantorpos (Foto:Dok.PosIND)
     
    “Kita tetap melakukan penyaluran dengan tiga pola, yakni dibayarkan di Kantorpos, kemudian dilakukan di komunitas, dan diantar khusus untuk yang sakit, difabel ataupun yang tidak bisa datang ke Kantorpos. Nah karena itu teman-teman saya (di lapangan) melakukan mapping terkait dengan alokasi di masing-masing tempat bayar. Ini di setiap kantor, ya. Dari sana kita akan tahu berapa sumber yang harus kita siapkan,” jelas Haris.
     
    Haris mengungkapkan persiapan yang dilakukan termasuk pemetaan wilayah serta perhitungan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur yang dibutuhkan.
     
    Ia menambahkan jika mereka ingin target tercapai 90 persen dalam 10 hari, maka petugas di lapangan sudah punya hitungan berapa alokasi waktu yang dibutuhkan untuk diselaraskan dengan jumlah KPM yang akan didistribusikan.
     
    “Jadi teman-teman di lapangan yang akan mengukur nih. Kalau selama ini misalnya satu hari teman-teman bisa menyalurkan berapa, targetnya berapa,” katanya.

    Pos Giro Cash: Inovasi Teknologi dalam Penyaluran Bansos

    Dalam penyaluran bansos, PosIND menggunakan aplikasi Pos Giro Cash untuk memastikan transparansi dan akurasi data.
     
    “Kita menggunakan aplikasi yang sudah kita siapkan, Pos Giro Cash. Jadi, Pos Giro Cash ini memang sangat mendukung proses pembayaran kita. Alhamdulillah, aplikasi ini terus kita kuatkan, kemudian fitur-fitur yang kemarin sudah tersematkan itu seperti geotagging, foto rumah, dan sebagainya tetap ada di Pos Giro Cash kita,” tutur Haris.
     
     
    Dalam penyaluran bansos, PosIND menggunakan aplikasi Pos Giro Cash untuk memastikan transparansi dan akurasi data (Foto:Dok.PosIND)
     
    Aplikasi ini juga dirancang untuk kondisi tanpa jaringan internet, sehingga tetap bisa mendukung pembayaran hingga ke daerah-daerah terpencil.
     
    “Memang aplikasi Pos Giro Cash disiapkan juga untuk kondisi yang tidak ada jaringan internet. Jadi walau tanpa internet tetap bisa dilakukan proses perekaman, misalnya difoto penerimanya, foto rumahnya, begitu. Kemudian nanti pada saat petugas sudah berada di daerah yang terdapat jaringan internet, maka akan secara otomatis mengunggah data yang tadi sudah direkamnya,” ujar Haris menjelaskan.

    Pendekatan Door to Door Diterapkan untuk Wilayah 3T

    Pendekatan penyaluran secara door to door menjadi salah satu ciri khas PT Pos Indonesia (Persero) dalam penyaluran bantuan, terutama untuk penerima yang membutuhkan perhatian khusus.
     

    “Proses antaran ini kita lakukan untuk penerima manfaat yang sedang sakit, yang difabel, kemudian yang memang tidak bisa datang ke Kantorpos. Sebenarnya kita membuka ruang juga untuk misalnya penerima karena kondisi tertentu menyampaikan, ‘saya minta tolong diantarlah.’ Itu bisa juga kita lakukan, asal mereka sampaikan lebih awal,’ kata Haris.
     
    Selain untuk penyaluran kepada KPM dengan kondisi-kondisi tertentu tadi, Pos Indonesia juga menggunakan metode atau strategi yang sama dalam menjangkau daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Ya, metode door to door menjadi andalan utama yang diterapkan Pos Indonesia untuk melakukan penyaluran di wilayah 3T ini.
     
    Namun, agar pelaksanaan metode ini berjalan lancar, PosIND juga melakukan langkah yang tak kalah penting, yakni berkoordinasi dan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan TKSK, hingga pendamping PKH. Dalam proses penyaluran, Pos Indonesia juga menyesuaikan metode distribusi dengan kondisi wilayah, termasuk menggunakan transportasi udara di Papua.
     
    “Kami telah menyiapkan sistem yang memungkinkan pencatatan penerima manfaat meskipun dalam kondisi offline. Data yang dikumpulkan akan otomatis terunggah begitu tersedia jaringan internet,” tambah Haris.

    Komitmen Jaga Integritas dan Kepercayaan Masyarakat

    Dalam menjalankan amanah ini PosIND menekankan pentingnya integritas kepada seluruh karyawannya. PosIND menegaskan program penyaluran bansos merupakan amanah dari negara dan harus dijalankan dengan integritas tinggi.
     

    KPM difoto bersama dana bansos yang telah diterima dan identitas diri sebagai bukti penyaluran (Foto:Dok.PosIND)
     
    “Kami terus melakukan sosialisasi agar masyarakat tahu bahwa bantuan ini gratis. Kami juga membuka layanan pengaduan untuk menampung keluhan penerima manfaat,” katanya.
     
    Haris pun memastikan dalam proses penyaluran tidak boleh ada pungutan liar atau pemotongan dana bantuan.
     
    “Kami terus mengingatkan kawan-kawan saya untuk betul-betul punya integritas bahwa ini menjadi amanah yang harus bisa kita tunaikan dengan baik. Jadi, kita buat sosialisasi bahwa ini tidak boleh ada potongan,” kata Haris.

    Visi Digitalisasi dan Masa Depan

    Menyongsong masa depan, Haris menjelaskan bahwa PT Pos Indonesia terus mendukung program pemerintah, termasuk rencana digitalisasi pembayaran bantuan sosial.
     
    “Ke depan memang pemerintah sudah melakukan upaya-upaya perbaikan terkait dengan penyaluran ini, termasuk juga rencana tentang digitalisasi pembayaran bansos, ya. Jadi, Pos akan hadir, ya. Sejujurnya kita pun PosIND ini sama seperti perbankan. Kami punya rekening giro, ya,” tuturnya.
     
    Dengan pendekatan strategis dan inovasi teknologi, PosIND terus berkomitmen menjadi mitra pemerintah yang andal dalam menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat.
     
    Sebagai BUMN tertua di Indonesia, PT Pos Indonesia (Persero) berkomitmen menjadi lokomotif dalam sektor logistik nasional. Dengan mengedepankan integritas, inovasi, dan sinergi dengan pemerintah maupun masyarakat, PT Pos Indonesia siap membawa layanan logistik Indonesia menuju masa depan yang lebih modern dan inklusif, memastikan bahwa bantuan dan pelayanan menjangkau setiap pelosok negeri dengan cepat, tepat, dan penuh tanggung jawab.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)