Xcloud.id

Topik: Bantuan Sosial

  • Desa Berperan Penting dalam Pengentasan Kemiskinan Berbasis Budaya

    Desa Berperan Penting dalam Pengentasan Kemiskinan Berbasis Budaya

    loading…

    Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko dalam peresmian Kantor DPP dan Rumah Singgah Desa Bersatu di kawasan Jeruk Purut, Jakarta Selatan, Rabu (19/3/2025). FOTO/IST

    JAKARTA – Pengentasan kemiskinan di Indonesia membutuhkan pendekatan yang lebih kontekstual dan berbasis budaya. Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko menilai desa merupakan ujung tombak dalam upaya ini karena memiliki pemahaman mendalam terhadap budaya dan antropologi masyarakat, yang mampu mengurai persoalan kemiskinan secara efektif.

    Hal itu disampaikan Budiman Sudjatmiko dalam peresmian Kantor DPP dan Rumah Singgah Desa Bersatu di kawasan Jeruk Purut, Jakarta Selatan, Rabu (19/3/2025). Menurutnya, selama ini pendekatan pengentasan kemiskinan cenderung teknokratik dan finansial. “Sudah saatnya pengatasan kemiskinan harus diikat dengan cara budaya,” ujar Budiman.

    Ia juga menekankan pentingnya menyeimbangkan standar universal kesejahteraan dengan kondisi spesifik setiap daerah dan suku di Indonesia.

    Budiman mengungkapkan bahwa strategi pengentasan kemiskinan selama ini berpusat pada afirmasi, advokasi, dan proteksi melalui program bantuan sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Meski bermanfaat, ia menggarisbawahi perlunya pendekatan yang lebih berkelanjutan.

    “Pendekatan sebelumnya seperti memberikan pelampung agar masyarakat tidak tenggelam, tetapi kini kita perlu menyediakan perahu agar mereka bisa bergerak menuju kehidupan yang lebih baik,” katanya.

    Sembilan Perahu untuk Masa Depan Lebih BaikBP Taskin merancang strategi baru dengan menghadirkan sembilan sektor utama sebagai perahu bagi masyarakat miskin agar dapat keluar dari ketergantungan pada bantuan sosial. Sektor-sektor tersebut meliputi pangan, energi baru dan terbarukan, perumahan, pendidikan, teknologi digital, industri kreatif, kesehatan, pengolahan, dan transportasi.

    Saat ini, pemerintah telah mengembangkan tiga sektor melalui program makan bergizi gratis, pembangunan 3 juta rumah per tahun, dan Sekolah Rakyat Miskin Berasrama. Menurut Budiman, enam sektor lainnya membutuhkan pengelolaan strategis dengan melibatkan desa sebagai ujung tombak.

    “Melalui koperasi desa, BUMDes, dan perangkat desa, masyarakat miskin dapat memanfaatkan sektor-sektor tersebut secara produktif, sehingga mereka tidak hanya menerima bantuan tetapi juga berdaya secara ekonomi,” ujarnya.

    Dengan fokus pada pendekatan berbasis budaya dan kolaborasi ekonomi yang kuat, BP Taskin berharap strategi ini dapat menciptakan perubahan signifikan dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. Desa diharapkan menjadi motor penggerak utama dalam mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.

    (abd)

  • Prabowo Bakal Rilis Govtech 17 Agustus, Klaim Bisa Hemat APBN Rp100 Triliun

    Prabowo Bakal Rilis Govtech 17 Agustus, Klaim Bisa Hemat APBN Rp100 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa Kepala Negara menargetkan peluncuran Government Technology (GovTech) pada 17 Agustus mendatang. Sistem tersebut diklaim dapat menghemat anggaran hingga Rp100 triliun.

    Luhut menilai bahwa Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya mendorong digitalisasi pemerintahan melalui integrasi GovTech.

    Dia mengatakan GovTech akan mengintegrasikan seluruh aplikasi kementerian/lembaga, mendorong efisiensi, dan meminimalisasi potensi korupsi ini.

    Hal ini disampaikan usai melaksanakan rapat bersama jajaran Dewan Ekonomi Nasional (DEN) bersama Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (19/3/2025).

    “Presiden 17 Agustus ingin meresmikan atau launching nanti program government technology ini yang akan nanti menyatukan semua apps yang ada di kementerian lembaga sehingga dengan demikian akan terjadi efisiensi dan juga pengurangan korupsi,” ujarnya di Kantor Presiden.

    Salah satu terobosan dari program GovTech adalah kewajiban setiap keluarga memiliki rekening bank agar penyaluran bantuan sosial bisa tepat sasaran. 

    Luhut menambahkan, sistem ini diperkirakan dapat menghemat anggaran hingga Rp100 triliun dalam beberapa tahun ke depan.

    Selain itu, DEN juga memaparkan hasil kajian mendalam terkait dampak positif program MBG.

    Anggota DEN Arief Anshory Yusuf yang juga merupakan ahli kemiskinan menyebutkan bahwa MBG berpotensi menciptakan hingga 1,9 juta lapangan kerja baru sekaligus menekan angka kemiskinan hingga 5,8 persen.

     “Program ini sangat bagus sekali dalam konteks pro-job, jadi menciptakan lapangan pekerja baru itu sampai 1,9 juta, lalu kemudian kemiskinan itu bisa berkurang sampai menjadi 5,8 persen,” kata Arief.

    Lebih lanjut, DEN mengusulkan sejumlah langkah penguatan implementasi MBG. Mulai dari melakukan business process review, audit rutin oleh BPKP, hingga melibatkan masyarakat dalam pengawasan agar rantai pasok tetap terjaga dan tidak terjadi kebocoran.

     “Tapi sekali lagi intinya, ini mari kita jaga bersama, karena ini flagship kita, flagship bangsa ini,” pungkas Arief.

  • Politik kemarin, Presiden luncurkan GovTech hingga soal RUU TNI

    Politik kemarin, Presiden luncurkan GovTech hingga soal RUU TNI

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa politik telah diwartakan oleh pewarta Kantor Berita ANTARA pada Rabu (19/3). Berikut beberapa berita pilihan yang masih menarik dibaca pagi ini.

    1. Prabowo luncurkan GovTech 17 Agustus, wajibkan keluarga punya rekening

    Presiden Prabowo Subianto ditargetkan meluncurkan digitalisasi pemerintahan melalui integrasi Government Technology (GovTech) pada 17 Agustus mendatang, yang dalam terobosannya mewajibkan setiap keluarga memiliki rekening bank agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran.

    Hal itu disampaikan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan usai menghadiri rapat terbatas dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran DEN dan sejumlah menteri bidang ekonomi.

    Baca selengkapnya di sini.

    2. Komisi I DPR dan pemerintah gelar rapat Rabu petang sempurnakan RUU TNI

    Komisi I DPR RI bersama pemerintah melakukan rapat kerja di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu petang, untuk melakukan sejumlah penyempurnaan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (RUU TNI).

    Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa sejumlah perbaikan dalam rumusan draf RUU TNI pada kesempatan itu hanya menyangkut sejumlah penyempurnaan frasa.

    Baca selengkapnya di sini.

    3. MenPANRB-Mendagri: PPK pusat-daerah percepat pengangkatan CASN 2024

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengimbau seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) instansi pusat dan daerah untuk mempercepat pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) 2024 sesuai dengan kesiapan masing-masing kementerian/lembaga/pemda.

    Hal ini menindaklanjuti arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang menetapkan percepatan pengangkatan CASN 2024.

    Baca selengkapnya di sini.

    4. Laksda TNI Edwin resmi dilantik jadi Wagub Lemhannas

    Laksamana Muda (Laksda) TNI Edwin Rajo Mangkuto resmi dilantik sebagai Wakil Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) di kantor Lemhannas, Jakarta Pusat, Rabu.

    Dia dilantik setelah sebelumnya dinyatakan mendapatkan jabatan baru berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/333/III/2025 Tanggal 14 Maret 2025.

    Baca selengkapnya di sini.

    5. Komisi I DPR sebut isu dwifungsi lewat RUU TNI sudah terbantahkan

    Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan isu bangkitnya dwifungsi di tubuh militer melalui revisi Undang-Undang (RUU) TNI sudah terbantahkan karena hal itu justru membatasi jumlah jabatan sipil yang bisa diisi TNI aktif.

    Dia mengatakan perubahan jumlah jabatan sipil yang bisa diisi TNI aktif memang ditambah dalam RUU TNI, tetapi hal itu hanya memasukkan ketentuan saat ini yang sudah terjadi. Adapun beberapa lembaga seperti Kejaksaan hingga BNPB, sebelumnya sudah memiliki undang-undang tersendiri dan memungkinkan diisi TNI.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ribuan Orang Kaya Banten Terima Bansos Sembako, Gus Ipul: Temuan Kami seperti Itu Regional 20 Maret 2025

    Ribuan Orang Kaya Banten Terima Bansos Sembako, Gus Ipul: Temuan Kami seperti Itu Regional 20 Maret 2025

    Ribuan Orang Kaya Banten Terima Bansos Sembako, Gus Ipul: Temuan Kami seperti Itu
    Tim Redaksi
    SERANG, KOMPAS.com
    – Sebanyak 334.415 warga di Provinsi Banten menerima
    bantuan sosial
    (
    bansos
    ) sembako dari pemerintah.
    Namun, ada 4.386 orang di antaranya masuk kategori mampu atau orang kaya.
    “Banyak penduduk Banten yang masuk desil (kelompok sejahtera) 10 jadi penerima bansos. Desil 10 ini kan sudah paling kaya. Temuan pertama kami seperti ini,” kata
    Menteri Sosial
    (Mensos) Saifullah Yusuf saat menghadiri Dialog Pilar-pilar Sosial di Pendopo Gubernur Banten, Rabu (19/3/2025).
    Seharusnya, kata Menteri yang akrab disapa
    Gus Ipul
    itu, penerima manfaat bansos masuk kategori desil 1 hingga 4 atau kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang paling rendah.
    Sementara itu, desil 5 sampai dengan 10 merupakan masyarakat tingkat menengah ke atas yang tak pantas menerima bantuan.
    Selain itu, Gus Ipul menemukan masih banyak warga usia produktif (15-50 tahun) yang mendapatkan bantuan sembako dari pemerintah.
    Ada juga, lanjut Gus Ipul, sebanyak 45.355 orang yang menerima bantuan sudah lebih dari 10 tahun, bahkan 13.133 di antaranya telah menerima sejak tahun 2013.
    “Kami harus jujur ada data yang salah. Perintah Presiden perbaiki data itu agar ke depan tepat sasaran,” ujar dia.
    Untuk memperbaiki data tersebut, Kemensos saat ini sedang melakukan pengecekan lapangan untuk memastikan keakuratan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
    Namun, Gus Ipul mengakui progres verifikasi lapangan saat ini masih 25 persen.
    Kecilnya capaian tersebut disebabkan kondisi medan di Provinsi Banten yang sulit, ditambah saat ini sedang bulan Ramadhan.
    “Nanti setelah puasa, kami harapkan Mei 2025 semua selesai 100 persen,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DKI kemarin, penyesuaian layanan Tj Lebaran & penyediaan posko mudik

    DKI kemarin, penyesuaian layanan Tj Lebaran & penyediaan posko mudik

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita seputar DKI Jakarta di kanal Metro ANTARA pada Rabu (19/3) masih layak untuk Anda simak hari ini antara lain Transjakarta sesuaikan layanan selama Lebaran hingga Dinkes DKI sediakan 12 posko kesehatan saat arus mudik Lebaran 2025.

    Berikut rangkumannya:

    Dinsos DKI pastikan tak lagi gunakan DTKS untuk bansos tahun 2026

    Dinas Sosial DKI Jakarta memastikan tak menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), melainkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) hingga perlindungan sosial tahun 2026 lebih efektif dan akurat.

    “Arahan dari Presiden Prabowo Subianto bahwa seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus memakai DTSEN untuk pemberian bantuan dan pemberdayaan sosial. Saat ini kami dari Dinsos sedang mempersiapkannya. Tahun 2026 kami pasti sudah memakai DTSEN,” ujar Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Premi Lasari di Jakarta, Rabu.

    Baca selengkapnya di sini.

    Dinkes DKI upayakan pembangunan puskesmas pembantu di 15 kelurahan

    Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta akan mengupayakan membangun puskesmas pembantu di 15 kelurahan lantaran adanya kendala lahan dalam pembangunan itu.

    Kepala Dinkes DKI Jakarta Ani Ruspitawati di Jakarta, Rabu, mengatakan, dari 267 kelurahan di DKI Jakarta, yang belum memiliki puskesmas pembantu sebanyak 15 kelurahan dan pada tahun ini sudah ada dua kelurahan dalam tahap pembangunan dan satu kelurahan telah selesai pembangunannya.

    Baca selengkapnya di sini.

    Dinkes DKI sediakan 12 posko kesehatan saat arus mudik Lebaran 2025

    Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta bakal menyediakan sebanyak 12 posko kesehatan pada saat arus mudik Lebaran 2025 untuk mengecek kesehatan bagi pemudik, pengemudi, maupun petugas.

    “Posko ada di tujuh terminal, tiga stasiun dan dua dermaga,” kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati di Jakarta, Rabu.

    Baca selengkapnya di sini.

    Transjakarta sesuaikan layanan selama Lebaran

    Direktur Utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) Welfizon Yuza mengatakan pada hari pertama Idul Fitri, seluruh layanan bus Transjakarta baru akan beroperasi pukul 09.00 WIB.

    Dia mengatakan, hal itu dilakukan agar seluruh pegawai Transjakarta bisa fokus beribadah terlebih dulu.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pemprov DKI cairkan THR tenaga kontrak maksimal 21 Maret 2025

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencairkan dana Tunjangan Hari Raya (THR) bagi tenaga kontrak Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) paling lambat 21 Maret 2025.

    “Surat perintah membayar akan diterbitkan paling lambat 20 Maret 2025, sementara pencairan dana ke rekening PJLP dijadwalkan maksimal 21 Maret 2025,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Chaidir, dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Rabu.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Bernadus Tokan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kejati Ungkap Dugaan Korupsi Rp 65 M dalam Dana Hibah Dispendik Jatim Tahun 2017

    Kejati Ungkap Dugaan Korupsi Rp 65 M dalam Dana Hibah Dispendik Jatim Tahun 2017

    Surabaya (beritajatim.com) – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur mengungkap dugaan korupsi dalam pengelolaan dana hibah barang dan jasa untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta yang dikelola Dinas Pendidikan (Dispendik) Jawa Timur pada tahun anggaran 2017.

    Kepala Kejati Jatim, Mia Amiati, menyatakan bahwa perhitungan kerugian negara akibat kasus ini masih dalam proses oleh Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP) Jawa Timur.

    “Setelah ditemukan bukti awal yang cukup, Kejati meningkatkan status kasus ke tahap penyidikan melalui Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-334/M.5/Fd.2/03/2025 tanggal 3 Maret 2025,” ujar Mia.

    Dugaan Penyimpangan dalam Dana Hibah

    Kasus ini berawal dari penyelidikan yang dilakukan Kejati Jatim berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Print-33/M.5/Fd.1/01/2025 tanggal 6 Januari 2025.

    Dalam proses tersebut, tim penyidik telah memeriksa sejumlah pihak, termasuk 25 kepala sekolah SMK Swasta penerima hibah di 11 kabupaten/kota di Jawa Timur.

    Selain itu, Kejati juga meminta keterangan dari beberapa pejabat terkait, di antaranya Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim, Kepala Biro Hukum Provinsi Jatim, Kabid SMK Dispendik Jatim selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta pejabat Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Pemprov Jatim. Tak hanya itu, vendor penyedia barang dan jasa juga turut diperiksa.

    Menurut Mia, pada tahun 2017 Dispendik Jatim mengalokasikan anggaran sebesar Rp 65 miliar untuk belanja hibah barang dan jasa bagi SMK Swasta. Penyaluran dana tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur Nomor 188/386/KPTS/013/2017 yang diterbitkan pada 21 Juli 2017. Namun, dalam implementasinya, ditemukan dugaan penyimpangan.

    Pembagian Proyek dan Dugaan Mark-Up

    Dana hibah tersebut dibagi menjadi dua paket proyek, yaitu:

    Paket I: Melibatkan 12 SMK Swasta dan dimenangkan oleh PT Desina Dewa Rizky dengan nilai kontrak Rp 30,5 miliar. Kontrak ini ditandatangani oleh Hudiyono sebagai PPK dan Djono Tehyar sebagai Direktur PT Desina Dewa Rizky.

    Paket II: Melibatkan 13 SMK Swasta dan dimenangkan oleh PT Delta Sarana Medika dengan nilai kontrak Rp 33 miliar. Kontrak ini ditandatangani oleh Hudiyono sebagai PPK dan Subagio (almarhum) sebagai Direktur PT Delta Sarana Medika.

    Dalam pelaksanaannya, ditemukan bahwa barang yang diterima beberapa sekolah tidak sesuai dengan kebutuhan jurusan, tidak sesuai dengan SK Gubernur, serta terdapat indikasi mark-up harga yang berpotensi merugikan keuangan negara.

    Penyidikan dan Penggeledahan

    Kejati Jatim menyoroti dugaan pelanggaran terhadap sejumlah regulasi, di antaranya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dari APBD, serta Pergub Jatim Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bansos.

    Sebagai bagian dari penyidikan, pada Rabu (12/3/2025) pukul 10.00 WIB, tim penyidik Kejati Jatim melakukan penggeledahan di beberapa lokasi di Surabaya, termasuk Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, kantor penyedia barang/jasa, dan dua rumah yang diduga terkait proyek hibah ini.

    Dalam penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan berbagai dokumen serta barang bukti elektronik seperti ponsel dan laptop yang berkaitan dengan proyek ini. “Dokumen dan barang bukti yang ditemukan akan disita untuk memperkuat alat bukti dalam perkara ini,” tegas Mia.

    Saat ini, Kejati Jatim terus mengumpulkan alat bukti dengan memeriksa saksi, meminta keterangan ahli, serta berkoordinasi dengan BPKP untuk memastikan besaran kerugian negara dalam kasus ini. [uci/ted]

  • Prabowo luncurkan GovTech 17 Agustus, wajibkan keluarga punya rekening

    Prabowo luncurkan GovTech 17 Agustus, wajibkan keluarga punya rekening

    “Presiden 17 Agustus (mendatang) ingin meresmikan atau launching nanti program government technology yang akan nanti menyatukan semua ‘apps’ yang ada di kementerian/lembaga, sehingga dengan demikian akan terjadi efisiensi dan juga pengurangan korupsi

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto ditargetkan meluncurkan digitalisasi pemerintahan melalui integrasi Government Technology (GovTech) pada 17 Agustus mendatang, yang dalam terobosannya mewajibkan setiap keluarga memiliki rekening bank agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran.

    Hal itu disampaikan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan usai menghadiri rapat terbatas dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran DEN dan sejumlah menteri bidang ekonomi.

    “Presiden 17 Agustus (mendatang) ingin meresmikan atau launching nanti program government technology yang akan nanti menyatukan semua ‘apps’ yang ada di kementerian/lembaga, sehingga dengan demikian akan terjadi efisiensi dan juga pengurangan korupsi,” kata Luhut saat memberikan keterangan pers di Kantor Presiden Jakarta, Rabu.

    Luhut menilai integrasi dari seluruh layanan publik yang ada di kementerian/lembaga nantinya dapat diakses melalui GovTech, sehingga diharapkan dapat lebih transparan dan meminimalisasi terjadinya potensi korupsi.

    Dalam rapat tersebut, Presiden juga memerintahkan adanya terobosan agar setiap keluarga bisa memiliki akun rekening bank. Jika keluarga tersebut merupakan penerima manfaat bantuan sosial, penyaluran bantuan tersebut dapat ditransfer secara langsung sehingga tepat sasaran.

    “Ini kita kira-kira sudah menghitung, bisa berapa besar yang kita hemat mungkin hampir Rp100 triliun dan seterusnya, nanti secara bertahap angka-angkanya nanti saya kira bisa diberi tahu kemudian,” tambah Luhut.

    Luhut menambahkan bahwa Presiden dijadwalkan menemui ratusan anak muda yang menggagas GovTech.

    Adapun Govtech terdiri dari empat pilar. Pilar pertama terkait dengan optimalisasi penerimaan negara, baik pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Sistem digital dalam pilar ini, yaitu Coretax untuk pajak dan Simbara untuk PNBP melalui mineral dan batu bara.

    Pilar kedua menyoal efisiensi belanja negara, yakni lewat sistem e-catalogue versi 6.0. Sistem ini hadir dengan fitur baru seperti pengawasan real-time, integrasi lintas kementerian dan lembaga, analisis kebutuhan otomatis, serta evaluasi vendor berbasis data untuk memastikan belanja negara tepat sasaran dan bebas dari pemborosan.

    Pilar ketiga terkait dengan pelayanan publik, seperti administrasi kependudukan, SIM, paspor, pendidikan, dan kesehatan. Sistem digital pada bidang ini dirancang untuk mengurangi birokrasi berlebih dan memberikan pengalaman yang lebih mudah serta cepat bagi masyarakat.

    Adapun pilar terakhir menyangkut kemudahan berusaha lewat sistem Online Single Submission (OSS).

    Penyempurnaan OSS dapat mempercepat proses perizinan usaha dan meningkatkan daya saing investasi di Indonesia. Sistem OSS yang lebih terintegrasi ini akan mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UKM) dan menarik lebih banyak investasi langsung.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dinsos DKI pastikan tak lagi gunakan DTKS untuk bansos tahun 2026

    Dinsos DKI pastikan tak lagi gunakan DTKS untuk bansos tahun 2026

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Sosial DKI Jakarta memastikan tak menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), melainkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) hingga perlindungan sosial tahun 2026 lebih efektif dan akurat.

    “Arahan dari Presiden Prabowo Subianto bahwa seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus memakai DTSEN untuk pemberian bantuan dan pemberdayaan sosial. Saat ini kami dari Dinsos sedang mempersiapkannya. Tahun 2026 kami pasti sudah memakai DTSEN,” ujar Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Premi Lasari di Jakarta, Rabu.

    Adapun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki beberapa bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ).

    DTSEN merupakan hasil transformasi dari tiga sumber data yakni DTKS, Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), yang diwujudkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Sosial RI.

    Itu nantinya akan menjadi sumber data utama penyelenggaraan program pembangunan nasional, terutama dalam program penanggulangan kemiskinan, seperti pemberian bantuan sosial dan pemberdayaan sosial.

    DTSEN diharapkan mampu menjawab kebutuhan akan adanya data tunggal dan melengkapi apa yang menjadi kekurangan DTKS selama ini.

    “Kalau sudah memakai DTSEN, sudah ada ranking-nya jadi nanti tidak akan lagi pakai data regsosek, data desil-desil P3KE. Semua sudah akan terangkum menjadi satu data tunggal dan semuanya ini untuk mengurangi kegaduhan-kegaduhan yang terjadi selama ini,” kata Premi.

    Dia menambahkan, Dinsos DKI telah melakukan pengecekan lapangan (groundcheck) DTSEN yang melibatkan seluruh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Dalam kegiatan itu, petugas belajar melakukan transformasi DTKS menjadi DTSEN pada bansos APBN tahap kedua.

    Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menyatakan DTSEN yang menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) akan mulai digunakan pada kuartal kedua atau sekitar April 2025.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • KLJ, KAJ, dan KPDJ Maret 2025 Sudah Cair, Benarkah? Berikut Info Terbaru Bansos PKD dan Penerimanya

    KLJ, KAJ, dan KPDJ Maret 2025 Sudah Cair, Benarkah? Berikut Info Terbaru Bansos PKD dan Penerimanya

    PIKIRAN RAKYAT – Saat ini bansos yang masih dipertanyakan pencairannya adalah bansos PKD yakni KLJ, KAJ, dan KPDJ. Ketiga bansos tersebut adalah bansos yang disalurkan rutin oleh Dinsos DKI Jakarta setiap bulannya.

    Akan tetapi, sayangnya sampai saat ini bansos KLJ, KAJ, dan KPDJ untuk bulan Januari-Maret 2025 belum disalurkan.

    Seperti yang kita ketahui, bansos uang tunai ini biasanya disalurkan di awal bulan secara bertahap kepada penerima. Besaran yang diterima pun sama rata yakni Rp300.000/ bulan dan jika dirapel besaran dananya pun bertambah dua hingga tiga lipat mulai dari Rp600.0000-Rp900.000.

    Bantuan tunai Rp300.000/ bulan ini akan diterima oleh penerima KLJ, KAJ, dan KPDJ Maret 2025 dari berbagai kalangan.

    Kalangan tersebut di antaranya Lansia (KLJ), Anak-anak (KAJ), Penyandang Disabilitas(KPDJ).

    Untuk syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

    – Warga DKI Jakarta (KTP DKI Jakarta)
    – Terdaftar di DTKS
    – Dari kalangan tidak mampu
    – Memiliki rekening Bank DKI

    Info Pencairan KLJ, KAJ, dan KPDJ Maret 2025

    Bansos PKD seperti KLJ, KAJ, dan KPDJ Maret 2025 sampai saat ini memang belum cair kepada penerima.

    Informasi tersebut dibuktikan dari komenan penerima bansos yang mengaku belum menerima bansos selama 3 bulan.

    Terkait terlambatnya penyaluran, admin akun @dinsosdkijakarta pun memberikan informasi terbaru yakni:

    “Dalam rangka kelayakan dan ketepatan data sasaran penerima bantuan sosial, saat ini Dina Sosial melalui Pusdatin Kesos sedang melakukan proses pemadanan dan pengolahan data hasil verifikasi dan validasi calon penerima manfaat KLJ, KPDJ, dan KAJ.

    “Segera akan dilakukan pencairan bantuan sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar Tahap I Tahun 2025 tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. Pantau terus akun resmi Dinas Sosial DKi Jakarta untuk informasi lebih lanjut. Terima Kasih.”balasnya untuk akun @riyan_prstyoo.

    Setelah cek pencairan, calon penerima disarankan untuk cek nama penerima bansos melalui link siladujakarta.go.id.

    Berikut langkah-langkahnya:

    1. Akses siladu.jakarta.go.id
    2. Masukan data pribadi seperti NIK
    3. Klik cari data

    Informasi pun akan muncul di layar lengkap dengan nama penerima beserta besaran, dan periodenya.

    Demikian terkait informasi pencairan KLJ, KAJ, dan KPDJ Maret 2025 yang belum cair kepada penerima. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Sido Muncul Berbagi di Bulan Ramadan, Salurkan Rp 200 Juta untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

    Sido Muncul Berbagi di Bulan Ramadan, Salurkan Rp 200 Juta untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk (Sido Muncul) kembali menggelar aksi sosial di bulan Ramadan 2025 sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Dalam kesempatan ini, Sido Muncul menyalurkan bantuan senilai Rp 200 juta untuk 1.000 anak yatim di Jakarta. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Direktur Sido Muncul, DR. (H.C.) Irwan Hidayat, kepada perwakilan anak yatim dari 15 panti asuhan dan lembaga pada Selasa, (18/3/2025) di kantor Sido Muncul Jakarta.

    Adapun 15 panti asuhan dan lembaga penerima bantuan tersebut adalah Al-Ikhlas Cipete, Mizan Amanah Cilandak, Pengajian H. Saidi, Panti Asuhan Mizan Cipete Utara, Yayasan Al-Andalusia, Majelis Ta’lim At Taufik, Majelis Ta’lim Al Muawwanah, Al Ittihadiyah, Yayasan Sejahtera Insani, Yayasan Langkah Indonesia Mandiri, Panti Asuhan Yos Sudarso, Mizan Pasar Minggu, Mizan Karang Tengah, Panti Asuhan Anak Yatim Piatu Yayasan Muslim Nusantara Foundation, serta RT dan RW sekitar Cipete Selatan.

    “Pertama dicintai, mereka harus merasakan kasih sayang agar tumbuh dengan baik. Kedua, mereka perlu merasa aman dan terlindungi. Ketiga, kebahagiaan ini sangat penting bagi tumbuh kembang mereka,” kata Irwan.

    Selain itu, Irwan juga mengungkapkan rasa syukurnya karena bisa berbagi dengan anak-anak yatim. Ia menilai bulan Ramadan merupakan momen terbaik untuk berbagi dan berbuat baik.

    “Kami sangat bersyukur bisa berbagi kasih bersama anak-anak yatim. Setiap anak nantinya masing-masing akan mendapatkan dua ratus ribu rupiah. Bulan Ramadan ini merupakan bulan yang penuh kesempatan, jadi bagi kami ini menjadi kesempatan untuk berbuat baik dan berbagi kebahagiaan khususnya kepada anak-anak yatim yang berada di wilayah Jakarta,” ujarnya.

    Lurah Cipete Selatan, Fuad, menghadiri acara santunan Sido Muncul untuk 1.000 anak yatim di Jakarta pada 18 Maret 2025. – (Beritasatu.com/Gesa Vitara)

    Lurah Cipete Selatan, Fuad, turut menghadiri acara santunan Sido Muncul untuk 1.000 anak yatim di Jakarta dan mengapresiasi kepedulian perusahaan tersebut.

    “Alhamdulillah, ini tahun keempat Sido Muncul berbagi dengan warga kami. Bantuan ini sangat berarti, terutama di bulan suci Ramadan,” ujarnya.

    Sido Muncul menyalurkan bantuan ke 15 Panti Asuhan di Jakarta

    Perwakilan dari Yayasan Sejahtera Insani (Panti Yasni), Vivi, mengungkapkan harapannya agar Sido Muncul terus berbagi dengan anak-anak yatim dan duafa.

    Perwakilan Panti Yasni, Vivi di acara santunan Sido Muncul untuk 1.000 anak yatim di Jakarta, pada Selasa, 18 Maret 2025. – (Beritasatu.com/Gesa Vitara)

    “Alhamdulillah, Panti Yasni bersama panti-panti lainnya mendapat undangan untuk berbuka puasa bersama. Kami berharap Sido Muncul semakin sukses, jaya, dan para pemimpinnya selalu dalam lindungan Allah,” kata Vivi.

    Tahun ini, sebanyak 103 anak dari Panti Yasni menerima bantuan, menandai kepercayaan yang kembali diberikan Sido Muncul kepada mereka.

    Sementara itu, Ketua Panitia Yayasan Muslim Nusantara Foundation, Monica, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Sido Muncul atas dukungan yang diberikan selama bulan Ramadan.

    “Kami sangat bersyukur, ini sudah kesekian kalinya Yayasan Muslim Nusantara Foundation mendapatkan bantuan dari Sido Muncul. Terima kasih atas perhatiannya untuk anak-anak yatim piatu. Tahun ini, ada 30 anak yatim piatu yang menerima bantuan,” tuturnya.

    Salah satu anak yatim bersama lainnya mendoakan agar Sido Muncul terus sukses dan dapat terus berbagi kebahagiaan pada Selasa, 18 Maret 2025 di Jakarta. – (Beritasatu.com/Gesa Vitara)

    Salah satu anak dari Yayasan Yatim Mizan Amanah Cilandak, Anisa, juga mengungkapkan rasa syukur atas undangan yang diterimanya.

    “Alhamdulillah, saya sangat bersyukur diundang ke sini. Terima kasih untuk Sido Muncul, semoga Allah membalas dengan kebaikan yang banyak,” ungkapnya.

    Sido Muncul Perluas Bantuan Sosial

    Irwan melanjutkan, pada bulan Ramadan tahun ini, Sido Muncul telah menjalankan sejumlah aksi berbagi untuk sesama.

    “Ini tahun keempat kami menyalurkan bantuan untuk anak yatim di Cipete, Jakarta Selatan. Sabtu lalu, kami juga membantu penanganan 170 anak stunting di RS Permata Jonggol, Bogor, dan Jumat besok, kami akan memberikan santunan bagi 1.000 dhuafa di Kabupaten Semarang,” ujar Irwan.

    Ia menambahkan bahwa kegiatan ini telah berlangsung rutin selama satu dekade di Semarang dan empat tahun di Jakarta.

    “Kami sangat bersyukur dan berharap melalui santunan ini bisa bermanfaat dan membantu sebagian kecil kebutuhan mereka terutama dalam menyambut Hari Raya,” katanya.

    Santunan kepada anak yatim ini merupakan bagian dari program Corporate Social Responsibility (CSR) Sido Muncul yang telah dilakukan secara rutin. Sebelumnya, Sido Muncul juga telah menyalurkan bantuan di beberapa kota lainnya, seperti Solo, Lampung, Surabaya, Bogor, Bandung, Tangerang, Bali, dan Makassar.