Xcloud.id

Topik: Bantuan Sosial

  • Info Terbaru Pencairan KLJ, KAJ, dan KPDJ Maret 2025, Benarkah Cair sebelum Lebaran?

    Info Terbaru Pencairan KLJ, KAJ, dan KPDJ Maret 2025, Benarkah Cair sebelum Lebaran?

    PIKIRAN RAKYAT – Bansos KLJ, KAJ, dan KPDJ Maret 2025 pencairannya saat ini sangat dinantikan oleh masyarakat. Kenapa? karena bantuan belum disalurkan sejak bulan Januari-Maret 2025.

    Akan tetapi, masyarakat tidak perlu khawatir karena bansos akan segera disalurkan sebelum lebaran 1446 Hijriah.

    Hal tersebut telah disampaikan langsung oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yakni Kepala Dinsos DKI Jakarta Premi Lasari.

    “Jadi, Insaallah sebelum libur panjang, kami akan mencairkan Kartu Lansia Jakarta Kartu Anak Jakarta,dan Kartu Penyandang Disabilitas selama tiga bulan yaitu Januari, Februari, Maret,” ucapnya.

    Jika sudah ada informasi resmi, sudah pasti bansos KLJ, KAJ, dan KPDJ Maret 2025 sebentar lagi akan disalurkan dan diterima.

    Seperti yang di informasikan, bansos PKD ini akan disalurkan 3 bulan mulai dari Januari-Maret 2025 dengan besaran Rp300.000/bulannya.

    Apabila dijumlahkan bantuan uang tunai yang akan diterima oleh penerima sebesar Rp900.000.

    Diketahui, nantinya akan diterima oleh 219.252 masyarakat yang layak menerima bantuan tunai.

    Jumlah tersebut adalah adalah gabungan dari penerima KLJ 171.010, KAJ 27.352, dan KPDJ 20.890.

    Jadwal Pencairan Bansos KLJ, KAJ, dan KPDJ Maret 2025

    Untuk tanggal pencairannya masih belum diketahui, kapan akan diterima masyarakat tetapi dipastikan sebelum hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.

    Masyarakat yang ingin mengetahui informasi pencairan bisa cek langsung ke website resmi Dinsos DKI Jakarta atau ke akun Instagram @dinsosdkijakarta.

    Bagi masyarakat yang menunggu pencairan bansos, disarankan untuk nama penerima di link siladu.jakarta.go.id.

    Berikut langkah-langkahnya:

    1. Siapkan internet
    2. Masuk ke siladu.jakarta.go.id
    3. Masukan NIK
    4. Klik cari data

    Tunggu sampai data yang dimasukan valid, dan info yang dicari pun akan muncul dalam kolom.

    Itulah terkait bansos KLJ, KAJ, dan KPDJ Maret 2025 yang dikonfirmasi akan cair sebelum lebaran 1446 Hijriah. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Ekonomi Jawa Barat Tetap Tangguh di Tengah Lesunya Ekonomi Nasional

    Ekonomi Jawa Barat Tetap Tangguh di Tengah Lesunya Ekonomi Nasional

    PIKIRAN RAKYAT – Plt Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jawa Barat, Taukhid, memaparkan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Jawa Barat dalam konferensi pers bertajuk “Kinerja APBN Mendorong Pertumbuhan dan Kesejahteraan Masyarakat Jawa Barat” pada Jumat 21 Maret 2025.

    Dia mengungkapkan bahwa di tengah tekanan global, ekonomi Jawa Barat menunjukkan daya tahan yang solid.

    Kinerja Makrofiskal 2025

    Taukhid menjelaskan bahwa awal triwulan 1-2025 dipenuhi tantangan eksternal, termasuk ketegangan geopolitik dan pelemahan berbagai mata uang global. Namun, Jawa Barat mampu bertahan dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02 persen (yoy).

    “Ekonomi kita tetap tumbuh berkat kekuatan sektor Industri Pengolahan dan Konsumsi Rumah Tangga sebagai kontributor utama,” ujarnya.

    Selain itu, inflasi berhasil dikendalikan dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) Jawa Barat di Februari 2025 tercatat 105,95, mengalami deflasi 0,27 persen (yoy). Kabupaten Subang mengalami deflasi terdalam sebesar 1,04 persen, sedangkan Kota Sukabumi mengalami inflasi 0,78 persen.

    Neraca perdagangan Januari 2025 juga mencatat surplus USD 1,94 miliar, dengan ekspor mencapai USD 3,02 miliar dan impor USD 1,08 miliar. Namun, Nilai Tukar Petani (NTP) turun menjadi 113,53, sementara Nilai Tukar Nelayan (NTN) naik menjadi 110,61.

    “Kita harus pastikan surplus ini terus terjaga. Ekspor harus kita dorong, dan kita bantu sektor pertanian serta perikanan agar lebih produktif,” ucap Taukhid.

    Pendapatan Negara

    Hingga Februari 2025, total pendapatan Jawa Barat mencapai Rp21,60 triliun (13,32 persen dari target), terdiri dari:

    Penerimaan Perpajakan: Rp20,34 triliun (12,97 persen) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Rp1,25 triliun (23,41 persen)

    Penerimaan Pajak mencapai Rp14,29 triliun (11,32 persen target), dengan PPN dan PPnBM sebagai penyumbang tertinggi tumbuh 10,24 persen (Rp675,2 miliar). Penerimaan dari sektor Industri Pengolahan tumbuh 10,44 persen, sedangkan sektor Perdagangan Besar dan Eceran mengalami kontraksi -3,88 persen.

    Penerimaan Bea dan Cukai mencapai Rp6,05 triliun (19,77 persen target), dengan Bea Masuk Rp89,36 miliar dan Cukai Rp5,96 triliun.

    “Peningkatan penerimaan pajak ini penting agar kita punya ruang lebih besar mendanai program prioritas rakyat,” tutur Taukhid.

    Belanja Negara: Efisiensi dan Prioritas

    Total Belanja Negara hingga Februari 2025 mencapai Rp18,10 triliun (15,46 persen pagu), terdiri dari:

    Belanja Pemerintah Pusat (BPP): Rp3,37 triliun Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD): Rp14,74 triliun

    Sesuai Inpres No.1/2025, belanja harus lebih efisien. Pemerintah menyisir anggaran non-prioritas seperti perjalanan dinas, seminar, dan acara seremonial. Efisiensi di Jawa Barat mencapai Rp7,49 triliun (K/L) dan Rp1,26 triliun (TKD).

    “Efisiensi ini bukan berarti kita potong hak rakyat. Belanja pegawai, layanan publik, dan bantuan sosial tetap aman,” kata Taukhid.

    Beberapa realisasi belanja yang sudah dicapai:

    Belanja Pegawai ASN/TNI/Polri tetap terbayar tepat waktu. Bantuan Sosial
    Rp16,23 miliar, termasuk KIP Kuliah, bantuan pendidikan dasar-menengah, serta asistensi penyandang disabilitas. Anggaran Pendidikan
    Rp0,13 triliun (0,43 persen), dialokasikan untuk 1.133 pesantren, BOS untuk 229.868 siswa madrasah, dan tunjangan 15.280 guru PAI Non PNS. Program Kesehatan
    Mendukung obat-obatan, renovasi 113 gedung layanan, serta pembinaan 5.844 fasilitas kesehatan. Ketahanan Pangan
    Subsidi pupuk untuk 1,55 juta petani, benih ikan tawar 11,35 juta ekor, serta sarana budidaya dan mesin pertanian. Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
    Rp5,18 miliar, menjangkau 517.834 penerima, termasuk balita, ibu hamil, dan siswa di berbagai jenjang pendidikan. THR 2025
    Dibayarkan ke 249.562 ASN Pusat/TNI/Polri (Rp1,07 triliun) dan 549.169 pensiunan (Rp1,57 triliun). Dukungan UMKM
    Penyaluran KUR mencapai Rp4,86 triliun ke 90.727 debitur. APBN Tetap Jadi Penyangga Ekonomi

    Meski ada efisiensi anggaran, APBN tetap menjadi instrumen vital mendukung perekonomian Jawa Barat.

    “Kami pastikan belanja yang esensial tetap berjalan, terutama yang mendukung rakyat kecil dan ekonomi daerah,” ujar Taukhid.

    “APBN kita harus jadi instrumen yang adil dan bermanfaat bagi semua. Di tengah ketidakpastian global, kita harus tetap optimis dan kerja lebih keras untuk memastikan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya menambahkan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Akhirnya PKH dan BPNT Cair Lagi Maret Ini, Ini Tanggalnya

    Akhirnya PKH dan BPNT Cair Lagi Maret Ini, Ini Tanggalnya

    JABAR EKSPRES – Pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyalurkan bantuan sosial bagi keluarga yang membutuhkan. Dua program utama yang banyak ditunggu pencairannya adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Lalu, kapan bantuan PKH dan BPNT 2025 ini akan cair? Bagaimana cara mengecek status penerima? Simak informasi lengkapnya berikut ini!

    Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dijadwalkan cair pada Maret 2025. Sementara itu, BPNT sebesar Rp200.000 per bulan akan dicairkan untuk tiga bulan sekaligus, sehingga totalnya Rp600.000, dan dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pangan pokok.

    Kini, masyarakat penerima manfaat tengah menanti pencairan tahap kedua (Tahap 2) tahun 2025. Pencairan PKH tahap pertama tahun 2025 mencakup bulan Januari, Februari, dan Maret, dengan nominal bantuan bervariasi sesuai kategori penerima.

    Bantuan ini disalurkan setiap tiga bulan sekali. Untuk tahap 2 tahun 2025, pencairan diperkirakan dimulai pada April hingga Juni 2025, tergantung pada proses verifikasi data di seluruh Indonesia.

    Baca juga : KJMU 2025 Kapan Dibuka? Ini Syarat dan Jadwalnya

    Pencairan PKH dan BPNT dilakukan oleh Kementerian Sosial dengan dua metode utama:

    Melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS): Dana bantuan langsung dikreditkan ke rekening KKS Merah Putih.Melalui PT Pos Indonesia: Bagi penerima manfaat yang belum memiliki rekening bank, pencairan dilakukan melalui kantor pos terdekat.

    Namun, sebelum pencairan dilakukan, pemerintah akan melakukan proses verifikasi data penerima manfaat guna memastikan bantuan diterima oleh yang benar-benar berhak.

    Tahun 2025, pemerintah menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menggantikan sistem lama DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Sistem baru ini mencakup data seluruh penduduk Indonesia, sehingga bantuan lebih tepat sasaran.

    Proses verifikasi penerima bantuan dilakukan melalui:

    Validasi data kependudukan, aset, dan penghasilan.Pengumpulan informasi kondisi ekonomi, kesehatan, dan riwayat sosial.Klasifikasi penerima berdasarkan kriteria kelayakan.

    Jika ditemukan kesalahan data, seperti NIK tidak aktif, inclusion error, atau exclusion error, maka bantuan dapat dialihkan kepada keluarga lain yang lebih membutuhkan.

    Untuk mengetahui apakah Anda termasuk penerima bantuan PKH dan BPNT 2025, lakukan pengecekan secara online melalui situs resmi Kemensos dengan langkah-langkah berikut:

  • Siap-Siap Bansos KLJ, KAJ, KPDJ Tahap 1 Cair Sebelum Lebaran, Begini Cara Cairkan Dananya

    Siap-Siap Bansos KLJ, KAJ, KPDJ Tahap 1 Cair Sebelum Lebaran, Begini Cara Cairkan Dananya

    JABAR EKSPRES – Kabar gembira bagi warga DKI Jakarta, sebab Dinsos akan mencairkan bansos KLJ, KAJ, dan KPDJ tahap 1 sebelum lebaran.

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta siap mencairkan dana bantuan sosial (bansos) untuk para penerima Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Anak Jakarta (KAJ), dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) pada tahap pertama.

    Bansos ini akan dicairkan sebelum libur panjang Lebaran 1446 Hijriah/2025. Program ini bertujuan untuk mendukung kesejahteraan sosial masyarakat Jakarta, terutama bagi mereka yang membutuhkan bantuan.

    Jadwal Pencairan Bansos KLJ, KAJ, dan KPDJ

    Kepala Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta, Premi Lasari, mengungkapkan bahwa dana bantuan sosial ini akan dicairkan untuk tiga bulan pertama tahun 2025, yaitu untuk periode Januari, Februari, dan Maret.

    Pencairan dijadwalkan akan dilakukan sebelum libur Lebaran, sehingga para penerima dapat segera memanfaatkan bantuan ini untuk memenuhi kebutuhan mereka menjelang Lebaran.

    BACA JUGA: Kesempatan Terakhir! BI Buka Pendaftaran Penukaran Uang Baru Periode 4 Jadi 2 Tahap, Ini Tanggalnya

    BACA JUGA: Info Bansos KLJ, KAJ, dan KPDJ 2025 Dipastikan Cair Sebelum Lebaran, Ini Besaran yang Akan Diterima

    Jumlah Penerima dan Besaran Bantuan

    Pada tahun 2025, total penerima bantuan sosial ini sebanyak 219.252 orang, dengan rincian sebagai berikut:

    Kartu Lansia Jakarta (KLJ): 171.010 orang

    Kartu Anak Jakarta (KAJ): 27.352 orang

    Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ): 20.890 orang

    Setiap penerima akan menerima bantuan sebesar Rp300 ribu per bulan, yang akan dicairkan untuk tiga bulan sekaligus.

    Dengan demikian, total bantuan yang diterima oleh setiap penerima adalah Rp900 ribu.

    Meskipun besaran bantuan tahun ini lebih rendah dibandingkan tahun 2018 (yang sebesar Rp600 ribu per bulan), hal ini disebabkan oleh jumlah penerima yang lebih banyak pada tahun 2025.

    Dinas Sosial DKI Jakarta telah melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan kelayakan para penerima bantuan sosial.

    Verifikasi ini dilakukan untuk mengecek kondisi penerima bantuan sebelumnya maupun calon penerima baru, agar bantuan dapat diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan.

    BACA JUGA: Mau HP Baru saat Lebaran? Segini Perkiraan Harga iPhone 16 Series Lengkap dengan Spesifikasinya

  • Komisi XI DPR Jamin Postur APBN Tak Berubah Karena Efisiensi Anggaran

    Komisi XI DPR Jamin Postur APBN Tak Berubah Karena Efisiensi Anggaran

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menegaskan, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun anggaran 2025 tidak akan mengalami perubahan postur akibat kebijakan efisiensi anggaran Presiden Prabowo Subianto melalui Inpres 1/2025.

    APBN 2025 sendiri telah disepakati oleh pemerintah dan Komisi XI DPR pada tahun lalu melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN Tahun Anggaran 2025. Postur APBN dalam UU 62/2024 itu ialah untuk pendapatan negara Rp 3.005,1 triliun, belanja negara Rp 3.621,3 triliun, dan defisit Rp 616,2 triliun.

    “Bahwa Inpres efisiensi ini sebuah penajaman, bukan pengurangan belanja,” kata Misbakhun dalam acara Capital Market Forum 2025, di Gedung BEI, Jakarta (21/3/2025).

    Misbakhun menegaskan, dengan adanya kebijakan Inpres 1/2025, volume belanja APBN tetap sama. Namun, ia menekankan, efisiensi yang dimaksud dalam Inpres itu senilai Rp 306,69 triliun dari anggaran belanja pemerintah pusat ialah sebatas mengalihkannya ke belanja produktif.

    Belanja yang produktif itu ialah belanja anggaran untuk program-program prioritas cepat Prabowo dalam merealisasikan visi dan misi Asta Cita nya.

    “Jadi APBN tetap pada volume yang sama, tidak berubah. Subsidi energi dan BBM tak berubah, bantuan sosial untuk masyarakat tidak berubah,” tegasnya.

    “Presiden kita hanya ingin APBN lebih produktif lagi, maka kurangi belanja-belanja yang tak perlu,” tutur Misbakhun.

    (rob/haa)

  • Tak Perlu Mengantre, Begini Cara Dapat Tukar Uang Baru di Bank BNI, Mandiri, BRI, BCA, dan BSI

    Tak Perlu Mengantre, Begini Cara Dapat Tukar Uang Baru di Bank BNI, Mandiri, BRI, BCA, dan BSI

    JABAR EKSPRES – Bagi Anda yang ingin melakukan penukaran uang baru, simak cara dapat tukar uang baru di bank BNI, Mandiri, BRI, BCA, dan BSI.

    Menjelang Lebaran, kebutuhan untuk menukar uang baru menjadi meningkat. Bagi sebagian orang, menukar uang baru di bank menjadi pilihan yang praktis.

    Tukar uang baru biasanya dapat dilakukan melalui Bank Indonesia, dengan melakukan pendaftaran melalui aplikasi PINTAR BI di link pintar.bi.go.id.

    Namun, seringkali antrean panjang menjadi kendala. Tak perlu khawatir, berikut ini adalah cara mudah dan praktis untuk menukar uang baru di beberapa bank besar Indonesia seperti BNI, Mandiri, BRI, BCA, dan BSI, tanpa harus mengantre berlama-lama.

    Cara Dapat Tukar Uang Baru

    Siapkan Dokumen yang Diperlukan

    Sebelum pergi ke bank, pastikan Anda sudah menyiapkan dokumen penting yang biasanya dibutuhkan untuk melakukan penukaran uang.

    Di kantor bank BNI, Mandiri, BRI, BCA, dan BSI, Anda akan diminta membawa KTP, kartu ATM, atau buku tabungan.

    Dokumen ini diperlukan untuk memastikan penukaran uang sesuai dengan data nasabah yang terdaftar.

    BACA JUGA: Mau HP Baru saat Lebaran? Segini Perkiraan Harga iPhone 16 Series Lengkap dengan Spesifikasinya

    BACA JUGA: Info Bansos KLJ, KAJ, dan KPDJ 2025 Dipastikan Cair Sebelum Lebaran, Ini Besaran yang Akan Diterima

    Datangi Kantor Cabang yang Menyediakan Layanan Penukaran

    Untuk menukar uang di lembaga perbankan resmi, langkah pertama adalah mengunjungi kantor cabang yang menyediakan layanan penukaran uang baru.

    Beberapa kantor cabang bahkan membuka layanan ini lebih awal saat menjelang Lebaran, sehingga sangat disarankan datang lebih pagi untuk menghindari antrean panjang.

    Pastikan cabang yang Anda tuju memiliki layanan penukaran uang baru, karena tidak semua cabang bank menyediakan fasilitas ini.

    Perhatikan Batas Maksimal Penukaran

    Sebagian besar bank, memberlakukan batas maksimal jumlah uang yang bisa ditukarkan oleh setiap nasabah.

    Oleh karena itu, sebelum menuju bank, pastikan Anda mengetahui ketentuan ini dan menyiapkan uang yang ingin ditukar sesuai dengan jumlah yang diizinkan. Ini akan membantu mempercepat proses dan menghindari kebingungan di tempat.

  • 707.622 Peserta Didik Terima KJP Plus Tahap I 2025, Dapat Akses Gratis Masuk TMII – Page 3

    707.622 Peserta Didik Terima KJP Plus Tahap I 2025, Dapat Akses Gratis Masuk TMII – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meresmikan peluncuran dana Kartu Jakarta Pintar (KJP), yang turut disertai dengan penandatanganan kerja sama untuk memberikan akses gratis ke Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

    Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Sarjoko, menyatakan bahwa program ini diluncurkan untuk memastikan bahwa warga Jakarta usia sekolah mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas.

    “Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan bantuan sosial biaya pendidikan melalui KJP Plus kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu untuk keperluan kebutuhan dasar penunjang pendidikan,” kata Sarjoko dalam sambutannya, Kamis (20/3/2025).

    Ia menjelaskan, pemberian bantuan sosial biaya pendidikan melalui KJP Plus bertujuan mendukung terselenggaranya program wajib belajar 12 tahun, meningkatkan akses layanan pendidikan secara adil dan merata, menjamin kepastian mendapatkan layanan pendidikan.

    Meningkatkan mutu layanan dan kualitas hasil pendidikan, menumbuhkan motivasi bagi peserta didik untuk berprestasi dan menuntaskan pendidikan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, serta mendorong anak tidak sekolah agar kembali mendapatkan layanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu.

    “Berdasarkan Keputusan Gubernur No. 266 Tahun 2025, tanggal 18 Maret 2025, tentang Besaran dan Penerima Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Tahap 1 Tahun 2025, kami laporkan bahwa jumlah penerima KJP Plus sebanyak 707.622 peserta didik,” ujarnya.

     

  • 4 Bansos Cair Sebelum Lebaran, Ada PKH hingga PIP

    4 Bansos Cair Sebelum Lebaran, Ada PKH hingga PIP

  • DKI kemarin, penerima KJP gratis ke TMII hingga soal demo RUU TNI

    DKI kemarin, penerima KJP gratis ke TMII hingga soal demo RUU TNI

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita seputar DKI Jakarta di kanal Metro ANTARA pada Kamis (20/3/2025), yang masih layak untuk disimak Jumat hari ini, antara lain penerima KJP Plus dapat gratis masuk TMII Jakarta hingga polisi bubarkan paksa para pendemo di gedung DPR RI.

    Berikut rangkumannya:

    1. Penerima KJP Plus gratis masuk TMII

    Jakarta (ANTARA) – Para penerima bantuan sosial biaya pendidikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus tak dipungut biaya atau gratis masuk ke Taman Mini Indonesia Indah (TMII) di Jakarta Timur.

    “Sebenarnya, bukan hanya TMII yang akan kami gratiskan. Tetapi, ke Ragunan gratis, Ancol gratis, Monas Gratis, bahkan nanti kami persiapkan untuk museum juga gratis,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo di Jakarta, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini

    2. Sebanyak 5.021 personel gabungan dikerahkan untuk amankan demo RUU TNI

    Jakarta (ANTARA) – Kepolisian mengerahkan sebanyak 5.021 personel gabungan untuk mengamankan aksi penyampaian pendapat atau demonstrasi dari elemen mahasiswa dan beberapa aliansi terkait Revisi UU TNI di depan Gedung DPR RI Jakarta Pusat.

    “Lakukan unjuk rasa dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis dan tidak merusak fasilitas umum,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro di Jakarta, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini

    3. DKI cairkan KJP Plus Tahap I tahun 2025

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencairkan dana bantuan sosial Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus Tahap I tahun 2025 dengan jumlah penerima sebanyak 707.622 orang atau bertambah sekitar 126.000 dibanding tahun lalu.

    “Hari ini secara resmi KJP Plus yang berjumlah 707.622 siswa kami sampaikan. Ada penambahan kurang lebih 126.000,” ujar Gubernur Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini

    4. Dukcapil DKI catat 321 ribu warga pindah keluar Jakarta di 2024

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta mencatat sebanyak 321.782 orang warga mengurus kepindahan ke luar Jakarta akibat terdampak penataan dokumen kependudukan sesuai domisili.

    “Mereka yang pindah keluar DKI 321.782 orang, dan yang pindah antar-DKI itu 105.061 jadi totalnya 426.843 orang yang sudah melakukan pemindahan,” ujar Kepala Disdukcapil DKI Jakarta, Budi Awaluddin dalam sebuah acara daring yang dipantau di Jakarta, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini

    5. Polisi bubarkan paksa para pendemo di gedung DPR RI

    Jakarta (ANTARA) – Polisi akhirnya membubarkan secara paksa para pendemo terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI di sekitar Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, karena sudah melebihi batas waktu toleransi, antara lain dengan penyisiran di Jalan Gatot Subroto.

    “Kami sudah memberi waktu toleransi,” kata petugas melalui pengeras suara sambil menyuruh massa meninggalkan lokasi aksi, Kamis malam.

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemprov Jakarta Buka Pos Pelayanan KJP Plus di Kantor Kecamatan, Ini Jadwal Layanannya – Page 3

    Pemprov Jakarta Buka Pos Pelayanan KJP Plus di Kantor Kecamatan, Ini Jadwal Layanannya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta membuka pos pelayanan program bantuan sosial Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) di kantor kecamatan se-Jakarta. Kebijakan ini untuk memudahkan warga mendapat informasi yang diperlukan terkait program tersebut.

    “Mulai hari ini mereka sudah membuka pos pelayanan (di 44 kecamatan) yang bisa dimanfaatkan secara baik bagi masyarakat yang mencari informasi tentang program KJP, KJMU,” kata Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Jakarta Sarjoko di Jakarta, Kamis (20/3/2025).

    Pos ini juga melayani keluhan maupun pengaduan warga Jakarta berkaitan dengan program yang sudah berjalan, termasuk alasan mengapa dari mereka tak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

    “Misalnya kenapa tidak masuk DTKS, nanti bisa kami dorong Dinas Sosial tingkat kecamatan untuk menjelaskan. Kendala tidak semata di domain Dinas Pendidikan tetapi ada proses yang harus ditempuh masyarakat kaitannya dengan proses pengurusan DTKS,” ujar Sarjoko, seperti dikutip dari Antara.

    Dia mengungkapkan, kelebihan pos pelayanan KJPU Plus dan KJMU ini adalah mempermudah masyarakat untuk bisa mengakses, karena lokasinya tidak terlalu jauh dari tempat tinggal mereka.

    Pos pelayanan di 44 Kantor Kecamatan ini dibuka setiap hari Senin hingga Jumat mulai pukul 08.00 WIB sampai 15.00 WIB.

    “Kalau di kantor kecamatan di wilayah tinggal warga dan ini sudah disepakati dengan camat. Camat yang akan bertindak sebagai komando pelayanan di wilayah masing-masing,” ujar Sarjoko.