Xcloud.id

Topik: Bantuan Sosial

  • Tiap Warga Dapat Rp200 Ribu, Termasuk Bayi Baru Lahir

    Tiap Warga Dapat Rp200 Ribu, Termasuk Bayi Baru Lahir

    PIKIRAN RAKYAT – Desa Wunut, Kecamatan Tulung, Klaten, mencuri perhatian publik dengan tradisi tahunan yang unik: membagikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada seluruh warganya. Tahun 2025 ini, total dana yang dibagikan mencapai Rp457,8 juta, dengan setiap warga mendapatkan Rp200 ribu, tanpa kecuali. Bahkan, bayi yang baru lahir pun mendapat bagian.

    Sumber Dana dari Pengelolaan Wisata

    Desa Wunut telah berhasil mengelola potensi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sumber Kamulyan. Salah satu sumber pendapatan utama desa ini berasal dari objek wisata Umbul Pelem Water Park.

    Wisata tersebut mulai dirintis sejak tahun 2016 menggunakan dana desa sebesar Rp2,4 miliar dan resmi dibuka pada 2018. Sejak beroperasi, Umbul Pelem Water Park telah mencatat omzet yang mengesankan, mencapai hampir Rp25 miliar.

    Hasil pengelolaan wisata inilah yang kemudian dimanfaatkan untuk berbagai program kesejahteraan warga, termasuk pembagian Tunjangan Hari Raya (THR).

    Pembagian THR untuk Seluruh Warga

    Tradisi pembagian THR di Desa Wunut sudah berlangsung selama tiga tahun berturut-turut. Pada tahun 2025, desa membagikan THR dengan total nilai Rp457,8 juta kepada seluruh warganya.

    Jumlah tersebut didistribusikan kepada 2.289 jiwa yang tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) beralamat di Desa Wunut. Setiap individu, tanpa memandang usia atau status ekonomi, menerima Rp200 ribu, termasuk bayi dan anak-anak.

    Bantuan Rutin untuk Warga Miskin

    Selain THR, hasil pengelolaan Umbul Pelem Water Park juga dialokasikan untuk berbagai bantuan rutin. Warga miskin yang belum menerima bantuan dari pemerintah mendapatkan bantuan berupa beras sebanyak 10 kilogram setiap bulan.

    Di awal tahun, sekitar 200 warga miskin juga menerima bantuan zakat senilai Rp600 ribu per orang. Ini menjadi salah satu bentuk nyata pemanfaatan dana desa yang tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga kesejahteraan sosial.

    Jaminan Kesehatan dan Santunan

    Desa Wunut juga menjamin kesehatan warganya melalui program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Setiap tahun, desa mengalokasikan dana hampir Rp900 juta untuk membiayai kepesertaan warganya dalam program tersebut.

    Selain itu, bagi warga yang sakit, desa memberikan santunan sebesar Rp500 ribu. Warga yang tidak terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan pun tetap mendapat perhatian. Apabila ada warga yang meninggal dunia, desa memberikan santunan sebesar Rp10 juta sebagai bentuk kepedulian sosial.

    Transparansi dan Keberhasilan Pengelolaan BUMDes

    Keberhasilan Desa Wunut dalam mengelola dana desa dan BUMDes menjadi contoh positif bagi desa-desa lain. Transparansi dalam pengelolaan pendapatan serta pengalokasian dana yang tepat sasaran menjadikan desa ini mampu memberikan manfaat langsung bagi warganya.

    Tidak hanya THR, bantuan sosial, dan program kesehatan, desa juga berencana mengembangkan objek wisata baru. Harapannya, sumber pendapatan desa akan semakin meningkat, sehingga lebih banyak program yang bisa dijalankan demi kesejahteraan warga.

    Antusiasme dan Dampak Positif di Masyarakat

    Pembagian THR di Desa Wunut tidak hanya menjadi sorotan karena jumlahnya yang besar, tetapi juga karena dampak positifnya bagi masyarakat. Setiap tahun, warga dengan antusias mendatangi kantor desa untuk menerima hak mereka.

    Proses pembagian diatur rapi dengan syarat sederhana, yakni membawa Kartu Keluarga dan undangan dari desa. Tradisi ini tidak hanya membantu perekonomian warga menjelang Lebaran, tetapi juga membangun semangat solidaritas dan kebersamaan di tengah masyarakat.

    Dengan pengelolaan yang inovatif dan transparan, Desa Wunut berhasil membuktikan bahwa dana desa bisa dimanfaatkan lebih dari sekadar pembangunan fisik. Desa ini memberikan inspirasi bahwa kesejahteraan warga bisa diwujudkan melalui pemanfaatan potensi lokal secara optimal dan berkelanjutan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Tegaskan KLJ Hanya untuk Lansia, Pramono: Jangan Minta kalau Enggak Berhak, Ya… Megapolitan 22 Maret 2025

    Tegaskan KLJ Hanya untuk Lansia, Pramono: Jangan Minta kalau Enggak Berhak, Ya…
    Tim Redaksi

    Ia meminta masyarakat tidak memaksakan diri untuk mengajukan bantuan jika tidak memenuhi kriteria.

    “Yang berhak ya, jangan Bapak Ibu yang enggak berhak minta Kartu Lansia ya,” ujar Pramono Anung di Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur, Sabtu (22/3/2025).

    Lebih lanjut, ia mengatakan, pemerintah akan memastikan bantuan sosial ini tepat sasaran agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh kelompok rentan.

    Oleh sebab itu, politikus asal PDIP itu berencana akan kembali mengaktifkan program bantuan sosial KLJ Minggu depan, tepatnya sebelum Lebaran 2025.

    “Negara harus hadir dan wajib memberikan itu karena haknya. Mudah-mudahan akan kami launching sebelum Lebaran 2025,” kata dia.

    KLJ merupakan bantuan sosial tunai dari Pemprov Jakarta untuk warga lanjut usia kurang mampu, yang disalurkan secara rutin setiap bulan melalui rekening bank penerima.

    Adapun program KLJ ini dihadirkan pada akhir 2017 lalu, era kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno untuk memberikan dukungan finansial kepada lansia yang membutuhkan.

    Tentunya dengan tujuan untuk memberikan bantuan kepada lansia yang membutuhkan, dengan fokus pada mereka yang berada dalam kondisi ekonomi sulit dan memerlukan perhatian khusus karena kondisi kesehatan atau sosial mereka.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pramono Pastikan Kartu Lansia Jakarta Dicairkan Sebelum Lebaran 2025 Megapolitan 22 Maret 2025

    Pramono Pastikan Kartu Lansia Jakarta Dicairkan Sebelum Lebaran 2025 Megapolitan 22 Maret 2025

    Pramono Pastikan Kartu Lansia Jakarta Dicairkan Sebelum Lebaran 2025
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah Provinsi Jakarta akan mencairkan bantuan sosial
    Kartu Lansia Jakarta
    (KLJ) kepada penerima yang berhak mulai pekan depan.
    Distribusi dilakukan sebelum Lebaran 2025.
    “Mudah-mudahan minggu depan untuk Kartu Lansia yang kami bagikan akan diterima kembali oleh lansia yang berhak mendapatkan,” ujar Gubernur Jakarta Pramono Anung di Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur, Sabtu (22/3/2025).
    Ia menegaskan bahwa bantuan ini ditujukan hanya kepada warga yang memenuhi kriteria. Ia meminta masyarakat untuk tidak mengeklaim jika tidak berhak.
    “Yang berhak ya, jangan Bapak Ibu yang enggak berhak minta Kartu Lansia ya,” kata dia.
    Pramono menilai, negara wajib hadir dalam memenuhi hak-hak dasar warga, khususnya kelompok rentan seperti lansia.
    Oleh karena itu, KLJ harus didistribusikan tepat sasaran, yaitu kepada warga lanjut usia yang benar-benar memenuhi syarat sebagai penerima manfaat.
    “Yang berhak itu diberikan, negara harus hadir dan wajib memberikan itu. Mudah-mudahan akan kami launching sebelum Lebaran,” ucap dia.
    KLJ merupakan bantuan sosial tunai dari Pemprov Jakarta untuk warga lanjut usia kurang mampu, yang disalurkan secara rutin setiap bulan melalui rekening bank penerima.
    Program KLJ ini dihadirkan pada akhir 2017 lalu, era kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno untuk memberikan dukungan finansial kepada lansia yang membutuhkan.
    Tentunya dengan tujuan untuk memberikan bantuan kepada lansia yang membutuhkan, dengan fokus pada mereka yang berada dalam kondisi ekonomi sulit dan memerlukan perhatian khusus karena kondisi kesehatan atau sosial mereka.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Efisiensi Anggaran, Industri Perhotelan Diintai PHK Massal?

    Prabowo Efisiensi Anggaran, Industri Perhotelan Diintai PHK Massal?

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemutusan hubungan kerja (PHK) massal hingga tutupnya sejumlah hotel tengah mengintai industri perhotelan Tanah Air, jika kebijakan penghematan anggaran yang diterapkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus berlangsung. 

    Survei yang dilakukan oleh Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (hotel) dan Horwath HTL dengan melibatkan 726 pelaku industri perhotelan di 30 provinsi ini mengungkap berbagai dampak yang akan terjadi jika pemerintah tidak segera menyesuaikan kebijakan penghematan anggaran dalam 6 hingga 12 bulan mendatang.

    Ketua Litbang dan IT PHRI Christy Megawati mengatakan, tanpa adanya penyesuaian kebijakan ini, sebanyak 88% responden memperkirakan akan melakukan PHK untuk mengurangi biaya pengupahan. 

    “Tanpa penyesuaian kebijakan kita berpotensi sebanyak 88% responden itu akan menghadapi PHK masal serta ada gangguan rantai pasok,” kata Christy dalam konferensi pers di Hotel Grand Sahid Jaya, Sabtu (22/3/2025).

    Dampak lainnya, 78% memperkirakan target pajak hotel tidak akan tercapai dan yang lainnya meyakini bahwa akan terjadi penurunan sektor pariwisata, yang akan berdampak pada ekonomi daerah yang sangat bergantung pada pariwisata.

    Christy menuturkan, jika kondisi ini dibiarkan lebih lama, bukan tidak mungkin hotel akan mengalami defisit operasional dan terpaksa berhenti beroperasi alias menutup hotel.

    Adapun dalam survei tersebut, sekitar 83% responden merasa tidak berada dalam posisi yang menguntungkan untuk memulai tahun fiskal baru.

    Untuk itu, Christy mengatakan bahwa para responden mendesak pemerintah untuk segera memberikan intervensi termasuk insentif pajak, bantuan finansial, dan peningkatan promosi pariwisata.

    “Intervensi ini sangat penting untuk menstabilkan sektor ini dan menjaga prospek pariwisata jangka panjang Indonesia,” pungkasnya.

    Adapun, lewat Inpres Nomor 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, Prabowo memerintahkan penghematan anggaran hingga Rp306,69 triliun. 

    Dua alokasi anggaran yang dipangkas yaitu belanja kementerian/lembaga (k/l) hingga Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp50,59 triliun. Prabowo meminta k/l melakukan penghematan belanja pegawai dan bantuan sosial. 

    Secara spesifik, jenis belanja yang dihemat sekurang-kurangnya adalah belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin. 

    Orang nomor satu di Indonesia itu turut memerintahkan kepala daerah membatasi kegiatan yang bersifat seremonial. Bahkan, dia meminta belanja perjalanan dinas dipotong hingga 50%.

    Sementara itu, Ketua Umum PHRI Hariyadi B. Sukamdani sebelumnya memperkirakan, industri perhotelan berpotensi kehilangan pendapatan hingga Rp24,5 triliun imbas kebijakan efisiensi belanja pemerintah untuk tahun anggaran 2025.

    Hariyadi menuturkan, rata-rata pangsa pasar pemerintah untuk hotel bintang 3 hingga bintang 5 sekitar 40%. Dengan adanya kebijakan efisiensi, maka industri perhotelan diramal kehilangan pendapatan sekitar Rp24,5 triliun. 

    “Itu kami sudah hitung kurang lebihnya potensi hilangnya itu adalah Rp24,5 triliun untuk seluruhnya, bintang 3, 4, 5, ya,” kata Hariyadi dalam konferensi pers Musyawarah Nasional (Munas) XVIII PHRI Tahun 2025, Selasa (11/2/2025).

  • Benarkah KLJ, KAJ, dan KPDJ Maret 2025 Cair Rp900.000?

    Benarkah KLJ, KAJ, dan KPDJ Maret 2025 Cair Rp900.000?

    PIKIRAN RAKYAT – Kabar terbaru untuk bantuan sosial KLJ, KAJ, dan KPDJ bulan Maret 2025, menurut informasi bantuan akan cair Rp900.000 dalam waktu dekat yakni sebelum Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.

    Informasi tersebut sebelumnya sudah di diberikan langsung oleh Kepala Dinsos DKI Jakarta Premi Lasari.

    Namun, untuk tanggalnya masih belum diketahui kapan akan disalurkan dan diterima oleh masyarakat atau penerima.

    Menurut info yang beredar, bansos KLJ, KAJ, dan KPDJ Maret 2025 akan cair pada tanggal 25 Maret 2025 mendatang.

    Hal tersebut telah diinfokan oleh salah satu netizen @yunan.nio di kolom komentar akun @dinsosdkijakarta.

    “Info dari Dinsosnya tanggal 25 Maret turunya,” tulisnya.

    Meskipun belum bisa dipastikan benar atau tidak, masyarakat disarankan untuk cek berkala di website siladu.jakarta.go.id.

    Besaran Dana KLJ, KAJ, dan KPDJ Maret 2025

    Selain itu, besaran yang diterima pun dikonfirmasi sebesar Rp900.000 untuk 3 bulan dari Januari hingga Maret 2025.

    Setiap bulannya masyarakat akan menerima bantuan Rp300.000 dan bentuk tunai via Bank DKI.

    Bantuan KLJ, KAJ, dan KPDJ Maret 2025 ini akan diterima oleh masyarakat kurang mampu dari berbagai kalangan seperti Lansia (usia 60 tahun keatas KLJ), Anak-Anak usia 0-6 tahun (KAJ, dan Penyandang Disabilitas (KPDJ).

    Ada yang perlu diperhatikan oleh masyarakat atau penerima bahwa bantuan sosial ini akan disalurkan bertahap sehingga masyarakat harus bersabar karena diterima di waktu yang berbeda.

    Berikut cara cek penerima bansos KLJ, KAJ, dan KPDJ Maret 2025:

    1. Login di siladu.jakarta.go.id
    2. Masukan info NIK (calon penerima)
    3. Klik cari data

    Tunggu sampai data yang dimasukan terkonfirmasi, dan jika sesuai maka nama penerima beserta periodenya akan muncul.

    Sebagai informasi, KLJ, KAJ, dan KPDJ Maret 2025 salah satu bantuan yang diandalkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

    Untuk mendapatkan bantuan, masyarakat harus terdaftar di DTKS Kemensos terlebih dahulu.

    Itulah info KLJ, KAJ, dan KPDJ Maret 2025 yang kabarnya akan cair di tanggal 25 Maret mendatang sebesar Rp900.000. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Perkuat Keuangan Inklusif, Begini Strategi Pemerintah

    Perkuat Keuangan Inklusif, Begini Strategi Pemerintah

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah tengah menyiapkan berbagai strategi untuk mencapai keuangan inklusif bagi seluruh masyarakat dengan memperluas akses dan kesempatan dalam aktivitas ekonomi.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa terdapat 89% orang Indonesia yang telah memiliki fasilitas perbankan. Angka itu diupayakan naik seiring dengan penguatan literasi keuangan.

    “Dari segi spasial beberapa daerah juga sudah baik, kecuali misalnya di Halmahera, Maluku Utara. Oleh karena itu ke depan lebih didorong lagi yang terkait dengan pembelajaran agar mereka bisa memanfaatkan rekening dan tahu risiko investasi. BUMN diminta untuk terus mendorong literasi keuangan, agar literasi keuangan kita lebih tinggi capaiannya,” katanya dalam keterangan resmi, Sabtu (22/3/2025).

    Lebih lanjut, dia menyebut bahwa Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) dapat dimanfaatkan pada berbagai sektor, termasuk dalam mendukung pelayanan keuangan sektor pemerintah. Salah satunya berupa program elektronifikasi bantuan dan subsidi pemerintah.

    Hal ini sejalan dengan kelompok sasaran inklusi keuangan yang salah satunya mencakup masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, terdapat pula pelaku UMKM serta masyarakat lintas kelompok.

    “Tingkat inklusi keuangan pada 2023 telah mencapai 88,7% untuk penggunaan akun dan 76,3% untuk kepemilikan akun. Dalam RPJMN, penggunaan akun ditargetkan mencapai 91% pada 2025 dan 93% pada 2029,” tuturnya.

    Meskipun kepemilikan akun, penggunaan akun, dan literasi keuangan di Indonesia sejauh ini menunjukkan tren positif, Airlangga menyebut bahwa tingkat literasi keuangan baru mencapai 65,4%. Realisasi ini naik dari 49,7% pada tahun sebelumnya yang mencapai 49,7%.

    “Masih terdapat beberapa kelompok sosial-ekonomi yang secara substansial belum menjangkau layanan keuangan formal. Terdapat kesenjangan cukup signifikan antara tingkat inklusi keuangan masyarakat perkotaan sebesar 91,5% dengan masyarakat pedesaan yang sebesar 84,8%. Namun demikian, tidak terdapat perbedaan yang signifikan jika berdasarkan jenis kelamin dan demografi usia,” katanya.

    Selain itu, pemerintah juga telah memiliki Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang mengintegrasikan berbagai sumber data sosial dan ekonomi untuk menciptakan data yang lebih akurat dan tepat sasaran.

    Menurut Airlangga, data tersebut juga dapat digunakan dalam sistem pembayaran bagi penyaluran bantuan sosial secara digital, monitoring lalu lintas devisa, hingga peningkatan kepatuhan pajak.

    Pemerintah sejauh ini telah mendata penerima PKH sebanyak 10 juta KPM, penerima bantuan sembako sebanyak 18,8 juta KPM, penerima PIP sebanyak 21,5 juta siswa, penerima PBI JKN sebanyak 96,8 juta, penerima Kartu Prakerja sebanyak 16,4 juta, penerima subsidi listrik sebanyak 40,7 juta pelanggan, dan debitur KUR sebanyak 7,05 juta.

    “DTSEN selaras dengan total penduduk Indonesia per 3 Februari 2025, sebanyak sekitar 93 juta keluarga dan 285,5 juta penduduk,” pungkasnya.

  • Prabowo Dorong Inklusi Keuangan, Masyarakat Diminta Punya Rekening

    Prabowo Dorong Inklusi Keuangan, Masyarakat Diminta Punya Rekening

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto yang mengimbau masyarakat untuk memiliki rekening perbankan guna meningkatkan inklusi keuangan.

    “Saat ini, sekitar 89% masyarakat Indonesia sudah memiliki akses ke layanan perbankan. Namun, masih ada daerah seperti Maluku Utara dan Halmahera yang perlu didorong lebih lanjut. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat rekening dan risiko investasi,” ujar Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (22/3/2025).

    Sebagai langkah konkret, pemerintah telah membentuk Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang diketuai langsung oleh Presiden. Selain itu, BUMN turut diberikan mandat untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat.

    Melalui kebijakan yang kondusif serta pemanfaatan infrastruktur teknologi keuangan, DNKI diharapkan mampu mendukung berbagai sektor, termasuk layanan keuangan pemerintah.

    Salah satu inisiatif pemerintah untuk inklusi keuangan adalah elektronifikasi bantuan dan subsidi, yang menargetkan masyarakat berpenghasilan rendah, pelaku UMKM, serta kelompok-kelompok rentan seperti santri, pemuda, pekerja migran, penyandang masalah kesejahteraan sosial, mantan narapidana, anak terlantar, penyandang disabilitas, dan masyarakat di wilayah 3T.

    Dengan sinergi antar-kementerian dan lembaga di bawah DNKI, tingkat inklusi keuangan pada 2023 mencapai 88,7% dalam penggunaan akun dan 76,3% dalam kepemilikan akun. Dalam RPJMN, angka ini ditargetkan naik menjadi 91% pada 2025 dan 93% pada 2029.

    Sejak diluncurkan pada 2016, DNKI terus menunjukkan dampak positif terhadap pertumbuhan kepemilikan akun keuangan formal di Indonesia. Hingga 2023, 76,3% masyarakat dewasa telah memiliki akun, sementara 88,7% sudah menggunakannya. Namun, literasi keuangan baru mencapai 65,4%, meskipun meningkat signifikan dari 49,7% di tahun sebelumnya.

    Meski inklusi keuangan masyarakat perkotaan telah mencapai 91,5%, di pedesaan masih lebih rendah, yakni 84,8%. Namun, tidak terdapat perbedaan signifikan dalam inklusi keuangan berdasarkan gender maupun usia.

    Pemerintah juga menerapkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 untuk mengintegrasikan data sosial dan ekonomi nasional melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sistem ini menyatukan berbagai pangkalan data seperti DTKS, Regsosek, dan P3KE guna memastikan keakuratan data penerima manfaat bantuan sosial.

    DTSEN mencakup penerima PKH (10 juta KPM), bantuan sembako (18,8 juta KPM), PIP (21,5 juta siswa), PBI JKN (96,8 juta jiwa), Kartu Prakerja (16,4 juta peserta), subsidi listrik (40,7 juta pelanggan), dan debitur KUR (7,05 juta orang). Selain itu, sistem ini juga digunakan untuk digitalisasi penyaluran bansos, monitoring lalu lintas devisa, serta peningkatan kepatuhan pajak.

    “DTSEN mencerminkan kondisi populasi Indonesia per 3 Februari 2025, dengan sekitar 93 juta keluarga dan 285,5 juta penduduk,” pungkas Airlangga terkait inklusi keuangan.

  • Perintah Prabowo Warga RI Wajib Punya Rekening Bank, Ini Alasannya

    Perintah Prabowo Warga RI Wajib Punya Rekening Bank, Ini Alasannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya setiap warga negara memiliki rekening bank sebagai bagian dari upaya memperkuat inklusi keuangan di Indonesia. Langkah ini bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mengurangi kesenjangan.

    Sebagai wujud komitmen, pemerintah telah mengadopsi Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) dan membentuk Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang dipimpin langsung oleh Presiden.

    Guna memastikan kualitas inklusi keuangan bisa didalami dengan literasi keuangan, Prabowo mengumpulkan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih pada Jumat (21/3) kemarin. Masing-masing adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, serta Gubernur Bank Indonesia, Ketua OJK, Kepala LPS, Kepala BPS, dan Dirut Himbara di Istana Negara.

    “Jadi tadi dilaporkan terkait dengan inklusi keuangan, di mana jumlah orang Indonesia yang sudah mempunyai fasilitas perbankan sekitar 89%. Dari segi spasial beberapa daerah juga sudah baik, kecuali misalnya di Maluku Utara, Halmahera. Oleh karena itu, ke depan lebih didorong lagi yang terkait dengan pembelajaran agar mereka bisa memanfaatkan rekening dan tahu risiko investasi. BUMN diminta untuk terus mendorong literasi keuangan, agar literasi keuangan kita lebih tinggi capaiannya,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga merupakan Ketua Harian DNKI dalam keterangan tertulisnya, dikutip Sabtu (22/3/2025).

    Melalui penetapan kebijakan dan regulasi yang kondusif serta penggunaan infrastruktur Teknologi Informasi Keuangan yang mendukung organisasi dan mekanisme implementasi yang efektif, diharapkan SNKI dapat dimanfaatkan pada berbagai sektor, termasuk dalam mendukung pelayanan keuangan sektor Pemerintah. Salah satu program pelayanan keuangan sektor Pemerintah yakni berupa program elektronifikasi bantuan dan subsidi Pemerintah.

    Hal tersebut sejalan dengan kelompok sasaran inklusi keuangan yang salah satunya yakni masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, sasaran inklusi keuangan juga termasuk pelaku UMKM, serta masyarakat lintas kelompok yang terdiri dari kelompok pelajar, mahasiswa, santri, pemuda, kemudian kelompok pekerja migran, kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial, mantan napi, anak terlantar, disabilitas, kelompok masyarakat di daerah 3T, serta kelompok perempuan.

    “Dengan sinergi dan kolaborasi seluruh K/L anggota DNKI, tingkat inklusi keuangan pada tahun 2023 telah mencapai 88,7% untuk penggunaan akun dan 76,3% untuk kepemilikan akun. Dalam RPJMN, penggunaan akun ditargetkan mencapai 91% pada 2025 dan 93% pada 2029,” ungkapnya.

    Airlangga menyebut perkembangan kepemilikan akun, penggunaan akun, dan literasi keuangan di Indonesia sejauh ini menunjukkan tren positif, terutama sejak diluncurkannya SNKI pertama kali pada tahun 2016. Sampai dengan tahun 2023, masyarakat usia dewasa yang telah memiliki akun keuangan formal mencapai 76,3%.

    Sementara itu, persentase masyarakat usia dewasa yang telah menggunakan akun keuangan formal mencapai 88,7%. Namun demikian, tingkat literasi keuangan baru mencapai 65,4%, meskipun telah meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 49,7%.

    “Masih terdapat beberapa kelompok sosial-ekonomi yang secara substansial belum menjangkau layanan keuangan formal. Terdapat kesenjangan cukup signifikan antara tingkat inklusi keuangan masyarakat perkotaan sebesar 91,5% dengan masyarakat pedesaan yang sebesar 84,8%. Namun demikian, tidak terdapat perbedaan yang signifikan jika berdasarkan jenis kelamin dan demografi usia,” jelas Airlangga.

    Melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 dan untuk mengintegrasikan data sosial dan ekonomi nasional dan menyinergikan data antar K/L, Pemerintah juga telah memiliki basis data terpadu berupa Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang mengintegrasikan berbagai sumber data sosial dan ekonomi untuk menciptakan data yang lebih akurat dan tepat sasaran. Implementasi DTSEN dilakukan dengan menggabungkan tiga pangkalan data utama yaitu DTKS, Regsosek, dan Data P3KE.

    Dalam penyelenggaraan DTSEN tersebut, telah dilakukan pendataan penerima manfaat (beneficiary registry) yang di antaranya terdiri dari penerima PKH sebanyak 10 juta KPM, penerima bantuan sembako sebanyak 18,8 juta KPM, penerima PIP sebanyak 21,5 juta siswa, penerima PBI JKN sebanyak 96,8 juta, penerima Kartu Prakerja sebanyak 16,4 juta, penerima subsidi listrik sebanyak 40,7 juta pelanggan, dan debitur KUR sebanyak 7,05 juta.

    Single identifier data tersebut juga dapat digunakan dalam sistem pembayaran bagi penyaluran bantuan sosial secara digital, monitoring lalu lintas devisa, dan peningkatan kepatuhan pajak.

    “DTSEN selaras dengan total penduduk Indonesia per 3 Februari 2025, sebanyak sekitar 93 juta keluarga dan 285,5 juta penduduk,” pungkasnya.

    (fab/fab)

  • Dorong Inklusi Keuangan, Presiden Prabowo Minta Setiap Warga Negara Punya Rekening – Halaman all

    Dorong Inklusi Keuangan, Presiden Prabowo Minta Setiap Warga Negara Punya Rekening – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah terus melanjutkan upaya-upaya pencapaian keuangan inklusif bagi seluruh masyarakat dengan memperluas akses dan kesempatan dalam aktivitas ekonomi untuk mencapai pembangunan ekonomi inklusif.

    Pemerintah juga telah memiliki Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) sebagai kerangka kerja komprehensif dalam upaya peningkatan akses masyarakat ke layanan keuangan formal, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi kesenjangan.

    Sebagai wujud implementasi, Pemerintah juga telah membentuk Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang diketuai langsung oleh Presiden Republik Indonesia.

    Guna memastikan kualitas inklusi keuangan bisa didalami dengan literasi keuangan, Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (21/3/2025), mengumpulkan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih.

    Mereka yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, serta Gubernur Bank Indonesia, Ketua OJK, Kepala LPS, Kepala BPS, dan Dirut Himbara di Istana Negara.

    “Jadi tadi dilaporkan terkait dengan inklusi keuangan, dimana jumlah orang Indonesia yang sudah mempunyai fasilitas perbankan sekitar 89 persen. Dari segi spasial beberapa daerah juga sudah baik, kecuali misalnya di Maluku Utara, Halmahera,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga merupakan Ketua Harian DNKI usai rapat.

    “Oleh karena itu ke depan lebih didorong lagi yang terkait dengan pembelajaran agar mereka bisa memanfaatkan rekening dan tahu risiko investasi. BUMN diminta untuk terus mendorong literasi keuangan, agar literasi keuangan kita lebih tinggi capaiannya,” ujar  Airlangga Hartarto menambahkan.

    Melalui penetapan kebijakan dan regulasi yang kondusif serta penggunaan infrastruktur Teknologi Informasi Keuangan yang mendukung organisasi dan mekanisme implementasi yang efektif, diharapkan SNKI dapat dimanfaatkan pada berbagai sektor, termasuk dalam mendukung pelayanan keuangan sektor Pemerintah.

    Salah satu program pelayanan keuangan sektor Pemerintah yakni berupa program elektronifikasi bantuan dan subsidi Pemerintah.

    Hal tersebut sejalan dengan kelompok sasaran inklusi keuangan yang salah satunya yakni masyarakat berpenghasilan rendah.

    Selain itu, sasaran inklusi keuangan juga termasuk pelaku UMKM, serta masyarakat lintas kelompok yang terdiri dari kelompok pelajar, mahasiswa, santri, pemuda, kemudian kelompok pekerja migran, kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial, mantan napi, anak terlantar, disabilitas, kelompok masyarakat di daerah 3T, serta kelompok perempuan.

    “Dengan sinergi dan kolaborasi seluruh K/L anggota DNKI, tingkat inklusi keuangan pada tahun 2023 telah mencapai 88,7% untuk penggunaan akun dan 76,3% untuk kepemilikan akun. Dalam RPJMN, penggunaan akun ditargetkan mencapai 91% pada 2025 dan 93% pada 2029,” ungkap Airlangga.

    Perkembangan kepemilikan akun, penggunaan akun, dan literasi keuangan di Indonesia sejauh ini menunjukkan tren positif terutama sejak diluncurkannya SNKI pertama kali pada tahun 2016.

    Sampai dengan tahun 2023, masyarakat usia dewasa yang telah memiliki akun keuangan formal mencapai 76,3%.

    Sementara itu, persentase masyarakat usia dewasa yang telah menggunakan akun keuangan formal mencapai 88,7%.

    Namun demikian, tingkat literasi keuangan baru mencapai 65,4%, meskipun telah meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 49,7%.

    “Masih terdapat beberapa kelompok sosial ekonomi yang secara substansial belum menjangkau layanan keuangan formal. Terdapat kesenjangan cukup signifikan antara tingkat inklusi keuangan masyarakat perkotaan sebesar 91,5?ngan masyarakat pedesaan yang sebesar 84,8%. Namun demikian, tidak terdapat perbedaan yang signifikan jika berdasarkan jenis kelamin dan demografi usia,” jelas Airlangga.

    Melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 dan untuk mengintegrasikan data sosial dan ekonomi nasional dan menyinergikan data antar K/L, Pemerintah juga telah memiliki basis data terpadu berupa Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang mengintegrasikan berbagai sumber data sosial dan ekonomi untuk menciptakan data yang lebih akurat dan tepat sasaran.

    Implementasi DTSEN dilakukan dengan menggabungkan tiga pangkalan data utama yaitu DTKS, Regsosek, dan Data P3KE.

    Dalam penyelenggaraan DTSEN tersebut, telah dilakukan pendataan penerima manfaat (beneficiary registry) yang diantaranya terdiri dari penerima PKH sebanyak 10 juta KPM, penerima bantuan sembako sebanyak 18,8 juta KPM, penerima PIP sebanyak 21,5 juta siswa, penerima PBI JKN sebanyak 96,8 juta, penerima Kartu Prakerja sebanyak 16,4 juta, penerima subsidi listrik sebanyak 40,7 juta pelanggan, dan debitur KUR sebanyak 7,05 juta.

    Single identifier data tersebut juga dapat digunakan dalam sistem pembayaran bagi penyaluran bantuan sosial secara digital, monitoring lalu lintas devisa, dan peningkatan kepatuhan pajak.

    “DTSEN selaras dengan total penduduk Indonesia per 3 Februari 2025, sebanyak sekitar 93 juta keluarga dan 285,5 juta penduduk,” pungkas Airlangga.

     

  • Pemkot Kediri larang seluruh OPD terima gratifikasi terkait Lebaran

    Pemkot Kediri larang seluruh OPD terima gratifikasi terkait Lebaran

    Kediri (ANTARA) – Pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur, melarang seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menerima bentuk gratifikasi apapun terkait Lebaran 2025.

    Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menegaskan bahwa Larangan ini untuk mencegah praktik korupsi dan menjaga integritas seluruh pegawai di Pemerintah Kota Kediri.

    “Saya telah memerintahkan Pak Sekda untuk membuat surat edaran tentang pencegahan dan pengendalian gratifikasi di hari raya. Ini menindaklanjuti surat edaran dari KPK tentang pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi terkait Hari Raya,” katanya di Kediri, Jumat.

    Wali Kota menjelaskan surat edaran tersebut telah dikeluarkan. Surat itu juga sejalan dengan visi misi “Mapan”, salah satunya mewujudkan Kota Kediri yang lebih aman, yakni dengan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi.

    “Surat edaran ini sejalan dengan visi misi saya bersama Gus Qowim. Saya ingin mewujudkan good governance dengan pemerintahan yang bersih dari berbagai bentuk praktik korupsi,” ungkapnya.

    Dalam surat edaran tersebut disebutkan bahwa pegawai negeri dan penyelenggara negara wajib menjadi teladan dengan tidak memberi atau menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugasnya, termasuk dalam perayaan Hari Raya Idul Fitri 2025.

    Permintaan dana atau hadiah seperti tunjangan hari raya (THR) atau sebutan lain baik secara individu atau mengatasnamakan institusi kepada masyarakat, perusahaan atau sesama pegawai negeri/penyelenggara negara dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi.

    Di surat itu juga dijelaskan apabila menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan pada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi.

    Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan atau minuman yang mudah rusak atau kadaluarsa, dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, serta melaporkan ke Unit Pengenali Gratifikasi (UPG) di instansi masing-masing disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya UPG melaporkan rekapitulasi penerimaan ke KPK.

    dalam surat juga ditambahkan bahwa melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi.

    Kemudian memberikan imbauan kepada internal untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan menerbitkan surat edaran terbuka atau bentuk pemberitahuan publik lainnya kepada masyarakat agar tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun.

    Untuk informasi lebih lanjut dapat diakses pada tautan https://jaga.id dan layanan konsultasi melalui nomor WhatsApp +62811145575 atau menghubungi layanan informasi publik KPK pada nomor telpon 198.

    Sedangkan pelaporan penerimaan/penolakan gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK melalui aplikasi pelaporan gratifikasi online (GOL) pada tautan https://gol.kpk.go.id atau melalui UPG Kota Kediri Inspektorat Kota Kediri.

    Pewarta: Asmaul Chusna
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025