Topik: Bantuan Sosial

  • Bos Apindo Akui Perekonomian Lebaran 2025 Tak ‘Semeriah’ Biasanya, Ini Alasannya

    Bos Apindo Akui Perekonomian Lebaran 2025 Tak ‘Semeriah’ Biasanya, Ini Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengakui bahwa perekonomian masyarakat saat momentum Idulfitri 2025 tidak sebesar saat Idulfitri tahun-tahun sebelumnya. 

    Menurut Shinta, kondisi itu sejalan dengan data Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang menunjukkan bahwa jumlah pemudik tahun ini juga turun. 

    “Jadi dengan sendirinya ada penurunan dari momentum Lebaran yang biasanya selalu ada peningkatan. Mungkin lebaran tahun ini tetap ada peningkatan, tetapi tidak sebesar seperti biasanya,” ujarnya kepada wartawan pada sela-sela acara gelar griya Idulfitri 2025 di rumah dinas Menteri Investasi dan Hilirisasi, Jakarta, Selasa (1/4/2025). 

    Kendati geliat perekonomian Lebaran tidak sebesar biasanya, Shinta menilai momentum perputaran uang selama libur Idulfitri tetap ada. Utamanya pada sektor transportasi, makanan dan minuma serta restoran. 

    Shinta juga memandang bahwa perekonomian domestik saat Idulfitri tahun ini juga tidak sebesar biasanya karena adanya faktor global. 

    CEO Sintesa Group itu juga menggarisbawahi upaya pemerintah dalam memberikan insentif berupa diskon untuk tiket pesawat maupun retail. 

    “Itu terus digenjot, jadi walaupun mungkin tidak sekuat seperti biasa itu tetap dilakukan untuk meningkatkan lebih banyak lagi peningkatan dari pada promosi,” ucapnya. 

    Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang menyebut perputaran uang selama libur Idulfitri 1446 Hijriah iprediksi menurun seiring dengan jumlah pemudik yang turun.

    Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) maupun akademisi, jumlah pemudik Lebaran 2025 diprediksi sebanyak 146,48 juta orang atau 52% persen dari penduduk Indonesia. 

    Jumlah itu turun sebesar 24% persen dibandingkan 2024 lalu yang mencapai 193,6 juta pemudik.

    Sarman lalu mencatat, apabila tahun lalu asumsi perputaran uang selama Idulfitri 2024 mencapai Rp157,3 triliun,maka asumsi perputaran uang libur Idulfitri tahun ini diprediksi mencapai Rp137,9 triliun. 

    Sarman menjelaskan, prediksi tersebut dihitung dari jumlah pemudik tahun ini sejumlah 146,48 juta orang atau setara dengan 36,26 juta keluarga dengan asumsi per keluarga 4 orang. Apabila rata-rata keluarga membawa uang sebesar  Rp3,75 juta, maka potensi perputaran uang diprediksi sebesar Rp137,9 triliun.

    “Jumlah ini masih berpotensi naik, angka rata-rata per keluarga diambil angka yang minimal dan moderat. Jika per keluarga membawa rata-rata Rp4 juta maka potensi perputaran bisa mencapai Rp145 triliun,sehingga potensi perputaran di kisaran Rp137 triliun-Rp145 triliun,” terangnya dalam keterangan tertulis. 

    Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto membantah prediksi adanya penurunan geliat ekonomi pada Lebaran 2025 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sebab, menurutnya pemerintah telah menggelontorkan berbagai program maupun bansos untuk menggerakkan ekonomi dan daya beli masyarakat. 

    Airlangga menilai geliat ekonomi pada Lebaran tahun sebelumnya turut didongkrak oleh Pilpres dan Pileg. Untuk itu, dia memprediksi pergerakan ekonomi Lebaran tahun ini cenderung moderat, bukan turun. 

    “Lebaran tahun sebelumnya ada Pilpres dan Pileg, jadi beda. Moderat,” katanya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/3/2025). 

  • Gigin Praginanto: Pemerintah Tak Mau Rakyat Sejahtera

    Gigin Praginanto: Pemerintah Tak Mau Rakyat Sejahtera

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Jumlah pemudik pada Idul Fitri 2025 mengalami penurunan drastis dibandingkan tahun sebelumnya.

    Pengamat Kebijakan Publik, Gigin Praginanto, tidak ketinggalan memberi komentarnya terhadap fenomena ini.

    Gigin menyebut bahwa Lebaran kali ini terasa berduka akibat merosotnya jumlah pemudik hingga 50 juta orang serta menurunnya perputaran uang sebesar Rp20 triliun.

    “Lebaran berduka. Jumlah pemudik rontok 50 juta, perputaran uang merosot 20 triliun rupiah,” ujar Gigin di X @giginpraginanto (1/4/2025).

    Ia menilai bahwa masalah utama yang dihadapi saat ini bukanlah percepatan militerisasi pemerintahan, melainkan perlunya langkah konkret untuk membenahi ekonomi.

    “Bukan percepatan militerisasi pemerintah yang dibutuhkan,” cetusnya.

    Dikatakan Gigin, pemerintah harus segera merampingkan kabinet serta menghapus regulasi yang menghambat investasi agar perekonomian kembali stabil.

    “Tapi gerak cepat membenahi perekonomian, merampingkan kabinet, dan membabat regulasi penghalang investasi,” tambahnya.

    Gigin juga mengkritik kebijakan pemerintah yang dinilainya lebih mengutamakan militerisasi ketimbang kesejahteraan rakyat.

    “Mereka lebih mementingkan militerisasi pemerintahan karena tak ingin masyarakat sejahtera,” Gigin menuturkan.

    Ia berpendapat bahwa kesejahteraan masyarakat seharusnya menjadi prioritas utama, karena masyarakat yang sejahtera akan menjadi lebih kritis dan sulit dimanipulasi dengan bantuan sosial.

    “Mereka tahu, bila sejahtera masyarakat akan menjadi pintar sehingga sulit dibohongi atau disuap dengan sembako,” tegasnya.

  • Mudik ke Solo, Wapres Gibran Serap Aspirasi Warga dan Bagikan Sembako

    Mudik ke Solo, Wapres Gibran Serap Aspirasi Warga dan Bagikan Sembako

    Solo, Beritasatu.com – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mudik ke Solo, Jawa Tengah, pada Hari Raya Idulfitri 1446 H. Selain merayakan Lebaran, ia juga menampung aspirasi warga dan meninjau pembagian bantuan sosial.

    Pada hari kedua di Solo, Selasa (1/4/2025), Gibran mengunjungi Gedung Graha Saba Buana untuk memastikan distribusi bantuan wakil presiden berjalan lancar.

    “Hari ini kami meninjau beberapa tempat bersama Pak Wali Kota (Wali Kota Surakarta Respati Ardi),” ujar Gibran.

    Pembagian bantuan dilakukan di dua lokasi, yakni di Graha Saba Buana dan Masjid Sheikh Zayed Solo. Kedua tempat tersebut menjadi pusat distribusi bagi puluhan warga penerima manfaat.

    Selain meninjau pembagian bantuan, Wapres Gibran juga memanfaatkan momen mudiknya untuk menyerap aspirasi warga. Beberapa keluhan yang diterima di antaranya terkait masalah genangan air dan kesehatan.

    “Keluhan-keluhan soal genangan dan kesehatan kita tampung. Saya lihat Pak Wali Kota juga gerak cepat untuk menangani,” ungkapnya.

    Dalam kunjungan tersebut, Wapres Gibran didampingi Wali Kota Surakarta Respati Ardi, Anggota DPR Adik Sasongko, serta Camat Banjarsari Beni Suprapto.

    Beni Suprapto mengungkapkan sebanyak 3.000 paket sembako dibagikan kepada warga Kecamatan Banjarsari. Pembagiannya dilakukan dalam tiga kloter, masing-masing sebanyak 1.000 paket.

    “Setiap warga penerima manfaat sebelumnya telah mendapatkan kupon untuk ditukarkan dengan paket sembako,” jelas Beni terkait kunjungan Wapres Gibran ke Solo.

  • Mudik Lebaran 2025 Anjlok! Daya Beli Merosot, PHK Massal Biang Kerok?

    Mudik Lebaran 2025 Anjlok! Daya Beli Merosot, PHK Massal Biang Kerok?

    PIKIRAN RAKYAT – Tradisi mudik Lebaran tahun ini mengalami penurunan signifikan dibanding tahun sebelumnya. Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan (Kemenhub), jumlah pemudik Lebaran 2025 diperkirakan mencapai 146,48 juta orang, atau sekitar 52 persen dari total penduduk Indonesia. Angka ini mengalami penurunan sebesar 24,34 persen dibandingkan Lebaran 2024, yang tercatat mencapai 193,6 juta orang atau 71,7 persen dari jumlah penduduk.

    Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub, Budi Rahardjo, membenarkan bahwa terjadi penurunan potensi pergerakan masyarakat selama mudik tahun ini.

    “Benar, besaran potensi pergerakan masyarakat saat mudik lebaran tahun ini (2025) mengalami penurunan dibanding tahun lalu,” ujar Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub, Budi Rahardjo, Sabtu 22 Maret 2025.

    Namun, pihaknya tidak mengungkapkan penyebab utama penurunan tersebut, mengingat aspek tersebut tidak menjadi fokus dalam penelitian yang dilakukan pada Februari lalu. Selain itu, keputusan masyarakat untuk mudik juga bisa berubah bergantung pada situasi dan kondisi yang berkembang.

    Data dari Sistem Informasi Angkutan dan Sarana Transportasi Indonesia (Siasati) mencatat bahwa hingga H-3 Lebaran, jumlah pergerakan penumpang dari lima moda transportasi umum mencapai 6,75 juta orang. Jumlah ini turun 4,8 persen dibanding tahun sebelumnya. Penurunan paling tajam terjadi pada moda bus antarkota antarprovinsi (AKAP) sebesar 10,2 persen, diikuti moda pesawat yang turun 6,8 persen, dan kapal laut 4,8 persen.

    Faktor Ekonomi Berperan dalam Penurunan Jumlah Pemudik

    Penumpang menunggu keberangkatan di Terminal Cicaheum, Bandung, Minggu (23/3/2025). Terminal Cicaheum menyediakan  sebanyak 165 armada bus yang terdiri dari 106 unit bus AKAP serta serta 59 bus AKDP pada arus mudik lebaran 2025.

    Direktur Kebijakan Publik dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar, mengungkapkan bahwa lesunya daya beli masyarakat disinyalir menjadi faktor utama turunnya jumlah pemudik tahun ini. Kenaikan harga kebutuhan pokok dan layanan jasa transportasi, seperti tiket bus, kereta, dan pesawat, turut membebani masyarakat.

    Celios mencatat bahwa daya beli masyarakat sudah mengalami penurunan sejak pertengahan 2024, ditandai dengan deflasi selama lima bulan berturut-turut sejak Mei hingga September. Kondisi ini berlanjut pada Februari 2025, menjelang Ramadan, ketika biasanya tingkat konsumsi masyarakat meningkat.

    Selain itu, tingginya angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) juga berkontribusi terhadap lemahnya daya beli. Sepanjang 2024, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sekitar 80.000 pekerja mengalami PHK, meningkat dari 60.000 orang pada tahun sebelumnya. Banyak sektor terdampak, termasuk manufaktur, teknologi, perbankan, pengolahan, jasa, dan ritel, dengan industri manufaktur menjadi sektor yang paling banyak menyumbang angka PHK.

    “Aspek lainnya adalah ketidakpastian usaha dan upah yang stagnan. Banyak masyarakat yang memilih menahan pengeluaran mereka, termasuk untuk mudik, guna menjaga stabilitas keuangan di tengah ketidakpastian ekonomi,” ujar Askar.

    Selain faktor ekonomi, penurunan bantuan sosial juga turut mempengaruhi keputusan masyarakat untuk mudik. Bantuan sosial yang sebelumnya mencapai Rp168 triliun pada 2024, mengalami penurunan sekitar 16 persen menjadi Rp140 triliun pada 2025. Bantuan ini kerap digunakan oleh masyarakat kelas bawah untuk kebutuhan dasar maupun modal usaha di daerah asal.

    Dampak Ekonomi dari Turunnya Jumlah Pemudik

    Sejumlah pemudik bersiap menaiki bus di Terminal leuwipanjang, Kota Bandung, Selasa (25/3/2025).

    Anjloknya jumlah pemudik Lebaran tidak hanya menjadi indikasi lemahnya daya beli, tetapi juga berdampak pada perekonomian daerah. Tradisi mudik biasanya membawa perputaran uang dari kota ke desa, yang berperan dalam mengurangi ketimpangan ekonomi antarwilayah.

    Menurut Askar, penurunan jumlah pemudik dapat memperbesar ketimpangan pendapatan, karena semakin sedikit uang yang beredar di daerah. “Saat pemudik kembali ke kampung halaman, mereka biasanya membelanjakan uang untuk oleh-oleh, belanja di warung, hingga menyewa jasa transportasi lokal. Jika jumlah pemudik berkurang, perputaran uang pun semakin kecil,” jelasnya.

    Selain itu, momen Lebaran juga menjadi kesempatan bagi masyarakat di daerah untuk mendapatkan pendapatan tambahan melalui usaha musiman. “Banyak orang yang biasanya menjual makanan, minuman, atau jasa selama Lebaran. Jika pemudik berkurang, maka potensi pemasukan mereka juga menurun,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Askar menilai bahwa kondisi ini menjadi tanda bahaya bagi ekonomi nasional. Jika tren ini terus berlanjut, pemerintah akan menghadapi tantangan besar dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen. “Perlambatan ekonomi yang terjadi bisa semakin panjang jika tidak ada langkah strategis untuk meningkatkan daya beli masyarakat,” pungkasnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Open House Perdana sebagai Gubernur, Pramono Dapat Banyak Keluhan Warga: PPSU hingga Disabilitas 

    Open House Perdana sebagai Gubernur, Pramono Dapat Banyak Keluhan Warga: PPSU hingga Disabilitas 

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menggelar halalbihalal atau open house di rumah dinasnya di kawasan Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat.

    Ini merupakan kali pertama Pramono menggelar acara open house sebagai Gubernur DKI Jakarta.

    Adapun acara open house yang digelar Pramono dibagi menjadi dua sesi.

    Pertama untuk para kerabat sekaligus pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang dimulai pukul 13.00-15.00 WIB.

    Kemudian sesi kemudian dimulai pukul 15.00-17.00 WIB untuk masyarakat umum.

    Saat sesi kedua, Pramono mengaku mendapat banyak masukan aspirasi dari masyarakat yang ditemuinya, salah satunya dari petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU).

    “Saya sudah menandatangani bahwa untuk PPSU atau pasukan oranye itu, SD saja cukup. Saya sudah menandatangani pergubnya,” ucapnya, Senin (41/3/2025).

    “Kemudian, mereka akan dievaluasi bukan lagi setiap tahun, tetapi saya pengennya tiga tahun sekali,” sambungnya.

    Adapun salah satu yang dikeluhkan para petugas PPSU ialah terkait tunjangan kesehatan dan dana pensiun.

    Pramono pun menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kesejahteraan para pasukan oranye.

    “Ya intinya kami memberikan secara prinsip apa yang menjadi haknya dalam kerja sama itu,” tuturnya.

    Tak hanya itu, orang nomor satu di Jakarta ini juga mendapat keluhan dari penyandang disabilitas yang belum menerima bantuan sosial (bansos) Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ).

    Keluhan ini langsung disampaikan salah satu penyandang disabilitas saat bersalaman dengan Pramono.

    Pram pun terlihat langsung memanggil anak buahnya dan memintanya langsung mengecek bansos KPDJ.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Mengantar Harapan dan Menyampaikan Kebaikan, Komitmen Pos Indonesia Layani Masyarakat

    Mengantar Harapan dan Menyampaikan Kebaikan, Komitmen Pos Indonesia Layani Masyarakat

    Jakarta, Beritasatu.com – Pos Indonesia menegaskan perannya bukan hanya sebagai perusahaan logistik, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam menyampaikan harapan dan kebaikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Pos Indonesia telah menjelma menjadi lebih dari sekadar pengantar surat dan paket. Di balik armada yang bergerak ke seluruh penjuru negeri, tersemat sebuah filosofi mendalam yang menjadi landasan setiap layanannya, yakni “Mengantar Harapan dan Menyampaikan kebaikan”.

    Setiap pengiriman, sekecil apapun, dipandang sebagai upaya untuk mengantar harapan. Bahkan dalam penyaluran bantuan sosial, Pos Indonesia hadir sebagai jembatan yang mengantarkan harapan bagi mereka yang membutuhkan.
    Filosofi ini juga tercermin dalam komitmen Pos Indonesia untuk memenuhi janjinya. Lebih dari sekadar mengantarkan barang dari satu titik ke titik lain, setiap perjalanan Pos Indonesia adalah sebuah janji untuk memenuhi harapan.

    Kepercayaan masyarakat yang telah terbangun selama bertahun-tahun menjadi modal utama, dan Pos Indonesia menyadari betul tanggung jawab untuk menjaga amanah tersebut. Ketepatan waktu, keamanan pengiriman, dan jangkauan layanan yang luas adalah wujud nyata dari janji yang terus dipegang teguh.

    Dalam konteks penyaluran dana dan bantuan, filosofi mengantar harapan dan menyampaikan kebaikan semakin terasa nyata. Pos Indonesia tidak hanya sekadar mendistribusikan dana, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikirimkan sampai pada tujuan yang tepat.

    Filosofi “Mengantar harapan dan menyampaikan kebaikan” yang dianut oleh Pos Indonesia adalah cerminan dari komitmen dalam melayani masyarakat.

  • PKH Tahap 2 Cair Berapa? Cek Rinciannya di Sini

    PKH Tahap 2 Cair Berapa? Cek Rinciannya di Sini

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah terus menyalurkan bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Saat ini, pencairan PKH tahap kedua tahun 2025 menjadi perhatian utama bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

    Berapa besaran bantuan yang akan diterima pada tahap ini? Simak informasi lengkapnya berikut.

    Pencairan PKH Tahap 2 Tahun 2025

    PKH merupakan program bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin dengan anggota yang masuk dalam kategori tertentu, seperti ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, penyandang disabilitas, dan lansia.

    Pencairan PKH dilakukan dalam empat tahap setiap tahunnya. Saat ini, pencairan tahap kedua dijadwalkan berlangsung pada bulan April, Mei, dan Juni 2025.

    Pencairan dilakukan secara bertahap melalui rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di bank himbara (BNI, BRI, Mandiri, dan BTN) atau melalui PT Pos Indonesia bagi KPM yang tidak memiliki rekening bank.

    Nominal Bantuan PKH Tahap 2 Tahun 2025

    Besaran bantuan yang diterima oleh setiap KPM berbeda-beda, tergantung pada jumlah dan jenis komponen dalam keluarga penerima. Berikut adalah rincian nominal bantuan PKH tahap kedua:

    Ibu hamil dan anak usia dini (0-6 tahun) – Rp750.000 per tahap atau Rp3 juta per tahun. Anak sekolah SD/Sederajat – Rp225.000 per tahap atau Rp900.000 per tahun. Anak sekolah SMP/Sederajat – Rp375.000 per tahap atau Rp1,5 juta per tahun. Anak sekolah SMA/Sederajat – Rp500.000 per tahap atau Rp2 juta per tahun. Penyandang disabilitas berat – Rp600.000 per tahap atau Rp2,4 juta per tahun. Lansia (di atas 60 tahun) – Rp600.000 per tahap atau Rp2,4 juta per tahun.

    Nominal ini akan langsung ditransfer ke rekening penerima dan dapat diambil melalui mesin ATM, agen bank, atau langsung di kantor pos.

    Syarat dan Proses Pencairan PKH Tahap 2

    Agar bantuan dapat diterima, KPM harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain:

    Terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSE), yang menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang valid dan sesuai dengan data di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Masih memiliki komponen penerima PKH dalam keluarga. Mengikuti proses verifikasi kelayakan secara berkala, yang dilakukan oleh pendamping sosial PKH melalui aplikasi SIKS-NG. Memastikan status pencairan di aplikasi SIKS-NG, dengan status Surat Perintah Membayar (SPM) atau Siap Instruksi (SI).

    Jika terdapat kendala dalam pencairan, KPM disarankan untuk segera menghubungi pendamping sosial PKH di daerah masing-masing atau memeriksa informasi terbaru melalui kanal resmi Kementerian Sosial.

    Program Tambahan: BLT dan BPNT

    Selain PKH, pemerintah juga mencairkan berbagai bantuan sosial lainnya, termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Berikut adalah rinciannya:

    BLT Dana Desa – Sebesar Rp900.000 untuk periode Januari-Maret 2025, yang dicairkan menjelang Idul Fitri. BPNT – Sebesar Rp600.000 yang dicairkan melalui rekening KKS atau PT Pos Indonesia. Bantuan Khusus Lansia DKI Jakarta – Penerima Kartu Lansia Jakarta (KLJ) mendapatkan Rp900.000 untuk triwulan pertama. Penting untuk Memantau Informasi Resmi

    Dengan adanya pencairan PKH tahap kedua dan bantuan sosial lainnya, diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok serta meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima.

    Agar tidak ketinggalan informasi, penerima manfaat disarankan untuk rutin memantau informasi dari Kementerian Sosial, dinas sosial setempat, atau pendamping sosial PKH.

    Pastikan data kependudukan selalu diperbarui dan sesuai dengan sistem DTSE agar bantuan dapat dicairkan tepat waktu dan tanpa kendala. Semoga pencairan bantuan sosial ini dapat memberikan manfaat bagi keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • PKH Tahap 2 Cair Berapa? Cek Rinciannya di Sini

    PKH Tahap 2 Cair Berapa? Cek Rinciannya di Sini

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah terus menyalurkan bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Saat ini, pencairan PKH tahap kedua tahun 2025 menjadi perhatian utama bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

    Berapa besaran bantuan yang akan diterima pada tahap ini? Simak informasi lengkapnya berikut.

    Pencairan PKH Tahap 2 Tahun 2025

    PKH merupakan program bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin dengan anggota yang masuk dalam kategori tertentu, seperti ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, penyandang disabilitas, dan lansia.

    Pencairan PKH dilakukan dalam empat tahap setiap tahunnya. Saat ini, pencairan tahap kedua dijadwalkan berlangsung pada bulan April, Mei, dan Juni 2025.

    Pencairan dilakukan secara bertahap melalui rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di bank himbara (BNI, BRI, Mandiri, dan BTN) atau melalui PT Pos Indonesia bagi KPM yang tidak memiliki rekening bank.

    Nominal Bantuan PKH Tahap 2 Tahun 2025

    Besaran bantuan yang diterima oleh setiap KPM berbeda-beda, tergantung pada jumlah dan jenis komponen dalam keluarga penerima. Berikut adalah rincian nominal bantuan PKH tahap kedua:

    Ibu hamil dan anak usia dini (0-6 tahun) – Rp750.000 per tahap atau Rp3 juta per tahun. Anak sekolah SD/Sederajat – Rp225.000 per tahap atau Rp900.000 per tahun. Anak sekolah SMP/Sederajat – Rp375.000 per tahap atau Rp1,5 juta per tahun. Anak sekolah SMA/Sederajat – Rp500.000 per tahap atau Rp2 juta per tahun. Penyandang disabilitas berat – Rp600.000 per tahap atau Rp2,4 juta per tahun. Lansia (di atas 60 tahun) – Rp600.000 per tahap atau Rp2,4 juta per tahun.

    Nominal ini akan langsung ditransfer ke rekening penerima dan dapat diambil melalui mesin ATM, agen bank, atau langsung di kantor pos.

    Syarat dan Proses Pencairan PKH Tahap 2

    Agar bantuan dapat diterima, KPM harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain:

    Terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSE), yang menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang valid dan sesuai dengan data di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Masih memiliki komponen penerima PKH dalam keluarga. Mengikuti proses verifikasi kelayakan secara berkala, yang dilakukan oleh pendamping sosial PKH melalui aplikasi SIKS-NG. Memastikan status pencairan di aplikasi SIKS-NG, dengan status Surat Perintah Membayar (SPM) atau Siap Instruksi (SI).

    Jika terdapat kendala dalam pencairan, KPM disarankan untuk segera menghubungi pendamping sosial PKH di daerah masing-masing atau memeriksa informasi terbaru melalui kanal resmi Kementerian Sosial.

    Program Tambahan: BLT dan BPNT

    Selain PKH, pemerintah juga mencairkan berbagai bantuan sosial lainnya, termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Berikut adalah rinciannya:

    BLT Dana Desa – Sebesar Rp900.000 untuk periode Januari-Maret 2025, yang dicairkan menjelang Idul Fitri. BPNT – Sebesar Rp600.000 yang dicairkan melalui rekening KKS atau PT Pos Indonesia. Bantuan Khusus Lansia DKI Jakarta – Penerima Kartu Lansia Jakarta (KLJ) mendapatkan Rp900.000 untuk triwulan pertama. Penting untuk Memantau Informasi Resmi

    Dengan adanya pencairan PKH tahap kedua dan bantuan sosial lainnya, diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok serta meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima.

    Agar tidak ketinggalan informasi, penerima manfaat disarankan untuk rutin memantau informasi dari Kementerian Sosial, dinas sosial setempat, atau pendamping sosial PKH.

    Pastikan data kependudukan selalu diperbarui dan sesuai dengan sistem DTSE agar bantuan dapat dicairkan tepat waktu dan tanpa kendala. Semoga pencairan bantuan sosial ini dapat memberikan manfaat bagi keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kisah Sukses Abdus Salam dari Layanan Keuangan Berbasis Internet

    Kisah Sukses Abdus Salam dari Layanan Keuangan Berbasis Internet

    Jakarta, Beritasatu.com – Tiga orang datang berkunjung ke agen BRILink milik Abdus Salam (42) yang terletak di kawasan Jalan Joe, Jagakarsa, Jakarta Selatan, pada siang hari yang cerah. Mereka tampak sibuk dengan berbagai urusan. Masing-masing membawa kebutuhan transaksi yang berbeda.

    Agen ini menjadi salah satu tempat layanan keuangan masyarakat sekitar. Terletak di area yang padat penduduk, agen BRILink bernama Lina Pulsa memberikan pelayanan yang ramah dan efisien. Meski berada di Jakarta, banyak masyarakat yang mempercayai Lina Pulsa untuk memenuhi berbagai layanan perbankan, seperti penarikan tunai, pembayaran, hingga pengiriman uang.

    Selain sebagai agen BRILink, Salam juga membuka rental PlayStation (PS) dan berjualan pulsa. Kedua usaha tersebut berdiri lebih dahulu pada 2011, kemudian ia menjadi agen BRILink.

    Awalnya, Salam membuka jasa pembayaran listrik, membayar cicilan, dan lainnya, untuk menambah pemasukan. Dari layanan tersebut, banyak orang yang bertransaksi. Pada suatu waktu, ada orang yang meminta tolong kepadanya untuk mentransfer uang kepada keluarganya di kampung halaman. Salam kemudian datang ke kantor cabang PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (Persero) untuk mengirim uang titipan tersebut.

    Atas jasa itu, Salam mendapatkan upah Rp 30.000 hingga Rp50.000. Kemudian Salam melihat peluang membuka layanan internet banking BRI. Salam pun mendaftar ke kantor unit BRI Kebagusan.

    Semula, Salam masih awam dengan layanan keuangan berbasis internet dari BRI. Pada 2013, ia membeli seperangkat komputer dan printer untuk menunjang layanannya tersebut.

    “Dari orang enggak percaya, orang transfer, sampai percaya banget sama saya,” kata Salam beberapa waktu lalu.

    Abdus Salam. – (Beritasatu.com/Erfan Maruf)

    Dia mengaku belajar dari call center BRI dalam menggunakan layanan internet banking tersebut. Seiring waktu, makin banyak masyarakat yang datang untuk bertransaksi di tempatnya.

    Layanan internet banking Salam menyebar dari mulut ke mulut, sehingga makin banyak orang yang memakai jasanya. Salam sampai empat kali mengganti printer karena rusak.

    “Saking seringnya, itu zaman dahulu ya. Orang zaman dahulu inginnya setruk gede,” katanya.

    Meski saat itu pelayanan bebas biaya administrasi, setiap orang yang datang melakukan transfer kerap memberinya  upah, mulai dari Rp 20.000 hingga Rp 50.000.

    Transaksi Salam pada suatu waktu sudah mencapai limit Rp 20 juta per hari. Ia pergi ke BRI untuk meningkatkan limitnya. Dari sini, seorang pegawai BRI menawarkan untuk menjadi agen BRILink.

    BRI meluncurkan layanan BRILink pada akhir 2014. Salam merupakan agen yang bergabung pada awal kemunculan layanan tersebut. Menurut Salam, untuk menjadi agen BRILink tidak sulit. Cukup memiliki usaha yang sudah berjalan minimal 2 tahun dan menyerahkan deposit Rp 3 juta.

    Setelah itu, pihak BRI akan memberikan nomor agen dan peralatan yang dibutuhkan, seperti mesin electronic data capture (EDC) hingga mesin penghitung uang. Usahanya ini membuahkan hasil. Salam menyisihkan setiap keuntungan dari layanan ini untuk menambah jumlah agenya. Satu per satu, ia membuka agen di daerah lain.

    Saat ini, Abdus Salam memiliki delapan agen yang tersebar di sejumlah wilayah. Ia memakai nama Eni Pulsa untuk setiap agen miliknya. Eni merupakan nama istrinya.

    Agen BRILink milik Salam lainnya berada di daerah Kebagusan, Tanjung Barat, Pasar Minggu, Jagakarsa, dan Cilandak. Satu kios agen berada di Bogor, Jawa Barat.

    “Saya pertama kali berjualan pulsa, sehingga semua namanya Eni Pulsa,” ujarnya.

    Transaksi di agen tak sebatas transfer ke BRI ataupun bank lain. Beragam layanan tersedia, seperti tarik tunai dari berbagai bank lain, isi saldo aplikasi pembayaran, membayar cicilan, pencairan bantuan sosial (bansos) hingga Kartu Jakarta Pintar (KJP). Agen juga bisa membayar berbagai layanan, seperti BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, bayar listrik, PDAM, internet, TV kabel, hingga pembayaran zakat dan infak. Bahkan, ada masyarakat yang datang hanya untuk mengecek saldo tabungannya.

    Banyak masyarakat yang merasa sangat terbantu dengan kehadiran agen BRILink di sekitar tempat tinggalnya. Mereka senang karena tak perlu antre panjang untuk melakukan berbagai transaksi. “Manfaatnya buat mereka, lebih dekat, lebih mudah, enggak ngantri, nanya-nanya juga gampang,” tutur Abdus Salam.

    Dalam usaha ini, BRI menerapkan sistem bagi hasil 50:50 dalam setiap transaksi. Misalnya, biaya administrasi setiap transaksi Rp 3.000, BRI mendapatkan Rp 1.500 dan dirinya juga kebagian Rp 1.500.

    Salam berencana menambah kios agen di daerah lain di Jakarta. Menurutnya, keberadaan agen BRILink juga turut membantu pemerintah membuka lapangan pekerjaan. “Minta doanya, biar digampangin. Soalnya saya mau menambah cabang dan membuka lapangan pekerjaannya. Saya bukan semata-mata cari uang,” katanya.

    Pemerataan Ekonomi

    Kehadiran BRILink membuktikan perannya sebagai agen pembangunan, khususnya dalam menciptakan pemerataan ekonomi yang inklusif di seluruh Indonesia. Melalui jaringan agen BRILink, BRI berupaya menjangkau lapisan masyarakat yang sebelumnya tidak tersentuh layanan perbankan. Agen BRILink tidak hanya membuka dan mendekatkan akses keuangan semata, juga menciptakan sharing economy bagi masyarakat.

    Hingga akhir Desember 2024, jumlah agen BRILink di seluruh Indonesia mencapai 1,06 juta agen dengan volume transaksi Rp 1.589 triliun. Jaringan ini menjangkau lebih dari 67.000 desa atau lebih dari 80% jumlah desa di Indonesia.

    “BRI sebagai bank BUMN memiliki peran untuk dapat menyalurkan kredit mikro, meningkatkan inklusi keuangan masyarakat,” kata Direktur Program Indef, Eisha Maghfiruha Rachbini.

    Eisha menilai BRI melalui Program UMI (usaha mikro Indonesia) memiliki komitmen dalam memberikan pemberdayaan ekonomi mikro. Program UMI dinilai memberikan kesempatan usaha mikro, sehingga mereka dapat meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup. Program ini juga bertujuan meningkatkan inklusi keuangan dan mengurangi kemiskinan di Indonesia. Program UMI telah membantu ribuan usaha mikro di Indonesia, termasuk milik Abdus Salam, untuk berkembang dan meningkatkan pendapatan mereka.

  • Jadwal Pencairan PKH Tahap 2 di Jawa Tengah dan Jawa Timur

    Jadwal Pencairan PKH Tahap 2 di Jawa Tengah dan Jawa Timur

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah terus berupaya menyalurkan bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat yang membutuhkan melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Pada tahap kedua tahun 2025, pencairan bansos PKH di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur dijadwalkan berlangsung secara bertahap untuk memastikan bantuan diterima tepat waktu.

    Jadwal Pencairan PKH Tahap 2

    Pencairan PKH tahap kedua mencakup periode April hingga Juni 2025. Berdasarkan kebijakan terbaru, penyaluran dana bantuan ini akan dimulai pada bulan Mei dan dilakukan secara bertahap di setiap daerah.

    Distribusi dana akan melalui bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), termasuk BRI, Mandiri, BNI, dan BTN, serta PT Pos Indonesia bagi penerima yang tidak memiliki rekening bank.

    Sebagai perbandingan, pada tahap pertama, pencairan dilakukan mulai awal Maret 2025 dan bertepatan dengan persiapan menjelang Idul Fitri. Untuk tahap kedua, proses pencairan kemungkinan besar akan berlangsung hingga akhir Mei atau awal Juni, menyesuaikan dengan sistem distribusi di masing-masing wilayah.

    Besaran Bantuan PKH Tahap 2

    Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan menerima bantuan dengan nominal yang disesuaikan dengan kategori penerima. Rincian jumlah bantuan yang diberikan dalam program PKH adalah sebagai berikut:

    Ibu hamil: Rp3 juta per tahun (Rp750 ribu per tahap) Anak usia dini (0-6 tahun): Rp3 juta per tahun (Rp750 ribu per tahap) Anak SD: Rp900 ribu per tahun (Rp225 ribu per tahap) Anak SMP: Rp1,5 juta per tahun (Rp375 ribu per tahap) Anak SMA: Rp2 juta per tahun (Rp500 ribu per tahap) Lansia 70 tahun ke atas: Rp2,4 juta per tahun (Rp600 ribu per tahap) Penyandang disabilitas berat: Rp2,4 juta per tahun (Rp600 ribu per tahap)

    Pencairan dana ini bertujuan untuk mendukung kesejahteraan keluarga miskin, terutama dalam aspek pendidikan dan kesehatan.

    Cara Cek Status Penerima Bansos PKH

    Untuk memastikan status penerimaan bansos PKH, masyarakat dapat melakukan pengecekan secara daring melalui platform resmi Kementerian Sosial. Berikut langkah-langkah pengecekan:

    Melalui Website

    Akses laman resmi: cekbansos.kemensos.go.id Masukkan data wilayah (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan). Ketikkan nama lengkap sesuai KTP. Masukkan kode captcha yang tertera. Klik “Cari Data” untuk melihat hasil pencarian.

    Melalui Aplikasi Cek Bansos

    Unduh aplikasi “Cek Bansos” di Google Play Store. Buat akun baru dengan memasukkan NIK, KK, dan data diri lainnya. Lakukan verifikasi dengan mengunggah swafoto bersama KTP. Login dan pilih menu “Cek Bansos” untuk melihat status bantuan. Prosedur Pencairan Bantuan

    Bantuan sosial PKH tahap 2 dapat dicairkan melalui beberapa mekanisme berikut:

    Bank Himbara (BRI, Mandiri, BNI, BTN)
    Penerima manfaat yang memiliki rekening di salah satu bank tersebut dapat mencairkan bantuan melalui ATM, agen bank, atau kantor cabang terdekat. PT Pos Indonesia
    Bagi penerima yang tidak memiliki rekening bank, pencairan dapat dilakukan di kantor pos yang ditunjuk dengan membawa identitas diri. Pemanfaatan Dana Bansos PKH

    Presiden menegaskan bahwa bantuan PKH harus digunakan secara bijak, terutama untuk keperluan pendidikan dan kesehatan anak-anak. Selain itu, bantuan juga dapat dimanfaatkan sebagai modal usaha kecil guna meningkatkan kesejahteraan keluarga.

    Pencairan PKH tahap 2 di Jawa Tengah dan Jawa Timur tahun 2025 akan berlangsung mulai Mei dan dilakukan secara bertahap. Besaran bantuan bervariasi sesuai kategori penerima, dan pencairan dilakukan melalui bank Himbara serta PT Pos Indonesia.

    Masyarakat dapat mengecek status penerimaan bansos melalui situs resmi atau aplikasi Cek Bansos. Dengan penyaluran bansos yang tepat waktu dan transparan, diharapkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat dapat terus meningkat.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News