Xcloud.id

Topik: Bantuan Sosial

  • Mensos Gus Ipul Serahkan Bansos PKH Tahap 2 di Trawas Mojokerto

    Mensos Gus Ipul Serahkan Bansos PKH Tahap 2 di Trawas Mojokerto

    Mojokerto (beritajatim.com) – Menteri Sosial RI, Saifulloh Yusuf menyerahkan secara langsung bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Jatijejer, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Minggu (6/4/2025). Ada sebanyak 89 PKM yang menerima bansos PKH tahap 2.

    Didampingi Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra dan Wakil Bupati (Wabup) Mojokerto Muhammad Rizal Oktavian, Gus Ipul (sapaan akrab, red) melaksanakan dialog bersama penerima bansos PKH. Dialog digelar di Masjid Dusun Urung Urung, Desa Jatijejer, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto.

    Menteri Sosial RI, Saifulloh Yusuf berharap, Bupati dan Wabup Mojokerto bisa menghantarkan Kabupaten Mojokerto menjadikan kabupaten yang sukses dan warga Desa Jatijejer yang mendapatkan bansos dari pemerintah bisa bermanfaat. “Program PKH ini sifatnya sementara untuk mencukupi kebutuhan pokok,” ungkapnya.

    Masih kata mantan Wakil Gubernur (Wabup) Jawa Timur ini, bansos yang diberikan adalah bersyarat dan jelas peruntukannya. Pihaknya berharap Bupati Mojokerto bisa mengevaluasi untuk program selanjutnya agar warga Kabupaten Mojokerto tidak bergantung ke program bansos dan bisa produktif serta kreatif.

    “Total bansos Kabupaten Mojokerto dengan penerima sebanyak 95.900 KPM dengan nilai Rp330.031 miliar dan harapannya uang sebesar ini bisa efektif dan bisa tersalur ke keluarga yang membutuhkan. Diharapkan setiap 6 bulan kita akan evaluasi, kedepan Gubernur dan Bupati kita kasih wewenang supaya program berjalan dengan efektif,” pungkasnya. [tin/but]

  • PT Yihong Novatex Perusahaan Apa? PHK Ribuan Buruh usai Aksi Mogok Kerja

    PT Yihong Novatex Perusahaan Apa? PHK Ribuan Buruh usai Aksi Mogok Kerja

    PIKIRAN RAKYAT – PT Yihong Novatex, sebuah pabrik yang bergerak di bidang produksi alas kaki yang berlokasi di Cirebon, dilaporkan telah melakukan perumahan terhadap 1.126 karyawannya pada bulan Maret 2025 lalu.

    Langkah drastis ini diambil pihak perusahaan dengan alasan aksi mogok kerja yang dilakukan oleh para buruh beberapa waktu sebelumnya.

    Informasi mengenai perumahan massal ini sontak menimbulkan keresahan di kalangan pekerja dan masyarakat Cirebon.

    Dampak dari kebijakan PHK ini tidak hanya dirasakan oleh ribuan buruh yang kehilangan mata pencaharian, tetapi juga merembet ke berbagai sektor terkait, termasuk jajaran Human Resources Department (HRD) perusahaan yang turut terdampak restrukturisasi.

    Menurut keterangan resmi dari pihak PT Yihong Novatex, keputusan untuk merumahkan lebih dari seribu karyawannya tersebut merupakan respons terhadap aksi mogok kerja yang berlangsung selama tiga hari, dari tanggal 1 hingga 3 Maret 2025.

    Perusahaan berdalih bahwa aksi mogok tersebut mengganggu operasional produksi secara signifikan dan menyebabkan kerugian yang tidak sedikit, sehingga langkah perumahan dianggap sebagai solusi untuk menstabilkan kembali kondisi perusahaan.

    “PT Yihong Novatex Indonesia hendak memberitahukan maksud pemutusan hubungan kerja terhitung sejak tanggal 10 Maret 2025 dengan alasan karena pihak pemberi pekerjaan menarik dan menghentikan pesanan akibat keterlambatan pengiriman sebagai dampak dari mogok kerja tidak sah yang dilakukan pekerja,” tutur surat pemberitahuan resmi dari perusahaan.

    Bantah Mogok Kerja

    Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari berbagai sumber, alasan yang disampaikan oleh pihak perusahaan tersebut dibantah keras oleh perwakilan pekerja.

    Salah seorang buruh PT Yihong Novatex yang turut menjadi korban perumahan, mengungkapkan bahwa aksi yang mereka lakukan bukanlah mogok kerja sebagaimana yang dituduhkan oleh perusahaan.

    Menurutnya, tindakan yang mereka lakukan adalah bentuk protes dan tuntutan keadilan terhadap kebijakan PHK sepihak yang dinilai tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Para buruh yang dirumahkan tersebut menuntut transparansi dan kejelasan dari pihak perusahaan terkait alasan pasti di balik kebijakan PHK massal ini.

    Mereka juga mempertanyakan prosedur PHK yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk tidak adanya pemberitahuan yang memadai dan tidak adanya perundingan yang adil antara perusahaan dan perwakilan pekerja.

    Profil PT Yihong Novatex

    PT Yihong Novatex adalah sebuah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi alas kaki. Pabrik ini berlokasi di wilayah Cirebon, Jawa Barat.

    Umumnya perusahaan alas kaki memproduksi berbagai jenis sepatu, sandal, atau produk alas kaki lainnya untuk berbagai segmen pasar, baik domestik maupun internasional.

    Industri alas kaki sendiri merupakan sektor padat karya yang memiliki kontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

    Gelombang PHK di Jawa Barat

    Kebijakan perumahan ribuan pekerja oleh PT Yihong Novatex ini menambah daftar panjang perusahaan alas kaki di Jawa Barat yang melakukan langkah serupa dalam beberapa waktu terakhir.

    Sebelumnya, dua nama besar di industri ini, yaitu PT Adis Dimension Footwear dan PT Victory Ching Luh Indonesia, juga telah melakukan perumahan atau pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ribuan karyawannya.

    PT Adis Dimension Footwear dilaporkan telah merumahkan sekitar 1.500 pekerjanya. Sementara itu, PT Victory Ching Luh Indonesia, yang juga dikenal sebagai salah satu produsen sepatu merek ternama Nike, bahkan melakukan PHK terhadap sekitar 2.000 karyawannya.

    Gelombang PHK yang melanda industri alas kaki ini tentu menimbulkan kekhawatiran serius mengenai kondisi sektor ini dan dampaknya terhadap perekonomian serta kesejahteraan para pekerja.

    Faktor Penyebab PHK Massal

    Muncul berbagai spekulasi mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi gelombang PHK massal di industri alas kaki Jawa Barat ini. Beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab meliputi:

    – Kondisi ekonomi global yang tidak menentu dan perubahan tren konsumen dapat menyebabkan penurunan permintaan terhadap produk alas kaki, baik di pasar domestik maupun internasional.

    – Industri alas kaki merupakan sektor yang kompetitif, baik dari pemain lokal maupun internasional. Persaingan harga dan kualitas yang ketat dapat menekan margin keuntungan perusahaan.

    – Kenaikan harga bahan baku, biaya energi, dan upah tenaga kerja dapat meningkatkan biaya produksi perusahaan, sehingga memaksa mereka untuk melakukan efisiensi, termasuk melalui pengurangan tenaga kerja.

    – Perubahan kebijakan pemerintah terkait dengan upah minimum, peraturan ketenagakerjaan, atau kebijakan impor dan ekspor juga dapat mempengaruhi kondisi industri alas kaki.

    – Faktor internal perusahaan, seperti masalah keuangan, restrukturisasi organisasi, atau perubahan strategi bisnis, juga dapat menjadi pemicu kebijakan PHK.

    Dalam kasus PT Yihong Novatex, meskipun pihak perusahaan mengaitkan PHK dengan aksi mogok kerja, tidak menutup kemungkinan bahwa faktor-faktor lain yang disebutkan di atas juga turut berperan dalam pengambilan keputusan tersebut. Perlu adanya investigasi lebih lanjut untuk mengetahui akar permasalahan yang sebenarnya.

    Secara ekonomi, PHK massal dapat meningkatkan angka pengangguran di daerah terdampak, menurunkan daya beli masyarakat, dan berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, hilangnya tenaga kerja terampil juga dapat mempengaruhi produktivitas dan daya saing industri secara keseluruhan.

    Perlindungan dan Hak Pekerja

    Dalam situasi PHK, penting bagi perusahaan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan hak-hak pekerja.

    Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur secara jelas mengenai prosedur PHK, hak-hak pekerja yang terkena PHK (seperti uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak), serta kewajiban perusahaan untuk melakukan perundingan dengan serikat pekerja atau perwakilan buruh sebelum mengambil keputusan PHK.

    Pemerintah daerah dan instansi terkait juga memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan dan pendampingan kepada para pekerja yang terkena PHK.

    Hal ini dapat dilakukan melalui program-program pelatihan keterampilan, bantuan mencari pekerjaan baru, atau pemberian bantuan sosial bagi mereka yang membutuhkan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Bansos Dicairkan Ponakan, Lansia di Bondowoso Tak Terima Haknya

    Bansos Dicairkan Ponakan, Lansia di Bondowoso Tak Terima Haknya

    Bondowoso (beritajatim.com) – Seorang lansia bernama Supatmi (80) asal Dusun Trebung, Desa Karanganyar, Kecamatan Tegalampel, Kabupaten Bondowoso, diketahui tidak lagi menerima bantuan sosial (bansos). Padahal namanya masih tercatat sebagai penerima aktif dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

    Fakta tersebut terungkap setelah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Bondowoso melakukan asesmen lapangan bersama sejumlah pihak pada Sabtu (5/4/2025).

    Tim terdiri dari pekerja sosial Dinsos, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), petugas Puskesmas Tegalampel, perangkat desa, dan media.

    Rumah Supatmi (80)

    Kepala Dinsos P3AKB Bondowoso, Anisatul Hamidah menjelaskan, Mbah Supatmi tercatat masih menerima bansos Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran (JKN PBI) dan sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Namun, dana BPNT yang seharusnya ia terima tidak sampai ke tangannya.

    “Status bantuannya masih aktif dan sudah realisasi. Tapi ternyata dicairkan oleh oknum anggota keluarganya sendiri, dan tidak diserahkan kepada yang bersangkutan,” ungkap Anisatul Hamidah kepada BeritaJatim.com, Minggu (6/4/2025).

    Dalam asesmen itu juga ditemukan bahwa Supatmi hidup sendiri di rumah yang sangat memprihatinkan. Rumah berdinding gedek bambu dan berlantai tanah tersebut nyaris roboh dimakan usia. Suaminya telah lama meninggal dan ia tidak memiliki anak.

    Meski hidup dalam kondisi serba kekurangan, Mbah Supatmi menolak untuk tinggal di panti jompo maupun menerima bantuan permakanan lansia.

    “Beliau masih ingin mandiri, ingin beraktivitas dan memasak sendiri. Kami sangat menghormati keinginan itu,” kata Anisatul.

    Program bedah rumah sempat ditawarkan namun Mbah Supatmi menolak. Alasannya karena merasa tidak mampu menyediakan konsumsi untuk para tukang selama proses pembangunan.

    Untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, Dinsos P3AKB mengusulkan sejumlah bantuan yang bisa segera disalurkan kepada Supatmi.

    Di antaranya berupa bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RST), sembako, sandang, alat kebersihan diri, alat masak, serta kasur dan selimut.

    “Kami juga telah melakukan mediasi bersama Kepala Desa dan pihak keluarga. Dari situ terungkap bahwa ponakan beliau sendiri yang mencairkan bantuan tersebut. Yang bersangkutan sudah mengakui perbuatannya,” ujar Anisatul.

    Dinsos P3AKB Bondowoso memastikan akan terus memantau kondisi Mbah Supatmi dan mengupayakan hak-haknya agar dapat kembali diterima dengan layak. (awi/but)

    INFOGRAFIS

    Identitas Penerima Bansos
    – Nama: Supatmi
    – Usia: 80 tahun
    – Alamat: Dusun Trebung, Desa Karanganyar, Kec. Tegalampel
    – Status: Masih masuk DTKS

    Program:
    – JKN PBI (aktif)
    – Sembako/BPNT (aktif tapi tidak diterima)

    Fakta Temuan Dinsos P3AKB Bondowoso
    – Bansos BPNT dicairkan oleh ponakan
    – Mbah Supatmi tidak menerima uang tersebut
    – Tinggal sendiri, tanpa anak, rumah tidak layak huni
    – Menolak tinggal di panti dan bantuan permakanan
    – Menolak bedah rumah karena tak mampu biayai konsumsi tukang

    Usulan Bantuan Mendesak
    1. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RST)
    2. Bantuan Sembako
    3. Sandang
    4. Alat kebersihan diri
    5. Alat masak
    6. Kasur dan selimut

    Kutipan Kepala Dinsos
    > “Status bantuannya masih aktif dan sudah realisasi. Tapi ternyata dicairkan oleh oknum keluarganya sendiri.”
    — Anisatul Hamidah, Kepala Dinsos P3AKB Bondowoso

  • Jumlah Pemudik Lebaran 2025 Turun, Masyarakat ‘Ngirit’ atau Ekonomi Lagi Sulit?

    Jumlah Pemudik Lebaran 2025 Turun, Masyarakat ‘Ngirit’ atau Ekonomi Lagi Sulit?

    Bisnis.com, JAKARTA – Pergerakan masyakarat pada mudik Lebaran 2025 turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan utamanya terjadi pada pengguna transportasi umum, sehingga turut berdampak pada perputaran ekonomi yang biasanya selalu mendapatkan momentum saat libur Lebaran.

    Adapun, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat arus mudik Lebaran 2025 dimulai pada 21 Maret 2025 hingga 11 April 2025. Puncak arus mudik pun terjadi pada 28 Maret 2025, sedangkan puncak arus balik diprediksi jatuh pada esok hari atau 6 April 2025.

    Pada puncak arus mudik atau H-3 Idulfitri, pergerakan masyarakat harian di sejumlah moda transportasi sempat mencapai level tertingginya selama masa angkutan Lebaran 2025. Pergerakan tertinggi berada di moda angkutan udara atau pesawat yang mencapai 303.468 penumpang.

    Kemudian, penumpang angkutan penyeberangan tercatat menyentuh level 297.342 penumpang dan kereta api sebanyak 247.611 penumpang. Adapun angkutan laut sekitar 115.993 penumpang.

    Perbedaan hanya ada pada angkutan bus di mana pergerakan tertinggi jatuh pada H-4 Idulfitri atau 27 Maret 2025 sebesar 300.793 orang.

    Adapun sampai dengan H+1 Idulfitri atau 1 April 2025, jumlah penumpang angkutan umum secara akumulasi tercatat turun apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun ini, jumlah penumpang angkutan umum secara akumulasi sejak 21 Maret-1 April 2025 baik kereta api, udara, laut, penyeberangan dan bus sebesar 12,1 juta penumpang.

    Jumlah itu turun dari akumulasi 2024 yakni 12,5 juta penumpang atau terjadi penurunan sebesar 3,57%. Penurunan utamanya terjadi pada moda angkutan laut, penyeberangan dan bus. Moda kereta api dan udara tercatat masih naik dari periode 2024.

    Berbeda dengan moda angkutan umum, jumlah pemudik dengan moda angkutan pribadi pada 2025 masih tercatat naik dari 2024. Berdasarkan data yang dihimpun posko Angkutan Lebaran Kemenhub, jumlah penumpang angkutan pribadi dari 21 Maret hingga 1 April 2025 tercatat sebanyak 47,1 juta orang atau naik dari tahun sebelumnya 44,1 juta. Kenaikan itu sebesar 6,85%.

    Penurunan jumlah pemudik sebelumnya telah terlihat dari survei Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kemenhub bersama dengan Badan Litbang Kompas. Pada Idulfitri 2025, potensi pergerakan diprediksi sebanyak 146,48 juta jiwa.

    Angka prediksi itu turun dari angka prediksi Lebaran 2024 yang mencapai 193 juta pemudik. Bahkan, angka realisasinya jauh lebih tinggi yakni mencapai sekitar 242 juta orang.

    Adapun Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengamini penurunan jumlah pemudik tahun ini. Dia menilai penurunan utamanya terjadi pada angkutan bus, sebagaimana terlihat di empat terminal seperti Pulo Gebang, Tanjung Priok, Kalideres dan Poris.

    Menurut Djoko, pemudik banyak yang masih memilih moda sepeda motor. Dia juga melihat tren yang berbeda tahun ini, di mana masyarakat mudik tanpa dibarengi dengan belanja.

    “Bisa juga orang mudik yang penting kumpul tetapi tidak belanja. Buktinya di daerah juga kuliner-kuliner tidak seramai dulu, hotel-hotel juga enggak marak,” ujarnya kepada Bisnis, Sabtu (5/4/2025).

    Djoko memandang penurunan jumlah pemudik turut disebabkan oleh faktor ekonomi. Misalnya, kalangan aparatur sipil negara (ASN) menahan belanjanya saat mudik Lebaran karena penghasilannya yang tidak setinggi dulu lagi.

    Hal itu diketahui lantaran efisiensi anggaran pemerintahan yang diberlakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025 yang memerintahkan kementerian/lembaga untuk melakukan efisiensi anggaran kementerian.

    Konsekuensinya, kata Djoko, ASN yang biasanya mendapatkan tambahan penghasilan dari seminar, diskusi maupun dinas ke luar kota kini harus menahan belanja saat momen Lebaran.

    “Hanya dapat gaji saja. Ya terus mau apa? Berat mereka itu. Kalau pejabatnya eselon 2 dan 3 dapat tunjangan. Apalagi eselon 1. Coba yang staf-stafnya, belum lagi [swasta, red] yang kena PHK atau yang honorer-honorer itu. Terasa mereka,” terang akademisi Universitas Unika Soegijapranata itu.

    Pengusaha Buka Suara

    Kalangan pengusaha pun turut melihat adanya penurunan jumlah pemudik dan potensi penurunan perputaran uang saat Lebaran 2025, apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya.

    Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengakui bahwa perekonomian masyarakat saat momentum Idulfitri 2025 tidak sebesar saat Idulfitri tahun-tahun sebelumnya. Hal itu kendari momentum pergerakan ekonomi Lebaran tetap terjadi utamanya di sektor-sektor seperti transportasi, makanan dan minuman serta restoran.

    “Jadi dengan sendirinya ada penurunan dari momentum Lebaran yang biasanya selalu ada peningkatan. Mungkin lebaran tahun ini tetap ada peningkatan, tetapi tidak sebesar seperti biasanya,” ujarnya kepada wartawan pada sela-sela acara gelar griya Idulfitri 2025 di rumah dinas Menteri Investasi dan Hilirisasi, Jakarta, Selasa (1/4/2025).

    Shinta juga memandang bahwa perekonomian domestik saat Idulfitri tahun ini juga tidak sebesar biasanya karena adanya faktor global.

    CEO Sintesa Group itu juga menggarisbawahi upaya pemerintah dalam memberikan insentif berupa diskon untuk tiket pesawat maupun retail.

    “Itu terus digenjot, jadi walaupun mungkin tidak sekuat seperti biasa itu tetap dilakukan untuk meningkatkan lebih banyak lagi peningkatan dari pada promosi,” ucapnya.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang menyebut perputaran uang selama libur Idulfitri 1446 Hijriah diprediksi menurun seiring dengan jumlah pemudik yang turun.

    Prediksi itu didasarkannya pada survei potensi pemudik pada Idulfitri 2025 dan 2024.

    Sarman mencatat, apabila tahun lalu asumsi perputaran uang selama Idulfitri 2024 mencapai Rp157,3 triliun, maka asumsi perputaran uang libur Idulfitri tahun ini diprediksi mencapai Rp137,9 triliun.

    Sarman menjelaskan, prediksi tersebut dihitung dari jumlah pemudik tahun ini sejumlah 146,48 juta orang atau setara dengan 36,26 juta keluarga dengan asumsi per keluarga 4 orang. Apabila rata-rata keluarga membawa uang sebesar Rp3,75 juta, maka potensi perputaran uang diprediksi sebesar Rp137,9 triliun.

    “Jumlah ini masih berpotensi naik, angka rata-rata per keluarga diambil angka yang minimal dan moderat. Jika per keluarga membawa rata-rata Rp4 juta maka potensi perputaran bisa mencapai Rp145 triliun,sehingga potensi perputaran di kisaran Rp137 triliun-Rp145 triliun,” terangnya dalam keterangan tertulis.

    Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto membantah prediksi adanya penurunan geliat ekonomi pada Lebaran 2025 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sebab, menurutnya pemerintah telah menggelontorkan berbagai program maupun bansos untuk menggerakkan ekonomi dan daya beli masyarakat.

    Airlangga menilai geliat ekonomi pada Lebaran tahun sebelumnya turut didongkrak oleh Pilpres dan Pileg. Untuk itu, dia memprediksi pergerakan ekonomi Lebaran tahun ini cenderung moderat, bukan turun.

    “Lebaran tahun sebelumnya ada Pilpres dan Pileg, jadi beda. Moderat,” katanya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/3/2025).

    Sementara itu, pemerintah menyatakan bakal memastikan kelancaran dan keselamatan arus balik Lebaran 2025. Persiapan sudah dilakukan termasuk menyediakan opsi Work From Anywhere (WFA) untuk ASN agar bisa mengurai kepadatan arus balik yang diprediksi memuncak esok hari, Minggu (6/4/2025).

    “Kami akan mengelola arus balik semaksimal mungkin, seperti halnya arus mudik kemarin. Pelaksanaan arus mudik menjadi catatan dan pembelajaran dalam menyiapkan arus balik. Persiapan sarana dan prasarana tidak ada yang berubah. Kami juga tetap bersiap mengantisipasi penumpukan kendaraan pada waktu-waktu tertentu,” ujar Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhy di Jakarta, Jumat (4/4/2025), dikutip dari siaran pers.

  • Curhat Pilu Emen, Seumur Hidup Jadi Sopir Angkot Baru Terima Bansos tapi Dipalak Oknum Dishub Bogor

    Curhat Pilu Emen, Seumur Hidup Jadi Sopir Angkot Baru Terima Bansos tapi Dipalak Oknum Dishub Bogor

    TRIBUNJAKARTA.COM – Malang nian nasib Emen dan sejumlah sopir angkot di Kabupaten Bogor.  

    Mereka belakangan viral usai menjadi korban pemalakan dari sejumlah pihak. 

    Uang kompensasi yang semestinya diterima secara penuh justru malah main disunat oleh oknum-oknum pemerintah. 

    Padahal, bagi Emen, bantuan itu baru pertama kali dirasakannya selama menjadi sopir angkot. 

    “Saya pribadi terimakasih banyak pak, seumur hidup saya jadi sopir angkot baru pertama kali dapat duit dari pemerintah,” ujar Emen menumpahkan curahan hatinya kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi melalui video call pada 3 April 2025. 

    Namun, ada saja oknum pemerintah yang ‘nakal’ meminta jatah dari para sopir angkot itu. 

    Bantuan berupa uang tunai sebesar Rp 1 juta dan paket makanan pokok dengan nominal senilai Rp 500 ribu tak diterima secara penuh. 

    “Uang yang Rp 1 juta itu diminta Rp 200 ribu sebagai bentuk uang keikhlasan,” ujarnya. 

    Kepada Dedi Mulyadi, Emen curhat bahwa uang itu diberikan kepada tiga pihak, oknum Dishub, Organda dan KKSU. 

    Emen pun blak-blakan menyebut nama Nandar sebagai sosok yang meminta jatah kepada para sopir. 

    “Saya aja komunitas ada 20, nyerahin 4 juta. Itu buat KKSU, Organda sama Dishub (Kabupaten Bogor),” jelasnya.

    Mendengar curahan hati sopir angkot, Dedi Mulyadi menyebut tindakan tersebut merupakan bentuk premanisme.

    Ia bakal menindak tegas pelaku yang berani meminta jatah kepada para sopir. 

    Bantahan dishub

    Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menegaskan bahwa pemotongan uang kompensasi bagi sopir angkot di kawasan Puncak Bogor, bukan dilakukan oleh petugas Dishub, melainkan bentuk keikhlasan dari para sopir sendiri.

    Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Kabupaten Bogor, Dadang Kosasih, menyebut bahwa tidak ada paksaan dalam pemberian uang tersebut.

    Menurutnya, para sopir awalnya secara sukarela menyerahkan uang kepada Kelompok Koperasi Serba Usaha (KKSU).

    “Tadinya sopir memberikan seikhlasnya ke KKSU, tetapi kemudian berkembang, ada pemotongan Rp 200.000,” kata Dadang saat ditemui di Pos Dishub Gadog, Puncak Bogor, Jumat (4/4/2025).

    Ia menjelaskan bahwa simpang siur informasi di media sosial yang menyebut adanya pemotongan oleh Dishub atau Organda tidak benar.

    Hal tersebut, menurutnya, terjadi karena miskomunikasi antar pihak.

    “Terkait informasi yang di luar yang simpang siur dalam artian dari mulai Organda, Dishub, dengan KKSU, dan pemilik kendaraan kita sudah sepakat bahwa yang tersampaikan oleh kemarin di sampaikan ke Gubernur itu sama sekali tidak benar. Hal ini karena mis komunikasi,” ujarnya.

    Dishub mengeklaim telah menuntaskan persoalan tersebut dengan membantu proses pengembalian uang yang sempat dipotong.

    Total dana sebesar Rp 11,2 juta yang sebelumnya dikumpulkan dari para sopir telah dikembalikan sepenuhnya.

    “Sekarang hari ini kita sudah saksikan semua bahwa yang potongan Rp 200.000, Rp 100.000, dan Rp 50.000, yang jumlahnya Rp 11,2 juta sudah diserahkan kembali ke sopir. Ini murni dari KKSU langsung yang kemarin ada pungutan itu ternyata itu keikhlasan dari sopir,” ujar Dadang.

    Sebelumnya diberitakan, sejumlah sopir angkot di Bogor menyampaikan keluhannya kepada Gubernur Jabar Dedi Mulyadi karena uang kompensasi agar tidak beroperasi selama arus mudik dan balik Lebaran 1446 Hijriah dipotong sebesar Rp 200.000 per kepala oleh oknum petugas.

    Dedi Mulyadi memberikan uang kompensasi kepada sopir angkot, kusir delman, penarik becak hingga pengemudi ojek sebesar Rp 3 juta per orang.

    Kompensasi itu diberikan dalam dua tahap dengan rincian, uang tunai Rp 1 juta dan paket sembako senilai Rp 500.000 yang dibagikan dua tahap, sebelum dan sesudah Lebaran.

    Dedi meminta, para sopir angkot tidak perlu khawatir karena dirinya akan mengganti kerugian akibat ulah oknum petugas Dishub Organda dan KKSU.

    “Untuk sopir angkot yang dipotong jangan cemas ya, saya akan siapkan Rp 200.000 lagi sebagai uang pengganti,” ujarnya dalam rekaman yang video yang diterima Kompas.com, Jumat (4/4/2025).

    Dedi juga akan membawa kasus pemotongan uang yang dilakukan oleh oknum petugas Organda dan KKSU ini ke ranah hukum.

    Bakal tindak tegas

    Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengungkapkan alasan dirinya membawa kasus pemotongan uang kompensasi sejumlah sopir angkot oleh oknum petugas Dishub, Organda, dan KKSU ke aparat yang berwenang.

    Dia mengaku tidak menyukai segala bentuk premanisme dalam bentuk apa pun yang membuat masyarakat merugi, dalam hal ini kepada sejumlah sopir angkot di Kabupaten Bogor.

    Ia khawatir, perilaku premanisme yang dilakukan oleh oknum petugas ini akan terus berulang di masa depan, sehingga makin banyak pihak yang dirugikan atas perilaku tidak terpuji ini.

    “Bahwa proses hukum harus berjalan, karena saya tidak suka hal-hal yang bersifat premanisme dan saya tidak suka uang kecil dipotong lagi,” ujar Dedi, dalam keterangan video yang diterima Kompas.com, Jumat (4/4/2025).

    Menurut Dedi, proses hukum harus ditegakkan sebagai pembelajaran bagi semua pihak agar tidak ada lagi tindak premanisme dalam bentuk apa pun.

    Selain itu, hal tersebut juga sebagai bentuk keadilan bagi sejumlah sopir angkot yang dirugikan atas tindakan pungutan liar (pungli) oleh oknum petugas Dishub, Organda, dan KKSU.

    Dedi juga berjanji akan mengganti uang yang disunat sebesar Rp 200.000 kepada para sopir angkot yang menjadi korban.

    “Aspek hukum berjalan, (oknum petugas) tidak akan bisa mengembalikan uang Rp 200.000. Tapi, Rp 200.000 dikembalikan oleh saya dan kemudian hukumnya tetap berjalan. Itu namanya adil,” tutur Dedi.

    Dia menyebut, pemotongan uang tersebut sangat membebani para sopir angkot. Bahkan, uang sebesar Rp 200.000 bisa untuk mencukupi makan keluarga sopir angkot selama empat hari.

    “Rp 200.000 berarti bagi mereka (sopir angkot), artinya bahwa untuk mencukupi kehidupan selama empat hari. Ibu-ibunya masak senilai Rp 50.000 per hari,” kata dia.

     

  • Anggota DPR Bilang Mudik 2025 Paling Lancar, Ya Orang Jumlah Pemudiknya Turun Hampir 50 Juta Orang

    Anggota DPR Bilang Mudik 2025 Paling Lancar, Ya Orang Jumlah Pemudiknya Turun Hampir 50 Juta Orang

    PIKIRAN RAKYAT – Mudik Lebaran 2025 dinilai sebagai salah satu yang paling lancar dalam dua dekade terakhir oleh Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman. Namun, di balik pujian terhadap kelancaran arus mudik ini, tersimpan fakta mencemaskan: jumlah pemudik anjlok hingga hampir 50 juta orang dari tahun sebelumnya.

    Apakah kelancaran ini semata hasil rekayasa lalu lintas yang brilian, atau pertanda perlambatan ekonomi yang makin dalam?

    Klaim “Terlancar Sejak Tahun 2000”

    Dalam sebuah keterangan tertulis, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengapresiasi sinergi antara berbagai instansi pemerintah yang membuat arus mudik tahun ini berjalan tanpa hambatan besar.

    “Kita menjadi saksi bahwa ini salah satu pengaturan mudik terlancar sejak tahun 2000. Bukan hanya di Merak, tapi di Banten, bahkan seluruh Indonesia mudik tahun ini lancar,” ungkapnya pada Selasa 1 April 2025 di Jakarta.

    Dia menyebut kelancaran ini tak lepas dari kerja keras Korlantas Polri, jajaran kepolisian daerah, Kementerian Perhubungan, PT ASDP, serta dukungan lembaga-lembaga terkait. Habiburokhman menambahkan bahwa rekayasa lalu lintas dan pemantauan kendaraan secara real-time berhasil mencegah kepadatan seperti tahun-tahun sebelumnya.

    Namun, klaim ini langsung mengundang perhatian setelah fakta lain mencuat: total pemudik Lebaran 2025 turun drastis dibandingkan tahun lalu.

    Anjlok 50 Juta Pemudik: Apa Penyebabnya?

    Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan mencatat bahwa jumlah pemudik tahun ini hanya sekitar 146,48 juta orang, turun 24,34% dari 193,6 juta orang pada Lebaran 2024. Ini berarti hampir 50 juta orang batal mudik tahun ini.

    Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub, Budi Rahardjo, membenarkan penurunan ini. Namun, ia menyebut bahwa studi yang dilakukan tidak berfokus pada penyebabnya.

    Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar, mengungkapkan bahwa penurunan ini bukan tanpa alasan. Ia mengidentifikasi beberapa faktor utama:

    1. Daya Beli yang Merosot

    Harga kebutuhan pokok yang terus naik, dari tiket transportasi hingga bahan pangan, memukul daya beli masyarakat. Banyak warga memilih bertahan di kota karena tidak mampu menanggung biaya mudik dan balik.

    2. Gelombang PHK

    Tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) turut berkontribusi besar. Sepanjang 2024, sekitar 80.000 pekerja kehilangan pekerjaan, terutama di sektor manufaktur.

    3. Stagnasi Upah dan Ketidakpastian Usaha

    Upah yang tak kunjung naik membuat masyarakat makin selektif dalam pengeluaran. Sementara, pelaku usaha kecil dan informal memilih menahan diri dari mudik agar modal tidak habis.

    4. Pemangkasan Bantuan Sosial

    Bantuan sosial turun dari Rp168 triliun menjadi Rp140 triliun. Padahal, menurut Askar, bansos sering menjadi “napas terakhir” masyarakat untuk bisa mudik.

    “Dalam situasi sekarang, uang dari bantuan sosial bisa dipakai untuk mudik. Kalau bansos turun, mereka makin sulit,” ucap Askar.

    Wajah Nyata di Balik Angka

    Penurunan jumlah pemudik bukan hanya soal statistik, tetapi kisah nyata ribuan orang yang tak lagi mampu pulang kampung. Seperti Supriyono, buruh pabrik yang terkena PHK setelah perusahaannya dinyatakan pailit. Gajinya belum dibayar selama 10 bulan, dan pesangon sebesar Rp100 juta belum juga diterima.

    “Tahun ini betul-betul masa paling sulit buat saya sekeluarga. Biasanya selalu pulang kampung ke Kebumen, tapi sekarang benar-benar enggak bisa,” ujar Supriyono.

    Kisah lain datang dari Hamidah, perantau dari Lampung yang kehilangan pekerjaan di sektor konveksi.

    “Enggak mungkin pulang enggak bawa apa-apa. Malu. Lagipula saya enggak mau merepotkan orang kampung,” katanya.

    Keduanya bukan sekadar statistik. Mereka adalah cerminan wajah rakyat yang kian terpinggirkan oleh tekanan ekonomi.

    Implikasi Ekonomi: Ketimpangan dan Penurunan Konsumsi

    Menurut Askar, penurunan jumlah pemudik adalah indikator bahaya bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Penurunan pemudik itu berdampak pada pengurangan ketimpangan ekonomi. Uang dari kota ke desa jadi berkurang. Banyak daerah yang tergantung pada momen ini untuk menggerakkan ekonomi lokal,” katanya.

    Tidak hanya itu, kegiatan amal dan infak masjid di kampung juga berkurang drastis. Begitu juga pekerjaan musiman yang biasa muncul saat Lebaran, dari pedagang makanan hingga jasa transportasi lokal.

    “Kalau perantau enggak pulang ya pendapatan mereka kecil. Padahal ini salah satu momen yang bisa mengurangi kemiskinan,” ujar Askar.

    Pemerintah: “Perputaran Uang Masih Moderat”

    Sementara itu, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa perputaran uang saat Lebaran 2025 tetap dalam tingkat moderat, meski turun dari tahun lalu.

    “Lebaran tahun sebelumnya ada Pilpres dan Pileg, jadi berbeda. Sekarang tetap moderat karena bansos juga sudah jalan,” ujar Airlangga, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari BBC.

    Namun, data dari Kadin Indonesia menunjukkan sebaliknya. Perputaran uang diperkirakan hanya Rp137,97 triliun, turun 12,3% dari tahun lalu yang mencapai Rp157,3 triliun.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Ekonomi Lesu, Jumlah Pemudik Lebaran pun Anjlok

    Ekonomi Lesu, Jumlah Pemudik Lebaran pun Anjlok

    JAKARTA – Tantangan ekonomi yang dialami masyarakat Indonesia, khususnya kelas menengah, membuat perputaran uang selama libur Lebaran 2025 turun dibandingkan periode yang sama tahun lalu. 

    Tradisi pulang kampung atau mudik yang biasa dilakukan jutaan orang Indonesia tak semeriah tahun-tahun sebelumnya. 

    Hal ini tercermin dari data Sistem Informasi Angkutan dan Sarana Transportasi Indonesia (Siasati) yang menunjukkan akumulasi pergerakan penumpang dari lima moda transportasi umum hingga H-3 Lebaran sebesar 6,75 juta orang atau turun 4,8 persen dari tahun lalu. 

    Penurunan paling tajam terjadi pada moda bus antarkota antarprovinsi (AKAP) yaitu sebesar 10,2 persen. Moda pesawat terbang yang turun 6,8 persen, dan kapal laut 4,8 persen.

    Suasana di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, saat momen libur di hari ketiga Lebaran Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, Rabu (2/4/2025).  (ANTARA/Sri Dewi Larasati)

    Data serupa juga disampaikan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada Selasa (1/4/2025), yang menyebut hanya sekitar 146,48 juta orang yang melakukan perjalanan mudik Lebaran 2025. Angka ini turun sekitar 24 persen dibandingkan musim mudik tahun lalu yang mencapai 193,6 juta orang atau sekitar 71, 7 persen dari total penduduk Indonesia. 

    Situasi Ekonomi Nasional

    Penurunan jumlah pemudik tahun ini disebut berkaitan dengan situasi ekonomi nasional yang sedang tidak baik-baik saja. Mulai dari tingginya angka pemutusan hubungan kerja, sampai kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

    Pengamat ekonomi sekaligus Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto menyebut salah satu penyebab menurunnya jumlah pemudik tahun ini karena daya beli melemah. 

    “Faktor pemicunya tentu karena daya beli yang melemah. Masyarakat banyak yang pendapatannya turun, bahkan juga ter-PHK, sehingga ada yang sebagian kemudian tidak memutuskan untuk mudik karena mungkin keterbatasan dari anggaran,” jelas Eko.

    Petugas kepolisian dan dishub mengatur lalulintas saat diberlakukan sistem one way atau satu arah di Jalur Selatan Lingkar Gentong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu (29/3/2025). (ANTARA FOTO/Adeng Bustomi/wpa/aa)

    Indonesia diguncang masalah ekonomi setidaknya sejak pertengahan tahun lalu. Daya beli masyarakat anjlok yang ditandai dengan deflasi selama lima bulan beruntun sejak Mei sampai September 2024.  

    Deflasi kembali terjadi pada Februari atau satu bulan sebelum Ramadan, periode di mana tingkat konsumsi masyarakat biasanya melonjak tajam. 

    “Daya beli masyarakat lagi sulit-sulitnya. Kenaikan harga-harga kebutuhan pokok sampai layanan jasa seperti tiket bus, kereta, bahkan pesawat sudah pasti memengaruhi,” jelas Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Media Wahyudi Askar. 

    Perputaran Uang Rendah

    Penurunan tidak hanya terlihat dari mobilitas masyarakat di musim mudik Lebaran, tetapi juga tercermin dalam perputaran ekonomi. 

    Menurut catatan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) total transaksi selama mudik 2025 hanya menyentuh angka Rp137,975 triliun, lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp157,3 triliun. 

    “Jika tahun lalu asumsi perputaran uang selama Idulfitri 2024 mencapai Rp157,3 triliun,maka asumsi perputaran tahun ini diprediksi mencapai Rp137,975 triliun, turun 12,28%,” tutur Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang dalam rilisnya. 

    Penurunan daya beli masyarakat, kata Askar, tak bisa dipisahkan dari tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di berbagai sektor.

    Warga membeli sayuran di sebuah stan yang menjual produk pertanian di Kantor Dinas Pangan dan Hortikultura Jawa Barat di Bandung, Jawa Barat, Jumat (21/3/2025). (ANTARA/Raisan Al Farisi/nz)

    Industri manufaktur, teknologi, perbankan, pengolahan, jasa, hingga ritel termasuk yang paling banyak menyumbang PHK. 

    Kurang lebih 80 ribu orang mengalami PHK sepanjang 2024, menurut catatan Kementerian Ketenagakerjaan. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berkisar 60 ribu orang. 

    “Saat orang di-PHK mereka pasti menyimpan uangnya untuk membeli yang penting-pentng saja kan? Imbuh Askar. 

    Selain PHK, ketidakpasian usaha dan upah yang stagnan juga ikut memengaruhi rendahnya angka pemudik tahun ini.

    Terakhir, dijelaskan Askar, bantuan sosial untuk masyarakat kelas bawah juga ikut menurun. Menurut pengamatan CELIOS bantuan ini turun sekitar 16 persen atau dari Rp168 triliun tahun lalu menjadi Rp140 triliun tahun ini. 

    Padahal bansos ini menjadi napas masyarakat bertahan hidup. Bantuan ini pula yang digunakan untuk menjalankan usaha di kota masing-masing. 

    “Dalam situasi sekarang, uang dari bantuan sosial bisa dipakai untuk mudik,” pungkasnya.

  • Jabar Terangi Lebih Banyak Desa, Target Sambungan Listrik 125.274 pada 2025

    Jabar Terangi Lebih Banyak Desa, Target Sambungan Listrik 125.274 pada 2025

    JABAR EKSPRES – Jawa Barat akan semakin terang di 2025, berkat peningkatan target pemasangan listrik desa yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Jabar.

    Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) Jabar awalnya menargetkan pemasangan listrik untuk 3.403 Kepala Keluarga (KK) di 55 desa dan kelurahan, tersebar di 18 kabupaten/kota.

    Target ini awalnya dipatok dalam APBD 2025, namun seiring dengan dilantiknya Gubernur Dedi Mulyadi, terjadi realokasi anggaran.

    BACA JUGA: Puncak Arus Balik 2025, Polisi Siapkan Rekayasa Lalin di Jalur Padat

    Beberapa program dipangkas dan dialihkan untuk program-program prioritas, termasuk peningkatan pemasangan listrik di wilayah pelosok.

    Dengan tambahan anggaran, DESDM mendapatkan alokasi dana tambahan untuk mencapai target yang lebih besar.

    “Anggaran soal listrik naik, dari yang sebelumnya sekitar Rp 20-30 miliar jadi Rp 350 miliar,” kata Gubernur Jabar Dedi Mulyadi.

    BACA JUGA: Weekend Terakhir Libur Lebaran, Masyarakat masih Padati Jalur menuju Lembang 

    Hasilnya, target sambungan listrik di Jabar pun meningkat menjadi 125.274 sambungan.

    Rinciannya, 3.403 sambungan akan diberikan sebagai bantuan sosial (bansos), sementara 121.871 sambungan lainnya akan disalurkan dalam bentuk barang.

    Tambahan target ini bertujuan untuk menuntaskan jumlah rumah yang belum teraliri listrik di 1.737 desa dan kelurahan di 26 kota/kabupaten di Jabar.

    Tercatat, sebanyak 7.217 rumah memang belum teraliri listrik, sedangkan 114.654 lainnya masih menggunakan aliran listrik dari rumah tetangga.(Son)

  • Dolar AS Diramal Makin Perkasa, Tembus Rp 17.000

    Dolar AS Diramal Makin Perkasa, Tembus Rp 17.000

    Jakarta –

    Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) diproyeksikan semakin melemah. Dolar AS diperkirakan semakin menguat hingga mencapai level Rp 17.000.

    Sebagai informasi, berdasarkan data Bloomberg, Jumat (4/4/2025), dolar AS berada pada level Rp 16.745 atau naik 33 poin (0,20%) pada pukul 09.06 WIB. Dolar AS dibuka di level Rp 16.718.

    Pengamat mata uang Ibrahim Assuabi mengatakan dolar AS bisa mencapai level Rp 17.000.

    Trump diketahui mengumumkan kebijakan tarif resiprokal kepada sejumlah negara. Indonesia menjadi salah satu negara yang terkena kebijakan tersebut dengan tarif impor sebesar 32%. Menurut Ibrahim, kebijakan tersebut memang berdampak pada pelemahan nilai tukar mata uang dunia, tidak hanya di Indonesia.

    “Kemungkinan besar kalau standarnya Rp 16.900 tembus, kemungkinan di Rp 17.000. Ya itu syaratnya itu ya di Rp 16.900 kena dulu. Untuk saat ini pelemahan mata uang rupiah itu disebabkan oleh perang dagang. Harus diingat, jadi kalau dulu sebelum ada perang dagang, fluktuasi dolar ini sangat berpengaruh terhadap pelemahan penguatan maupun pelemahan mata uang rupiah, tetapi pas terjadi perang dagang, apalagi tanggal 2 April itu dimulainya itu biaya impor tambahan,” kata Ibrahim kepada detikcom, Jumat (4/4/2025).

    Ibrahim menyebut pemerintah seharusnya telah memiliki solusi untuk meredam pelemahan mata uang rupiah. Hal ini dapat dilihat dari beberapa bulan terakhir di mana nilai tukar rupiah sempat menguat kemudian tak berlangsung lama kembali melemah.

    Ibrahim berharap agar nilai tukar rupiah tidak sampai di level Rp 16.900. Apabila mencapai angka tersebut, bukan tidak mungkin nilai Rupiah semakin melemah hingga Rp 17.000.

    “Pemerintah pun juga, ini tadi pemerintah Bank Indonesia harus terus di pasar, melakukan intervensi di pasar, bekerja dengan OJK, melakukan lelang obligasi, kemudian valuta asing di pasar Domestic Non Deliverable Forward (DNDF),” jelas dia.

    Selain itu, Ibrahim menyebut pemerintah harus mengelontorkan stimulus kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi-koperasi dalam negeri agar tetap menggeliat. Kemudian, stimulus itu juga diberikan ke masyarakat untuk meningkatkan daya beli, seperti bansos dan BLT.

    “Jadi pemerintah ini sudah harus bekerja sampai saat ini dan yang terakhir itu harus mencari eksportir terbaru di negara-negara anggota BRICS maupun di luar anggota BRICS. Supaya apa? Supaya bisa menyeimbangkan antara geopolitik yang terus memanas, kemudian tensi perang dagang yang juga terus berlanjut, cara-cara untuk membenahnya seperti itu,” tambah dia.

    Senada, Pengamat Pasar Uang Ariston Tjendra mengatakan kebijakan tarif impor oleh Trump memberikan tekanan nilai mata uang, termasuk rupiah. Meski begitu, Trump membuka ruang untuk negosiasi ulang. Hal ini ditanggapi positif oleh pasar sehingga penguatan dolar AS terhadap nilai tukar lainnya, termasuk rupiah bisa tertahan.

    “Tapi meskipun demikian, rupiah masih rawan melemah dengan sedikit saja isu negatif. Sementara rupiah masih bisa melemah ke arah Rp 16.800-17.000 dengan potensi menguat ke arah 16.300-16.200,” kata Ariston kepada detikcom.

    Untuk itu, Ariston berharap pemerintah dapat mengatasi isu ini dengan baik, seperti negosiasi. Menurut dia, hal tersebut dapat memberikan sentimen positif untuk rupiah setidaknya dalam jangka pendek.

    Selain itu, Ariston menilai pemerintah harus bisa mengelola isu internal seperti penurunan daya beli, pemutusan hubungan kerja (PHK), defisit anggaran agar tingkat keyakinan investor meningkat sehingga bisa mendukung penguatan rupiah.

    “BI tentu saja diharapkan bisa menahan pelemahan rupiah dengan intervensi-intervensinya dan untuk sementara tidak mengeluarkan kebijakan moneter yang longgar untuk menjaga nilai tukar rupiah,” imbuh dia.

    (acd/acd)

  • Bansos PKH 2025 Tahap 2 Segera Cair, Jadwal Lengkap di Sini

    Bansos PKH 2025 Tahap 2 Segera Cair, Jadwal Lengkap di Sini

    JABAR EKSPRES – Setelah momen Idulfitri berlalu, ribuan keluarga penerima manfaat (KPM) kini menanti dengan penuh harap kelanjutan pencairan bantuan sosial (bansos) dari pemerintah. Salah satu program yang paling ditunggu adalah Program Keluarga Harapan (PKH), yang pada tahun 2025 ini telah memasuki jadwal pencairan tahap kedua.

    Lantas, kapan tepatnya bansos PKH 2025 tahap 2 akan mulai cair? Bagaimana pula cara memastikan apakah Anda termasuk penerima bantuan? Berikut ini informasi lengkap mengenai jadwal pencairan, proses verifikasi, hingga cara cek status penerima PKH 2025 tahap 2.

    Baca juga : Update Pencairan Bansos PKH dan BPNT 

    Menurut informasi terbaru dari Kementerian Sosial (Kemensos), pencairan dana PKH tahap 2 dijadwalkan berlangsung antara bulan April hingga Juni 2025. Berdasarkan pola penyaluran pada tahun-tahun sebelumnya, proses verifikasi dan pemutakhiran data dimulai sejak pertengahan April. Dengan demikian, pencairan dana bantuan diperkirakan mulai dilakukan pada akhir April hingga awal Mei 2025.

    Adapun penyaluran dana akan dilakukan melalui berbagai mitra resmi pemerintah, seperti Bank BRI, BNI, Mandiri, BSI, serta PT Pos Indonesia. Oleh karena itu, KPM diimbau untuk secara berkala memantau informasi dari instansi terkait agar tidak ketinggalan kabar penting.

    Setiap tahap penyaluran bansos selalu diawali dengan proses verifikasi untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Petugas dari Kemensos bersama pendamping PKH akan melakukan verifikasi lapangan (ground checking) secara langsung.

    Baca juga : Cek 3 Kelompok KPM Ini Bisa Dapat Bansos PKH dan BPNT

    Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam verifikasi antara lain:

    Kondisi Tempat Tinggal

    Lokasi dan kondisi rumah diperiksa untuk menilai kelayakan sebagai penerima bantuan.

    Status Ekonomi dan Kepemilikan Aset

    Informasi mengenai penghasilan, kepemilikan kendaraan bermotor, tanah, hingga peralatan elektronik menjadi bahan evaluasi.

    Daya Listrik di Rumah

    Daya listrik lebih dari 1.300 watt kerap menjadi indikator bahwa rumah tangga tersebut tergolong mampu dan mungkin tidak lagi berhak menerima bantuan.

    Jika dalam proses verifikasi ditemukan bahwa seorang penerima sudah tergolong sejahtera, bantuannya bisa dialihkan ke keluarga lain yang lebih membutuhkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan keadilan dan ketepatan sasaran dari program bansos.