Topik: Bantuan Sosial

  • Kapan Bansos BPNT April 2025 Cair, Simak Cara Cek Penerimanya

    Kapan Bansos BPNT April 2025 Cair, Simak Cara Cek Penerimanya

    Liputan6.com, Bandung – Bantuan sosial atau bansos merupakan salah satu program yang biasanya dibuat oleh pemerintah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan mulai dari masyarakat miskin, rentan, hingga tidak mampu.

    Selain itu, jenis bansos bisa berbeda-beda mulai dari bansos uang tunai, barang, hingga jasa. Adapun pada bulan April 2025 Pemerintah Indonesia menyalurkan beberapa jenis bantuan sosial kepada keluarga penerima manfaat (KPM).

    Bantuan tersebut di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Sosial Khusus untuk Lansia, hingga Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

    Sebagai informasi, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan salah satu bantuan yang bertujuan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangannya. Bantuan ini diberikan kepada penerima yang terdaftar dengan nominal Rp200 ribu per bulan.

    Kemudian bantuannya diberikan setiap tiga bulan sekali sehingga total bantuan yang diterima dalam tiga bulan adalah sekitar Rp600 ribu. Para penerima yang mendapatkan bantuan ini biasanya bisa membeli bahan pangan di e-warung yang telah disediakan.

    Jadwal pencairan BPNT dilakukan secara bertahap dengan tahapan 1 pada bulan Januari-Maret, tahap 2 pada April-Juni, dan Tahap 3 pada bulan Juli-September. Sementara itu, bagi masyarakat yang ingin memeriksa apakah termasuk penerima BPNT bisa dilakukan secara online.

  • Tren Naik Turun Pemudik Lebaran, Bagaimana Tahun Ini?

    Tren Naik Turun Pemudik Lebaran, Bagaimana Tahun Ini?

    Bisnis.com, JAKARTA – Mudik Lebaran 2025 agaknya tampak berbeda jika dibandingkan dengan momen pada perayaan Idulfitri pada tahun-tahun sebelumnya.

    Pasalnya, setelah masa pandemi Covid-19 pada 2020, tren realisasi para pemudik terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun, pada tahun ini trennya mulai mengalami penurunan.

    Berdasarkan data Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat arus mudik Lebaran 2025 dimulai pada 21 Maret 2025 hingga 11 April 2025. Puncak arus mudik pun terjadi pada 28 Maret 2025, sedangkan puncak arus balik diprediksi jatuh pada esok hari atau 6 April 2025. 

    Pada puncak arus mudik atau H-3 Idulfitri, pergerakan masyarakat harian di sejumlah moda transportasi sempat mencapai level tertingginya selama masa angkutan Lebaran 2025. Pergerakan tertinggi berada di moda angkutan udara atau pesawat yang mencapai 303.468 penumpang.

    Kemudian, penumpang angkutan penyeberangan tercatat menyentuh level 297.342 penumpang dan kereta api sebanyak 247.611 penumpang. Adapun angkutan laut sekitar 115.993 penumpang. 

    Perbedaan hanya ada pada angkutan bus di mana pergerakan tertinggi jatuh pada H-4 Idulfitri atau 27 Maret 2025 sebesar 300.793 orang.

    Adapun sampai dengan H+1 Idulfitri atau 1 April 2025, jumlah penumpang angkutan umum secara akumulasi tercatat turun apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun ini, jumlah penumpang angkutan umum secara akumulasi sejak 21 Maret—1 April 2025 baik kereta api, udara, laut, penyeberangan dan bus sebesar 12,1 juta penumpang.

    Jumlah itu turun dari akumulasi 2024 yakni 12,5 juta penumpang atau terjadi penurunan sebesar 3,57%. Penurunan utamanya terjadi pada moda angkutan laut, penyeberangan dan bus. Moda kereta api dan udara tercatat masih naik dari periode 2024.

    Berbeda dengan moda angkutan umum, jumlah pemudik dengan moda angkutan pribadi pada 2025 masih tercatat naik dari 2024. Berdasarkan data yang dihimpun posko Angkutan Lebaran Kemenhub, jumlah penumpang angkutan pribadi dari 21 Maret hingga 1 April 2025 tercatat sebanyak 47,1 juta orang atau naik dari tahun sebelumnya 44,1 juta. Kenaikan itu sebesar 6,85%.

    Adapun Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengamini penurunan jumlah pemudik tahun ini. Dia menilai penurunan utamanya terjadi pada angkutan bus, sebagaimana terlihat di empat terminal seperti Pulo Gebang, Tanjung Priok, Kalideres dan Poris.

    Menurut Djoko, pemudik banyak yang masih memilih moda sepeda motor. Dia juga melihat tren yang berbeda tahun ini, di mana masyarakat mudik tanpa dibarengi dengan belanja.

    “Bisa juga orang mudik yang penting kumpul tetapi tidak belanja. Buktinya di daerah juga kuliner-kuliner tidak seramai dulu, hotel-hotel juga enggak marak,” ujarnya kepada Bisnis, Sabtu (5/4/2025).

    Djoko memandang penurunan jumlah pemudik turut disebabkan oleh faktor ekonomi. Misalnya, kalangan aparatur sipil negara (ASN) menahan belanjanya saat mudik Lebaran karena penghasilannya yang tidak setinggi dulu lagi.

    Hal itu diketahui lantaran efisiensi anggaran pemerintahan yang diberlakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025 yang memerintahkan kementerian/lembaga untuk melakukan efisiensi anggaran kementerian.

    Konsekuensinya, kata Djoko, ASN yang biasanya mendapatkan tambahan penghasilan dari seminar, diskusi maupun dinas ke luar kota kini harus menahan belanja saat momen Lebaran.

    “Hanya dapat gaji saja. Ya terus mau apa? Berat mereka itu. Kalau pejabatnya eselon 2 dan 3 dapat tunjangan. Apalagi eselon 1. Coba yang staf-stafnya, belum lagi [swasta, red] yang kena PHK atau yang honorer-honorer itu. Terasa mereka,” terang akademisi Universitas Unika Soegijapranata itu.

    Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyebut bahwa penurunan pendapatan menjadi penyebab utama sepinya pergerakan mudik.

    “Sekarang ini, pendapatan sedang turun, terutama di pedagang kaki lima, sektor informal, dan UMKM,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (6/4/2025).

    Bagi kelompok ini, kata Bhima, omzet yang merosot berarti lebaran tanpa mudik adalah keputusan rasional. Namun, bukan hanya sektor informal. Kalangan pekerja formal pun kini lebih berhati-hati.

    Meski masih menerima Tunjangan Hari Raya (THR), banyak yang memilih menyimpan dana tersebut sebagai cadangan darurat pasca-Lebaran.

    “Kalau setelah lebaran kena PHK bagaimana? Banyak yang akhirnya menunda mudik,” lanjut Bhima.

    Bhima menjelaskan bahwa transportasi menjadi sektor yang paling terdampak. Tiket pesawat, bus, kereta, hingga kapal laut biasanya melonjak karena permintaan tinggi saat mudik. Penurunan jumlah pemudik artinya lesunya pemasukan dari sektor ini.

    “Begitu juga sektor perhotelan, makanan-minuman, hingga industri oleh-oleh yang omzetnya saat Lebaran bisa menutup biaya operasional sepanjang tahun,” imbuhnya.

    Menurutnya, ketika mudik sepi, banyak pengusaha di daerah yang “gigit jari”. Tenaga kerja di sektor ini pun ikut menanggung dampak. Bagi banyak daerah yang mengandalkan momentum Lebaran untuk mendorong pendapatan asli daerah, kondisi ini jelas memprihatinkan.

    Oleh sebab itu, Bhima menilai bahwa solusinya ada pada kebijakan pemerintah yang lebih berpihak pada perlindungan daya beli masyarakat.

    Bhima menambahkan bahwa Ramadan dan Lebaran merupakan periode konsumsi rumah tangga tertinggi dalam setahun. Jika momentum ini hilang, maka pertumbuhan ekonomi nasional pun terancam stagnan. 

    “Jangan ada kebijakan yang mendistorsi konsumsi. Diskon tarif listrik harus diperpanjang hingga akhir tahun. Bantuan sosial harus tepat sasaran dan diperkuat,” tegas Bhima.

  • Cek Jadwal Pencairan Terbaru Bansos PKH Tahap 2

    Cek Jadwal Pencairan Terbaru Bansos PKH Tahap 2

    JABAR EKSPRES – Buat kamu yang lagi nunggu-nunggu kapan sih pencairan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) tahap 2?

    Tenang, informasi lengkapnya sudah mulai bisa diintip nih. Setelah pencairan tahap pertama rampung beberapa waktu lalu, sekarang saatnya kita bahas jadwal distribusi bantuan untuk tahap kedua.

    Baca juga : Kapan Dana Bansos BPNT Tahap 2 2025 Cair? Ini Infonya

    Seperti diketahui, bansos PKH ini adalah salah satu program unggulan dari pemerintah yang dikelola langsung oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

    Sasarannya adalah keluarga miskin dan kelompok rentan yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

    Tujuan utama dari program ini bukan hanya sekadar memberikan bantuan uang tunai, tapi juga sebagai upaya jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan, memperbaiki taraf hidup, dan mendorong kesejahteraan masyarakat Indonesia.

    Nah, kalau kamu atau keluargamu terdaftar sebagai penerima manfaat, simak terus artikel ini sampai akhir ya.

    Kapan Pencairan Bansos PKH Tahap 2?

    Kemensos sudah menetapkan bahwa pencairan bansos PKH dilakukan dalam empat tahap sepanjang tahun, dengan pola distribusi setiap tiga bulan sekali.

    Berikut ini skema pencairannya:

    Tahap 1: Januari – Maret 2025 (Sudah disalurkan)Tahap 2: April – Juni 2025Tahap 3: Juli – September 2025Tahap 4: Oktober – Desember 2025

    Jadi, untuk tahap kedua, kamu bisa mulai bersiap-siap di bulan April hingga Juni 2025.

    Namun, hingga saat ini tanggal pastinya memang belum diumumkan secara resmi oleh Kemensos, jadi pastikan kamu rutin mengecek update-nya ya.

    Baca juga : Hore Bansos KLJ, KPDJ, dan KAJ Tahap 1 2025 Cair Rp900 Ribu

    Besaran Bantuan PKH Berdasarkan Kategori Penerima

    Besarnya nominal bansos PKH ini berbeda-beda, tergantung pada kategori si penerima manfaat. Berikut daftar lengkapnya:

    Ibu hamil: Rp 750.000 per tahap (Total setahun: Rp 3.000.000)Anak usia 0–6 tahun: Rp 750.000 per tahap (Total setahun: Rp 3.000.000)Anak SD: Rp 225.000 per tahap (Total setahun: Rp 900.000)Anak SMP: Rp 375.000 per tahap (Total setahun: Rp 1.500.000)Anak SMA: Rp 500.000 per tahap (Total setahun: Rp 2.000.000)Lansia usia 70 tahun ke atas: Rp 600.000 per tahap (Total setahun: Rp 2.400.000)Penyandang disabilitas berat: Rp 600.000 per tahap (Total setahun: Rp 2.400.000)

  • Bansos KLJ, KAJ, KPDJ Mulai Disalurkan Bulan April Tanggal Berapa? Cek Info Jadwal Pencairannya di Sini

    Bansos KLJ, KAJ, KPDJ Mulai Disalurkan Bulan April Tanggal Berapa? Cek Info Jadwal Pencairannya di Sini

    JABAR EKSPRES – Cek informasi mengenai jadwal pencairan bansos KLJ, KAJ, dan KPDJ yang dikabarkan mulai cair bulan April 2025.

    Bantuan sosial (bansos) Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Anak Jakarta (KAJ), dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) akan mulai disalurkan setiap bulan pada April 2025, setelah sebelumnya diberikan dalam satu kali pencairan untuk tiga bulan sekaligus.

    Hal ini disampaikan oleh Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, yang memastikan bahwa pencairan bansos untuk ketiga program ini akan lebih rutin dan tepat waktu mulai bulan ini.

    Jadwal Pencairan Bansos KLJ, KAJ, dan KPDJ

    Mulai bulan April 2025, bantuan sosial untuk penerima manfaat KLJ, KAJ, dan KPDJ akan disalurkan setiap bulan, bukan lagi sekaligus untuk tiga bulan seperti yang terjadi pada Maret.

    Pada tahap awal, pencairan untuk tiga bulan (Januari, Februari, dan Maret) sudah dilakukan pada bulan Maret 2025.

    Namun, pada bulan April, setiap penerima manfaat akan mulai menerima bantuan mereka secara bulanan.

    BACA JUGA: Daftar Harga Emas Hari ini Antam, UBS, dan Galeri24 di Pegadaian Senin, 7 April 2025

    BACA JUGA: Pre-Order iPhone 16 Masih Bisa, Simak Spesifikasi Lengkap dengan Harga Jual di Indonesia

    Masing-masing penerima bantuan sosial KLJ, KAJ, dan KPDJ akan menerima bantuan sebesar Rp300 ribu per bulan.

    Rano Karno menjelaskan bahwa perubahan jadwal ini bertujuan agar penerima bantuan tidak lagi harus berurusan dengan bank keliling, yang sebelumnya sempat menjadi kendala bagi sebagian masyarakat.

    Pencairan yang dilakukan setiap bulan ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi penerima manfaat.

    Sebelumnya, pada pencairan Maret 2025, bantuan disalurkan untuk tiga bulan sekaligus (Januari, Februari, dan Maret).

    Hal ini dilakukan karena biasanya kas daerah baru tersedia pada bulan-bulan tersebut.

    Rano Karno berharap dengan pencairan yang lebih rutin ini, bantuan yang diberikan dapat langsung dimanfaatkan oleh penerima untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

    “Semoga bantuan yang diterima ini bisa meringankan beban masyarakat, terutama dalam menghadapi perayaan Lebaran,” ungkapnya.

    BACA JUGA: Sinopsis Film “Bidaah”, Drama Malaysia yang Lagi Viral 2025

  • Intip Jumlah Dana, Syarat, dan Nama Penerima secara Online

    Intip Jumlah Dana, Syarat, dan Nama Penerima secara Online

    PIKIRAN RAKYAT – Bansos andalan masyarakat yakni BPNT dan PKH untuk bulan April 2025 sudah resmi cair kepada penerima. BPNT dan PKH sudah cair sejak awal bulan melalui Bank Himbara.

    Bank Himbara yang menyalurkan bantuan kepada masyarakat diantaranya ada bank BNI, BRI, Mandiri, BTN, dan BSI.

    Penyaluran BPNT dan PKH April 2025 diterima dalam bentuk uang tunai, dimana per bulannya akan diterima Rp200.000/ bulan (BPNT) sedangkan PKH tergantung kategorinya.

    Jumlah Dana BPNT dan PKH April 2025

    BPNT dan PKH April 2025 dikonfirmasi telah cair bersamaan di awal bulan ini dengan jumlah dana yang berbeda-beda khusus bansos PKH.

    BPNT telah cair Rp600.000, jumlah dana tersebut untuk bantuan 3 bulan yang masing-masing per bulannya sebesar Rp200.000.

    Bantuan akan disalurkan secara serentak oleh pemerintah tetapi, jika ada kendala akan disalurkan secara bertahap.

    Sedangkan, untuk PKH telah cair tergantung kategorinya Balita dan Ibu Hamil akan mendapatkan Rp750.000, Lansia dan Penyandang Disabilitas akan mendapatkan Rp600.000.

    Lalu, untuk anak sekolah SD Rp225.000, SMP Rp375.000, dan SMA Rp500.000 yang disalurkan bertahap untuk 3 bulan.

    Untuk mendapatkan BPNT dan PKH April 2025 pastikan masyarakat atau penerima telah memenuhi syarat.

    Syarat yang harus dipenuhi adalah diantaranya sebagai berikut:

    – Seorang WNI/berkebangsaan Indonesia
    – Terdaftar di DTKS
    – Berasal dari keluarga miskin/kurang mampu
    – Bukan dari keluarga pejabat seperti SN, PNS, Polri, dan TNI

    Jika syarat tersebut terpenuhi, maka secara otomatis masyarakat akan dinyatakan sebagai peneriam BPNT dan PKH.

    Silahkan cek nama penerima BPNT dan PKH April 2025 untuk mengetahui pencairan bansos melalui cekbansos.kemensos.go.id.

    1. Masuk ke cekbansos.kemensos.go.id
    2. Isi kotak alamat sesuai KTP
    3. Isi kotak nama lengkap
    4. isi kode verifikasi
    5. Klik cari data

    Sistem pun akan mencari informasi, dan jika valid layar akan menampilkan sejumlah data seperti identitas penerima bansos, jumlah dana yang diterima lengkap dengan periodenya.

    Itulah tentang BPNT dan PKH April 2025 yang sudah cair kepada penerima, cek syarat dan nama penerimanya segera. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Mensos Gus Ipul Serahkan Bansos PKH Tahap 2 di Trawas Mojokerto

    Mensos Gus Ipul Serahkan Bansos PKH Tahap 2 di Trawas Mojokerto

    Mojokerto (beritajatim.com) – Menteri Sosial RI, Saifulloh Yusuf menyerahkan secara langsung bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Jatijejer, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Minggu (6/4/2025). Ada sebanyak 89 PKM yang menerima bansos PKH tahap 2.

    Didampingi Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra dan Wakil Bupati (Wabup) Mojokerto Muhammad Rizal Oktavian, Gus Ipul (sapaan akrab, red) melaksanakan dialog bersama penerima bansos PKH. Dialog digelar di Masjid Dusun Urung Urung, Desa Jatijejer, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto.

    Menteri Sosial RI, Saifulloh Yusuf berharap, Bupati dan Wabup Mojokerto bisa menghantarkan Kabupaten Mojokerto menjadikan kabupaten yang sukses dan warga Desa Jatijejer yang mendapatkan bansos dari pemerintah bisa bermanfaat. “Program PKH ini sifatnya sementara untuk mencukupi kebutuhan pokok,” ungkapnya.

    Masih kata mantan Wakil Gubernur (Wabup) Jawa Timur ini, bansos yang diberikan adalah bersyarat dan jelas peruntukannya. Pihaknya berharap Bupati Mojokerto bisa mengevaluasi untuk program selanjutnya agar warga Kabupaten Mojokerto tidak bergantung ke program bansos dan bisa produktif serta kreatif.

    “Total bansos Kabupaten Mojokerto dengan penerima sebanyak 95.900 KPM dengan nilai Rp330.031 miliar dan harapannya uang sebesar ini bisa efektif dan bisa tersalur ke keluarga yang membutuhkan. Diharapkan setiap 6 bulan kita akan evaluasi, kedepan Gubernur dan Bupati kita kasih wewenang supaya program berjalan dengan efektif,” pungkasnya. [tin/but]

  • PT Yihong Novatex Perusahaan Apa? PHK Ribuan Buruh usai Aksi Mogok Kerja

    PT Yihong Novatex Perusahaan Apa? PHK Ribuan Buruh usai Aksi Mogok Kerja

    PIKIRAN RAKYAT – PT Yihong Novatex, sebuah pabrik yang bergerak di bidang produksi alas kaki yang berlokasi di Cirebon, dilaporkan telah melakukan perumahan terhadap 1.126 karyawannya pada bulan Maret 2025 lalu.

    Langkah drastis ini diambil pihak perusahaan dengan alasan aksi mogok kerja yang dilakukan oleh para buruh beberapa waktu sebelumnya.

    Informasi mengenai perumahan massal ini sontak menimbulkan keresahan di kalangan pekerja dan masyarakat Cirebon.

    Dampak dari kebijakan PHK ini tidak hanya dirasakan oleh ribuan buruh yang kehilangan mata pencaharian, tetapi juga merembet ke berbagai sektor terkait, termasuk jajaran Human Resources Department (HRD) perusahaan yang turut terdampak restrukturisasi.

    Menurut keterangan resmi dari pihak PT Yihong Novatex, keputusan untuk merumahkan lebih dari seribu karyawannya tersebut merupakan respons terhadap aksi mogok kerja yang berlangsung selama tiga hari, dari tanggal 1 hingga 3 Maret 2025.

    Perusahaan berdalih bahwa aksi mogok tersebut mengganggu operasional produksi secara signifikan dan menyebabkan kerugian yang tidak sedikit, sehingga langkah perumahan dianggap sebagai solusi untuk menstabilkan kembali kondisi perusahaan.

    “PT Yihong Novatex Indonesia hendak memberitahukan maksud pemutusan hubungan kerja terhitung sejak tanggal 10 Maret 2025 dengan alasan karena pihak pemberi pekerjaan menarik dan menghentikan pesanan akibat keterlambatan pengiriman sebagai dampak dari mogok kerja tidak sah yang dilakukan pekerja,” tutur surat pemberitahuan resmi dari perusahaan.

    Bantah Mogok Kerja

    Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari berbagai sumber, alasan yang disampaikan oleh pihak perusahaan tersebut dibantah keras oleh perwakilan pekerja.

    Salah seorang buruh PT Yihong Novatex yang turut menjadi korban perumahan, mengungkapkan bahwa aksi yang mereka lakukan bukanlah mogok kerja sebagaimana yang dituduhkan oleh perusahaan.

    Menurutnya, tindakan yang mereka lakukan adalah bentuk protes dan tuntutan keadilan terhadap kebijakan PHK sepihak yang dinilai tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Para buruh yang dirumahkan tersebut menuntut transparansi dan kejelasan dari pihak perusahaan terkait alasan pasti di balik kebijakan PHK massal ini.

    Mereka juga mempertanyakan prosedur PHK yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk tidak adanya pemberitahuan yang memadai dan tidak adanya perundingan yang adil antara perusahaan dan perwakilan pekerja.

    Profil PT Yihong Novatex

    PT Yihong Novatex adalah sebuah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi alas kaki. Pabrik ini berlokasi di wilayah Cirebon, Jawa Barat.

    Umumnya perusahaan alas kaki memproduksi berbagai jenis sepatu, sandal, atau produk alas kaki lainnya untuk berbagai segmen pasar, baik domestik maupun internasional.

    Industri alas kaki sendiri merupakan sektor padat karya yang memiliki kontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

    Gelombang PHK di Jawa Barat

    Kebijakan perumahan ribuan pekerja oleh PT Yihong Novatex ini menambah daftar panjang perusahaan alas kaki di Jawa Barat yang melakukan langkah serupa dalam beberapa waktu terakhir.

    Sebelumnya, dua nama besar di industri ini, yaitu PT Adis Dimension Footwear dan PT Victory Ching Luh Indonesia, juga telah melakukan perumahan atau pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ribuan karyawannya.

    PT Adis Dimension Footwear dilaporkan telah merumahkan sekitar 1.500 pekerjanya. Sementara itu, PT Victory Ching Luh Indonesia, yang juga dikenal sebagai salah satu produsen sepatu merek ternama Nike, bahkan melakukan PHK terhadap sekitar 2.000 karyawannya.

    Gelombang PHK yang melanda industri alas kaki ini tentu menimbulkan kekhawatiran serius mengenai kondisi sektor ini dan dampaknya terhadap perekonomian serta kesejahteraan para pekerja.

    Faktor Penyebab PHK Massal

    Muncul berbagai spekulasi mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi gelombang PHK massal di industri alas kaki Jawa Barat ini. Beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab meliputi:

    – Kondisi ekonomi global yang tidak menentu dan perubahan tren konsumen dapat menyebabkan penurunan permintaan terhadap produk alas kaki, baik di pasar domestik maupun internasional.

    – Industri alas kaki merupakan sektor yang kompetitif, baik dari pemain lokal maupun internasional. Persaingan harga dan kualitas yang ketat dapat menekan margin keuntungan perusahaan.

    – Kenaikan harga bahan baku, biaya energi, dan upah tenaga kerja dapat meningkatkan biaya produksi perusahaan, sehingga memaksa mereka untuk melakukan efisiensi, termasuk melalui pengurangan tenaga kerja.

    – Perubahan kebijakan pemerintah terkait dengan upah minimum, peraturan ketenagakerjaan, atau kebijakan impor dan ekspor juga dapat mempengaruhi kondisi industri alas kaki.

    – Faktor internal perusahaan, seperti masalah keuangan, restrukturisasi organisasi, atau perubahan strategi bisnis, juga dapat menjadi pemicu kebijakan PHK.

    Dalam kasus PT Yihong Novatex, meskipun pihak perusahaan mengaitkan PHK dengan aksi mogok kerja, tidak menutup kemungkinan bahwa faktor-faktor lain yang disebutkan di atas juga turut berperan dalam pengambilan keputusan tersebut. Perlu adanya investigasi lebih lanjut untuk mengetahui akar permasalahan yang sebenarnya.

    Secara ekonomi, PHK massal dapat meningkatkan angka pengangguran di daerah terdampak, menurunkan daya beli masyarakat, dan berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, hilangnya tenaga kerja terampil juga dapat mempengaruhi produktivitas dan daya saing industri secara keseluruhan.

    Perlindungan dan Hak Pekerja

    Dalam situasi PHK, penting bagi perusahaan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan hak-hak pekerja.

    Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur secara jelas mengenai prosedur PHK, hak-hak pekerja yang terkena PHK (seperti uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak), serta kewajiban perusahaan untuk melakukan perundingan dengan serikat pekerja atau perwakilan buruh sebelum mengambil keputusan PHK.

    Pemerintah daerah dan instansi terkait juga memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan dan pendampingan kepada para pekerja yang terkena PHK.

    Hal ini dapat dilakukan melalui program-program pelatihan keterampilan, bantuan mencari pekerjaan baru, atau pemberian bantuan sosial bagi mereka yang membutuhkan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Bansos Dicairkan Ponakan, Lansia di Bondowoso Tak Terima Haknya

    Bansos Dicairkan Ponakan, Lansia di Bondowoso Tak Terima Haknya

    Bondowoso (beritajatim.com) – Seorang lansia bernama Supatmi (80) asal Dusun Trebung, Desa Karanganyar, Kecamatan Tegalampel, Kabupaten Bondowoso, diketahui tidak lagi menerima bantuan sosial (bansos). Padahal namanya masih tercatat sebagai penerima aktif dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

    Fakta tersebut terungkap setelah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Bondowoso melakukan asesmen lapangan bersama sejumlah pihak pada Sabtu (5/4/2025).

    Tim terdiri dari pekerja sosial Dinsos, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), petugas Puskesmas Tegalampel, perangkat desa, dan media.

    Rumah Supatmi (80)

    Kepala Dinsos P3AKB Bondowoso, Anisatul Hamidah menjelaskan, Mbah Supatmi tercatat masih menerima bansos Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran (JKN PBI) dan sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Namun, dana BPNT yang seharusnya ia terima tidak sampai ke tangannya.

    “Status bantuannya masih aktif dan sudah realisasi. Tapi ternyata dicairkan oleh oknum anggota keluarganya sendiri, dan tidak diserahkan kepada yang bersangkutan,” ungkap Anisatul Hamidah kepada BeritaJatim.com, Minggu (6/4/2025).

    Dalam asesmen itu juga ditemukan bahwa Supatmi hidup sendiri di rumah yang sangat memprihatinkan. Rumah berdinding gedek bambu dan berlantai tanah tersebut nyaris roboh dimakan usia. Suaminya telah lama meninggal dan ia tidak memiliki anak.

    Meski hidup dalam kondisi serba kekurangan, Mbah Supatmi menolak untuk tinggal di panti jompo maupun menerima bantuan permakanan lansia.

    “Beliau masih ingin mandiri, ingin beraktivitas dan memasak sendiri. Kami sangat menghormati keinginan itu,” kata Anisatul.

    Program bedah rumah sempat ditawarkan namun Mbah Supatmi menolak. Alasannya karena merasa tidak mampu menyediakan konsumsi untuk para tukang selama proses pembangunan.

    Untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, Dinsos P3AKB mengusulkan sejumlah bantuan yang bisa segera disalurkan kepada Supatmi.

    Di antaranya berupa bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RST), sembako, sandang, alat kebersihan diri, alat masak, serta kasur dan selimut.

    “Kami juga telah melakukan mediasi bersama Kepala Desa dan pihak keluarga. Dari situ terungkap bahwa ponakan beliau sendiri yang mencairkan bantuan tersebut. Yang bersangkutan sudah mengakui perbuatannya,” ujar Anisatul.

    Dinsos P3AKB Bondowoso memastikan akan terus memantau kondisi Mbah Supatmi dan mengupayakan hak-haknya agar dapat kembali diterima dengan layak. (awi/but)

    INFOGRAFIS

    Identitas Penerima Bansos
    – Nama: Supatmi
    – Usia: 80 tahun
    – Alamat: Dusun Trebung, Desa Karanganyar, Kec. Tegalampel
    – Status: Masih masuk DTKS

    Program:
    – JKN PBI (aktif)
    – Sembako/BPNT (aktif tapi tidak diterima)

    Fakta Temuan Dinsos P3AKB Bondowoso
    – Bansos BPNT dicairkan oleh ponakan
    – Mbah Supatmi tidak menerima uang tersebut
    – Tinggal sendiri, tanpa anak, rumah tidak layak huni
    – Menolak tinggal di panti dan bantuan permakanan
    – Menolak bedah rumah karena tak mampu biayai konsumsi tukang

    Usulan Bantuan Mendesak
    1. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RST)
    2. Bantuan Sembako
    3. Sandang
    4. Alat kebersihan diri
    5. Alat masak
    6. Kasur dan selimut

    Kutipan Kepala Dinsos
    > “Status bantuannya masih aktif dan sudah realisasi. Tapi ternyata dicairkan oleh oknum keluarganya sendiri.”
    — Anisatul Hamidah, Kepala Dinsos P3AKB Bondowoso

  • Jumlah Pemudik Lebaran 2025 Turun, Masyarakat ‘Ngirit’ atau Ekonomi Lagi Sulit?

    Jumlah Pemudik Lebaran 2025 Turun, Masyarakat ‘Ngirit’ atau Ekonomi Lagi Sulit?

    Bisnis.com, JAKARTA – Pergerakan masyakarat pada mudik Lebaran 2025 turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan utamanya terjadi pada pengguna transportasi umum, sehingga turut berdampak pada perputaran ekonomi yang biasanya selalu mendapatkan momentum saat libur Lebaran.

    Adapun, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat arus mudik Lebaran 2025 dimulai pada 21 Maret 2025 hingga 11 April 2025. Puncak arus mudik pun terjadi pada 28 Maret 2025, sedangkan puncak arus balik diprediksi jatuh pada esok hari atau 6 April 2025.

    Pada puncak arus mudik atau H-3 Idulfitri, pergerakan masyarakat harian di sejumlah moda transportasi sempat mencapai level tertingginya selama masa angkutan Lebaran 2025. Pergerakan tertinggi berada di moda angkutan udara atau pesawat yang mencapai 303.468 penumpang.

    Kemudian, penumpang angkutan penyeberangan tercatat menyentuh level 297.342 penumpang dan kereta api sebanyak 247.611 penumpang. Adapun angkutan laut sekitar 115.993 penumpang.

    Perbedaan hanya ada pada angkutan bus di mana pergerakan tertinggi jatuh pada H-4 Idulfitri atau 27 Maret 2025 sebesar 300.793 orang.

    Adapun sampai dengan H+1 Idulfitri atau 1 April 2025, jumlah penumpang angkutan umum secara akumulasi tercatat turun apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun ini, jumlah penumpang angkutan umum secara akumulasi sejak 21 Maret-1 April 2025 baik kereta api, udara, laut, penyeberangan dan bus sebesar 12,1 juta penumpang.

    Jumlah itu turun dari akumulasi 2024 yakni 12,5 juta penumpang atau terjadi penurunan sebesar 3,57%. Penurunan utamanya terjadi pada moda angkutan laut, penyeberangan dan bus. Moda kereta api dan udara tercatat masih naik dari periode 2024.

    Berbeda dengan moda angkutan umum, jumlah pemudik dengan moda angkutan pribadi pada 2025 masih tercatat naik dari 2024. Berdasarkan data yang dihimpun posko Angkutan Lebaran Kemenhub, jumlah penumpang angkutan pribadi dari 21 Maret hingga 1 April 2025 tercatat sebanyak 47,1 juta orang atau naik dari tahun sebelumnya 44,1 juta. Kenaikan itu sebesar 6,85%.

    Penurunan jumlah pemudik sebelumnya telah terlihat dari survei Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kemenhub bersama dengan Badan Litbang Kompas. Pada Idulfitri 2025, potensi pergerakan diprediksi sebanyak 146,48 juta jiwa.

    Angka prediksi itu turun dari angka prediksi Lebaran 2024 yang mencapai 193 juta pemudik. Bahkan, angka realisasinya jauh lebih tinggi yakni mencapai sekitar 242 juta orang.

    Adapun Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengamini penurunan jumlah pemudik tahun ini. Dia menilai penurunan utamanya terjadi pada angkutan bus, sebagaimana terlihat di empat terminal seperti Pulo Gebang, Tanjung Priok, Kalideres dan Poris.

    Menurut Djoko, pemudik banyak yang masih memilih moda sepeda motor. Dia juga melihat tren yang berbeda tahun ini, di mana masyarakat mudik tanpa dibarengi dengan belanja.

    “Bisa juga orang mudik yang penting kumpul tetapi tidak belanja. Buktinya di daerah juga kuliner-kuliner tidak seramai dulu, hotel-hotel juga enggak marak,” ujarnya kepada Bisnis, Sabtu (5/4/2025).

    Djoko memandang penurunan jumlah pemudik turut disebabkan oleh faktor ekonomi. Misalnya, kalangan aparatur sipil negara (ASN) menahan belanjanya saat mudik Lebaran karena penghasilannya yang tidak setinggi dulu lagi.

    Hal itu diketahui lantaran efisiensi anggaran pemerintahan yang diberlakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025 yang memerintahkan kementerian/lembaga untuk melakukan efisiensi anggaran kementerian.

    Konsekuensinya, kata Djoko, ASN yang biasanya mendapatkan tambahan penghasilan dari seminar, diskusi maupun dinas ke luar kota kini harus menahan belanja saat momen Lebaran.

    “Hanya dapat gaji saja. Ya terus mau apa? Berat mereka itu. Kalau pejabatnya eselon 2 dan 3 dapat tunjangan. Apalagi eselon 1. Coba yang staf-stafnya, belum lagi [swasta, red] yang kena PHK atau yang honorer-honorer itu. Terasa mereka,” terang akademisi Universitas Unika Soegijapranata itu.

    Pengusaha Buka Suara

    Kalangan pengusaha pun turut melihat adanya penurunan jumlah pemudik dan potensi penurunan perputaran uang saat Lebaran 2025, apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya.

    Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengakui bahwa perekonomian masyarakat saat momentum Idulfitri 2025 tidak sebesar saat Idulfitri tahun-tahun sebelumnya. Hal itu kendari momentum pergerakan ekonomi Lebaran tetap terjadi utamanya di sektor-sektor seperti transportasi, makanan dan minuman serta restoran.

    “Jadi dengan sendirinya ada penurunan dari momentum Lebaran yang biasanya selalu ada peningkatan. Mungkin lebaran tahun ini tetap ada peningkatan, tetapi tidak sebesar seperti biasanya,” ujarnya kepada wartawan pada sela-sela acara gelar griya Idulfitri 2025 di rumah dinas Menteri Investasi dan Hilirisasi, Jakarta, Selasa (1/4/2025).

    Shinta juga memandang bahwa perekonomian domestik saat Idulfitri tahun ini juga tidak sebesar biasanya karena adanya faktor global.

    CEO Sintesa Group itu juga menggarisbawahi upaya pemerintah dalam memberikan insentif berupa diskon untuk tiket pesawat maupun retail.

    “Itu terus digenjot, jadi walaupun mungkin tidak sekuat seperti biasa itu tetap dilakukan untuk meningkatkan lebih banyak lagi peningkatan dari pada promosi,” ucapnya.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang menyebut perputaran uang selama libur Idulfitri 1446 Hijriah diprediksi menurun seiring dengan jumlah pemudik yang turun.

    Prediksi itu didasarkannya pada survei potensi pemudik pada Idulfitri 2025 dan 2024.

    Sarman mencatat, apabila tahun lalu asumsi perputaran uang selama Idulfitri 2024 mencapai Rp157,3 triliun, maka asumsi perputaran uang libur Idulfitri tahun ini diprediksi mencapai Rp137,9 triliun.

    Sarman menjelaskan, prediksi tersebut dihitung dari jumlah pemudik tahun ini sejumlah 146,48 juta orang atau setara dengan 36,26 juta keluarga dengan asumsi per keluarga 4 orang. Apabila rata-rata keluarga membawa uang sebesar Rp3,75 juta, maka potensi perputaran uang diprediksi sebesar Rp137,9 triliun.

    “Jumlah ini masih berpotensi naik, angka rata-rata per keluarga diambil angka yang minimal dan moderat. Jika per keluarga membawa rata-rata Rp4 juta maka potensi perputaran bisa mencapai Rp145 triliun,sehingga potensi perputaran di kisaran Rp137 triliun-Rp145 triliun,” terangnya dalam keterangan tertulis.

    Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto membantah prediksi adanya penurunan geliat ekonomi pada Lebaran 2025 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sebab, menurutnya pemerintah telah menggelontorkan berbagai program maupun bansos untuk menggerakkan ekonomi dan daya beli masyarakat.

    Airlangga menilai geliat ekonomi pada Lebaran tahun sebelumnya turut didongkrak oleh Pilpres dan Pileg. Untuk itu, dia memprediksi pergerakan ekonomi Lebaran tahun ini cenderung moderat, bukan turun.

    “Lebaran tahun sebelumnya ada Pilpres dan Pileg, jadi beda. Moderat,” katanya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/3/2025).

    Sementara itu, pemerintah menyatakan bakal memastikan kelancaran dan keselamatan arus balik Lebaran 2025. Persiapan sudah dilakukan termasuk menyediakan opsi Work From Anywhere (WFA) untuk ASN agar bisa mengurai kepadatan arus balik yang diprediksi memuncak esok hari, Minggu (6/4/2025).

    “Kami akan mengelola arus balik semaksimal mungkin, seperti halnya arus mudik kemarin. Pelaksanaan arus mudik menjadi catatan dan pembelajaran dalam menyiapkan arus balik. Persiapan sarana dan prasarana tidak ada yang berubah. Kami juga tetap bersiap mengantisipasi penumpukan kendaraan pada waktu-waktu tertentu,” ujar Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhy di Jakarta, Jumat (4/4/2025), dikutip dari siaran pers.

  • Curhat Pilu Emen, Seumur Hidup Jadi Sopir Angkot Baru Terima Bansos tapi Dipalak Oknum Dishub Bogor

    Curhat Pilu Emen, Seumur Hidup Jadi Sopir Angkot Baru Terima Bansos tapi Dipalak Oknum Dishub Bogor

    TRIBUNJAKARTA.COM – Malang nian nasib Emen dan sejumlah sopir angkot di Kabupaten Bogor.  

    Mereka belakangan viral usai menjadi korban pemalakan dari sejumlah pihak. 

    Uang kompensasi yang semestinya diterima secara penuh justru malah main disunat oleh oknum-oknum pemerintah. 

    Padahal, bagi Emen, bantuan itu baru pertama kali dirasakannya selama menjadi sopir angkot. 

    “Saya pribadi terimakasih banyak pak, seumur hidup saya jadi sopir angkot baru pertama kali dapat duit dari pemerintah,” ujar Emen menumpahkan curahan hatinya kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi melalui video call pada 3 April 2025. 

    Namun, ada saja oknum pemerintah yang ‘nakal’ meminta jatah dari para sopir angkot itu. 

    Bantuan berupa uang tunai sebesar Rp 1 juta dan paket makanan pokok dengan nominal senilai Rp 500 ribu tak diterima secara penuh. 

    “Uang yang Rp 1 juta itu diminta Rp 200 ribu sebagai bentuk uang keikhlasan,” ujarnya. 

    Kepada Dedi Mulyadi, Emen curhat bahwa uang itu diberikan kepada tiga pihak, oknum Dishub, Organda dan KKSU. 

    Emen pun blak-blakan menyebut nama Nandar sebagai sosok yang meminta jatah kepada para sopir. 

    “Saya aja komunitas ada 20, nyerahin 4 juta. Itu buat KKSU, Organda sama Dishub (Kabupaten Bogor),” jelasnya.

    Mendengar curahan hati sopir angkot, Dedi Mulyadi menyebut tindakan tersebut merupakan bentuk premanisme.

    Ia bakal menindak tegas pelaku yang berani meminta jatah kepada para sopir. 

    Bantahan dishub

    Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menegaskan bahwa pemotongan uang kompensasi bagi sopir angkot di kawasan Puncak Bogor, bukan dilakukan oleh petugas Dishub, melainkan bentuk keikhlasan dari para sopir sendiri.

    Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Kabupaten Bogor, Dadang Kosasih, menyebut bahwa tidak ada paksaan dalam pemberian uang tersebut.

    Menurutnya, para sopir awalnya secara sukarela menyerahkan uang kepada Kelompok Koperasi Serba Usaha (KKSU).

    “Tadinya sopir memberikan seikhlasnya ke KKSU, tetapi kemudian berkembang, ada pemotongan Rp 200.000,” kata Dadang saat ditemui di Pos Dishub Gadog, Puncak Bogor, Jumat (4/4/2025).

    Ia menjelaskan bahwa simpang siur informasi di media sosial yang menyebut adanya pemotongan oleh Dishub atau Organda tidak benar.

    Hal tersebut, menurutnya, terjadi karena miskomunikasi antar pihak.

    “Terkait informasi yang di luar yang simpang siur dalam artian dari mulai Organda, Dishub, dengan KKSU, dan pemilik kendaraan kita sudah sepakat bahwa yang tersampaikan oleh kemarin di sampaikan ke Gubernur itu sama sekali tidak benar. Hal ini karena mis komunikasi,” ujarnya.

    Dishub mengeklaim telah menuntaskan persoalan tersebut dengan membantu proses pengembalian uang yang sempat dipotong.

    Total dana sebesar Rp 11,2 juta yang sebelumnya dikumpulkan dari para sopir telah dikembalikan sepenuhnya.

    “Sekarang hari ini kita sudah saksikan semua bahwa yang potongan Rp 200.000, Rp 100.000, dan Rp 50.000, yang jumlahnya Rp 11,2 juta sudah diserahkan kembali ke sopir. Ini murni dari KKSU langsung yang kemarin ada pungutan itu ternyata itu keikhlasan dari sopir,” ujar Dadang.

    Sebelumnya diberitakan, sejumlah sopir angkot di Bogor menyampaikan keluhannya kepada Gubernur Jabar Dedi Mulyadi karena uang kompensasi agar tidak beroperasi selama arus mudik dan balik Lebaran 1446 Hijriah dipotong sebesar Rp 200.000 per kepala oleh oknum petugas.

    Dedi Mulyadi memberikan uang kompensasi kepada sopir angkot, kusir delman, penarik becak hingga pengemudi ojek sebesar Rp 3 juta per orang.

    Kompensasi itu diberikan dalam dua tahap dengan rincian, uang tunai Rp 1 juta dan paket sembako senilai Rp 500.000 yang dibagikan dua tahap, sebelum dan sesudah Lebaran.

    Dedi meminta, para sopir angkot tidak perlu khawatir karena dirinya akan mengganti kerugian akibat ulah oknum petugas Dishub Organda dan KKSU.

    “Untuk sopir angkot yang dipotong jangan cemas ya, saya akan siapkan Rp 200.000 lagi sebagai uang pengganti,” ujarnya dalam rekaman yang video yang diterima Kompas.com, Jumat (4/4/2025).

    Dedi juga akan membawa kasus pemotongan uang yang dilakukan oleh oknum petugas Organda dan KKSU ini ke ranah hukum.

    Bakal tindak tegas

    Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengungkapkan alasan dirinya membawa kasus pemotongan uang kompensasi sejumlah sopir angkot oleh oknum petugas Dishub, Organda, dan KKSU ke aparat yang berwenang.

    Dia mengaku tidak menyukai segala bentuk premanisme dalam bentuk apa pun yang membuat masyarakat merugi, dalam hal ini kepada sejumlah sopir angkot di Kabupaten Bogor.

    Ia khawatir, perilaku premanisme yang dilakukan oleh oknum petugas ini akan terus berulang di masa depan, sehingga makin banyak pihak yang dirugikan atas perilaku tidak terpuji ini.

    “Bahwa proses hukum harus berjalan, karena saya tidak suka hal-hal yang bersifat premanisme dan saya tidak suka uang kecil dipotong lagi,” ujar Dedi, dalam keterangan video yang diterima Kompas.com, Jumat (4/4/2025).

    Menurut Dedi, proses hukum harus ditegakkan sebagai pembelajaran bagi semua pihak agar tidak ada lagi tindak premanisme dalam bentuk apa pun.

    Selain itu, hal tersebut juga sebagai bentuk keadilan bagi sejumlah sopir angkot yang dirugikan atas tindakan pungutan liar (pungli) oleh oknum petugas Dishub, Organda, dan KKSU.

    Dedi juga berjanji akan mengganti uang yang disunat sebesar Rp 200.000 kepada para sopir angkot yang menjadi korban.

    “Aspek hukum berjalan, (oknum petugas) tidak akan bisa mengembalikan uang Rp 200.000. Tapi, Rp 200.000 dikembalikan oleh saya dan kemudian hukumnya tetap berjalan. Itu namanya adil,” tutur Dedi.

    Dia menyebut, pemotongan uang tersebut sangat membebani para sopir angkot. Bahkan, uang sebesar Rp 200.000 bisa untuk mencukupi makan keluarga sopir angkot selama empat hari.

    “Rp 200.000 berarti bagi mereka (sopir angkot), artinya bahwa untuk mencukupi kehidupan selama empat hari. Ibu-ibunya masak senilai Rp 50.000 per hari,” kata dia.