Xcloud.id

Topik: Bantuan Sosial

  • Mana yang Benar Pak Jokowi? Lahir di Pinggir Kali atau di Rumah Sakit?

    Mana yang Benar Pak Jokowi? Lahir di Pinggir Kali atau di Rumah Sakit?

    GELORA.CO – Pernyataan mantan Presiden Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), mengenai tempat kelahirannya kembali menjadi sorotan. Pengakuan Jokowi soal lahir di pinggir kali jadi pembicaraan warganet. Karena berdasarkan jejak digital, Jokowi dikabarkan lahir di Rumah Sakit Brayat Minulya, Jawa Tengah.

    “Saya dari keluarga tidak mampu, lahir saya di pinggir kali,” ujar Jokowi dalam Deklarasi Relawan Pemuda Pancasila Jakarta di Istora Senayan, Minggu (3/3/2019).

    Namun, dalam sebuah kesempatan saat berdialog dengan para penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Graha Insan Cita Bakti Jaya, Kota Depok, Jokowi mengaku lahir di pinggir kali.

    Kala itu, Jokowi bercerita bahwa rumahnya berada di pinggir sungai sebelum akhirnya digusur, dan ia harus tinggal menumpang di rumah kakak ibunya.

    “Di sini ada yang pernah ngerasain digusur? Belum? Moga-moga ini jangan ada yang pernah digusur. Sedih gitu kalau ingat saya, sedih,” kata Jokowi saat menghadiri penyerahan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Graha Insan Cita (GIC) Bakti Jaya, Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, Selasa (12/2/2025) sore.

    Hal inilah yang kemudian memicu perdebatan publik, karena dua narasi tersebut dianggap saling bertentangan.

    Lantas, di mana sebenarnya tempat lahir Jokowi?

    Merunut ke belakang, Jokowi lahir di Rumah Sakit Brayat Minulya, Solo.

    Rumah Sakit Brayat Minulya saat ini berlokasi di Jalan Setiabudi 106. Rumah sakit itu didirikan pada 8 Desember 1949 dengan menempati lokasi Jalan Kebalen Nomor 2, Solo. Sebelum jadi rumah sakit, Brayat Minulya merupakan balai pengobatan dan rumah sakit bersalin dengan kapasitas enam tempat tidur.

    Rumah sakit ini dirintis dan dikelola oleh suster-suster BKK (Biarawati Karya Kesehatan).

    Pada 1952, Brayat Minulya mengembangkan pelayanannya seiring dengan kepindahannya ke Jalan Setia Budi. Rumah sakit ini memang tidak jauh dari rumah Presiden Jokowi waktu itu di Gilingan. Hanya berjarak sekitar dua kilometer.

    “Kalau dilihat dari catatan, Pak Jokowi lahir pada 21 Juni 1961. Di situ tertulis anak dari Nyonya Sudjiatmi Notomihardjo,” kata Kepala Humas Rumah Sakit Brayat Minulya, Brigitta Adventa, Rabu (21/6/2017).

    Ia menjelaskan, rekam medis kelahiran Jokowi masih tersimpan rapi. Lantaran rekam medis menjadi rahasia rumah sakit, ia enggan menjelaskan lebih detail tentang kelahiran Presiden Joko Widodo.

    “Yang jelas rekam medis masih ada, masih kita simpan,” tutupnya.

    Hingga kini, belum ada klarifikasi resmi dari Jokowi mengenai kontradiksi dua versi tempat kelahirannya tersebut.

  • PHK Massal Akibat Tarif Impor Trump, Bansos Kemensos Tunggu Data BPS

    PHK Massal Akibat Tarif Impor Trump, Bansos Kemensos Tunggu Data BPS

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Sosial (Kemensos) menegaskan, bantuan sosial (bansos) untuk korban PHK massal akibat kebijakan tarif impor Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak bisa asal diberikan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan, pihaknya masih menunggu update data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN) dari Badan Pusat Statistik (BPS).

    “Soal angka kemiskinan, kita berangkat dari data. Data itu diperbarui setiap tiga bulan,” jelasnya, Senin (14/4/2025).

    Gus Ipul juga menyebut, bansos untuk korban PHK massal terdampak tarif impor Trump baru bisa disalurkan jika calon penerima sudah terverifikasi dalam DTSEN, terutama mereka yang masuk dalam kategori desil 1 dan 2, yang mencakup masyarakat miskin dan rentan miskin.

    “Tidak bisa tiba-tiba ngomong, terus langsung kasih bantuan. Harus masuk data dahulu, dan datanya resmi dari BPS,” tegas Gus Ipul.

    Langkah ini diambil untuk memastikan bantuan tepat sasaran, khususnya bagi pekerja yang terdampak kebijakan tarif timbal balik impor dari Presiden Donald Trump, yang memicu gelombang PHK massal di sektor-sektor tertentu.

  • Bank DKI Berperan Bangun Ekonomi Jakarta, Kadin: Pengosongan Rekening Hanya Merugikan Masyarakat 

    Bank DKI Berperan Bangun Ekonomi Jakarta, Kadin: Pengosongan Rekening Hanya Merugikan Masyarakat 

    TRIBUNJAKARTA.COM – Wakil Ketua Umum Kadin Pusat Bidang Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, berharap nasabah tidak terprovokasi dengan ajakan untuk mengosongkan rekening Bank DKI. Terlebih Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung telah menjamin keamanan data dan dana nasabah di proses pemulihan sistem. 

    Menurut Sarman, saat ini Bank DKI merupakan salah satu Bank Pembangunan Daerah (BPD) terbesar di Indonesia. Sehingga memiliki peran penting dalam perputaran ekonomi dan pembangunan di Jakarta. 

    “Bank DKI bukan hanya sekedar tempat menyimpan uang nasabah. Namun bank tersebut juga berperan dalam pembangunan dan perputaran ekonomi di Jakarta. Karena Bank DKI juga mempunya berbagai program sosial untuk masyarakat seperti pemberdayaan Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) yang telah terbukti menjadi penopang ekonomi negeri ini. Khususnya Jakarta,” ungkap Sarman, Minggu (13/4/2025). 

    Karenanya ia menilai ajakan untuk mengosongkan rekening Bank DKI yang beredar di media daring dan media sosial bukanlah suatu hal yang bijak.

    Ia menilai, hal itu akan berdampak kerugian yang lebih besar terhadap perekonomian Jakarta dan berimplikasi pada ekonomi masyarakat sendiri. 

    “Kita sama-sama mengetahui bahwa Bank DKI itu bank satu-satunya milik Pemprov DKI Jakarta. Di mana melalui bank tersebut, Pemprov DKI Jakarta menggulirkan berbagai program sosial berupa bantuan sosial. Seperti Kartu Jakarta Pinter (KJP), Kartu Lansia Jakarta (KLJ) bahkan bantuan permodalan kepada UMKM juga dilakukan melalui Bank DKI. Jadi saya kira ajakan mengosongkan rekening Bank DKI bukanlah suatu hal yang bijak dan tidak perlu ditanggapi,” imbuhnya. 

    Terlebih, dikatakan Sarman, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dan Direktur Utama Bank DKI, Agus Haryoto Widodo, berkali-kali menegaskan bahwa data dan dana nasabah tetap aman selama perbaikan sistem transaksi tengah dilakukan. 

    “Saya mengpresiasi langkah tegas dan cepat Gubernur DKI dan Direksi Bank DKI dalam mengambil sikap menyatakan menjamin bahwa data dan dana nasabah aman. Sehingga dengan pernyataan tersebut setidaknya ada jaminan data dan nasabah tetap aman. Sehingga nasabah tidak perlu khawatir,” tegasnya.

    Lebih lanjut Sarman menyatakan, bahwa apa yang tengah dialami Bank DKI mungkin bisa saja terjadi bahkan pernah dialami bank lain. Hal ini menjadi pengalaman yang harus diantisipasi dunia perbankan di kemudian hari. Terutama terkait sistem transaksi.  

    “Siapapun pasti tidak mengharapkan hal ini terjadi. Bukan hanya nasabah, namun juga Pemprov DKI Jakarta. Namun untuk melihat masalah ini kita harus bijak. Bagaimanapun Bank DKI harus tetap menjadi bank kebanggaan warga Jakarta,” pungkasnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsAppChannel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya.

  • Kadin Imbau Nasabah Tak Terprovokasi Ajakan Kosongkan Rekening Bank DKI

    Kadin Imbau Nasabah Tak Terprovokasi Ajakan Kosongkan Rekening Bank DKI

    Jakarta –

    Wakil Ketua Umum Kadin Pusat Bidang Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, berharap nasabah tidak terprovokasi ajakan untuk mengosongkan rekening Bank DKI. Terlebih Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung telah menjamin keamanan data dan dana nasabah di proses pemulihan sistem.

    Menurut Sarman, saat ini Bank DKI merupakan salah satu Bank Pembangunan Daerah (BPD) terbesar di Indonesia, sehingga memiliki peran penting dalam perputaran ekonomi dan pembangunan di Jakarta.

    “Bank DKI bukan hanya sekedar tempat menyimpan uang nasabah. Namun bank tersebut juga berperan dalam pembangunan dan perputaran ekonomi di Jakarta. Karena Bank DKI juga mempunya berbagai program sosial untuk masyarakat seperti pemberdayaan Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) yang telah terbukti menjadi penopang ekonomi negeri ini. Khususnya Jakarta,” ungkap Sarman dalam keterangannya, Senin (14/4/2025).

    Karenanya, ia menilai ajakan untuk mengosongkan rekening Bank DKI yang beredar di media daring dan media sosial bukanlah suatu hal yang bijak. Hal itu akan berdampak kerugian yang lebih besar terhadap perekonomian Jakarta dan berimplikasi pada ekonomi masyarakat sendiri.

    “Kita sama-sama mengetahui bahwa Bank DKI itu bank satu-satunya milik Pemprov DKI Jakarta. Di mana melalui bank tersebut, Pemprov DKI Jakarta menggulirkan berbagai program sosial berupa bantuan sosial. Seperti Kartu Jakarta Pinter (KJP), Kartu Lansia Jakarta (KLJ) bahkan bantuan permodalan kepada UMKM juga dilakukan melalui Bank DKI. Jadi saya kira ajakan mengosongkan rekening Bank DKI bukanlah suatu hal yang bijak dan tidak perlu ditanggapi,” imbuhnya.

    Terlebih, dikatakan Sarman, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dan Direktur Utama Bank DKI, Agus Haryoto Widodo, berkali-kali menegaskan data dan dana nasabah tetap aman selama perbaikan sistem transaksi tengah dilakukan.

    “Saya mengpresiasi langkah tegas dan cepat Gubernur DKI dan Direksi Bank DKI dalam mengambil sikap menyatakan menjamin bahwa data dan dana nasabah aman. Sehingga dengan pernyataan tersebut setidaknya ada jaminan data dan nasabah tetap aman. Sehingga nasabah tidak perlu khawatir,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Sarman menyatakan, bahwa apa yang tengah dialami Bank DKI mungkin bisa saja terjadi bahkan pernah dialami bank lain. Hal ini menjadi pengalaman yang harus diantisipasi dunia perbankan di kemudian hari. Terutama terkait sistem transaksi.

    “Siapapun pasti tidak mengharapkan hal ini terjadi. Bukan hanya nasabah, namun juga Pemprov DKI Jakarta. Namun untuk melihat masalah ini kita harus bijak. Bagaimanapun Bank DKI harus tetap menjadi bank kebanggaan warga Jakarta,” pungkasnya.

    (anl/ega)

  • Jadwal Pencairan Bansos Kemensos PKH Tahap 2 2025, Kapan Cair Tanggal Berapa?

    Jadwal Pencairan Bansos Kemensos PKH Tahap 2 2025, Kapan Cair Tanggal Berapa?

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah Republik Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam mensejahterakan masyarakat kurang mampu melalui berbagai program bantuan sosial (bansos).

    Salah satu program unggulan yang dinanti-nantikan pencairannya adalah Program Keluarga Harapan (PKH).

    Kabar baiknya, setelah sukses menyalurkan tahap pertama di awal tahun, kini jadwal pencairan bansos PKH tahap 2 tahun 2025 telah resmi diumumkan, membawa angin segar bagi jutaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

    PKH, sebagai program bantuan langsung tunai (BLT), dirancang untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga miskin dan rentan miskin, memberikan harapan dan dukungan finansial yang signifikan.

    Penyalurannya yang terstruktur dan bertahap memastikan bantuan ini sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Lantas, kapan tepatnya dana PKH tahap 2 ini akan cair dan bagaimana mekanisme penyalurannya?

    Jadwal Pencairan Bansos PKH Tahap 2

    Bagi para KPM yang telah menantikan kepastian jadwal, kini dapat bernapas lega. Merujuk pada informasi resmi dan pola penyaluran tahun-tahun sebelumnya, Kementerian Sosial (Kemensos) telah mengonfirmasi bahwa pencairan bansos PKH tahap 2 tahun 2025 akan dimulai pada periode April hingga Juni 2025.

    Seperti yang telah berjalan, penyaluran bansos PKH dilakukan secara triwulanan atau setiap tiga bulan sekali.

    Setelah tahap 1 sukses disalurkan pada periode Januari hingga Maret 2025, kini giliran tahap 2 untuk menjangkau para penerima manfaat.

    Berikut adalah rincian lengkap jadwal pencairan bansos PKH tahun 2025:

    Tahap 1: Januari – Maret 2025 (Telah Selesai Disalurkan)

    Tahap 2: April – Juni 2025

    Tahap 3: Juli – September 2025

    Tahap 4: Oktober – Desember 2025

    Dengan adanya kepastian jadwal ini, diharapkan para KPM dapat mempersiapkan diri dan memanfaatkan dana bantuan ini dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

    Pemerintah melalui Kemensos terus berupaya untuk memastikan proses penyaluran berjalan lancar dan tepat waktu.

    Mekanisme Pencairan Bansos PKH 2025

    Dalam menyalurkan bansos PKH, Kemensos masih mengandalkan dua mekanisme utama yang telah terbukti efektif dan menjangkau seluruh KPM di berbagai wilayah Indonesia. Mekanisme tersebut adalah:

    1. Melalui Rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Bank Himbara

    Bagi KPM yang telah memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang diterbitkan oleh bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BTN, dana bansos PKH akan langsung ditransfer ke rekening yang bersangkutan.

    KPM dapat melakukan penarikan dana melalui ATM, kantor cabang bank, atau agen bank terdekat. Mekanisme ini dinilai lebih efisien dan aman.

    Berikut jadwal pencairan, mekanisme pencairan, nominal bantuan, dan cara cek status penerima bansos PKH Tahap 2.* Dok. Humas Kemensos

    2. Melalui Kantor Pos

    Bagi KPM yang belum memiliki atau terkendala dengan rekening KKS, penyaluran dana bansos PKH akan dilakukan melalui kantor pos.

    Petugas pos akan menyalurkan dana secara langsung kepada KPM yang terdaftar sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

    KPM biasanya akan menerima surat pemberitahuan dari kantor pos mengenai jadwal dan lokasi pengambilan dana.

    Kedua mekanisme ini bertujuan untuk memastikan seluruh KPM, tanpa terkecuali, dapat menerima hak mereka dengan mudah dan aman.

    Pemerintah terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap sistem penyaluran untuk meminimalisir kendala dan memastikan efisiensi.

    Nominal Bansos PKH 2025

    Salah satu aspek penting dalam program bansos PKH adalah besaran dana bantuan yang diterima oleh setiap KPM. Pemerintah telah menetapkan nominal bantuan yang berbeda-beda, disesuaikan dengan komponen kebutuhan masing-masing keluarga. Pembagian ini bertujuan untuk memberikan dukungan yang lebih proporsional sesuai dengan kondisi dan tanggungan keluarga penerima manfaat.

    Berikut adalah rincian lengkap saldo dana bansos PKH 2025 per tahap (triwulanan) dan per tahun:

    – PKH Kesehatan Ibu Hamil: Rp750.000 per tahap atau Rp3.000.000 per tahun.

    – PKH Kesehatan Anak Usia Dini (0-6 tahun): Rp750.000 per tahap atau Rp3.000.000 per tahun.

    – PKH Kesejahteraan Lanjut Usia: Rp600.000 per tahap atau Rp2.400.000 per tahun.

    – PKH Kesejahteraan Penyandang Disabilitas Berat: Rp600.000 per tahap atau Rp2.400.000 per tahun.

    – PKH Pendidikan Siswa Sekolah Dasar (SD): Rp225.000 per tahap atau Rp900.000 per tahun.

    – PKH Pendidikan Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP): Rp375.000 per tahap atau Rp1.500.000 per tahun.

    – PKH Pendidikan Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA): Rp500.000 per tahap atau Rp2.000.000 per tahun.

    Cara Cek Status Penerima Bansos PKH 2025

    Bagi masyarakat yang ingin memastikan apakah dirinya atau keluarganya terdaftar sebagai penerima manfaat bansos PKH tahun 2025, Kemensos telah menyediakan platform daring yang mudah diakses.

    Anda dapat melakukan pengecekan status kepesertaan melalui website resmi Kemensos di cekbansos.kemensos.go.id.

    Berikut adalah langkah-langkah sederhana untuk melakukan pengecekan:

    1. Akses website resmi Kemensos melalui peramban (browser) Anda.

    2. Pada halaman utama, cari dan klik menu atau tautan yang berkaitan dengan “Cek Bansos”.

    3. Anda akan diminta untuk mengisi beberapa informasi seperti provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Anda.

    4. Masukkan nama lengkap sesuai dengan KTP.

    5. Isi kode captcha yang tertera pada layar untuk verifikasi.

    6. Klik tombol “Cari Data”.

    Ilustrasi aplikasi Cek Bansos – Cara Cek Penerima PKH 2025 Lewat HP.

    Sistem akan melakukan pencarian berdasarkan data yang Anda masukkan dan menampilkan informasi mengenai status kepesertaan Anda dalam program bansos PKH.

    Jika Anda terdaftar sebagai KPM, maka akan muncul informasi mengenai periode penyaluran dan status pencairan bantuan.

    Pencairan bansos PKH tahap 2 tahun 2025 ini tentu menjadi kabar yang sangat dinantikan oleh jutaan keluarga di Indonesia.

    Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi, memenuhi kebutuhan pokok, serta meningkatkan kualitas hidup para penerima manfaat.

    Pemerintah melalui Kemensos mengimbau kepada seluruh KPM untuk memanfaatkan dana bansos ini dengan sebaik-baiknya dan bijaksana, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga, pendidikan anak, serta meningkatkan kesehatan.

    Penggunaan dana bansos yang tepat sasaran akan memberikan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan keluarga dan masyarakat secara luas.

    Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk berhati-hati terhadap berbagai informasi tidak resmi atau hoaks yang mungkin beredar terkait pencairan bansos PKH.

    Selalu rujuk informasi resmi dari Kemensos atau sumber-sumber berita terpercaya untuk mendapatkan informasi yang akurat.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Syarat dan Cara Cek Penerima Bansos BPNT April 2025

    Syarat dan Cara Cek Penerima Bansos BPNT April 2025

    PIKIRAN RAKYAT – Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kembali menjadi harapan bagi jutaan keluarga di Indonesia. Pada April 2025, pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) akan mencairkan BPNT tahap kedua, yang mencakup periode April, Mei, dan Juni 2025.

    Program ini bertujuan untuk meringankan beban ekonomi keluarga miskin dan rentan miskin, dengan memberikan bantuan berupa dana yang dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pangan.

    Siapa yang Berhak Menerima BPNT?

    Tidak semua warga negara Indonesia berhak menerima BPNT. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, yaitu:

    – Warga Negara Indonesia (WNI)

    – Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)

    – Terdaftar dalam DTKS

    – Keluarga miskin atau rentan miskin

    Ada beberapa kelompok masyarakat yang secara otomatis tidak memenuhi syarat sebagai penerima BPNT, antara lain:

    – Pegawai Negeri Sipil (PNS)

    – Pensiunan PNS

    Cara Mencairkan Bansos KLJ 2025 Termudah, Bantuan Rp900 Ribu Langsung Cair Tunai atau ke Rekening.

    – Prajurit TNI

    – Anggota Polri

    – Karyawan BUMN/BUMD

    Cara Cek Penerima BPNT

    Untuk mengetahui apakah Anda termasuk dalam daftar penerima BPNT April 2025, Kemensos menyediakan platform daring yang mudah diakses:

    1. Buka laman cekbansos.kemensos.go.id melalui peramban di perangkat Anda.

    2. Masukkan data sesuai dengan KTP Anda, meliputi: Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan

    3. Pastikan nama yang dimasukkan sesuai dengan yang tertera di KTP.

    4. Ketikkan kode verifikasi yang muncul di layar.

    5. Klik tombol “Cari Data” untuk melihat hasilnya.

    Jika nama Anda terdaftar, informasi detail mengenai status penerimaan BPNT akan ditampilkan.

    Dana BPNT disalurkan melalui rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Penerima manfaat dapat menggunakan dana tersebut untuk membeli berbagai kebutuhan pangan di e-warong atau tempat yang telah ditentukan.

    Program ini tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga mendorong perekonomian lokal.

    Pemerintah terus berupaya memperbarui dan memvalidasi data penerima BPNT untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Proses ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, pendamping sosial, dan masyarakat.

    Dengan adanya program BPNT, pemerintah berharap dapat menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berdaya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Bansos PKH Cair Setelah Lebaran April 2025 di cekbansos.kemensos.go.id, Begini Cara Ceknya – Halaman all

    Bansos PKH Cair Setelah Lebaran April 2025 di cekbansos.kemensos.go.id, Begini Cara Ceknya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Simak inilah cara cek penerima bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2025.

    Pengecekan nama penerima bansos PKH 2025 dapat dilakukan melalui laman resmi Kementerian Sosial (Kemensos) di cekbansos.kemensos.go.id dengan menggunakan NIK KTP.

    Adapun pencairan PKH ini sudah memasuki tahap kedua untuk periode April, Mei, dan Juni 2025.

    Bansos PKH disalurkan setiap tiga bulan sekali melalui bank-bank anggota Himpunan Bank Negara (HIMBARA), termasuk BNI, BRI, Bank Mandiri, dan BTN.

    Selain itu, penerima juga bisa menghubungi pengurus pendamping PKH untuk proses pencairan.

    Diketahui, pemerintah terus mendukung masyarakat melalui berbagai program bantuan sosial (bansos) yang dicairkan, khususnya setelah momen Lebaran.

    Bansos PKH ini merupakan salah satu bansos yang kembali cair pada April 2025.

    PKH ditujukan untuk keluarga miskin yang memenuhi kriteria tertentu, dengan besaran bantuan yang bervariasi tergantung kategori Penerima Manfaat (KPM).

    Sembari menunggu informasi selengkapnya, Anda dapat mengecek apakah nama Anda termasuk dalam daftar penerima bansos PKH 2025 atau tidak.

    Cara Cek Penerima Bansos PKH 2025 dengan NIK KTP

    Dilansir dari laman resmi Kemensos, cara cek penerima bansos PKH tahun 2025 sebagai berikut:

    Akses laman https://cekbansos.kemensos.go.id/;
    Masukkan Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan;
    Masukkan Nama Penerima Manfaat (PM) sesuai KTP (Kartu Tanda Penduduk);
    Ketikkan empat huruf kode yang tertera dalam laman tersebut;
    Klik tombol “Cari Data”.
    Nantinya sistem akan mencari nama penerima manfaat sesuai wilayah yang diinputkan, sehingga pastikan seluruh data yang dimasukkan benar.

    Jika nama yang dicari masuk dalam daftar penerima manfaat PKH, akan muncul keterangan pada kolom bansos PKH.

    Sementara itu, jika nama yang diinput tidak masuk dalam daftar penerima, maka akan muncul keterangan “Tidak Terdapat Peserta/PM”.

    Maka Anda tidak termasuk sebagai penerima bansos.

    Besaran Bansos PKH 2025

    Terdapat 7 kategori penerima bansos PKH dengan nominal yang berbeda-beda. Selengkapnya, inilah besaran bansos PKH per 2025:

    Kategori Ibu Hamil/Nifas: Rp 3 juta/tahun atau Rp 750 ribu/tiga bulan;
    Kategori Anak Usia Dini 0 s.d. 6 Tahun: Rp 3 juta/tahun atau Rp 750 ribu/tiga bulan;
    Kategori Pendidikan Anak SD/Sederajat: Rp 900 ribu/tahun atau Rp 225 ribu/tiga bulan;
    Kategori Pendidikan Anak SMP/Sederajat: Rp 1,5 juta/tahun atau Rp 375 ribu/tiga bulan;
    Kategori Pendidikan Anak SMA/Sederajat: Rp 2 juta/tahun atau Rp 500 ribu/tiga bulan;
    Kategori Penyandang Disabilitas berat: Rp 2,4 juta/tahun atau Rp 600 ribu/tiga bulan;
    Kategori Lanjut Usia: Rp 2,4 juta/tahun atau Rp 600 ribu/tiga bulan.

    (Tribunnews.com/Latifah/Sri Juliati)

  • BPNT dan PKH April 2025 Masih Akan Cair? Simak informasi Lengkapnya di Sini dan Cara Cek Penerima

    BPNT dan PKH April 2025 Masih Akan Cair? Simak informasi Lengkapnya di Sini dan Cara Cek Penerima

    PIKIRAN RAKYAT – BPNT dan PKH April 2025 sudah cair sejak awal bulan, dan bansos pun langsung disalurkan KKS masing-masing penerima. KKS yang menampung dana bansos masyarakat yakni dari Bank BNI, BRI, Mandiri, BTN, dan BSI.

    BPNT dan PKH April 2025 telah cair bersamaan kepada penerima, tentu dengan nominal yang tak sama setiap masing-masing penerima khususnya bansos PKH.

    BPNT April 2025 telah cair Rp600.000 nilai tersebut adalah gabungan bantuan selama 3 bulan, dimana setiap bulannya masyarakat menerima Rp200.000 dan akan diterima oleh 18,8 juta masyarakat.

    Sementara, bansos PKH April 2025 memang selalu disalurkan dengan nilai yang berbeda tergantung kategori penerimanya.

    Berikut nilai dan kategori penerima PKH April 2025:

    – Balita Rp750.000
    – Ibu Hamil Rp750.000
    – Lansia Rp600.000
    – Disabilitas Rp600.000
    – SD Rp225.000
    – SMP Rp375.000
    – SMA Rp500.000

    Bansos PKH April 2025 sendiri nantinya akan diterima bertahap selama 3 bulan dan akan diterima oleh 9 juta masyarakat yang layak mendapatkannya.

    Pencairan BPNT dan PKH April 2025

    BPNT dan PKH April 2025 masih akan cair sampai diterima secara merata oleh masyarakat penerima bansos.

    Biasanya kedua bansos ini akan berlangsung sampai akhir bulan dan akan disambung dengan penyaluran bulan berikutnya.

    Jadi, masyarakat yang sampai saat ini belum menerima bansos tidak usah khawatir karena pasti akan menerimanya.

    Namun, tidak semua masyarakat akan menerimanya khusus mereka yang data dirinya sudah terdaftar di DTKS Kemensos.

    Silahkan cek penerima bansos di link cekbansos, berikut langkah-langkahnya di bawah ini:

    1. Akses link cekbansos.kemensos.go.id
    2. Masukan alamat dan nama lengkap
    3. Isi kode verifikasi di kotak
    4. Klik cari data

    Sistem pun akan mencari dan informasi penerima bansos akan muncul berupa data diri lengkap dengan periodenya.

    Untuk menerima BPNT dan PKH April 2025, pastikan tergolong dari kalangan miskin atau kurang mampu dan tercatat sebagai WNI.

    Itulah terkait BPNT dan PKH April 2025 yang masih akan cair kepada masyarakat dan akan berlangsung sampai akhir bulan ini. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Hapus DTKS Jadi DTSEN, Apakah Penerima Bansos Lama Turut Dihapuskan? Megapolitan 11 April 2025

    Hapus DTKS Jadi DTSEN, Apakah Penerima Bansos Lama Turut Dihapuskan? Megapolitan 11 April 2025

    Hapus DTKS Jadi DTSEN, Apakah Penerima Bansos Lama Turut Dihapuskan?
    Penulis
    KOMPAS.com – 
    Pemerintah menghapus Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (
    DTKS
    ) sebagai acuan data penerima
    bantuan sosial
    (
    bansos
    ).
    Penghapusan tersebut dilakukan setelah Presiden Prabowo resmi menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (
    DTSEN
    ) pada 5 Februari 2025.
    Dengan terbitnya Inpres tersebut, maka pemerintah akan menggunakan DTSEN sebagai acuan data penerima bansos.
    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, atau yang akrab dipanggil Gus Ipul, mengatakan bahwa penggunaan DTSEN sebagai acuan penerima bansos secara efektif akan dilakukan antara Mei atau Juni 2025.
    Lantas, dengan tidak lagi mengacu pada DTKS dan akan menggunakan DTSEN, apakah masyarakat terdaftar sebagai penerima bansos sebelumnya akan dihapus?
    Perubahan Dalam Daftar Penerima Bansos
    Gus Ipul mengatakan, akan ada perubahan dalam daftar penerima bansos karena Kementerian Sosial (Kemensos) akan menggunakan DTSEN sebagai acuan data penerima.
    Penerima bansos sebelumnya bisa saja tidak akan lagi terdaftar sebagai
    Keluarga Penerima Manfaat
    (
    KPM
    ).
    Sebaliknya, masyarakat yang belum terdaftar sebagai penerima bansos bisa saja kemudian terdaftar sebagai KPM bansos.
    Hal tersebut terjadi karena adanya perubahan data, seperti penambahan, penghapusan, atau perbaikan data KPM bansos untuk dihimpun dalam DTSEN.
    Gus Ipul menyebutkan, bahwa perubahan data dilakukan melalui jalur formal dari pemerintah daerah, dan jalur partisipasi masyarakat.
    Selanjutnya, Badan Pusat Statistik (BPS) akan menjadi lembaga yang bertanggung jawab untuk memvalidasi seluruh data tersebut.
    Penyesuaian baru daftar masyarakat penerima bansos ini mengikuti arahan dari Presiden Prabowo yang menekankan pentingnya akurasi data agar tidak terjadi kekeliruan yang dapat berdampak langsung pada penerima manfaat.
    Selain itu, penyesuaian ini juga sebagai langkah perubahan paradigma kebijakan sosial dari social protection menjadi empowerment heavy agar masyarakat bisa naik kelas.
    Bagi masyarakat yang sebelumnya terdaftar sebagai penerima bansos, dapat melakukan cek ulang apakah masih terdaftar sebagai penerima bansos setelah DTSEN efektif digunakan.
    Adapun cara untuk mengecek data penerima bansos dapat dilakukan melalui website cekbansos.kemensos.go.id.
    Apabila masyarakat masuk dalam kriteria penerima bansos, namun tidak terdaftar sebagai penerima, maka dapat menghubungi RT/RW setempat untuk diajukan sebagai penerima bansos.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemprov DKI janji KJP Plus tersalurkan 100 persen pada akhir April

    Pemprov DKI janji KJP Plus tersalurkan 100 persen pada akhir April

    Bank DKI perlu waktu untuk mencetaknya

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjanjikan dana bantuan sosial (bansos) Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus Tahap I Tahun 2025 dapat tersalurkan 100 persen paling lambat akhir April ini.

    Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Sarjoko di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat, mengakui saat ini sebanyak 9 persen anak belum menerima dana bansos yang dicairkan tiga bulan sekaligus yakni Januari hingga Maret.

    “Dari 707.662 (penerima) itu, masih kurang lebih 9 persen yang belum tersalurkan. Ini khususnya adalah penerima baru. Akhir bulan ini bisa selesai tersalurkan semuanya,” ujar dia.

    Adapun penerima baru KJP Plus Tahap I Tahun 2025 tercatat sebanyak 126.729 orang, sementara itu sebanyak 580.893 orang merupakan penerima lanjutan.

    Khusus untuk penerima baru, kata Sarjoko, Bank DKI masih menyiapkan keperluan administrasinya seperti buku tabungan, kartu ATM, dan lainnya.

    “Penerima baru itu yang perlu disiapkan bulu tabungannya, ATM-nya. Itu karena posisinya kan ribuan. Bank DKI perlu waktu untuk mencetaknya,” kata dia.

    Lalu, mengenai ada atau tidaknya dampak dari permasalahan sistem layanan yang sempat dialami Bank DKI sejak 29 Maret lalu, Sarjoko tak mau berkomentar banyak.

    “Kemarin kami langsung koordinasi dengan Bank DKI. Intinya mereka juga akan melakukan percepatan untuk melakukan pencetakan rekeningnya,” ujar dia.

    Dalam kesempatan itu, Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian meminta Pemprov DKI Jakarta membenahi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar penerima KJP Plus merupakan benar-benar orang yang berhak.

    Dia lalu mengusulkan adanya pembatasan penerima KJP Plus dalam satu keluarga. Dalam satu keluarga, sambung dia, sebaiknya tak semua anak mendapatkan dana bansos.

    “Sepertinya dibutuhkan juga pembatasan. Satu keluarga, dua anak, sehingga sebarannya akan lebih baik. Jangan sampai ada yang anaknya enam, keenamnya minta KJP, akhirnya yang lain tidak kebagian,” ujar dia.

    Menurut Justin, diperlukan regulasi-regulasi tambahan untuk memperbaiki sebaran dan memperbaiki juga kualitas pendataan dana bansos terutama KJP Plus.

    “Kualitas pendataan kita sangat buruk juga. Seringkali yang dulunya tidak mampu, sekarang sudah mampu, masih dapat juga. Yang dulunya tidak punya kendaraan, sekarang sudah punya mobil, masih dapat juga (bansos),” katanya.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025