Xcloud.id

Topik: Bantuan Sosial

  • PT Pos Indonesia Siap Salurkan BLTS untuk 11,6 Juta Penerima

    PT Pos Indonesia Siap Salurkan BLTS untuk 11,6 Juta Penerima

    PT Pos Indonesia Siap Salurkan BLTS untuk 11,6 Juta Penerima
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, PT Pos Indonesia siap menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) kepada 11,6 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) triwulan IV pada pekan ini.
    “Penyaluran tahap kedua akan dimulai pekan ini untuk 11.609.092 KPM lewat PT POS. Lalu sebanyak 1 juta KPM akan disalurkan bansos lewat Himbara,” kata
    Gus Ipul
    , di kantor Kemensos, Jakarta, Selasa (18/11/2025).
    Gus Ipul berharap, bantuan dari Presiden RI Prabowo Subianto ini dapat diterima oleh mereka yang lebih berhak dan membutuhkan.
    “PT Pos untuk pertama kalinya ini mungkin akan menyalurkan lebih dari 10 juta KPM,” tutur dia.
    Pada kesempatan yang sama, Senior Vice President Government and Corporate
    PT Pos Indonesia
    Hendra Sari memastikan proses penyaluran bansos akan dilakukan pada Jumat (21/11/2025).
    “Penyaluran direncanakan mulai dilakukan setelah dana masuk ke kami pekan ini. Bantuan dapat langsung disalurkan dimulai dua hari setelah dana diterima,” kata Hendra.
    Ia menuturkan, penerima
    BLTS
    yang baru harus membawa surat pemberitahuan dari PT Pos Indonesia yang diberikan kepada masing-masing KPM.
    Lalu, KPM juga harus membawa KTP ataupun Kartu Keluarga (KK) jika ingin mengambil bansos.
    “Yang datang kalau namanya tertera dalam daftar penerima, maka cukup membawa KTP saja. Apabila yang datang keluarga, anggota keluarga maka harus melampirkan KK sebagai bukti pembayaran,” kata dia.
    Hendra menuturkan, pemberian surat pemberitahuan bansos akan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah agar penyalurannya teratur sesuai jadwal.
    “Tadi arahan Pak Menteri, tidak boleh ada kerumunan yang banyak, dilakukan pembayaran secara teratur tapi cepat. Karena waktu yang diberikan kepada PT Pos juga tidak lama, dana ini sangat dibutuhkan masyarakat,” ucap dia.
    Penyaluran BLTS
    dilakukan dengan tiga cara, yakni KPM mendatangi kantor pos, PT Pos mendatangi komunitas, dan PT Pos akan mengantarkan bansos ke rumah bagi KPM yang sakit, lansia, atau penyandang disabilitas.
    “Karena ini kita komitmen, maka pembayaran dilakukan juga di Sabtu dan Minggu kepada KPM dengan tiga cara tersebut,” ujar Hendra.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kapan Kartu Lansia Jakarta ‘KLJ’ November 2025 Cair? Intip Syarat dan Jadwal Pencairan di Sini

    Kapan Kartu Lansia Jakarta ‘KLJ’ November 2025 Cair? Intip Syarat dan Jadwal Pencairan di Sini

    PIKIRAN RAKYAT – Menjelang akhir tahun, Kartu Lansia Jakarta (KLJ) periode November 2025 kembali menjadi salah satu bantuan sosial yang paling dinantikan para penerima manfaat di Ibu Kota. Program yang digagas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini dirancang untuk memastikan kebutuhan dasar para warga lanjut usia yang tergolong rentan tetap terpenuhi secara layak.

    Menurut informasi dari Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta, KLJ diberikan kepada lansia berusia 60 tahun ke atas yang memerlukan dukungan finansial guna mempertahankan kemandirian hidup serta menjaga kualitas kesehatan dan kesejahteraan sosial mereka. Bantuan ini sangat membantu di tengah tingginya biaya kebutuhan pokok dan perlengkapan lansia yang terus meningkat.

    Adapun penyaluran KLJ dilakukan melalui rekening Bank DKI. Mekanisme ini dipilih untuk memastikan proses pencairan berlangsung aman, transparan, dan mudah dijangkau. Penerima manfaat dapat menarik dana secara digital melalui layanan perbankan online, atau langsung datang ke kantor cabang bagi yang lebih nyaman dengan metode konvensional.

    Mengutip informasi dari fahum.umsu.ac.id, pencairan KLJ saat ini berada dalam tahapan yang sama dengan bantuan lain seperti Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) dan Kartu Anak Jakarta (KAJ). Skema tersebut dinilai mampu mengurangi hambatan yang kerap muncul dalam penyaluran bantuan tunai.

    Besaran bantuan KLJ tetap sebesar Rp300.000 per bulan, sehingga dalam satu tahun lansia terdaftar menerima total Rp3.600.000. Dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk membeli kebutuhan pokok, obat-obatan, alat kesehatan harian, maupun keperluan pribadi lainnya.

    Untuk memastikan status kepesertaan, warga dapat mengecek data melalui situs siladu.jakarta.go.id. Caranya cukup dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada kolom pencarian. Apabila data valid, informasi status penerimaan KLJ akan langsung tampil. Sistem SILADU merupakan basis pemutakhiran data resmi Pemprov DKI dan menjadi rujukan utama verifikasi bantuan sosial.

    Selain website, cek status KLJ juga bisa dilakukan lewat aplikasi JAKI. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat melihat status kepesertaan, riwayat bantuan, hingga layanan publik lainnya hanya dengan masuk ke menu bantuan sosial dan memasukkan NIK lansia.

    Bagi masyarakat yang tidak terbiasa dengan layanan digital, pengecekan secara langsung di kantor kelurahan tetap menjadi opsi yang mudah diakses. Penerima manfaat atau keluarga cukup membawa KTP dan KK untuk melakukan konfirmasi data melalui petugas sosial atau petugas DTKS.

    Hingga sekarang, Pemprov DKI Jakarta belum mengeluarkan jadwal resmi pencairan KLJ November 2025. Namun, berdasarkan pola penyaluran sebelumnya, bantuan biasanya cair pada rentang tanggal 24 hingga 26 setiap bulan. Pada bulan September 2025, KLJ cair pada 26 September, sementara periode Oktober 2025 cair pada 24 Oktober.

    Dengan melihat pola tersebut, pencairan KLJ November 2025 diperkirakan akan berlangsung antara 24–26 November. Masyarakat diimbau untuk rutin memantau informasi resmi dari Dinsos maupun Pemprov DKI, sekaligus memastikan data NIK telah tervalidasi di sistem SILADU maupun aplikasi JAKI.

    Sebagai salah satu instrumen penting dalam menjaga kesejahteraan sosial warga lansia, KLJ tetap menjadi harapan bagi kelompok rentan di Jakarta. Dengan mekanisme pencairan yang semakin tertata dan wahana pengecekan yang mudah diakses, bantuan ini diharapkan mampu mendukung lansia untuk menjalani kehidupan sehari-hari secara lebih layak dan sejahtera.***

     

  • Pramono Janji Kucurkan APBD Khusus Penataan Tanah Merah

    Pramono Janji Kucurkan APBD Khusus Penataan Tanah Merah

    JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku akan mengalokasikan anggaran khusus untuk melakukan penataan Kampung Tanah Merah, Jakarta Utara, yang kini berganti nama menjadi Tanah Harapan.

    Namun, Pramono tak menjelaskan berapa porsi anggaran yang akan dikucurkan dalam APBD DKI Jakarta dan waktu pelaksanaannya. Hal ini diungkapkan Pramono usai resmi mengganti nama kampung yang selama ini menghadapi konflik agraria tersebut.

    “Sejak hari ini Kampung Harapan akan mempunyai akses secara langsung untuk bisa mendapatkan APBD Jakarta. Ya tentunya dengan APBD-nya bukan sekarang. Nanti Pemerintah DKI yang akan menyalurkan,” ujar Pramono di lokasi, Selasa, 18 November.

    Berdasarkan pendataan, Tanah Harapan mencakup enam RW yang tersebar di tiga kelurahan dan dua kecamatan, yaitu RW 08, 09, 10, dan 11 di Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja; RW 07 di Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja; serta RW 22 di Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading.

    Dari pergantian nama kawasan ini, Pramono berjanji akan melakukan penataan infrastruktur di Tanah Harapan berupa pembangunan jalan, saluran, gapura, vertical garden, jaringan PAM, lampu penerangan, hingga pemasangan sheet pile. Di mana, sebagian wilayah tersebuut memang belum tersentuh pembangunan fisik.

    “Ada 3 RW yang selama ini tidak pernah tersentuh pembangunannya dan untuk itu kami akan memprioritaskan di 2026 ini untuk melakukan perbaikan saluran air, penataan jalan, memberikan tanda pintu gerbang gapura, dan sebagainya,” urai Pramono.

    Pergantian nama ini juga dibarengi dengan pembukaan akses layanan sosial. Bantuan pemerintah yang sebelumnya tak bisa disalurkan secara menyeluruh kini dapat diberikan tanpa hambatan administrasi.

    “Sehingga hal yang berkaitan dengan bantuan-bantuan sosial yang dimiliki oleh Pemerintah DKI Jakarta sekarang bisa sepenuhnya dilakukan di sini, antara lain KJP, KJMU, kemudian pemutihan ijazah, pos bantuan hukum, pendirian Koperasi Merah Putih, dan sebagainya, sebagainya,” jelas Pramono.

    “Untuk itu, tidak perlu ada perubahan ataupun kelengkapan administrasi baru. Semuanya sama,” lanjutnya.

  • Rekan Indonesia nilai JKN merupakan hak seluruh warga 

    Rekan Indonesia nilai JKN merupakan hak seluruh warga 

    JKN dirancang untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia menilai prinsip dasar Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai hak seluruh warga negara dan tidak memandang status.

    “Konstitusi tidak membedakan rakyat berdasarkan miskin atau mampu. JKN dirancang untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia,” kata Ketua Umum Rekan Indonesia Agung Nugroho di Jakarta, Selasa.

    Hal itu dikatakan Agung menanggapi usulan Menteri Kesehatan yang menyebut agar BPJS Kesehatan fokus mengurus orang miskin saja atau kalangan “bawah” saja.

    Dengan demikian, kata Agung, itu merupakan pernyataan yang keliru, diskriminatif dan bertentangan.

    Agung mengatakan, sistem JKN yang dibangun melalui konstitusi, UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Perpres 82/2018 jelas menegaskan bahwa jaminan kesehatan bersifat universal, tanpa pembatasan kelas sosial.

    “JKN hanya untuk orang miskin itu tidak tepat dan menyesatkan arah kebijakan publik,” ujarnya.

    Rekan Indonesia, lanjut Agung mengingatkan bahwa penyakit katastropik, seperti stroke, jantung, gagal ginjal dan kanker, mampu membuat siapa pun jatuh miskin dalam waktu singkat. Bahkan dalam beberapa kasus, pejabat dan orang mampu pun akhirnya bergantung pada JKN.

    Jika pemerintah memang ingin memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan, maka pihaknya meminta pemerintah menjalankan amanat Pasal 5 Ayat (3) UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), yaitu memberikan perlakuan lebih bagi kelompok rentan, mulai dari lansia, penyandang disabilitas, pasien miskin, hingga bayi baru lahir.

    Agung menilai, kewajiban afirmatif tersebut belum dijalankan dalam sistem JKN, misalnya layanan ambulans jemput-antar dari rumah, perawatan di rumah (home care) bagi lansia dan disabilitas, pengantaran obat ke rumah, serta pendampingan layanan kesehatan bagi masyarakat dengan keterbatasan mobilitas.

    Alih-alih mempersempit JKN hanya untuk rakyat miskin, pemerintah seharusnya menjalankan mandat HAM yang jelas sudah ada.

    Ia menambahkan, mengarahkan JKN untuk hanya melayani kelompok miskin adalah langkah mundur. JKN adalah sistem asuransi sosial berbasis gotong royong, bukan program bantuan sosial.

    Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia adalah organisasi relawan independen yang bergerak di isu layanan kesehatan, advokasi kebijakan kesehatan dan pendampingan akses kesehatan bagi masyarakat, terutama yang rentan atau kurang terlayani.

    Mereka mendeklarasikan diri pada 10 Desember 2011 sebagai wadah untuk mengkonsolidasikan relawan kesehatan di Indonesia. Organisasi ini bersifat kemasyarakatan, bukan instansi pemerintah.

    Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan agar program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan sebaiknya difokuskan untuk melayani masyarakat menengah ke bawah, sementara kalangan mampu dapat memanfaatkan layanan asuransi kesehatan swasta.

    “BPJS nggak usah ‘cover’ yang kaya-kaya deh, kenapa? Karena yang kaya, yang kelas satu itu, biarkan diambil swasta,” kata Budi saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta, Kamis (31/11).

    Budi mengatakan langkah ini penting untuk menjaga keberlanjutan (sustainability) sistem pembiayaan BPJS Kesehatan agar tetap kuat dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada seluruh rakyat Indonesia.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Baru Menjabat, Kadinsos Pacitan Langsung Dihujani Protes PMII Soal Bansos

    Baru Menjabat, Kadinsos Pacitan Langsung Dihujani Protes PMII Soal Bansos

    Pacitan (beritajatim.com) — Belum lama duduk di kursi Kepala Dinas Sosial Pacitan, Heri Setijono langsung berhadapan dengan gelombang protes. Puluhan mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pacitan mendatangi Kantor Dinsos, Senin (17/11) siang, menuntut pembenahan serius dalam tata kelola bantuan sosial yang dinilai masih jauh dari transparan.

    Ketua PMII Pacitan, Al Ahmadi, menilai distribusi bansos selama ini menyisakan banyak persoalan. Dalam audiensi dengan pejabat Dinsos, ia menyebut adanya temuan bantuan yang justru jatuh kepada warga yang tidak tergolong miskin, bahkan menyinggung dugaan praktik penyelewengan oleh oknum tertentu.

    Dalam aksinya, PMII membawa enam tuntutan utama. Mereka meminta Pemkab menerbitkan aturan yang memastikan keterbukaan data penerima bansos, termasuk pemasangan stiker identitas “Keluarga Miskin” bagi penerima bantuan.

    “Pembaruan data harus dilakukan secara berkala, sanksi tegas bagi pelaku penyimpangan, serta memperketat pengawasan penyaluran,” tegas Aldi sapaan akrabnya.

    Selain itu, mahasiswa mendesak intensifikasi sosialisasi mengenai sasaran bansos agar warga yang mampu bersedia mundur secara sukarela dari daftar penerima. Tuntutan terakhir menyangkut pemenuhan kuota Sekolah Rakyat sebanyak 200 siswa, program yang diklaim penting untuk keberpihakan pendidikan bagi keluarga kurang mampu.

    Menanggapi desakan tersebut, Kepala Dinas Sosial Heri Setijono menegaskan bahwa pihaknya tidak menutup diri terhadap kritik. Ia menyatakan komitmen untuk memperbaiki tata kelola bansos dan meningkatkan integritas penyaluran. “Dinsos berkomitmen mengawal bansos agar lebih tepat sasaran dan terus mengevaluasi program yang berjalan,” kata Heri.

    Di awal masa jabatannya, Heri menyebut telah menerima berbagai masukan dari masyarakat maupun pemangku kebijakan. Sebagai langkah awal, Dinsos berencana menggelar pertemuan besar awal tahun mendatang yang melibatkan seluruh kepala desa, operator desa, dan camat. Agenda utama, kata dia, adalah membahas optimalisasi peralihan data dari DTKS menuju DTSen.

    Aksi tersebut berlangsung damai di bawah pengamanan aparat kepolisian. Setelah berdialog dan menyerahkan tuntutan secara resmi, massa akhirnya membubarkan diri. (tri/kun)

  • Di Pemalang, Gus Ipul Pesankan Kolaborasi Wujudkan Graduasi

    Di Pemalang, Gus Ipul Pesankan Kolaborasi Wujudkan Graduasi

    Pemalang (beritajatim.com) – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan, salah satu amanat Asta Cita Presiden Prabowo Subianto ke Kemensos adalah peningkatan kesejahteraan sosial.

    Ia menyebut, untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan kolaborasi serta gotong royong dari berbagai pihak.

    Pernyataan ini Gus Ipul sampaikan saat menghadiri acara graduasi 1.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Pendopo Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Senin (17/10/2025).

    “Urut-urutannya, Pemalang Berjaya (Bercahaya). Pemalang Berjaya terwujud kalau ‘ngopeni ngelakoni’. Kita bisa sukseskan ‘ngopeni ngelakoni’ kalau kita selalu ada di setiap denyut kehidupan masyarakat. Selalu ada bisa diwujudkan kalau kita merujuk pada Asta Cita Presiden Prabowo,” kata Gus Ipul.

    “Jadi Asta Cita Presiden Prabowo turun ke Kemensos menjadi ‘Selalu Ada’, ke Jawa Tengah jadi ‘Ngopeni Ngelakoni’, ke Pemalang jadi ‘Pemalang Berjaya’. Itulah kira-kira yang disebut dengan kolaborasi, disebut dengan sinergi, disebut dengan gotong royong. Kata kuncinya adalah pada gotong royong,” tambahnya menjelaskan.

    Gus Ipul mengatakan, kolaborasi dan gotong royong tersebut bisa dilakukan dengan adanya keterkaitan antara program kerja pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Menurutnya, langkah ini tentu menjadi modal besar untuk memberikan dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat.

    “Dengan intervensi yang dimiliki masing-masing pemerintah daerah dan kementerian/lembaga, tentu hasilnya, dampaknya akan lebih nyata. Salah satu contohnya hari ini ada seribu lebih jeluarga penerima manfaat yang dinyatakan graduasi, naik kelas dari penerima bansos, nanti naik ke program pemberdayaan,” jelas Gus Ipul.

    Lebih lanjut Gus Ipul menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto pun menaruh perhatian yang besar agar bansos yang disalurkan kepada masyarakat lebih tepat sasaran. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui data akurat, yakni Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

    “Soal siapa yang berhak menerima bantuan, ini hal yang paling mendasar. Kita boleh pidato, kita boleh bikin konsep, kita bikin proses bisnis. Tapi kalau data kita berantakan, rogram kita tidak akan bisa tepat sasaran,” tegas Gus Ipul.

    “Pak Presiden memerintahkan kepada kami untuk bekerja dimulai dengan data yang akurat, dengan menerbitkan Inpres Nomor 4 Tahun 2025, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Inilah yang harus menjadi rujukan bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah,” sambungnya.

    Bupati Pemalang Anom Widiyantoro mengatakan, graduasi 1.000 KPM PKH hari ini menjadi energi positif bagi pihaknya dalam memperkuat upaya pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan di Kabupaten Pemalang.

    “Kami hari ini menandai keberhasilan dari keluarga-keluarga yang ada di Pemalang, yaitu graduasi keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan. Ini merupakan bukti suksesnya intervensi program pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Sosial melalui pendampingan sosial, serta kerja keras para KPM untuk mampu menciptakan perubahan yang signifikan,” ucap Anom.

    Anom menjelaskan, Pemkab Pemalang akan senantiasa berakselerasi melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam pengurangan kemiskinan, pemberdayaan sosial, dan peningkatan sumber daya manusia (SDM). “Ini sejalan dengan visi kami, yaitu Pemalang Bercahaya, bersih, cakep, handal, dan mulia, dan tentunya sinkron dengan program Bapak Presiden, yakni Asta Cita,” ujarnya.

    Anom menambahkan, pihaknya juga akan terus memperbarui dan memperkuat basis data kemiskinan melalui DTSEN. Sebab, data ini menjadi dasar utama dalam penyaluran bansos.

    “Pelaksanaannya di Kabupaten Pemalang dilakukan memutakhiran setiap 3 bulan sekali Pak, kami akan senantiasa mencoba ke depan untuk membuat desk di masing-masing desa, sehingga pelaksanaan updating data ini bisa secepatnya, pak,” jelas Anom di hadapan Gus Ipul. (ted)

  • Rapat Paripurna DPRD Kota Kediri, Mbak Wali Paparkan Tantangan dan Strategi dalam Nota Keuangan RAPBD TA 2026

    Rapat Paripurna DPRD Kota Kediri, Mbak Wali Paparkan Tantangan dan Strategi dalam Nota Keuangan RAPBD TA 2026

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati memberikan penjelasan atas Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Kediri tahun anggaran 2026, Senin (17/11/2025). Penjelasan tersebut dilakukan saat Rapat Paripurna DPRD Kota Kediri, yang diselenggarakan di Ruang Soekarno Hatta BKPSDM Kota Kediri. Rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Kediri Firdaus.

    Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota yang akrab disapa Mbak Wali menjelaskan bahwa proses perencanaan pembangunan daerah telah dilaksanakan secara berjenjang dan partisipatif. Tahapan tersebut meliputi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

    Lebih lanjut, Mbak Wali menyampaikan bahwa berdasarkan RKPD Kota Kediri Tahun 2026, pemerintah daerah mengusung tema pembangunan “Penguatan Daya Saing Ekonomi melalui Pemerataan Pembangunan, Infrastruktur, dan Peningkatan Produktivitas Menuju Kota yang MAPAN.”

    Untuk mewujudkan tema tersebut, Pemerintah Kota Kediri menetapkan delapan prioritas pembangunan yang diselaraskan dengan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur dan Nasional, yaitu pemerataan pembangunan kewilayahan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), peningkatan kualitas infrastruktur dan pariwisata, peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, peningkatan inovasi dan kinerja aparatur serta birokrasi untuk pelayanan publik, peningkatan kualitas tata ruang dan lingkungan yang aman dan nyaman, peningkatan investasi dan perluasan kesempatan kerja, serta pengembangan karakter kebangsaan dan kerukunan masyarakat.

    Pada Tahun Anggaran 2026, Wali Kota termuda ini menjelaskan bahwa kondisi fiskal daerah diperkirakan akan menghadapi tantangan yang cukup berat. Karena terjadi penurunan alokasi transfer dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota Kediri sebesar Rp178.872.202.000 dari proyeksi yang telah ditetapkan dalam KUA dan PPAS.

    Pengurangan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tersebut, Mbak Wali menuturkan bahwa akan berdampak pada penyusutan ruang fiskal daerah yang berimplikasi terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai urusan wajib maupun urusan pilihan. Selain itu, beberapa kegiatan prioritas seperti pembangunan infrastruktur dasar, layanan kesehatan, dan pendidikan harus mengalami penyesuaian baik dari sisi skala maupun waktu pelaksanaannya. Kondisi ini juga meningkatkan tekanan bagi perangkat daerah untuk melakukan efisiensi dan penajaman prioritas anggaran melalui revisi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

    Sebagai tindak lanjut dari kondisi fiskal dan kebijakan penyesuaian, Pemerintah Kota Kediri melakukan langkah strategis dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 baik pada sisi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

    Pada sisi pendapatan daerah, dilakukan peningkatan pendapatan asli daerah, mengoptimalkan pendapatan dari dana transfer untuk mendanai program, dan meningkatkan koordinasi intensif dengan pemerintah pusat dan provinsi terkait penerimaan dana transfer dan sumber-sumber penerimaan dari sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah secara intensif. Pada sisi pembiayaan daerah bertujuan untuk menutup defisit anggaran dengan memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.

    “Lalu pada sisi belanja daerah, Pemkot Kediri mengarahkan kebijakan untuk pencapaian prioritas pembangunan, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan, peningkatan kesehatan masyarakat, peningkatan kualitas layanan rumah sakit, pemerataan pembangunan melalui pelaksanaan program bina sosial, bina lingkungan dan padat karya. Selain itu, peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah, penyediaan sarana-prasarana dan operasional persampahan serta ruang terbuka hijau untuk publik, peningkatan ekonomi melalui pelatihan kerja dan penciptaan wirausaha baru. Kemudian peningkatan jaring pengaman sosial melalui bantuan sosial, serta pengalokasikan/penganggaran dana transfer sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat,” terang Mbak Wali.

    Wali Kota Kediri mengungkapkan nota keuangan ini memuat gambaran awal mengenai kondisi keuangan daerah serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan, yang menjadi dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026. Pada sisi pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer sebesar Rp1.255.176.269.827,15. Untuk sisi belanja daerah, direncanakan sebesar Rp1.577.591.720.459,81 yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga.

    Dari gambaran perangkaan tersebut di atas, sisi Pendapatan Daerah direncanakan apabila dibandingkan dengan sisi Belanja Daerah yang direncanakan, maka Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 mengalami defisit anggaran sebesar Rp322. 415.450.632,66.

    “Demikian gambaran umum RAPBD Tahun Anggaran 2026. Terima kasih dan apresiasi atas kerja sama yang terjalin. Semoga proses pembahasan dan penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dapat berjalan lancar, tepat waktu, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kota Kediri,” pungkasnya.

    Hadir pula, Ketua DPRD Kota Kediri Firdaus, para Wakil Ketua, dan segenap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri, perwakilan Forkopimda Kota Kediri, Pj Sekretaris Daerah Kota Kediri, para asisten serta Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Kediri. [nm/kun]

  • Hadiri Graduasi di Pemalang, Mensos Gus Ipul Dapat Masukan dari KPM

    Hadiri Graduasi di Pemalang, Mensos Gus Ipul Dapat Masukan dari KPM

    Pemalang (beritajatim.com) – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menghadiri acara graduasi 1.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Pendopo Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Senin (17/10/2025).

    Dalam kesempatan itu, Gus Ipul sempat berdialog dengan salah satu wisudawati bernama Fatimah Tulzahro. Ibu dua anak ini mengaku bahwa ia menerima bansos PKH sejak 2020 saat pandemi Covid-19.

    Sehari-hari Fatimah bekerja sebagai pedagang di kantin salah satu sekolah di Pemalang. Sedangkan suaminya merupakan tukang kebun di sekolah yang sama. Namun, saat wabah virus Corona terjadi, ia tidak bisa berjualan dan mencari pekerjaan lain sebagai asisten rumah tangga (ART) dari rumah ke rumah.

    “Ketika itu saya mendapatkan PKH itu melalui jalur seleksi. Dalam satu desa itu mendapatkan undangan beberapa ratus orang. Alhamdulillah, dari sekian banyak (peserta), saya lolos seleksi,” ungkap Fatimah.

    Setelah lima tahun menerima bansos, kini Fatimah bisa naik kelas. Ia tidak lagi mengandalkan bansos dan siap hidup mandiri dengan mengikuti program pemberdayaan kolaborasi Kemensos dan pihak-pihak terkait.

    “Ibu sudah siap betul graduasi?” tanya Gus Ipul kepada Fatimah.

    “Siap. Insyaallah,” jawab Fatimah dengan penuh keyakinan.

    Gus Ipul lantas meminta masukan kepada Fatimah. Ia menilai, masukan dari KPM merupakan hal yang dibutuhkan oleh dirinya dan para pejabat agar dapat bekerja dengan lebih baik.

    “Sekarang apa nasihat Ibu untuk Menteri Sosial? Ibu nasihatnya apa untuk saya? Nasihatnya apa? Nggak usah malu-malu, nasihati aja. Menteri Sosial ini harus dinasihati, pejabat-pejabat ini harus dinasihati oleh ibu,” ujar Gus Ipul.

    Merespons hal itu, Fatimah pun meminta agar standar yang harus dipenuhi agar bisa mendapatkan bansos lebih transparan. Sehingga tidak ada lagi masyarakat yang merasa bahwa bansos tersebut tidak tepat sasaran.

    Sebab, Fatimah mengaku, ada beberapa tetangganya yang mempertanyakan dirinya bisa menerima bansos.

    “Apa sih standar penerima bantuan PKH itu? Sedangkan kami tidak meminta untuk kami mendapatkan PKH. Kami mendapatkan PKH karena pilihan dari pemerintah. Tapi masyarakat di sana mempertanyakan,” ungkap Fatimah.

    “Mohon maaf untuk Bapak Menteri, mungkin ke depannya monggo benar-benar diseleksi kembali yang berhak dan yang tidak. Karena biar yang seperti kami tidak merasakan. Mohon maaf,” tambahnya diikuti sorak dukungan dari para wisudawan-wisudawati.

    Gus Ipul pun menerima masukan itu dengan baik. Menurut dia, apa yang disampaikan Fatimah harus dihormati dan ditindaklanjuti.

    “Bagus, nasihatnya bagus sekali. Nggak apa-apa, nggak usah mohon maaf. Ibu kalau ngomong apa adanya nggak usah minta maaf. Kalau Ibu ngomong apa adanya, apa yang ada di dalam hati, itu sesuatu yang harus kita hormati. Tepuk tangan untuk Ibu ini,” kata Gus Ipul. (ted)

  • 8.000 Pernikahan Siri di Kediri: Mbak Wali Genjot Program ‘Koper Pengantin’ untuk Nol Kasus

    8.000 Pernikahan Siri di Kediri: Mbak Wali Genjot Program ‘Koper Pengantin’ untuk Nol Kasus

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati, memberikan arahan saat Sosialisasi Koper Pengantin (Kolaborasi Pelayanan Terpadu Pengurangan Status Perkawinan Tidak Tercatat Negara), Senin (17/11/2025).

    Kegiatan yang berlangsung di Ruang Joyoboyo, Balai Kota Kediri ini menghadirkan narasumber dari Pengadilan Agama Kota Kediri, yakni hakim Harun Joyo Pranoto, untuk memberikan pemahaman mendalam kepada peserta mengenai isbat nikah dari pernikahan siri.

    Dalam sambutannya, Mbak Wali menegaskan bahwa pencatatan perkawinan yang sah sesuai hukum merupakan hak setiap warga negara dan tidak boleh diabaikan. Pada tahun 2025, jumlah pasangan di Kota Kediri yang telah menikah namun belum tercatat secara resmi oleh negara mencapai sekitar 8.000 penduduk, dan kini menurun menjadi kurang lebih 6.000 penduduk.

    “Inilah pentingnya kita terus memberikan pemahaman dan sosialisasi. Pemkot Kediri berkomitmen untuk memberikan edukasi sekaligus memperkuat kolaborasi dengan Pengadilan Agama agar angka pernikahan yang belum tercatat bisa ditekan, bahkan kalau bisa menjadi nol,” ujarnya.

    Mbak Wali menambahkan bahwa pencatatan perkawinan sangat penting karena berkaitan dengan pengakuan hak pasangan dan administrasi kependudukan. “Tanpa pencatatan yang jelas, keluarga bisa mengalami hambatan dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, hingga perlindungan hukum dalam berbagai urusan keluarga. Inilah mengapa inovasi Koper Pengantin menjadi sangat penting dan relevan,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Wali Kota Kediri menyampaikan bahwa inovasi ini bukan sekadar menyediakan paket dokumen, melainkan simbol hadirnya Pemkot Kediri dalam menguatkan fondasi keluarga. Melalui Koper Pengantin, proses administrasi yang sebelumnya panjang dan berbelit-belit kini diintegrasikan dalam satu layanan terpadu. Pasangan pengantin baru dapat langsung menerima KTP-el dengan status terbaru, Kartu Keluarga, serta akta perkawinan dalam satu rangkaian pelayanan yang efisien.

    “Kami ingin memastikan tidak ada lagi keluarga di Kota Kediri yang memulai kehidupan rumah tangga tanpa perlindungan hukum yang memadai. Program ini juga sangat membantu Pemkot Kediri memperbarui data kependudukan secara cepat dan akurat. Data yang valid akan memengaruhi keberhasilan banyak program strategis, mulai dari kesehatan, pendidikan, perlindungan perempuan dan anak, hingga perencanaan pembangunan Kota Kediri secara keseluruhan,” tambahnya.

    Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin, Pj. Sekretaris Daerah Ferry Djatmiko, Asisten Pemerintahan dan Kesra Syamsul Bahri, Kepala Dispendukcapil Marsudi Nugroho, kepala OPD terkait, serta seluruh peserta sosialisasi. [nm/kun]

  • KPK Cecar Pendamping PKH di Jawa Tengah soal Distribusi Bansos Beras

    KPK Cecar Pendamping PKH di Jawa Tengah soal Distribusi Bansos Beras

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) terkait dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (Bansos) beras di Lingkungan Kementerian Sosial pada tahun 2020.

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan pemeriksaan bertujuan untuk mendalami proses distribusi penyaluran bantuan sosial di Jawa Tengah.

    “Dalam rangkaian pemeriksaan terhadap para pendamping PKH tersebut, penyidik meminta keterangan para saksi berkaitan dengan proses distribusi bansos beras di masing-masing wilayah di jawa tengah,” ujar Budi, Senin (17/11/2025).

    Penyidik lembaga antirasuah menanyakan perihal proses yang dijalankan sesuai aturan yang dijanjikan dan termuat dalam kontrak antara PT Dos Ni Roha Corporation dengan Kementerian Sosial.

    Selain itu, Budi menuturkan pemeriksaan juga mendalami mengenai kendala pendistribusian di lapangan.

    Sebelumnya, KPK memeriksa enam pendamping PKH Koordinator Wilayah Jawa Tengah pada Selasa (11/11/2025) di Polrestabes Semarang.

    Mereka adalah Theo Markis, Titik Puji Rahayu, Setiawan Kosasih, Muhammad Arifin Arif RM, Ibnu Rouf, dan Vita Kurniasari (pendamping di Kabupaten Semarang).

    Kasus ini merupakan pengembangan perkara korupsi bansos beras untuk Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) tahun 2020–2021, yang sebelumnya menjerat mantan Direktur Utama PT Bhanda Ghara Reksa (BGR), Muhammad Kuncoro Wibowo, bersama sejumlah pihak lain.

    Kuncoro divonis enam tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi dalam penyaluran bansos beras. Ia dinyatakan melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

    Dalam perkara itu, Kuncoro terbukti merekayasa pekerjaan konsultansi dengan menunjuk PT Primalayan Teknologi Persada sebagai konsultan PT BGR dalam penyaluran bansos beras Kemensos, yang merugikan negara Rp127,14 miliar. 

    Selain Kuncoro, dua petinggi PT BGR lainnya juga ikut didakwa, yakni Budi Susanto (Direktur Komersial periode Juni 2020–Desember 2021) serta April Churniawan (Vice President Operation and Support periode Agustus 2020–Maret 2021).

    Lembaga antirasuah menyebut potensi kerugian negara dalam kasus ini diperkirakan mencapai Rp200 miliar dari total nilai proyek sekitar Rp336 miliar.