Topik: Bantuan Sosial

Link Cek Penerima Bansos Bulan Mei 2025: PKH, BPNT, dan PIP Siap Cair – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Inilah link untuk cek penerima bansos pada bulan Mei 2025.

Sejumlah bantuan sosial (bansos) yang siap cair pada Mei 2025.

Tiga di antaranya adalah bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

PKH dan BPNT menyasar keluarga yang rentan dan miskin. Sementara PIP diberikan untuk siswa yang datang dari keluarga miskin atau rentan miskin.

Link Cek Penerima Bansos Bulan Mei 2025

Link untuk cek daftar penerima bansos bulan Mei 2025, PKH dan BPNT adalah https://cekbansos.kemensos.go.id/.

Masyarakat hanya perlu memasukkan sejumlah data seperti nama dan alamat di situs Cek Bansos Kemensos.

Kabar baiknya, situs Cek Bansos Kemensos bisa diakses untuk umum melalui HP, tablet, atau komputer.

Nantinya, situs Cek Bansos Kemensos akan menampilkan hasil pencarian daftar penerima berdasarkan nama dan alamat.

Berikut cara cek penerima bansos bulan Mei 2025 yaitu PKH dan BPNT 2025 di situs Cek Bansos Kemensos:

Akses situs Cek Bansos Kemensos atau klik link https://cekbansos.kemensos.go.id/;
Pilih Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa sesuai KTP;
Masukkan nama PM (Penerima Manfaat) sesuai KTP;
Ketikkan 4 huruf kode yang tertera dalam kotak kode;
Jika huruf kode kurang jelas, klik icon refresh untuk mendapatkan huruf kode baru;
Klik tombol CARI DATA;
Lihat hasil pencarian.

Masyarakat yang terdaftar sebagai penerima PKH dan BPNT, namanya akan muncul pada halaman “Hasil Pencarian PM (Penerima Manfaat)”.

Lalu pada kolom PKH dan BPNT terdapat tulisan “YA” pada bagian Status dan kode “APR – JUN 2025” pada kolom periode.

Jika hasil pencarian di Cek Bansos Kemensos menampilkan “Tidak Terdapat Peserta / PM”, maka nama yang dicek bukan penerima PKH dan BPNT bulan Mei 2025.

Sementara itu, pengecekan daftar penerima bansos PIP 2025 dapat dilakukan melalui pip.kemendikdasmen.go.id.

Orang tua atau wali murid hanya perlu membutuhkan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) milik anak.

Inilah cara cek siswa penerima PIP 2025 di situs pip.kemendikdasmen.go.id:

Kunjungi laman SIPINTAR dengan alamat https://pip.dikdasmen.go.id/home_v1
Gulir untuk menemukan kolom “Cari Penerima PIP”
Masukkan NISN dan NIK siswa.
Masukkan hasil penjumlahan yang muncul di layar untuk memverifikasi identitas.
Klik ‘Cek Penerima PIP’.

Halaman akan memunculkan informasi yang menyatakan apakah data yang dimasukkan merupakan penerima PIP atau tidak.

Jika muncul hasil “SK pemberian”, maka Anda dapat segera melakukan pengecekan nomor rekening untuk memastikan apakah PIP sudah disalurkan atau belum.

Tentang Bansos Bulan Mei 2025

Bansos PKH cair per tiga bulan sekali dan pada Mei 2025, penyaluran bansos PKH memasuki tahap ke-2 dengan periode April, Mei, dan Juni 2025.

Bansos PKH diberikan kepada keluarga miskin yang memenuhi kriteria tertentu.

Besaran bantuan PKH yang disalurkan bervariasi tergantung kategori Penerima Manfaat (KPM) mulai dari Rp 225 ribu hingga Rp 750 ribu per tiga bulan.

Berikut rincian besaran bansos PKH 2025:

Kategori Pendidikan Anak SD/Sederajat: Rp 225 ribu per tiga bulan
Kategori Pendidikan Anak SMP/Sederajat: Rp 375 ribu per tiga bulan
Kategori Pendidikan Anak SMA/Sederajat: Rp 500 ribu per tiga bulan
Kategori Lanjut Usia: Rp 600 ribuper tiga bulan
Kategori Penyandang Disabilitas berat: Rp 600 ribu per tiga bulan
Kategori Ibu Hamil/Nifas: Rp 750 ribu per tiga bulan
Kategori Anak Usia Dini 0 s.d. 6 Tahun: Rp 750 ribu per tiga bulan

Bantuan PKH disalurkan melalui bank-bank anggota Himpunan Bank Negara (HIMBARA), termasuk BNI, BRI, Bank Mandiri, dan BTN serta kantor pos.

Penerima juga bisa menghubungi pengurus pendamping PKH untuk proses pencairan.

BPNT sering disebut sebagai bansos sembako.

Berbeda dengan PKH yang cair per tiga bulan sekali, BPNT disalurkan per satu bulan.

Meski dalam beberapa waktu terakhir, pencairan BPNT dilakukan setiap dua atau tiga bulan sekaligus.

Besaran bansos BPNT pada Mei 2025 adalah Rp 200.000.

Sama seperti PKH, bansos BPNT juga disalurkan melalui BNI, BRI, Bank Mandiri, dan BTN serta kantor pos.

PIP adalah salah satu bansos yang ditujukan untuk membantu siswa dari keluarga kurang mampu dalam mengakses pendidikan.

Penyaluran PIP bulan Mei 2025 memasuki termin ke-2 pada tahun ini hingga bulan September.

Siswa yang terdaftar sebagai penerima PIP bulan Mei 2025, akan mendapatkan bantuan dengan besaran berbeda-beda.

Berikut Besaran bantuan PIP bervariasi berdasarkan jenjang pendidikan:

– Siswa SD:

Rp 450.000 per tahun, dengan Rp 225.000 untuk siswa baru dan kelas akhir.

– Siswa SMP:

Rp 750.000 per tahun, dengan Rp 375.000 untuk siswa baru dan kelas akhir.

– Siswa SMA:

Rp 1.800.000 per tahun, dengan Rp 500.000 hingga Rp 900.000 untuk siswa baru dan kelas akhir.

(Tribunnews.com/Sri Juliati)

01/05/2025 16:25
Prabowo Sebut Pemerintah Kucurkan Rp 500 Triliun untuk Bansos hingga Subsidi Listrik

Prabowo Sebut Pemerintah Kucurkan Rp 500 Triliun untuk Bansos hingga Subsidi Listrik
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden
Prabowo Subianto
menyebut pemerintah telah mengucurkan Rp 500 triliun untuk program
bantuan sosial
dan kesehatan kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
Bantuan tersebut meliputi bantuan langsung tunai,
subsidi listrik
, dan layanan kesehatan.
Namun, Prabowo tidak merinci periode waktu penyaluran dana tersebut.
“Total biaya yang kita gelontorkan ke rakyat sudah melebihi kalau tidak salah Rp 500 triliun, ini terus untuk rakyat kita tidak ada yang menderita,” kata Prabowo, saat menyampaikan pidato di peringatan
Hari Buruh
Internasional, Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025).
Prabowo mengatakan, bantuan sosial ini merupakan bentuk pemerintah yang tidak tinggal diam melihat kondisi pekerja dengan penghasilan rendah.
Meski demikian, kata Prabowo, semua pihak harus memastikan bantuan tersebut diterima oleh mereka yang berhak dan membutuhkan.
“Jangan mereka yang tidak perlu mereka terima juga bantuan dan subsidi ini, enggak benar,” ujar Prabowo.
Di luar program bantuan sosial, Prabowo menyatakan pemerintah akan mempertemukan 150 pimpinan serikat buruh dan 150 pengusaha Tanah Air.
Dalam pertemuan itu, Prabowo akan mengingatkan para pengusaha agar memikirkan nasib
kesejahteraan buruh
.
“Saudara-saudara tidak boleh mau kaya sekaya-kayanya sendiri tanpa mengajak pekerja-pekerja hidup dengan baik,” kata Prabowo.
Sebanyak 200.000 buruh diperkirakan merapat ke kawasan Monas, Jakarta Pusat.
Mereka berangkat dari wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), hingga daerah lain di Indonesia.
Kehadiran Prabowo menjadi catatan sejarah sebagai presiden kedua yang menghadiri peringatan Hari Buruh setelah Presiden RI Pertama, Soekarno.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/05/2025 15:53
Dokter Urologi Jelaskan Manfaat dan Keamanan Vasektomi sebagai Kontrasepsi Pria – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dokter Spesialis Urologi, Andika Afriansyah, menjelaskan bahwa vasektomi tidak akan memengaruhi fungsi hormon atau seksual pria.

Sebagai prosedur kontrasepsi permanen, vasektomi melibatkan pemutusan atau penutupan saluran sperma, yang akan mencegah sperma masuk ke air mani.

Meskipun tindakan ini bersifat permanen, Andika menegaskan bahwa pria yang menjalani vasektomi tidak akan mengalami gangguan seksual atau menjadi impotens.

“Vasektomi tidak mengganggu hormon, tidak membuat impotensi, dan fungsi seksual tetap normal. Dokter akan memberikan penjelasan terkait prosedur, manfaat, serta efek samping yang mungkin terjadi,” ungkapnya saat dihubungi Tribunnews.com, Rabu (30/4/2025).

Vasektomi sebagai Syarat Penerima Bansos di Jawa Barat

Pernyataan ini hadir di tengah rencana Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang ingin menjadikan kepesertaan dalam program Keluarga Berencana (KB), termasuk vasektomi, sebagai syarat bagi masyarakat yang ingin menerima bantuan sosial (bansos) dan beasiswa dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan distribusi bantuan lebih merata dan tidak hanya terkonsentrasi pada keluarga atau individu tertentu.

Dedi Mulyadi menjelaskan, “Seluruh bantuan pemerintah nanti akan diintegrasikan dengan KB. Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tapi negara menjamin keluarga itu-itu saja,” ujar Dedi di Bandung, Senin (28/04/2025).

Kebijakan ini juga mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati dalam perencanaan keluarga.

Dedi mencontohkan biaya persalinan yang tinggi, yang dapat mencapai Rp 25 juta untuk operasi sesar, yang menurutnya bisa lebih bermanfaat jika digunakan untuk keperluan lain, seperti pembangunan rumah.

DEDI MULYADI – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengusulkan vasektomi sebagai syarat penerima bantuan sosial, dengan tujuan mengurangi ketimpangan distribusi bantuan dan mengendalikan angka kelahiran. (Tangkapan Layar YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel)

Persiapan Sebelum Melakukan Vasektomi

Andika Afriansyah menekankan pentingnya edukasi yang jelas terkait vasektomi sebelum pria memutuskan untuk menjalani prosedur ini.

“Banyak ketakutan dan stigma keliru tentang vasektomi, seperti takut tidak jantan atau tidak bisa beraktivitas seksual normal. Semua itu mitos,” tegasnya.

Langkah pertama adalah edukasi yang diberikan kepada pria yang ingin menjalani prosedur ini.

Kemudian, konsultasi dengan dokter urologi dan persetujuan bersama antara suami dan istri sangat penting, mengingat vasektomi adalah keputusan jangka panjang.

Syarat dan Prosedur Vasektomi

Pria yang ingin menjalani vasektomi harus dalam keadaan sehat dan tidak mengalami infeksi di area reproduksi.

Selain itu, pasangan suami istri juga harus sudah sepakat untuk tidak ingin menambah anak lagi. Persetujuan dari istri yang berusia lebih dari 25 tahun juga menjadi salah satu syarat.

Masyarakat yang mengikuti program KB, khususnya melalui metode vasektomi, akan memenuhi syarat untuk menerima berbagai bentuk bantuan seperti beasiswa, bantuan rumah tidak layak huni, sambungan listrik baru, dan bantuan sosial lainnya.

Kontroversi dan Kritik Kebijakan Dedi Mulyadi

Wacana ini mendapat kritik dari pengamat kebijakan publik Universitas Padjajaran, Yogi Suprayogi, yang menilai kebijakan ini tidak beretika dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Yogi mengungkapkan, “Prosedur ini tidak bisa dilakukan sembarangan. Harus ada kontrak yang jelas dan prosedur yang aman,” ujarnya.

Kaji Ulang Usulan Kebijakan

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) juga menyatakan pihaknya sedang mempelajari lebih lanjut usulan Gubernur Dedi Mulyadi.

Gus Ipul mengapresiasi ide terkait keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah dan kebersihan, namun masih memerlukan kajian lebih mendalam mengenai penerapan vasektomi sebagai syarat penerima bantuan sosial dan beasiswa.

01/05/2025 15:19
Tugas Dewan Kesejahteraan Buruh yang Dibentuk Prabowo Subianto

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa ia membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Hal itu disampaikannya saat menghadiri peringatan Hari Buruh 1 Mei atau May Day di Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025).

Selain itu, Prabowo juga mengumumkan pembentukan satuan tugas pemutusan hubungan kerja (Satgas PHK), serta dorongan percepatan pengesahan sejumlah undang-undang yang menyentuh langsung kehidupan pekerja.

“Saya ingin memberi hadiah kepada kaum buruh pada hari ini. Saya akan segera membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional,” ujar Prabowo dalam sambutannya.

Dewan tersebut, kata Prabowo, akan terdiri dari tokoh-tokoh serikat buruh dari seluruh Indonesia dan akan bertugas memberi nasihat langsung kepada Presiden mengenai peraturan perundangan yang tidak berpihak kepada pekerja.

Merespons masukan dari tokoh-tokoh buruh nasional seperti Said Iqbal dan Jumhur Hidayat, Prabowo juga mengumumkan pembentukan satuan tugas khusus untuk menangani kasus pemutusan hubungan kerja.

“Kami tidak akan membiarkan pekerja di-PHK seenaknya. Bila perlu, negara akan turun tangan,” tegasnya.

Pemerintah, Prabowo melanjutkan, juga berkomitmen mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).

Kepala Negara mengungkapkan bahwa Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad telah melaporkan bahwa pembahasan RUU tersebut akan dimulai pekan depan.

“Saya berharap dalam waktu tidak lebih dari tiga bulan, undang-undang ini bisa disahkan,” ujarnya.

Selain RUU PPRT, Prabowo juga merespons usulan untuk mempercepat pembahasan regulasi perlindungan pekerja sektor maritim, khususnya pekerja kapal, yang dinilai selama ini belum mendapatkan perhatian cukup.

Isu sistem kerja alih daya (outsourcing) juga menjadi sorotan. Prabowo menyatakan akan meminta Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional untuk mencari jalan terbaik dalam menghapus sistem outsourcing secara bertahap.

“Kami juga harus realistis. Kita harus menjaga kepentingan investor. Kalau tidak ada investasi, tidak ada pabrik, dan tidak ada pekerjaan,” katanya.

Dalam waktu dekat, Prabowo mengaku berencana menggelar pertemuan di Istana Bogor (Isbog) yang mempertemukan 150 pimpinan serikat buruh dengan 150 pimpinan perusahaan nasional. Dialog ini diharapkan menjadi momentum untuk membangun kemitraan industrial yang adil.

Lebih lanjut, dia menekankan komitmen pemerintah dalam menjaga kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program bantuan sosial dan subsidi.

Dia menyebutkan total anggaran bantuan sosial yang digelontorkan pemerintah mencapai Rp500 triliun. Kendati demikian, Prabowo menggarisbawahi pentingnya ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan.

“Kami masih menerima laporan bahwa ada yang tidak berhak tapi tetap menerima. Ini yang harus kita perbaiki,” pungkas Prabowo.

01/05/2025 13:43
Hadiri Hari Buruh, Prabowo Beri Sejumlah Kado Kebijakan untuk Pekerja

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan serangkaian kebijakan yang diklaim sebagai “kado” pemerintah untuk buruh Indonesia.

Orang nomor satu di Indonesia itu memerinci kebijakan itu mencakup pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, pembentukan satuan tugas pemutusan hubungan kerja (Satgas PHK), serta dorongan percepatan pengesahan sejumlah undang-undang yang menyentuh langsung kehidupan pekerja.

Hal ini dia sampaikan saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional (Monas), Kamis (1/5/2025).

“Saya ingin memberi hadiah kepada kaum buruh pada hari ini. Saya akan segera membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional,” ujar Prabowo dalam sambutannya.

Dewan tersebut, kata Prabowo, akan terdiri dari tokoh-tokoh serikat buruh dari seluruh Indonesia dan akan bertugas memberi nasihat langsung kepada Presiden mengenai peraturan perundangan yang tidak berpihak kepada pekerja.

Merespons masukan dari tokoh-tokoh buruh nasional seperti Said Iqbal dan Jumhur Hidayat, Prabowo juga mengumumkan pembentukan satuan tugas khusus untuk menangani kasus pemutusan hubungan kerja.

“Kami tidak akan membiarkan pekerja di-PHK seenaknya. Bila perlu, negara akan turun tangan,” tegasnya.

Pemerintah, Prabowo melanjutkan, juga berkomitmen mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).

Kepala Negara mengungkapkan bahwa Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad telah melaporkan bahwa pembahasan RUU tersebut akan dimulai pekan depan.

“Saya berharap dalam waktu tidak lebih dari tiga bulan, undang-undang ini bisa disahkan,” ujarnya.

Selain RUU PPRT, Prabowo juga merespons usulan untuk mempercepat pembahasan regulasi perlindungan pekerja sektor maritim, khususnya pekerja kapal, yang dinilai selama ini belum mendapatkan perhatian cukup.

Isu sistem kerja alih daya (outsourcing) juga menjadi sorotan. Prabowo menyatakan akan meminta Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional untuk mencari jalan terbaik dalam menghapus sistem outsourcing secara bertahap.

“Kami juga harus realistis. Kita harus menjaga kepentingan investor. Kalau tidak ada investasi, tidak ada pabrik, dan tidak ada pekerjaan,” katanya.

Dalam waktu dekat, Prabowo mengaku berencana menggelar pertemuan di Istana Bogor (Isbog) yang mempertemukan 150 pimpinan serikat buruh dengan 150 pimpinan perusahaan nasional. Dialog ini diharapkan menjadi momentum untuk membangun kemitraan industrial yang adil.

Lebih lanjut, dia menekankan komitmen pemerintah dalam menjaga kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program bantuan sosial dan subsidi.

Dia menyebutkan total anggaran bantuan sosial yang digelontorkan pemerintah mencapai Rp500 triliun. Kendati demikian, Prabowo menggarisbawahi pentingnya ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan.

“Kami masih menerima laporan bahwa ada yang tidak berhak tapi tetap menerima. Ini yang harus kita perbaiki,” pungkas Prabowo.

01/05/2025 13:30
Duh! Bansos-Subsidi Ternyata Banyak Dinikmati Orang Kaya

Jakarta –

Program bantuan sosial dan subsidi dari pemerintah masih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat kaya. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menerangkan kategori masyarakat di Indonesia dibagi menjadi desil 1-6 adalah penduduk miskin, sementara 7-10 kelompok kaya.

Untuk sejumlah program tercatat banyak kelompok masyarakat kaya menikmati program sosial dan subsidi dari pemerintah. Contohnya pada Program Keluarga Harapan (PKH), hingga Maret 2025 diterima oleh desil 1-6 sebanyak 81,6% atau sebesar Rp 6 triliun.

Sementara masyarakat desil 7-10 ada yang menerima sebanyak 18,4% (Rp 3,2 triliun). Bantuan kartu sembako diterima desil 1-6 71,1% (Rp 7,8 triliun), dan yang menerima desil 7-10 sebanyak 28,9% (Rp 3,2 triliun).

“Ini adalah kalau kita mau membandingkan siapa yang menjadi penerima dari program-program APBN,” kata Suahasil, dalam konferensi pers APBN KiTa, di Kemenkeu, Rabu (30/4/2025).

Lebih lanjut, dalam paparannya Program Indonesia Pintar (PIP) diterima oleh desil 1-6 sebanyak 80,4% (Rp 1,2 triliun), sementara desil 7-10 yang menerima sebanyak 19,6% (Rp 300 miliar).

Penyaluran subsidi juga menjadi sorotan karena ternyata banyak diterima oleh kalangan atas. Misalnya subsidi LPG 3 kg, yang menerima dari desil 1-6 itu 61,6% (Rp 8,7 triliun), sementara penerima kalangan desil 7-10 cukup banyak 38,4% (Rp 5,4 triliun).

“Desil 7-10 yang menggunakan LPG 3 kg relatif lebih tinggi dibandingkan program lainnya,” lanjutnya.

Kemudian subsidi solar tercatat malah dominan diterima oleh kalangan kaya atau desil 7-10, sebanyak 79,1% (Rp 700 miliar). Sementara penerima desil 1-6 hanya 20,9% (Rp 200 miliar).

Program lainnya, seperti Program Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 73,4% desil 1-6 banyak yang menerima dengan nilai penyaluran Rp 6,5 triliun. Sementara penerima desil 7-10 26,6% dengan nilai Rp 3,1 triliun.

Lebih lanjut, untuk subsidi pupuk desil 1-6 yang menerima sebanyak 73,2% dengan nilai Rp 6,3 triliun. Untuk desil 7-10 yang menerima sebanyak 26,4% atau senilai Rp 5,4 triliun. Terakhir, penyaluran subsidi listrik juga banyak dinikmati oleh 32,7% dari desil 7-10 (Rp 5,4 triliun), dan desil 1-6 sebanyak 67,3% (Rp 11,2 triliun).

“Tentu kita menginginkan program pemerintah yang lebih targeted, lebih baik, supaya yang miskin, rentan yang betul-betul menerima program pemerintah, namun perlindungan kepada masyarakat kita berikan untuk seluruh masyarakat kita yang ada,” jelas dia.

(kil/kil)

01/05/2025 09:29
BPS Buka Suara soal Standar Perhitungan Bank Dunia Terkait Angka Kemiskinan RI

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) meminta pemaknaan yang bijak terhadap laporan Bank Dunia (World Bank) terbaru soal angka kemiskinan di Indonesia yang mencapai 60,3% dari populasi.

Utamanya lantaran standar yang digunakan yakni ambang batas kemiskinan negara berpendapatan menengah atas.

Sebagaimana diketahui, Indonesia masuk kategori negara berpendapatan menengah atas atau upper-middle income country pada 2023 setelah mendapatkan gross national income (GNI) atau pendapatan nasional bruto sebesar US$4.850 per kapita.

Standar itu lalu digunakan Bank Dunia dalam mengukur angka kemiskinan Indonesia dalam laporan terbarunya bertajuk Macro Poverty Outlook edisi April 2025.

Persentase tersebut berdasarkan ambang batas garis kemiskinan negara berpendapatan menengah-atas yaitu pengeluaran per kapita sebesar US$6,85 per hari. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti memaparkan bahwa angka itu merupakan median. Sedangkan, GNI Indonesia masih berada di tingkatan bawah kisaran pendapatan nasional bruto negara-negara upper-middle income yakni US$4.466-US$13.845.

“Standarnya yang US$6,85 itu kan adalah median dari upper middle income. Indonesia sendiri di dalam status upper-middle income itu masih di bawah. Sebenarnya yang paling penting adalah bukan angkanya dan levelnya, seberapa cepat kita bisa menurunkan kemiskinan,” jelasnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/4/2025).

Amalia juga menerangkan bahwa Indonesia, seperti halnya negara-negara lain, memiliki national poverty line yang diukur dengan karakteristiknya sendiri. Hasilnya pun berbeda dengan yang dirilis oleh World Bank.

Dia mencontohkan China yang mendeklarasikan bahwa kemiskinan di negaranya sudah mencapai level 0%, sedangkan Bank Dunia menyebut masih 17%.

Mantan Deputi di Kementerian PPN/Bappenas itu menerangkan, pengukuran angka kemiskinan di Indonesia dilakukan di masing-masing provinsi. Kemudian, angka itu diagregasi menjadi angka nasional.

Di sisi lain, Amalia turut menekankan bahwa garis kemiskinan tidak sama dengan pendapatan. Dia juga menerangkan bahwa cara mengukur garis kemiskinan oleh BPS dan Bank Dunia berbeda.

Meski demikian, dia menyebut BPS telah memedomani Bank Dunia dalam mengukur kemiskinan ekstrem yakni US$2,15. Standar itu digunakan oleh Bank Dunia berbasis pada negara paling miskin.

“Kita sudah ikut. Nah selain kemiskinan ekstrem, kami juga punya (kategori) kemiskinan. Nah kemiskinan itulah yang kita menghitung National Poverty Line tadi,” terang Amalia.

Di sisi lain, Amalia juga mengingatkan bahwa keluarga yang tingkat pengeluarannya berada di atas garis kemiskinan bukan berarti dikategorikan keluarga kaya. Namun, mereka masih dikategorikan rentan miskin.

Lulusan ITB serta Amerika dan Australia itu menjelaskan, kelompok keluarga rentan miskin itu bisa sewaktu-waktu jatuh miskin. Oleh sebab itu, pemerintah menggelontorkan sederet program bantuan sosial.

“Makanya itu bansos pemerintah, bantuan program itu selalu sampai empat kali di atas garis kemiskinan, atau dua sampai tiga kali di atas garis kemiskinan,” papar Amalia.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, laporan Bank Dunia bertajuk Macro Poverty Outlook edisi April 2025 mengungkap angka kemiskinan Indonesia sebesar 60,3%. Laporan itu mengungkap jumlah penduduk miskin di Indonesia pada 2024.

Persentase tersebut berdasarkan ambang batas garis kemiskinan negara berpendapatan menengah-atas yaitu pengeluaran per kapita sebesar US$6,85 per hari. Apabila dihitung dengan kurs Jisdor Rp16.829 per dolar AS, maka US$6,85 menjadi sekitar Rp115.278.

Namun, perlu dicatat, garis kemiskinan dalam PPP tidak bisa dikonversi dengan kurs biasa. Angka garis kemiskinan itu harus dihitung dengan PPP Conversion Factor, yang nominalnya berbeda untuk setiap negara.

Bank Dunia sendiri sudah mengategorikan Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah-atas atau upper-middle income country pada 2023, setelah mencapai gross national income (GNI) atau pendapatan nasional bruto sebesar US$4.580 per kapita.

Bank Dunia sendiri mengklasifikasikan sebuah negara sebagai negara berpendapatan menengah-atas apabila memiliki GNI di kisaran US$4.466—US$13.845 per kapita.

Sementara itu, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 285,1 juta berdasarkan Susenas 2024 Badan Pusat Statistik (BPS). Mengacu pada data kemiskinan Indonesia Bank Dunia terbaru, 60,3% jumlah penduduk miskin itu setara dengan 172 juta orang.

Bank Dunia memproyeksikan jumlah penduduk miskin Indonesia tersebut akan menurun sedikit demi sedikit beberapa tahun mendatang, yaitu menjadi 58,7% pada 2025, 57,2% pada 2026, dan 55,5% pada 2027.

30/04/2025 22:56
Wacana Dedi Mulyadi Jadikan Vasektomi Syarat Penerima Bansos Dinilai Tak Beretika – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Pengamat Kebijakan Publik Universitas Padjajaran (Unpad), Yogi Suprayogi mengkritisi wacana Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi terkait KB vasektomi jadi syarat bagi penerima bantuan sosial (bansos).

Yogi menilai, kebijakan tersebut tidak beretika.

Ia bahkan menyebut, kebijakan itu melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

“Tidak ada etika kebijakan, tapi boleh saja itu rasional, namun tidak ada etikanya. Apalagi dengan kultur kita Indonesia,” katanya saat dihubungi TribunJabar.id, Rabu (30/4/2025).

Dedi Mulyadi mewacanakan akan memberikan intensif Rp500 ribu bagi suami yang siap melakukan KB vasektomi.

Menurut orang nomor satu di Jawa Barat itu, kebijakan ini sebagai upaya mengurangi angka kemiskinan dan mengendalikan jumlah penduduk di Jawa Barat.

Namun, menurut Yogi, dengan iming-iming insentif itu seolah ada pemaksaan untuk para suami melakukan KB vasektomi.

“Terus yang siap dikasih uang Rp500 ribu, saya pikir (seolah-olah) ada pemaksaan, itu melanggar hak asasi manusia ya,” ungkapnya.

Diketahui, vasektomi adalah prosedur kontrasepsi pada pria yang dilakukan dengan cara memutus saluran sperma dari buah zakar.

Dengan demikian, air mani tak akan mengandung sperma, sehingga kehamilan dapat dicegah.

Yogi mengatakan, prosedur melakukan vasektomi tidak bisa dilakukan sembarangan.

Karena, lanjut dia, jika terjadi kesalahan prosedural, tidak ada jaminan bagi suami yang menjalani vasektomi.

“Prosedur ini kan gak bisa seenaknya saja, karena kalau nanti terjadi kesalahan hanya dapat uang Rp500 ribu dan gak ada asuransinya.”

“Harus ada prosedur kontrak dulu, jadi kebijakannya buat saya tidak beretika, kalau tepat ya tepat saja untuk mengendalikan penduduk,” terangnya.

Yogi pun meminta agar Dedi Mulyadi mengkaji ulang untuk menerapkan kebijakan vasektomi tersebut.

Ia juga menyarankan untuk dilakukan koordinasi dengan kedokteran, apakah memungkinkan atau tidak untuk menerapkan kebijakan ini.

“Nah saya pikir Kang Dedi harus meninjau ulang lah kebijakan ini, karena dalam kebijakan itu ada etika ya.”

“Dan etika itu harus dijaga dan diperhatikan jangan sampai ada masalah,” tandasnya.

Yogi menambahkan, terkait kebijakan tersebut, jangan sampai terjadi kontra produktif terhadap pertumbuhan penduduk.

Sebab, menurutnya, masih ada cara lain yang bisa digunakan untuk mengendalikan jumlah penduduk dan menekan angka kemiskinan di Jawa Barat.

“Kalau kontrasepsi yang lain itu masih memungkinkan, tetapi vasektomi ini aneh, tidak jelas.”

“Apalagi jumlah penduduk di Jabar belum menjadi ancaman, contohnya kalau gak salah di Depok sudah mulai berkurang,” terangnya.

Mulanya, wacana ini disampaikan Dedi Mulyadi menyoroti banyaknya keluarga tak mampu yang memiliki banyak anak.

Dedi Mulyadi tak ingin bantuan dari pemerintah hanya mengalir untuk keluarga yang sama dalam jangka waktu lama.

“Seluruh bantuan pemerintah nanti akan diintegrasikan dengan Keluarga Berencana. Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tapi negara menjamin keluarga itu-itu juga.”

“Yang dapat beasiswa keluarga dia, yang kelahirannya dijamin keluarga dia, yang dapat bantuan perumahan keluarga dia, yang dapat bantuan pangan non-tunai keluarga dia. Nanti uang numpuk di satu keluarga,” urai Dedi, dilansir YouTube KompasTV, Rabu (30/4/2025).

Ia juga menyinggung bantuan biaya melahirkan bagi ibu dari keluarga tak mampu yang kini naik kelas dengan proses caesar, menelan biaya hingga Rp25 juta.

Atas hal itu, Dedi mengimbau kepada keluarga tak mampu untuk berhenti memiliki anak jika tak bisa menafkahi.

GUBERNUR JABAR – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (29/4/2025). Ia mengatakan siswa sering tawuran hingga main game Mobile Legend bakal dibina TNI. Dedi Mulyadi mewacanakan KB vasektomi jadi syarat penerima bansos. (Tribunnews.com/ Rizki Sandi Saputra)

“Makanya, berhentilah bikin anak kalau tidak sanggup menafkahi,” terangnya.

Ia lantas mewacanakan vasektomi bagi penerima bansos.

Dedi Mulyadi berharap, dengan kebijakan vasektomi, angka kelahiran dan kemiskinan di Jabar bisa turun.

“Untuk itu, (vasektomi) ya agar kelahirannya diatur dan angka kemiskinan turun.”

“Karena hari ini kan yang cenderung anaknya banyak itu cenderung orang miskin,” jelasnya.

Wacana ini juga diiringi janji pemberian intensif terhadap suami yang bersedia melakukan vasektomi.

Dedi Mulyadi mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bakal memberi Rp500 ribu bagi suami yang bersedia melakukan vasektomi.

Sementara, bagi desa-desa yang berhasil melaksanakan program KB, juga akan mendapat penghargaan.

Dedi Mulyadi menyebut, insentif itu berupa hadiah stimulus pembangunan sebesar Rp10 miliar.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Pengamat Unpad Kritisi Dedi Mulyadi Soal Wacana Vasektomi, Kebijakannya Dinilai Tak Beretika

(Tribunnews.com/Nanda Lusiana/Pravitri Retno W, TribunJabar.id/Hilman Kamaludin)

30/04/2025 21:04
Alat Kelamin Pria yang Sudah Divasektomi Bisa Disambung Lagi Jika Ingin Punya Anak – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Vasektomi dikenal di masyarakat sebagai KB permanen. Benarkah pria yang sudah melakukan prosedur vasektomi tidak bisa lagi memiliki anak?.

Untuk diketahui, vasektomi merupakan kontrasepsi mantap atau tindakan steril bagi laki-laki.

Terkait hal tersebut Dokter spesialis urologi Andika Afriansyah menjelaskan, saat seorang pria sudah divasektomi maka kemungkinan untuk subur dan memiliki anak tetap ada.

“Vasektomi dianggap kontrasepsi permanen. Padahal bisa direversal atau disambung ulang jika pasien bersedia,”ujar dr. Andika saat dihubungi Tribunnews.com, Rabu (30/4/2025).

Pria yang sudah divasektomi tapi ingin memiliki keturunan bisa menjalani prosedur vasovasostomy atau reserval vasektomi.

Reserval vasektomi adalah pembedahan kecil untuk menyambungkan kembali vas deferens yang sebelumnya sudah dipotong. Sayangnya, prosedur tersebut memiliki tingkat kerumitan yang tinggi.

Mengutip dari Yale medicine, tingkat keberhasilannya berkisar 80 – 90 persen. Dengan demikian, dr Andika mengingat, keputusan untuk menggunakan KB vasektomi harus benar-benar diyakini sebagai metode jangka panjang. Serta telah disepakati antara suami dan istri.

“Walaupun vasektomi bisa direversal lewat prosedur vaso-vasostomi, tetap saja sebaiknya dianggap sebagai keputusan jangka panjang,” kata dia.

Dr Andika mengatakan, ada syarat khusus yang harus dipenuhi pria sebelum menjalani tindakan vasektomi. Pertama, pria tersebut dalam keadaan sehat, tidak ada infeksi di area reproduksi.

“Kedua, ini yang penting juga bahwa suami dan istri sudah yakin ingin menunda atau tidak menambah anak lagi dalam waktu lama,” jelasnya.

Ia pun menyarankan, sebelum memutuskan melakukan vasektomi, suami dan istri harus melakukan konseling kepada dokter urologi agar benar-benar paham manfaat dan tujuan dilakukannya vasektomi.

Mitos Vasektomi

Mitos dan stigma seputar vasektomi sering berkembang di masyarakat seperti pria yang melakukan vasektomi tidak bisa ereksi atau bahkan tidak punya gairah seksual.

Dr Andika menipis anggapan itu, vasektomi hanya memutus saluran sperma bukan mempengaruhi hormon atau fungsi seksual.

Sehingga pria tetap bisa ereksi, tetap punya gairah, dan tetap bisa berhubungan seksual seperti biasa.

“Yang berubah hanya spermanya tidak keluar ke air mani. Air mani tetap ada saat ejakulasi tetapi air mani nya tidak mengandung sel sperma yang bisa membuahi sel telur,” tegas dr Andika.

Sementara itu Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali jadi perbincangan, setelah dirinya mengeluarkan pernyataan terkait wacana vasektomi jadi syarat penerima bantuan sosial (bansos).

Wacana itu merespons banyak keluarga tidak mampu atau kategori miskin memiliki anak yang dengan jumlah yang banyak.

Ia tidak ingin, bantuan dari pemerintah atau pemda hanya diberikan kepada keluarga yang sama dan waktu yang lama.

“Seluruh bantuan pemerintah nanti akan diintegrasikan dengan Keluarga Berencana. Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tapi negara menjamin keluarga itu-itu juga. Yang dapat beasiswa keluarga dia, yang kelahirannya dijamin keluarga dia, yang dapat bantuan perumahan keluarga dia, yang dapat bantuan pangan non-tunai keluarga dia. Nanti uang numpuk di satu keluarga,” urai Dedi, dilansir YouTube KompasTV, Rabu (30/4/2025).

Ke depan, pemberian bantuan ini akan diintegrasikan ini Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemdukbangga/BKKBN).

30/04/2025 20:33
Mengenal Vasektomi, KB untuk Pria yang Jadi Wacana Dedi Mulyadi sebagai Syarat Penerima Bansos – Halaman all

TRIBUNNEWS.com – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, berencana memberlakukan kebijakan KB vasektomi sebagai salah satu syarat keluarga penerima bantuan sosial (bansos).

Rencana Dedi ini sebab ia menyoroti sebagian besar keluarga tak mampu, justru memiliki banyak anak.

Atas hal itu, Dedi berharap, apabila kebijakan vasektomi diberlakukan, maka bisa mengurangi angka kelahiran dan kemiskinan di Jabar.

“Untuk itu, (vasektomi) ya agar kelahirannya diatur dan angka kemiskinan turun, karena hari ini kan yang cenderung anaknya banyak itu cenderung orang miskin,” jelas Dedi, Selasa (29/4/2025), dikutip dari TribunJabar.id.

Apa Itu Vasektomi?

Menurut laman resmi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), vasektomi yang juga dikenal dengan istilah sterilisasi, adalah proses operasi pemotongan vas deferens.

Vas deferens adalah saluran berbentuk tabung kecil yang membawa sperma dari testikel menuju penis.

Prosedur vasektomi dilakukan untuk mencegah pembuahan dan kehamilan dengan tingkat keberhasilannya mencapai 99 persen.

Vasektomi sendiri merupakan metode kontrasepsi alias KB yang bersifat permanen.

Meski melalui prosedur operasi, vasektomi tidak akan memengaruhi kemampuan laki-laki dalam ejakulasi dan orgasme.

Ada dua jenis vasektomi, yaitu vasektomi konvensional dan vasektomi tanpa pisau bedah.

Pada vasektomi konvensional, dokter akan membuat sayatan pada kedua sisi skrotum, yakni pada bagian atas dan bagian bawah.

Setelahnya, vas deferens di dalamnya bakal dihilangkan atau dikaterisasi. Bekas luka nantinya akan dijahit.

Sementara, untuk vasektomi tanpa pisau bedah, dokter akan menggunakan penjepit kecil untuk menahan saluran yang akan dipotong.

Kemudian, dokter akan membuat lubang kecil pada kulit skrotum dan memotong bagian saluran sebelum mengikatnya.

Untuk prosedur ini, tidak diperlukan jahitan dan merupakan prosedur paling populer sebab minim risiko dan komplikasi.

Bagi pria yang ingin melakukan prosedur vasektomi, harus memenuhi beberapa syarat, dikutip dari jatengprov.go.id:

Minimal berusia 35 tahun;
Telah memiliki setidaknya dua anak, dengan anak bungsu berusia minimal lima tahun;
Mendapat persetujuan istri.

Gratis, Dapat Insentif

Kontrasepsi alias KB vasektomi termasuk salah satu program pemerintah melalui BKKBN untuk mengontrol angka kelahiran.

Dikutip dari Kontan.co.id, vasektomi termasuk program KB yang ditanggung BPJS Kesehatan.

Dalam beberapa kasus, peserta vasektomi juga mendapat insentif dalam nominal yang beragam.

Pada 2024, Kepala BKKBN saat itu, Hasto Wardoyo, mengatakan peserta vasektomi mendapat insentif sebesar Rp300 ribu. Insentif itu diberikan sebagai pengganti uang kerja.

“Adapun nominal yang disediakan sebagai uang pengganti kerja saat vasektomi sebesar Rp300 ribu,” jelas Hasto, Minggu (5/5/2024), dikutip dari Kompas.com.

Sementara itu, BKKBN Provinsi Jateng baru-baru ini mengatakan, peserta vasektomi mendapat insentif Rp450 ribu.

Hal serupa juga disampaikan Dedi Mulyadi. Dedi menyebut Pemprov Jabar nantinya akan memberi insentif sebesar Rp500 ribu bagi peserta vasektomi.

Tak hanya untuk peserta vasektomi, desa-desa yang berhasil melaksanakan program KB juga akan mendapat penghargaan.

Dedi menyebut insentif itu berupa hadiah stimulus pembangunan sebesar Rp10 miliar.

“Desa Istimewa adalah desa yang berhasil dalam KB, pelayanan pendidikan rakyat, kesehatan warga, tidak ada angka kematian ibu, tidak ada kematian anak, tak ada stunting, pengelolaan sampah baik, dan beberapa indikator penilaian lain,” jelas Dedi, Selasa (29/4/2025).

“Penilaian akan dimulai dari desa, dari kecamatan. Juara kecamatan akan mendapat hadiah Rp200 juta. Juara kabupaten/kota akan mendapat hadiah stimulus Rp1 miliar.”

“Nanti akan diumumkan desa yang paling sukses dan desa yang paling gagal,” lanjut dia.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Dedi Mulyadi Bakal Wajibkan Penerima Bansos Vasektomi: Berhenti Bikin Anak kalau Tak Sanggup Nafkahi

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W, TribunJabar.id/Seli Andina, Kontan.co.id/Bimo Kresnomurti, Kompas.com/Laksmi Pradipta)

30/04/2025 17:14