Xcloud.id

Topik: Bantuan Sosial

  • Mensos Minta Waktu Kaji Rencana Program Vasektomi Penerima Bansos Dedi Mulyadi

    Mensos Minta Waktu Kaji Rencana Program Vasektomi Penerima Bansos Dedi Mulyadi

    Bisnis.com, JAKRATA – Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan perlu mengkaji dengan cermat ide Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang ingin menjadikan vasektomi sebagai syarat bagi masyarakat untuk menerima bantuan sosial (bansos).

    Menurut dia, usulan seperti itu harus dipertimbangkan secara menyeluruh, terutama karena bantuan sosial selama ini diberikan dalam kerangka perlindungan dan jaminan sosial.

    “Ya, kita perlu waktu untuk mencerna idenya Kang Dedi [Dedi Mulyadi] itu,” ujar Mensos Saifullah dilansir dari Antara, Sabtu (3/5/2025).

    Bansos melalui Program Keluarga Harapan (PKH), kata dia, selama ini dirancang untuk membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan dasar sekaligus membuka jalan menuju kemandirian.

    Menurutnya, jika ingin menambahkan syarat baru dalam penyaluran bantuan, tidak bisa dilakukan secara sepihak mengingat banyak pertimbangan yang harus dikaji, mulai dari aspek agama hingga hak asasi manusia (HAM).

    “Kalau itu ditambahkan dengan syarat-syarat di luar rancangan program, harus kita diskusikan. Apalagi kalau kita mengambil keputusan dengan harus mempertimbangkan nilai-nilai agama, nilai-nilai HAM, dan pertimbangan lain,” kata dia.

    Saat disinggung soal fatwa haram dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait vasektomi, Saifullah tak menampik bahwa hal tersebut menjadi salah satu alasan perlunya pembahasan lintas sektor.

    “Makanya itu salah satunya, banyak. Ini harus dihitung secara bersama,” kata dia.

    Gus Ipul juga mengingatkan bahwa sebagian besar bansos dari pemerintah selama ini ditujukan untuk kebutuhan dasar masyarakat, seperti asupan gizi untuk ibu hamil dan anak-anak.

    “Ini harus diberikan untuk kebutuhan ibu hamil, untuk anak, bayi. Jadi, sudah jelas peruntukannya,” tutur Mensos.

    Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berencana menjadikan kepesertaan KB sebagai syarat bagi masyarakat untuk menerima bantuan mulai beasiswa hingga berbagai bantuan sosial dari provinsi.

    Dedi di Bandung, Senin (28/4), mengatakan rencana tersebut bertujuan agar pemberian bantuan pemerintah, termasuk dari provinsi, lebih merata dan tidak terfokus pada satu pihak atau satu keluarga saja.

    Seluruh bantuan pemerintah nanti, kata dia, akan diintegrasikan dengan KB.

    Dedi menekankan bahwa ke depan, data penerima bantuan sosial harus terintegrasi dengan data kependudukan. Lebih spesifik lagi, dalam data kependudukan tersebut harus memuat data peserta KB, terutama KB laki-laki atau vasektomi.

    “Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tetapi negara menjamin keluarga itu-itu juga. Yang dapat beasiswa, yang bantuan melahirkan, perumahan keluarga, bantuan nontunai keluarga dia, nanti uang negara mikul di satu keluarga,” ujar Dedi.

  • Kemensos apresiasi Pemda Jatim atasi kemiskinan

    Kemensos apresiasi Pemda Jatim atasi kemiskinan

    Mensos Gus Ipul dalam acara di Sasana Budaya, Universitas Negeri Malang, Jumat (2/5/2025). Foto: Kemensos RI

    Kemensos apresiasi Pemda Jatim atasi kemiskinan
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Sabtu, 03 Mei 2025 – 05:51 WIB

    Elshinta.com – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, memberikan apresiasi terhadap Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan jajaran bupati/wali kota dalam upaya pengentasan kemiskinan. Ia menyoroti arahan Presiden Prabowo Subianto ini merupakan sinergi antar pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung program kesejahteraan nasional.

    “Saya bersyukur karena Ibu Gubernur dengan bupati/wali kota yang baru ini ada upaya keras untuk bisa menyesuaikan dengan visi misinya Bapak Presiden,” hal ini disampaikan Gus Ipul dalam acara di Sasana Budaya, Universitas Negeri Malang, Jumat (2/5/2025).

    Menurutnya, Presiden Prabowo telah menetapkan target agar kemiskinan ekstrem harus turun menjadi nol persen pada 2026 dan kemiskinan umum ditekan hingga 25 persen pada 2029.

    Untuk mendukung hal itu, Presiden telah menerbitkan instruksi Presiden (Inpres) Inpres Nomor 4 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan Inpres Nomor 8 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem.

    “Itu adalah langkah strategis Presiden dalam rangka membimbing seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, bagaimana kemiskinan ini diatasi secara bersama-sama menghilangkan ego sektoral,” tambahnya.

    Gus Ipul menjelaskan bahwa DTSEN akan menjadi alat penting untuk memastikan bantuan sosial lebih tepat sasaran. Bahkan, ia menyoroti pentingnya program Sekolah Rakyat sebagai upaya memutus mata rantai kemiskinan.

    Ia pun menitipkan kepada Khofifah agar program ini dikawal ketat, khususnya dalam memastikan bahwa siswa yang diterima benar-benar berasal dari keluarga kurang mampu.

    “Gubernur pastikan yang masuk Sekolah Rakyat ada di desil 1 (DTSEN), mereka dilatih supaya tidak rendah diri meski orang tuanya miskin. Mereka dididik agar bisa berkuliah di universitas ternama. Ini cita-cita Presiden,” katanya.

    Dalam kesempatan itu, Gus Ipul dan Khofifah bahkan memakaikan sepatu secara simbolik kepada calon siswa Sekolah Rakyat. Momen penuh kehangatan juga terasa saat keduanya menyanyi dan bersalawat bersama anak-anak.

    Khofifah juga menyapa para siswa sekaligus menyelipkan pesan motivasi. “Apa kabar semua, mudah-mudahan sehat. Sehat lahirnya, sehat batinnya, mudah-mudahan semua sehat dompetnya,” ucap Khofifah.

    Ia menekankan pentingnya menjaga semangat agar masa depan lebih cerah. Dalam gaya khasnya, ia pun mengaitkan semangat tersebut dengan musik dan program pemerintah.

    “Urusan Amerika-Amerika, China-China, Rusia-Rusia. Urusan PKH urusan Gus Ipul. Boleh ada lagunya Tulus, manusia kuat itu adalah kita,” ujarnya.

    Rizky Rian Saputra/Ter

    Sumber : Radio Elshinta

  • Pemprov DKI cairkan bansos PKD setiap bulan

    Pemprov DKI cairkan bansos PKD setiap bulan

    Arsip foto – Kepala Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta Premi Lasari di Balai Kota Jakarta, Selasa (25/3/2025). ANTARA/Lia Wanadriani Santosa

    Pemprov DKI cairkan bansos PKD setiap bulan
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 03 Mei 2025 – 20:01 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencairkan dana bantuan sosial (bansos) pemenuhan kebutuhan dasar (PKD) setiap bulan, mulai April 2025 dengan jumlah penerima yang berbeda-beda.

    “Menindaklanjuti arahan, bahwa bansos ini akan cair setiap bulan. Nanti ada penerima baru, misalnya ada warga memenuhi kriteria bansos, tapi selama ini dia belum dapat karena kuota terbatas,” ujar Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Premi Lasari kepada ANTARA di Jakarta, Sabtu.

    Oleh karena itu, lanjut dia, Pemprov DKI Jakarta terus melakukan verifikasi dan validasi ke lapangan agar bansos dapat lebih tepat sasaran, sehingga program pengentasan kemiskinan di DKI Jakarta bisa berjalan cepat.

    Dengan begitu, jumlah penerima bansos nantinya bisa berubah setiap bulannya karena ada proses verifikasi dan validasi yang dilakukan.

    “Warga (penerima) yang nantinya (setelah verifikasi dan validasi) tidak layak, akan dikeluarkan. Kami akan melakukan verifikasi, validasi ke lapangan bagi warga yang masuk kriteria, tapi selama ini belum pernah dapat bansos,” kata Premi.

    Pada April 2025, jumlah penerima bansos Kartu Lansia Jakarta (KLJ) sebanyak 114.918 orang, lalu Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) 14.023 penerima, serta Kartu Anak Jakarta (KAJ) 13.468 orang.

    Adapun bansos bulan lalu sudah dicairkan pada 25 April 2025 dan berbeda dari tiga bulan sebelumnya, pencairan bansos mulai April dilakukan setiap bulan.

    Lalu, pada Mei ini, jumlah penerima manfaat masing-masing bansos dapat saja berubah.

    Adapun Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan bansos PKD bagi lansia, penyandang disabilitas, dan anak usia dini pada tahun 2025 sebanyak 219.252 penerima manfaat.

    Dari jumlah tersebut, penerima KLJ sebanyak 171.010 orang, KAJ (27.352 orang), dan KPDJ 20.890 orang.

    Lalu, setelah verifikasi dan validasi, dana bansos tahap satu tahun 2025 bulan Januari, Februari, dan Maret yang dicairkan tiga bulan sekaligus di Maret, diberikan pada 147.304 penerima manfaat. Bansos yang diberikan sebesar Rp300 ribu per orang per bulan.

    Sumber : Antara

  • Cak Imin Sentil Dedi Mulyadi: Jangan Buat Aturan Sendiri – Halaman all

    Cak Imin Sentil Dedi Mulyadi: Jangan Buat Aturan Sendiri – Halaman all

    Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini pun mengingatkan kepala daerah tak boleh membuat aturan sendiri atau berbeda dengan pemerintah pusat

    Tayang: Sabtu, 3 Mei 2025 22:15 WIB

    Tribunnews.com/Reza Deni

    VASEKTOMI SYARAT BANSOS – Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menegaskan pemerintah tidak mencantumkan syarat khusus terkait pemberian bantuan sosial (bansos) terhadap warga miskin. Hal itu dikatakan Cak Imin saat ditanya terkait kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengusulkan syarat vasektomi untuk penerima bansos. 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengingatkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk tak buat aturan sendiri.

    Hal itu disampaikan Cak Imin merepons soal Dedi Mulyadi yang berencana membuat kebijakan vasektomi atau steril bagi laki-laki dewasa sebagai syarat penerimaan Bantuan Sosial (Bansos).

    Mulanya, Cak Imin menegaskan bahwa penerima bansos tak perlu memenuhi persyaratan tersebut.

    “Enggak ada. Enggak ada syarat itu,” kata Cak Imin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Sabtu (3/5/2025).

    Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini pun mengingatkan kepala daerah tak boleh membuat aturan sendiri atau berbeda dengan pemerintah pusat.

    “Tidak boleh bikin aturan sendiri,” tegasnya.

    Diberitakan, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mewacanakan vasektomi atau steril bagi laki-laki dewasa karena melihat banyak keluarga tidak mampu atau kategori miskin memiliki anak dengan jumlah banyak.

    Kader Partai Gerindra ini tidak ingin, bantuan dari pemerintah atau Pemda hanya diberikan kepada keluarga yang sama dan waktu yang lama.

    “Seluruh bantuan pemerintah nanti akan diintegrasikan dengan Keluarga Berencana.

    Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tapi negara menjamin keluarga itu-itu juga,” kata dia seperti dikutip Kompas TV.

     
     

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • 10 Usul Vasektomi Jadi Syarat Bansos, PBNU: Menyedihkan, Orang Miskin Harus Dimandulkan Nasional

    10 Usul Vasektomi Jadi Syarat Bansos, PBNU: Menyedihkan, Orang Miskin Harus Dimandulkan Nasional

    Usul Vasektomi Jadi Syarat Bansos, PBNU: Menyedihkan, Orang Miskin Harus Dimandulkan
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Bidang Keagamaan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (
    PBNU
    ), Ahmad Fahrur Rozi meminta pemerintah mengkaji usulan
    vasektomi
    menjadi syarat mendapatkan bantuan sosial (bansos).
    Fahrur menuturkan, akan sangat menyedihkan apabila melihat masyarakat yang kekurangan ekonomi harus dipaksa vasektomi hanya karena bansos.
    “Itu sangat menyedihkan bagaimana orang miskin harus dimandulkan, sesuatu yang saya kira harus dinilai kembali secara nalar,” ujar Gus Fahrur, panggilan akrabnya, kepada Kompas.com, Sabtu (3/5/2025).
    Menurut Gus Fahrur, ajakan menggunakan alat kontrasepsi sudah cukup jika digunakan sebagai syarat bansos.
    “Saya kira ajaran ber-KB sudah cukup, tidak harus dipaksakan vasektomi,” ucapnya.
    Gus Fahrur menuturkan, penerapan vasektomi perlu mengutamakan aspek keagamaan, bukan hanya sekedar menjadi syarat bansos.
    Sejumlah ulama juga telah mengeluarkan fatwa bahwa vasektomi adalah tindakan yang haram berdasarkan syariat Islam.
    “Karena vasektomi itu ulama masih berbeda pendapat dan mayoritas mengharamkan apabila mencegah kelahiran secara total, adapun alat KB lainnya diperbolehkan,” tuturnya.
    Karenanya, pemerintah tidak boleh melakukan pemaksaan karena vasektomi berkaitan dengan hukum halal atau haram yang dihormati bagi keyakinan setiap warga negara Indonesia.
    “Saya kira itu harus dipertimbangkan jika pemerintah mau cukup mulai dengan program KB,” kata Gus Fahrur.
    Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    mengusulkan agar penerima bansos di Jawa Barat mengikuti program KB, termasuk vasektomi sebagai syarat utama.
    la menilai langkah itu bisa mengendalikan laju kelahiran di kalangan keluarga prasejahtera, sekaligus memastikan distribusi bantuan pemerintah menjadi lebih adil.
    “Seluruh bantuan pemerintah nanti akan diintegrasikan dengan KB. Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tetapi negara menjamin keluarga itu-itu juga,” kata Dedi dikutip dari Kompas.com, Selasa (29/4/2025).
    Dedi menilai, kebijakan vasektomi ini merupakan solusi atas fenomena banyaknya keluarga prasejahtera yang melahirkan melalui operasi caesar dengan biaya sekitar Rp 25 juta per tindakan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dedi Mulyadi Wajibkan Penerima Bansos KB Vasektomi, MUI: Itu Haram!

    Dedi Mulyadi Wajibkan Penerima Bansos KB Vasektomi, MUI: Itu Haram!

    JABAR EKSPRES – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Barat menegaskan, KB vasektomi atau sterilisasi pada pria sangat dilarang atau haram.

    Seperti diungkapkan Ketua MUI Jabar, Rahmat Syafei beberapa waktu lalu. “Tidak boleh bertentangan dengan syariat, pada intinya vasektomi itu haram,” ujarnya, dikutip Sabtu (3/5/2025).

    Hal itu, lanjut dia, sebagaimana Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV yang digelar di Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat pada 2012 lalu.

    BACA JUGA:Vasektomi jadi Syarat Penerima Bansos, Dedi Mulyadi Kebablasan!

    Selain itu, kata dia, KB vasektomi haram dalam pandangan Islam karena dianggap sebagai tindakan pemandulan yang permanen dan menyalahi syariat Islam.

    Namun demikian, ia juga mengungkapkan bahwa terdapat pengecualian bagi yang memiliki alasan syar’i seperti sakit dan sejenisnya.

    Kemudian, KB vasektomi juga boleh dilakukan jika seoranh pria telah memiliki anak minimal dua, usia minimal 35 tahun, anak terkecil berusia minimal lima tahun, dan mendapatkan persetujuan pasangan (istri).

    Di sisi lain, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) juga menyebut pihaknya berpedoman pada fatwa MUI tahun 2012 tentang Metode Operasi Pria (MOP) atau kontrasepsi (KB) vasektomi.

    BACA JUGA:Dedi Mulyadi Irit Bicara Soal Banyaknya Kasus Keracunan MBG di Jabar

    “Prinsipnya untuk vasektomi, Kemendukbangga/BKKBN berpedoman pada fatwa MUI tahun 2012,” ujar Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) Wahidin kepada media di Jakarta.

    Sebelumnya, KB vasektomi ini menjadi sorotan setelah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melontarkan rencana untuk mewajibkan KB pada pria.

    Ini, kata dia, sebagai syarat satu keluarga untuk menerima bermacam bantuan mulai dari beasiswa hingga bantuan sosial lainnya.

    Pernyataan yang disampaikan saat rapat bersama Mensos Saifullah Yusuf itu, diperlukan mengingat banyaknya temuan keluarga prasejahtera yang memiliki banyak anak. Sedangkan kebutuhannya tidak tercukupi.

  • Bansos PKD di Jakarta Bakal Dicairkan Tiap Bulan, tapi Data Terus Diverifikasi Megapolitan 3 Mei 2025

    Bansos PKD di Jakarta Bakal Dicairkan Tiap Bulan, tapi Data Terus Diverifikasi Megapolitan 3 Mei 2025

    Bansos PKD di Jakarta Bakal Dicairkan Tiap Bulan, tapi Data Terus Diverifikasi
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Penerima bantuan sosial (bansos) Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta kini tidak lagi bersifat tetap.
    Terhitung mulai April 2025, pencairan bansos dilakukan setiap bulan dengan jumlah penerima yang bisa berubah, tergantung hasil verifikasi dan validasi lapangan.
    “Menindaklanjuti arahan, bahwa bansos ini akan cair setiap bulan. Nanti ada penerima baru, misalnya ada warga memenuhi kriteria bansos, tapi selama ini dia belum dapat karena kuota terbatas,” ujar Kepala Dinas Sosial Jakarta Premi Lasari, Sabtu (3/5/2025), dikutip dari
    Antara
    .
    Premi mengemukakan, dinamika ini dilakukan agar bansos lebih tepat sasaran dan program pengentasan kemiskinan bisa berlangsung efektif.
    Proses verifikasi dan validasi pun terus dilakukan agar warga yang sebelumnya menerima namun ternyata tak lagi memenuhi syarat akan dicoret dari daftar penerima.
    “Warga (penerima) yang nantinya (setelah verifikasi dan validasi) tidak layak, akan dikeluarkan. Kami akan melakukan verifikasi, validasi ke lapangan bagi warga yang masuk kriteria, tapi selama ini belum pernah dapat bansos,” jelasnya.
    Pada April 2025, Pemprov mencatat jumlah penerima Kartu Lansia Jakarta (KLJ) sebanyak 114.918 orang, Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) 14.023 orang, dan Kartu Anak Jakarta (KAJ) 13.468 orang.
    Jumlah penerima bansos ini disebut bisa berubah pada Mei 2025, tergantung hasil verifikasi terbaru.
    Untuk tahun 2025, Pemprov Jakarta menargetkan total 219.252 penerima manfaat: KLJ (171.010 orang), KPDJ (20.890 orang), dan KAJ (27.352 orang).
    Adapun pencairan bansos tahap satu—yang mencakup Januari hingga Maret—telah dilakukan sekaligus pada Maret kepada 147.304 penerima, dengan besaran bantuan Rp300 ribu per orang per bulan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cek Bansos PKH Mei 2025: Cara Mudah Lacak Bantuan Tunai Anda! – Page 3

    Cek Bansos PKH Mei 2025: Cara Mudah Lacak Bantuan Tunai Anda! – Page 3

    Untuk mengecek bansos PKH melalui situs web resmi, kunjungi cekbansos.kemensos.go.id. Di halaman utama, Anda akan diminta untuk mengisi beberapa data penting. Pastikan Anda mengisi data dengan teliti dan akurat, karena data yang salah akan menyebabkan hasil yang tidak valid. Data yang dibutuhkan meliputi: Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan, Nama Penerima Manfaat (sesuai KTP), dan kode verifikasi.

    Setelah mengisi semua data dengan benar, klik tombol ‘Cari’. Sistem akan memproses data Anda dan menampilkan hasil pengecekan. Hasilnya akan menunjukkan status bantuan PKH Anda, apakah sudah cair, sedang diproses, atau belum terdaftar sebagai penerima manfaat. Jika terdapat kendala atau hasil yang tidak sesuai, segera hubungi layanan bantuan yang tersedia di situs tersebut.

    Pastikan koneksi internet Anda stabil selama proses pengecekan. Jika mengalami kendala koneksi, coba ulangi proses pengecekan beberapa saat lagi. Jangan ragu untuk menghubungi layanan bantuan jika Anda masih mengalami kesulitan.

  • Bersama Kemensos, Khofifah Optimistis Turunkan Kemiskinan Ektrem Jatim

    Bersama Kemensos, Khofifah Optimistis Turunkan Kemiskinan Ektrem Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan bahwa bersama Kementerian Sosial (Kemensos) RI, Pemprov bersinergi dengan pilar-pilar sosial untuk menurunkan kemiskinan khususnya kemiskinan ekstrim di Jatim.

    Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Dialog Pilar-pilar Sosial se-Malang Raya bersama Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf di Universitas Negeri Malang (UM).

    Penurunan kemiskinan ini, kata Khofifah, merupakan target dari pemerintah provinsi maupun pusat. Ia menyebut Jawa Timur mewujudkannya melalui Nawa Bhakti Satya yang dituangkan dalam misi Jatim Sejahtera. Ini sejalan dengan Asta Cita ke-6 dan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)/Quick Wins 5.

    “Jadi memang ini arahan Pak Presiden Prabowo Subianto agar semua elemen bersinergi untuk menurunkan kemiskinan ekstrem sampai 0 persen di 2026 dan kemiskinan hingga dibawah 5 persen di 2029. Salah satu langkah yang kita ambil hari ini adalah dengan harmonisasi bersama pilar-pilar sosial demi menyatukan tujuan,” ujarnya.

    Oleh karena itu dengan adanya sinergi dengan pilar sosial, Gubernur Khofifah optimis dapat menurunkan kemiskinan ekstrem di Jatim hinggal nol persen pada tahun 2026.

    “Tapi ini tidak akan bisa kita capai jika pilar-pilar sosial kita tidak kita sejahterakan dan kita perhatikan. Karena merekalah yang turun langsung di garda terdepan di lapangan. Maka kalau kata Gus Ipul, ini dimulai dengan membuat pilar-pilar sosial tersenyum dahulu agar mereka bisa membuat orang lain tersenyum,” tambah Khofifah.

    Khofifah menambahkan, pilar-pilar sosial yang ada di Jawa timur terdiri dari SDM PKH sebanyak 5.262 orang, TKSK sebanyak 666 orang, dan Tagana sebanyak 1.820 orang. Tagana dan TKSK sudah mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan yang didukung dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

    Sedangkan sumbangsih lain Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mendukung dan memperkuat pilar-pilar kesejahteraan sosial yaitu dengan memberikan penguatan dengan strategi Peningkatan Kapasitas, Revitalisasi Keanggotaan dan Pemenuhan Sarana Operasional.

    Kemudian juga ada Pemberian Perlindungan Kesejahteraan (BPJS-TK) BPJS Kesehatan dan Pemberian Sertifikasi dan Reward, yang diberikan kepada 1.900 orang Tagana, 666 orang TKSK, 6.149 orang Karang Taruna, 5.120 orang PSM, 166 orang Pelopor Perdamaian, 3.125 orang Pendamping PKH yang mendampingi PKH Plus.

    Lebih jauh, jumlah dana yang dialokasikan dari APBD untuk mendukung hal tersebut antara lain Tali Asih TKSK selama 12 bulan sebesar Rp3,96 miliar Tali Asih Tagana selama 12 bulan sebesar Rp5,73 miliar, Honor Pendamping Pasung sebesar Rp720 Juta, Bantuan Transport PKH Plus sebesar Rp12,1 miliar, BPJS TKSK satu tahun sebesar Rp43,15 juta, dan BPJS Tagana selama satu tahun sebesar Rp383,04 juta.

    “Tapi tentu saja selain pilar-pilar sosial, kami juga memperkuat program-program andalan untuk menurunkan kemiskinan. Salah satunya PKH PLUS. Di mana, bantuan ini bertujuan membantu pengeluaran keluarga yang memiliki lansia 70 tahun ke atas. Dengan total penerima bansos PKH Plus di Jatim 2019-2025 sebanyak 354.111 orang,” terangnya.

    Pelaksanaan PKH di Jawa Timur, sebut Gubernur Khofifah, sudah dimulai sejak tahun 2007 sampai dengan saat ini. Di Jatim, jumlah keluarga penerima manfaat sebanyak kurang lebih 1,6 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yang tersebar di 38 kabupaten/kota, dan didukung oleh SDM pelaksana PKH Jawa Timur.

    “Yang terbaru, kami sedang mempersiapkan Sekolah Rakyat untuk anak-anak kurang mampu. Setiap sekolah, seperti arahan Pak Presiden, akan menampung sekutar 1.000 siswa-siswi dari jenjang SD hingga SMA. Karena pendidikan adalah investasi jangka panjang untuk memberantas kemiskinan. Jadi anak-anak ini kami fasilitasi dengan harapan bisa memiliki masa depan lebih cerah dan mengangkat derajat keluarga,” pungkasnya.

    Untuk memacu semangat pilar-pilar sosial yang hadir, Gubernur Khofifah menyanyikan lagu “Manusia Hebat”. Tak hanya itu, dirinya juga mengajak mereka bersholawat untuk menyeimbangkan antara kinerja mereka dan sisi spiritual. Sehingga, ke depan, apa yang dicita-citakan dapat segera terwujud.

    Sementara itu, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial, kini pemerintah memberlakukan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan bantuan sosial dan penyaluran anggaran sosial tepat sasaran.

    Gus Ipul menambahkan, total anggaran sosial tahun 2025 ini total Rp504,7 triliun yang terbagi untuk PKH dan sembako, PIP, gas 3 kg, BBM, listrik, Bansos dan subsidi lainnya. Jika target sasaran ini tepat sasaran, potensi savings akan sampai Rp101 – 127 triliun.

    “DTKS sudah tidak ada, adanya DTSEN. Dan perlu diingat bahwa kebijakan Presiden Prabowo itu adalah untuk pemberdayaan sepanjang hayat. Jadi motto kita sekarang ‘Bansos Sementara – Berdaya Selamanya’. Semuanya harus tepat sasaran,” jelasnya.

    Ia mengatakan, 12 Pemerlu Atensi Sosial (PAS) adalah anak-anak rentan, penyandang disabilitas, lansia terlantar, mereka yang berpendapatan rendah, korban bencana, afirmasi khusus, warga binaan, korban kekerasan, korban Napza dan HIV/AIDS, mereka yang bermasalah sosial, perempuan rentar, serta fakir miskin.

    “Begitu juga untuk Sekolah Rakyat. Kita harus memastikan Sekolah Rakyat memang untuk orang-orang Desil 1 dan 2, yaitu di orang-orang di bawah garis kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Tidak boleh ada KKN, tidak boleh ada titipan, tidak boleh ada yang main-main dengan data. Dipastikan memang orang yang layak masuk ke Sekolah Rakyat,” tegasnya.

    Acara ini berjalan dengan sangat menarik di mana semua orang dapat berdiskusi. Dalam kesempatan ini, Gubernur Khofifah bersama Mensos Saifullah memberikan bantuan sosial berupa sepatu kepada 10 orang calon peserta didik Sekolah Rakyat.

    Tak tanggung-tanggung, Gubernur Khofifah memakaikan langsung sepatu kepada salah satu siswi Asila Putri Salsabila. Sementara Mensos Saifullah memakaikan sepatu kepada siswa Ganda Rizki Raditya. [tok/beq]

  • Dedi Mulyadi Usul Vasektomi Jadi Syarat Bansos, Mensos: Tidak Boleh Memaksa

    Dedi Mulyadi Usul Vasektomi Jadi Syarat Bansos, Mensos: Tidak Boleh Memaksa

    Dedi Mulyadi Usul Vasektomi Jadi Syarat Bansos, Mensos: Tidak Boleh Memaksa
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyatakan, vasektomi semestinya tidak dipaksakan untuk menjadi syarat menerima bantuan sosial sebagaimana usul Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    .
     
    Menurut
    Gus Ipul
    , sapaan akrabnya, kebijakan sosial seperti bansos tidak dapat disertai dengan syarat-syarat yang memaksa karena menyentuh ranah hak asasi dan sensitivitas budaya serta agama.
    “Kalau maksa, ya enggak boleh. Itu hanya imbauan sifatnya. Saya lihatnya baru sebatas gagasan saja,” ujar Gus Ipul kepada
    Kompas.com
    , Sabtu (3/5/2025).
    “Harus dihitung panjang dampaknya dari berbagai sudut pandang,” lanjut dia.
    Gus Ipul menambahkan bahwa program bantuan sosial selama ini diberikan dalam kerangka perlindungan dan jaminan sosial untuk meningkatkan daya hidup kelompok rentan.
    Setiap bantuan juga sudah memiliki kriteria dan penggunaannya ditentukan, seperti untuk ibu hamil, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas.
    “Program keluarga berencana (KB) itu sendiri kan sudah lama berjalan, dan itu pun hanya berupa imbauan. Tidak ada unsur paksaan,” kata Gus Ipul mencontohkan.
    Gus Ipul juga mengingatkan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa haram terhadap pemaksaan vasektomi sebagai syarat tertentu, yang menjadikannya semakin kompleks jika diterapkan dalam kebijakan publik seperti bansos.
    Ia menyatakan masih perlu waktu untuk mencerna dan mengkaji lebih lanjut usulan Kang Dedi Mulyadi dari berbagai sisi—baik dari perspektif agama, HAM, maupun efektivitas sosial.
    “Saya lihat idenya juga hanya pernyataan gitu aja. Mestinya harus dilandasi dengan dasar-dasar, sudut pandangnya,” kata Gus Ipul.
    “Dari sudut pandang agama, sudut pandang HAM, dan dari sudut pandang manfaatnya. Sudut-sudut pandangnya kan banyak dan harus dipertimbangkan ya,” imbuh dia.
    Sebelumnya, Dedi Mulyadi mengusulkan agar penerima bansos di Jawa Barat mengikuti program KB, termasuk vasektomi, sebagai syarat utama.
    Ia menilai langkah itu bisa mengendalikan laju kelahiran di kalangan keluarga prasejahtera, sekaligus memastikan distribusi bantuan pemerintah menjadi lebih adil.
    Dedi menilai, kebijakan ini merupakan solusi atas fenomena banyaknya keluarga prasejahtera yang melahirkan melalui operasi caesar dengan biaya sekitar Rp 25 juta per tindakan.
    “Seluruh bantuan pemerintah nanti akan diintegrasikan dengan KB. Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tetapi negara menjamin keluarga itu-itu juga,” kata Dedi dikutip dari Kompas.com, Selasa (29/4/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.