Topik: Bantuan Sosial

  • PT Pos Buka Suara soal Pangkas Bantuan Langsung ke Karyawan Pensiun

    PT Pos Buka Suara soal Pangkas Bantuan Langsung ke Karyawan Pensiun

    Jakarta

    PT Pos Indonesia (Persero) buka suara terkait kabar adanya pemangkasan bantuan bagi karyawan yang telah pensiun yang ramai diperbincangkan.

    VP Corporate Communications PT Pos Indonesia (Persero) Heri Nugrahanto mengakui bahwa PT Pos Indonesia mulai melakukan pemberhentian pemberhentian benefit langsung berupa tunjangan pangan, tunjangan perbaikan penghasilan, dan sumbangan iuran BPJS Kesehatan secara langsung kepada para pensiunan yang berlaku 1 Mei 2025.

    Heri menjelaskan, keputusan tersebut dilakukan sebagai langkah strategis dalam menjawab tantangan keberlanjutan keuangan perusahaan dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Keputusan ini juga sesuai hasil kajian internal, yang mana pemberian benefit langsung tersebut tidak memiliki dasar kewajiban legal.

    “Jadi sebenarnya manfaat pensiun tidak ada yang dipotong. Itu sudah 100% diberikan. Sedangkan sumbangan atau yang selama ini dikenal dengan bantuan pangan itu dihentikan, karena itu suatu yang menyalahi ketentuan,” kata Heri kepada detikcom, Selasa (6/5/2025).

    Heri menambahkan, penyesuaian ini dilakukan dengan mengganti skema benefit langsung menjadi Bantuan Pensiunan, yang dialokasikan berdasarkan tingkat manfaat pensiun dan masa kerja para pensiunan.

    Ia mengatakan, bantuan ini diberikan kepada pensiunan yang menerima manfaat pensiun di bawah Rp 1.200.000, dengan batas minimum pensiun tetap sebesar Rp 137.500.

    “Jumlah bantuan yang diberikan akan disesuaikan dengan masa kerja, dengan koefisien yang telah ditentukan secara proporsional,” katanya.

    Heri mengatakan, langkah ini juga memperhatikan keberlanjutan Dana Pensiun Pos (Dapenpos), efisiensi anggaran, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip pengelolaan BUMN.

    PT Pos Indonesia juga akan melakukan sosialisasi kebijakan ini secara menyeluruh kepada para pensiunan, karyawan aktif, serikat pekerja, dan seluruh pemangku kepentingan terkait. Perusahaan juga telah menyusun mitigasi risiko dan strategi komunikasi untuk menjaga kepercayaan publik serta menjaga reputasi perusahaan.

    “Manajemen PT Pos Indonesia menegaskan bahwa keputusan ini tidak mengurangi komitmen perusahaan terhadap kesejahteraan pensiunan, melainkan menyesuaikan mekanisme agar lebih tepat sasaran dan berkelanjutan,” katanya.

    ‘Lihat juga Video: PT Pos Curhat ke DPR, Pemerintah Belum Bayar Dana Bansos Rp 230 M’

    (kil/kil)

  • Pengusaha Minta Efisiensi Anggaran Dilonggarkan, Begini Respons Menteri UMKM

    Pengusaha Minta Efisiensi Anggaran Dilonggarkan, Begini Respons Menteri UMKM

    Jakarta

    Pengusaha ritel meminta agar efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah untuk dibuka. Hal ini disampaikan oleh Himpunan Paritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) di hadapan Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman.

    Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah mengatakan efisiensi anggaran dibuka agar dapat meramaikan ekonomi kembali.

    “Kami padat karya, karena toko offline, enggak online Pak. Ini ritel itu seneng kalau ada event-event Pak. Jadi mungkin nanti bisa efisiensi dilepas untuk meramaikan ekonomi kembali Pak. Karena dari ritel penginnya ramai, banyak orang jalan-jalan, mutar-mutar naik pesawat asal di Indonesia saja,” kata Budi dalam konferensi pers, di Gedung Smesco, Jakarta Selatan, Selasa (6/5/2025).

    Menanggapi hal itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman justru senang dengan adanya efisiensi lantaran dapat memicu kreativitas. Menurut Maman, seseorang harus berada di zona tidak nyaman agar dapat mendorong kreativitasnya.

    “Jadi memang orang itu Pak harus berada pada sebuah situasi zona nggak nyaman dulu ya supaya kreativitas. Seluruh aparatur pemerintahan, baik dari eselon 4, eselon 3, eselon 2, eselon 1 dan saya sendiri sebagai Menteri keluar Pak waduh Pak. Bapak bayangkan kita ini saya sama Pak Wakil Kementerian UMKM ini jadi ide-idenya langsung banyak sekali gara-gara ada isu efisiensi,” sahut Maman.

    Dia menerangkan efisiensi anggaran justru mendorong pemerintah agar lebih banyak meningkatkan program serta kolaborasi lintas kementerian. Meski begitu, Maman mengakui memang ada beberapa sektor terdampak.

    “Namun saya paham dalam sektor-sektor tertentu memang ada sedikit impact, tapi saya pikir itu bisa dimitigasi dengan beberapa policy-policy. Karena memang Pak, kondisinya sekarang kita udah nggak bisa lagi melihat perspektif anggaran hanya sekedar dari perspektif anggaran APBN,” terang Maman.

    Seperti diketahui, melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025 yang berlaku saat dikeluarkan pada 22 Januari 2025 lalu, Prabowo Subianto menargetkan agar ada penghematan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp 306,69 triliun. Efisiensi itu terdiri atas anggaran belanja di kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 256,1 triliun dan dana Transfer ke Daerah (TKD) Rp 50,59 triliun.

    Penghematan ini dikecualikan untuk belanja gaji pegawai dan bantuan sosial (bansos). Dalam instruksinya, Prabowo mengatakan identifikasi rencana efisiensi sekurang-kurangnya bisa terdiri dari 6 pos belanja operasional dan non operasional yakni belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin.

    (acd/acd)

  • Lebih Tinggi dari Nasional, Pertumbuhan Ekonomi Jakarta Capai Segini – Page 3

    Lebih Tinggi dari Nasional, Pertumbuhan Ekonomi Jakarta Capai Segini – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Perekonomian DKI Jakarta, dengan pangsa 16,85% terhadap Nasional masih tumbuh kuat yaitu sebesar 4,95% (yoy) pada triwulan I 2025, meski sedikit melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (5,01%; yoy). Hal tersebut berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS).

    Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi Jakarta terutama ditopang oleh konsumsi rumah tangga, investasi, dan konsumsi pemerintah. Dari sisi Lapangan Usaha (LU) utama, pertumbuhan terutama didorong oleh LU informasi dan komunikasi (Infokom), LU perdagangan, serta LU jasa keuangan dan asuransi. Pertumbuhan ekonomi Jakarta tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional (4,87%; yoy).

    Konsumsi RT tumbuh sebesar 5,36% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya (5,14%; yoy). Meningkatnya pertumbuhan ditopang oleh berlangsungnya HBKN Ramadan-Idulfitri serta Nyepi.

    “Selain itu, penyaluran THR serta pemberian berbagai insentif pemerintah antara lain berupa diskon tarif listrik, dan bantuan pangan turut mendorong pertumbuhan konsumsi RT,” kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta  Arlyana Abubakar, Selasa (6/5/2025).

    Investasi juga turut menjadi penopang ekonomi Jakarta dengan pertumbuhan sebesar 2,89% (yoy) pada triwulan I 2025. Meskipun tetap menjadi penopang utama, kinerja investasi tersebut tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh mencapai 7,54% (yoy). Perlambatan bersumber dari penurunan investasi baik yang bersumber dari dalam negeri (PMDN) maupun luar negeri (PMA).

    Selanjutnya, konsumsi Pemerintah tumbuh tinggi pada triwulan I 2025 menjadi 9,22% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya (5,20%; yoy). Pertumbuhan ini terutama didorong oleh meningkatnya belanja pegawai dan belanja bansos sejalan dengan berlangsungnya HBKN serta belanja subsidi sejalan dengan pemberian berbagai insentif kepada masyarakat.

    Selanjutnya dari sisi eksternal, ekspor tumbuh tinggi menjadi sebesar 17,59% (yoy) dari triwulan sebelumnya (14,66%; yoy), didorong terutama oleh pertumbuhan ekspor nonmigas sejalan dengan membaiknya ekspor produk otomotif, serta peningkatan ekspor untuk komoditas lainnya seperti alas kaki. Sejalan dengan pertumbuhan ekspor, impor juga tumbuh tinggi dari 14,51% (yoy) menjadi 16,24% (yoy) sehingga Jakarta mencatatkan net impor pada triwulan I 2025.  

     

  • Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I Cuma 4,87%, Sri Mulyani Buka Suara

    Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I Cuma 4,87%, Sri Mulyani Buka Suara

    Jakarta

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada di level 4,87% (yoy) pada kuartal I-2025 cukup resilien atau tangguh di tengah tantangan perlambatan ekonomi dan ketidakpastian global.

    “Di tengah tantangan perlambatan ekonomi dan ketidakpastian global, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan kinerja yang cukup resilien. Optimisme terus dijaga, didukung komitmen pemerintah dengan memastikan APBN bekerja optimal dalam melindungi masyarakat, termasuk memastikan ekonomi tumbuh secara berkelanjutan,” kata Sri Mulyani dalam keterangan tertulis, Selasa (6/5/2025).

    Ke depan, dinamika perekonomian global diakui masih sangat menantang dan tidak mudah. Menurut Sri Mulyani, diperlukan pemantauan secara berkala dan upaya mitigasi dampak ketidakpastian antara lain melalui deregulasi, pembentukan satgas ketenagakerjaan, serta strategi memitigasi risiko untuk menjaga stabilitas ekonomi, serta melindungi dunia usaha dan menjaga daya beli masyarakat.

    Selain itu, pemerintah secara dini disebut telah melakukan negosiasi bilateral dan mendorong kerja sama di berbagai forum multilateral untuk bersama-sama mengatasi tantangan geopolitik global. Hal itu telah diinisiasi antara lain dalam kesempatan Spring Meeting dan Pertemuan G20 pada April lalu, Sidang Tahunan ADB, serta Pertemuan ASEAN+3 Finance Ministers’ and Central Bank Governors’ Meeting pada Awal Mei 2025.

    “Pemetaan produk unggulan untuk pasar ASEAN+3, Uni Eropa dan BRICS juga dilakukan untuk membuka pasar ekspor baru,” ungkap Sri Mulyani.

    Dari sisi internal, tantangan global ini dinilai menjadi momentum bagi pemerintah melalui semua K/L untuk semakin koordinatif dan suportif, bersama-sama melakukan deregulasi untuk mengatasi hambatan dalam perdagangan dan investasi terutama dari global.

    “Termasuk kolaborasi mendorong kinerja dan membuka peluang pasar untuk sektor-sektor yang bernilai tambah lebih tinggi dan potensial bagi penguatan posisi Indonesia dalam global value chain,” imbuhnya.

    Implementasi program prioritas bernilai tambah lebih tinggi seperti makan bergizi gratis (MBG) disebut akan terus diperluas cakupannya. Demikian halnya dengan dukungan untuk sektor perumahan melalui insentif perpajakan, termasuk dengan perluasan target perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi lebih tinggi dari sebelumnya 220 ribu.

    Berdasarkan komponen pengeluaran, konsumsi rumah tangga tumbuh 4,89% didukung meningkatnya mobilitas masyarakat seiring libur tahun baru serta pergeseran libur Ramadan dan Idulfitri ke triwulan I. Daya beli masyarakat dinilai tetap terjaga, didukung berbagai insentif pemerintah melalui pemberian THR dan berbagai stimulus fiskal seperti diskon tarif listrik dan tarif tol, PPN DTP properti, serta PPh 21 DTP sektor padat karya.

    “Konsumsi rumah tangga tetap terjaga ditopang oleh berbagai insentif dari APBN dan terjangkaunya harga pangan. Dari sisi belanja, APBN mampu mendukung pelaksanaan program prioritas pada masa transisi pemerintahan baru,” ucap Sri Mulyani.

    Pemerintah mengklaim telah berhasil menjaga harga pangan yang terjangkau melalui optimalisasi peran Bulog dalam stabilitasi harga. Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto) tumbuh terbatas di 2,12%, terutama dipengaruhi investasi bangunan yang tumbuh melambat sebagaimana tercermin pada kinerja sektor konstruksi yang tumbuh terbatas.

    Di samping itu, investasi mesin nonkendaraan juga melambat. Konsumsi pemerintah terkontraksi 1,38% karena high base effect belanja di triwulan I-2024 yang tinggi bersama dengan pelaksanaan Pemilu dan belanja bansos yang dipercepat untuk mitigasi dampak Elnino.

    Meski demikian, belanja pemerintah mulai meningkat cepat di akhir triwulan I-2025. Ekspor tumbuh stabil 6,78%, ditopang ekspor komoditas sawit (HS15) dan besi baja (HS72) yang tumbuh masing-masing 36% dan 6,6%.

    Dari sisi produksi, sektor pertanian tumbuh sangat signifikan 10,52% didukung peningkatan produksi padi pada panen raya dan permintaan bahan pangan pada momen Ramadan. Peningkatan produktivitas didukung oleh distribusi pupuk bersubsidi yang semakin baik.

    Pada periode Januari-Februari 2025, produksi beras nasional meningkat lebih dari 60% (yoy) dengan stok beras di Bulog mencapai 2,5 juta ton. Data Rice Outlook April 2025 menunjukkan produksi beras Indonesia pada musim tanam 2024/2025 menjadi yang tertinggi di ASEAN, di mana produksi diperkirakan mencapai 34,6 juta ton atau tumbuh 4,8% (yoy).

    Industri pengolahan yang berkontribusi 19,3% terhadap perekonomian tumbuh resilien 4,55% ditopang oleh aktivitas hilirisasi. Sementara itu, sektor perdagangan yang berkontribusi 13,2%, mampu tumbuh 5,03%.

    Kemudian sektor transportasi dan pergudangan serta akomodasi dan makan minum masing-masing tumbuh 9,01% dan 5,75%, yang dinilai mengindikasikan mobilitas dan daya beli masyarakat yang kuat. Hal tersebut didukung oleh pemberian PPN DTP untuk tiket pesawat dan diskon tarif tol.

    Di sisi lain, sektor pengadaan listrik tumbuh 5,11% didukung oleh diskon harga listrik. Sementara sektor pertambangan mengalami kontraksi seiring dengan penurunan harga komoditas global yang disebabkan oleh turunnya permintaan.

    Sektor konstruksi tumbuh terbatas 2,18% dipengaruhi oleh sentimen wait and see investor, serta sektor jasa informasi dan komunikasi tumbuh hingga 7,72% dengan transformasi digital dan adopsi Artificial Intelligent (AI) di berbagai sektor yang semakin kuat. Perkembangan tersebut meningkatkan traffic data dan mendorong pembangunan pusat data.

    Jasa pendidikan dan kesehatan tumbuh kuat masing-masing 5,03% dan 5,78%. Pertumbuhan kedua sektor ini didukung oleh belanja negara di sektor pendidikan yang meliputi Tunjangan Penghasilan Guru (TPG), realisasi pembayaran program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK).

    (kil/kil)

  • Bansos 2025: Pemerintah Gelontorkan Dana Rp504,7 Triliun, Ini Berbagai Bantuan untuk Masyarakat – Page 3

    Bansos 2025: Pemerintah Gelontorkan Dana Rp504,7 Triliun, Ini Berbagai Bantuan untuk Masyarakat – Page 3

    Selain BPNT, berbagai program Bansos lainnya juga berjalan di tahun 2025. Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan bantuan tunai kepada keluarga miskin dengan besaran bervariasi tergantung kategori penerima. Untuk lansia dan penyandang disabilitas, bantuan mencapai Rp600.000 per tahap, sementara ibu hamil atau nifas menerima Rp750.000. Siswa SD mendapatkan Rp225.000, SMP Rp375.000, SMA Rp500.000, dan anak usia dini Rp750.000 per tahap.

    Bantuan Langsung Tunai (BLT) diberikan untuk mengatasi situasi darurat, misalnya dampak kenaikan harga kebutuhan pokok akibat El Nino. Bantuan Pangan Beras juga disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) memberikan bantuan pendidikan untuk siswa dan mahasiswa. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menargetkan 3 juta anak untuk meningkatkan gizi dan fokus belajar, sementara santunan bulanan diberikan kepada anak yatim piatu.

    Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) juga mendapatkan bantuan iuran BPJS Kesehatan. Semua program ini bertujuan untuk memberikan jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.

  • Ekonomi Indonesia Cuma Tumbuh 4,87% di Awal 2025, Ini 5 Dampaknya ke Hidup Kamu

    Ekonomi Indonesia Cuma Tumbuh 4,87% di Awal 2025, Ini 5 Dampaknya ke Hidup Kamu

    Jakarta: Pernah merasa cari kerja makin sulit, pengeluaran makin diawasi, tapi harga kebutuhan pokok terasa stabil?
     
    Itu bukan kebetulan. Kamu mungkin sedang merasakan langsung dampak dari perlambatan ekonomi nasional.
     
    Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja mengumumkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2025 hanya mencapai 4,87 persen secara tahunan (year-on-year). 

    Angka ini lebih rendah dari kuartal sebelumnya, bahkan tercatat sebagai pertumbuhan paling lemah sejak kuartal III-2021. Secara kuartalan (quarter-to-quarter), ekonomi Indonesia juga terkontraksi 0,98 persen.
     
    Angka-angka ini bukan sekadar data. Di baliknya, ada dampak nyata ke kehidupan sehari-hari. Mulai dari peluang kerja, pola konsumsi, hingga peluang usaha.
     

    Berikut lima dampak utama perlambatan ekonomi Indonesia ke hidup kamu yang dirangkum dari berbagai sumber: 
    1. Peluang kerja baru menyusut
    Saat ekonomi tumbuh lambat, penciptaan lapangan kerja ikut melambat. Sektor-sektor padat karya seperti industri pengolahan dan konstruksi sedang lesu, sehingga perusahaan cenderung menahan perekrutan.
     
    Buat kamu yang sedang cari kerja, persaingan makin ketat. Ini jadi momen yang tepat untuk meningkatkan skill, ambil pelatihan daring, atau mulai melirik peluang usaha kecil-kecilan.
    2. Pengangguran 
    Data BPS menunjukkan jumlah pengangguran naik menjadi 7,28 juta orang per Februari 2025, atau naik sekitar 83.450 orang dibandingkan tahun sebelumnya. Ini berarti 4,76 persen dari total angkatan kerja nasional.
     
    Kenaikan ini mencerminkan kondisi pasar tenaga kerja yang makin menantang. Persiapan lebih matang dan fleksibilitas dalam mencari peluang kerja akan jadi kunci.
    3. Belanja masyarakat tetap hidup, tapi lebih selektif
    Meski pertumbuhan ekonomi melambat, konsumsi rumah tangga masih tumbuh 4,89 persen (yoy), menunjukkan belanja masyarakat tetap jadi penopang utama ekonomi.
     
    Momentum Ramadan dan Lebaran pada kuartal I jadi penyelamat konsumsi. Namun, gaya hidup konsumen kini cenderung lebih selektif. Orang-orang makin bijak membedakan kebutuhan dan keinginan.
    4. Investasi dan belanja pemerintah lesu
    Investasi (PMTB) hanya tumbuh 2,12 persen, sementara belanja pemerintah justru menyusut 1,38 persen. Ini jadi sinyal bahwa aktivitas pembangunan, proyek infrastruktur, hingga bantuan sosial sedang melambat.
     
    Kalau kamu bekerja di sektor konstruksi, kontraktor, atau penyedia jasa yang bergantung pada proyek pemerintah, mungkin mulai merasakan dampaknya.
    5. Pertanian jadi penopang utama
    kabar baiknya, sektor pertanian justru mencatat pertumbuhan tertinggi 10,52 persen. Kenaikan produksi padi dan jagung jadi motor penggerak di desa-desa dan daerah agraris.
     
    Buat kamu yang tinggal di daerah atau punya akses ke sektor pertanian, ini bisa jadi peluang. Usaha seperti beras kemasan premium, sayur organik, atau agritech punya prospek cerah di tengah tren pangan lokal.
     
    Perlambatan ekonomi Indonesia di awal 2025 memang menjadi tantangan, tapi juga membuka ruang untuk beradaptasi.
     
    Dengan strategi yang tepat, kamu tetap bisa bertahan dan bahkan berkembang di tengah perlambatan ekonomi.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Solusi Ekonomi RI Balik Tumbuh 5%: Pemerintah Wajib Belanja!

    Solusi Ekonomi RI Balik Tumbuh 5%: Pemerintah Wajib Belanja!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Efisiensi anggaran yang dijalankan pemerintah di awal tahun ternyata berdampak negatif. Ekonomi Indonesia pada kuartal I-2025 tumbuh di bawah 5% di tengah ketidakpastian global akibat kebijakan tarif AS.

    Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Arief Anshory Yusuf menegaskan, namun yang menjadi masalah efisiensi anggaran ini terjadi saat daya beli masyarakat tengah ambruk, padahal daya beli yang tercermin dari konsumsi rumah tangga lajunya telah melambat di bawah 5% sepanjang tahun lalu. Konsumsi rumah tangga hanya mampu tumbuh 4,89%.

    Terakhir kali pertumbuhan konsumsi rumah tangga tumbuh di atas 5% terjadi pada kuartal III-2023, yakni sebesar 5,05%. Setelahnya, yakni pada kuartal IV-2023 hanya tumbuh 4,47%, kuartal I-2024 tumbuh 4,91%, kuartal II-2024 sebesar 4,93%, kuartal III-2024 menjadi 4,91%, dan kuartal IV-2024 sebesar 4,98%.

    “Ini saya kira harus jadi perhatian karena tidak semua elemen di pemerintah percaya daya beli konsumen melemah,” ucap Arief.

    “Padahal fakta-fakta sudah disodorkan oleh DEN dari mulai penurunan upah riil juga kenaikan share dari defensive consumption spending,” tegasnya.

    Oleh sebab itu, untuk mengembalikan laju pertumbuhan ekonomi di kisaran 5% pada sisa kuartal tahun ini, terutama di tengah hilangnya faktor musiman yang mendorong konsumsi masyarakat seperti perayaan tahun baru, hingga hari besar keagamaan seperti Ramadan dan Lebaran, belanja pemerintah harus kembali digeliatkan.

    “Saya kira atensi kita segera harus ke membalikkan government consumption,” tutur Arief.

    Ia juga mengatakan, pemerintah harus segera menyelesaikan rancangan kebijakan deregulasi, yang telah diamanatkan Presiden Prabowo Subianto supaya investasi kembali tumbuh kencang. Sebab, investasi atau PMTB yang menjadi komponen kedua terbesar penyumbang PDB pada kuartal I-2025 hanya tumbuh 2,12%. Kuartal IV-2024, pertumbuhan PMTB mencapai 5,03%, sedangkan kuartal I-2025 masih mampu mencapai 3,78%.

    “Mempercepat deregulasi supaya investasi bisa masuk dan tidak menutup kemungkinan kita usulkan stimulus untuk mengangkat konsumsi rumah tangga juga,” ujar Arief.

    Tebar Bansos

    Pemerintah menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2025 yang melaju di bawah 5% dipicu oleh perlambatan ekonomi secara global. Untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, pemerintah akan mulai aktif menggelontorkan bantuan sosial atau bansos hingga insentif.

    Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai bansos akan menjadi sangat penting ke depan untuk menjaga aktivitas ekonomi dalam negeri. Maka, efisiensi anggaran sebagaimana yang telah dilaksanakan sejak awal tahun tak akan lagi dijalankan pada kuartal II.

    “Faktornya sudah pasti ekonomi dunia kan diprediksi mengecil, jadi tentunya itu sangat berpengaruh,” ucap Airlangga di kantornya, Jakarta, Senin (5/5/2025).

    “Dan kemarin juga tentu terkait dengan kegiatan di pemerintahan masih ditunda ke kuartal II untuk belanja pemerintah,” tegasnya.

    Sayangnya, Airlangga belum mau menjelaskan detail bansos yang akan dioptimalkan ke depan dengan dibukanya efisiensi pada kuartal II-2025. Namun, dia memastikan program makan bergizi gratis yang akan ditingkatkan cakupannya.

    “Jadi ya beberapa program pemerintah baik itu bansos, ataupun… Harapannya MBG jumlahnya akan bisa meningkat, sehingga dampak multipliernya keliatan,” ungkap Airlangga.

    Pemerintah kata dia juga tengah mengkaji insentif-insentif yang akan digelontorkan supaya aktivitas ekonomi ke depan bisa terus tumbuh di atas 5%.

    “Jadi kuartal II nanti kita lihat, kita melihat kan beberapa sektor juga masih tumbuh baik, makan minum baik, tapi kan sektor perhotelannya turun, sektor pertanian juga kan naiknya tinggi di atas 10%,” katanya.

    (haa/haa)

  • Siap-Siap! Pemerintah Bagi-Bagi Bansos Lagi agar Ekonomi RI Tumbuh 5%

    Siap-Siap! Pemerintah Bagi-Bagi Bansos Lagi agar Ekonomi RI Tumbuh 5%

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2025 yang melaju di bawah 5% dipicu oleh perlambatan ekonomi secara global. Maka, aktivitas ekonomi domestik ke depan akan dijaga dengan gelontoran belanja pemerintah melalui berbagai kebijakan bantuan sosial atau bansos hingga insentif.

    Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, bansos akan menjadi sangat penting ke depan untuk menjaga aktivitas ekonomi dalam negeri. Maka, efisiensi anggaran sebagaimana yang telah dilaksanakan sejak awal tahun tak akan lagi dijalankan pada kuartal II.

    “Faktornya sudah pasti ekonomi dunia kan diprediksi mengecil, jadi tentunya itu sangat berpengaruh,” ucap Airlangga di kantornya, Jakarta, Senin (5/5/2025).

    “Dan kemarin juga tentu terkait dengan kegiatan di pemerintahan masih ditunda ke kuartal II untuk belanja pemerintah,” tegasnya.

    Airlangga belum mau menjelaskan detail bansos yang akan dioptimalkan ke depan dengan dibukanya efisiensi pada kuartal II-2025. Ia hanya menegaskan, salah satunya program makan bergizi gratis yang akan ditingkatkan cakupannya.

    Foto: Bantuan pangan beras atau bansos beras di kawasan Jakarta, Senin (13/5/2024). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
    Bantuan pangan beras atau bansos beras di kawasan Jakarta, Senin (13/5/2024). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

    “Jadi ya beberapa program pemerintah baik itu bansos, ataupun… Harapannya MBG jumlahnya akan bisa meningkat, sehingga dampak multipliernya keliatan,” ungkap Airlangga.

    Pemerintah kata dia juga tengah mengkaji insentif-insentif yang akan digelontorkan supaya aktivitas ekonomi ke depan bisa terus tumbuh di atas 5%.

    “Jadi kuartal II nanti kita lihat, kita melihat kan beberapa sektor juga masih tumbuh baik, makan minum baik, tapi kan sektor perhotelannya turun, sektor pertanian juga kan naiknya tinggi di atas 10%,” katanya.

    Insentif akan digelontorkan untuk industri yang sangat terdampak oleh perlambatan ekonomi global, akibat perang dagang yang dipicu pengenaan tarif resiprokal tinggi oleh Presiden AS Donald Trump.

    “Pertumbuhan sektor industri kan sangat tergantung pasar ekspor, dan pasar global. Jadi kalau pasar ekspor dan pasar globalnya kita lihat masih belum normal dengan tarif kita harus pasang seat belt,” papar Airlangga.

    Melalui berbagai kebijakan yang akan diluncurkan pada kuartal II-2025, ia meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun ini masih bisa tumbuh 5%, terlebih kini terbukanya negosiasi tarif dengan Trump selama 90 hari sejak diumumkannya pengenaan tarif resiprokal ke berbagai negara, termasuk Indonesia sebesar 32%. Sebagaimana diketahui, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada 2025 sebesar 5,2%.

    “Ya selalu kita optimistis, karena kita masih melihat kan dalam 90 hari ke depan,” kata Airlangga.

    Sebagaimana diketahui, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2025 hanya mampu melaju 4,87% secara tahunan atau year on year (yoy), merosot dari laju pertumbuhan kuartal IV-2024 yang sebesar 5,02%. Dibanding kuartal I-2024 bahkan anjlok dalam, karena saat itu masih mampu tumbuh 5,11%.

    Dalam struktur ekonomi atau produk domestik bruto (PDB) kuartal I-2025, konsumsi pemerintah memang menjadi satu-satunya yang mengalami kontraksi, dengan minus 1,38%. Konsumsi rumah tangga masih mampu tumbuh 4,89% meski di bawah 5%, investasi atau PMTB tumbuh 2,12%, ekspor 6,78%, konsumsi LNPRT 3,07%, dan impor tumbuh 3,96%.

    Meskipun, kontribusi konsumsi pemerintah ke PDB terbilang kecil, hanya 5,88%, bila dibandingkan konsumsi rumah tangga yang sebesar 54,53%, PMTB 28,03%, dan ekspor 22,3%.

    (wur)

  • Wabup Sidoarjo Pimpin Apel di Pedesaan, Langsung Tinjau UMKM Unggulan

    Wabup Sidoarjo Pimpin Apel di Pedesaan, Langsung Tinjau UMKM Unggulan

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Wakil Bupati Sidoarjo, Hj. Mimik Idayana memimpin apel pagi di halaman Kantor Kecamatan Balongbendo pada Senin (5/5/2025). Kegiatan ini diikuti oleh 120 perangkat desa, 30 kepala sekolah SDN/SMPN, dan 40 staf kecamatan.

    Apel tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan pemerintahan desa, guna menyelaraskan visi pembangunan daerah secara menyeluruh.

    Dalam arahannya, Hj. Mimik Idayana menekankan pentingnya sinergi lintas jenjang pemerintahan untuk menciptakan pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan di Kabupaten Sidoarjo.

    “Pejabat desa harus menjadi contoh dalam menjaga kebersihan wilayahnya, karena ini menyangkut kesejahteraan dan kesehatan warganya. Saya akan memberikan reward kepada siapa saja yang menangkap atau memfoto pelaku pembuangan sampah sembarangan di jalan ataupun sungai, karena dampaknya sangat buruk untuk masyarakat,” tegas Hj. Mimik.

    Selain fokus pada isu kebersihan dan lingkungan, Hj. Mimik juga menyoroti pentingnya program bantuan sosial, terutama terkait hunian layak bagi warga tidak mampu. Ia menginstruksikan perangkat desa untuk proaktif melaporkan warga yang membutuhkan bantuan renovasi rumah melalui Baznas atau dinas terkait.

    “Jika ada warga yang tidak mampu dan membutuhkan tempat tinggal yang layak, segera laporkan kepada Pimpinan Daerah atau Baznas. Ini bagian dari program kami untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.

    Setelah apel, Hj. Mimik Idayana melanjutkan kunjungan ke beberapa pelaku usaha mikro di Desa Suwaluh. Dua UMKM lokal yang menjadi sorotan adalah produsen kripik sarang tawon dan perajin batik tulis khas Suwaluh.

    Wabup Hj. Mimik Idayana melihat hasil karya UMKM di Desa Suwaluh Kec. Balongbendo

    Dalam kunjungan tersebut, Wabup menyampaikan apresiasi atas kreativitas pelaku UMKM dan menegaskan pentingnya dukungan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kerakyatan.

    “Pelaku UMKM harus kita support dan kita beri wadah untuk menjual produknya. Saya usulkan produk UMKM dipajang di Kantor DPRD Sidoarjo. Ini bisa menjadi etalase untuk menarik pembeli. UMKM adalah tulang punggung ekonomi rakyat. Kita harus fasilitasi agar mereka bisa berkembang,” ujarnya.

    Kegiatan ini menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam membangun sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintahan, lingkungan, sosial hingga pemberdayaan ekonomi lokal. Dengan pendekatan kolaboratif seperti ini, Pemkab berharap pembangunan Sidoarjo bisa lebih inklusif dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. [isa/suf]

  • Respons Usul Dedi Mulyadi, Cak Imin: Vasektomi Tak Boleh Dipaksakan

    Respons Usul Dedi Mulyadi, Cak Imin: Vasektomi Tak Boleh Dipaksakan

    Respons Usul Dedi Mulyadi, Cak Imin: Vasektomi Tak Boleh Dipaksakan
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyatakan, keputusan seseorang melakukan
    vasektomi
    seharusnya dilandaskan kerelaan, bukan paksaan demi mendapatkan bantuan sosial (bansos).
    Hal ini disampaikan
    Cak Imin
    , sapaan akrabnya, merespons usul Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    agar vasektomi dijadikan salah satu syarat untuk mendapatkan bansos.
    “Ya, tidak ada satu pun yang boleh memaksakan vasektomi.
    Vasektomi
    bagian dari hak asasi manusia. Vasektomi itu kerelaan,” kata Cak Imin di Bogor, Senin (5/5/2025).
    Cak Imin menegaskan, tidak ada aturan yang mengatur vasektomi sebagai syarat mendapatkan bansos.
    Ia memastikan, program
    bansos
    harus menjangkau semua warga tak mampu tanpa syarat tambahan yang melanggar hak asasi.
    “Karena itu tidak ada aturan satu pun yang mensyaratkan bansos itu tertentu sebagai vasektomi,” ujar ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa ini.
    Cak Imin pun menegaskan pesan Presiden Prabowo Subianto agar tidak boleh ada warga yang tertinggal untuk mendapatkan bansos.
    “Presiden sudah memerintahkan, tidak boleh ada yang berhak menerima tidak mendapatkan bantuan,” ujar dia.
    Kendati demikian, Cak Imin mengakui bahwa perlu ada kesadaran di tengah publik untuk merencanakan jumlah anak.
    “Karena itu, mari kita lakukan penyadaran pentingnya keluarga berencana,” kata dia.
    Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan agar penerima bansos di Jawa Barat mengikuti program KB, termasuk vasektomi, sebagai syarat utama.
    Ia menilai langkah itu bisa mengendalikan laju kelahiran di kalangan keluarga prasejahtera, sekaligus memastikan distribusi bantuan pemerintah menjadi lebih adil.
    Dedi bilang, kebijakan ini merupakan solusi atas fenomena banyaknya keluarga prasejahtera yang melahirkan melalui operasi caesar dengan biaya sekitar Rp 25 juta per tindakan.
    “Seluruh bantuan pemerintah nanti akan diintegrasikan dengan KB. Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tetapi negara menjamin keluarga itu-itu juga,” kata Dedi, Selasa (29/4/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.